POLITIK
Perlu Diterapkan Kembali PTM 100 Persen
Jakarta, FNN. Kantor Staf Presiden (KSP) menilai proses pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen perlu diterapkan kembali seiring menurunnya level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Abraham Wirotomo mengatakan PTM diperlukan untuk mempersiapkan siswa menghadapi ujian sekolah agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan jujur.\"Tidak semua guru terfasilitasi gadget dan internet dengan baik. Belum lagi soal teknologinya. Ini yang dikhawatirkan bisa membuat pelaksanaan ujian online tidak maksimal,\" kata Abraham, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.Dia menyampaikan PTM dapat diterapkan dengan tetap mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri terkait.Menurut Abraham, untuk menepis kekhawatiran munculnya lonjakan kasus COVID-19 pada pelaksanaan PTM, pemerintah daerah harus meningkatkan tes COVID-19 dengan pendekatan penemuan kasus aktif atau active case finding (ACF).Hal ini, kata dia, sebagai salah satu cara untuk menentukan apakah sekolah dalam kondisi aman atau tidak. Sejauh ini, ujar dia, testing ACF di sekolah menurun. \"Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi pemerintah,\" ujarnya.Abraham menjelaskan cara kerja testing penemuan kasus aktif di sekolah dengan melakukan testing 10 persen dari populasi.Jika positivity rate di bawah 1 persen, jelas dia, maka tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa. Namun, jika positivity rate 1-5 persen, maka satu kelas harus diisolasi.\"Nah, jika perbandingan antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah tes yang dilakukan di atas 5 persen, isolasi selama dua minggu,\" kata dia.Abraham menekankan pentingnya percepatan vaksin di sekolah agar siswa semakin terlindungi dari COVID-19 dan proses belajar mengajar bisa digelar secara tatap muka.Meski demikian, Abraham menyampaikan pemerintah harus tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam menentukan segala kebijakan terkait penanganan COVID-19, terutama soal relaksasi.\"Angka kasus dan kematian di negara-negara Eropa yang terlebih dahulu melakukan relaksasi mulai meningkat. Beberapa kota di Tiongkok juga kembali lockdown. Fakta-fakta ini membuat pemerintah tetap hati-hati dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan,\" jelasnya. (Ida/ANTARA)
Hanya Tiga Tahun Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau
Jakarta, FNN. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau menyatakan masa jabatan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Marlin Agustina, hanya tiga tahun.Anggota KPUD Kepulauan Riau, Arison, di Tanjungpinang, Rabu, mengatakan, masa jabatan mereka berakhir pada 25 Februari 2024. \"Masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir sesuai waktu pelantikan. Seperti Ansar-Marlin dilantik 25 Februari 2021, maka berakhir masa jabatan 25 Februari 2024,\" katanya.Menurut dia, masa jabatan yang tidak mencapai satu periode lima tahun itu sebagai konsekwensi penyelenggaraan pilkada serentak 2024. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pilkada serentak dilaksanakan 27 November 2024.Mulai dari berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut hingga pelantikan calon kepala daerah terpilih, pemerintah akan menetapkan pejabat sementara sebagai kepala daerah. \"11 hari setelah Pemilu 2024 masa jabatan Ansar-Marlin berakhir,\" ujarnya.Arison mengemukakan tahapan pilkada akan diselenggarakan setahun sebelum tahapan pemungutan suara. Artinya, mulai November 2023, tahapan pilkada sudah dilaksanakan.\"Kami masih menunggu peraturan KPU. Mungkin setelah calon anggota KPU terpilih dilantik, dilaksanakan rapat dengar pendapat, kemudian baru ditetapkan sebagai tahapan pilkada,\" ucapnya.KPUD Kepulauan Riau memperkirakan anggaran Pilkada Kepulauan Riau 2024 tidak jauh beda dengan anggaran pilkada 2020. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp98 miliar untuk Pilkada Kepulauan Riau 2020, namun dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp80 miliar. \"Besaran anggaran pilkada tergantung kondisi 2023-2024,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Persoalan Minyak Goreng, Presiden Ambil Alih Presiden
Jakarta, FNN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan persoalan kelangkaan minyak goreng telah diambil alih Presiden Joko Widodo.\"Saya lihat persoalan minyak goreng sudah diambil alih Presiden melalui rapat terbatas,\" kata Dasco di Jakarta, Rabu.Selain itu, dia menyatakan telah ada pernyataan dari Kapolri yang memberikan jaminan dan perintah kepada kapolda untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di daerah.DPR telah mengundang dua kali Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk meminta penjelasan atas persoalan kelangkaan minyak goreng. Namun, kata Dasco, namun bersamaan dengan rapat paripurna sehingga pertemuan gagal lagi.\"Jadwal pemanggilan ketiga sedang dikonsolidasikan oleh kawan-kawan sambil melihat perkembangan lapangan,\" katanya menegaskan.Terkait penanganan yang sudah diambil alih oleh Presiden dan penanganan di lapangan oleh Kapolri, katanya, maka DPR akan mengawasi dalam waktu beberapa hari ke depan.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menyalurkan subsidi untuk minyak goreng curah Rp14 ribu per liter.\"Pemerintah memutuskan bahwa akan mensubsidi minyak kelapa sawit curah sebesar Rp14 ribu per liter dan subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit),\" kata Airlangga dalam konferensi pers daring dari Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (15/3).Airlangga menjelaskan bahwa subsidi minyak goreng curah diberikan karena mempertimbangkan situasi dan keadaan terkini terkait distribusi minyak goreng saat ini. (Ida/ANTARA)
BNPT: Penanggulangan Terorisme harus Dibangun dengan Kekuatan Bersama
Jakarta, FNN - Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen TNI Nisan Setiadi mengatakan upaya penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme harus dibangun dengan kekuatan bersama berkonsep penanggulangan yang bersifat pentahelix.Mayjen TNI Setiadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan semua elemen, seperti pemerintah, komunitas, akademisi, pengusaha, media harus bersinergi, dan berkolaborasi dalam menanggulangi problem ini secara bersama-sama.\"Pemerintah dalam hal ini BNPT sebagai leading sector penanggulangan terorisme mengkoordinasikan kementerian dan lembaga serta membuat kebijakan dan melaksanakan program dalam rangka penanggulangan terorisme yang bersifat semesta,\" katanya dalam acara Silahturahim dan Dialog Kebangsaan Bersama Forkopimda, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Civitas Academica, dan Pelajar Dalam Rangka Menangkal Paham Radikal Terorisme Untuk Indonesia Damai, Aman, dan Sejahtera yang digelar di Kantor Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Selasa (15/3).Menurut dia, salah satu cara BNPT membangun sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dalam memperkuat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, yakni dengan silaturahim dan dialog kebangsaan.Ajang silaturahim dan dialog kebangsaan seperti ini, katanya, bertujuan penting untuk membangun kolaborasi dan sinergi berbagai elemen dalam upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme.\"Pertemuan yang sangat berharga kali ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional kita agar tercipta daya tangkal masyarakat, khususnya di Kabupaten Pemalang dalam rangka menanggulangi permasalahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme,\" tutur Nisan.Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo mengatakan, dalam menanggulangi terorisme, Pemkab Pemalang melakukan berbagai upaya agar radikalisme dan terorisme tersebut tidak merebak di masyarakat dan merongrong keutuhan NKRI.\"Saya tahu, menangkal perkembangan paham sesat ini bukanlah pekerjaan mudah karena diperlukan kesabaran ekstra, ketelitian, kecermatan, dan kebijaksanaan dalam mengatasi persoalan ini karena sifatnya yang berkaitan langsung dengan prinsip dan pandangan yang diyakini seseorang,\" jelasnya.Mukti mengajak segenap stakeholders yang terlibat agar saling bersinergi dan bekerja sama dalam menyukseskan upaya menangkal radikalisme dan terorisme di Indonesia maupun di Kabupaten Pemalang. (sws, ANTARA)
Istana Negara di IKN hingga Pemilu Sesuai Jadwal
Jakarta FNN - Beragam peristiwa bidang politik terjadi di Indonesia pada Selasa (15/3), mulai dari Presiden Jokowi sebut Istana Negara di IKN dibangun di dataran tertinggi, hingga Ketua DPR tegaskan jadwal Pemilu 2024 telah disepakati.Berikut sajian berita bidang politik yang dirangkum LKBN ANTARA.Presiden Jokowi: Istana Negara di IKN dibangun di dataran tertinggiPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, akan dibangun di dataran tertinggi dengan ketinggian 80 meter di atas permukaan laut.“Di sini ini titik Istananya. Ini tempat yang tertinggi, dari permukaan laut kira-kira 80 meter. Ini yang paling tinggi di sini sehingga bisa melihat ke penjuru kanan kiri,” kata Presiden Jokowi dalam paparannya di kanal Youtube Sekretariat Presiden yang diikuti di Jakarta, Selasa (15/3).Selengkapnya baca di sini.Inmendagri terbaru sebut wilayah PPKM level 3 menurun signifikanDirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Safrizal menyampaikan jumlah wilayah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 menurun signifikan dalam Instruksi Mendagri terbaru yang mulai berlaku Selasa 15 Maret 2022.\"Terjadi penurunan jumlah daerah yang berada di level 3 yang semula berjumlah 84 daerah menjadi 66 daerah (untuk Jawa-Bali),\" kata Safrizal lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa (15/3).Selengkapnya baca di sini.Sejumlah menteri usul peringatan HUT RI 2024 digelar di IKN NusantaraPresiden Joko Widodo mengungkapkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju telah mengusulkan agar peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 digelar di ibu kota negara (IKN) Nusantara.\"Ya ini kan baru dimulai, namanya rencana, ada beberapa menteri yang menyampaikan untuk nanti di 2024 (peringatan) 17 Agustus dilakukan di sini,\" kata Presiden dalam video terbaru yang dirilis di kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Selasa (15/3).Selengkapnya baca di sini.Presiden Jokowi perkirakan pembangunan IKN selesai 15-20 tahunPresiden Joko Widodo memperkirakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan memakan waktu sekira 15-20 tahun untuk betul-betul bisa selesai.Pasalnya menurut Presiden membangun IKN Nusantara merupakan \"pekerjaan yang raksasa besarnya\" dan rumit.Selengkapnya baca di sini.Ketua DPR tegaskan jadwal Pemilu 2024 telah disepakatiKetua DPR RI Puan Maharani menegaskan jadwal Pemilu 2024 telah ada kesepakatan bersama antara pemerintah, DPR RI, dan penyelenggara pemilu.\"Pemerintah, DPR, dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu pada tanggal 14 Februari 2024,\" kata Puan saat berkunjung ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Selasa (15/3). (sws, ANTARA)Selengkapnya baca di sini.
Ketua DPD RI: Hakim Mahkamah Konstitusi Sudah Seperti Tuhan
Jakarta, FNN – Kekuasaan tak terbatas hari ini sedang direngkuh oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Tak berlebihan jika Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti menyebut hakim MK sudah seperti Tuhan. Mengapa seperti Tuhan, karena wewenang hakim MK tidak ada yang mengawasi. Demikian pointers yang disampaikan oleh wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Selasa (15/03/2022). Hersu menegsakan bahwa sampai sejauh ini MK terus menolak judicial review berkaitan dengan persyaratan president threshold 20 persen. Sudah puluhan kasus yang diajukan semuanya ditolak. Alasan penolakan karena para penggugat tidak punya legal standing, karena mereka bukan partai peserta pemilu atau presiden yang diusung oleh partai politik dan gabungan partai peserta pemilu. Seperti diketahui bahwa di dalam Dialog Kebangsaan di DPD RI Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika lembaganya tak akan membiarkan terjadinya tambahan periode jabatan Presiden Republik Indonesia. \"Saya tegaskan bahwa kami, DPD RI merupakan palang pintu agar jangan sampai ada penambahan tiga periode jabatan Presiden,\" kata LaNyalla saat memberikan Keynote Speech pada acara Dialog Kebangsaan bertema \'Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa\', kerja sama DPD RI dan Gerakan Bela Negara di Ruang Sriwijaya, Gedung B Komplek Parlemen Senayan, Senin (14/3/2022). Hadir dalam kesempatan itu para Senator Anggota DPD RI, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin, Togar M Nero dan Brigjen (Pol) Amostian, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir. Hadir pula Ketua Dewan Syuro Partai Ummat Profesor Amien Rais secara virtual, Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Profesor Din Syamsuddin, Guru Besar Ilmu Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro Profesor Suteki, Ketua Umum Gerakan Bela Negara Brigjen TNI (Purnawirawan) Hidayat Purnomo dan para pegiat dan pemerhati konstitusi. Acara dipandu oleh Hersubeno Arief dari FNN. Hersu mencatat beberapa hal penting di antaranya, soal kenapa Amien Rais dan Din Syamsuddin dihadirkan dalam dialog tersebut. Sebab, partai-partai baru yang bermunculan, tidak akan bisa mengusung capres-cawapres walau suara mencukupi, sebab UU Pemilu mensyaratkan yang bisa mengusungnya adalah peserta pemilu sebelumnya. Sementara partai-partai itu baru ada setelah Pemilu 2019. Ini yang disoroti Ketua DPD. Maka dia menyarankan mereka mengajukan judicial review terhadap UU Pemilu yang membelenggu dan menelikung parpol baru dalam mengusung capres dan cawapres. Hal penting lainnya, kata Hersu, La Nyalla juga menyoroti presidential threshold 20 persen yang isinya hanya partai peserta Pemilu sebelumnya yang bisa mengusung capres dan cawapres serta memiliki kursi di parlemen sebesar 20 persen. Ini dianggap sebagai biang keladi selama ini sehingga para oligarki bisa mengatur siapa saja yang akan menjadi calon presiden, siapa yang mendampingi, siapa yang menang, dan siapa yang harus kalah. Ingat Pemilu 2019 sudah berlangsung hanya ada 2 calon yang mengakibatkan polarisasi yang sangat kuat. Lalu, calon capres dan cawapres yang kalah, diajak bergabung ke kabinet. Jika begini sebetulnya tidak perlu ada Pemilu yang buang buang duit. Celakanya, kata Hersu apapun persoalan politik dan demokrasi di Indonesia, jika ada sengketa, yang memutuskan Hakim Konstitusi yang sudah berperan layaknya Tuhan karena tidak ada yang mengawasi. Memang tidak semua hakim, dari 9 hakim, 4 hakim menyatakan dissenting opinion, mereka berpandangan para penggugat punya legal standing. Hersu mendorong partai oposisi seperti PKS dan Demokrat untuk mengajukan juga Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi kalau mau nyapres. Jika tidak, layak dipertanyakan, serius mau nyapres atau tidak. Pada Dialog Kebangsaan tersebut, La Nyalla menyampaikan keprihatinannya bahwa yang terjadi sekarang adalah slogan dari rakyat oleh rakyat untuk presiden, partai politik, dan kekuasaan, bukan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Senator asal Jawa Timur itu mengaku tak masalah jika partai politik hendak melakukan amandemen konstitusi. Namun sebagai wakil daerah, LaNyalla menegaskan jika DPD RI merupakan lembaga non-partisan. \"Kami ini amandemen. Kami non-partisan. Kami sebagai seorang independen juga berhak mengajukan diri menjadi Presiden. Saya sampaikan silahkan saja kalau mau amandemen konstitusi,\" papar LaNyalla. Menurut dia, saluran Presiden dari jalur independen bukan hal tabu. \"Wali kota dan bupati ada jalur independen. Gubernur juga ada calon independen. Kenapa Presiden tidak. Kenapa? Takut?\" tanya LaNyalla. Pada kesempatan itu, LaNyalla mengajak kepada rakyat Indonesia untuk mengawasi kinerja Mahkamah Konstitusi (MK). \"Saya sampaikan kepada kita semua bahwa yang harus kita soroti adalah adalah Mahkamah Konstitusi. Dia bisa memutuskan ke sana ke sini. Seolah-olah dia yang menjadi Tuhan,\" tegas LaNyalla. Padahal, di balik kekuasaan yang dimiliki MK, ada kekuasaan yang lebih tinggi dan tak terbatas yakni kekuasaan Tuhan, Allah SWT. \"Untuk itu, kita harus memberi peringatan kepada MK bahwa keputusan yang mereka buat akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Jangan kita ini hidup di dunia untuk main-main,\" ujarnya. Dikatakan LaNyalla, keputusan ugal-ugalan Mahkamah Konstitusi karena mereka tak ada yang mengawasi. \"Maka kita wajib mengawasi MK. Selama ini MK mengambil keputusan seenaknya sendiri. Kita menuntut hak kita,\" tegas LaNyalla. Dikatakannya, dalam pemilu, bagaimana mungkin basis suara didasarkan pada pemilihan sebelumnya. \"Bagaimana mungkin kita cari Presiden untuk tahun 2024 tapi berbasis Pemilu 2019. Kalau mau dipisahkan. Pemilihan DPR dulu, baru Presiden. Mari kita sampaikan kebenaran kepada MK. Berapa kali pun kita ditolak oleh MK, maka kita harus yakin suatu saat kita akan menang. Saya mengajak kepada seluruh rakyat untuk menuntut hak kita,\" ajak LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, masih banyak yang harus dibenahi di negeri ini. \"Sudah saatnya kita memiliki generasi dan pemimpin pelurus bangsa di tahun 2024,\" ucapnya. (ida, sws)
Gubernur Kaltim Ungkap Pengalaman Berkemah Bersama Jokowi
Jakarta, FNN. Usai melepas keberangkatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang bertolak ke Jakarta, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, mengungkapkan pengalaman berkesannya saat berkemah satu malam bersama presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. \"Tadi malam sampai jam 12 baru selesai ngobrolnya,\" ungkap Noor, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa. Kemudian, saat ditanya hal apa saja yang dibicarakan bersama Jokowi, dengan senyum khasnya dia menjawab ada banyak hal yang dibicarakan dan semuanya adalah hal-hal baik. \"Namanya ngobrol, ya macam-macam. Bagus, bagus. Semuanya bagus,\" ujarnya.Saat itu terdapat juga Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN, Erik Tohir, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dan Menteri LHK, Siti Nurbaya.Ditemani cuaca bersahabat, Noor berdiskusi santai bersama orang nomor satu di Indonesia di luar tenda yang beralas terpal dan karpet sederhana. \"Cuacanya cerah, bintang bertaburan. Bulannya, menjelang purnama,\" ujar dia, seraya tersenyum gembira.Jokowi beserta Ibu Negara, Iriana Jokowi, dan rombongan kembali ke Jakarta melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Sepinggan, Balikpapan, sekitar pukul 09.15 WITA Selasa, setelah menuntaskan kunjungan kerjanya selama tiga hari di Balikpapan dan lokasi IKN Nusantara.Sementara, sebagian gubernur sudah pulang kemarin sore setelah menyerahkan air dan tanah namun ada beberapa gubernur dan menteri yang baru pulang hari ini.Salah satunya Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, Hadimuljono, dan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono. (Sof/ANTARA)
Terkait Penundaan Pemilu, PBNU Serahkan kepada Pemerintah dan DPR
Jakarta, FNN. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR terkait wacana penundaan Pemilu 2024. \"Kita persilakan saja kepada yang berwenang untuk itu untuk membahas-nya silakan. PBNU akan menerima apa pun keputusan yang dibuat oleh para pemegang wewenang dalam hal ini pemerintah, DPR dan lain-lain,\" kata Gus Yahya usai menerima kunjungan Ketua DPR RI Puan Maharani di kantor PBNU, Jakarta, Selasa. PBNU, lanjut dia, hanya sebatas mendengar wacana tersebut dan kemungkinan bisa menjembatani di awal jika memang diperlukan. \"PBNU kan cuma mendengar dan mungkin menjembatani dialog kalau diperlukan. Tapi yang memutuskan kan bukan kami,\" ujarnya. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan jadwal Pemilu 2024 telah disepakati bersama, antara pemerintah, DPR dan KPU. \"Pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024,\" kata Puan. Puan tidak menjelaskan secara gamblang soal wacana penundaan Pemilu 2024. Namun, penentuan jadwal sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, sehingga akan dilaksanakan sesuai tanggal yang telah ditentukan. \"Terkait pemilu 2024 tadi saya menyampaikan bahwa posisi DPR sesuai dengan mekanisme yang sudah dilakukan,\" ucap Puan. Usulan penundaan Pemilu 2024 berasal Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dia berdalih masyarakat tak ingin pemulihan ekonomi pascapandemi terganggu jika pemungutan suara digelar pada Februari 2024. Setelah Cak Imin, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto juga ikut mendukung penundaan Pemilu. (Sof/ANTARA)
Presidensi Indonesia Diharapkan Menjaga G20 Tetap Berimbang
Jakarta, FNN. Pengamat politik internasional Universitas Paramadina Shiskha Prabawaningtyas berharap Presidensi Indonesia pada G20 tahun ini dapat menjaga forum ekonomi itu tetap berimbang di tengah berbagai tarikan kepentingan ekonomi dan politik negara-negara anggota.Oleh karena itu, Paramadina Shiskha Prabawaningtyas mengingatkan Indonesia harus menggunakan politik bebas aktifnya demi menjaga keberimbangan dalam forum itu, terutama saat acara puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada bulan Oktober—November 2022.Shiskha pada acara diskusi virtual yang diikuti di Jakarta, Selasa, menyampaikan ada kecenderungan negara-negara anggota menggunakan forum G20 untuk menekan Rusia, terutama terkait dengan invasi ke Ukraina.Kecenderungan itu, menurut Shiskha, telah terlihat pada pertemuan jalur Sherpa yang merupakan rangkaian KTT G20 selama Presidensi Indonesia pada tahun ini.Oleh karena itu, dia berharap Indonesia sebagai Ketua G20 mampu mengarahkan negara-negara anggota untuk fokus membahas isu lain yang juga mendesak, misalnya pemulihan ekonomi setelah terdampak pandemi COVID-19 dan antisipasi terhadap dampak perubahan iklim.Ia mengatakan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia melambat sehingga ada kebutuhan memikirkan tata ekonomi dan keuangan baru pascakrisis kesehatan itu.Isu lainnya yang juga perlu jadi sorotan saat KTT, menurut Shiskha, yaitu ancaman perubahan iklim yang turut memengaruhi berbagai sektor, termasuk di antaranya ekonomi.Demi menjaga acara temu puncak G20 di Bali itu tetap seimbang dan mengakomodasi kepentingan bersama, Shiskha mengingatkan Indonesia perlu memastikan negara-negara anggota menyepakati isu yang akan dibahas saat KTT pada Oktober—November 2022.\"Kami membayangkan ketika Juli (tahun ini) harus ada pendekatan baik secara bilateral dengan 20 negara anggota G20 untuk ada agenda yang disepakati sebelum persiapan di summit (KTT, Red.),\" terang Shiskha.Terkait dengan konflik antara Rusia dan Ukraina, Shiskha mengemukakan bahwa Indonesia sebagai ketua forum G20 tahun ini perlu mencermati dampak sanksi ekonomi beberapa negara terhadap Moskow yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian dunia.Pasalnya, Rusia merupakan salah satu produsen minyak dan gas bumi terbesar dunia.\"Sanksi memutus sebagian supply chain yang berpengaruh pada status quo (stabilitas perekonomian dunia, red.),\" kata Shiskha.Walaupun demikian, kata dia, sanksi ekonomi beberapa negara terhadap Rusia juga perlu dilihat sebagai peluang oleh Indonesia.“Dalam sebuah konteks pasar, mungkin ada peluang-peluang yang terbuka. Beberapa yang sudah muncul dalam narasi ketika akses terhadap minyak dan gas, termasuk palm oil CPO, apa itu dijadikan peluang oleh Indonesia untuk mengambil pasar yang ditinggalkan Rusia dan Ukraina, misalnya,\" terang Shiskha. (Sof/ANTARA)
Pertumbuhan Ekonomi Perlu Didukung Stabilitas Politik
Jakarta, FNN. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memandang pentingnya dukungan stabilitas politik terhadap kegiatan ekonomi, mengingat iklim bisnis sangat tergantung pada kondisi politik dan sosial suatu negara.\"Semakin tenang dan damai situasi sebuah negara, aktivitas ekonomi dan investasi semakin baik. Begitu sebaliknya. Kalau banyak gaduh, investor takut, akibatnya kegiatan ekonomi tak berkembang,\" kata LaNyalla dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Terlebih, pemulihan ekonomi merupakan salah satu agenda utama pascapandemi COVID-19. Oleh karena itu, LaNyalla terus menyerukan kepada elite politik, para tokoh nasional, dan pejabat pemerintah untuk selalu bekerja sama dalam menjaga iklim yang kondusif. \"Tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang memancing pro dan kontra,\" ucap dia.LaNyalla menyampaikan pernyataan tersebut ketika bertemu dengan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Bugis Indonesia (DPP HIPBI), Senin (14/3).Ketua Umum DPP HIPBI Ali Syarif mengaku menghormati kiprah LaNyalla dalam memajukan daerah-daerah. Sepanjang perjalanan yang ia amati, LaNyalla selalu fokus, cepat, dan tuntas dalam mengerjakan sesuatu hal.\"Banyak terobosan yang bermanfaat bagi kepentingan daerah. Termasuk bagi kami di dunia usaha,\" ujar Ali Syarif.Selain silaturahim, Ali dalam kesempatan itu juga meminta Ketua DPD RI untuk menjadi Dewan Penasihat. Menurut Ali, pengalaman LaNyalla di dunia politik dan bisnis akan sangat bermanfaat bagi HIPBI.Dalam pertemuan, LaNyalla didampingi Senator asal Lampung, Bustami Zainudin. Sementara dari HIPBI hadir Ketua Umum DPP HIPBI Ali Syarif, Wakil Ketua Mahmud, dan Pembina DPP HIPBI Kolonel Andi Sutomo. Mereka diantar oleh Staf Ketua Komite I DPD RI Muliansyah Abdurrahman. (Sof/ANTARA)
POPULER
