POLITIK
KAMI Lintas Provinsi Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Surakarta, FNN – Sebanyak 13 perwakilan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi mengadakan Rapat Presidium KAMI Lintas Provinsi di Surakarta, Jum’at (18/3/2022). Rapat Presidium KAMI dihadiri KAMI Jawa Tengah (Mudrick SM Sangidu), KAMI Daerah Istimewa Yogyakarta (Syukri Fadholi), KAMI Jawa Timur (Daniel M Rasyid), KAMI Jawa Barat (Syafril Sjofyan); AP-KAMI DKI Jakarta (Djudju Purwantoro), KAMI Banten (Abuya Shiddiq), KAMI Sumatera Utara (Zulbadri), KAMI Riau (Muhammad Herwan), KAMI Kalimantan Barat (H. Mulyadi MY); KAMI Sumatera Selatan (Mahmud Khalifah Alam), KAMI Sulawesi Selatan (Geralz Geerhan), KAMI Kepulauan Riau (H. Makhfur Zurachman), KAMI Jambi (H. Suryadi), dan Sekretaris KAMI Lintas Provinsi Sutoyo Abadi. Bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi, dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di RI. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Bab I, dengan tegas menyatakan Indonesia adalah berdasar atas hukum, (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat), berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak tak terbatas). Dalam Pasal 7 UUD 1945 itu menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. “Karenanya upaya merubah Konstitusi untuk perpanjangan masa jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu merupakan tindakan Inkonstitusional dan merupakan Kejahatan Demokrasi,” tulis pernyataan sikap KAMI. Dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka KAMI Lintas Provinsi - Menyampaikan Sikap: 1. Mendesak semua pihak khususnya Pimpinan Partai Politik untuk segera menghentikan wacana dan rekayasa sistematis, yaitu upaya perpanjangan jabatan Presiden dan atau masa 3 periode untuk jabatan Presiden, karena hal tersebut merupakan tindak pelanggaran dan kejahatan konstitusi (Kudeta Konstitusi); 2. Mengecam dan Mendesak Pimpinan Parpol untuk menghentikan perilaku mengatasnamakan rakyat, hanya untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan (penguasa dan oligarki); 3. Mengecam ketidaktegasan (ambiguitas) sikap Presiden RI Joko Widodo dalam menyikapi wacana perpanjangan jabatan Presiden, dan mendesak Presiden untuk mencabut ucapannya, bahwa wacana dan rekayasa tentang perpanjangan jabatan Presiden dan atau masa 3 periode untuk jabatan Presiden, dilegitimasi seolah-olah hal tersebut adalah ada dalam koridor demokrasi. Seolah-olah membolehkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden, karena setiap orang bebas berpendapat sebagai bagian demokrasi. 4. Mendesak menghentikan rencana amandemen UUD 1945 untuk Pokok Pokok Haluan Negara, yang berindikasi kuat akan menjadi pintu masuk amandemen Pasal 7 UUD 1945 tentang pembatasan masa jabatan Presiden hanya dua periode, akan diubah menjadi tiga periode atau lebih. KAMI Lintas Provinsi berharap Pernyataan Sikap ini dibuat untuk menjadi perhatian bersama dan apabila Pernyataan Sikap ini tak dijalankan dengan sungguh-sungguh dan konsisten, “maka KAMI akan menggalang kekuatan seluruh komponen rakyat untuk menegakkan konstitusi secara benar demi menyelamatkan Indonesia, serta meluruskan kembali tujuan berbangsa dan bernegara.” (mth)
Tak Berdaya Libas Mafia Migor, Rocky Gerung Sarankan Mendag Mundur dari Kabinet
Jakarta, FNN - Pengamat politik dan ahli filsafat Rocky Gerung menyarankan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mundur dari jabatannya, karena tak mampu melawan mafia minyak goreng. Lemahnya sikap Luthfi ini terbaca saat Mendag meminta maaf di hadapan DPR, pada Kamis (17/3). Demikian perbincangan Rocky Gerung bersama wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Youtube Rocky Gerung Official pada Jumat (18/3) pagi di Jakarta. Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia tersebut menganggap Mendag Lutfi memang tak mampu menjalankan tugasnya. \"Saya anggap bahwa dia memang nggak mampu karena wilayah itu wilayah yang terlalu peka dan kita tahu bahwa money politics sejak pemilu itu ada dalam industri ekstraktif, termasuk industri komoditi strategis,\" kata Rocky Gerung. Rocky menilai kebijakan negara sudah dikuasai oleh oligarki. \"Dengan kata lain apa yang hendak diusulkan oleh pemerintah, karena pemerintah ini lemah di depan oligarki, maka oleh oligarki bisa diputer-puter aja,\" ucap Rocky. Bahkan Rocky mengatakan bahwa jika Menteri Perdagangan tidak bisa mengatasi persoalan minyak goreng, maka lebih baik serahkan saja pada pihak kepolisian. \"Menteri Perdagangan tidak bisa mengatasi soal ini ya udah serahkan saja Kementerian Perdagangan itu pada kepolisian, jadi semacam Direktorat Perdagangan.\" ungkap Rocky Gerung. Rocky menuturkan bahwa saat seperti ini merupakan kesempatan bagi Mendag untuk memperoleh kemartabatannya kembali sebagai manusia. Karena itu Rocky menyarankan agar Mendag Lutfi mundur dari jabatannya. \"Sebaiknya dengan cara yang bijak, mundur saja sehingga orang kasih poin pada Pak Menteri bahwa dia memang tahu ada kartel, ada permainan harga, ada timbun-menimbun, ada mafia, tetapi terlalu besar untuk digoyang oleh seorang menteri,\" kata Rocky Gerung. Lebih jauh Rocky menyarankan agar bagi menteri-menteri lainnya, jika tak mampu mengemban tugas, lebih baik mundur. \"Kalau kita mau menteri bersih dari tipu-menipu, sebaiknya ini momentum yang bagus pak Menteri Perdagangan kasih pidato singkat di DPR bahwa saya mundur, lalu serahkan kembali mandatnya atau SK-nya kepada Presiden, lalu pers akan kutip itu sehingga menteri-menteri bisa ikut cara Pak Lutfi, kalau nggak mampu ya mundur,\" sambung Rocky Gerung. (ida, sws)
Ketua DPD RI: Indonesia Darurat Moral Politik
Pagar Alam, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak para pemuda supaya melek politik. Karena, masalah bangsa terjadi akibat keputusan-keputusan politik. Hal itu terjadi karena kini Indonesia mengalami darurat moral politik. Hal tersebut disampaikan LaNyalla saat memberikan Kuliah Umum di Kampus Institut Teknologi dan Bisnis (ITBis) Lembah Dempo, Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kamis, 17 Maret 2022. Tema yang diangkat adalah Peran Pemuda Dalam Pembangunan. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Pagar, Alam Alpian Maskoni; Rektor ITBis Lembah Depok, Dr Elvera; Ketua Yayasan ITBis, Lendy Rahmadi; dan Direktur Pascasarjana ITBis Lembah Dempo, Dr Sastra Mico. Bagi LaNyalla, pemuda adalah salah satu topik yang menarik dibahas. “Ada kalimat yang sering kita dengar, yaitu \'Apabila ingin melihat masa depan suatu negara, maka lihatlah bagaimana pemuda di negara itu hari ini\'. Kalimat tersebut menunjukkan, bahwa generasi muda memiliki peranan besar dan penting bagi suatu bangsa,\" tutur LaNyalla dalam siaran pers yang diterima FNN.co.id, Kamis. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, untuk menghancurkan sebuah negara atau bangsa, terkadang tidak perlu dengan kekuatan militer, tetapi cukup dengan merusak mental dan fisik serta moral generasi mudanya. Dengan alasan itu, LaNyalla mendorong para pemuda dan mahasiswa agar mengetahui jika Indonesia mengalami darurat moral politik. \"Indonesia mengalami darurat etika politik. Pemuda harus tahu jika Indonesia mengalami kemunduran serta kerusakan politik, akibat Amandemen Konstitusi yang dilakukan di tahun 1999 hingga 2002,\" katanya. LaNyalla menjelaskan, Konstitusi Indonesia produk Amandemen 2002, telah merombak total wajah tata negara Indonesia. Indonesia yang sebelumnya menganut Demokrasi Pancasila dan Sistem Ekonomi Pancasila, diubah menjadi Demokrasi Liberal dan Ekonomi Kapitalistik. \"Para pemuda dan mahasiswa harus tahu hal ini. Harus peduli terhadap situasi kebangsaan ini. Termasuk harus mengetahui dan mempelajari apa yang terjadi dalam Amandemen Konstitusi saat itu,\" katanya. LaNyalla juga meminta para pemuda mengetahui Demokrasi Pancasila yang disebut sebagai sistem yang paling sesuai dengan watak dasar bangsa. \"Namun, sistem ini kita tinggalkan hanya karena kita ingin meniru sistem barat. Hanya karena ingin terlihat demokratis di mata dunia barat. Akibat dari semua proses itu, sekarang arah perjalanan bangsa ini hanya ditentukan oleh partai politik,\" katanya. Ditambahkannya, kedaulatan rakyat yang dulu direpresentasikan melalui kekuatan lain di luar partai politik, seperti Utusan Golongan, Utusan Daerah dan Fraksi ABRI yang berisi TNI-Polri, sudah tidak ada lagi. \"Semua kelompok sipil dan non-partisan terpinggirkan dan tidak bisa ikut menentukan wajah bangsa ini mau dibawa kemana oleh persekongkolan partai politik di Senayan. Suka-suka partai politik dan pemerintah mau membuat Undang-Undang apa saja. Meskipun Undang-Undang itu menguntungkan sekelompok oligarki dan merugikan kebanyakan rakyat, tidak peduli,\" katanya. Dalam kuliahnya, LaNyalla juga mengaku prihatin dengan kondisi mahasiswa yang mengalami penurunan budaya diskusi di dalam kampus. \"Budaya perdebatan pemikiran antara mahasiswa mengalami penurunan kualitas dibanding dengan era pergerakan mahasiswa di penghujung era Orde Baru tahun 1998. Semakin banyak pula, kalangan muda yang bersikap A-politis. Menganggap politik itu sesuatu yang tidak penting,\" katanya. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, mahasiswa bahkan bersikap Apatis terhadap diskusi-diskusi tentang politik dan isu-isu kebangsaan. “Karena itu saya sangat mendukung dan mendorong kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Yaitu, orang-orang muda dalam forum-forum seperti ini akan berinteraksi dan saling bertukar pikiran. Sekaligus mendapat bekal pengetahuan sosial, politik, kepemudaan, dan demokrasi. (MAI/FNN).
Rocky: Publik Mulai Sadar Sedang Ditipu dan Pemegang Alat Tipunya Luhut Binsar
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kepada wartawan, Luhut justru mempertanyakan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun dari jabatannya. Hal tersebut disampaikan saat Luhut ditanya soal alasan penundaan pemilu. \"Alasan penundaan, saya mau tanya kamu, apa alasan bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?\" kata Luhut kepada wartawan di Jakarta yang dikutip Rabu, 16 Maret. Menanggapi pertanyaan Luhut, pengamat politik dan ahli filsafat Rocky Gerung menyatakan memang harus mundur karena mayoritas masyarakat menghendakinya. Kalau kita pakai logika big data Pak Luhut, yang menyatakan ada 110 juta orang yang menghendaki Jokowi tetap presiden, itu artinya ada 160 juta yang menghendaki Jokowi turun. Dan kita tahu jumlah penduduk Indonesia 270 juta. Demikian perbincangan antara Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Kamis (17/03/2022) di Jakarta. Luhut, sebagaimana publik tahu bahwa ia tak mau membuka data yang ia sebut sebagai big data pendukung Jokowi yang mencapai 110 juta orang. \"Big data itu seolah-olah rahasia. Kalau dia dibutuhkan untuk mengubah konstitusi, buka dong data itu. Itu konyolnya keterangan Pak Luhut,\" tegas Rocky. Meski demikian Rocky meyakini bahwa kini saatnya masyarakat sadar perlunya perubahan. \"Saya kira masyarakat sipil dan masyarakat akademis sekarang sedang memimpin perubahan. Dan ini yang kita rayakan akhir akhir ini,\" tegasnya. Apalagi partai-partai juga menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden. Ini artinya ada kesadaran kolektif atas kondisi bangsa ini. Namun demikian Rocky mengingatkan bahwa partai-partai ini punya kebiasaan sendiri bahwa tak ada makan siang yang gratis. \"Tentu partai partai seperti Nasdem, Demokrat, PPP, PKS, sudah sepakat menolak penundaan pemilu. Jangan lupa ini partai politik yang ingin selalu ada tukar tambah. Dan kita harus hati-hati. Dan FNN selalu mengingatkan kita untuk selalu berhati hati. Dan itu watak orang berakal untuk selalu berhati hati,\" tegasnya. Yang agak sulit dikendalikan kata Rocky adalah PDIP karena PDIP yang paling keras menentang soal perpanjangan ini. Tawarin ini agak sulit ditolak oleh PDIP karen Jokowi menawarkan Puan sebagai cawapresnya. Rocky berharap Megawati tegak lurus, tapi dia dikelilingi oleh orang-orang pragmatis. Karena istana akhirnya membaca keinginan Megawati. Mereka menginginkan PPHN (Pokok Pokok Pikiran Haluan Negara) semacam GBHN. \"Artinya, kalau ada GBHN maka pemilihan presiden akan kembali ke sistem MPR dulu. Jadi sistem pemilihan langsung akan batal juga, nanti Bu Mega akan dilobi dan diiming-imingi insentif. Puan misalnya dipasangkan langsung dengan Jokowi di sidang MPR lalu dipilih secara aklamasi, tanpa voting,\" jelasnya. Bagian ini sebetulnya yang agak tricky dan kita sudah tahu sejak beberapa minggu lalu sebetulnya, tetapi baru sekarang diucapkan karena sebetulnya istana kehabisan akal. Rocky meyakini Istana akan menyogok Megawati dan partai Demokrat juga PKS. Untuk PPP mungkin tidak mau disogok karena sudah minta sendiri dengan membuat dua kali press release dan meminta pertanggungjawaban Pak Luhut. Ricky meyakini ide perpanjangan kekuasaan ini adalah ambisi istana dan akan dipelihara terus dengan berbagai cara, mengubah konstitusi, menyogok dengan reshuflle, atau menyogok langsung dengan wakil presiden. Untuk partai-partai lain, kata Rocky mungkjn tidak akan disogok, tapi diancam dan diperas dengan kasus-kasus masa lalu. \"Inilah jahatnya kekuasaan. Dia akan mencari akal terus karena memang kelihatannya ini satu paket bahwa hanya dengan memperpanjang Jokowi maka kekuasaan itu bisa diagunkan kembali pada oligarki yang sama. Dan oligarki sangat ingin agar dia tetap berkuasa dengan mengandalkan, menguasai, atau mengontrol kekuasaannya,\" paparnya. Atas semua itu kata Rocky, Pak Luhut paham dua-duamya itu. Dan Pak Luhut musti dimintai pertanggungjawaban. Karena dia yang gencar memanipulasi isu publik dengan memanfaatkan big data. Oligarki bersama Jokowi hari ini tidak hanya favorable tapi juga enjoyble. Inilah kerapuhan moral yang sudah menjalar ke mana-mana. \"Kita ingin agar bisa mengambil alih isu ini menjadi isu moral. Kita ingin pastikan bahwa ada lapisan masyarakat, terutama kaum intelektual yang meskipun sedikit tapi akan kita terangkan pada publik internasional,\" paparnya. Apalagi, lanjut Rocky, demokrasi global juga memantau bagaimana demokrasi Indonesia dimanipulasi hanya oleh 3-4 orang. Dan itu buruk sekali buat sejarah milenial ke depan. (ida, sws)
Rocky Gerung: PPP Tahu Kapal Sudah Mulai Oleng
Jakarta, FNN - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah mulai berani mengkritik pemerintah. Melalui Sekjennya Raffi Ahmad Baidlowi, PPP menolak pembangunan ibu kota baru menggunakan APBN. PPP juga mendesak Menko Marves Luhut Pandjaitan bisa membeberkan big data yang menyatakan ada 110 juta rakyat Indonesia menghendaki Jokowi memimpin lagi. Sikap kritis PPP ini cukup menarik, dalam beberapa hari, padahal Ketua Umumnya Suharso Monoarfa, menjabat sebagai Ketua Bappenas. Menanggapi hal itu pengamat politik yang juga ahli filsafat Rocky Gerung mengatakan bahwa PPP sudah mulai cerdik dan pintar. \"PPP bukan musuh dalam selimut tapi musuh tanpa selimut,\" katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Rocky Gerung Official, Kamis (17/03/2022). Rocky menegaskan, akhirnya semua akan sadar termasuk partai pendukung penguasa bahwa kondisi bangsa semakin hari semakin memburuk. \"Memang semua akan ketahuan rilis partai itu pasti diketahui oleh ketua partai, Suharso Monoarfa. PPP itu partai kecil tapi makin cerdik sekarang,\" papar Rocky. Rocky melihat PPP cepat sadar, mereka sudah tahu bahwa kapal mulai oleng, dia lalu bersekutu dengan angin selatan. \"Maksudnya angin oposisi. Angin selatan itu kantornya Anis Baswedan, dan angin Utara itu kantornya Jokowi,\" tegasnya. Keberanian PPP berkata jujur menurut Rocky adalah sesuatu yang bagus yang menunjukkan ada percakapan intensif di kalangan PPP. Menurut Rocky, PPP menyadari betul fungsinya bahwa bangsa ini harus meminta pertanggungjawaban pada pemimpinnya. Dia ingin mengulangi sejarah seperti zaman Soeharto, meskipun sebetulnya itu hasil bonsai dari partai-partai Islam. \"Sebetulnya kita butuh percikan kecil semacam ini. Butuh banyak tokoh yang bisa membaca masa depan,\" katanya Seperti Pak Busro Muqoddas dan juga Azzyumardi Azra serta para mahasiswa semuanya mengetahui bahwa bangsa ini sedang ditipu. \"Dan yang memegang alat penipunya itu Pak Luhut, karena sudah disebut di mana mana, kenapa Pak Luhut tidak mau membuka big data itu. Seolah-olah rahasia. Kalau dia dibutuhkan untuk mengubah konstitusi, buka dong data itu. Itu konyolnya keterangan Pak Luhut,\" pungkasnya. (Ida, sws).
Gde Siriana: Pernyataan Luhut Keblinger Soal Konstitusi
Jakarta, FNN - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mempertanyakan mengapa Presiden Joko Widodo harus turun dari jabatannya. Ini pertanyaan balik saat Luhut ditanya wartawan soal penundaan Pemilu, Rabu (16/03/2022) di Jakarta. Gde Siriana Yusuf Komite Eksekutif KAMI menganggap Luhut keblinger menjadi otak intelektual penundaan Pemilu. \"Pertama LBP keblinger soal konstitusi, masa jabatan presiden itu sudah ditentukan 2 periode, 2x5 tahun. TITIK! Jadi jika pada waktunya Jokowi gak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan!,,\" katanya kepada FNN Kamis (17/03/2022) di Jakarta. Alasan kedua, menurut Gde, Pilpres sebagai bagian dari pembangunan demokrasi harus diselenggarakan demi lahirnya pemerintahan yang demokratis. \"Setiap Pilpres dan Pileg adalah harapan baru masyarakat terhadap masa depan rakyat dan negara, apapun situasinya. Contoh Pemilu pertama 1955 dilakukan saat kondisi ekonomi dan politik tidak kondusif. Tetapi demi lahir pemeirntahan yang demokratis tetap dilakukan Pemilu 1954\" tegasnya. Jadi, pernyataan LBP ini kata Gde menutup harapan rakyat untuk lahirnya pemerintahan yang lebih baik dari hari ini. Alasan ketiga, lanjut Gde, jika hari ini LBP menggunakan alasan kondisi ekonomi yang masih menghadapi Covid19, ini pun tidak konsisten ketika pemerintah tetap memaksakan Pilkada saat Covid-19 2020, yang banyak diprotes publik. Jadi pernyataan LBP ini jangan-jangan diarahkan pada alasan ketidaktersediaan anggaran KPU untuk Pileg & Pilpres. Dengan demikian jika KPU menyerah tdk bisa, maka KPU yang akan dijadikan bantalan untuk menunda pemilu. Sikap, ngotot LBP ini, kata Gde, tentu saja tidak dapat dipisahkan dari presiden, mengingat LBP adalah Menko Senior. Jadi ini ada sandiwara besar dalam konspirasi menghancurkan kedaulatan rakyat. (sws)
WNI Berusia 17 Tahun Harap Segera Rekam KTP-el
Jakarta, FNN. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan warga negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun untuk segera melakukan perekaman data KTP elektronik (KTP-el).Hal itu dikatakan Zudan menanggapi peristiwa meninggalnya seorang warga karena sakit saat melakukan perekaman data di Dinas Dukcapil Bulukumba, Sulawesi Selatan. Perekaman data KTP-el itu bertujuan untuk mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan guna perawatan kondisi kesehatannya.\"Hikmah dari semua itu, saya meminta masyarakat yang sudah 17 tahun ke atas dan belum membuat KTP-el untuk segera membuat KTP-el agar saat membutuhkan untuk pelayanan publik sudah punya,\" kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Dia mengingatkan KTP-el merupakan dasar dari semua pelayanan publik sehingga masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk segera melakukan perekaman data ke Dinas Dukcapil terdekat dan tanpa dipungut biaya.Dia mengatakan pihaknya telah menerapkan sistem jemput bola kepada masyarakat yang tidak memungkinkan datang ke kantor Dukcapil guna merekam data KTP-el.\"Dari Dukcapil sudah sering melakukan jemput bola ke rumah sakit atas permintaan keluarga pasien dan seizin rumah sakit. Hal ini kami lakukan semata-mata untuk kepentingan kemanusiaan,\" jelasnya.Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan tersebut, tambahnya, dapat langsung menghubungi Dinas Dukcapil setempat dalam waktu satu hingga tiga hari sebelum perekaman data.\"Kami dari Dukcapil siap melayani jemput bola, terutama untuk yang memiliki kebutuhan khusus. Bila lokasinya dekat, satu hari sebelumnya disampaikan; bila lokasinya jauh, tiga hari sebelumnya,\" tambahnya.Terkait peristiwa yang dialami seorang warga di Kabupaten Bulukumba, Zudan menyampaikan ungkapan dukacita dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Dia mengimbau seluruh jajaran Dukcapil di daerah untuk bersikap proaktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.\"Kami, jajaran Dukcapil turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Amiluddin, semoga husnulkhatimah. Saya kemarin mendapatkan laporan ini dari Dukcapil Bulukumba secara detail,\" ujarnya.Seperti diketahui, seorang warga Kabupaten Bulukumba bernama Amiluddin (50) diketahui meninggal dunia di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Bulukumba, Selasa (15/3).Amiluddin meninggal dunia setelah melakukan perekaman data KTP-el untuk keperluan membuat kartu BPJS Kesehatan. Dia menderita penyumbatan usus yang mengharuskan dirinya dioperasi. (Sof/ANTARA)
Perubahan Iklim Tepat Dibahas di Inter-Parliamentary Union
Jakarta, FNN. Anggota DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan isu perubahan iklim sangat tepat menjadi pembahasan dalam Kongres Parlemen Sedunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) Ke-144 di Provinsi Bali.\"Sangat relevan, bukan hanya bagi Indonesia tapi seluruh dunia,\" kata Jazuli di Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan saat dunia mengalami tantangan bahkan ancaman perubahan iklim yang cepat dan dahsyat, maka dampaknya membuat penurunan kualitas kesehatan, kesejahteraan, dan maraknya bencana alam.Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR itu mengatakan pandemi COVID-19 merupakan bagian dari perubahan iklim yang dampaknya dirasakan dalam berbagai aspek. Hal itu, katanya, harus menumbuhkan kesadaran berbagai peran dan tanggung jawab kolektif seluruh negara dan masyarakat dunia.\"Negara-negara dunia tidak boleh egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Negara-negara dunia, termasuk Indonesia harus disiplin dan taat pada agenda perubahan iklim dalam seluruh sektor, seperti lingkungan, kehutanan, energi hingga ekonomi hijau,\" kata Ketua Fraksi PKS DPR RI tersebut.Sementara itu, anggota DPR Kamrussamad mengatakan tema perubahan iklim pada Kongres Parlemen Sedunia di Provinsi Bali merupakan tema yang sangat berkaitan dengan Indonesia, bahkan seluruh negara di dunia ini.\"Kita ketahui bersama semua negara di dunia ini berjuang dan mengupayakan pemulihan ekonomi pascapandemi, dan itu tak terlepas dari peran Indonesia,\" katanya.Anggota BKSAP DPR itu berharap dalam penanganan perubahan iklim di seluruh dunia membutuhkan keterlibatan multipihak, baik multiglobal maupun nasional.Indonesia sendiri akan menjadi tuan rumah Inter-Parliamentary Union (IPU) Ke-144 di Nusa Dua, Bali, pada 20-24 Maret 2022 dengan mengusung tema \"Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change\".Sebelumnya IPU Ke-143 digelar di Madrid, Spanyol, yang dihadiri 1.200 orang terdiri atas 179 negara atau pimpinan parlemen bersama delegasinya. (Sof/ANTARA)
Usul, Bentuk Pansus Kelangkaan Minyak Goreng!
Jakarta, FNN. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengusulkan agar DPR segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengungkap kelangkaan minyak goreng di pasaran yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air.“Diharapkan melalui pansus dapat merekomendasikan solusi tepat yang bisa segera dilakukan pemerintah dalam mengatasi problem kelangkaan minyak goreng,” kata Dedi dalam sambungan telepon, Rabu.Selain mengungkap kelangkaan minyak goreng dan pembahasan solusi, ujar dia, pansus dijadikan sebagai respons kekecewaan parlemen terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi yang dua kali mangkir saat diundang resmi pada rapat kerja gabungan membahas penyelesaian krisis minyak goreng.Rapat kerja gabungan sendiri meliputi Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII DPR RI bersama sejumlah menteri terkait untuk membahas pengendalian harga, stok pangan pokok menjelang Ramadhan, tata kelola kebijakan pupuk, pasokan, dan harga gas untuk produksi pupuk.“DPR sudah dua kali secara resmi mengundang Mendag untuk hadir rapat gabungan. Namun selalu mangkir. Jadi saya lebih setuju untuk dibentuk pansus saja agar lebih jelas hal-hal apa sebenarnya yang membuat kelangkaan minyak goreng di Indonesia,” kata dia.Dedi mengatakan melalui pansus, maka lembaga legislatif bisa merekomendasikan langkah-langkah solusi tepat yang wajib segera dilakukan pemerintah dalam mengatasi problem kelangkaan minyak goreng.Jika ditemukan adanya penjualan atau ekspor ke luar negeri berlebih sehingga berakibat mengurangi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri maka pansus dapat menyeret oknum-oknum yang terlibat, paparnya.Dedi mengaku sempat mengecek stok minyak goreng di pasaran dan ternyata stoknya kosong.Dari informasi yang diperoleh, khusus di toko modern setiap kali ada pengiriman minyak goreng langsung diserbu konsumen hingga terjadi antrean dan langsung habis.Ia mengatakan persoalan minyak goreng harus segera dituntaskan pemerintah karema dalam beberapa hari terakhir ini dikabarkan ada seorang ibu yang meninggal saat antre minyak goreng di Samarinda, Kaltim. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Harus Segera Atasi Persoalan Minyak Goreng
Jakarta, FNN. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kembali Pemerintah untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan mengenai minyak goreng yang masih terjadi di tengah masyarakat, terlebih sebentar lagi memasuki bulan puasa. \"Kami meminta komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng yang masih langka di pasaran dan membuat masyarakat kesulitan,\" kata Puan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu. Menurut dia, kelangkaan minyak goreng terjadi karena buntut dari permasalahan tingginya harga minyak goreng. Namun, setelah Pemerintah memberlakukan kebijakan harga eceran tertinggi (HET), stok minyak goreng menjadi langka. Kini, lanjut dia, harga minyak goreng naik lagi akibat kelangkaan pasokan di pasaran. Masalah ini harus mendapat penanganan khusus. \"Ibu-ibu menjerit karena sekali dapat minyak goreng, harganya sampai Rp50 ribu untuk kemasan 2 liter, bahkan ada yang lebih. Ini betul-betul memberatkan rakyat,\" kata Puan. Disebutkan pula ada beberapa penyebab kelangkaan minyak goreng yang ditemukan oleh Pemerintah dan pihak berwajib, mulai dari penimbunan, penyelundupan, hingga kebocoran penjualan ke sektor industri. \"Saya lihat penimbunan minyak goreng di mana-mana. Banyak pelaku usaha yang juga bermain-main dengan harga. Kami minta Pemerintah tegas memberikan solusi,\" ucap Puan. DPR RI berencana memanggil Menteri Perdagangan untuk membahas persoalan minyak goreng. Puan meminta agar Mendag menghadiri undangan dari DPR RI. \"Apalagi, Pemerintah baru saja memutuskan mencabut kebijakan satu harga minyak goreng. DPR menunggu penjelasan dari Pemerintah terkait dengan hal ini,\" katanya. Lebih lanjut, Puan mengingatkan pentingnya permasalahan minyak goreng dirampungkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. \"Kami berharap persoalan kelangkaan minyak goreng bisa segera selesai. Kami juga meminta agar Pemerintah memastikan segera menormalkan kembali harga minyak goreng sebelum Lebaran 2022,\" kata mantan Menko PMK ini. Menurut dia, masalah minyak goreng yang tak kunjung selesai akan makin menambah beban masyarakat, terutama harga-harga kebutuhan pokok juga sudah mulai naik menjelang memasuki bulan puasa di awal April 2022. \"Harga cabai, daging, telur, dan ayam sudah berangsur naik di pasaran. Kami harus melakukan upaya ekstra agar masyarakat bisa tenang menjelang datangnya bulan Ramadan,\" ucapnya. Negara, kata Puan, harus mampu memberikan kebijakan yang terukur, tepat sasaran dan manfaat, memudahkan warga, serta membawa kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat. (Sof/ANTARA)
