POLITIK
Penghapusan Istilah Madrasah di RUU Sisdiknas Inkonstitusional
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai penghapusan istilah madrasah dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak sesuai konstitusi. “Penghapusan Madrasah dalam RUU Sisdiknas yang beredar tidak sesuai dengan teks dan spirit UUD NRI 1945 pasal 31 ayat 3 dan 5,\" kata HNW dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Seharusnya menurut dia RUU Sisdiknas memayungi, mengakui dan mengembangkan seluruh bentuk satuan pendidikan yang diakui, sudah berkembang, diterima, diakui oleh masyarakat dan Negara.\"Bukan justru menghapuskan institusi madrasah dan memperbesar diskriminasi antar-satuan pendidikan tersebut,” kata HNW. HNW menganggap tidak disebutkannya madrasah merupakan langkah mundur ke tahun 1989, atau kembali ke masa orde baru, di mana dalam UU Sisdiknas waktu itu (UU No 2/1989) madrasah bukan bagian dari satuan pendidikan nasional. Namun, kata dia di era Reformasi, masalah tersebut sudah dikoreksi dengan hadirnya UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Dalam UU tersebut, Madrasah disebutkan sebagai bagian pendidikan formal. Karenanya, Hidayat berharap jika ada revisi UU Sisdiknas, maka itu dalam rangka menghadirkan keadilan dan posisi yang seimbang antara madrasah dan sekolah, bukan justru menghapus madrasah sebagai satuan pendidikan formal yang diakui oleh negara. “Memang madrasah berada di bawah Kementerian Agama, sementara sekolah di bawah Kemendikbudristek dan dinas pendidikan daerah,\" katanyaTetapi, lanjut dia juga terbukti dari madrasah muncul lembaga pendidikan yang berkualitas dan unggulan bahkan secara nasional seperti MAN Insan Cendekia, sekalipun pendanaan madrasah yang bersumber dari APBN tertinggal jauh dari sekolah yang mendapatkan alokasi dari APBN dan APBD. \"Ini di antara masalah yang seharusnya diselesaikan melalui RUU Sisdiknas terbaru, bukan malah menghapus madrasah,” ujarnya. (Ida/ANTARA)
Bendera Setengah Tiang Sambut Jenazah M. Iqbal
Jakarta, FNN. Seluruh warga Desa Anggotoa, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang dalam menyambut kedatangan jenazah almarhum Letnan Satu Anumerta Marinir Muhammad Iqbal, yang gugur akibat serangan kelompok bersenjata Papua, Sabtu sore (26/3).Kepala Desa Angggotoa, Liyasmon, yang ditemui di rumah duka di Konawe, Senin, mengatakan, pengibaran Bendera Merah Putih setengah tiang kompak dilakukan warga sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan putera terbaik daerah yang gugur diserang kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya di Papua, Sabtu petang (26/3), dengan menggunakan pelontar granat.\"Ini arahan dari militer, setelah ada arahan dari militer, kami pemerintah setempat mengarahkan masyarakat untuk mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang,\" katanya.Menurut dia, sosok perwira pertama muda Korps Marinir TNI AL itu dikenal baik dalam bersosialisasi ke masyarakat dan tidak pernah merepotkan pemerintah desa setempat. \"Almarhum ini sebagai putra terbaik asli Desa Anggotoa. Ia sangat baik, soleh, tidak pernah merepotkan pemerintah, selama ini dia berada di desa ini, kita kategorikan putra terbaik,\" ucap dia.Iqbal merupakan anak bungsu dari empat orang bersaudara, lahir di Desa Anggotoa, pada 26 November 1994, anak pasangan orangtua bernama Hartini dan Maris.Hingga berita ini dinaikkan pukul 17.08 WITA, keluarga dan kerabat masih berkumpul di rumah duka menunggu kedatangan jenazah Iqbal. (Ida/ANTARA)
Komitmen untuk Mewujudkan Ramadhan yang Kondusif dari Padang
Jakarta, FNN. Para tokoh dari organisasi kemasyarakatan, keagamaan, sosial dan LSM di Padang, Sumatera Barat, mengeluarkan pernyataan sikap bersama untuk mewujudkan Ramadhan yang kondusif di kota itu.Pernyataan sikap disampaikan di rumah dinas wali kota Padang, Senin disaksikan ulama Ustadz Abdul Somad, Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani, Komandan Kodim 0312/Padang, Letnan Kolonel Infantri Jadi, Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Ranu Subroto, Wakil Kepala Ppolresta Padang, AKBP Yessi Kurniati, Ketua MUI Padang, Japeri, serta para pemuka lintas agama dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Padang, Salmadanis.Pernyataan Sikap yang dibacakan Ketua FKUB Padang, Salmadanis, terdiri atas enam poin yaitu pertama menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan khususnya di sekitar masjid/mushala sehingga jamaah bisa melaksanakan ibadah dengan khusyu.Kedua, melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 dalam seluruh aktivitas di bulan Ramadan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Ketiga, mendukung upaya pemuka adat, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang serta seluruh tokoh masyarakat untuk mengawasi para generasi muda dan anak kemenakan agar tidak terlibat dalam tawuran, balapan liar, judi, minuman keras, narkoba, LGBT serta perbuatan maksiat lainnya.Keempat, adalah menolak segala bentuk aktivitas yang dapat merusak ibadah puasa dan kekhusukan dalam melaksanakan ibadah tarawih di Padang. Kelima, meminta dukungan moral kepada masyarakat di lingkungan masjid/mushala untuk menciptakan suasana yang kondusif selama bulan suci Ramadan. Keenam, memahami keberagaman dalam kebhinnekaan dan selalu menjaga serta memupuk toleransi sesama umat beragama demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Sementara Wali Kota Padang, Hendri Septa, menyambut baik pernyataan sikap bersama dalam rangka mewujudkan Ramadhan yang kondusif di Padang. \"Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah semoga penandatanganan Pernyataan Sikap Bersama bisa mewujudkan Ramadhan yang kondusif,\" kata dia. (Ida/ANTARA)
Tolak Penundaan Pemilu Dengan Kerangka Berpikir Negarawan
Jakarta, FNN. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan penolakan penundaan pemilihan umum (pemilu) atau perpanjangan masa jabatan presiden dengan menggunakan kerangka berpikir negarawan.\"Bahwa penolakan itu adalah prinsip yang dikehendaki bangsa ini,\" kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pada diskusi daring bertajuk \"Kemunduran Demokrasi dan Resiliensi Masyarakat Sipil\" yang dipantau di Jakarta, Senin.LaNyalla mengatakan bahwa bangsa Indonesia telah sepakat bahwa masa jabatan Presiden hanya 5 tahun dan maksimal dua periode. Bukan tiga atau empat periode.Dikatakan pula bahwa pemilu adalah suatu mekanisme evaluasi yang diberikan kepada rakyat setiap 5 tahun sekali dan bukan 7 tahun atau 8 tahun.\"Ini prinsip. Meskipun kekompakan partai politik bisa mengubah konstitusi, prinsip ini adalah amanat kebangsaan,\" katanya menegaskan.Oleh karena itu, mantan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tersebut mengatakan bahwa DPD RI akan berada pada posisi menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.Pada kesempatan itu, dia juga meminta LP3ES sebagai sebuah lembaga riset nonpemerintah tertua di Indonesia untuk memiliki tanggung jawab moral dalam melihat permasalahan tersebut.Ia menyampaikan dorongan itu karena menilai LP3ES sudah melahirkan banyak nama besar, kaum pemikir, dan cendekiawan Indonesia yang berwawasan kebangsaan serta berjiwa negarawan. \"Bangsa yang besar ini harus kita serahkan kepada negarawan yang memikirkan next generation,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Di Bali Jokowi dan Luhut Muram, Rocky Gerung: Istana Makin Kacau
Jakarta, FNN - Pengamat Politik Rocky Gerung menyoroti Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang tampak muram di dalam foto yang viral. Ternyata foto yang disorot Rocky Gerung ini adalah foto yang diunggah oleh Politisi Partai Golkar Tantowi Yahya di Instagram pribadinya. Lokasi pertemuan Jokowi dan Luhut ada di pantai Kura-Kura, Bali. Dalam keterangan caption foto, mantan Duta Besar Indoensia untuk Selandia Baru itu mengklaim bahwa dirinya bertemu dengan Jokowi dan Luhut di Bali. Di foto tersebut, tampak Tantowi mengeluarkan wajah berseri, namun Jokowi dan Luhut seperti tidak sadar kamera alias candid. Rocky Gerung menilai jika RI 1 dan Menko Marves itu sangat muram dalam foto yang diunggah Tantowi Yahya. Pengamat politik itu menduga bahwa muramnya Jokowi dan Luhut ini karena memikirkan kekacauan yang sedang terjadi di Istana. “Kemarin Jokowi marah-marah, tidak ada juru bicara yang agak handal untuk sekadar menjelaskan keadaan. Istana sekarang bisu, karena tidak ada juru bicara yang bisa ngoceh-ngoceh kecil untuk menjelaskan kenapa Jokowi ngamuk-ngamuk soal impor. Pak Jokowi lantas diserbu oleh buzzer yang masuk akal, sementara buzzer yang tidak masuk akal membela sikap Jokowi,” paparnya. Rocky menduga bahwasanya Tantowi akan direkrut menjadi juru bicara presiden untuk meredam kekacauan yang ada di Istana. “Sebetulnya keadaan ini yang menimbulkan spekulasi bahwa diperlukan tokoh baru masuk istana, mungkin Tantowi yang dianggap cukup luwes. Kalau Tantowi sih tampak gembira dan senang senang saja karena dia kan entertainer. Tapi Jokowi dan Luhut tampak manyun, karena berpikir, mampu gak yaTantowi berhadapan dengan Tantowi. Seorang entertainer, Tantowi memang bagus, tetapi ketika menghadapi isu-isu politik bisa jadi mengalami nasib yang sama, tidak mampu mengendalikan oposisi,” kata Rocky kepada wartawan FNN Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Minggu, 27 Maret 2022. Lebih lanjut, Rocky menilai jika muramnya wajah presiden dan menterinya ini menandakan bahwa dua tokoh besar Indonesia tersebut tidak punya masa depan. \"Nah wajah buruk itu yang terlihat dari dua tokoh ini manyun semua tuh, seolah-olah Indonesia gak ada masa depan lagi,\" tutur Rocky. \"Indonesia punya masa depan, yang gak ada masa depan ya dua tokoh ini, Jokowi dan Pak Luhut, itu terlihat, muramnya Indonesia ini ada di muramnya wajah dua tokoh besar itu,\" katanya. (ida, sws)
Jokowi dan Luhut Muram di Bali, Rocky Gerung: Khawatir Pemilu Dipercepat
Jakarta, FNN - Para tokoh politik nasional bertemu di Bali. Di sela pertemuan, Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sempat bertemu dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Pertemuan Luhut dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani terjadi pada Kamis (24/3) pagi. Jubir Luhut, Jodi Mahardi, menyebut pertemuan itu secara kebetulan dalam momen sarapan. \"Ketemu kebetulan makan pagi di ST Regis Bali,\" kata Jodi Mahardi. Pertemuan dua tokoh itu menjadi perbincangan publik. Pengamat Politik Rocky Gerung menyoroti pertemuan Luhut dan Puan tak lepas dari pembahasan situasi politik nasional yang makin panas dan kacau sehingga membuat istana makin gerah. Pada momen yang lain Luhut juga mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo yang fotonya viral, tampak muram. “Bisa jadi dengan muramnya wajah Jokowi dan Luhut, mereka khawatir jangan-jangan Pemilu dipercepat, karena sudah banyak negosiasi yang gagal,” kata Rocky kepada wartawan FNN Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Minggu, 27 Maret 2022. Negosiasi yang gagal itu antara lain, menurut Rocky lantaran Megawati tetap bersikukuh tidak akan setuju penundaan Pemilu atau amandemen UUD 1945 untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Luhut terus bergerilya, salah satunya menemui Puan Maharani. Putri Megawati. “Lalu orang berspekulasi bahwa pasti kalau Luhut ketemu Puan di Bali, kendati diakui pertemuan tak sengaja secara kebetulan, bahwa kelihatannya tujuannya cuma satu yaitu membujuk PDIP untuk ide penundaan Pemilu. Saya kira sikap Megawati sudah selesai, tidak ada penundaan Pemilu,” kata Rocky. Mengapa Rocky menganggap istana makin berat, sebab saat ini oposisi makin banyak dukungan. “Sebetulnya yang beroposisi sekarang bukan hanya PKS dan Demokrat, sekarang semua orang beroposisi. Mahasiswa beroposisi, emak-emak oposisi karena minyak goreng, bapak- bapak beroposisi karena antri solar,” katanya Keadaan ini menurut Rocky semakin menunjukkan krisis sudah dialami semua orang dan sudah ada di depan mata. “Jadi, krisis ekonomi sudah ada di depan mata kita dan tidak bisa diselesaikan hanya oleh seorang juru bicara, sebab ini menyangkut kebijakan presiden di kabinetnya yang bobrok. Ini orang melihat apapun yang dilakukan Presiden itu pasti akan memperburuk suasana,” paparnya. Lebih lanjut, Rocky menilai jika muramnya wajah presiden dan menterinya ini menandakan bahwa dua tokoh besar Indonesia tersebut tidak punya masa depan. \"Nah wajah buruk itu yang terlihat dari dua tokoh ini manyun semua tuh, seolah-olah Indonesia gak ada masa depan lagi,\" tutur Rocky. \"Indonesia punya masa depan, yang gak ada masa depan ya dua tokoh ini, Jokowi dan Pak Luhut, itu terlihat, muramnya Indonesia ini ada di muramnya wajah dua tokoh besar itu,\" katanya. (ida, sws)
Membiarkan Kegaduhan, Jokowi Lalu Tampil Sebagai Hero
Jakarta, FNN – Ada kebiasaan unik Presiden Joko Widodo yang secara kasat mata bisa dibaca dengan jelas. Ia membiarkan kegaduhan berlangsung lalu tiba-tiba tampil sebagai hero. “Kalau kita melacak rekam jejak Pak Jokowi sebetulnya strategi memainkan hero seperti ini sebetulnya sudah sering dilakukan,” kata Herdiansyah Hamzah kepada wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point pada Ahad, 27 Maret 2022. Herdiansyah yang akrab disapa Castro mencontohakn kasus terakhir saat Jokowi tampil menempatkan diri sebagai hero. “Kalau kita lihat seperti kemarin ribut-ribut tentang Permenaker No. 2 tahun 2022 yang berkaitan dengan Pembayaran Jaminan Hari Tua minmal usia 57 tahun, tiba-tiba Pak Jokowi kemudian tampil ke publik dan meminta menteri ketenagakerjaan untuk merevisi Permenaker tersebut,” katanya. Padahal lanjut Castro, sulit dibedakan bahwa Menteri Ketenagakerjaan juga bagian dari pemerintahan hari ini. “Jadi itu menjadi bagian dari rekam jejak yang selama ini sering dimainkan oleh Pak Jokowi,” paparnya. Tak hanya itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman itu juga mencontohkan keheroan Jokowi dalam kasus impor yang dilakukan oara menterinya menggunakan dana APBN. “Baru-baru ini, soal isu impor misalnya, padahal kita sama-sama tahu bahwa Menteri Perdagangan dan Perindustrian juga memainkan isu yang sama dan bagian integral dari pemerintahan. Kalau kita mau pakai logika, kalau yang sakit adalah tangan dan kaki, tidak mungkin kepala tidak ikut tahu. Jadi, ini bagian integral yang tidak mungkin presiden tidak tahu,” tegasnya. Diakui Castro bahwa memang agak mengagetkan ketika semua menteri dimarahi oleh presiden. “Akan tetapi yang penting adalah melacak motivasinya, kalau strategi hero yang dimainkan adalah investasi menjelang Pemilu 2024, kita juga musti melihat bahwa Pak Jokowi sudah kita kunci dua periode sebagaimana amanat pasal 7 Undang-Undang Dasar, sudah selesai. Tetapi ada kemungkina strategi hero ini dimainkan sebetulnya menjadi bagian dari usaha mengembalikan kepercayaan publik. Jadi, motif yang paling rasional adalah Jokowi butuh mengembalikan kepercayaan publik agar proyek-proyek strategis nasional, termasuk IKN yang kita anggap sebagai lapak-lapak bisnis para oligarki,” pungkasnya. (ida, sws)
Dosen FH Mulawarman: Perpanjangan Masa Jabatan Presiden untuk Memperluas Lapak Oligarki
Jakarta, FNN - Penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden tersu bergulir. Anggota Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herdiansyah Hamzah menyoroti isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan motif di baliknya. Herdiansyah Hamzah menyebut bahwa ada motif mengamankan lapak oligarki di balik rencana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Herdiansyah Hamzah mengaku khawatir ketika pandangan mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi alat untuk memupuk kembali kepercayaan publik yang dirasakan makin redup. \"Sebenarnya kekhawatiran itu tetap ada ya, bahwa kemudian ada semacam pandangan seolah-olah isu tiga periode ini dijadikan sebagai alat untuk memupuk kembali kepercayaan publik,\" kata Herdiansyah Hamzah kepada wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point pada Ahad, 27 Maret 2022. Herdiansyah Hamzah yang akrab disapa Castro juga menilai, saat ini pemerintahan Presiden Jokowi sudah mulai menunjukkan tanda-tanda terpecah belah secara internal. Namun Castro menganggap hal tersebut merupakan sebuah skenario tersendiri. “Kalau kita bisa baca, belakangan ini memang ada keterbelahan di tubuh pemerintahan. Padahal kalau kita baca dengan teliti itu bisa jadi bagian dari skenario mereka bersama,” paparnya. Castro mencontohkan partai-partai yang di sekeliling Pak Jokowi, terutama PDIP, belakangan kenceng mengampanyekan penolakan terhadap penundaan pemilu dan isu tiga periode. “Padahal, di satu sisi agak sulit bagi publik untuk menyebut sebagai bagian yang berbeda, sementara Pak Jokowi sendiri tidak ada ketegasan soal orang-orang yang selama ini mengampanyekan penundaan pemilu atau tiga periode,” paparnya. Tak hanya itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Kalimantan Timur itu juga mencontohkan sikap Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang tampak getol agar wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi disetujui masyarakat Indonesia. \"Sebagai contoh Pak Luhut, sampai sekarang nggak ada tuh ketegasan mengenai isu penundaan pemilu dan tiga periode. Padahal kita kan agak sulit menerima, karena dia nggak punya kapasitas,\" ujar dia. Menurut Castro, kalau yang mengampanyekan mengenai atau yang melemparkan diskursus mengenai penundaan pemilu itu Menkopolhukam Mahfud MD atau Tito Karnavian Mendagri, hal itu masih relevan, karena berhubungan langsung dengan isu ini. Tapi kalau yang mengampanyekan Pak Luhut, agak sulit diterima, karena tidak ada kapasitasnya sama sekali. “Jadi, satu sisi kita memang menganggap bahwa menurut saya pribadi itu adalah isu yang serius tetapi pada sisi yang berbeda ada juga kekhawatiran ketika ada semacam orkestrasi yang seolah-olah memiliki sikap yang bertentangan menolak penundaan pemilu, tetapi padahal kalau kita teliti lebih jauh, ada kemungkinan bahwa itu adalah bagian dari skenario bersama yang sedang dimainkan. Berdasarkan hal tersebut, Herdiansyah Hamzah akhirnya menemukan motif utama di balik menguatnya isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sangat butuh mengembalikan kepercayaan publik terhadapnya dalam situasi saat ini. Pasalnya, Presiden Jokowi memiliki \'hutang budi\' terhadap oligarki yang menginginkan agar proyek-proyek yang di dalamnya terdapat lapak mereka seperti IKN berjalan lancar. \"Motif yang paling rasional yang bisa kita tangkap, Pak Jokowi butuh mengembalikan kepercayaan publik sebesar mungkin agar proyek-proyek termasuk IKN yang kita anggap sebagai bagian dari lapak-lapak para oligarki lancar,\" pungkasnya. (ida, sws)
The Economist: Jokowi Menimbang Langgengkan Kekuasaan Walau Merusak Demokrasi
Jakarta, FNN. Siapa yang bisa melupakan momen itu, delapan tahun yang lalu, ketika seorang mantan penjual furnitur dengan senyum kemenangan naik ke kursi kepresidenan Indonesia? Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi, dibesarkan di kota kecil Solo di Jawa Tengah. Dia menjadi Wali Kota Solo. Lalu dengan reputasi menyingsingkan lengan bajunya dan memperbaiki masalah membawanya menjadi Gubernur Jakarta, ibu kota negara besar, dan kemudian ke Istana Kepresidenan. Seorang pria dari rakyat, ia terhubung dengan pemilih di pasar dan gang-gang. Untuk kali pertama, seorang penguasa tidak berasal dari tentara atau elit negara. Dalam kisah demokratisasi Indonesia, pemilihan Jokowi pada 2014 menandai jeda yang menentukan dari era Suharto, diktator yang rezimnya runtuh pada 1998. Gerindra, partai terbesar ketiga, mengatakan menentang amandemen. Begitu juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, yang mengusung Jokowi menjadi Presiden. Tapi bakat Jokowi mengooptasi adalah legenda. Pemimpin Gerindra, jenderal lainnya, Prabowo Subianto, dua kali mencalonkan diri sebagai presiden melawan Jokowi, tetapi sekarang menjadi pembantunya. Dua pekan lalu Jokowi mengundang bos PDI-P, Megawati Sukarnoputri, ke istananya di Bogor, sebelah barat ibu kota. Dia tahu betul, baik sebagai mantan Presiden maupun selaku putri Sukarno, proklamator kemerdekaan Indonesia. Dia bukan apa-apa jika bukan bagian dinasti, dan Jokowi dapat menawarkan putrinya, Puan Maharani, ketua parlemen, sebagai wakil presiden. Norma-norma demokrasi, kata seorang mantan menteri, tergantung pada seutas benang. Kekuasaan telah mengubah Jokowi. Penjelasan untuk usahanya melanggengkan kekuasaannya termasuk fakta bahwa dia telah berubah, dari bukan siapa-siapa lalu sekarang membangun dinasti sendiri. Dia sangat ingin melihat putranya, yang mengikuti jejaknya sebagai Wali Kota Solo, menjadi Gubernur Jawa Tengah, sebuah provinsi berpenduduk sekitar 37 juta orang. Jokowi juga meninggalkan legacy dengan membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di hutan Kalimantan Timur. Masa jabatan kedua Jokowi berakhir pada 2024, setelah itu ia harus mundur. Namun antek-antek kuat Jokowi, jika bukan pria itu sendiri, merancang serius upaya memperpanjang kekuasaan --mengubah konstitusi untuk memperpanjang masa jabatannya tiga tahun. Mengapa, tanya Menteri Luhut Pandjaitan, harus mengeluarkan biaya pemilu yang tidak perlu. Mengapa mengambil risiko kekerasan pemilu? Selain itu, kata Jenderal era Suharto itu, percakapan rakyat di media sosial menghendaki Jokowi tetap berkuasa. Luhut mengatakan dia dan yang lainnya hanya “berusaha mengakomodasi aspirasi publik berdasar big data\". Pandangan partai-partai politik utama lebih konsekuen: dukungan dua pertiga parlemen diperlukan untuk mengamandemen konstitusi. Justifikasinya, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta saat ini macet, tenggelam, dan rawan banjir. Namun, Gubernur Anies Baswedan mengatakan Jakarta sedang memperbaiki masalahnya dengan memotong ekstraksi air tanah dan membangun tanggul laut. Birokrat dan keluarga membenci gagasan pindah ibu kota. Pendorong utama proyek IKN adalah elit politik dan pebisnis di sekitar Jokowi memiliki lahan dan kepentingan atas Nusantara. Berjalan-jalan di taman Istana Bogor, Jokowi mempelajari kualitas Suharto dalam menyelesaikan proyek pembangunan. Jokowi juga terobsesi membangun berbagai infrastruktur --jalan, pelabuhan, pembangkit listrik, dan banyak lagi. Perbedaannya, kata seorang mantan sekutu, Suharto memiliki tim teknokrat dalam menetapkan prioritas ekonomi; dia kemudian meminta kroni bisnisnya untuk melaksanakan rencana tersebut. Sebaliknya, kroni Jokowi menetapkan prioritas. Pada akhirnya kronisme, korupsi, dan krisis ekonomi di luar kendali Suharto. Aroma krisis ekonomi kembali tercium, diperparah oleh perang di Ukraina. Jokowi khawatir kenaikan tajam harga minyak goreng membuat rumah tangga miskin tertekan. Harga bahan bakar, gandum dan bahan makanan lainnya juga naik. Itu mungkin baru permulaan. Namun Jokowi tampaknya kurang peka terhadap kemarahan kelas menengah atas kemungkinan perebutan kekuasaan. Risiko atas reaksi ekonomi dan politik sudah jelas. Jika Jokowi tidak hati-hati, pria populer ini mungkin akan berhadapan pada kemarahan rakyat yang tidak puas. [] Sumber:Diambil utuh dari ecomomist.com, 26 Maret 2022
Komitmen Suarakan Vaksin Halal dari Anggota DPR
Jakarta, FNN. Anggota DPR RI Nur Nadlifah menegaskan komitmennya untuk tetap menyuarakan vaksin halal di Tanah Air.Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, Nadlifah mengatakan semua aspirasi umat Islam tentang vaksinasi sudah disampaikan dan ditanyakan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Vaksinasi.“Semua, kami tanyakan ke Menkes. Mulai dari desakan prioritas vaksin halal, stok vaksin hingga biaya importasi vaksin,” katanya.Anggota Panja Pengawasan Vaksin COVID-19 itu mengungkapkan jawaban Menkes masih sangat normatif dan hingga kini belum ada jawaban yang memuaskan atas pertanyaan tersebut.Anggota Komisi IX DPR RI itu menegaskan dirinya juga menanyakan perihal penggunaan vaksin Sinovac yang sudah mendapatkan Fatwa Halal MUI, mengapa hanya digunakan untuk anak-anak usia 6 – 11 tahun.Padahal, kata dia, BPOM sudah memberikan izin penggunaan booster Sinovac bagi mereka yang memang sudah menggunakan Sinovac sebagai vaksin primer.“Soal booster Sinovac juga ditanyakan. Mengapa jenis ini tidak dipakai untuk orang dewasa yang dulu menggunakan Sinovac sebagai vaksin primer,” ungkapnya.Sementara itu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Selasa (22/3) mulai menyidangkan perkara gugatan yang diajukan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) atas keluarnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster).Seperti diketahui, Surat Edaran Dirjen P2P Kemenkes tersebut mematok tiga jenis vaksin yang menjadi vaksin booster (lanjutan), yakni vaksin Astra Zeneca, Pfizer, dan Moderna.“Ketiga jenis vaksin yang ditentukan dalam program booster itu tak satu pun yang memiliki sertifikat halal, jadi ini merugikan umat Islam selaku mayoritas penduduk di Indonesia yang mengonsumsi vaksin,” kata Kuasa Hukum YKMI, Amir Hasan.Surat Edaran itu, kata Amir Hasan, telah menyalahi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.“Dalam undang-undang itu, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, termasuk vaksin yang dikategorikan sebagai barang hasil rekayasa genetika,” katanya. (Sof/ANTARA)
POPULER
