POLITIK
Ketua BPET MUI Sepakat dengan BNPT Perihal Penceramah Radikal
Jakarta, FNN. Ketua Badan Penanggulangan Ektremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) Muhammad Syauqillah menyebutkan ciri dan strategi penceramah radikal yang dilontarkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bukanlah masalah yang perlu diperdebatkan.Muhammad Syauqillah, Ph.D. menilai apa yang dilakukan BNPT telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang menanggulangi terorisme.\"Apa yang disampaikan BNPT itu sudah sesuai dengan koridornya, ciri-ciri penceramah itu, saya sepakat dan faktanya memang demikian,\" kata Syauqillah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Menurut dia, sejatinya poin-poin yang dikemukakan BNPT terkait dengan lima ciri atau indikator penceramah radikal dalam konteks kajian radikalisme terorisme memang fakta dan datanya demikian.Jika melihat dari 5 poin yang dikemukakan BNPT, kata Syauqillah, intinya adalah bahwa apa pun yang menyalahi konsensus nasional, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, adalah radikal.\"Jadi, apa pun yang namanya separatis, khilafah, dan lain-lain kalau menyalahi konsensus Indonesia sebagai darul ahdi wa syahadah (negara berdasarkan kesepakatan), itu radikal,\" jelasnya.Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengkritisi pihak-pihak yang masih mempermasalahkan dan tidak puas terhadap penyataan BNPT tersebut adalah sebagai pihak yang tidak memahami kontekstualisasi kronologis mencuatnya isu penceramah radikal.\"Karena kalau kita kembali pada kronologisnya, itu \'kan forum internal TNI/Polri. Wajar saja Presiden memberikan instruksi kepada lembaga di bawahnya. Pihak yang merasa kurang puas, mungkin tidak memahami kontekstualisasi kronologinya seperti apa,\" ungkap pria yang juga dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI.Ia memandang perlu untuk memahami konteks radikal sebagai segala sesuatu yang menyalahi konstitusi, di antaranya anti terhadap Pancasila, anti terhadap NKRI, anti terhadap keberagaman, dan anti terhadap UUD NRI Tahun 1945.\"Secara konsensus nasional kita sudah menyepakati Pancasila. Jika ada yang lain yang mempromosikan di luar kesepakatan dari konsesnsus nasional kita, itu radikal, di situ saja,\" tegasnya.Ketua BPET MUI periode 2021—2025 ini juga merespons salah satu pengurus MUI yang menyebut kalau ciri penceramah radikal yang dilontarkan BNPT adalah sebuah blunder semata, bukan mewakili lembaga MUI secara keseluruhan.\"Saya kurang paham apakah pernyataan itu melekat personal atau tidak. Kalau pernyataan sikap dari MUI, seharusnya sudah melalui diskusi internal,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Harus Secepatnya Susun Strategi Prokes Penyesuaian
Jakarta, FNN. Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta Pemerintah untuk secepatnya merumuskan protokol kesehatan (prokes) setelah adanya berbagai penyesuaian baru dalam menyikapi wabah COVID-19.\"Adanya berbagai penyesuaian, misalnya penumpang KRL yang sudah tanpa jarak, salat berjemaah tanpa jarak membuat prokes 3M yang selama ini menjadi ‘senjata’ utama menghadapi serangan wabah COVID-19 perlu diformulasikan kembali agar tidak menimbulkan salah persepsi,\" kata Rahmad Handoyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Oleh karena itu, dia memandang perlu Pemerintah secepatnya menyusun prokes baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi terkini.Rahmad mengaku setuju dengan langkah-langkah penyesuaian oleh Pemerintah. Namun, masyarakat perlu diberikan penjelasan yang utuh terkait dengan bagaimana prokes baru tersebut agar tidak timbulkan persepsi yang berbeda.\"Perlu penjelasan yang utuh, prokes itu bagaimana? Apakah dengan adanya penyesuaian itu penggunaan masker dan cuci tangan masih diharuskan? Misalnya, kalau di KRL dan tempat ibadah, tidak perlu menjaga jarak, lantas bagaimana dengan tempat tertutup lainnya?” tanyanya.Meskipun sudah dilakukan berbagai pelonggaran-pelonggaran, menurut dia, prinsip kehati-hatian harus terus dikedepankan dalam hadapi COVID-19.Untuk mengendalikan COVID-19, lanjut dia, program vaksinasi saja tidak cukup, tetapi tetap menerapkan prokes 3M .Ia juga mendorong Pemerintah menggunakan strategi \"gas dan rem\" dalam menerapkan pelonggaran kebijakan. Pada saat kasus COVID-19 berangsur membaik, penyesuaian dapat dilakukan.\"Kalau ternyata setelah penyesuaian-penyesuaian itu indikatornya menunjukkan hal-hal yang mengkhawatirkan dalam kesehatan masyarakat, segera dievaluasi untuk menarik tuas rem untuk kembali dengan pengetatan-pengetatan,\" katanya.Namun, kata Rahmad, butuh kerja sama semua pihak untuk evaluasi tersebut. Pada saat ini adalah masa transisi maka masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan.(Ida/ANTARA)
Anggota DPR: Penundaan Pemilu Tidak Perlu Diperdebatkan Lagi
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda menegaskan usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 tidak perlu diperdebatkan lagi karena sudah diatur jelas dalam konstitusi. \"Komisi II sudah sepakat pelaksanaan pungut hitung dilakukan 14 Februari 2024,\" kata Rifqi dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Dia mengatakan apabila ada keinginan untuk melakukan amandemen, maka prosesnya akan panjang dan sudah diatur sedemikian rupa. \"Kalau amandemen itu dibuka, artinya bukan hanya isu kepemiluan yang akan dibahas, tetapi juga isu-isu yang lain,\" tambahnya. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga menegaskan sikap partainya sudah jelas menolak usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hal senada juga disampaikan Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Menurut Titi, dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) telah menunjukkan sebagian besar responden tidak ingin penundaan Pemilu Serentak 2024. \"Survei LSI, 74 persen tidak ingin ada penundaan Pemilu dan sepaket dengan perpanjangan masa jabatan presiden,\" katanya. Dia mengatakan penundaan pemilu hanya akan memunculkan kerugian dan kemunduran langkah demokrasi Indonesia. \"Itu merupakan kemunduran demokrasi,\" ujarnya. Sebelumnya, usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 muncul dari tiga ketua umum partai politik, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. (mth/Antara)
Hasil Survei Menunjukkan 81,5 Persen Ingin Pemilu Serentak 2024 Sesuai Jadwal
Jakarta, FNN. Lembaga Survei Y-Publica merilis sebanyak 81,5 persen dari total responden menginginkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 tetap sesuai jadwal yang ditentukan pada 14 Februari 2024.\"Lebih dari 80 persen publik menolak penundaan Pemilu dan menginginkan agar tetap diselenggarakan pada 2024,\" kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Dia mengatakan usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 sesungguhnya bukan hanya dilontarkan oleh sejumlah politikus.Sebelumnya, menurut dia, Menteri Investasi Bahlil Lahaladia mengatakan ada aspirasi dari kalangan pengusaha yang berharap Pemilu Serentak 2024 ditunda demi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19.Desakan penundaan pemilu tersebut berkelindan dengan gagasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode dan Presiden Jokowi telah menolak tegas usulan tersebut.\"Pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode merupakan amanat reformasi. Setelah diamandemen, konstitusi mengatur dengan jelas agar proses transisi kekuasaan berjalan secara demokratis,\" jelas Rudi.Hasilnya, demokrasi di Indonesia berjalan semakin matang. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudohoyono (SBY) mematuhi konstitusi setelah memimpin selama dua periode, yang kemudian digantikan oleh Presiden Jokowi, yang kini juga memasuki periode kedua, katanya.Oleh karena itu, apa pun yang menjadi pilihan rakyat harus berjalan dalam koridor demokrasi, termasuk amandemen konstitusi.Dalam hasil survei tersebut, sebanyak 12,9 persen dari seluruh responden merasa tidak keberatan dengan pengubahan jadwal Pemilu Serentak 2024, sementara sisanya sebanyak 5,6 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.Survei Y-Publica dilakukan pada 24 Februari-4 Maret 2022 dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara multistage random sampling.Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka, dengan margin of error sekitar 2,89 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. (Sof/ANTARA)
Butuh 15-20 Tahun Kota Miliki "Soul of The City"
Jakarta, FNN. Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono menjelaskan dalam membangun sebuah kota diperlukan waktu 15-20 tahun agar kota tersebut memiliki ruh atau soul of the city.“Untuk membangun kota tentu memerlukan waktu 15-20 tahun sehingga kota itu benar-benar mempunyai roh atau soul of the city, dan kita membangun kota bukan hanya membangun fisiknya tapi terutama bagaimana kerekatan sosialnya,” kata Bambang Susantono usai dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis.Menurut Bambang, Nusantara yang akan menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota, akan menjadi kota yang inklusif, kota yang hijau, kota cerdas dan kota bagi seluruh kalangan (city for all).“Bagaimana interaksi antara warganya, bagaimana agar benar-benar layak huni, humanis dan liveable,” katanya.Mantan Wakil Menteri Perhubungan ini menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo berpesan agar Ibu Kota Nusantara menjadi kota dengan peradaban baru. Ibu Kota Nusantara, lanjut Bambang, harus menjadi kota global namun tidak melupakan esensi kerekatan sosial untuk hidup secara humanis dan mengedepankan interaksi antara warga.“Bapak Presiden mengharapkan kota ini dapat menjadi kota yang dapat merefleksikan Indonesia di masa depan, di mana semua tantangan refleksi masa depan kita terangkum ada di kota ini. Bagaimana misalnya interaksi antarwarga, bagaimana digitalisasi akan mewarnai kota tersebut dan tetap kota ini harus humanis, harus mengedepankan interaksi antarwarga, kohesivitas warganya,” kata Bambang.Dalam waktu dekat, Bambang mengatakan akan segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang selama ini telah merencanakan dan memulai pembangunan Ibu Kota Nusantara, seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.“Salah satunya Bappenas yang sejak 2017 sudah melakukan berbagai studi dengan kementerian/lembaga lain yang akan meneruskan berbagai pembangunan misalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kementerian yang lain,” ujarnya.Bambang Susantono dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 9M Tahun 2022. Bambang akan didampingi Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dhony Rahajoe, yang sebelumnya menjabat sebagai Managing Director President Office Perusahaan Pengembang Properti Sinar Mas Land.Sebelum dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang merupakan Wakil Presiden bidang Manajemen Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan di Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia. (Ida/ANTARA)
Atasi Dampak Perang Rusia-Ukraina, Anis Matta: Pemerintah Perlu Siapkan Pemadam Kebakaran Ekonomi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, konflik Rusia-Ukraina menjadi disrupsi paling besar secara global abad ini, setelah pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dalam dua tahun terakhir. \"Seperti mengembalikan kita kepada satu fakta sejarah 500-600 tahun terakhir ini, yaitu krisis besar dalam sejarah selalu diselesaikan dengan perang besar,\" kata Anis Matta dalam Gelora Talk \'Membaca Akhir Konflik Rusia Vs Ukraina dan Bagaimana Posisi Indonesia?\' yang digelar secara daring, Rabu (9/3/2022) petang. Dalam diskusi yang dihadiri Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid, mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Inggris Dr. Rizal Sukma, serta pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie ini, Anis Matta menilai, perang Rusia-Ukraina akan berdampak lama secara politik, ekonomi dan hubungan internasional. \"Bagi Indonesia, menurut saya, ada dua hal begitu perang ini berlanjut, yakni masalah ekonomi dan tantangan nasional baru di tengah upaya tarik menarik pembentukan aliansi baru,\" katanya. Indonesia, kata Anis Matta, menghadapi dua masalah besar, pertama adalah soal energi, mengingat Indonesia mengimpor minyak kira-kira 500.000 barel per hari. \"Sekarang kita sudah menyaksikan kenaikan harga BBM di mana-mana. Dampaknya, ke sektor energi kita akan naik semuanya,\" sebutnya. Kedua, harga pangan yang melambung tinggi, karena Indonesia adalah negara dengan tingkat keamanan yang relatif rapuh, mengingat beberapa komponen dari sembako masih diimpor dari negara lain. Bahkan kenaikan apa pun dari sektor pangan, akan berpengaruh terhadap harga pangan ke depan. \"Jadi, di sini kita mendapatkan residu itu. Sementara, konfliknya terbuka. Tidak ada yang bisa membuat satu skenario yang fix sekarang ini akan ke mana arahnya. Semua kemungkinan bisa terjadi,” katanya. Karena itu, Anis Matta berharap pemerintah Indonesia perlu menyiapkan skenario jangka pendek untuk memadamkan kebakaran ekonomi yang akan sangat masif ditimbulkan dari dampak perang Rusia-Ukraina ini. \"Kita akan menghadapi kebakaran ekonomi dalam skala masif. Tipikal kebakaran ini tidak dipicu oleh meledaknya kompor atau listrik di satu rumah tangga, tapi ini mirip kebakaran hutan yang dipicu global warming,\" jelas Anis Matta. Menurut Anis Mata, jika ekonomi Indonesia ingin selamat dari dampak krisis perang Rusia-Ukraina, maka perlu meniru langkah yang telah dilakukan China dengan mereduksi angka pertumbuhannya dari 8 menjadi 5,5 persen. \"Saya kira kita juga akan mengalami hal yang sama seperti China, karena kebakaran ekonomi dalam jangka pendek memerlukan pemadam kebakaran. Ini tantangan jangka pendek yang harus dilakukan pemerintah dalam waktu dekat,\" katanya. Setelah berhasil mengatasi kebakaran ekonomi, lanjut Anis Matta, Indonesia perlu merumuskan kembali kepentingan nasionalnya di tengah upaya pembentukan aliansi global baru. \"Indonesia harus merumuskan terlebih dahulu kepentingan nasionalnya dalam jangka pendek. Perang ini memperdalam proses de-globalisasi, setelah Covid-19 dalam dua tahun terakhir,\" katanya. Hal ini agar Indonesia tidak terseret dalam pusaran konflik pembentukan aliansi global baru dengan tetap memberikan proteksi kepada kepentingan nasionalnya secara ekonomi. \"Secara ekonomi semua negara akan kembali ke sistem proteksionisme, selamatkan diri masing-masing terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita menatap proses pembentukan aliansi-aliansi global baru. Tetapi jangka pendek yang kita perlu siapkan adalah pemadam kebakaran ekonomi,\" tegas Anis Matta. Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. Meutya meminta pemerintah untuk mewaspadai dampak geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi akibat perang Rusia-Ukraina. Indonesia, lanjutnya, perlu waspada terhadap perubahan geopolitik global sebagai akibat dari struktur keamanan regional yang berubah selain benturan kepentingan antarnegara dan perebutan akses energi. Sebab, dampak tersebut tidak saja akan berpengaruh pada sektor ekonomi seperti energi, tapi juga pada sektor pangan akibat belum jelas tanda-tanda kapan konflik akan berakhir. \"Kami sebagai Komisi I DPR meminta pemerintah Indonesia waspada terhadap dampak geopolitik, geoekonomi dan geostrategi perang Rusia Ukraina,\" kata Meutya. Meutya mengakui sejauh ini dampak langsung dari konflik Rusia-Ukraina masih berskala regional. Akan tetapi, bukan tidak mungkin juga akan berdampak pada ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. \"Harapan pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi tentu akan makin jauh akibat perang Rusia-Ukraina,\" ujar politisi Partai Golkar ini. Sementara mantan Dubes Indonesia untuk Inggris Dr.Rizal Sukma berpandangan, Indonesia tetap harus mengedepankan politik bebas aktifnya dalam menyikapi konflik Rusia-Ukraina saat ini. Yakni tidak berpihak pada koalisi ke Amerika, Uni Eropa dan NATO atau aliansi Rusia dan China. Kepentingan Indonesia hanya menolak penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian pelanggaran kedaulatan negara oleh negara lain. \"Tetapi saya ingin katakan, bahwa ketika Bung Hatta merumuskan kata bebas aktif itu, adalah berpihak kepada kepentingan nasional Indonesia. Tetapi memang, ketika menentukan soal instrumen berpihak kepada kepentingan nasional itu yang susah,\" kata Rizal. Kendati begitu, Rizal memastikan politik bebas aktif Indonesia, bukan berarti netral atau tidak peduli dengan negara lain. Dengan politik bebas aktif, Indonesia sebenarnya bisa diuntungkan memiliki stratregi pertarungan dalam menghadapi dua kekuatan besar. \"Jadi dengan bebas aktif, Indonesia bisa memainkan diplomasi multilateral di kawasan ini. Konteksnya, negara memastikan memiliki strategis otonomi, dan bukan menjadi tempat pertarungan dari negara-negara besar, sehingga kepentingan nasional bisa dilindungi,\" kata peniliti CSIS ini. Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menambahkan, Indonesia harusnya lebih berhati-hati dalam melihat konflik Rusia-Ukraina agar tidak terjebak dan terjerumus pusaran konflik yang diciptakan Amerika Serikat dan NATO. \"Sebab, dimata saya Rusia tidak melakukan aneksasi atau invasi. Rusia tidak merancang untuk menduduki atau merebut Ukraina, hanya hegemoni Amerika Serikat (AS) dan NATO saja,\" kata Connie. Berbagai macam sanksi yang tidak masuk akal kepada Rusia, justru akan membuat Presiden Rusia Vladimir Putin semakin berani dan gila. Karena Putin mengetahui kelemahan kekuatan AS, Uni Eropa dan NATO, termasuk dalam berdiplomasi. \"Harusnya kita abstain, siapa sih yang ngomongin kita tidak mesti abstain. Siapa pembisiknya harus diungkap, karena saya terlibat di Kemenlu soal pembicaraan perjanjian strategis dengan Rusia,\" ungkapnya. Connie menilai jika Indonesia belum dimasukkan oleh Putin sebagai negara yang tidak bersahabat dengan Rusia, tinggal menunggu waktu saja. \"Harusnya kita abstain, bukan mendukung resolusi Majelis Umum PBB. Kalau sekarang kita belum masuk negara listnya Rusia, itu karena belum saja menurut saya,\" katanya. Sebagai negara yang menggagas berdirinya Gerakan Non Blok, Indonesia seharusnya harusnya meniru politik diplomasi yang dilakukan oleh Presiden RI pertama Soekarno, yang menggabungkan negara-negara di PBB untuk mengimbangi politik besar blok. \"Indonesia harusnya tampil secara diplomatik, bukan ikut-ikutan seperti sekarang. Bung Karno jadi besar, karena kemampuan diplomasinya. Bung Karno sudah mengingatkan, PBB harus adil. Ketika PBB tidak adil, semua ide besar, ide mulia hilang. Makanya saya setuju PBB harus direformasi,\" ppungkasnya. (sws)
Panglima Ingatkan Rekrutmen Perwira Karier TNI Jangan Diskriminatif
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengingatkan jajarannya untuk tidak diskriminatif saat merekrut perwira karier TNI karena rekrutmen itu merupakan hak seluruh warga negara Indonesia.Panglima menyampaikan itu ke jajarannya saat rapat di Markas Besar TNI, Jakarta, sebagaimana disiarkan kanal Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa, Rabu.“Yang nomor satu, kalau disebut persyaratan warga negara Indonesia jangan sampai ada tambahan oh anak anggota (TNI). Biarkan itu jadi hak seluruh masyarakat Indonesia,” kata Andika saat membahas rekrutmen Perwira Karier (PK) dan Perwira Karier Khusus TNI Tahun Anggaran 2022.Dalam paparan yang disampaikan oleh panitia seleksi, ada beberapa persyaratan umum untuk para pelamar yang mendaftar, di antaranya berstatus warga negara Indonesia (WNI).Panglima menyampaikan putra dan putri prajurit TNI tentu diperbolehkan mendaftar, tetapi mereka harus diperlakukan sama dengan pelamar lainnya. Artinya, Panglima menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus kepada para pelamar yang merupakan anak anggota TNI.“Kita jangan lupa mereka yang bukan putra dan putri (anggota) TNI boleh masuk. Seluruh warga Indonesia punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama,” terang Andika.Dalam pertemuan itu, Direktur Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat (Dirajenad) Brigadir Jenderal TNI Teguh Bangun Martoto menyampaikan sejumlah persyaratan umum dan persyaratan khusus calon perwira karier TNI.Persyaratan umum itu, selain berstatus WNI, para pelamar juga tidak boleh memiliki catatan kriminal, sehat jasmani dan rohani, setia kepada NKRI, dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.Sementara itu, untuk persyaratan khususnya, Panglima meminta rekrutmen perwira karier tahun ini fokus menerima para pelamar lulusan sarjana (S1) dan jenjang yang lebih tinggi.“Untuk perwira karier, saya ingin fokus. Tidak ada D3, (yang boleh mendaftar) S1 atau yang lebih tinggi,” kata Panglima.Ia lanjut menyampaikan para pelamar juga harus belum pernah menikah dan tidak menikah selama pendidikan.Namun, aturan itu dikecualikan untuk para pelamar perwira karier yang telah berprofesi sebagai dokter.“Tidak apa-apa untuk dokter sudah menikah karena yang diambil keilmuwannya,” terang Panglima.Walaupun demikian, ia meminta tim panitia seleksi untuk membuat persyaratan bahwa mereka yang berprofesi dokter tidak boleh dalam keadaan mengandung saat melamar.Kemudian, untuk pelamar yang punya anak juga harus ada syarat tambahan.“Tadi anak yang bergantung dengan ibu usia menyusui (harus) diputuskan sampai umur berapa,” tambah Andika.Pendaftaran perwira karier tahun ini telah dibuka sejak bulan lalu sampai 14 Maret 2022. Para pelamar dipersilakan mendaftar secara online dan mengisi formulir registrasi, kemudian mendaftar secara fisik dan menyerahkan berkas-berkas yang diwajibkan oleh panitia seleksi. (sws, ANTARA)
Rocky Gerung: Nanti Akan Ada Deklarasi 3 Periode Dibackup oleh Intelektual
Jakarta, FNN – Dukungan Jokowi tiga periode masih terus berlangsung. Ahli filsafat yang juga pengamat politik Rocky Gerung mengaku mendapatkan informasi bahwa kalangan intelektual sudah dibayar untuk memuluskan rencana tersebut. “Saya berdiskusi dengan teman-teman dosen bahwa teman mereka sendiri sudah digaji oleh kementerian dan istana untuk membuat naskah akademis pentingnya tiga periode. Ini yang terjadi,” kata Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief dalam Rocky Gerung Official, Rabu (09/03/2022) Nanti, kata Rocky pasti akan datang gelombang baru deklarasi 3 periode di-backup oleh intelektual, oleh mereka yang dianggap mampu untuk mendapat amplop sekadar untuk merumuskan pasal, kenapa perlu tidak periode. Bebebrapa sosiolog, kata Rocky juga akan digaji. Jadi nanti akan disapu dari bawah, maksudnya dari luar daerah bahwa tokoh-tokoh pemikir, inteletual sudah siap dengan naskah akademis untuk perpanjangan masa jabatan presiden atau perubahan konstitusi ke arah tiga periode. “Saya terangkan berkali-kali bahwa boleh saja usulan itu, tetapi bukan untuk kepentingan Jokowi sekarang. Kalau usulan untuk presiden berikutnya sih oke saja, karena etikanya begitu. Yang mengusulkan tidak boleh mengambil keuntungan apa yang diusulkannya. Itulah etika politik,” paparnya. Demikian juga perubahan undang-undang dasar. “UUD hanya boleh kalau menguntungkan yang akan datang bukan menguntungkan yang mengsulkan. Di situlah soal-soal yang kita sebut kekacauan diorkestrasi agar supaya rakyat bingung,” paparnya. Rocky meyakini sesungguhnya Jokowi mau tiga periode, hanya saja malu-malu mengatakannya. “Kalau kita lihat sinyal, sebetulnya presiden menginginkan perpanjangan itu, karena oligarki sekarang sedang kacau balau. Mereka takut tahun 2024 terjadi pergantian kepemimpinan, oligarki di-KPK-kan semua,” paparnya. Demikian juga kata Rocky menteri-menteri yang bermaslaah. “Jadi, menunda untuk memastikan mereka aman dari jeratan hukum. Dan itu tidak mungkin karena demokrasi sudah terbuka, semua yang punya masalah, komorbit politik, komorbit korupsi pasti akan dikejar,” kataya. Oleh karena itu tepat sekali FNN selalu mengingatkan bahwa kita harus curiga. Kalau presiden bilang tegak lurus, kita harus memaknai tegak bengkok, kata Rocky. Sementara soal kenyataan tukang baliho yang belum dibayar pemesan, Rocky menganggap pola mereka memang begitu. Dulu juga banyak bunga yang dipesan taruh di Monas untuk mengelu-elukan seseorang dan ternyata tidak dibayar. “Jadi pola ini adalah pola istana. Wong yang didukung tokoh istana kok. Inilah moral yang membusuk, orang mengambil keuntungan dari persaingan yang buruk. Penipuan demi penipuan beranak pinak dari istana sampai bawah. Rocky melihat pendukung Jokowi pintar mengambil momen. Mereka menganggap karena isu ini seksi, maka rakyat kecil pasti akan mendukung. Kasih harapan palsu seoalah-olah ekonomi tumbuh, padahal yang terjadi penipuan. Kata Rocky, “Inilah jahatnya kekuasaan.” Untuk memuluskan kekuasaan 3 periode kata Rocky sebetulnya mudah. “Pimpinan partai pendukung Jokowi dari 9 lalu yang 5 disogok, kan mudah saja. Anggota DPR dihitung saja, dikasih masing-masing Rp 1 miliar, selesai. Atau Presiden keluarkan Perppu, selesai urursan. Sogok menyogok ini seolah-olah mendengarkan suara rakyat. Kerakusan kekuasaan memprok-porandakan konstitusi. Akibatnya demokrasi kita memburuk,” paparnya. “Kesempatan kita untuk membayangkan Indonesia nanti makmur, ternyata dibuktikan terbalik oleh minyak goreng. Keinginan kita untuk mencapai G20, mereka akan melihat keakraban-keakraban rakyat Indonesia, akhirnya yang dilihat kebohongan. Jadi semua hal bergerak ke arah buruk dan apakah kita akan gembira, tentu saja gembira karena end game akan dipercepat. Jadi hukum sejarah sebetulnya menginginkan percepatan perubahan,” katanya. “Setiap hari kekuasaan melakukan rapat untuk mencari celah mengakali konsititusi. Rapat-rapat gelap di istana untuk memastikan oligarki masih dapat limpahan rejeki ekonomi, sementara rakyat disuruh ngantri di panas terik matahari, bahkan masih dituduh sebagai penimbum,” paparnya. “Tidak sadar arah, lalu mereka cari akal-akalan cari arah yang bertentangan dengan akhlak dan moral. Intinya sejak awal presdien memang tidak punya konsep, mulai dari segala macam janji yang jumlah 66 itu, tak satu pun yang ditepati. Dia bilang berhasil membangun infrastruktur, iya tetapi pembangunan tanpa utang. Kalau cuma ngutang, tukang cendol juga bisa.” Semua ini terjadi karena kekacauan anggaran, lalu rezim menuduh oposisi. “Lah sejak awal memang sudah tahu,” pungkasnya. (ida, sws)
Perombakan Kabinet Hak Prerogatif Presiden
Jakarta, FNN. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan perombakan (reshuffle) kabinet merupakan hak prerogatif presiden Joko Widodo.\"Sebagai bagian dari koalisi pemerintah, kami menyerahkan kepada presiden,\" katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.Dia menegaskan kapan dan berapa menteri yang diganti itu dilakukan, hanya presiden yang mengetahuinya. Pihaknya telah menyerahkan dan hanya menunggu jika pergantian kabinet telah dilakukan.Terkait masuknya menteri perwakilan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Dasco menegaskan hal itu tergantung penilaian presiden, apakah dibutuhkan atau tidak.Dasco mengatakan menteri dari Partai Gerindra saat ini lebih fokus untuk bekerja dalam melaksanakan visi dan misi presiden. Gerindra ingin memastikan kinerja para menterinya dapat maksimal membantu pemerintah.Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan terkait pembagian porsi jabatan menteri dalam kabinet merupakan hak presiden. Presiden kata dia, paling tahu soal kebutuhan menteri, karena mereka diangkat untuk membantu presiden.Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan perombakan kabinet mungkin saja terjadi sebagai bentuk politik akomodasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo.\"Reshuffle ini tetap sama dengan pola yang lama, yang akan diganti adalah menteri dari non-partai politik,\" kata Ujang. (Sof/ANTARA)
Islam Ajarkan Persaudaraan Dengan Semua Umat
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menyampaikan Islam mengajarkan bentuk persaudaraan dengan semua umat manusia. \"Dalam agama Islam juga diajarkan bagaimana membangun persaudaraan dengan umat lain apa pun latar belakangnya. Umat lain merupakan saudara dalam kemanusiaan,\" kata dia dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu. Dia juga mengatakan dalam Islam juga mengajarkan \"ukhuwah wataniyah\" atau persaudaraan dalam kebangsaan. Menurutnya banyak ayat dalam Al Quran yang mengajarkan kepada umat Islam untuk melakukan apa yang masuk dalam kriteria pro eksistensi. Menurut Asrul Sani dirinya diajarkan dan diperintahkan bagaimana membangun persaudaraan tidak hanya sebatas \"ukhuwah islamiyah\", namun juga diwajibkan untuk membangun \"ukhuwah insaniyah\". Perintah tersebut menurut Arsul Sani juga ia teladani dari ayahnya yang merupakan tokoh NU di Pekalongan. Sang ayah telah mendidik dirinya untuk berbuat inklusif. \"Pergaulan lintas agama sudah dicontohkan oleh ayah saya sejak di kampung,\" ujar dia lagi.Hal-hal yang diajarkan oleh ayahnya tentang kehidupan dan menghadapi segala permasalahan yang ada, antara lain menekankan keharusan berada di tengah-tengah (tawasuth), seimbang (tawazun), toleransi (tasamuh), dan tegak lurus (i\'tidal). “Kalau yakin dengan kebenaran maka hal demikian harus diperjuangkan,\" ucapnya. Sebagai orang yang pernah menjadi pengacara, Arsul Sani mempunyai pengalaman dan tantangan dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut. “Ujian inklusifitas pernah saya hadapi ketika Gus Dur meminta saya untuk membela kelompok minoritas. Prinsip-prinsip demikian terus dipegang meski mendapat tantangan,\" tuturnya. Sebagai anggota MPR/DPR, Arsul Sani terus berikhtiar prinsip-prinsip tersebut akan terus dilakukan saat dirinya menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Arsul Sani mendapat penghargaan sebagai ‘Legislator Pro Eksistensi’ dari Badan Musyawarah Antar Gereja Lembaga Keagamaan Kristen (BAMAG LKK) Indonesia. Dia merasa terharu sekaligus bersyukur. \"Saya menjadi grogi dan malu, seolah-olah saya sudah berbuat banyak dan lebih dari yang lain,\" kata dia. Penghargaan tersebut langsung disampaikan oleh Ketua BAMAG Pendeta Agus Susanto dihadapan ratusan pendeta dari berbagai Sinode Gereja yang menjadi anggota BAMAG LKK Indonesia, yang memenuhi Gedung Nusantara IV. Pendeta Agus Susanto menyebutkan pemberian penghargaan kepada Arsul Sani diberikan setelah BAMAG selama dua tahun memantau aktivitas yang dilakukan Asrul Sani. \"2019 hingga 2021, kita amati Bapak Arsul Sani. Beliau merupakan orang yang terbuka dengan siapapun,\" ujarnya. Pada 2020 lalu, penghargaan serupa diberikan kepada Khofifah Indarparawansa yang selama menjadi Menteri Sosial dianggap peduli pada penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit. (Sof/ANTARA)
POPULER
