Jakarta, FNN - Penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden tersu bergulir. Anggota Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herdiansyah Hamzah menyoroti isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan motif di baliknya.

Herdiansyah Hamzah menyebut bahwa ada motif mengamankan lapak oligarki di balik rencana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

Herdiansyah Hamzah mengaku khawatir ketika pandangan mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi alat untuk memupuk kembali kepercayaan publik yang dirasakan makin redup.

"Sebenarnya kekhawatiran itu tetap ada ya, bahwa kemudian ada semacam pandangan seolah-olah isu tiga periode ini dijadikan sebagai alat untuk memupuk kembali kepercayaan publik," kata Herdiansyah Hamzah kepada wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point pada Ahad, 27 Maret 2022.

Herdiansyah Hamzah yang akrab disapa Castro juga menilai, saat ini pemerintahan Presiden Jokowi sudah mulai menunjukkan tanda-tanda terpecah belah secara internal. Namun Castro menganggap hal tersebut merupakan sebuah skenario tersendiri.

“Kalau kita bisa baca, belakangan ini memang ada keterbelahan di tubuh pemerintahan. Padahal kalau kita baca dengan teliti itu bisa jadi bagian dari skenario mereka bersama,” paparnya.

Castro mencontohkan partai-partai yang di sekeliling Pak Jokowi, terutama PDIP, belakangan kenceng mengampanyekan penolakan terhadap penundaan pemilu dan isu tiga periode. “Padahal, di satu sisi agak sulit bagi publik untuk menyebut sebagai bagian yang berbeda, sementara Pak Jokowi sendiri tidak ada ketegasan soal orang-orang yang selama ini mengampanyekan penundaan pemilu atau tiga periode,” paparnya.

Tak hanya itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Kalimantan Timur itu juga mencontohkan sikap Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang tampak getol agar wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi disetujui masyarakat Indonesia.

"Sebagai contoh Pak Luhut, sampai sekarang nggak ada tuh ketegasan mengenai isu penundaan pemilu dan tiga periode. Padahal kita kan agak sulit menerima, karena dia nggak punya kapasitas," ujar dia.

Menurut Castro, kalau yang mengampanyekan mengenai atau yang melemparkan diskursus mengenai penundaan pemilu itu Menkopolhukam Mahfud MD atau Tito Karnavian Mendagri, hal itu masih relevan, karena berhubungan langsung dengan isu ini. Tapi kalau yang mengampanyekan Pak Luhut, agak sulit diterima, karena tidak ada kapasitasnya sama sekali.

“Jadi, satu sisi kita memang menganggap bahwa menurut saya pribadi itu adalah isu yang serius  tetapi pada sisi yang berbeda ada juga kekhawatiran ketika ada semacam orkestrasi yang seolah-olah memiliki sikap yang bertentangan menolak penundaan pemilu, tetapi padahal kalau kita teliti lebih jauh, ada kemungkinan bahwa itu adalah bagian dari skenario bersama yang sedang dimainkan.

Berdasarkan hal tersebut, Herdiansyah Hamzah akhirnya menemukan motif utama di balik menguatnya isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sangat butuh mengembalikan kepercayaan publik terhadapnya dalam situasi saat ini.

Pasalnya, Presiden Jokowi memiliki 'hutang budi' terhadap oligarki yang menginginkan agar proyek-proyek yang di dalamnya terdapat lapak mereka seperti IKN berjalan lancar.

"Motif yang paling rasional yang bisa kita tangkap, Pak Jokowi butuh mengembalikan kepercayaan publik sebesar mungkin agar proyek-proyek termasuk IKN yang kita anggap sebagai bagian dari lapak-lapak para oligarki lancar," pungkasnya. (ida, sws)