Jakarta, FNN – Ada kebiasaan unik Presiden Joko Widodo yang secara kasat mata bisa dibaca dengan jelas. Ia membiarkan kegaduhan berlangsung lalu tiba-tiba tampil sebagai hero.

“Kalau kita melacak rekam jejak Pak Jokowi sebetulnya strategi memainkan hero seperti ini sebetulnya sudah sering dilakukan,” kata Herdiansyah Hamzah kepada wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point pada Ahad, 27 Maret 2022.

Herdiansyah yang akrab disapa Castro mencontohakn kasus terakhir saat  Jokowi tampil menempatkan diri sebagai hero. “Kalau kita lihat seperti kemarin ribut-ribut tentang Permenaker No. 2 tahun 2022 yang berkaitan dengan  Pembayaran Jaminan Hari Tua minmal usia 57 tahun, tiba-tiba Pak Jokowi kemudian tampil ke publik dan meminta menteri ketenagakerjaan untuk merevisi Permenaker tersebut,” katanya.

Padahal lanjut Castro, sulit dibedakan bahwa Menteri Ketenagakerjaan juga bagian dari pemerintahan hari ini. “Jadi itu menjadi bagian dari rekam jejak yang selama ini sering dimainkan oleh Pak Jokowi,” paparnya.

Tak hanya itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman itu juga mencontohkan keheroan Jokowi dalam kasus impor yang dilakukan oara menterinya menggunakan dana APBN.

“Baru-baru ini, soal isu impor misalnya, padahal kita sama-sama tahu bahwa Menteri Perdagangan dan Perindustrian juga memainkan isu yang sama dan bagian integral dari pemerintahan. Kalau kita mau pakai logika, kalau yang sakit adalah tangan dan kaki, tidak mungkin kepala tidak ikut tahu. Jadi, ini bagian integral yang tidak mungkin presiden tidak tahu,” tegasnya.

Diakui Castro bahwa memang agak mengagetkan ketika semua menteri dimarahi oleh presiden. “Akan tetapi yang penting adalah melacak motivasinya, kalau strategi hero yang dimainkan adalah investasi menjelang Pemilu 2024, kita juga musti melihat bahwa Pak Jokowi sudah kita kunci dua periode sebagaimana amanat pasal 7 Undang-Undang Dasar, sudah selesai. Tetapi ada kemungkina strategi hero ini dimainkan sebetulnya menjadi bagian dari usaha mengembalikan kepercayaan publik. Jadi, motif yang paling rasional adalah Jokowi butuh mengembalikan kepercayaan publik agar proyek-proyek strategis nasional, termasuk IKN yang kita anggap sebagai lapak-lapak bisnis para oligarki,” pungkasnya. (ida, sws)