Jakarta, FNN – Dukungan Jokowi tiga periode masih terus berlangsung. Ahli filsafat yang juga pengamat politik Rocky Gerung mengaku mendapatkan informasi bahwa kalangan intelektual sudah dibayar untuk memuluskan rencana tersebut.

“Saya berdiskusi dengan teman-teman dosen bahwa teman mereka sendiri sudah digaji oleh kementerian dan istana untuk membuat naskah akademis pentingnya tiga periode. Ini yang terjadi,” kata Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief dalam Rocky Gerung Official, Rabu (09/03/2022)

Nanti, kata Rocky pasti akan datang gelombang baru deklarasi 3 periode di-backup oleh intelektual, oleh mereka yang dianggap mampu untuk mendapat amplop sekadar untuk merumuskan pasal, kenapa perlu tidak periode.

Bebebrapa sosiolog, kata Rocky juga akan digaji.  Jadi nanti akan disapu dari bawah, maksudnya dari luar daerah bahwa tokoh-tokoh pemikir, inteletual sudah siap dengan naskah akademis untuk perpanjangan masa jabatan presiden atau perubahan konstitusi ke arah tiga periode.

“Saya terangkan berkali-kali bahwa boleh saja usulan itu, tetapi bukan untuk kepentingan Jokowi sekarang. Kalau usulan untuk presiden berikutnya sih oke saja, karena etikanya begitu.  Yang mengusulkan tidak boleh mengambil keuntungan apa yang diusulkannya. Itulah etika politik,” paparnya.

Demikian juga perubahan undang-undang dasar. “UUD hanya boleh kalau menguntungkan yang akan datang bukan menguntungkan yang mengsulkan. Di situlah soal-soal yang kita sebut kekacauan diorkestrasi agar supaya rakyat bingung,” paparnya.

Rocky meyakini sesungguhnya Jokowi mau tiga periode, hanya saja malu-malu mengatakannya. “Kalau kita lihat sinyal, sebetulnya presiden menginginkan perpanjangan itu, karena oligarki sekarang sedang kacau balau. Mereka takut tahun 2024 terjadi pergantian kepemimpinan, oligarki di-KPK-kan semua,” paparnya.

Demikian juga kata Rocky menteri-menteri yang bermaslaah. “Jadi, menunda untuk memastikan mereka aman dari jeratan hukum. Dan itu tidak mungkin karena demokrasi sudah terbuka, semua yang punya masalah, komorbit politik, komorbit korupsi pasti akan dikejar,” kataya.  

Oleh karena itu tepat sekali FNN selalu mengingatkan bahwa kita harus curiga. Kalau presiden bilang tegak lurus, kita harus memaknai tegak bengkok, kata Rocky.

Sementara soal kenyataan tukang baliho yang belum dibayar pemesan, Rocky menganggap pola mereka memang begitu. Dulu juga banyak bunga yang dipesan taruh di Monas untuk mengelu-elukan seseorang dan ternyata tidak dibayar. “Jadi pola ini adalah pola istana. Wong yang didukung tokoh istana kok. Inilah moral yang membusuk, orang mengambil keuntungan dari persaingan yang buruk. Penipuan demi penipuan beranak pinak dari istana sampai bawah.

Rocky melihat pendukung Jokowi pintar mengambil momen. Mereka menganggap karena isu ini seksi, maka rakyat kecil pasti akan mendukung. Kasih harapan palsu seoalah-olah ekonomi tumbuh, padahal yang terjadi penipuan. Kata Rocky, “Inilah jahatnya kekuasaan.”

Untuk memuluskan kekuasaan 3 periode kata Rocky sebetulnya mudah. “Pimpinan partai pendukung Jokowi dari 9 lalu yang 5 disogok, kan mudah saja. Anggota DPR dihitung saja, dikasih masing-masing Rp 1 miliar, selesai. Atau Presiden keluarkan Perppu, selesai urursan. Sogok menyogok ini seolah-olah mendengarkan suara rakyat. Kerakusan kekuasaan memprok-porandakan konstitusi. Akibatnya demokrasi kita memburuk,” paparnya.  “Kesempatan kita untuk membayangkan Indonesia nanti makmur, ternyata dibuktikan terbalik oleh minyak goreng. Keinginan kita untuk mencapai G20, mereka akan melihat keakraban-keakraban rakyat Indonesia, akhirnya yang dilihat kebohongan. Jadi semua hal bergerak ke arah buruk dan apakah kita akan gembira, tentu saja gembira karena end game akan dipercepat. Jadi hukum sejarah sebetulnya menginginkan percepatan perubahan,” katanya.

“Setiap hari kekuasaan melakukan rapat untuk mencari celah mengakali konsititusi. Rapat-rapat gelap di istana untuk memastikan oligarki masih dapat limpahan rejeki ekonomi, sementara rakyat disuruh ngantri di panas terik matahari, bahkan masih dituduh sebagai penimbum,” paparnya.

“Tidak sadar arah, lalu mereka cari akal-akalan cari arah yang bertentangan dengan akhlak dan moral. Intinya sejak awal presdien memang tidak punya konsep, mulai dari segala macam janji yang jumlah 66 itu, tak satu pun yang ditepati. Dia bilang berhasil membangun infrastruktur, iya tetapi pembangunan tanpa utang. Kalau cuma ngutang, tukang cendol juga bisa.”

Semua ini terjadi karena kekacauan anggaran, lalu rezim menuduh oposisi. “Lah sejak awal memang sudah tahu,” pungkasnya. (ida, sws)