POLITIK
Indonesia Siap Membuka Perbatasan Dengan Papua Nugini untuk Meningkatkan Perdagangan
Jakarta, FNN. Presiden Joko Widodo menyatakan kesiapan Indonesia untuk membuka kembali pos perbatasan dengan Papua Nugini guna meningkatkan perdagangan kedua negara, terutama di area lintas batas.\"Indonesia juga siap membuka kembali perbatasan dengan Papua Nugini untuk memulihkan perdagangan lintas batas dan denyut ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan,\" kata Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers usai menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.Presiden mengatakan pertemuannya dengan PM James Marape berlangsung dalam suasana bersahabat dan produktif. Kedua pemimpin negara tersebut membahas upaya penguatan kerja sama bilateral di berbagai bidang, serta saling bertukar pandangan mengenai kerja sama di kawasan Pasifik.Di sektor perdagangan, Presiden menyambut baik upaya peningkatan perdagangan Indonesia dan Papua Nugini.Pada tahun 2021, nilai perdagangan Indonesia dan Papua Nugini meningkat 87 persen dibandingkan tahun 2020, atau lebih tinggi dari nilai perdagangan sebelum pandemi COVID-19.Jokowi pun optimistis terhadap upaya pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 serta peningkatan peluang perdagangan melalui pembukaan kembali perbatasan RI-Papua Nugini di Skouw Wutung, Distrik Muaratami, Kota Jayapura.\"Saya juga menyambut baik peluncuran studi kelayakan untuk pembentukan perjanjian perdagangan preferensial antara Indonesia dan Papua Nugini,\" tambah Jokowi.Sementara itu, PM James Marape menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi, Iriana, dan para menteri Kabinet Indonesia Maju, yang telah melakukan upacara penyambutan meskipun melalui pemberitahuan singkat.\"Kami juga ingin menyampaikan undangan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengunjungi Port Moresby pada tahun depan, sehingga kami dapat melakukan pertemuan tahunan kedua negara,\" kata PM James.Setelah pertemuan bilateral dan menyampaikan keterangan pers, Presiden Jokowi dan PM James melakukan santap siang kenegaraan bersama dengan delegasi kedua negara. (Ida/ANTARA)
Perlu Transformasi Menyeluruh untuk Mewujudkan Bangga Buatan Indonesia
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyampaikan perlu upaya transformasi menyeluruh agar bangga pada buatan Indonesia menjadi tidak sebatas slogan. \"Tetapi menjadi cara kita untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan negara serta harga diri sebagai bangsa,\" kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Menurut perempuan dengan sapaan akrab Rerie itu era digitalisasi saat ini menciptakan persaingan di pasar yang lebih ketat atas barang dan jasa yang dihasilkan. \"Sehingga diperlukan upaya perbaikan yang menyeluruh agar produksi dalam negeri mampu menjawab permintaan pasar,\" kata dia. Menurut dia persaingan ketat antara produk lokal dan impor harus mendorong upaya agar menumbuhkan rasa bangga buatan Indonesia lewat peningkatan kualitas barang dan jasa dalam negeri. Karena, kata Rerie berdasarkan pengamatan Center of Economics and Law Studies (Celios) sejak dulu memang tidak ada perbaikan yang signifikan tentang pengadaan barang dan jasa di kementerian dan lembaga terkait penggunaan produk dalam negeri. Berdasarkan pengamatan Celios, kementerian dan lembaga berdalih produk lokal yang ada tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Rerie sangat berharap para pemangku kepentingan mampu menghilangkan kesenjangan yang terjadi antara kebutuhan pasar dan kualitas produk yang diinginkan konsumen. Karena menurut Rerie semangat anak bangsa untuk bangga menggunakan produk dalam negeri merupakan bagian dari upaya membangun ketahanan dan kedaulatan negara serta harga diri bangsa. Sementara, Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional.Sarwo Edhi mengungkapkan lembaganya yang baru berdiri 21 Februari 2022 berfungsi sebagai stabilisator harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat. Menurut Sarwo Edhi sejumlah produk bahan pokok yang saat ini diimpor disebabkan karena produksi dalam negeri belum mencukupi permintaan di dalam negeri. Guru Besar Ilmu Sosiologi Pembangunan Universitas Padjadjaran Muhammad Fadhil Nurdin menegaskan untuk membumikan bangga terhadap buatan Indonesia harus melalui agenda politik yang jelas. \"Sehingga rasa bangga itu bisa dibangun lewat strategi yang terukur, dalam hal ini peran pemerintah sangat sentral untuk membangkitkan semangat bangga buatan Indonesia,\" tuturnya. Menurut Muhammad Fadhil harus ada kolaborasi dari para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk membangun rasa bangga buatan Indonesia lewat sejumlah langkah yang didasari riset dan kajian mendalam. Sesditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI IGK Astawa sependapat untuk mewujudkan bangga buatan Indonesia perlu kolaborasi semua pihak. Menurut IGK Astawa teknologi digital yang berkembang dewasa ini juga bisa dimanfaatkan oleh produsen lokal untuk mengembangkan diri lewat promosi dan peningkatan kualitas dan desain produk. Dia mengatakan sejumlah upaya bisa dilakukan agar bangga buatan Indonesia membumi antara lain dengan meningkatkan proporsi penggunaan produk dalam negeri pada kementerian dan lembaga. Kemudian, peningkatan kualitas produk dalam negeri agar bisa diterima masyarakat, dan peningkatan kesediaan produsen untuk pakai kandungan lokal yang lebih tinggi. Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menyampaikan untuk meningkatkan rasa bangga buatan Indonesia harus didorong lewat sejumlah kebijakan berdasarkan peta jalan yang dibuat. (Sof/ANTARA)
Pejabat Negara dan Pimpinan Parpol Sowan Balita di Solo, Ajaib
Jakarta, FNN - Tiga pimpinan partai politik, dua di antaranya pejabat tinggi negara mengunjungi Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka secara bergantian di akhir Maret 2022 ini. Kunjungan ini mendapat sorotan tajam dari pengamat politik Rocky Gerung yang ia sampaikan dalam wawancara dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 30 Maret 2022. Rocky meyakini kunjungan ini dalam rangka merespons agenda kebulatan tekad yang sedang diupayakan istana. \"Ini paket lengkap, adanya kebulatan tekad, kepala desa diorganisir,\" katanya. Namun menurut Rocky kunjungan ini naif dan konyol. \"Ini kan agak konyol. Tiga pemimpin partai dan menteri, yang jabatan politiknya jauh di atas seorang walikota, harus menemui seorang walikota. Kan ajaib. Hanya karena dia tentu anak presiden,\" tegasnya. Menurut Rocky, kunjungan itu jelas ada maunya. Apa yang disampaikan di situ tentu upaya untuk meminta perlindungan karena mungkin spriindiknya sudah keluar sehingga buru-buiru ke walikota supaya ngomong ke bapaknya untuk menunda dulu sprindiknya. Di samping itu kata Rocky, bisa jadi pejabat tersebut berharap agar tidak dilengserkan dulu dari jabatan-jabatan itu. \"Jadi, terlihat betapa dangkalnya permainan politik di Inodensia ini. Petinggi-petinggi negara yang mustinya memberi wawasan kenegarawanan datang ke Solo hanya untuk meminta perlindungan dari seorang balita. Kan ajaib,\" tegasnya. Rocky memaklumi alasan Gibran yang mungkin merasa sebagai walikota memang berhak menemui dirinya, karena dialah sesungguhnya yang menentukan nasib para tokoh politik ke depan. \"Jadi, ini satu paket dengan ambisi Pak Jokowi untuk punya semacam rumah politik sendiri. Karena dia mungkin belum bisa bikin partai. Tapi dia sudah menganggap bahwa dua anaknya itu harus bisa menggantikan dia. Jadi dinasti politik ini yang memperlihatkan bahwa ke depan pasti akan ada orkestrasi macam-macam,\" paparnya. Rocky memperkirakan setelah kepala desa diajak kebulatan tekad, ke depan akan ada kebulatan tekad walikota se-Jawa, mendukung Jokowi tiga periode, lalu ditingkatkan dengan pulau-pulau lain. Jadi ini satu seri penipuan politik sebetulnya,\" tegasnya. Apa yang dilakukan trah Jokowi, kata Rocky seolah-olah konstitusi bisa dilanggar kalau ada kebulatan tekad. \"Sementara Pak Jokowi merasa bahwa hanya dengan cara memobilisasi rakyat, maka kekuasaannya dapat diperpanjang,\" tegasnya. Seperti diketahui Wali Kota Solo sekaligus putra pertama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mendapat kunjungan dari tiga pimpinan partai politik. Kunjungan tersebut berturut-turut dalam satu minggu. Airlangga Hartanto, Ketua Umum Partai Golkar adalah orang pertama yang mengunjungi Gibran, tepatnya pada 24 Maret 2022 di Diamond Hotel Solo. Dua hari berikutnya, ada kunjungan dari Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Perindo. Mereka bertemu pada 26 Maret 2022. Yang terkahir, Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang bertemu Gibran pada 28 Maret 2022. Diketahui, salah satu agenda kedatangan pimpinan Parpol tersebut adalah menyatakan dukungan pada Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Jakarta 2024 kelak. (Ida, sws)
Rencana Kepala Desa Deklarasi Jokowi Tiga Periode, LaNyalla Ingatkan Naskah Sumpah Jabatan
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan para Kepala Desa, bahwa klaim Surtawijaya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) bahwa mereka akan menggelar deklarasi meminta Presiden Jokowi untuk menjabat tiga periode, adalah pelanggaran Konstitusi. “Saya hanya mengingatkan saja, bahwa kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa. Meskipun dalam skala atau skup pemerintahan yang terkecil, tetapi tetap pejabat pemerintahan. Sehingga saat dilantik juga disumpah dengan narasi yang sama dengan pejabat pemerintah lainnya,” urai LaNyalla, Rabu (30/3/2022). Masih menurut LaNyalla, salah satu isi dari naskah sumpah dalam pelantikan kepala desa, adalah sumpah atas nama Tuhan, untuk mematuhi dan menjalankan Konstitusi dan Peraturan Perundangan yang berlaku. “Sampai hari ini, Konstitusi kita menyatakan bahwa jabatan presiden itu dua periode. Kalau mereka akan melakukan deklarasi presiden tiga periode, berarti secara sengaja melanggar sumpah dan melanggar Konstitusi. Saya harap mereka tahu apa sanksi dari pelanggaran Konstitusi,” tukasnya. Ditambahkan LaNyalla, Konstitusi adalah dokumen yang mengatur prinsip dasar dan hukum dari sebuah negara. Yang mengatur wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara di satu sisi, dan juga mengatur kewajiban pemerintah di sisi lain. “Jadi, konstitusi adalah pertama, mengatur pemerintah, mulai dari presiden sampai kepala desa, dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan batasan-batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan,” sambungnya. Kedua, memberi tanggung jawab kepada pemerintah untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang diatur dalam Konstitusi. Seperti hak menyampaikan pendapat, menentukan pilihan, hak untuk memilih dan dipilih, hak mendapatkan keadilan, baik keadilan hukum atau keadilan ekonomi, dan lainnya. “Dan yang paling penting, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah tidak boleh bertindak melampaui wewenang yang diberikan di dalam konstitusi. Kalau pemerintah melanggar, maka rakyat mempunyai hak untuk memberhentikan dan mengganti,” tukasnya. Tugas untuk mengawasi pemerintah agar menjalankan tugas sesuai wewenang yang diberikan di dalam Konstitusi, diberikan kepada Lembaga Legislatif. “Jadi. Lebih baik baca dan pelajari Konstitusi dengan cermat. Jangan aneh-aneh, apalagi sampai melanggar sumpah yang diucapkan dengan menyebut nama Tuhan,” pungkasnya. Seperti diberitakan di sejumlah media, Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengatakan deklarasi akan dilakukan per daerah dari Sabang hingga Merauke. Dia menyebut gerakan akan dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode. (*)
Islam dan Demokrasi, Dua Hal yang Saling Mengisi
Jakarta, FNN. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Islam dan demokrasi merupakan dua hal yang saling mengisi dan memberi makna satu sama lain.“Justru di Indonesia ini laboratorium besar telah membuktikan antara Islam dan demokrasi dua hal yang ibarat keping, dua sisi mata uang yang saling mengisi, memberi makna satu sama lain,” ujar Muhadjir Effendy dalam Indonesian Civil Society Forum 2022 (ICSF 2022) yang diselenggarakan secara virtual, Rabu.Bahkan prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini, lanjut dia, diadopsi dari doktrin atau ajaran yang bersumber dari ajaran Islam sendiri, baik bersumber dari Al-Quran dan Sunah Rasul.Ia mengatakan Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar di dunia.“Sehingga Indonesia bisa dikategorisasikan demokrasi islam yang mencoba mengkombinasikan antara nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai demokrasi , di tengah-tengah ada kontroversi ada pandangan yang mengatakan bahwa antara nilai demokrasi dengan nilai keislaman itu dua hal yang tidak bisa ketemu,” kata dia.Dengan begitu besarnya jumlah penduduk, lanjut dia, tidak mungkin pemerintah menuntaskan pemberdayaan politik secara sendiri.“Kami perlu pemberdayaan yang masif untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan yang memadai. Di sinilah salah satu peran pentingnya organisasi sosial masyarakat, LSM terutama mereka yang memfokuskan diri untuk kemajuan demokrasi di Indonesia,” kata dia.Organisasi masyarakat dapat berperan secara signifikan antara lain dengan mendorong perubahan positif di dalam organisasinya dan lingkungan sekitarnya.“Selain itu, pemerintah punya Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang melibatkan 5 unsur strategis yaitu pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha dan media,” kata dia.Kelimanya, lanjut Muhadjir, harus saling mendukung dan menggandeng tangan dan bahu membahu untuk melaksanakan langkah yang konkret dan masif untuk mendukung membangun Indonesia maju melalui GNRM. (Ida/ANTARA)
TNI AU Didorong untuk Mengembangkan Siber Menghadapi Perang Generasi Kelima
Jakarta, FNN. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mendorong TNI Angkatan Udara mengembangkan teknologi siber (cyber) dan ruang angkasa (space) untuk menghadapi perang generasi kelima.Karakteristik pengembangan teknologi untuk perang generasi kelima tidak dapat memilih hanya mengembangkan salah satunya saja, kata Andi di sela-sela acara Seminar Internasional Air Power \"Pembangunan Kekuatan Udara Nasional untuk Menghadapi Ancaman pada Era Perang Generasi Kelima\" di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu.\"Jadi kita tidak bisa memilih, misal hanya mengembangkan fighter saja, atau mengembangkan surveillance saja, atau mengembangkan cyber saja. Itu tidak bisa,\" katanya.Hal itu lantaran karakteristik pengembangan teknologi generasi kelima harus dilakukan secara simultan atau bersamaan, tambahnya.Oleh karena itu, dia berharap pengembangan teknologi generasi kelima dapat segera diutamakan, karena sudah banyak negara-negara di dunia dengan angkatan bersenjata matra siber.\"Sekarang banyak angkatan udara yang siber sudah jadi matra sendiri, komandannya di tempat. Space sudah jadi matra sendiri, komandannya di tempat. Jadi kayak AS, Cina, Rusia, bahkan Australia itu angkatan bersenjatanya sudah enam atau tujuh angkatan. Tidak lagi tiga konvensional seperti dulu, misalnya di tahun 40-an atau 50-an,\" paparnya.Di TNI, menurutnya, untuk matra siber mungkin sudah ada rintisan di masing-masing satuan, hanya saja belum merambah ke domain ruang angkasa.\"Belum ke sana, mungkin nanti akan kita mulai pada saat nanti Indonesia merencanakan menggelar satelit pertahanan, satelit militer dimulai dari sekarang,\" tukasnya.Perkembangan alat utama sistem pertahanan (alutsista) juga nantinya tidak hanya berkutat soal menggabungkan pesawat tempur dengan rudal, tetapi bakal ditambahkan dengan mekanisme surveillancei, menurutnya.\"Kalau di Angkatan Udara itu pengembangan dari Air Defense Identification Zone dan System (ADIS); lalu bagaimana itu nanti dikombinasikan lintas domain dengan apa yang dikembangkan di matra lain,\" katanya.Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengatakan perang generasi kelima akan bertumpu pada kekuatan non-kinetik atau tanpa mengandalkan senjata konvensional.\"Hal ini dapat berupa disrupsi energi, sosial dan ekonomi, hingga disinformasi,\" kata Fadjar.Menurut dia, peperangan tak kasat mata tersebut akan menggunakan serangan siber atau cyber attack dengan memanfaatkan teknologi terbaru, seperti AI (Artificial Inteligence), dan autonomous system.Secara lebih dalam, lanjutnya, persiapan menghadapi perang generasi kelima itu akan melibatkan elemen-elemen, seperti network centric thinking, combat cloud construct, multidomain battle, serta fusion world warfare.\"Hal itu akan menjadi kapabilitas atau atribut baru dalam kompetisi keunggulan militer,\" kata penerbang pesawat tempur A-4 Skyhawk dengan callsign \"Bobcat\" itu.Oleh karena itu, Fadjar mengatakan TNI AU harus bersiap dalam menyikapi tantangan masa depan tersebut, dengan membangun kekuatan udara yang mampu mendayagunakan integrasi data dan konektivitas. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Menyiapkan Operasi Pasar untuk Mengendalikan Harga Bahan Pokok
Jakarta, FNN. Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan pemerintah menyiapkan skenario operasi pasar untuk mengendalikan harga bahan pokok yang terpantau mengalami kenaikan menjelang Ramadhan.Tenaga Ahli Utama KSP Edy Priyono dalam program \"KSP Mendengar\" di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, mengatakan skenario operasi pasar tersebut disiapkan untuk sejumlah komoditas, di antaranya, telur ayam, gula pasir, dan bawang putih.“Kalau untuk minyak goreng, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter. Kalaupun masih ditemukan harga di atas HET di pasaran, ini perlu kerja sama semua pihak untuk ikut mengontrol kebijakan tersebut, termasuk pada bapak ibu yang hadir di sini,” ujar Edy melalui keterangan tertulis.Menurut Edy, kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Ramadhan merupakan siklus tahunan. Kenaikan harga tersebut dipicu peningkatan konsumsi yang menyebabkan lonjakan permintaan.“Kalau permintaan sudah naik, tentu harga juga ikut naik. Saya kira masyarakat harus lebih bijaksana dalam berbelanja,” ujar Edy.Sebelumnya, beberapa elemen masyarakat yang hadir dalam program “KSP Mendengar” menyampaikan kegelisahannya terkait kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadhan, terutama harga minyak goreng curah yang masih di atas Rp20.000.“Kami mohon KSP turun ke bawah untuk mengecek harga–harga kebutuhan pokok. Menjelang puasa semuanya naik pak, apalagi minyak goreng, bisa di atas Rp20.000. Kalau tanya ke pedagang yang harga (minyak goreng curah) Rp14.000, jawabannya, ya beli ke pemerintah saja. Lah ini bagaimana pak?,” ucap Sujanti, perwakilan pelaku usaha kecil dari Surakarta.Selain mendengarkan persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok, KSP juga menerima aspirasi masyarakat terkait soal bantuan sosial, perkembangan pariwisata, dan masalah pertanahan.“Kami sudah dengar, rekam dan catat semua aspirasi bapak-ibu. Kami akan buat risalah untuk disampaikan ke Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk disampaikan langsung ke bapak Presiden,” kata Deputi IV KSP Juri Ardiantoro. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Harus Mewaspadai Efek Naiknya Harga Minyak Dunia
Jakarta, FNN. Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah mewaspadai efek negatif kenaikan harga minyak dunia termasuk naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri.\"Cepat atau lambat kenaikan harga minyak dunia akan berimbas pada harga BBM dalam negeri. Situasi ini harus segera diantisipasi agar tidak memicu gejolak jika sewaktu-waktu pemerintah terpaksa harus menaikkan harga BBM,\" kata Cucun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Hal itu dikatakan Cucun saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia terhadap Ketahanan Energi dan Stabilitas Nasional, Selasa (29/3/).Dia mengatakan, Indonesia merupakan negara net-importir komoditas minyak dan gas, meskipun Indonesia memproduksi minyak mentah beserta turunannya namun hal itu belum dapat memenuhi kebutuhan pemakaian dalam negeri.\"Tercatat impor minyak dan gas sepanjang 2021 mencapai 196,2 miliar dolar AS atau setara dengan Rp2,024 triliun,\" ujarnya.Menurut dia, situasi geopolitik saat ini cenderung tidak menguntungkan Indonesia sebagai negara net-importir komoditas minyak dan gas.Dia menilai, konflik Rusia dan Ukraina menyebabkan harga minyak dunia meningkat, dan di sisi lain, Indonesia Crude Price (ICP) turut terdampak hingga pada level 114 dolar AS per barel.\"Kondisi itu tentunya mempengaruhi berbagai hal krusial di antaranya struktur APBN yang terbebani dan naiknya harga-harga bahan pokok,\" katanya.Dalam diskusi tersebut, anggota Komisi VI DPR RI Rita Juwita Sari mengatakan, setiap kenaikan 1 dolar AS, harga minyak dunia akan berdampak pada besaran subsidi energi yang harus ditanggung APBN.Padahal menurut dia, saat ini terjadi kenaikan hampir 60 dolar AS per barel harga rata-rata minyak dunia jika dibandingkan sebelum masa pandemi COVID-19.\"Situasi yang tidak dapat terhindarkan adalah selain bertambahnya beban APBN adalah kenaikan harga minyak dunia dipastikan akan mengerek harga berbagai kebutuhan pokok, baik karena meningkatnya ongkos produksi maupun tingginya biaya distribusi,” katanya.Dia menilai saat ini menjadi momentum tepat bagi pemerintah agar benar-benar serius menyiapkan energi baru terbarukan. Menurut dia, meskipun investasi untuk sektor tersebut mahal namun dalam jangka panjang, energi baru terbarukan bisa menjadi penyelamat memenuhi kebutuhan energi di Indonesia.\"Indonesia mempunyai sangat besar dalam bidang energi baru terbarukan ada energi surya, geotermal, air, hingga angin. Semua potensi energi ini bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi kita di masa depan,\" ujarnya.Hadir sebagai pembicara dalam FGD tersebut antara lain Chairperson Indonesian Petroleum Association Ali Nasir, Chairman Komunitas Migas Indonesia S. Herry Putranto, dan perwakilan Center for Energy Policy M Kholid Syeirazi. (Ida/ANTARA)
Jokowi Diperkirakan Sulit End Game dengan Husnul Khatimah
Jakarta, FNN - Ngototnya rezim untuk melanggengkan kekuasaan dengan menunda Pemilu atau memperpanjang masa jabatan mendapat perlawanan serius dari masyarakat, politisi dan intelektual. Bagaimana nasib Jokowi setelah gagal memperpanjang masa jabatan dan penundaan Pemilu? Sementara saat ini ekonomi semakin sulit, harga pangan melonjok, BBM naik, listrik naik, petani nelayan semakin sengsara, memaksakan pembangunan IKN, dan faktor geopolitik global. Membaca situasi terkini politik tanah air, Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point Rabu 30 Maret 2022 mewanti-wanti agar Presiden Joko Widodo lebih bijak dan berhati-hati mengambil keputusan. Hersu demikian panggilan akrab Hersubeno mengkhawatirkan upaya kebulatan tekad yang diinisiasi oleh Menko Marinves Luhut Pandjaitan untuk memuluskan dukungan perpanjangan masa jabatan atau tunda Pemilu. \"Pak Jokowi dan Pak Luhut sedang adu kuat dengan parpol penolak tunda Pemilu dengan mengumpulkan para kepala desa untuk mewujudkan kebulatan tekad. Ini berbahaya sekali,\" katanya. Hersu menduga jika gagal mengerahkan massa untuk mendukung kebulatan tekad, Jokowi bisa mengeluarkan dekrit seperti yang disampaikan Yusril Ihza Mahendra. Namun menurut Hersu, langkah mengeluarkan dekrit bisa berujung pada pemakzulan. \"Dengan begitu alih alih Pemilu ditunda tetapi bisa jadi malah dipercepat,\" paparnya. Sesungguhnya pilihan yang paling elegan bagi Jokowi adalah kembali ke jalan yang benar mentaati konstitusi dan mengakhiri masa jabatan dengan husnul khatimah (berakhir dengan baik). Tapi menurut Hersu opsi ini bagi Jokowi juga bukan pilihan yang mudah. \"Jokowi saat ini sangat sulit untuk mengakhiri jabatan secara khusnul khatimah, sebab ada beban berat yang mengikutinya seperti pembangunan IKN yang diperkirakan mangkrak, masa depan putra dan menantunya di Solo dan Medan, belum lagi laporan Ubedilah Badrun ke KPK tentang KKN anak bungsu presiden, Kaesang,\" tegasnya. Mengakhiri jabatan secara baik kata Hersu, bukan pilihan yang mudah, apalagi Luhut Binsar saat ini juga sedang dilaporkan oleh 9 LSM atas dugaan gratifikasi. Meski laporan sudah ditolak oleh Polda, tetapi siapa yang menjamin jika rezim berganti kasus ini bakal dibuka lagi. Akhirnya, lanjut Hersu masa depan bisnis Luhut menjadi tak menentu. Luhut adalah menteri paling tajir sesuai laporan menteri keuangan dalam Laporan SPT. Jika mengambil analisa majalah Inggris The Economist, Jokowi harus berhati-hati mengambil keputusan. \"Pilihan pelik seperti ini tidak akan dihadapi Jokowi jika ia tidak tergoda perpanjangan masa jabatan atau tunda Pemilu dan legacy proyek-proyek mercusuar,\" pungkasnya. (ida, sws)
Aceh Menjadi Pintu Masuk Narkoba ke Indonesia
Jakarta, FNN. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau Akhmad Rofiq mengatakan Aceh merupakan pintu masuk narkoba ke wilayah Indonesia.\"Aceh merupakan pintu gerbang narkoba dari negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia karena jaraknya dekat, sehingga tidak butuh biaya besar,\" kata Akhmad Rofiq, di Banda Aceh, Selasa.Akhmad Rofiq hadir di Banda Aceh dalam rangka menerima penghargaan Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar atas sinergi dalam pengungkapan 357,9 kilogram sabu-sabu, 206.638 butir pil ekstasi, serta 19.859 butir pil Happy Five.Namun begitu, kata Akhmad Rofiq, tidak hanya Aceh, tetapi juga di sepanjang pesisir Selat Malaka juga bisa menjadi pintu masuk narkoba ke Indonesia. Artinya, bandar-bandar narkoba tersebut memanfaatkan kelengahan petugas untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia.Oleh karena itu, kata Akhmad Rofiq, Bea Cukai setiap saat melakukan patroli di perairan Selat Malaka untuk mencegah penyelundupan narkoba maupun barang ilegal lainnya.\"Kami didukung 40 kapal patroli, terus mengawal perairan Selat Malaka dari Aceh hingga Lampung, dan sampai perairan Natuna. Petugas kami tidak mengenal hari libur, terus berpatroli mencegah masuknya barang terlarang ke Indonesia,\" kata Akmad Rofiq.Di Aceh, kata Akhmad Rofiq, petugas Bea Cukai bersinergi dengan Polri sudah berulang kali dilakukan pencegahan penyelundupan narkoba. Apalagi Aceh dijadikan pintu masuk penyelundupan barang terlarang tersebut.Oleh karena itu, kata Akhmad Rofiq, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau terus meningkatkan sinergi dengan Polda Aceh mencegah masuknya narkoba dan barang terlarang lainnya.\"Kami siap mendukung apa yang dibutuhkan Polda Aceh. Dukungan ini tidak hanya di Aceh, tetapi juga di wilayah lainnya di sepanjang Selat Malaka. Pencegahan narkoba ini tentu menjadi tugas bersama,\" karena Akhmad Rofiq. (Sof/ANTARA)
POPULER
