POLITIK
Rencana Kepala Desa Deklarasi Jokowi Tiga Periode, LaNyalla Ingatkan Naskah Sumpah Jabatan
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan para Kepala Desa, bahwa klaim Surtawijaya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) bahwa mereka akan menggelar deklarasi meminta Presiden Jokowi untuk menjabat tiga periode, adalah pelanggaran Konstitusi. “Saya hanya mengingatkan saja, bahwa kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa. Meskipun dalam skala atau skup pemerintahan yang terkecil, tetapi tetap pejabat pemerintahan. Sehingga saat dilantik juga disumpah dengan narasi yang sama dengan pejabat pemerintah lainnya,” urai LaNyalla, Rabu (30/3/2022). Masih menurut LaNyalla, salah satu isi dari naskah sumpah dalam pelantikan kepala desa, adalah sumpah atas nama Tuhan, untuk mematuhi dan menjalankan Konstitusi dan Peraturan Perundangan yang berlaku. “Sampai hari ini, Konstitusi kita menyatakan bahwa jabatan presiden itu dua periode. Kalau mereka akan melakukan deklarasi presiden tiga periode, berarti secara sengaja melanggar sumpah dan melanggar Konstitusi. Saya harap mereka tahu apa sanksi dari pelanggaran Konstitusi,” tukasnya. Ditambahkan LaNyalla, Konstitusi adalah dokumen yang mengatur prinsip dasar dan hukum dari sebuah negara. Yang mengatur wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara di satu sisi, dan juga mengatur kewajiban pemerintah di sisi lain. “Jadi, konstitusi adalah pertama, mengatur pemerintah, mulai dari presiden sampai kepala desa, dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan batasan-batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan,” sambungnya. Kedua, memberi tanggung jawab kepada pemerintah untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang diatur dalam Konstitusi. Seperti hak menyampaikan pendapat, menentukan pilihan, hak untuk memilih dan dipilih, hak mendapatkan keadilan, baik keadilan hukum atau keadilan ekonomi, dan lainnya. “Dan yang paling penting, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah tidak boleh bertindak melampaui wewenang yang diberikan di dalam konstitusi. Kalau pemerintah melanggar, maka rakyat mempunyai hak untuk memberhentikan dan mengganti,” tukasnya. Tugas untuk mengawasi pemerintah agar menjalankan tugas sesuai wewenang yang diberikan di dalam Konstitusi, diberikan kepada Lembaga Legislatif. “Jadi. Lebih baik baca dan pelajari Konstitusi dengan cermat. Jangan aneh-aneh, apalagi sampai melanggar sumpah yang diucapkan dengan menyebut nama Tuhan,” pungkasnya. Seperti diberitakan di sejumlah media, Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengatakan deklarasi akan dilakukan per daerah dari Sabang hingga Merauke. Dia menyebut gerakan akan dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode. (*)
Islam dan Demokrasi, Dua Hal yang Saling Mengisi
Jakarta, FNN. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Islam dan demokrasi merupakan dua hal yang saling mengisi dan memberi makna satu sama lain.“Justru di Indonesia ini laboratorium besar telah membuktikan antara Islam dan demokrasi dua hal yang ibarat keping, dua sisi mata uang yang saling mengisi, memberi makna satu sama lain,” ujar Muhadjir Effendy dalam Indonesian Civil Society Forum 2022 (ICSF 2022) yang diselenggarakan secara virtual, Rabu.Bahkan prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini, lanjut dia, diadopsi dari doktrin atau ajaran yang bersumber dari ajaran Islam sendiri, baik bersumber dari Al-Quran dan Sunah Rasul.Ia mengatakan Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar di dunia.“Sehingga Indonesia bisa dikategorisasikan demokrasi islam yang mencoba mengkombinasikan antara nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai demokrasi , di tengah-tengah ada kontroversi ada pandangan yang mengatakan bahwa antara nilai demokrasi dengan nilai keislaman itu dua hal yang tidak bisa ketemu,” kata dia.Dengan begitu besarnya jumlah penduduk, lanjut dia, tidak mungkin pemerintah menuntaskan pemberdayaan politik secara sendiri.“Kami perlu pemberdayaan yang masif untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan yang memadai. Di sinilah salah satu peran pentingnya organisasi sosial masyarakat, LSM terutama mereka yang memfokuskan diri untuk kemajuan demokrasi di Indonesia,” kata dia.Organisasi masyarakat dapat berperan secara signifikan antara lain dengan mendorong perubahan positif di dalam organisasinya dan lingkungan sekitarnya.“Selain itu, pemerintah punya Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang melibatkan 5 unsur strategis yaitu pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha dan media,” kata dia.Kelimanya, lanjut Muhadjir, harus saling mendukung dan menggandeng tangan dan bahu membahu untuk melaksanakan langkah yang konkret dan masif untuk mendukung membangun Indonesia maju melalui GNRM. (Ida/ANTARA)
TNI AU Didorong untuk Mengembangkan Siber Menghadapi Perang Generasi Kelima
Jakarta, FNN. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mendorong TNI Angkatan Udara mengembangkan teknologi siber (cyber) dan ruang angkasa (space) untuk menghadapi perang generasi kelima.Karakteristik pengembangan teknologi untuk perang generasi kelima tidak dapat memilih hanya mengembangkan salah satunya saja, kata Andi di sela-sela acara Seminar Internasional Air Power \"Pembangunan Kekuatan Udara Nasional untuk Menghadapi Ancaman pada Era Perang Generasi Kelima\" di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu.\"Jadi kita tidak bisa memilih, misal hanya mengembangkan fighter saja, atau mengembangkan surveillance saja, atau mengembangkan cyber saja. Itu tidak bisa,\" katanya.Hal itu lantaran karakteristik pengembangan teknologi generasi kelima harus dilakukan secara simultan atau bersamaan, tambahnya.Oleh karena itu, dia berharap pengembangan teknologi generasi kelima dapat segera diutamakan, karena sudah banyak negara-negara di dunia dengan angkatan bersenjata matra siber.\"Sekarang banyak angkatan udara yang siber sudah jadi matra sendiri, komandannya di tempat. Space sudah jadi matra sendiri, komandannya di tempat. Jadi kayak AS, Cina, Rusia, bahkan Australia itu angkatan bersenjatanya sudah enam atau tujuh angkatan. Tidak lagi tiga konvensional seperti dulu, misalnya di tahun 40-an atau 50-an,\" paparnya.Di TNI, menurutnya, untuk matra siber mungkin sudah ada rintisan di masing-masing satuan, hanya saja belum merambah ke domain ruang angkasa.\"Belum ke sana, mungkin nanti akan kita mulai pada saat nanti Indonesia merencanakan menggelar satelit pertahanan, satelit militer dimulai dari sekarang,\" tukasnya.Perkembangan alat utama sistem pertahanan (alutsista) juga nantinya tidak hanya berkutat soal menggabungkan pesawat tempur dengan rudal, tetapi bakal ditambahkan dengan mekanisme surveillancei, menurutnya.\"Kalau di Angkatan Udara itu pengembangan dari Air Defense Identification Zone dan System (ADIS); lalu bagaimana itu nanti dikombinasikan lintas domain dengan apa yang dikembangkan di matra lain,\" katanya.Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengatakan perang generasi kelima akan bertumpu pada kekuatan non-kinetik atau tanpa mengandalkan senjata konvensional.\"Hal ini dapat berupa disrupsi energi, sosial dan ekonomi, hingga disinformasi,\" kata Fadjar.Menurut dia, peperangan tak kasat mata tersebut akan menggunakan serangan siber atau cyber attack dengan memanfaatkan teknologi terbaru, seperti AI (Artificial Inteligence), dan autonomous system.Secara lebih dalam, lanjutnya, persiapan menghadapi perang generasi kelima itu akan melibatkan elemen-elemen, seperti network centric thinking, combat cloud construct, multidomain battle, serta fusion world warfare.\"Hal itu akan menjadi kapabilitas atau atribut baru dalam kompetisi keunggulan militer,\" kata penerbang pesawat tempur A-4 Skyhawk dengan callsign \"Bobcat\" itu.Oleh karena itu, Fadjar mengatakan TNI AU harus bersiap dalam menyikapi tantangan masa depan tersebut, dengan membangun kekuatan udara yang mampu mendayagunakan integrasi data dan konektivitas. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Menyiapkan Operasi Pasar untuk Mengendalikan Harga Bahan Pokok
Jakarta, FNN. Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan pemerintah menyiapkan skenario operasi pasar untuk mengendalikan harga bahan pokok yang terpantau mengalami kenaikan menjelang Ramadhan.Tenaga Ahli Utama KSP Edy Priyono dalam program \"KSP Mendengar\" di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, mengatakan skenario operasi pasar tersebut disiapkan untuk sejumlah komoditas, di antaranya, telur ayam, gula pasir, dan bawang putih.“Kalau untuk minyak goreng, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter. Kalaupun masih ditemukan harga di atas HET di pasaran, ini perlu kerja sama semua pihak untuk ikut mengontrol kebijakan tersebut, termasuk pada bapak ibu yang hadir di sini,” ujar Edy melalui keterangan tertulis.Menurut Edy, kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Ramadhan merupakan siklus tahunan. Kenaikan harga tersebut dipicu peningkatan konsumsi yang menyebabkan lonjakan permintaan.“Kalau permintaan sudah naik, tentu harga juga ikut naik. Saya kira masyarakat harus lebih bijaksana dalam berbelanja,” ujar Edy.Sebelumnya, beberapa elemen masyarakat yang hadir dalam program “KSP Mendengar” menyampaikan kegelisahannya terkait kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadhan, terutama harga minyak goreng curah yang masih di atas Rp20.000.“Kami mohon KSP turun ke bawah untuk mengecek harga–harga kebutuhan pokok. Menjelang puasa semuanya naik pak, apalagi minyak goreng, bisa di atas Rp20.000. Kalau tanya ke pedagang yang harga (minyak goreng curah) Rp14.000, jawabannya, ya beli ke pemerintah saja. Lah ini bagaimana pak?,” ucap Sujanti, perwakilan pelaku usaha kecil dari Surakarta.Selain mendengarkan persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok, KSP juga menerima aspirasi masyarakat terkait soal bantuan sosial, perkembangan pariwisata, dan masalah pertanahan.“Kami sudah dengar, rekam dan catat semua aspirasi bapak-ibu. Kami akan buat risalah untuk disampaikan ke Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk disampaikan langsung ke bapak Presiden,” kata Deputi IV KSP Juri Ardiantoro. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Harus Mewaspadai Efek Naiknya Harga Minyak Dunia
Jakarta, FNN. Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah mewaspadai efek negatif kenaikan harga minyak dunia termasuk naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri.\"Cepat atau lambat kenaikan harga minyak dunia akan berimbas pada harga BBM dalam negeri. Situasi ini harus segera diantisipasi agar tidak memicu gejolak jika sewaktu-waktu pemerintah terpaksa harus menaikkan harga BBM,\" kata Cucun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Hal itu dikatakan Cucun saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia terhadap Ketahanan Energi dan Stabilitas Nasional, Selasa (29/3/).Dia mengatakan, Indonesia merupakan negara net-importir komoditas minyak dan gas, meskipun Indonesia memproduksi minyak mentah beserta turunannya namun hal itu belum dapat memenuhi kebutuhan pemakaian dalam negeri.\"Tercatat impor minyak dan gas sepanjang 2021 mencapai 196,2 miliar dolar AS atau setara dengan Rp2,024 triliun,\" ujarnya.Menurut dia, situasi geopolitik saat ini cenderung tidak menguntungkan Indonesia sebagai negara net-importir komoditas minyak dan gas.Dia menilai, konflik Rusia dan Ukraina menyebabkan harga minyak dunia meningkat, dan di sisi lain, Indonesia Crude Price (ICP) turut terdampak hingga pada level 114 dolar AS per barel.\"Kondisi itu tentunya mempengaruhi berbagai hal krusial di antaranya struktur APBN yang terbebani dan naiknya harga-harga bahan pokok,\" katanya.Dalam diskusi tersebut, anggota Komisi VI DPR RI Rita Juwita Sari mengatakan, setiap kenaikan 1 dolar AS, harga minyak dunia akan berdampak pada besaran subsidi energi yang harus ditanggung APBN.Padahal menurut dia, saat ini terjadi kenaikan hampir 60 dolar AS per barel harga rata-rata minyak dunia jika dibandingkan sebelum masa pandemi COVID-19.\"Situasi yang tidak dapat terhindarkan adalah selain bertambahnya beban APBN adalah kenaikan harga minyak dunia dipastikan akan mengerek harga berbagai kebutuhan pokok, baik karena meningkatnya ongkos produksi maupun tingginya biaya distribusi,” katanya.Dia menilai saat ini menjadi momentum tepat bagi pemerintah agar benar-benar serius menyiapkan energi baru terbarukan. Menurut dia, meskipun investasi untuk sektor tersebut mahal namun dalam jangka panjang, energi baru terbarukan bisa menjadi penyelamat memenuhi kebutuhan energi di Indonesia.\"Indonesia mempunyai sangat besar dalam bidang energi baru terbarukan ada energi surya, geotermal, air, hingga angin. Semua potensi energi ini bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi kita di masa depan,\" ujarnya.Hadir sebagai pembicara dalam FGD tersebut antara lain Chairperson Indonesian Petroleum Association Ali Nasir, Chairman Komunitas Migas Indonesia S. Herry Putranto, dan perwakilan Center for Energy Policy M Kholid Syeirazi. (Ida/ANTARA)
Jokowi Diperkirakan Sulit End Game dengan Husnul Khatimah
Jakarta, FNN - Ngototnya rezim untuk melanggengkan kekuasaan dengan menunda Pemilu atau memperpanjang masa jabatan mendapat perlawanan serius dari masyarakat, politisi dan intelektual. Bagaimana nasib Jokowi setelah gagal memperpanjang masa jabatan dan penundaan Pemilu? Sementara saat ini ekonomi semakin sulit, harga pangan melonjok, BBM naik, listrik naik, petani nelayan semakin sengsara, memaksakan pembangunan IKN, dan faktor geopolitik global. Membaca situasi terkini politik tanah air, Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point Rabu 30 Maret 2022 mewanti-wanti agar Presiden Joko Widodo lebih bijak dan berhati-hati mengambil keputusan. Hersu demikian panggilan akrab Hersubeno mengkhawatirkan upaya kebulatan tekad yang diinisiasi oleh Menko Marinves Luhut Pandjaitan untuk memuluskan dukungan perpanjangan masa jabatan atau tunda Pemilu. \"Pak Jokowi dan Pak Luhut sedang adu kuat dengan parpol penolak tunda Pemilu dengan mengumpulkan para kepala desa untuk mewujudkan kebulatan tekad. Ini berbahaya sekali,\" katanya. Hersu menduga jika gagal mengerahkan massa untuk mendukung kebulatan tekad, Jokowi bisa mengeluarkan dekrit seperti yang disampaikan Yusril Ihza Mahendra. Namun menurut Hersu, langkah mengeluarkan dekrit bisa berujung pada pemakzulan. \"Dengan begitu alih alih Pemilu ditunda tetapi bisa jadi malah dipercepat,\" paparnya. Sesungguhnya pilihan yang paling elegan bagi Jokowi adalah kembali ke jalan yang benar mentaati konstitusi dan mengakhiri masa jabatan dengan husnul khatimah (berakhir dengan baik). Tapi menurut Hersu opsi ini bagi Jokowi juga bukan pilihan yang mudah. \"Jokowi saat ini sangat sulit untuk mengakhiri jabatan secara khusnul khatimah, sebab ada beban berat yang mengikutinya seperti pembangunan IKN yang diperkirakan mangkrak, masa depan putra dan menantunya di Solo dan Medan, belum lagi laporan Ubedilah Badrun ke KPK tentang KKN anak bungsu presiden, Kaesang,\" tegasnya. Mengakhiri jabatan secara baik kata Hersu, bukan pilihan yang mudah, apalagi Luhut Binsar saat ini juga sedang dilaporkan oleh 9 LSM atas dugaan gratifikasi. Meski laporan sudah ditolak oleh Polda, tetapi siapa yang menjamin jika rezim berganti kasus ini bakal dibuka lagi. Akhirnya, lanjut Hersu masa depan bisnis Luhut menjadi tak menentu. Luhut adalah menteri paling tajir sesuai laporan menteri keuangan dalam Laporan SPT. Jika mengambil analisa majalah Inggris The Economist, Jokowi harus berhati-hati mengambil keputusan. \"Pilihan pelik seperti ini tidak akan dihadapi Jokowi jika ia tidak tergoda perpanjangan masa jabatan atau tunda Pemilu dan legacy proyek-proyek mercusuar,\" pungkasnya. (ida, sws)
Aceh Menjadi Pintu Masuk Narkoba ke Indonesia
Jakarta, FNN. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau Akhmad Rofiq mengatakan Aceh merupakan pintu masuk narkoba ke wilayah Indonesia.\"Aceh merupakan pintu gerbang narkoba dari negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia karena jaraknya dekat, sehingga tidak butuh biaya besar,\" kata Akhmad Rofiq, di Banda Aceh, Selasa.Akhmad Rofiq hadir di Banda Aceh dalam rangka menerima penghargaan Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar atas sinergi dalam pengungkapan 357,9 kilogram sabu-sabu, 206.638 butir pil ekstasi, serta 19.859 butir pil Happy Five.Namun begitu, kata Akhmad Rofiq, tidak hanya Aceh, tetapi juga di sepanjang pesisir Selat Malaka juga bisa menjadi pintu masuk narkoba ke Indonesia. Artinya, bandar-bandar narkoba tersebut memanfaatkan kelengahan petugas untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia.Oleh karena itu, kata Akhmad Rofiq, Bea Cukai setiap saat melakukan patroli di perairan Selat Malaka untuk mencegah penyelundupan narkoba maupun barang ilegal lainnya.\"Kami didukung 40 kapal patroli, terus mengawal perairan Selat Malaka dari Aceh hingga Lampung, dan sampai perairan Natuna. Petugas kami tidak mengenal hari libur, terus berpatroli mencegah masuknya barang terlarang ke Indonesia,\" kata Akmad Rofiq.Di Aceh, kata Akhmad Rofiq, petugas Bea Cukai bersinergi dengan Polri sudah berulang kali dilakukan pencegahan penyelundupan narkoba. Apalagi Aceh dijadikan pintu masuk penyelundupan barang terlarang tersebut.Oleh karena itu, kata Akhmad Rofiq, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau terus meningkatkan sinergi dengan Polda Aceh mencegah masuknya narkoba dan barang terlarang lainnya.\"Kami siap mendukung apa yang dibutuhkan Polda Aceh. Dukungan ini tidak hanya di Aceh, tetapi juga di wilayah lainnya di sepanjang Selat Malaka. Pencegahan narkoba ini tentu menjadi tugas bersama,\" karena Akhmad Rofiq. (Sof/ANTARA)
MPR Terbuka bagi Semua Kalangan
Jakarta, FNN. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR Siti Fauziah mengatakan MPR terbuka bagi semua kalangan. \"Ini rumah rakyat, rumah semua,\" kata Siti Fauziah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Siti Fauziah mengatakan MPR RI merupakan rumah kebangsaan penjaga ideologi bangsa. Dia mengatakan hal itu dalam rangkaian acara Napak Tilas Rasul Jawa yang digelar 28 Maret hingga 4 April 2022. Kegiatan yang digelar oleh Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia itu mendapat sanjungan, sebab dapat memperkuat kebinekaan bangsa Indonesia. Dia mengatakan kegiatan Napak Tilas Rasul Jawa bertujuan untuk melestarikan budaya bangsa. Perempuan yang akrab dipanggil Bu Titi itu menyatakan apa yang dilakukan itu senafas dengan kegiatan MPR. Menurutnya MPR tak pernah berhenti untuk menggaungkan semangat kebangsaan. Selama ini, MPR mensosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih populer disebut Empat Pilar kepada masyarakat secara masif dan dengan berbagai macam metode. \"Jadi apa yang dilakukan oleh Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia sudah ikut mensosialisasikan Empat Pilar,\" ujarnya. Dalam Sosialisasi Empat Pilar, menurut Siti Fauziah MPR juga menggunakan metode penggunaan budaya daerah. MPR kata dia sudah sering melakukan sosialisasi dengan wayang dan budaya daerah lainnya, seperti drama gong di Bali. Langkah MPR itu menurutnya selain untuk mensosialisasikan Empat Pilar juga untuk melestarikan budaya bangsa. Sosialisasi lewat pendekatan budaya menurutnya akan terus digunakan oleh MPR sebab cara seperti ini mudah mengena dan digemari oleh masyarakat. \"Jadi MPR ikut merawat dan melestarikan budaya bangsa,\" ucap dia. Siti Fauziah dalam kesempatan tersebut mendoakan agar kegiatan yang berlangsung lebih dari seminggu itu bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan apa pun. \"Mudah-mudahan dalam perjalanan semua dimudahkan oleh Allah,\" ucapnya. Selain mendoakan agar Napak Tilas Rasul Jawa berjalan sukses dan lancar, dirinya juga berpesan agar tim napak tilas dan rombongannya tetap menerapkan protokol kesehatan. Ketua Panitia Napak Tilas Djajang Buntoro mengatakan Napak Tilas Rasul Jawa digelar bertujuan untuk merevitalisasi budaya bangsa Indonesia. \"Sesuai tema acara ini, yakni merevitalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa menyongsong Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh,\" kata dia. Ketua Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia Yusuf Mudjiono menyampaikan napak tilas yang digelar bertujuan sebagai upaya untuk merawat nilai-nilai budaya bangsa. Sebagai pemeluk agama Kristen, umatnya kata dia juga ingin melestarikan budaya yang ada. \"Kami tak ingin meninggalkan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Kegiatan ini juga sebagai wujud menjunjung tinggi budaya bangsa,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
KPU Tegaskan Tidak Berencana Gunakan "E-Voting" dalam Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra menegaskan sejauh ini pihaknya tidak berencana menggunakan sistem pemungutan suara secara elektronik (e-voting) pada Pemilu 2024.\"KPU sampai saat ini tidak berencana mempergunakan \'e-voting\' (dalam Pemilu 2024). Tetapi, kami sudah melakukan penggunaan teknologi informasi, sebagaimana pemilu sebelum-sebelumnya, seperti Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap). Tentu, kami juga mengagas Sirekap untuk digunakan pada Pemilu 2024,\" ujar Ilham Saputra kepada wartawan usai membuka Seminar Internasional Tata Kelola Pemilu bertajuk \"Electoral Governance in Indonesia: Adopting Technology, Promoting Transparency, and Enhancing Integrity\", di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa.Menurut Ilham, penggunaan \"e-voting\" dalam Pemilu 2024 belum bernilai penting untuk diterapkan karena selama ini, tahapan pemungutan suara dalam pemilu tidak bermasalah.Ia mengatakan hal yang bermasalah dalam penyelenggaraan pemilu berada pada tahapan rekapitulasi suara.Ilham menyampaikan bahwa dalam beberapa pemilu yang telah dilaksanakan di Indonesia, sejumlah pihak kerap mencurigai adanya kecurangan dalam penghitungan suara.Oleh karena itu, menurut Ilham, pihaknya lebih berfokus untuk memanfaatkan teknologi dalam penghitungan suara melalui Sirekap demi mencegah terjadinya kecurangan.\"Rekapitulasi itulah yang kami gunakan teknologi informasi agar kemudian prosesnya menjadi transparan, informasi hasil penghitungan suara dapat langsung diketahui masyarakat, dan hasilnya bisa lebih akurat karena dapat diketahui hari ke hari,\" ujar Ilham. Di samping itu, ujar dia melanjutkan, penggunaan \"e-voting\" juga memerlukan alat dengan harga dan perawatan yang mahal.Dengan demikian, menurut Ilham, jika KPU menggunakan sistem teknologi dalam pemungutan, hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya jumlah anggaran Pemilu 2024.Pada kesempatan yang sama, Ilham pun menyampaikan harapannya kepada DPR agar segera merencanakan rapat dengar pendapat dengan KPU sehingga rancangan peraturan KPU (PKPU) terkait dengan tahapan, jadwal, dan program Pemilu 2024 dapat segera disahkan. (mth/Antara)
PNS Harus Mampu Menjadi Perekat dan Pemersatu Bangsa
Jakarta, FNN. Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI Siti Fauziah mengatakan setiap pegawai negeri sipil (PNS) harus mampu menjadi perekat dan pemersatu bangsa.\"PNS dituntut mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam hal merekatkan dan mempersatukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia,\" kata dia saat membuka orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Setjen MPR RI di Jakarta, Selasa.Menurut Siti Fauziah, para CPNS harus betul-betul memahami tugas dan makna sebagai seorang PNS. Pertama, menjadi seorang abdi negara dan abdi masyarakat dituntut setia dan taat pada pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.Seorang PNS, kata dia, juga memiliki tugas memberikan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas kepada masyarakat.\"Ini perlu ditekankan. Sebab negara kita adalah negara yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, agama, bahasa dan semuanya harus tetap bersatu,\" kata dia.Pada kesempatan itu, ia juga mengulas tentang pentingnya CPNS mencintai, memahami, menguasai dan mengimplementasikan budaya serta karakter bangsa Indonesia yang dikenal dengan kesantunan, kedisiplinan serta keramahannya.Dalam paparannya, ia menanyakan peserta yang menguasai budaya daerah seperti tarian dan lagu daerah. Pertanyaan itu ia lontarkan karena menilai kaum milenial tidak boleh lupa dengan budaya dan jati dirinya di tengah gempuran budaya modern.\"Dengan mengingat jati diri bangsa, maka kita bisa berharap banyak Indonesia maju di masa depan,\" ujarnyaDi sesi akhir paparannya, ia menyampaikan ucapan selamat kepada yang lolos menjadi CPNS dan berharap dapat menjalankan kepercayaan tugas dan jabatan yang dibiarkan negara. (Sof/ANTARA)
POPULER
