POLITIK
Nasib Wisma Atlet Saat Eendemi Tunggu Pemerintah
Jakarta, FNN. Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Budiman mengungkapkan bahwa kelanjutan operasi dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran saat status pandemi berganti menjadi endemi masih menunggu keputusan Pemerintah.“RSDC ini akan dibuat seperti apa, fasilitas kesehatan dan alat kesehatan yang ada mau dibawa ke mana, itu tergantung keputusan dari Pemerintah,\" kata Budiman kepada wartawan di Tower 3 RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Rabu.Pergantian status pandemi menjadi endemi, kata Budiman, menandakan bahwa penyakit tersebut, dalam hal ini COVID-19, tidak lagi terlalu menakutkan bagi masyarakat.\"Artinya, masyarakat sudah terbiasa. Seperti sekarang endemi malaria,\" tutur ia menjelaskan.Dengan kondisi tersebut, keberlangsungan RSDC Wisma Atlet Kemayoran akan bergantung pada keputusan Pemerintah dan kebutuhan negara.Budiman pun mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih memperhatikan perkembangan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya indikator-indikator yang dapat menjadi dasar pembuatan kebijakan oleh Pemerintah terkait keberlangsungan RSDC Wisma Atlet.\"Kita masih belajar dan menunggu rencana ke depan. Kita menunggu apa keputusan dari Pemerintah,\" ucap Koordinator RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini.Lebih lanjut, ia juga memaparkan adanya berbagai kemungkinan lain yang akan menjadi tantangan bagi dunia kesehatan Indonesia, baik berupa bencana alam maupun non-alam seperti ancaman paparan nuklir, senjata biologis, atau kimia.\"Kita melihat adanya tantangan perang masa depan yang menggunakan agen-agen biologi,\" kata dia.Melihat ancaman tersebut, ia berharap RSDC Wisma Atlet Kemayoran dapat menjadi prototipe atau model yang digunakan sebagai acuan dalam penanganan bencana.Ia menegaskan, RSDC Wisma Atlet Kemayoran hadir sebagai salah satu bukti kehadiran Pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat yang membutuhkan. \"Ke depan, seperti apa pun bentuknya, kita harus siap setiap saat,\" ucap Budiman. (Ida/ANTARA)
Mari Kita Dorong Masyarakat untuk Memberdayakan Ekonomi Warga
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong segenap masyarakat Indonesia untuk memberdayakan ekonomi warga demi merealisasikan cita-cita para pendiri bangsa dan mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.HNW, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu menyampaikan sebagaimana dimuat dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI 1945, para pendiri bangsa menyepakati cita-cita Indonesia yang merdeka adalah menjadi makmur, sedangkan alinea keempat menyebutkan bahwa tujuan bernegara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.\"Artinya, masyarakat yang turut memperjuangkan pemberdayaan ekonomi warga di saat yang sama juga sedang melaksanakan amanat konstitusi, yakni untuk mencapai salah satu tujuan bernegara,\" ujar HNW saat menghadiri kegiatan sosialisasi empat pilar MPR RI di Jakarta, Rabu.Lebih lanjut, HNW menjelaskan negara yang makmur berarti berdaya secara ekonomi dan sejahtera secara materi. Menurutnya, kemakmuran merupakan salah satu pilar yang akan menghadirkan dan menjaga kemerdekaan Indonesia.Pada akhirnya, ujar HNW melanjutkan, kemakmuran dan kesejahteraan umum diharuskan mengarah pada upaya mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Dengan demikian, ia mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia harus berdampak positif untuk masyarakat. Selain itu, tambah HNW, manfaat kegiatan-kegiatan ekonomi pun sepatutnya terdistribusi secara luas.\"Jadi, kegiatan ekonomi bukan hanya menguntungkan apalagi memperkaya segelintir pihak,\" ucapnya.Berdasarkan hal itu pula, HNW mengatakan MPR RI mendukung program pemberdayaan ekonomi warga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.\"Oleh karena itu, kami mendukung program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang secara norma dan ideologi, telah diperjuangkan sejak awal oleh bapak-bapak bangsa, baik itu dari organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasi politik, termasuk pula dari kalangan umat Islam,\" tutur HNW. (Ida/ANTARA)
Rabu Pon Bukan Lagi Hari Keramat, Tapi Rabu Dungu
Jakarta, FNN – Sepanjang Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin, hari Rabu Pon selalu dipakai untuk acara kenegaraan, baik pelantikan pejabat, pindah istana, maupun reshuffle kabinet. Publik juga menunggu Rabu Pon ini akan dipakai Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet akibat dari para pembantunya yang tak becus dan partai pendukung yang mulai jaga jarak. Namun ternyata, Jokowi tidak melakukan reshuffle hari ini. “Ini hari Rabu yang di mana semua kedunguan tiba-tiba muncul. Jadi, kita sebut sebagai Rabu Dungu. Bayangkan seorang menteri yang paham ekonomi bikin dalil yang ditertawakan oleh seluruh ekonom dunia. Mending stok sedikit tapi harga murah atau mending stok melimpah tapi harga mahal,” kata Rocky Gerung mengomentari pernyataan Menteri Perdagangan M. Lutfi dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief di Rocky Gerung Official, Rabu (23/03/2022). Rocky heran ada menteri yang tak paham hukum ekonomi. Dalam hukum ekonomi, kata Rocky mustinya begitu barang melimpah, maka harganya pasti turun, dan kalau ada kelangkaan pasti harganya naik sesuai dengan hukum kelangkaan. “Tapi kan ini hanya menunjukkan bahwa beliau bingung, ingin ngomong apa. Kalau ditanyakan pada emak-emak Betawi mereka akan ngomong “mending elo turun atau gue seret.” Ini buat si menteri ya, bukan presidennya,” kata Rocky. Menurut Rocky poin dari publik sebetulnya adalah lebih baik mundur dari pada jadi bulan-bulanan. “Nanti kasihan Pak Lutfi diolok-olok dan dikejar-kejar terus setiap hari soal minyak goreng ini. Kalau beliau mundur kan enak tuh, lalu presiden yang ambil alih persoalan ini,” paparnya. Mustinya presiden bisa mengambil-alih keruwetan di kabinet. “Selama presiden tidak mau ambil alih tanggung jawab, selama itu dia jadi sasaran, jadi boneka, dan jadi bulan-bulanan. Ini yang bahaya kalau menteri nggak punya rasa malu. Kalau dia punya rasa malu, dia akan mengatakan bahwa saya nggak sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak usah komen, mundur aja. Jangan ngeyel. Ini kan ngeyel namanya,” tegasnya. Menurut Rocky kekuasan telah membius rezim ini, sehingga tidak sadar apa yang dilakukan. “Kalau kekuasaan itu sudah membius orang, akibatnya dia nggak ngerti lagi, bahwa dia sebetulnya sudah telanjang dari baju sutra. Ini menteri, apalagi presiden. Jadi kekonyolan-kekonyolan ini yang terjadi hari ini,” tegasnya. (sof, sws)
Reshuffle Tak Ada Gunanya, Wong Yang Menggerakkan Invisible Hand
Jakarta, FNN – Isu reshuffle kabinet akhirnya anti klimaks. Rabu Pon yang dijadikan hari keramat untuk merombak kabinet ternyata tak terjadi. Jokowi batal melakukan reshuffle karena serba salah. Demikikan paparan pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief di kanal Rocky Gerung Official, Rabu, 23 Maret 2022. “Semua soal itu akhirnya tiba di depan kita sehingga presiden mau ngomong nggak ada reshuffle sudah tidak ada artinya. Reshuffle buat apa wong sudah bangkrut semua,” paparnya. Rocky mencontohkan, bagaimana jika Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi terkena reshuffle. “Jadi, misalnya menteri perdagangan mau di-reshuffle, nggak ada gunanya. Toh nanti yang baru juga akan mengatakan hal yang sama karena dia cuma calo, cuma skrup dari suatu desain besar ekonomi oligarki yang digerakkan oleh invisible hand. Bukan invisible hand sih maksudnya sudah kelihatan, tapi tangannya doang. Mukanya tidak keliatan,” katanya. Rocky Gerung menekankan bahwa yang mengetahui wajah oligarki hanyalah Presiden Jokowi. “Oligaaki itu ya presiden. Tapi kita musti berani minta ke presiden untuk mengatakan apa sebenarnya penyebabnya, tapi presiden pasti tidak berani menyebutkan itu. Karena presiden tahu ini orang-orang yang membiayai kampanye saya. Jad kalau dibuka bisa bahaya,” paparnya. Meski begitu, rakyat diminta berani untuk \'menodong\' Jokowi terkait apa penyebab polemik yang terjadi, salah satunya terkait minyak goreng. \"Tapi kita mesti berani minta presiden sebutkan apa penyebabnya, dan presiden pasti nggak berani menyebutkan itu karena dia bayangin \'wah ini orang-orang yang tadinya membiayai kampanye saya ini, bahaya kalau saya dibuka\',\" tutur Rocky Gerung. \"Jadi skandal ini pasti juga akan dibuka nanti, begitu Presiden baru ya semuanya pasti dibuka,\" ucapnya menambahkan. Oleh karena itu, dia mengaku heran mengapa Jokowi seolah-olah tidak memahami persoalan yang sedang terjadi. “Ngapain Jokowi masih bersikap seolah-olah nggak ngerti persoalan. Lama-lama juga orang akan anggap, ya sudah kalau begitu, kita tunggu saja presiden baru yang mungkin akan dipilih bukan melalui siklus lima tahunan, pemilu dipercepat. Kan prosesnya begitu sekarang. Jadi, kemungkinan terjadinya percepatan pemilu justru itu yang musti kita pikirkan atau kita rencanakan,” paparnya. (sof, sws)
Tunda Pemilu atau Paksa Masa Jabatan, Bisa Picu Pertumpahan Darah
Jakarta, FNN - Jika benar terjadi 3 periode atau perpanjang masa jabatan presiden, dengan atau tanpa amandemen, ini akan menjadi kejahatan terbesar rezim Jokowi. Demikian pernyataan Gde Siriana Yusuf, Komite Eksekutif KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) kepada FNN, Rabu (23/03/2022) di Jakarta. \"Ini rezim yang ahistoris. Tidak mau belajar dari sejarah,\" paparnya. Jika para pendukung Jokowi memaksanakan kehendak, maka bisa memicu pertumpahan darah. Hal mana telah terjadi masa lalu di era Presiden Soekarno. \"Masa jabatan Soekarno dan Soeharto tanpa dibatasi telah memicu peristiwa berdarah 65 dan 98. Apakah rezim ini buta sejarah?,\" tanyanya kesal. Gde berharap semua partai dan kadernya yang terlibat atau menikmati perpanjangan jabatan presiden, sama saja ikut mengkhianati konstitusi dan rakyat. Mereka juga akan dicatat, dan akan menerima konsekuensinya. Ini hukum alam, ketika kejahatan melampaui batas, pasti akan menerima akibatnya. Gde menyayangkan nafsu berkuasa rezim Jokowi tanpa malu-malu telah mengangkangi amanat reformasi 98. \"Hampir 25 tahun reformasi, hasilnya adalah reformasi gagal total, negara di bawah tahta oligarki! Nafsu berkuasa dan korupsi itu sama, ingin nambah terus ketika peluang ada dan tidak punya moral negarawan,\" paparnya. Saat ini telah terjadi darurat konstitusi. Oleh karena itu bangsa ini perlu ambil bagian untuk menyelamatkan negara kembali ke garis reformasi. (sws)
DPRD Desak Gubernur NTB Mengevaluasi Kinerja OPD Usai MotoGP
Mataram, FNN - DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta Gubernur Zulkieflimansyah mengevaluasi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat pada event Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022 (MotoGP).Ketua Komisi II DPRD Provinsi NTB Lalu Satriawandi mengatakan, permintaan evaluasi itu muncul karena banyaknya persoalan yang muncul di lapangan. Mulai dari penjualan dan penukaran tiket, pengaturan transportasi yang menyebabkan kemacetan dan penumpang telantar hingga mahalnya penjualan kamar hotel.\"Kami minta kinerja seluruh OPD dievaluasi, jika ada yang tidak beres terhadap kinerja OPD yang tidak sesuai harapan dalam event MotoGP, tentunya Gubernur punya otoritas misalkan merolling pimpinan OPD,\" ujarnya, di Mataram, Selasa.Ia menilai ada kurangnya koordinasi antar-OPD dan stakeholder yang ada, sehingga terjadi masalah di lapangan. Salah satu contoh persoalan kamar hotel.\"Bayangkan sebanyak 6.000-an kamar hotel tidak bisa terjual. Padahal jauh sebelumnya beredar informasi bahwa kamar hotel sudah full booking. Faktanya di lapangan, banyak kamar hotel tidak bisa terjual. Artinya, dinas terkait tidak mampu membangun koordinasi dengan asosiasi perhotelan dalam perkara ini,\" ujar Satriawandi.Satriawandi juga menuturkan, hasil serapan di masyarakat yang sangat menonjol yakni pengaturan transportasi, tidak terpenuhi full booking kamar hotel sehingga tersisa 6.000-an kamar tidak dihuni, kenapa bisa terjadi. Artinya ada yang kurang dalam koordinasi dengan Asosiasi perhotelan, katanya pula.\"Sistem penjualan tiket yang tidak beres, banyak masyarakat kena tipu oleh oknum, sampai sekarang belum jelas pengembalian uang mereka. Regulasi penjualan tiket yang jelas itu seperti apa, siapa sebenarnya yang ditunjuk untuk menjual tiket itu,\" kata anggota DPRD Dapil Kabupaten Lombok Tengah ini pula.Meski demikian, Satriawandi tidak menampik bahwa pelaksanaan event MotoGP di Sirkuit Mandalika sukses digelar, sehingga mampu membawa nama baik NTB di kancah dunia. Hal ini menurutnya, tidak lepas dari peran pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan koordinasi Forkopimda Provinsi NTB dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.\"Terima kasih kepada Gubernur, forkopimda, dan masyarakat NTB yang mampu menjaga keamanan serta kenyamanan sehingga terlaksananya event MotoGP dengan sukses,\" ujarnya pula.Oleh karena itu, terlepas dari kekurangan tersebut, dirinya menegaskan bahwa keberadaan Sirkuit Mandalika bukan hanya milik Lombok, NTB. Melainkan sudah milik bangsa dan negara.\"Kehadiran sirkuit sudah dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Adapun catatan namanya juga manusia ada kelebihan dan kekurangan. Terhadap kekurangan inilah kita evaluasi dalam rangka meningkatkan keamanan, pelayanan, aturan transportasi, pengaturan lalu lintas maupun penginapan. Ini jadi konsen kita tata kembali, sehingga kejadian arus lalu lintas tidak terulang lagi,\" katanya lagi. (sws, ANTARA)
Vaksin Booster Syarat Mudik hingga Simulasi Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Beragam peristiwa bidang politik terjadi di Indonesia pada Selasa (22/3), mulai dari Pemerintah buka kemungkinan vaksin booster jadi syarat mudik, hingga simulasi pemungutan suara oleh KPU siapkan Pemilu 2024.Berikut sajian berita bidang politik yang dirangkum LKBN ANTARA.Pemerintah buka kemungkinan vaksin booster jadi syarat mudikWakil Presiden Ma\'ruf Amin menyebut pemerintah membuka kemungkinan vaksinasi dosis ketiga (booster) COVID-19 menjadi syarat bagi masyarakat untuk melakukan mudik pada musim libur Lebaran 2022.\"Nanti booster itu kita ingin jadikan sebagai syarat kalau nanti orang mau mudik,\" kata Wapres Ma\'ruf Amin di Bandung, Selasa (22/3).Selengkapnya baca di sini.Indonesia terus membaik, tidak ada lagi wilayah dengan PPKM level 4Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Selasa 22 Maret 2022 mengeluarkan Instruksi terkait perpanjangan PPKM wilayah Jawa dan Bali melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022.Hal tersebut sebagai bentuk evaluasi PPKM mingguan yang rutin dilakukan. Sebelumnya PPKM Jawa dan Bali diatur melalui Inmendagri Nomor 16 Tahun 2022 yang berakhir pada 21 Maret 2022.Selengkapnya baca di sini.Delegasi Indonesia minta resolusi Rusia-Ukraina sertakan peran IPUDelegasi Indonesia yang diwakili oleh Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon meminta kepada anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) agar draf resolusi konflik Rusia dan Ukraina yang nantinya disepakati dalam sidang majelis tetap menyertakan konteks berdirinya IPU.Menurut Fadli, itu penting karena itu akan menjaga IPU tidak jadi bagian dalam konflik, tetapi sebagai jembatan yang membuka adanya dialog antarpihak yang berseteru.Selengkapnya baca di sini.Presiden: IKN Nusantara motor inovasi akselerasi pembangunan ekonomiPresiden Joko Widodo meyakini Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi motor inovasi bagi akselerasi pembangunan ekonomi masa depan, demikian saat ia menyampaikan sambutan kunci dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2022.Presiden mengatakan bahwa IKN Nusantara adalah pekerjaan besar yang dimulai pada tahun 2022 dan pengembangannya akan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan perekonomian di Indonesia, terutama bagi kawasan Indonesia bagian timur. (sws, ANTARA)Selengkapnya baca di sini.KPU: Simulasi pemungutan suara bentuk keseriusan siapkan Pemilu 2024Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra mengatakan penyelenggaraan simulasi pemungutan suara dengan desain surat suara disederhanakan merupakan bentuk keseriusan pihaknya dalam mempersiapkan serta melanjutkan tahapan Pemilu 2024.\"Ini adalah bentuk keseriusan KPU periode 2017-2022 untuk mempersiapkan dan melanjutkan tahapan Pemilu 2024. Jadi, tidak ada lagi pertanyaan \'bagaimana soal penundaan pemilu?\'. KPU bekerja sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan,\" ujar Ilham Saputra, saat membuka Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan Formulir yang Disederhanakan untuk Pemilu Tahun 2024, di halaman Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (22/3).Selengkapnya baca di sini.
Rocky Gerung: Pemaksaan Tunda Pemilu Bisa Picu Kles Horisontal
Jakarta, FNN – Beberapa partai masih berharap ada penundaan Pemilu, meskipun PDIP, Nasdem, Demokrat, PPP, dan PKS menolaknya. Jika Pemilu tetap dipaksakan ditunda, dikhawatirkan akan ada pertikaian horisontal di tengah masyarakat. Kekhawatiran ini disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Selasa (22/03/2022). “Jadi, suatu waktu ini akan ada bentrok di jalan antara para pendukung kebulatan tekad dan mereka yang menganggap bahwa Presiden Jokowi harus benar-benar dihentikan. Karena masih saja ada yang mensponsori perpanjangan itu. Kalau itu terjadi, kles horizontal yang akan terjadi yang sebetulnya berbahaya,” papar Rocky. Pertikaian antar-masyarakat semakin nyata dengan adanya kasus Haris Azhar-Fatia melawan Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan. “Kles itu juga akan dipicu oleh persoalan Haris Azhar dan Fatia. Dan kalau pengadilannya berlanjut, masyarakat sipil akan terus menerus ada di dalam pikiran bahwa sebaiknya kita habis-habisan saja berkelahi dengan negara. Saya kira itu yang dibaca oleh orang semacam Taufik Basari tadi dan beberapa analasis di beberapa partai oposisi juga menganggap ada bahaya laten sebetulnya yang sedang dipersiapkan oleh tangan-tangan kotor kekuasaan,” paparnya. “Saya juga melihat satu variable, ada analisis sedang dijalankan oleh istana untuk menguji seberapa kuat oposisi yang berbasis politik. Karena kemarin soal km 50 di dalamnya ada ketidakadilan, kok penguasa tidak ada reaksi. Mustinya kan ada reaksi, tapi reaksinya biasa aja. Soal Munarman juga, seolah-olah biasa saja. Jadi kekuasaan curiga ada undercurrent, arus bawah yang secara diam-diam sedang mengumpulkan kekuatan. Ini yang sebetulnya mau dipancing melalui aktivitas tandingan, kebulatan tekad,” tegasnya. (ida, sws)
Rocky Gerung: Ngapain Nunggu Reshuffle Wong Kapalnya Mau Tenggelam
Jakarta, FNN – Tertutupnya pintu Nasdem dan partai-partai politik lainnya untuk melakukan amandemen UUD 1945 dinilai pengamat politik Rocky Gerung sebagai sikap yang tepat. “Saya kira sikap Nasdem sudah final bagi Surya Paloh, ngapain sih kursi nambah atau kurang, nggak ada gunanya wong kapalnya sudah mau tenggelam. Jadi batin politik Pak Surya Paloh lebih cepat membaca itu dari pada partai-partai yang masih mensponsori gerakan-gerakan kebulatan tekad,” kata Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawab FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Selasa (22/03/2022). Seperti diketahui Ketua Fraksi Nasdem MPR Taufik Basari mengatakan, fraksinya menolak amendemen UUD 1945 secara terbatas terkait pokok-pokok haluan negara (PPHN) pada periode MPR 2019-2024. Nasdem menduga bisa menjadi kotak pandora masuknya isu-isu lain dalam amandemen tersebut seperti penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. “Sebagai duet tokoh senior Pak Suya Paloh dan Ibu Mega paham tentang pintu yang diganjal oleh oligarki supaya tidak bisa ditutup lalu diselundupkan ke situ seri deklarasi dukungan kebulatan tekad. Jadi pintunya masih diganjal sebetulnya, dan masih ada sedikit upaya walaupun secara tertutup secara parlementer. Tapi operasi-operasi di bawah dijalankan terus karena nanti akan ada juga satu opsi, mungkin ada kekacauan di akar rumput, mungkin akan menganggap bahwa perlu dikerahkan massa lalu tiba-tiba ada opsi keadaan darurat,” tegasnya. Menurut Rocky, dengan ditutupnya pintu itu oleh Nasdem, lalu ada PDIP, Golkar, PKS, PPP, dan Demokrat, maka tertutup juga peluang untuk reshuffle. “Padahal reshuffle tadinya dimaksudkan untuk menyogok. Ternyata ibu tidak mau disogok. Dia mau supaya kader PDIP yang akan memimpin di 2024. Demikian juga Pak Parbowo membaca sinyal itu dan menganggap ya sudah diem-diem kita harus menutup pintu itu,” paparnya. Jika masih ada partai yang berharap di kabinet ini, untuk apa, sebab situasi pemerintahan sedang sulit. “Orang kalau IQ-nya tinggi pasti bikin kalkulasi bahwa ini potensi untuk memperburuk diri sendiri. Bergabung dengan kekuasaan yang komorbid dan sudah dinyatakan terminated, ini kita membayangkan tokoh-tokoh politik yang masih ngotot, bagaimana wawasan dia tentang demokrasi dan politik. Orang akan berpikir ngapain kita memilih partai itu lagi, karena mereka tidak paham dengan kompetisi yang fair, pemilihan yang periodik, dan segala macam. Ini hanya ambisi kecil untuk menyelamatkan komorbidnya atau ada kardus dan segala macam,” tegasnya. Rocky menyarankan partai yang masih ngarep jatah reshuffle untuk bisa berpikir jernih. “Mereka harus bisa berpikir bahwa Jokowi mustinya dipercepat saja, karena di sekitarnya sudah busuk, apalagi ditambah pagelaran-pagelaran di daerah untuk kebulatan tekad. Saya kira ini operasi khusus dari intelejen yang dimaksudkan untuk menguji suasana politik di bawah, sebesar apa, sekaligus kita menganggap ada dan besar-besaran dari oligarki untuk mencari celah kecil,” paparnya. “Kalau lihat video-video ada pengumpulan massa yang besar, ada dana yang besar, menunjukkan betapa mereka meskipun sudah ditutup pintunya secara formal di MPR, tapi mereka akan mencari gorong-gorong untuk mengegolkan memperpanjang masa jabatan Jokowi,” pungkasnya. (ida, sws)
Dukung Rencana Penyederhaan Surat Suara Pemilu
Jakarta, FNN. Anggota DPR RI Anwar Hafid mendukung rencana penyederhanaan surat suara Pemilu tahun 2024 yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). \"Surat suara perlu disederhanakan, mengingat rumitnya surat suara seperti Pemilu 2019 lalu,\" kata Anwar dihubungi di Jakarta, Selasa.Namun dia mengingatkan agar penyederhanaan itu perlu disosialisasikan kepada sejumlah pihak, khususnya masyarakat. Sehingga nantinya tidak mempengaruhi partisipasi pemilih saat Pemilu digelar.Pertimbangan lain kata dia, agar penyederhanaan itu harus memperhatikan format suara untuk memudahkan masyarakat dalam menentukan pilihan politik.Anwar menjelaskan berdasarkan diskusi dengan KPU, karena masyarakat merasa rumit menggunakan lima surat suara yang cukup besar saat berada di bilik suara. \"Masyarakat Indonesia saat ini suka yang sederhana,\" ujar politisi Demokrat itu.Dia mengatakan jika surat suara Pemilu 2024 masih sama dengan Pemilu sebelumnya, dapat memungkinkan masyarakat untuk enggan menyalurkan hak politiknya.Sebelumnya, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengatakan penyederhanaan desain surat suara dan formulir yang dilakukan oleh pihaknya bertujuan untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang murah, mudah, dan cepat.\"Penyederhanaan diharap dapat mewujudkan pemilu yang murah, mudah, dan cepat, serta agar transparansi dan akuntabilitasnya terjaga,\" jelas Evi.Ia mengemukakan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam kegiatan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan Formulir yang Disederhanakan untuk Pemilu Tahun 2024, di Halaman Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa.Lebih lanjut, Evi menjelaskan penyederhanaan desain surat suara dan formulir dapat mewujudkan Pemilu 2024 yang murah karena menghemat penggunaan kertas sehingga anggaran pemilu dari sisi logistik pun dapat dihemat. (Ida/ANTARA)
