POLITIK
Ketua DPD RI: Hakim Mahkamah Konstitusi Sudah Seperti Tuhan
Jakarta, FNN – Kekuasaan tak terbatas hari ini sedang direngkuh oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Tak berlebihan jika Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti menyebut hakim MK sudah seperti Tuhan. Mengapa seperti Tuhan, karena wewenang hakim MK tidak ada yang mengawasi. Demikian pointers yang disampaikan oleh wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Selasa (15/03/2022). Hersu menegsakan bahwa sampai sejauh ini MK terus menolak judicial review berkaitan dengan persyaratan president threshold 20 persen. Sudah puluhan kasus yang diajukan semuanya ditolak. Alasan penolakan karena para penggugat tidak punya legal standing, karena mereka bukan partai peserta pemilu atau presiden yang diusung oleh partai politik dan gabungan partai peserta pemilu. Seperti diketahui bahwa di dalam Dialog Kebangsaan di DPD RI Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika lembaganya tak akan membiarkan terjadinya tambahan periode jabatan Presiden Republik Indonesia. \"Saya tegaskan bahwa kami, DPD RI merupakan palang pintu agar jangan sampai ada penambahan tiga periode jabatan Presiden,\" kata LaNyalla saat memberikan Keynote Speech pada acara Dialog Kebangsaan bertema \'Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa\', kerja sama DPD RI dan Gerakan Bela Negara di Ruang Sriwijaya, Gedung B Komplek Parlemen Senayan, Senin (14/3/2022). Hadir dalam kesempatan itu para Senator Anggota DPD RI, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin, Togar M Nero dan Brigjen (Pol) Amostian, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir. Hadir pula Ketua Dewan Syuro Partai Ummat Profesor Amien Rais secara virtual, Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Profesor Din Syamsuddin, Guru Besar Ilmu Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro Profesor Suteki, Ketua Umum Gerakan Bela Negara Brigjen TNI (Purnawirawan) Hidayat Purnomo dan para pegiat dan pemerhati konstitusi. Acara dipandu oleh Hersubeno Arief dari FNN. Hersu mencatat beberapa hal penting di antaranya, soal kenapa Amien Rais dan Din Syamsuddin dihadirkan dalam dialog tersebut. Sebab, partai-partai baru yang bermunculan, tidak akan bisa mengusung capres-cawapres walau suara mencukupi, sebab UU Pemilu mensyaratkan yang bisa mengusungnya adalah peserta pemilu sebelumnya. Sementara partai-partai itu baru ada setelah Pemilu 2019. Ini yang disoroti Ketua DPD. Maka dia menyarankan mereka mengajukan judicial review terhadap UU Pemilu yang membelenggu dan menelikung parpol baru dalam mengusung capres dan cawapres. Hal penting lainnya, kata Hersu, La Nyalla juga menyoroti presidential threshold 20 persen yang isinya hanya partai peserta Pemilu sebelumnya yang bisa mengusung capres dan cawapres serta memiliki kursi di parlemen sebesar 20 persen. Ini dianggap sebagai biang keladi selama ini sehingga para oligarki bisa mengatur siapa saja yang akan menjadi calon presiden, siapa yang mendampingi, siapa yang menang, dan siapa yang harus kalah. Ingat Pemilu 2019 sudah berlangsung hanya ada 2 calon yang mengakibatkan polarisasi yang sangat kuat. Lalu, calon capres dan cawapres yang kalah, diajak bergabung ke kabinet. Jika begini sebetulnya tidak perlu ada Pemilu yang buang buang duit. Celakanya, kata Hersu apapun persoalan politik dan demokrasi di Indonesia, jika ada sengketa, yang memutuskan Hakim Konstitusi yang sudah berperan layaknya Tuhan karena tidak ada yang mengawasi. Memang tidak semua hakim, dari 9 hakim, 4 hakim menyatakan dissenting opinion, mereka berpandangan para penggugat punya legal standing. Hersu mendorong partai oposisi seperti PKS dan Demokrat untuk mengajukan juga Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi kalau mau nyapres. Jika tidak, layak dipertanyakan, serius mau nyapres atau tidak. Pada Dialog Kebangsaan tersebut, La Nyalla menyampaikan keprihatinannya bahwa yang terjadi sekarang adalah slogan dari rakyat oleh rakyat untuk presiden, partai politik, dan kekuasaan, bukan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Senator asal Jawa Timur itu mengaku tak masalah jika partai politik hendak melakukan amandemen konstitusi. Namun sebagai wakil daerah, LaNyalla menegaskan jika DPD RI merupakan lembaga non-partisan. \"Kami ini amandemen. Kami non-partisan. Kami sebagai seorang independen juga berhak mengajukan diri menjadi Presiden. Saya sampaikan silahkan saja kalau mau amandemen konstitusi,\" papar LaNyalla. Menurut dia, saluran Presiden dari jalur independen bukan hal tabu. \"Wali kota dan bupati ada jalur independen. Gubernur juga ada calon independen. Kenapa Presiden tidak. Kenapa? Takut?\" tanya LaNyalla. Pada kesempatan itu, LaNyalla mengajak kepada rakyat Indonesia untuk mengawasi kinerja Mahkamah Konstitusi (MK). \"Saya sampaikan kepada kita semua bahwa yang harus kita soroti adalah adalah Mahkamah Konstitusi. Dia bisa memutuskan ke sana ke sini. Seolah-olah dia yang menjadi Tuhan,\" tegas LaNyalla. Padahal, di balik kekuasaan yang dimiliki MK, ada kekuasaan yang lebih tinggi dan tak terbatas yakni kekuasaan Tuhan, Allah SWT. \"Untuk itu, kita harus memberi peringatan kepada MK bahwa keputusan yang mereka buat akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Jangan kita ini hidup di dunia untuk main-main,\" ujarnya. Dikatakan LaNyalla, keputusan ugal-ugalan Mahkamah Konstitusi karena mereka tak ada yang mengawasi. \"Maka kita wajib mengawasi MK. Selama ini MK mengambil keputusan seenaknya sendiri. Kita menuntut hak kita,\" tegas LaNyalla. Dikatakannya, dalam pemilu, bagaimana mungkin basis suara didasarkan pada pemilihan sebelumnya. \"Bagaimana mungkin kita cari Presiden untuk tahun 2024 tapi berbasis Pemilu 2019. Kalau mau dipisahkan. Pemilihan DPR dulu, baru Presiden. Mari kita sampaikan kebenaran kepada MK. Berapa kali pun kita ditolak oleh MK, maka kita harus yakin suatu saat kita akan menang. Saya mengajak kepada seluruh rakyat untuk menuntut hak kita,\" ajak LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, masih banyak yang harus dibenahi di negeri ini. \"Sudah saatnya kita memiliki generasi dan pemimpin pelurus bangsa di tahun 2024,\" ucapnya. (ida, sws)
Gubernur Kaltim Ungkap Pengalaman Berkemah Bersama Jokowi
Jakarta, FNN. Usai melepas keberangkatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang bertolak ke Jakarta, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, mengungkapkan pengalaman berkesannya saat berkemah satu malam bersama presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. \"Tadi malam sampai jam 12 baru selesai ngobrolnya,\" ungkap Noor, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa. Kemudian, saat ditanya hal apa saja yang dibicarakan bersama Jokowi, dengan senyum khasnya dia menjawab ada banyak hal yang dibicarakan dan semuanya adalah hal-hal baik. \"Namanya ngobrol, ya macam-macam. Bagus, bagus. Semuanya bagus,\" ujarnya.Saat itu terdapat juga Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN, Erik Tohir, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dan Menteri LHK, Siti Nurbaya.Ditemani cuaca bersahabat, Noor berdiskusi santai bersama orang nomor satu di Indonesia di luar tenda yang beralas terpal dan karpet sederhana. \"Cuacanya cerah, bintang bertaburan. Bulannya, menjelang purnama,\" ujar dia, seraya tersenyum gembira.Jokowi beserta Ibu Negara, Iriana Jokowi, dan rombongan kembali ke Jakarta melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Sepinggan, Balikpapan, sekitar pukul 09.15 WITA Selasa, setelah menuntaskan kunjungan kerjanya selama tiga hari di Balikpapan dan lokasi IKN Nusantara.Sementara, sebagian gubernur sudah pulang kemarin sore setelah menyerahkan air dan tanah namun ada beberapa gubernur dan menteri yang baru pulang hari ini.Salah satunya Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, Hadimuljono, dan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono. (Sof/ANTARA)
Terkait Penundaan Pemilu, PBNU Serahkan kepada Pemerintah dan DPR
Jakarta, FNN. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR terkait wacana penundaan Pemilu 2024. \"Kita persilakan saja kepada yang berwenang untuk itu untuk membahas-nya silakan. PBNU akan menerima apa pun keputusan yang dibuat oleh para pemegang wewenang dalam hal ini pemerintah, DPR dan lain-lain,\" kata Gus Yahya usai menerima kunjungan Ketua DPR RI Puan Maharani di kantor PBNU, Jakarta, Selasa. PBNU, lanjut dia, hanya sebatas mendengar wacana tersebut dan kemungkinan bisa menjembatani di awal jika memang diperlukan. \"PBNU kan cuma mendengar dan mungkin menjembatani dialog kalau diperlukan. Tapi yang memutuskan kan bukan kami,\" ujarnya. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan jadwal Pemilu 2024 telah disepakati bersama, antara pemerintah, DPR dan KPU. \"Pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024,\" kata Puan. Puan tidak menjelaskan secara gamblang soal wacana penundaan Pemilu 2024. Namun, penentuan jadwal sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, sehingga akan dilaksanakan sesuai tanggal yang telah ditentukan. \"Terkait pemilu 2024 tadi saya menyampaikan bahwa posisi DPR sesuai dengan mekanisme yang sudah dilakukan,\" ucap Puan. Usulan penundaan Pemilu 2024 berasal Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dia berdalih masyarakat tak ingin pemulihan ekonomi pascapandemi terganggu jika pemungutan suara digelar pada Februari 2024. Setelah Cak Imin, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto juga ikut mendukung penundaan Pemilu. (Sof/ANTARA)
Presidensi Indonesia Diharapkan Menjaga G20 Tetap Berimbang
Jakarta, FNN. Pengamat politik internasional Universitas Paramadina Shiskha Prabawaningtyas berharap Presidensi Indonesia pada G20 tahun ini dapat menjaga forum ekonomi itu tetap berimbang di tengah berbagai tarikan kepentingan ekonomi dan politik negara-negara anggota.Oleh karena itu, Paramadina Shiskha Prabawaningtyas mengingatkan Indonesia harus menggunakan politik bebas aktifnya demi menjaga keberimbangan dalam forum itu, terutama saat acara puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada bulan Oktober—November 2022.Shiskha pada acara diskusi virtual yang diikuti di Jakarta, Selasa, menyampaikan ada kecenderungan negara-negara anggota menggunakan forum G20 untuk menekan Rusia, terutama terkait dengan invasi ke Ukraina.Kecenderungan itu, menurut Shiskha, telah terlihat pada pertemuan jalur Sherpa yang merupakan rangkaian KTT G20 selama Presidensi Indonesia pada tahun ini.Oleh karena itu, dia berharap Indonesia sebagai Ketua G20 mampu mengarahkan negara-negara anggota untuk fokus membahas isu lain yang juga mendesak, misalnya pemulihan ekonomi setelah terdampak pandemi COVID-19 dan antisipasi terhadap dampak perubahan iklim.Ia mengatakan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia melambat sehingga ada kebutuhan memikirkan tata ekonomi dan keuangan baru pascakrisis kesehatan itu.Isu lainnya yang juga perlu jadi sorotan saat KTT, menurut Shiskha, yaitu ancaman perubahan iklim yang turut memengaruhi berbagai sektor, termasuk di antaranya ekonomi.Demi menjaga acara temu puncak G20 di Bali itu tetap seimbang dan mengakomodasi kepentingan bersama, Shiskha mengingatkan Indonesia perlu memastikan negara-negara anggota menyepakati isu yang akan dibahas saat KTT pada Oktober—November 2022.\"Kami membayangkan ketika Juli (tahun ini) harus ada pendekatan baik secara bilateral dengan 20 negara anggota G20 untuk ada agenda yang disepakati sebelum persiapan di summit (KTT, Red.),\" terang Shiskha.Terkait dengan konflik antara Rusia dan Ukraina, Shiskha mengemukakan bahwa Indonesia sebagai ketua forum G20 tahun ini perlu mencermati dampak sanksi ekonomi beberapa negara terhadap Moskow yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian dunia.Pasalnya, Rusia merupakan salah satu produsen minyak dan gas bumi terbesar dunia.\"Sanksi memutus sebagian supply chain yang berpengaruh pada status quo (stabilitas perekonomian dunia, red.),\" kata Shiskha.Walaupun demikian, kata dia, sanksi ekonomi beberapa negara terhadap Rusia juga perlu dilihat sebagai peluang oleh Indonesia.“Dalam sebuah konteks pasar, mungkin ada peluang-peluang yang terbuka. Beberapa yang sudah muncul dalam narasi ketika akses terhadap minyak dan gas, termasuk palm oil CPO, apa itu dijadikan peluang oleh Indonesia untuk mengambil pasar yang ditinggalkan Rusia dan Ukraina, misalnya,\" terang Shiskha. (Sof/ANTARA)
Pertumbuhan Ekonomi Perlu Didukung Stabilitas Politik
Jakarta, FNN. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memandang pentingnya dukungan stabilitas politik terhadap kegiatan ekonomi, mengingat iklim bisnis sangat tergantung pada kondisi politik dan sosial suatu negara.\"Semakin tenang dan damai situasi sebuah negara, aktivitas ekonomi dan investasi semakin baik. Begitu sebaliknya. Kalau banyak gaduh, investor takut, akibatnya kegiatan ekonomi tak berkembang,\" kata LaNyalla dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Terlebih, pemulihan ekonomi merupakan salah satu agenda utama pascapandemi COVID-19. Oleh karena itu, LaNyalla terus menyerukan kepada elite politik, para tokoh nasional, dan pejabat pemerintah untuk selalu bekerja sama dalam menjaga iklim yang kondusif. \"Tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang memancing pro dan kontra,\" ucap dia.LaNyalla menyampaikan pernyataan tersebut ketika bertemu dengan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Bugis Indonesia (DPP HIPBI), Senin (14/3).Ketua Umum DPP HIPBI Ali Syarif mengaku menghormati kiprah LaNyalla dalam memajukan daerah-daerah. Sepanjang perjalanan yang ia amati, LaNyalla selalu fokus, cepat, dan tuntas dalam mengerjakan sesuatu hal.\"Banyak terobosan yang bermanfaat bagi kepentingan daerah. Termasuk bagi kami di dunia usaha,\" ujar Ali Syarif.Selain silaturahim, Ali dalam kesempatan itu juga meminta Ketua DPD RI untuk menjadi Dewan Penasihat. Menurut Ali, pengalaman LaNyalla di dunia politik dan bisnis akan sangat bermanfaat bagi HIPBI.Dalam pertemuan, LaNyalla didampingi Senator asal Lampung, Bustami Zainudin. Sementara dari HIPBI hadir Ketua Umum DPP HIPBI Ali Syarif, Wakil Ketua Mahmud, dan Pembina DPP HIPBI Kolonel Andi Sutomo. Mereka diantar oleh Staf Ketua Komite I DPD RI Muliansyah Abdurrahman. (Sof/ANTARA)
Ponpes Tebuireng Perkuat "Ukhuwah" Tangkal Radikalisme
Jakarta, FNN. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaksanakan silaturahmi ke Pondok Pesantren Tebuireng Jombang guna memperkuat ukhuwah (persaudaraan) dan bersinergi dengan para alim ulama untuk menangkal paham radikal terorisme yang mengatasnamakan agama Islam.\"Kami terus bersilaturahmi dan melakukan penguatan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang wasathiyah, yang tentu itulah model yang sangat baik untuk bangsa kita yang beragama; dan juga ponpes ini tidak lepas dari nama besar ulama besar kita KH Hasyim Asy’ari dan para dzurriyah-nya,\" kata Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.Hal tersebut dikatakan Boy Rafli Amar dalam rangkaian kegiatan silaturahmi BNPT bersama pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, Provinsi Jawa Timur, Senin (14/03).Boy juga menyampaikan kegiatan silaturahmi tersebut sebagai upaya menjaga warisan ajaran KH Hasyim Asy’ari untuk memodernisasi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, dengan mengedepankan semangat ukhuwah di antara anak bangsa serta mengutamakan prinsip hubhul wathan minal iman atau cinta Tanah Air sebagai bagian dari iman.\"Kami merujuk pada KH Hasyim Asy’ari dengan konsep ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan menanamkan prinsip hubhul wathan minal iman ke masyarakat. Serta bagaimana mencontoh perjuangan beliau termasuk dalam konteks resolusi jihad fii sabilillah,\" jelasnya.Mantan Kapolda Banten itu menambahkan silaturahmi BNPT ke Tebuireng tersebut dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia untuk menjaga paradigma nasional dan mewujudkan kehidupan damai.\"Kami sangat berharap dari silaturahmi ini keluarga besar Pesantren Tebuireng menjadi kekuatan bangsa Indonesia, karena hanya dengan itulah pada akhirnya kita tetap bisa menjaga paradigma nasional kita dan hidup berdampingan secara damai,\" kata mantan Wakalemdiklat Polri itu.Dalam kesempatan yang sama, Boy juga berpesan kepada para tokoh alim ulama dan penceramah untuk terus menjaga dan memperkuat semangat serta nilai persaudaraan dalam rangka memasuki bulan suci Ramadhan.\"Dan memasuki bulan suci Ramadhan, kami berharap untuk semakin memperkuat semangat persaudaraan. Tentunya dakwah yang disampaikan, disamping berkaitan dengan peningkatan nilai akhlak dan keimanan, juga mengedepankan semangat atau prinsip hubhul wathan minal iman,\" tukas mantan Kapolda Papua tersebut.Dalam kegiatan silaturahmi itu, pengasuh Ponpes Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfud mengapresiasi kunjungan Boy. Menurutnya, hal itu menjadi bentuk silaturahmi yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, sehingga akan menghasilkan sinergi baik ke depan.\"Jadi, Tebuireng ini berangkat untuk mendidik anak-anak dan para santri untuk menjadi orang-orang yang paham ilmu agama dan membagikan ke masyarakat, menjadikan Islam rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam). Ini sama seperti semangat BNPT, yaitu bagaimana membangun ukhuwah,\" kata Kiai yang akrab disapa Gus Ikin tersebut.Gus Kikin mengungkapkan hal itu yang sebetulnya dapat mencegah permusuhan, karena penekanan pada keilmuan tersebut nantinya mampu menumbuhkan persatuan dan tepat dalam mengamalkan ajaran agama.\"Sebagaimana pesan Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari; satu, mengenai ukhuwah; kedua yaitu keilmuan sebagaimana beliau dari keilmuan tersebut beliau mampu mengumpulkan berbagai macam kalangan, golongan yang berbeda paham menjadi satu kesatuan,\" ujarnya.Usai melakukan kunjungan ke Ponpes Tebuireng, rombongan Kepala BNPT melanjutkan ziarah ke makam KH Hasyim Ash\'ari, yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, KH Wachid Hasyim, Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid, KH Solahuddin Wahid, dan makam keluarga besar KH Hasyim Ashari lainnya di satu lokasi kompleks Pondok Pesantren Tebuireng.Turut hadir dalam kegiatan tersebut ialah Deputi II Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol. Ibnu Suhendra, Direktur Penindakan Brigjen Pol. Muhmmad Rosidi, Direktur Bilateral Brigjen Pol. Kris Erlangga, dan Kasubdit Kontra Propaganda Kolonel Pas Sujatmiko. (Ida/ANTARA)
Penting, Edukasi Soal Pariwisata untuk Masyarakat Labuan Bajo
Jakarta, FNN. Wakil Presiden Ma\'ruf Amin berharap masyarakat Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat edukasi lebih baik lagi soal pariwisata dan kesadaran menjaga lingkungan di kawasan wisata.\"Saya kira berbagai hal yang masih (perlu diperbaiki) seperti pengolahan sampahnya, penyediaan airnya, sanitasinya, terutama di lingkungan penduduk. Ini harus ada penataan juga edukasi masyarakat supaya mereka beradaptasi dengan situasi di sini,\" kata Wapres di Labuan Bajo, Selasa.Edukasi kepada masyarakat di Labuan Bajo tersebut perlu ditingkatkan supaya kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) tersebut menarik minat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.\"Saya kira masyarakatnya bagus, cuma memang perlu diedukasi agar kelihatan tidak kumuh, supaya terlihat bersih, rapi. Perlu ditingkatkan edukasinya, sehingga misalkan bisa terlihat lebih rapi, ketika berada di luar bisa dilihat pemandangannya cukup bagus,\" tambahnya.Di sela-sela kunjungan kerjanya ke NTT, Ma\'ruf Amin menyempatkan diri berolahraga pagi dengan berjalan kaki di sepanjang kawasan DPSP Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa.Dengan ditemani istri, Wury Estu Handayani, Ma\'ruf memulai jalan pagi dari hotel tempat dia menginap menuju Dermaga Labuan Bajo. Wapres dan rombongan terbatas berjalan kaki dari Dermaga Labuan Bajo ke lokasi plaza, Kampung Air, dan sepanjang DPSP Labuan Bajo.Ma\'ruf Amin juga menyempatkan diri menyapa dan berfoto bersama masyarakat sekitar di Labuan Bajo. Dia mengaku menyukai pemandangan sepanjang perjalanan karena dapat melihat pulau-pulau kecil dari pantai Labuan Bajo.\"Saya kira (menarik) pemandangannya, pulau-pulau yang mengelilingi, pulau pulau-kecil itu. Alamnya memang gunung batu dengan tumbuh-tumbuhan yang hijau kemudian diberi fasilitas jalan, menjadi menarik, saya katakan perpaduan alam dan infrastruktur menjadi menarik,\" ujar Ma\'ruf Amin.DPSP Labuan Bajo diresmikan Presiden Jokowi pada 15 Oktober 2021, bersamaan dengan peresmian penataan Kawasan Puncak Waringin, Kawasan Batu Cermin, dan delapan ruas jalan di Labuan Bajo.Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Puncak Waringin dimulai Agustus 2019 dan selesai Maret 2021, dengan luas kawasan mencakup 0,39 hektare dan menghabiskan biaya Rp28,86 miliar. Penekanan penataan Puncak Waringin bertemakan seni publik (public artworks) yang mengisahkan sejarah dan budaya Labuan Bajo. (Ida/ANTARA)
Heran, Fenomena "Crazy Rich"
Jakarta, FNN. Anggota DPR Dedi Mulyadi mengaku heran pada fenomena crazy rich atau orang yang mendapat kekayaan secara instan dengan hasil memuja di dunia maya.\"Di Indonesia itu banyak yang aneh. Sekarang banyak orang memuja, ditangkap polisi. Mereka itu anak-anak muda yang tiba-tiba kaya karena memuja. Memuja pada dunia maya, dunia digital, digunakan untuk kepentingan pribadi. Crazy rich banyak yang memuja di dunia maya, tumbalnya ya orang yang berharap kaya,\" kata Dedi ketika dihubungi dari Purwakarta, Selasa.Kini ada dua orang yang mengaku crazy rich sedang menjalani proses hukum karena diduga melakukan penipuan sehingga menimbun kekayaan untuk kepentingan sendiri. Kedua orang tersebut ialah Indra Kenz, yang mengaku Crazy Rich Medan, dan Doni Salmanan mengaku sebagai Crazy Rich Bandung.Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri karena kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dengan nilai kerugian korban mencapai ratusan miliar rupiah.Dedi menilai mereka bergelut dalam sebuah permainan aplikasi digital yang berujung pada penipuan hingga merugikan masyarakat. Tidak ada orang yang bisa menang dalam permainan tersebut, tambahnya.\"Jadi, kalau zaman dulu orang memuja ke gunung nanti ada yang dikorbankan, nanti yang menumbalkannya jadi kaya. Sekarang itu sama, memuja pada dunia maya, yang dikorbankan para follower, warganet,\" kata mantan Bupati Purwakarta itu.Oleh karena itu, dia mengingatkan masyarakat untuk tidak mengutamakan dunia maya atau dunia digital. Segala sesuatu memerlukan proses dan tidak ada yang instan, tukasnya.\"Tidak ada yang ujug-ujug (tiba-tiba), kalau yang ujug-ujug itu memuja namanya,\" kata dia.Dia juga mengajak masyarakat untuk tidak lagi percaya atau tergiur dengan rayuan para afiliator, seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan, yang malah akan merugikan.Ia berharap masyarakat mewujudkan harapan mereka di dunia nyata dengan bekerja sesuai kemampuan yang dimiliki.\"Ini jadi pembelajaran penting. Mudah-mudahan polisi bisa terus mengusut berbagai pihak yang menjadikan dunia digital sebagai lahan bisnis dengan melakukan penipuan, pemerasan terhadap orang lain,\" ujarnya. (ida/ANTARA)
DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV
Jakarta, FNN - DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022, dengan agenda tunggal yaitu pidato Ketua DPR RI Puan Maharani, pada Selasa pagi.Dalam surat undangan rapat disebutkan bahwa Rapat Paripurna tersebut telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI antara Pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi pada Selasa (14/2).Rapat Paripurna tersebut menerapkan protokol kesehatan secara ketat yaitu dengan pembatasan kehadiran anggota sehingga rapat dilaksanakan secara fisik dan virtual.Untuk kehadiran fisik dibatasi hanya 30 persen sesuai dengan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR pada tanggal 3 Februari 2022.Rapat Paripurna direncanakan digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, pada Selasa pukul 10.30 WIB. (sws, ANTARA)
Inmendagri Terbaru Sebut Wilayah PPKM Level 3 Menurun Signifikan
Jakarta, FNN - Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Safrizal menyampaikan jumlah wilayah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 menurun signifikan dalam Instruksi Mendagri terbaru yang mulai berlaku Selasa 15 Maret 2022. \"Terjadi penurunan jumlah daerah yang berada di level 3 yang semula berjumlah 84 daerah menjadi 66 daerah (untuk Jawa-Bali),\" kata Safrizal lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa. Kemudian wilayah dengan level 2 jadi bertambah yang semula 37 daerah menjadi 55 daerah. Sedangkan untuk daerah level 4 belum mengalami perubahan dari Inmendagri Nomor 15 Tahun 2022, yaitu tetap 7 daerah. \"Begitu juga halnya dengan level 1 hingga saat ini belum ada daerah di wilayah Jawa dan Bali yang masuk ke level 1,\" kata dia. Menteri Dalam Negeri kembali mengevaluasi PPKM di seluruh Indonesia. Dari evaluasi, kata dia menunjukkan penanggulangan COVID-19 di Indonesia memperlihatkan tren yang terus membaik dengan adanya penurunan jumlah kasus harian, serta mulai menggeliatnya roda perekonomian di berbagai wilayah melalui kebijakan relaksasi yang diterapkan oleh pemerintah. \"Perpanjangan PPKM tertuang dalam Inmendagri Nomor 16 Tahun 2022 untuk wilayah Jawa-Bali akan berlaku efektif mulai 15-21 Maret 2022,\" kata dia. Sedangkan untuk wilayah di luar Jawa dan Bali, perpanjangan PPKM diatur dalam Inmendagri Nomor 17 Tahun 2022 yang akan berlaku efektif 15-28 Maret 2022. “Di luar Jawa dan Bali saat ini juga menunjukkan kondisi yang lebih baik dimana sudah banyak daerah kabupaten/kota yang turun dari level 3 menjadi Level 2,\" kata Safrizal. Lebih lanjut, dia menjelaskan jumlah daerah yang berada di level 3 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 320 daerah menjadi 200 daerah. Hal tersebut diikuti dengan naiknya jumlah daerah yang berada di level 2 dari 63 daerah menjadi 168 daerah, dan level 1 dari yang sebelumnya 3 daerah menjadi 18 daerah. (sws, ANTARA)
POPULER
