POLITIK
"E-voting" Pemilu Sangat Memungkinkan
Jakarta, FNN. Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha mengatakan pemungutan suara secara elektronik (e-voting) pada Pemilu Serentak 2024 sangat memungkinkan terjadi, apalagi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sudah memanfaatkan data kependudukan secara digital.\"Namun, memang praktik e-voting ini memerlukan proses, misalnya pada tahap awal pelaksanaannya hanya di kota besar yang infrastrukturnya sudah mapan,\" kata Pratama Persadha kepada ANTARA, Kamis malam, ketika merespons keinginan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menggelar pemilihan umum (pemilu) secara elektronik.Dengan demikian, kata Pratama, akan berbahaya dan berisiko besar bila penerapan e-voting langsung secara nasional pada Pemilu Serentak 2024. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus secara bertahap terlebih dahulu.Selain itu, lanjut dia, perlu memikirkan teknis e-voting mau model seperti apa, apakah langsung dari smartphone atau harus lewat tempat pemungutan suara (TPS) khusus.Di Amerika Serikat, misalnya, masih menyediakan tempat khusus untuk e-voting. Sementara itu, di Estonia, pemilu elektronik di negara tersebut terdiri atas voting lewat mesin elektronik khusus, yang disiapkan oleh pemerintah setempat, dan voting secara remote lewat internet dengan personal computer (PC) serta smarphone.Pada masa pandemi ini, kata Pratama, kebutuhan e-voting telah bergeser ke voting secara remote lewat internet, bisa dengan PC maupun smartphone pemilih. Hal itu lebih rumit dan membutuhkan pengamanan sistem yang lebih advance, tambahnya.\"Kapan e-voting bisa dilaksanakan di Indonesia?\" Pratama menjawab, \"Semua itu tergantung pada bangsa ini mau menyiapkan model e-voting seperti apa dan sejauh mana kota yang akan melakukan uji coba siap secara infrastruktur.\"Akan tetapi, menurut dia, pada prinsipnya bisa, hanya secara regulasi di DPR akan memakan waktu lama meski terkait dengan teknis teknologinya sebenarnya tidak menghabiskan banyak waktu.Pratama lantas menyebut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memiliki teknologi e-voting. Bahkan, pada tahun 2019 sudah diimplementasikan di 981 pemilihan kepala desa (pilkades) di Tanah Air.Namun, kata dia, sistem yang dikembangkan BPPT adalah e-voting di lokasi TPS, yang secara fungsi menghilangkan surat suara dan mempercepat hitungan karena tidak ada hitung manual. Model itu nantinya bisa dilengkapi dengan teknologi voting via internet.Menurut Pratama, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk e-voting, antara lain, regulasi terkait dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).\"Jangan sampai nanti ini menjadi celah digugat dan hasil e-voting malah dibatalkan. Jadi, dari sisi UU harus clear lebih dahulu,\" kata Pratama yang juga Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC itu. (Sof/ANTARA)
Masyarakat Jangan Gentar Lawan Mafia Minyak Goreng
Jakarta, FNN. Ketua DPP Persaudaraan Aktivis dan Warga Nusantara (Pandawa Nusantara) Hendi Saryanto mengatakan masyarakat jangan gentar menghadapi mafia minyak goreng di Indonesia.\"Untuk mengatasi mafia itu, kita harus bangun kemandirian dan produktivitas masyarakat. Sebelum kelapa sawit datang, nenek moyang kita sudah membuat minyak kelapa,\" kata Hendi dalam diskusi yang digelar Jakarta Journalist Center (JJC) secara daring di Jakarta, Kamis.Diskusi itu bertajuk Kupas Tuntas Amannya Minyak Goreng untuk Rakyat. Diskusi ini mengangkat fenomena minyak goreng curah di pasaran masih langka usai Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET). Diduga ada mafia yang bermain, sehingga keberadaan minyak goreng di pasaran semakin langka.\"Minyak goreng bukan bahan pangan, langkanya minyak goreng ini bukan suatu kesulitan, tapi tantangan yang dapat dijadikan peluang,\" katanya.Minyak kelapa, ujar Hendi, menurut penelitian juga lebih sehat dibandingkan minyak sawit. Dengan memanfaatkan kelapa sebagai bahan baku minyak goreng, secara tidak langsung juga berdampak pada kemakmuran petani.\"Kenapa kelapa, karena stok kelapa di seluruh tumpah darah Indonesia ini melimpah. Kita bikin petani kelapa untung, karena selama ini harga kelapa terlalu rendah,\" ujarnya lagi.Hendi meminta keterlibatan milenial juga dapat berperan penting dalam melawan mafia minyak goreng. Karena milenial memiliki cara yang kreatif dalam menghadapi setiap masalah.\"Salah satu cara mengejek mafia minyak goreng, kita suruh milenial videokan saja dengan angle yang menarik. Di video, mereka dapat mengatakan \'Nih emak gue bisa bikin minyak goreng sendiri\', semacam itu,\" katanya pula.Pada sisi lain, Dosen Fakultas Teknik Uhamka ini juga menyebutkan, Kementerian Perdagangan harus berbenah dalam menghadapi persoalan minyak goreng ini. Jangan sampai kebutuhan di dalam negeri belum terpenuhi, tapi justru mengekspor minyak goreng ke luar negeri. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Harus Kuatkan Komitmen Atasi Pelanggaran HAM Berat, Desak ELSAM
Jakarta, FNN. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mendesak Pemerintah untuk memperkuat komitmen dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.“Tepat di Hari Internasional atas Kebenaran dan Martabat Korban ini, Indonesia perlu memperkuat kembali komitmen politiknya untuk benar-benar serius menuntaskan keseluruhan agenda transisional,” kata Wahyudi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Ia memandang pengungkapan kebenaran sebagai hal yang sangat esensial untuk memenuhi hak-hak korban lainnya, seperti hak untuk tahu, hak keadilan, hak atas pemulihan, jaminan kepuasan, dan ketidakberulangan.“Pengungkapan kebenaran telah dimandatkan TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional,” ujar dia.TAP MPR ini memberi mandat untuk membentuk Komisi Pengungkapan Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Ketetapan ini meletakkan pengungkapan kebenaran sebagai salah satu agenda reformasi.Setelah agenda yang coba dibangun melalui UU KKR dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006, agenda-agenda hukum dan kebijakan lain yang mengarah pada pengungkapan kebenaran dewasa ini belum nampak serius, kata Wahyudi.“MK sebenarnya telah memberikan sejumlah alternatif, selain membentuk kembali UU KKR, disarankan pula pembentukan kebijakan politik di tingkat kepresidenan tentang pengungkapan kebenaran,” katanya pula.Menimbang situasi tersebut, Wahyudi mendorong Pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat.“Pemerintah dapat memulai langkah tersebut dengan menginisiasi pembentukan tim kepresidenan yang diberikan mandat dan wewenang untuk melakukan proses pengungkapan kebenaran,” kata dia.Lebih lanjut, pengungkapan kebenaran ini kemudian menjadi pijakan untuk pengakuan nasional dan permintaan maaf kepada korban dan keluarganya, termasuk untuk ditindaklanjuti dengan pemenuhan hak atas pemulihan.“Presiden Jokowi juga harus memastikan Jaksa Agung segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM atas kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat,” kata dia lagi.Kemudian, Wahyudi juga meminta kepada Pemerintah untuk segera menyiapkan langkah-langkah pemulihan yang menyeluruh, baik secara material maupun immaterial, ekonomi, fisik, maupun psikis bagi korban dan keluarganya. “Mengacu pada proses pengungkapan kebenaran dan mekanisme penyelesaian lainnya yang dilakukan,” ujar Wahyudi pula. (Sof/ANTARA)
Tak Kuasa Tangkap Mafia Minyak Goreng, Jokowi Malah Temui Petani Sawit
Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti aksi Presiden Jokowi yang menemui petani sawit di tengah isu gejolak harga minyak goreng usai stok kembali melimpah di pasaran. Rocky Presiden Jokowi memilih menemui petani sawit karena tak mampu menghadapi kekuatan mafia minyak goreng. “Poin kita adalah kekacauan koordinasi dan ketidakmampuan konseptual dari presiden, membuat seluruh reaksi istana seperti itu. Jadi, hal yang tidak pada tempatnya, seolah-olah presiden mau kasih sinyal peduli pada petani sawit. Masalahnya bukan di situ, masalahnya ada pada pemain-pemain besar,” katanya kepada wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Kamis, 24 Maret 2022. Ada lagi kata Rocky, polisi bilang tidak ada mafia penimbunan, tetapi menterinya sendiri mengatakan tak mampu hadapi mafia. “Kacau sekali. Kekacauan ini diintai oleh oligarki peluang-peluang untuk membantarkan segala macam dukungan. Dan ini menakutkan presiden. Jadi kalau dukungan oligarki dicabut dalan 2 hari ini, kekuasaan langsung runtuh, karena semua rahasia bisa dibuka. Perseteruan politik sebentar lagi akan terjadi,” katanya. Rocky Gerung mengatakan, Mendag Lutfi tampak telah menyerah dalam menghadapi mafia minyak goreng sehingga akhirnya \'lempar handuk\' atas persoalan tersebut kepada Presiden Jokowi. \"Bayangkan misalnya, Saudara Menteri dia sebetulnya udah lempar handuk dan minta Jokowi sebagai bosnya itu atasi persoalan, kalau nggak dia dipermalukan terus,\" kata Rocky. Rocky Gerung juga menungkapkan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tak mampu mengundurkan diri dari jabatannya karena telah menjadi \'proxy\' dari para mafia minyak goreng di Indonesia. \"Kalau dia minta mundur, dia mesti ditekan lagi supaya \'Jangan mundur, karena Anda adalah proxy kami di kabinet\', kira-kira begitu jalan pikiran pemain-pemain utama sawit ini kan?,\" ujarnya. Mantan pengajar filsafat Universitas Indonesia (UI) itu juga mengatakan, Mendag Lutfi saat ini sedang masuk dalam jebakan mafia minyak goreng, sehingga apapun keputusannya akan menjadi masalah tersendiri. \"Jadi sebetulnya, saudara Lutfi itu akhirnya masuk dalam jebakan oligarki tuh. Kalau dia mundur itu berarti akan banyak komplikasi, dan kalau dia tetap bertahan juga dia akan ditekan oleh publik,\" katanya. Di sisi lain, Rocky Gerung menilai Presiden Jokowi seolah tidak peduli dengan kondisi Mendag Lutfi yang terkena perangkap oligarki, dalam hal ini mafia minyak goreng. Filsuf asal Manado itu berpendapat, seharusnya Presiden Jokowi meminta Mendag Lutfi mundur atau mempersilahkannya mengundurkan diri. \"Sementara Pak Jokowi nggak peduli soal itu tuh. Kan sebetulnya kalau ada kewarasan dalam politik Istana, ya panggil aja Saudara Lutfi itu supaya minta dia mundur atau dia mundur sendiri,\" ujar dia. Meski demikian, dia juga menilai bahwa jika Mendag Lutfi mengundurkan diri, seolah-olah kesalahan hanya ada di pihak yang bersangkutan, walaupun dia menilai bahwa Mendag Lutfi nantinya akan membongkar kesalahan Presiden Jokowi jika mengundurkan diri. \"Mungkin dia merasa kalau dia mundur sendiri, seolah-olah dia yang bersalah kan? Padahal sebetulnya, dia mau kasih sinyal bahwa Pak Jokowi lebih paham masalah ini, dia serahkan problemnya pada presidennya untuk selesaiin mafia ini,\" ucapnya. Mengenai pernyataan Presiden Jokowi yang menganggap mafia minyak goreng sulit dikendalikan, Rocky Gerung menegaskan bahwa banyak dokumen yang membuktikan bahwa Jokowi itu diasuh oleh oligarki berdasarkan persepsi publik. \"Tetapi kemudian presiden menganggap mafia itu susah (dikendalikan), karena banyak dokumen yang bisa menunjukkan bahwa Jokowi diasuh oleh mafia ini, kira-kira begitu jalan pikiran publik, bukan kita menuduh,\" kata dia. Terakhir, Rocky Gerung juga berpendapat bahwa Presiden Jokowi menemui petani sawit hanya sebagai bentuk \'pencitraan\' bahwa seolah-olah mampu menguasai isu minyak goreng yang meresahkan publik dalam beberapa waktu terakhir. “Ini seperti kata Cicero, otempora omores juga yakni, kedaaan jadi memburuk semua,” paparnya. Atas dasar tersebut, dia menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi sudah tak lagi mampu menghadapi mafia minyak goreng karena mereka adalah penguasa pemerintahan yang sesungguhnya. \"Kenapa Pak Jokowi tidak mampu untuk menghadapi mafia? Ya satu-satunya keterangan, mafia itu justru di atas Jokowi yang disebut dengan teori oligarki. Supaya terkesan bahwa Pak Jokowi menguasai masalah, dia pergi menemui petani sawit,\" tuturnya. (ida, sws)
Mahasiswa Temui Presiden Jokowi di Istana, Rocky Gerung: Mahasiswa Sekarang bukan Leader tapi Dealer
Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pertemuan sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa eksternal yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/3). “Seluruh pemberitaan yang terjadi hari-hari ini merupakan akumulasi pembusukan. Kalau kita bayangkan abad pertama di Romawi, ada seorang lawyer dan negarawan, waktu itu dia mengamati keadaan Roma yang makin memburuk melihat kebejatan kemanusiaan dan kedunguan anak muda semacam itu, dia bilang begini dengan satu kalimat yang sering kita kutip o tempora o mores artinya “waktu mengalir dan kelakuan memburuk,” katanya dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Kamis, 24 Maret 2022. Apa yang terjadi di Roma 2000 tahun yang lalu, sekaramg terjadi pada negara kita. “Hari ini kita mengalami itu, karena tidak ada moralitas dan tidak ada patokan politik. Jadi kalau ada anak muda bertemu presiden dan memuji muji presiden, itu namanya o tempora o mores,” katanya. Sementara di sisi lain, anak mudah seperti Haris dan fatia sedang bekelahi dengan kekuasaan. “Ini terlihat yang disebut dengan Cipayung Plus, plusnya apa? Kalau integritas jelas tidak ada plus, karena tidak ada tradisi mahasiswa berkunjung kepada kekuasaan, lalu pulang dengan muka ceria. Mungkin lagi pesta-pesta mereka,” paparnya. Rocky layak curiga terhadap mahasiswa yang berkunjung pada presiden saat kodisi genting. “Mahasiswa itu seharusnya ambil jarak dengan kekuasaan, kalau tidak, orang akan curiga. Plusnya pasti plus sesuatu. Bisa proyek, bisa apa saja. Pembususkan politik tidak bisa dicegah. Jadi yang tadinya kita harapkan jadi leader malah jadi dealer. Jadi Cipayung Plus itu betul-betul dealer, ya nyalo sebetulnya. Mahasiswa seharusnya melihat kekuasaan dengan kacamata etis dan kritis,” tegasnya. Menurut Rocky, kunjungan sekelompok mahasiswa ke istana, tampaknya memang diinginkan oleh para mahasiswa itu. “Seluruh poin sesungguhnhya mereka memang ingin ketemu pejabat. Mahasiswa pakai jaket supaya terlihat sparta, bukan mental mengensur-endus. Itu bukan tradisi mahasiswa,” tegasnya. Diakui Rocky, dalam teori ilmu politik, memah ada kelompok semacam ini. “Kekonyolan itu memang ada. Bisa jadi besok akan ada berita ternyata kelopmok Cipayung Plus akan berkemah juga d IKN. Lalu ada pernyataan pers. Aka ada sejumlah liter air dan tanah yang akan dibawa sebagai simbul,” paparnya. Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Raihan Ariatama menyampaikan, ada 12 organisasi kemahasiswaan yang menjadi anggota Kelompok Cipayung Plus, dan hadir menemui Jokowi. \"Kami kelompok Cipayung Plus terdiri dari 12 organisasi, saya dari HMI, PMII, GMKI, PMKRI, GMNI, Hikmahbudhi, KMHDI, Hima Persis, PII, IMM, LMND, dan KAMMI. Hari ini kami melakukan audiensi dengan Pak Presiden (Jokowi),\" ujar Raihan dalam keterangan pers usai audiensi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/3). Hal pertama yang disampaikan Raihan dkk adalah terkait program Cipayung Plus yang diberi nama Rumah Kebangsaan. Raihan menerangkan, program ini merupakan suatu program andalannya di periodesasi kali ini untuk tetap menjaga, merawat, persatuan dan kesatuan Indonesia. \"Karena Indonesia sangat beragam, berbagai macam latar belakang agama, ideologi, suku bangsa akan tetap kita rajut dalam satu kesatuan. Dan rumah kebangsaan merupakan satu bentuk upaya kami untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas anak-anak muda terutama di bidang ekonomi kreatif maupun hilirisasi,\" kata Raihan. \"Dan harapannya muncul bibit-bibit, tunas-tunas muda nanti ke depan yang siap menopang pembangunan perjalanan bangsa kita ke depannya,\" sambungnya. Hal kedua yang dibicarakan Kelompok Cipayung Plus bersama Jokowi, disebutkan Raihan adalah dukungan pihaknya terhadap pembangunan ibukota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. \"Tadi telah kami sampaikan, dan kelompok Cipayung Plus berkomitmen untuk membersamai program ini agar pemindahan ibukota baru bisa berjalan baik dan tidak membuat malu, dan bisa menjadi prestasi, legacy presiden hari ini di mata dunia,\" tuturnya.Hal lainnya yang disampaikan Kelompok Cipayung Plus kepada Jokowi yakni terkait stabilitas harga bahan pokok hari ini, yang menjadi kegelisahan masyarakat. \"Alhamdulillah presiden menyambut baik. Dan kami berkomitmen untuk tetap memberikan kontribusi, sumbangsih pemikiran agar stabilitas harga bahan pokok tetap berjalan sebagaimana mestinya ke depan,\" harapnya. Lebih lanjut, Raihan mengaku sangat bangga dan terhormat bisa bertemu langsung dengan Jokowi, karena biasanya dia melihat pemimpin pemerintahan ini dari jauh seperti melalui media televisi atau media sosial. Tercatat, mereka yang hadir di istana adalah para ketua ketua umum dari 12 organisasi mahasiswa tersebut. (ida, sws)
Pemilu 2024, Bawaslu Minta Jajarannya Siapkan Diri
Jakarta, FNN. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan meminta jajarannya harus mempersiapkan diri menghadapi tahapan Pemilu 2024 yang berkemungkinan dimulai pada Juni 2022 ini.\"Jika tidak ada perubahan dan pemerintah dengan DPR sudah sepakat pemilu dilaksanakan pada 24 Februari 2024 maka tahapan diperkirakan dimulai pada 15 Juni 2022 ini,\" katanya di Simpang Empat, Kamis.Menurut dia, Bawaslu di kabupaten/kota seluruh Indonesia harus meningkatkan koordinasi bersinergi dengan pemerintah setempat dalam rangka mempersiapkan tahapan pemilu ini.Selain mempersiapkan Sumber Daya Manusia dari Aparatur Sipil Negara (ASN), juga sarana prasarana harus dikoordinasikan sehingga tahapan Pemilu akan berjalan dengan baik nantinya. \"Termasuk masalah anggaran pilkada nantinya harus lebih dikoordinasikan mulai saat ini,\" katanya.Ia menilai persiapan SDM Bawaslu perlu ditingkatkan dan konsolidasi internal harus segera dilakukan karena tahapan yang akan dijalankan nanti tidak hanya komisioner saja tetapi harus didukung oleh tenaga sekretariat yang kuat.\"SDM tenaga yang ada harus disiapkan sebelum tahapan dimulai karena ketika tahapan sudah jalan maka persoalan akan muncul,\" sebutnya.Selain persiapan SDM, kelengkapan sarana prasarana juga harus diperhatikan. Untuk itu, katanya Bawaslu di kabupaten/kota harus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah setempat mengenai sarana prasarana pendukung itu.Khusus untuk Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman yang daerahnya terdampak bencana gempa tidak ada masalah dan sudah siap menjalankan tahapan yang ada.\"Saya datang ke Pasaman Barat selain memberikan bantuan terhadap korban gempa juga memberikan semangat dan melihat persiapan menghadapi Pemilu. Mereka sudah siap namun ada beberapa hal yang harus dilengkapi,\" sebutnya. (Ida/ANTARA)
Draf Resolusi Ramah Gender Dipastikan di Forum Parlemen Perempuan IPU
Jakarta, FNN. Forum parlemen perempuan di Inter-Parliamentary Union (IPU), Forum of Women Parliamentarians, memastikan dua draf resolusi dan satu draf resolusi darurat (emergency item) yang akan disepakati pada Sidang Majelis Ke-144, Kamis, ramah gender. Anggota DPR RI Irine Yusiana Roba Putri yang merupakan pimpinan Forum of Women Parliamentarians IPU tahun ini melaporkan kepada para delegasi bahwa usulan kelompok itu telah masuk ke dalam draf resolusi yang diadopsi oleh Komite Perdamaian dan Keamanan Internasional dan Komite Pembangunan Berkelanjutan, Keuangan, dan Perdagangan.\"Saya berharap (usulan kami) diadopsi oleh Sidang Majelis,\" kata Irine saat menyampaikan laporannya memimpin sesi ke-33 Forum Parlemen Perempuan IPU di BICC, Nusa Dua, Bali, Kamis.Sidang Majelis Ke-144 IPU yang digelar pada tanggal 20–24 Maret 2022 membahas dua draf resolusi, yang pertama tentang penyelesaian konflik dan upaya memelihara perdamaian abadi, dan kedua mengenai pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pendidikan pada masa pandemi.Dalam pembahasannya, yang berlangsung di komite-komite pengarah, Forum of Women Parliamentarians berupaya mengarahkan para delegasi agar mendengar suara perempuan serta memperhatikan kebutuhan mereka dan kelompok rentan lainnya.\"Kasus kekerasan karena gender dan kekerasan seksual terus meningkat pada situasi konflik, penggusuran, dan pengungsian. Kami sepakat suara korban kekerasan harus didengar dan hak-hak mereka harus dipenuhi,\" terang Irine.Ia menambahkan bahwa Forum of Women Parliamentarians juga sepakat bahwa ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses internet.\"Kami meminta kebijakan dan sumber daya yang dibuat oleh parlemen dapat mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor pendidikan, serta untuk memberdayakan perempuan dan anak-anak perempuan,\" tegas Irine.Forum of Women Parliamentarians juga mengusulkan perempuan harus dilibatkan secara berimbang dalam resolusi konflik Rusia dan Ukraina yang nantinya disepakati Sidang Majelis Ke-144 IPU, Kamis.Dalam draf resolusi yang disusun oleh komite khusus itu, ada satu usulan Indonesia yang diterima oleh para delegasi, yaitu pembentukan satuan tugas (task force).Terkait dengan itu, Irine menegaskan bahwa Forum of Women Parliamentarians mendesak satuan tugas itu harus terdiri atas 50 persen perempuan.\"Tidak ada resolusi konflik (yang berhasil) dan tidak ada perdamaian abadi tanpa keterlibatan perempuan di garis depan,\" kata Irine.Pada kesempatan yang berbeda, Irine menerangkan berbagai usulan Forum of Women Parliamentarians sejalan dengan misi Ketua DPR RI Puan Maharani yang pada tahun ini bertugas sebagai pimpinan sidang majelis.\"(Usulan) itu sejalan dengan semangat yang disampaikan Ketua DPR RI yaitu bagaimana kita mampu membangun culture of peace (budaya damai) dan menempatkan perempuan sebagai agent of peace (agen perdamaian),\" kata Irine usai memimpin sidang terakhir Forum of Women Parliamentarians, Kamis. (Ida/ANTARA)
Memprihatinkan Fenomena Pamer Kekayaan di Media Sosial
Jakarta, FNN. Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menyampaikan keprihatinannya atas fenomena pamer kekayaan atau flexing di media sosial.Moeldoko menyampaikan keprihatinan ini saat menjadi pembicara kunci pada Dies Natalis Ke-53 Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta Kamis.\"Jangan menjadi generasi instan, suka pamer kekayaan, apalagi yang diperoleh dengan cara menipu dan memperdaya orang lain. Bangsa ini dibangun bukan dengan mental seperti itu,\" tegas Moeldoko.Menurut dia, analogi teknologi terkini dengan perkembangan sosialisasi generasi anak muda memiliki kaitan yang sangat erat sebab gawai yang serba mempermudah hidup, membuat banyak orang di generasi kekinian ingin hidup serbainstan.\"Era sekarang membuat seseorang jadi tidak sabar ingin serba instan dan mudah. Bahkan, muncul pola pikir yang tidak realistis. Bagaimana mendapatkan kesuksesan atau kekayaan tanpa berlama-lama atau kesulitan. Saya sangat prihatin dengan kondisi ini,\" ucapnya.Dalam sambutannya, Panglima TNI 2013—2015 itu menyampaikan apresiasi atas capaian dan prestasi ITN Malang yang telah melakukan berbagai inovasi, terutama di bidang teknologi dan energi terbarukan. Misalnya, adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang menjadikan ITN sebagai satu-satunya kampus yang memiliki PLTS.\"Bapak Presiden sangat concern terhadap transformasi energi terbarukan. Saat ini kita sedang pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang dicita-citakan akan menjadi showcase berbagai transformasi, termasuk soal energi. Apa yang dilakukan ITN sejalan dengan cita-cita pemerintah,\" kata Moeldoko.Selain menjadi pembicara kunci, Moeldoko juga didaulat untuk resmikan PLTS dan pembangunan tiga rumah ibadah di dalam kampus, yakni masjid, gereja, dan pura.Selain itu, Moeldoko juga melakukan penandatangan nota kesepahaman antara Kantor Staf Presiden dan ITN Malang terkait dengan pengembangan riset informasi dan teknologi. (Ida/ANTARA)
Perlawanan Seniman Bandung
Tak Kuasa Tangkap Mafia Minyak Goreng, Jokowi Malah Temui Petani Sawit Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti aksi Presiden Jokowi yang menemui petani sawit di tengah isu gejolak harga minyak goreng usai stok kembali melimpah di pasaran. Rocky Presiden Jokowi memilih menemui petani sawit karena tak mampu menghadapi kekuatan mafia minyak goreng. “Poin kita adalah kekacauan koordinasi dan ketidakmampuan konseptual dari presiden, membuat seluruh reaksi istana itu. Jadi, hal yang tidak pada tempatnya, seolah-olah presiden mau kasih sinyal peduli pada petani sawit. Masalahnya bukan di situ, masalahnya ada pada pemain-pemain besar,” katanya kepada wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Kamis, 24 Maret 2022. Ada lagi kata Rocky, polisi bilang tidak ada mafia penimbunan, tetapi menterinya sendiri mengatakan tak mampu hadapi mafia. “Kacau sekali. Kekacauan ini diintai oleh oligarki peluang-peluang untuk membantarkan segala macam dukungan. Dan ini menakutkan presiden. Jadi kalau dukungan oligarki dicabut dalan 2 hari ini, kekuasaan langsung runtuh, karena semua rahasia bisa dibuka. Perseteruan politik sebentar lagi akan terjadi,” katanya. Rocky Gerung mengatakan, Mendag Lutfi tampak telah menyerah dalam menghadapi mafia minyak goreng sehingga akhirnya \'lempar handuk\' atas persoalan tersebut kepada Presiden Jokowi. \"Bayangkan misalnya, Saudara Menteri dia sebetulnya udah lempar handuk dan minta Jokowi sebagai bosnya itu atasi persoalan, kalau nggak dia dipermalukan terus,\" kata Rocky. Rocky Gerung juga menungkapkan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tak mampu mengundurkan diri dari jabatannya karena telah menjadi \'proxy\' dari para mafia minyak goreng di Indonesia. \"Kalau dia minta mundur, dia mesti ditekan lagi supaya \'Jangan mundur, karena Anda adalah proxy kami di kabinet\', kira-kira begitu jalan pikiran pemain-pemain utama sawit ini kan?,\" ujarnya. Mantan pengajar filsafat Universitas Indonesia (UI) itu juga mengatakan, Mendag Lutfi saat ini sedang masuk dalam jebakan mafia minyak goreng, sehingga apapun keputusannya akan menjadi masalah tersendiri. \"Jadi sebetulnya, saudara Lutfi itu akhirnya masuk dalam jebakan oligarki tuh. Kalau dia mundur itu berarti akan banyak komplikasi, dan kalau dia tetap bertahan juga dia akan ditekan oleh publik,\" katanya. Di sisi lain, Rocky Gerung menilai Presiden Jokowi seolah tidak peduli dengan kondisi Mendag Lutfi yang terkena perangkap oligarki, dalam hal ini mafia minyak goreng. Filsuf asal Manado itu berpendapat, seharusnya Presiden Jokowi meminta Mendag Lutfi mundur atau mempersilahkannya mengundurkan diri. \"Sementara Pak Jokowi nggak peduli soal itu tuh. Kan sebetulnya kalau ada kewarasan dalam politik Istana, ya panggil aja Saudara Lutfi itu supaya minta dia mundur atau dia mundur sendiri,\" ujar dia. Meski demikian, dia juga menilai bahwa jika Mendag Lutfi mengundurkan diri, seolah-olah kesalahan hanya ada di pihak yang bersangkutan, walaupun dia menilai bahwa Mendag Lutfi nantinya akan membongkar kesalahan Presiden Jokowi jika mengundurkan diri. \"Mungkin dia merasa kalau dia mundur sendiri, seolah-olah dia yang bersalah kan? Padahal sebetulnya, dia mau kasih sinyal bahwa Pak Jokowi lebih paham masalah ini, dia serahkan problemnya pada presidennya untuk selesaiin mafia ini,\" ucapnya. Mengenai pernyataan Presiden Jokowi yang menganggap mafia minyak goreng sulit dikendalikan, Rocky Gerung menegaskan bahwa banyak dokumen yang membuktikan bahwa Jokowi itu diasuh oleh oligarki berdasarkan persepsi publik. \"Tetapi kemudian presiden menganggap mafia itu susah (dikendalikan), karena banyak dokumen yang bisa menunjukkan bahwa Jokowi diasuh oleh mafia ini, kira-kira begitu jalan pikiran publik, bukan kita menuduh,\" kata dia. Terakhir, Rocky Gerung juga berpendapat bahwa Presiden Jokowi menemui petani sawit hanya sebagai bentuk \'pencitraan\' bahwa seolah-olah mampu menguasai isu minyak goreng yang meresahkan publik dalam beberapa waktu terakhir. “Ini seperti kata Cicero, otempora omores juga yakni, kedaaan jadi memburuk semua,” paparnya. Atas dasar tersebut, dia menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi sudah tak lagi mampu menghadapi mafia minyak goreng karena mereka adalah penguasa pemerintahan yang sesungguhnya. \"Kenapa Pak Jokowi tidak mampu untuk menghadapi mafia? Ya satu-satunya keterangan, mafia itu justru di atas Jokowi yang disebut dengan teori oligarki. Supaya terkesan bahwa Pak Jokowi menguasai masalah, dia pergi menemui petani sawit,\" tuturnya. (ida, sws)
Kotak Suara Bahan Kardus Harus Ada Jaminan Keamanan
Jakarta, FNN. Anggota Komisi II DPR RI MF Nurhuda Y menilai tidak masalah jika KPU akan menggunakan kotak suara dari kardus di Pemilu 2024, namun harus ada jaminan kualitas dan keamanan agar suara rakyat dapat terjamin keamanannya.\"Saya tidak masalah kotak suara dari kardus namun harus ada jaminan keamanan. Keamanan meliputi terjaga kualitasnya sehingga tidak mudah robek, karena akan mengamankan hasil suara rakyat,\" kata Nurhuda di Jakarta, Rabu.Dia tidak mempermasalahkan penggunaan kotak suara dari bahan kardus dengan tujuan penghematan anggaran, tetapi kualitasnya juga harus diperhatikan agar keamanan tetap terjaga.Menurut dia, penghematan memang harus dilakukan apalagi anggaran Pemilu 2024 sedang disorot publik karena jumlahnya yang meningkat tiga kali lipat dibandingkan Pemilu 2019.\"Karena itu tidak masalah jika alasan penggunaan kotak suara dari kardus untuk efisiensi anggaran, namun harus disertai dengan jaminan keamanan. Pada Pemilu 2019 juga ada alasan efisiensi dengan membuat kotak suara dari karton habis pakai,\" ujarnya.Nurhuda mengatakan kalau mau awet digunakan pada pemilu dan Pilkada selanjutnya, bisa menggunakan kotak suara berbahan alumunium.Namun menurut dia, kotak suara dari alumunium memiliki harga yang mahal sehingga bukan solusi untuk mengatasi persoalan tingginya biasa penyelenggaraan pemilu.\"Siapa yang bisa menjamin (kotak suara berbahan alumunium) bisa digunakan pada Pilkada atau Pemilu berikutnya. Selain itu, biaya perawatan juga harus ada sehingga lebih baik menggunakan bahan karton saja, karena tidak ribet,\" tuturnya.Sof/ANTARA)
