POLITIK
Gde Siriana: Pernyataan Luhut Keblinger Soal Konstitusi
Jakarta, FNN - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mempertanyakan mengapa Presiden Joko Widodo harus turun dari jabatannya. Ini pertanyaan balik saat Luhut ditanya wartawan soal penundaan Pemilu, Rabu (16/03/2022) di Jakarta. Gde Siriana Yusuf Komite Eksekutif KAMI menganggap Luhut keblinger menjadi otak intelektual penundaan Pemilu. \"Pertama LBP keblinger soal konstitusi, masa jabatan presiden itu sudah ditentukan 2 periode, 2x5 tahun. TITIK! Jadi jika pada waktunya Jokowi gak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan!,,\" katanya kepada FNN Kamis (17/03/2022) di Jakarta. Alasan kedua, menurut Gde, Pilpres sebagai bagian dari pembangunan demokrasi harus diselenggarakan demi lahirnya pemerintahan yang demokratis. \"Setiap Pilpres dan Pileg adalah harapan baru masyarakat terhadap masa depan rakyat dan negara, apapun situasinya. Contoh Pemilu pertama 1955 dilakukan saat kondisi ekonomi dan politik tidak kondusif. Tetapi demi lahir pemeirntahan yang demokratis tetap dilakukan Pemilu 1954\" tegasnya. Jadi, pernyataan LBP ini kata Gde menutup harapan rakyat untuk lahirnya pemerintahan yang lebih baik dari hari ini. Alasan ketiga, lanjut Gde, jika hari ini LBP menggunakan alasan kondisi ekonomi yang masih menghadapi Covid19, ini pun tidak konsisten ketika pemerintah tetap memaksakan Pilkada saat Covid-19 2020, yang banyak diprotes publik. Jadi pernyataan LBP ini jangan-jangan diarahkan pada alasan ketidaktersediaan anggaran KPU untuk Pileg & Pilpres. Dengan demikian jika KPU menyerah tdk bisa, maka KPU yang akan dijadikan bantalan untuk menunda pemilu. Sikap, ngotot LBP ini, kata Gde, tentu saja tidak dapat dipisahkan dari presiden, mengingat LBP adalah Menko Senior. Jadi ini ada sandiwara besar dalam konspirasi menghancurkan kedaulatan rakyat. (sws)
WNI Berusia 17 Tahun Harap Segera Rekam KTP-el
Jakarta, FNN. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan warga negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun untuk segera melakukan perekaman data KTP elektronik (KTP-el).Hal itu dikatakan Zudan menanggapi peristiwa meninggalnya seorang warga karena sakit saat melakukan perekaman data di Dinas Dukcapil Bulukumba, Sulawesi Selatan. Perekaman data KTP-el itu bertujuan untuk mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan guna perawatan kondisi kesehatannya.\"Hikmah dari semua itu, saya meminta masyarakat yang sudah 17 tahun ke atas dan belum membuat KTP-el untuk segera membuat KTP-el agar saat membutuhkan untuk pelayanan publik sudah punya,\" kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Dia mengingatkan KTP-el merupakan dasar dari semua pelayanan publik sehingga masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk segera melakukan perekaman data ke Dinas Dukcapil terdekat dan tanpa dipungut biaya.Dia mengatakan pihaknya telah menerapkan sistem jemput bola kepada masyarakat yang tidak memungkinkan datang ke kantor Dukcapil guna merekam data KTP-el.\"Dari Dukcapil sudah sering melakukan jemput bola ke rumah sakit atas permintaan keluarga pasien dan seizin rumah sakit. Hal ini kami lakukan semata-mata untuk kepentingan kemanusiaan,\" jelasnya.Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan tersebut, tambahnya, dapat langsung menghubungi Dinas Dukcapil setempat dalam waktu satu hingga tiga hari sebelum perekaman data.\"Kami dari Dukcapil siap melayani jemput bola, terutama untuk yang memiliki kebutuhan khusus. Bila lokasinya dekat, satu hari sebelumnya disampaikan; bila lokasinya jauh, tiga hari sebelumnya,\" tambahnya.Terkait peristiwa yang dialami seorang warga di Kabupaten Bulukumba, Zudan menyampaikan ungkapan dukacita dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Dia mengimbau seluruh jajaran Dukcapil di daerah untuk bersikap proaktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.\"Kami, jajaran Dukcapil turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Amiluddin, semoga husnulkhatimah. Saya kemarin mendapatkan laporan ini dari Dukcapil Bulukumba secara detail,\" ujarnya.Seperti diketahui, seorang warga Kabupaten Bulukumba bernama Amiluddin (50) diketahui meninggal dunia di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Bulukumba, Selasa (15/3).Amiluddin meninggal dunia setelah melakukan perekaman data KTP-el untuk keperluan membuat kartu BPJS Kesehatan. Dia menderita penyumbatan usus yang mengharuskan dirinya dioperasi. (Sof/ANTARA)
Perubahan Iklim Tepat Dibahas di Inter-Parliamentary Union
Jakarta, FNN. Anggota DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan isu perubahan iklim sangat tepat menjadi pembahasan dalam Kongres Parlemen Sedunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) Ke-144 di Provinsi Bali.\"Sangat relevan, bukan hanya bagi Indonesia tapi seluruh dunia,\" kata Jazuli di Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan saat dunia mengalami tantangan bahkan ancaman perubahan iklim yang cepat dan dahsyat, maka dampaknya membuat penurunan kualitas kesehatan, kesejahteraan, dan maraknya bencana alam.Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR itu mengatakan pandemi COVID-19 merupakan bagian dari perubahan iklim yang dampaknya dirasakan dalam berbagai aspek. Hal itu, katanya, harus menumbuhkan kesadaran berbagai peran dan tanggung jawab kolektif seluruh negara dan masyarakat dunia.\"Negara-negara dunia tidak boleh egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Negara-negara dunia, termasuk Indonesia harus disiplin dan taat pada agenda perubahan iklim dalam seluruh sektor, seperti lingkungan, kehutanan, energi hingga ekonomi hijau,\" kata Ketua Fraksi PKS DPR RI tersebut.Sementara itu, anggota DPR Kamrussamad mengatakan tema perubahan iklim pada Kongres Parlemen Sedunia di Provinsi Bali merupakan tema yang sangat berkaitan dengan Indonesia, bahkan seluruh negara di dunia ini.\"Kita ketahui bersama semua negara di dunia ini berjuang dan mengupayakan pemulihan ekonomi pascapandemi, dan itu tak terlepas dari peran Indonesia,\" katanya.Anggota BKSAP DPR itu berharap dalam penanganan perubahan iklim di seluruh dunia membutuhkan keterlibatan multipihak, baik multiglobal maupun nasional.Indonesia sendiri akan menjadi tuan rumah Inter-Parliamentary Union (IPU) Ke-144 di Nusa Dua, Bali, pada 20-24 Maret 2022 dengan mengusung tema \"Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change\".Sebelumnya IPU Ke-143 digelar di Madrid, Spanyol, yang dihadiri 1.200 orang terdiri atas 179 negara atau pimpinan parlemen bersama delegasinya. (Sof/ANTARA)
Usul, Bentuk Pansus Kelangkaan Minyak Goreng!
Jakarta, FNN. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengusulkan agar DPR segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengungkap kelangkaan minyak goreng di pasaran yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air.“Diharapkan melalui pansus dapat merekomendasikan solusi tepat yang bisa segera dilakukan pemerintah dalam mengatasi problem kelangkaan minyak goreng,” kata Dedi dalam sambungan telepon, Rabu.Selain mengungkap kelangkaan minyak goreng dan pembahasan solusi, ujar dia, pansus dijadikan sebagai respons kekecewaan parlemen terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi yang dua kali mangkir saat diundang resmi pada rapat kerja gabungan membahas penyelesaian krisis minyak goreng.Rapat kerja gabungan sendiri meliputi Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII DPR RI bersama sejumlah menteri terkait untuk membahas pengendalian harga, stok pangan pokok menjelang Ramadhan, tata kelola kebijakan pupuk, pasokan, dan harga gas untuk produksi pupuk.“DPR sudah dua kali secara resmi mengundang Mendag untuk hadir rapat gabungan. Namun selalu mangkir. Jadi saya lebih setuju untuk dibentuk pansus saja agar lebih jelas hal-hal apa sebenarnya yang membuat kelangkaan minyak goreng di Indonesia,” kata dia.Dedi mengatakan melalui pansus, maka lembaga legislatif bisa merekomendasikan langkah-langkah solusi tepat yang wajib segera dilakukan pemerintah dalam mengatasi problem kelangkaan minyak goreng.Jika ditemukan adanya penjualan atau ekspor ke luar negeri berlebih sehingga berakibat mengurangi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri maka pansus dapat menyeret oknum-oknum yang terlibat, paparnya.Dedi mengaku sempat mengecek stok minyak goreng di pasaran dan ternyata stoknya kosong.Dari informasi yang diperoleh, khusus di toko modern setiap kali ada pengiriman minyak goreng langsung diserbu konsumen hingga terjadi antrean dan langsung habis.Ia mengatakan persoalan minyak goreng harus segera dituntaskan pemerintah karema dalam beberapa hari terakhir ini dikabarkan ada seorang ibu yang meninggal saat antre minyak goreng di Samarinda, Kaltim. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Harus Segera Atasi Persoalan Minyak Goreng
Jakarta, FNN. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kembali Pemerintah untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan mengenai minyak goreng yang masih terjadi di tengah masyarakat, terlebih sebentar lagi memasuki bulan puasa. \"Kami meminta komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng yang masih langka di pasaran dan membuat masyarakat kesulitan,\" kata Puan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu. Menurut dia, kelangkaan minyak goreng terjadi karena buntut dari permasalahan tingginya harga minyak goreng. Namun, setelah Pemerintah memberlakukan kebijakan harga eceran tertinggi (HET), stok minyak goreng menjadi langka. Kini, lanjut dia, harga minyak goreng naik lagi akibat kelangkaan pasokan di pasaran. Masalah ini harus mendapat penanganan khusus. \"Ibu-ibu menjerit karena sekali dapat minyak goreng, harganya sampai Rp50 ribu untuk kemasan 2 liter, bahkan ada yang lebih. Ini betul-betul memberatkan rakyat,\" kata Puan. Disebutkan pula ada beberapa penyebab kelangkaan minyak goreng yang ditemukan oleh Pemerintah dan pihak berwajib, mulai dari penimbunan, penyelundupan, hingga kebocoran penjualan ke sektor industri. \"Saya lihat penimbunan minyak goreng di mana-mana. Banyak pelaku usaha yang juga bermain-main dengan harga. Kami minta Pemerintah tegas memberikan solusi,\" ucap Puan. DPR RI berencana memanggil Menteri Perdagangan untuk membahas persoalan minyak goreng. Puan meminta agar Mendag menghadiri undangan dari DPR RI. \"Apalagi, Pemerintah baru saja memutuskan mencabut kebijakan satu harga minyak goreng. DPR menunggu penjelasan dari Pemerintah terkait dengan hal ini,\" katanya. Lebih lanjut, Puan mengingatkan pentingnya permasalahan minyak goreng dirampungkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. \"Kami berharap persoalan kelangkaan minyak goreng bisa segera selesai. Kami juga meminta agar Pemerintah memastikan segera menormalkan kembali harga minyak goreng sebelum Lebaran 2022,\" kata mantan Menko PMK ini. Menurut dia, masalah minyak goreng yang tak kunjung selesai akan makin menambah beban masyarakat, terutama harga-harga kebutuhan pokok juga sudah mulai naik menjelang memasuki bulan puasa di awal April 2022. \"Harga cabai, daging, telur, dan ayam sudah berangsur naik di pasaran. Kami harus melakukan upaya ekstra agar masyarakat bisa tenang menjelang datangnya bulan Ramadan,\" ucapnya. Negara, kata Puan, harus mampu memberikan kebijakan yang terukur, tepat sasaran dan manfaat, memudahkan warga, serta membawa kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat. (Sof/ANTARA)
Perlu Diterapkan Kembali PTM 100 Persen
Jakarta, FNN. Kantor Staf Presiden (KSP) menilai proses pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen perlu diterapkan kembali seiring menurunnya level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Abraham Wirotomo mengatakan PTM diperlukan untuk mempersiapkan siswa menghadapi ujian sekolah agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan jujur.\"Tidak semua guru terfasilitasi gadget dan internet dengan baik. Belum lagi soal teknologinya. Ini yang dikhawatirkan bisa membuat pelaksanaan ujian online tidak maksimal,\" kata Abraham, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.Dia menyampaikan PTM dapat diterapkan dengan tetap mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri terkait.Menurut Abraham, untuk menepis kekhawatiran munculnya lonjakan kasus COVID-19 pada pelaksanaan PTM, pemerintah daerah harus meningkatkan tes COVID-19 dengan pendekatan penemuan kasus aktif atau active case finding (ACF).Hal ini, kata dia, sebagai salah satu cara untuk menentukan apakah sekolah dalam kondisi aman atau tidak. Sejauh ini, ujar dia, testing ACF di sekolah menurun. \"Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi pemerintah,\" ujarnya.Abraham menjelaskan cara kerja testing penemuan kasus aktif di sekolah dengan melakukan testing 10 persen dari populasi.Jika positivity rate di bawah 1 persen, jelas dia, maka tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa. Namun, jika positivity rate 1-5 persen, maka satu kelas harus diisolasi.\"Nah, jika perbandingan antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah tes yang dilakukan di atas 5 persen, isolasi selama dua minggu,\" kata dia.Abraham menekankan pentingnya percepatan vaksin di sekolah agar siswa semakin terlindungi dari COVID-19 dan proses belajar mengajar bisa digelar secara tatap muka.Meski demikian, Abraham menyampaikan pemerintah harus tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam menentukan segala kebijakan terkait penanganan COVID-19, terutama soal relaksasi.\"Angka kasus dan kematian di negara-negara Eropa yang terlebih dahulu melakukan relaksasi mulai meningkat. Beberapa kota di Tiongkok juga kembali lockdown. Fakta-fakta ini membuat pemerintah tetap hati-hati dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan,\" jelasnya. (Ida/ANTARA)
Hanya Tiga Tahun Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau
Jakarta, FNN. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau menyatakan masa jabatan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Marlin Agustina, hanya tiga tahun.Anggota KPUD Kepulauan Riau, Arison, di Tanjungpinang, Rabu, mengatakan, masa jabatan mereka berakhir pada 25 Februari 2024. \"Masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir sesuai waktu pelantikan. Seperti Ansar-Marlin dilantik 25 Februari 2021, maka berakhir masa jabatan 25 Februari 2024,\" katanya.Menurut dia, masa jabatan yang tidak mencapai satu periode lima tahun itu sebagai konsekwensi penyelenggaraan pilkada serentak 2024. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pilkada serentak dilaksanakan 27 November 2024.Mulai dari berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut hingga pelantikan calon kepala daerah terpilih, pemerintah akan menetapkan pejabat sementara sebagai kepala daerah. \"11 hari setelah Pemilu 2024 masa jabatan Ansar-Marlin berakhir,\" ujarnya.Arison mengemukakan tahapan pilkada akan diselenggarakan setahun sebelum tahapan pemungutan suara. Artinya, mulai November 2023, tahapan pilkada sudah dilaksanakan.\"Kami masih menunggu peraturan KPU. Mungkin setelah calon anggota KPU terpilih dilantik, dilaksanakan rapat dengar pendapat, kemudian baru ditetapkan sebagai tahapan pilkada,\" ucapnya.KPUD Kepulauan Riau memperkirakan anggaran Pilkada Kepulauan Riau 2024 tidak jauh beda dengan anggaran pilkada 2020. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp98 miliar untuk Pilkada Kepulauan Riau 2020, namun dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp80 miliar. \"Besaran anggaran pilkada tergantung kondisi 2023-2024,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Persoalan Minyak Goreng, Presiden Ambil Alih Presiden
Jakarta, FNN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan persoalan kelangkaan minyak goreng telah diambil alih Presiden Joko Widodo.\"Saya lihat persoalan minyak goreng sudah diambil alih Presiden melalui rapat terbatas,\" kata Dasco di Jakarta, Rabu.Selain itu, dia menyatakan telah ada pernyataan dari Kapolri yang memberikan jaminan dan perintah kepada kapolda untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di daerah.DPR telah mengundang dua kali Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk meminta penjelasan atas persoalan kelangkaan minyak goreng. Namun, kata Dasco, namun bersamaan dengan rapat paripurna sehingga pertemuan gagal lagi.\"Jadwal pemanggilan ketiga sedang dikonsolidasikan oleh kawan-kawan sambil melihat perkembangan lapangan,\" katanya menegaskan.Terkait penanganan yang sudah diambil alih oleh Presiden dan penanganan di lapangan oleh Kapolri, katanya, maka DPR akan mengawasi dalam waktu beberapa hari ke depan.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menyalurkan subsidi untuk minyak goreng curah Rp14 ribu per liter.\"Pemerintah memutuskan bahwa akan mensubsidi minyak kelapa sawit curah sebesar Rp14 ribu per liter dan subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit),\" kata Airlangga dalam konferensi pers daring dari Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (15/3).Airlangga menjelaskan bahwa subsidi minyak goreng curah diberikan karena mempertimbangkan situasi dan keadaan terkini terkait distribusi minyak goreng saat ini. (Ida/ANTARA)
BNPT: Penanggulangan Terorisme harus Dibangun dengan Kekuatan Bersama
Jakarta, FNN - Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen TNI Nisan Setiadi mengatakan upaya penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme harus dibangun dengan kekuatan bersama berkonsep penanggulangan yang bersifat pentahelix.Mayjen TNI Setiadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan semua elemen, seperti pemerintah, komunitas, akademisi, pengusaha, media harus bersinergi, dan berkolaborasi dalam menanggulangi problem ini secara bersama-sama.\"Pemerintah dalam hal ini BNPT sebagai leading sector penanggulangan terorisme mengkoordinasikan kementerian dan lembaga serta membuat kebijakan dan melaksanakan program dalam rangka penanggulangan terorisme yang bersifat semesta,\" katanya dalam acara Silahturahim dan Dialog Kebangsaan Bersama Forkopimda, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Civitas Academica, dan Pelajar Dalam Rangka Menangkal Paham Radikal Terorisme Untuk Indonesia Damai, Aman, dan Sejahtera yang digelar di Kantor Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Selasa (15/3).Menurut dia, salah satu cara BNPT membangun sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dalam memperkuat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, yakni dengan silaturahim dan dialog kebangsaan.Ajang silaturahim dan dialog kebangsaan seperti ini, katanya, bertujuan penting untuk membangun kolaborasi dan sinergi berbagai elemen dalam upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme.\"Pertemuan yang sangat berharga kali ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional kita agar tercipta daya tangkal masyarakat, khususnya di Kabupaten Pemalang dalam rangka menanggulangi permasalahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme,\" tutur Nisan.Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo mengatakan, dalam menanggulangi terorisme, Pemkab Pemalang melakukan berbagai upaya agar radikalisme dan terorisme tersebut tidak merebak di masyarakat dan merongrong keutuhan NKRI.\"Saya tahu, menangkal perkembangan paham sesat ini bukanlah pekerjaan mudah karena diperlukan kesabaran ekstra, ketelitian, kecermatan, dan kebijaksanaan dalam mengatasi persoalan ini karena sifatnya yang berkaitan langsung dengan prinsip dan pandangan yang diyakini seseorang,\" jelasnya.Mukti mengajak segenap stakeholders yang terlibat agar saling bersinergi dan bekerja sama dalam menyukseskan upaya menangkal radikalisme dan terorisme di Indonesia maupun di Kabupaten Pemalang. (sws, ANTARA)
Istana Negara di IKN hingga Pemilu Sesuai Jadwal
Jakarta FNN - Beragam peristiwa bidang politik terjadi di Indonesia pada Selasa (15/3), mulai dari Presiden Jokowi sebut Istana Negara di IKN dibangun di dataran tertinggi, hingga Ketua DPR tegaskan jadwal Pemilu 2024 telah disepakati.Berikut sajian berita bidang politik yang dirangkum LKBN ANTARA.Presiden Jokowi: Istana Negara di IKN dibangun di dataran tertinggiPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, akan dibangun di dataran tertinggi dengan ketinggian 80 meter di atas permukaan laut.“Di sini ini titik Istananya. Ini tempat yang tertinggi, dari permukaan laut kira-kira 80 meter. Ini yang paling tinggi di sini sehingga bisa melihat ke penjuru kanan kiri,” kata Presiden Jokowi dalam paparannya di kanal Youtube Sekretariat Presiden yang diikuti di Jakarta, Selasa (15/3).Selengkapnya baca di sini.Inmendagri terbaru sebut wilayah PPKM level 3 menurun signifikanDirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Safrizal menyampaikan jumlah wilayah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 menurun signifikan dalam Instruksi Mendagri terbaru yang mulai berlaku Selasa 15 Maret 2022.\"Terjadi penurunan jumlah daerah yang berada di level 3 yang semula berjumlah 84 daerah menjadi 66 daerah (untuk Jawa-Bali),\" kata Safrizal lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa (15/3).Selengkapnya baca di sini.Sejumlah menteri usul peringatan HUT RI 2024 digelar di IKN NusantaraPresiden Joko Widodo mengungkapkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju telah mengusulkan agar peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 digelar di ibu kota negara (IKN) Nusantara.\"Ya ini kan baru dimulai, namanya rencana, ada beberapa menteri yang menyampaikan untuk nanti di 2024 (peringatan) 17 Agustus dilakukan di sini,\" kata Presiden dalam video terbaru yang dirilis di kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Selasa (15/3).Selengkapnya baca di sini.Presiden Jokowi perkirakan pembangunan IKN selesai 15-20 tahunPresiden Joko Widodo memperkirakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan memakan waktu sekira 15-20 tahun untuk betul-betul bisa selesai.Pasalnya menurut Presiden membangun IKN Nusantara merupakan \"pekerjaan yang raksasa besarnya\" dan rumit.Selengkapnya baca di sini.Ketua DPR tegaskan jadwal Pemilu 2024 telah disepakatiKetua DPR RI Puan Maharani menegaskan jadwal Pemilu 2024 telah ada kesepakatan bersama antara pemerintah, DPR RI, dan penyelenggara pemilu.\"Pemerintah, DPR, dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu pada tanggal 14 Februari 2024,\" kata Puan saat berkunjung ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Selasa (15/3). (sws, ANTARA)Selengkapnya baca di sini.
POPULER
