POLITIK
Empat Pilar MPR Penting bagi Parpol
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sangat penting bagi partai politik.Dia menilai, apabila partai politik memahami Empat Pilar MPR maka partai politik akan mencalonkan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, serta anggota DPRD yang memahami Empat Pilar MPR.“Partai politik yang memahami Empat Pilar MPR tentu tidak mungkin mencalonkan orang-orang yang anti Empat Pilar MPR,” kata Hidayat dalam Sosialisasi Empat Pilar bersama DPW PKS Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya, Senin (28/3).Dia menilai, partai politik yang memahami Empat Pilar MPR tidak mungkin mencalonkan orang-orang sebagai calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif yang anti Pancasila, anti UUD NRI Tahun 1945, anti NKRI, dan anti Bhinneka Tunggal Ika.Menurut dia, apabila partai politik tidak memahami Pancasila, maka kemungkinan orang yang diajukan sebagai calon presiden atau calon anggota DPR atau DPRD tidak sesuai dengan Pancasila.Dia mencontohkan, jika tidak memahami Pancasila, parta politik, mengajukan calon yang tidak peduli dengan keadilan karena mengabaikan kemanusiaan yang adil dan beradab, orang yang tidak mementingkan NKRI karena tidak paham dengan Persatuan Indonesia.\"Partai politik penting memahami Empat Pilar MPR. Partai politik semestinya mengajukan calon presiden atau wakil presiden, anggota DPR dan DPRD yang memahami Empat Pilar MPR sehingga bisa melanjutkan warisan sejarah para pendiri bangsa,\" ujarnya.Hidayat menilai, partai politik menjadi entitas penting dalam era reformasi, karena UUD 1945 yang sebelum diamendemen, sama sekali tidak menyebut kata \"partai politik\" dan juga tidak disebut soal pemilihan umum, atau pembatasan masa jabatan presiden.Dalam UUDS 1950 menurut dia, ada kata \"partai politik\" yang disebut terkait dengan pemilihan anggota DPR, sedangkan Dekrit 5 Juli 1959, kembali kepada UUD 1945 asli yang tidak menyebutkan mengenai partai politik.\"Baru pada era reformasi, amandemen UUD, memunculkan kata partai politik, yaitu Pasal 22E ayat 3 dan Pasal 6A ayat 1 dan 2,\" katanya.Karena itu Hidayat menilai, partai politik sudah menjadi bagian dalam ketentuan UUD, begitu juga terkait Pemilu menjadi bab baru dalam UUD NRI Tahun 1945. Dia mengatakan, dengan ketentuan seperti itu, Indonesia berada di era yang berbeda dengan era Orde Lama dan era Orde Baru.\"Di era demokrasi, partai politik mempunyai peran luar biasa. Partai Politik disebut dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E ayat 3 dan Pasal 6A ayat 1 dan 2. Pasal 22E ayat (3) menyebutkan Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik,\" katanya.Dia menjelaskan, di Pasal 6A (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, dan Pasal 6A (2) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. (Ida/ANTARA)
Saat Ramadhan Masyarakat Dihimbau Agar Tidak Konsumtif
Jakarta, FNN. Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin mengimbau masyarakat untuk tidak konsumtif saat bulan Ramadhan, layaknya yang biasa terjadi di bulan suci sebelum-sebelumnya.\"Saya berharap supaya umat Islam jangan konsumtif lah di bulan Ramadhan. Biasanya kan orang puasa, malamnya itu seperti \'balas dendam\', semua dibeli, semua dimakan. Itu namanya bukan puasa,\" ujar Wapres di Jakarta, Selasa.Wapres mengimbau agar umat Muslim berprihatin di bulan Ramadhan dengan membeli makanan atau kebutuhan secukupnya, dan menggunakan rezeki yang berlebih untuk dibagikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan.\"Seperti perintah Nabi, siapa punya kelebihan, bagikan kepada sesama yang membutuhkan,\" ujar Wapres.Wapres mengingatkan pada masa pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang kesulitan. Sehingga momentum Ramadhan ini sangat tepat untuk mengeluarkan zakat, infak maupun wakaf.\"Selain zakat, itu infak namanya. Kewajiban umat Muslim bukan hanya zakat, tapi ada infak, selain itu juga wakaf. Wakaf itu sedekah yang terus mengalir pahalanya karena barangnya tidak akan habis,\" kata Wapres. (Ida/ANTARA)
Koalisi Mahasiswa, DPD dan Emak Emak Merupakan Poros Baru Mempercepat End Game
Jakarta, FNN - Aliansi BEM SI melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (28/3/2022). Mereka melakukan empat tuntutan antara lain: pertama mengingatkan kembali janji-janji kampanye atau visi misi Jokowi-Ma\'ruf untuk dipenuhi sampai masa jabatannya berakhir. Kedua, menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, ketiga menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru, dan terakhir stabilitas serta ketersediaan harga bahan pokok. Ada juga tuntutan agar Presiden Joko Widodo turun. Menyikapi mulai maraknya gerakan mahasiswa, pengamat politik Rocky Gerung menyambut baik karena memang masyarakat sipil menunggu gebrakan mahasiswa. \"Persoalan kita hari ini adalah terjadinya kekacauan dalam istana. Yang paling peka mendeteksi pertama kali adalah mahasiswa,\" kata Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 28 Maret 2022. Ditegaskan Rocky bahwa sejak awal seluruh kritik masyarakat sipil adalah menunggu mahasiswa bergerak. \"Memang momentum itu selalu tersedia. Gak usah anggap bahwa mahasiswa itu berani. Mereka selalu punya dimensi dan insting intelektualitas yang kadangkala lambat tapi bisa menimbulkan gempa bumi politik,\" paparnya. Gerakan mahasiswa kali ini, kata Rocky sesungguhnya sudah sering dilakukan. \"Ada banyak gerakan di daerah dan akhirnya terakumulasi gerakan nasional,\" tegasnya Yang harus kita catat adalah bahwa publik tahu kehidupan sosial itu selalu punya rumus, kalau ada keadaan memburuk tentu akan ada upaya memperbaiki. \"Dan upaya itu datang dari kalangan intelektual kampus, tapi bukan kalangan yang kemarin datang ke Jokowi, kelompok Cipayung Plus Minus,\" selorohnya. Rocky menegaskan bahwa gerakan ini akan terhubung dengan soal-soal lain yaitu upaya untuk mempersoalkan presidential threshold. Apalagi, Yusril Ihza Mahendra telah berduet dengan La Nyalla untuk menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi. \"Keduanya punya nyali konstitusional yang lengkap. Pak La Nyalla mengerti bahwa DPD itu langsung mewakili rakyat. Kalau DPR kan wakil dari partai,\" tuturnya. Sekarang ini kata Rocky, gerakan makin nyata, ada mahasiswa dan ada pula emak emak. Di samping itu juga ada gerakan dari DPD dan PBB. \"Ini merupakan poros baru yang akan mempercepat end game,\" pungkasnya. (Ida, sws)
Pemerintah Memperkuat Mitigasi Antisipasi Varian Baru Omicron
Jakarta, FNN. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengatakan Pemerintah terus memperkuat mitigasi untuk mengantisipasi COVID-19 varian baru dari Omicron.\"Pemerintah memiliki skenario yang rasional dan selalu berdasarkan ilmu pengetahuan,\" kata Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.Budi menjelaskan strategi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis wilayah terus dievaluasi, berdasarkan kondisi objektif setiap daerah. Hal itu memungkinkan Indonesia mengendalikan pandemi sekaligus memungkinkan mesin ekonomi tetap bekerja.Terkait vaksinasi, Budi mengatakan percepatan vaksinasi sudah dilakukan sejak awal, terbukti berhasil memberikan perlindungan memadai bagi masyarakat, sehingga berbagai indikator pandemi kini semakin baik.“Kita perluas vaksinasi ke semua kelompok sasaran, dan ke semua wilayah. Begitu pun target capaian, harus kita naikkan. Kita tidak ingin kalah cepat. Capaian angka di kelompok rentan, yaitu anak-anak dan lansia kita naikkan, sementara di kelompok umum kita dorong agar vaksinasi tuntas hingga booster,” kata Budi menegaskan.Menurut Budi Gunawan, berdasarkan berbagai data, vaksin yang digunakan terbukti memiliki efikasi yang baik dalam menekan gejala bila orang tervaksin tetap tertular.“Jangan mengira vaksin tidak berguna karena masih ada penerima yang terinfeksi. Data menunjukkan, sebagian besar mereka yang telah divaksin dua dosis apalagi tiga dosis (booster) asymptomatic atau hanya mengalami gejala ringan bila terinfeksi,\" kata Budi Gunawan. (Sof/ANTARA)
Demo Aliansi BEM Seluruh Indonesia di Patung Kuda
Jakarta, FNN. Tim Kantor Staf Presiden (KSP) turun ke jalan untuk menemui langsung pedemo dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta, Senin.Setibanya di lokasi, tim KSP yang dipimpin Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong mendatangi, berdialog, dan menyerap aspirasi pedemo dari BEM SI.\"Ada enam tuntutan yang disampaikan, beberapa di antaranya terkait isu (penolakan) penundaan Pemilu 2024, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, kelangkaan minyak goreng, dan konflik agraria,\" kata Wandy dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin.Wandy mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasi dari aliansi BEM SI kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk nanti diteruskan kepada Presiden Joko Widodo.Tim KSP juga menerima risalah tuntutan pedemo dari BEM SI untuk dijadikan kajian oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).\"Risalah ini kami terima. Terima kasih kawan-kawan mahasiswa yang sudah mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin,\" kata Wandy.Ini bukan pertama kali BEM SI menggelar demonstrasi di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta. Pada tanggal 21 Oktober 2022, BEM SI menggelar demonstrasi di lokasi yang sama untuk memperingati 2 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin.Saat itu, Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko turun langsung untuk menemui para pedemo dari BEM SI. Moeldoko mendengar langsung dan menerima 12 tuntutan dari BEM SI. (Ida/ANTARA)
Harus Dituntaskan PR di Sektor Pendidikan
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai “pekerjaan rumah” di sektor pendidikan harus segera dituntaskan demi mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang tangguh dan berdaya saing di masa depan.Dia mengatakan, peluang bonus demografi akan sirna apabila bangsa Indonesia tidak segera berbenah menghadapi berbagai perubahan yang terjadi.“Masalah yang dihadapi sektor pendidikan kita sangat kompleks, sehingga perlu sejumlah langkah strategis agar mampu menghadapi berbagai perubahan dengan memanfaatkan bonus demografi yang kita miliki,\" kata Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.Dia menjelaskan, saat ini Indonesia sedang dalam proses menjemput peluang bonus demografi karena berdasarkan Sensus Penduduk 2020, dengan persentase usia produktif (15-64 tahun) mencapai angka 70,72 persen merupakan aset yang sangat berharga dalam konteks pembangunan.Menurut dia, pada tahun 2050, perkiraan salah satu lembaga auditor dunia pada 2017 lalu, PDB Indonesia akan mencapai US$10,5 triliun dan menjadi salah satu negara ekonomi terbesar di dunia.“Semua peluang tersebut hanya bisa dicapai jika Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berdaya saing. Peran sektor pendidikan, tambahnya, sangat penting untuk mempersiapkan hal itu,” ujarnya.Namun dia menilai, saat ini sektor pendidikan nasional memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang mampu melahirkan SDM yang tangguh dan berdaya saing.Lestari mengatakan, pekerjaan rumah yang sedang berjalan itu antara lain revisi Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).“Revisi tersebut terkait upaya peningkatan kualitas tenaga pengajar, pola pembelajaran yang adaptif dan pembuatan kurikulum, serta sejumlah pengembangan infrastruktur pendidikan untuk memperluas kesempatan belajar bagi seluruh anak bangsa,” katanya.Dia menilai, berbagai pekerjaan rumah yang sangat mendasar dalam proses pengembangan sistem pendidikan nasional itu, harus segera dituntaskan melalui langkah-langkah yang efisien.Menurut dia, kajian terhadap gap yang terjadi antara kebutuhan dan ketersediaan perangkat pendidikan yang ada untuk menghadapi perubahan yang terjadi saat ini, harus segera dilakukan.“Agar upaya mewujudkan sistem pendidikan nasional yang mampu melahirkan anak bangsa yang berkarakter dan tangguh, bisa berjalan secara terukur,” ujarnya.Dia sangat berharap penuntasan berbagai pekerjaan rumah di sektor pendidikan tersebut mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan.Hal itu menurut dia karena bangsa Indonesia sangat memerlukan sistem pendidikan yang mumpuni untuk mewujudkan SDM yang berdaya saing dan mampu menjawab tantangan di masa depan. (Ida/ANTARA)
Penghapusan Istilah Madrasah di RUU Sisdiknas Inkonstitusional
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai penghapusan istilah madrasah dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak sesuai konstitusi. “Penghapusan Madrasah dalam RUU Sisdiknas yang beredar tidak sesuai dengan teks dan spirit UUD NRI 1945 pasal 31 ayat 3 dan 5,\" kata HNW dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Seharusnya menurut dia RUU Sisdiknas memayungi, mengakui dan mengembangkan seluruh bentuk satuan pendidikan yang diakui, sudah berkembang, diterima, diakui oleh masyarakat dan Negara.\"Bukan justru menghapuskan institusi madrasah dan memperbesar diskriminasi antar-satuan pendidikan tersebut,” kata HNW. HNW menganggap tidak disebutkannya madrasah merupakan langkah mundur ke tahun 1989, atau kembali ke masa orde baru, di mana dalam UU Sisdiknas waktu itu (UU No 2/1989) madrasah bukan bagian dari satuan pendidikan nasional. Namun, kata dia di era Reformasi, masalah tersebut sudah dikoreksi dengan hadirnya UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Dalam UU tersebut, Madrasah disebutkan sebagai bagian pendidikan formal. Karenanya, Hidayat berharap jika ada revisi UU Sisdiknas, maka itu dalam rangka menghadirkan keadilan dan posisi yang seimbang antara madrasah dan sekolah, bukan justru menghapus madrasah sebagai satuan pendidikan formal yang diakui oleh negara. “Memang madrasah berada di bawah Kementerian Agama, sementara sekolah di bawah Kemendikbudristek dan dinas pendidikan daerah,\" katanyaTetapi, lanjut dia juga terbukti dari madrasah muncul lembaga pendidikan yang berkualitas dan unggulan bahkan secara nasional seperti MAN Insan Cendekia, sekalipun pendanaan madrasah yang bersumber dari APBN tertinggal jauh dari sekolah yang mendapatkan alokasi dari APBN dan APBD. \"Ini di antara masalah yang seharusnya diselesaikan melalui RUU Sisdiknas terbaru, bukan malah menghapus madrasah,” ujarnya. (Ida/ANTARA)
Bendera Setengah Tiang Sambut Jenazah M. Iqbal
Jakarta, FNN. Seluruh warga Desa Anggotoa, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang dalam menyambut kedatangan jenazah almarhum Letnan Satu Anumerta Marinir Muhammad Iqbal, yang gugur akibat serangan kelompok bersenjata Papua, Sabtu sore (26/3).Kepala Desa Angggotoa, Liyasmon, yang ditemui di rumah duka di Konawe, Senin, mengatakan, pengibaran Bendera Merah Putih setengah tiang kompak dilakukan warga sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan putera terbaik daerah yang gugur diserang kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya di Papua, Sabtu petang (26/3), dengan menggunakan pelontar granat.\"Ini arahan dari militer, setelah ada arahan dari militer, kami pemerintah setempat mengarahkan masyarakat untuk mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang,\" katanya.Menurut dia, sosok perwira pertama muda Korps Marinir TNI AL itu dikenal baik dalam bersosialisasi ke masyarakat dan tidak pernah merepotkan pemerintah desa setempat. \"Almarhum ini sebagai putra terbaik asli Desa Anggotoa. Ia sangat baik, soleh, tidak pernah merepotkan pemerintah, selama ini dia berada di desa ini, kita kategorikan putra terbaik,\" ucap dia.Iqbal merupakan anak bungsu dari empat orang bersaudara, lahir di Desa Anggotoa, pada 26 November 1994, anak pasangan orangtua bernama Hartini dan Maris.Hingga berita ini dinaikkan pukul 17.08 WITA, keluarga dan kerabat masih berkumpul di rumah duka menunggu kedatangan jenazah Iqbal. (Ida/ANTARA)
Komitmen untuk Mewujudkan Ramadhan yang Kondusif dari Padang
Jakarta, FNN. Para tokoh dari organisasi kemasyarakatan, keagamaan, sosial dan LSM di Padang, Sumatera Barat, mengeluarkan pernyataan sikap bersama untuk mewujudkan Ramadhan yang kondusif di kota itu.Pernyataan sikap disampaikan di rumah dinas wali kota Padang, Senin disaksikan ulama Ustadz Abdul Somad, Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani, Komandan Kodim 0312/Padang, Letnan Kolonel Infantri Jadi, Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Ranu Subroto, Wakil Kepala Ppolresta Padang, AKBP Yessi Kurniati, Ketua MUI Padang, Japeri, serta para pemuka lintas agama dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Padang, Salmadanis.Pernyataan Sikap yang dibacakan Ketua FKUB Padang, Salmadanis, terdiri atas enam poin yaitu pertama menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan khususnya di sekitar masjid/mushala sehingga jamaah bisa melaksanakan ibadah dengan khusyu.Kedua, melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 dalam seluruh aktivitas di bulan Ramadan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Ketiga, mendukung upaya pemuka adat, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang serta seluruh tokoh masyarakat untuk mengawasi para generasi muda dan anak kemenakan agar tidak terlibat dalam tawuran, balapan liar, judi, minuman keras, narkoba, LGBT serta perbuatan maksiat lainnya.Keempat, adalah menolak segala bentuk aktivitas yang dapat merusak ibadah puasa dan kekhusukan dalam melaksanakan ibadah tarawih di Padang. Kelima, meminta dukungan moral kepada masyarakat di lingkungan masjid/mushala untuk menciptakan suasana yang kondusif selama bulan suci Ramadan. Keenam, memahami keberagaman dalam kebhinnekaan dan selalu menjaga serta memupuk toleransi sesama umat beragama demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Sementara Wali Kota Padang, Hendri Septa, menyambut baik pernyataan sikap bersama dalam rangka mewujudkan Ramadhan yang kondusif di Padang. \"Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah semoga penandatanganan Pernyataan Sikap Bersama bisa mewujudkan Ramadhan yang kondusif,\" kata dia. (Ida/ANTARA)
Tolak Penundaan Pemilu Dengan Kerangka Berpikir Negarawan
Jakarta, FNN. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan penolakan penundaan pemilihan umum (pemilu) atau perpanjangan masa jabatan presiden dengan menggunakan kerangka berpikir negarawan.\"Bahwa penolakan itu adalah prinsip yang dikehendaki bangsa ini,\" kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pada diskusi daring bertajuk \"Kemunduran Demokrasi dan Resiliensi Masyarakat Sipil\" yang dipantau di Jakarta, Senin.LaNyalla mengatakan bahwa bangsa Indonesia telah sepakat bahwa masa jabatan Presiden hanya 5 tahun dan maksimal dua periode. Bukan tiga atau empat periode.Dikatakan pula bahwa pemilu adalah suatu mekanisme evaluasi yang diberikan kepada rakyat setiap 5 tahun sekali dan bukan 7 tahun atau 8 tahun.\"Ini prinsip. Meskipun kekompakan partai politik bisa mengubah konstitusi, prinsip ini adalah amanat kebangsaan,\" katanya menegaskan.Oleh karena itu, mantan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tersebut mengatakan bahwa DPD RI akan berada pada posisi menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.Pada kesempatan itu, dia juga meminta LP3ES sebagai sebuah lembaga riset nonpemerintah tertua di Indonesia untuk memiliki tanggung jawab moral dalam melihat permasalahan tersebut.Ia menyampaikan dorongan itu karena menilai LP3ES sudah melahirkan banyak nama besar, kaum pemikir, dan cendekiawan Indonesia yang berwawasan kebangsaan serta berjiwa negarawan. \"Bangsa yang besar ini harus kita serahkan kepada negarawan yang memikirkan next generation,\" katanya. (Ida/ANTARA)
