POLITIK
Inklusi Keuangan Digital Berbasis Bank Syariah Mendapat Dukungan
Jakarta - FNN. Wakil Presiden Ma\'ruf Amin mendukung akselerasi inklusi keuangan digital berbasis bank syariah melalui pengembangan LinkAja Syariah yang merupakan salah satu produk PT Fintek Karya Nusantara (Finarya).“Saya mendorong dan setuju rencana spin off Layanan Syariah LinkAja menjadi LinkAja Syariah. Saya juga mendorong berbagai unit, termasuk BPD, agar bank-bank daerah dapat menjadi bank umum,” ujar Wapres saat menerima jajaran pengurus PT Finarya melalui konferensi video, Selasa.Sebagaimana diketahui sejak diresmikan pada tahun 2020 layanan syariah LinkAja telah berkembang pesat sebagai satu-satunya dompet digital berbasis syariah di Indonesia.Wapres mengapresiasi PT Finarya yang terus bertumbuh dan berinovasi, serta mendukung rencana spin off Layanan Syariah LinkAja menjadi LinkAja Syariah yang akan berdiri sendiri sebagai bank syariah digital pertama di Indonesia.Wapres menekankan pentingnya penerapan aspek kehati-hatian dan kesesuaian syariah oleh LinkAja, juga persiapannya dalam memenuhi segala persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).“Tentu eksekusi keberhasilannya bergantung pada kesiapan LinkAja di dalam memenuhi persyaratan dari OJK. Harus tetap mengutamakan aspek prudensial dan kehati-hatian, serta aspek kesesuaian syariahnya. Itu penting,” tegas Wapres.Menurut Wapres, saat ini transaksi keuangan dapat dilakukan lebih mudah dan mobilitas masyarakat dapat terkendali melalui keberadaan fintech.“Transaksi keuangan menjadi lebih cepat, mudah, sekaligus juga selama pandemi ini mampu mengurangi mobilitas masyarakat,” ujarnya.Adapun Wapres mengakui perubahan gaya hidup masyarakat dalam melakukan transaksi cukup dipengaruhi dengan adanya penggunaan fintech yang meningkat semenjak pandemi COVID-19 melanda.“Fenomena meningkatnya penggunaan fintech ini memang didorong oleh perubahan gaya hidup masyarakat dalam bertransaksi ekonomi yang diakselerasi dengan adanya pandemi,” terang Wapres.“Saya harapkan LinkAja Syariah bisa melengkapi dan mendukung sistem digital ekonomi dan keuangan syariah,” imbuh Wapres.Pada kesempatan itu, Plt. Direktur Utama PT. Fintek Karya Nusantara Wibawa Prasetyawan menyampaikan akan mendukung segala upaya pemerintah di dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya dalam mengakselerasi keuangan digital.“Kami senantiasa berkomitmen untuk terus berinovasi guna mendukung upaya pemerintah dalam mengakselerasi inklusi keuangan digital berbasis bank syariah di Indonesia,” ungkap Wibawa.Sebagai informasi, PT Fintek Karya Nusantara adalah perusahaan pembayaran digital yang telah memiliki produk layanan syariah bernama Layanan Syariah LinkAja.Layanan Syariah LinkAja merupakan perluasan layanan dari aplikasi LinkAja yang diperuntukkan bagi masyarakat yang menginginkan transaksi dengan prinsip syariah. Layanan Syariah LinkAja direncanakan akan bertransformasi menjadi LinkAja Syariah yang akan berdiri sendiri dan mandiri dalam pengelolaannya. (Ida/ANTARA)
Kemenkumham Memperluas Pemberlakuan Visa Kunjungan bagi 43 Negara
Jakarta - FNN. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI memperluas cakupan pemberlakuan visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival (VoA) khusus wisata bagi wisatawan dari 43 negara.\"Selain itu, Pemerintah juga memperluas kebijakan pemberian bebas visa kunjungan bagi sembilan negara ASEAN,\" kata Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Amran Aris melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Kebijakan tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0549.GR.01.01 tanggal 5 April 2022 mengenai kemudahan keimigrasian dalam rangka mendukung pariwisata berkelanjutan pada masa pandemi COVID-19.Kebijakan baru ini mulai berlaku pada hari Rabu (6/4). Dengan demikian, Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0532.GR.01.01 Tahun 2022 tentang visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata dalam rangka mendukung pariwisata berkelanjutan di Bali pada masa pandemi COVID-19, dan SE Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0533.GR.01.01 Tahun 2022 sudah tidak berlaku lagi atau dicabut.\"Orang asing sebagaimana dimaksud dalam surat edaran tersebut bisa masuk ke Indonesia hanya melalui 19 tempat pemeriksaan imigrasi yang ditunjuk,\" kata dia.Ia menyebutkan saat ini terdapat tujuh bandara, delapan pelabuhan, dan empat pos lintas batas yang ditunjuk sebagai pintu masuk untuk subjek VoA dan bebas visa kunjungan. Wisatawan asing tidak bisa masuk melalui tempat pemeriksaan imigrasi lain jika ingin menggunakan fasilitas tersebut.\"Akan tetapi, wisatawan asing diizinkan keluar lewat tempat pemeriksaan imigrasi mana saja,\" ujarnya.Untuk memperoleh bebas visa kunjungan atau VoA, setiap orang asing harus menunjukkan paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 bulan. Selanjutnya, tiket kembali atau tiket terusan, bukti pembayaran, dan bukti kepemilikan asuransi sesuai dengan ketetapan Satuan Tugas COVID-19.Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019, tarif VoA sebesar Rp500 ribu. Untuk biaya perpanjangan, juga dikenai tarif yang sama.\"Izin tinggal yang berasal dari VoA bisa diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 30 hari, dan dilakukan di kantor imigrasi sesuai wilayah tempat tinggal WNA saat di Indonesia,\" kata Amran. (Ida/ANTARA)
Mendagri Membantah Acara Apdesi Sebagai Deklarasi Masa Jabatan Presiden
Jakarta - FNN. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah isu yang berkembang bahwa acara Silatnas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) beberapa waktu lalu di Istora Senayan sebagai deklarasi dukungan masa jabatan presiden tiga periode.\"Saya melihat itu (pernyataan Apdesi mendukung masa jabatan presiden tiga periode) sebagai aspirasi. Terkait dengan Pemilu 2024, patokan kami adalah rapat di Komisi II DPR yang memutuskan pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 dan pilkada pada tanggal 27 November 2024,\" kata Tito usai Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI di kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.Menurut dia, aspirasi tersebut memiliki kedudukan yang sama karena adanya jaminan penyampaian pendapat di muka umum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.Oleh karena itu, kata dia, ketika ada orang yang menyampaikan aspirasi, boleh diterima atau tidak, dan harus disampaikan tidak mengganggu hak asasi orang lain serta mematuhi norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat.\"Saya ada saat acara Apdesi itu, tidak ada deklarasi tiga periode masa jabatan presiden. Saat di luar, kepala desa sudah ramai, ada yang teriak-teriak \'Pak tiga periode, ya, Pak, tiga periode\', lalu Pak Jokowi hanya senyum saja dan masuk ke dalam mobil,\" ujarnya.Mendagri menjelaskan bahwa acara Silatnas Apdesi di Istora Senayan ada dua sesi, yakni: pertama, tentang pembangunan desa, yang menjadi pembicara adalah Mendes PDTT dan moderator dari DPD RI; kedua, acara perkenalan Presiden Jokowi dan aspirasi Apdesi yang disampaikan Surta Wijaya.Ia mengatakan bahwa Presiden hanya bisa memenuhi anggaran operasional kepala desa dari DAU sebesar 3 persen, sedangkan Apdesi meminta 5 persen.\"Terkait dengan gaji yang dibayarkan kepada kepala desa tiap 3 bulan, Presiden baru tahu. Beliau memerintahkan kepada saya dan Menteri Keuangan agar mereka diberikan gaji tiap bulan,\" katanya.Aspirasi Apdesi yang ditolak, lanjut dia, adalah penambahan anggaran desa karena saat ini kondisi finansial Indonesia masih tertekan pascapandemi COVID-19.Tito menilai Silatnas Apdesi tersebut bukan acara politik dan tidak ada deklarasi tiga periode masa jabatan presiden. (Ida/ANTARA)
Mahasiswa Dipersilakan Gelar Aksi Demonstrasi
Jakarta - FNN. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mempersilakan mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi dalam menyampaikan aspirasi, termasuk mengenai masa jabatan Presiden Joko Widodo.\"Kami harap demonstrasi mahasiswa selalu memperhatikan prokes (protokol kesehatan) dan ketertiban. Mau aksi sebesar apa pun, ya silakan saja; tidak mungkin dilarang-dilarang. Ini negara demokrasi,\" kata Faldo di Jakarta, Selasa.Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI), Jumat (1/4), menggelar aksi demonstrasi yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Kelompok mahasiswa tersebut bahkan mengancam akan mengadakan demonstrasi lebih besar jika terjadi penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.AMI memberikan tenggat waktu maksimal dua hari setelah aksi tersebut, agar Presiden Jokowi menyampaikan sikap resmi terkait penolakan wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan.\"Ini isu sudah berkali-kali dijawab. Presiden pun sudah tanggapi, tunduk pada konstitusi, setia pada sumpah jabatan. Jadi, isunya tidak perlu dikembang-kembangin, negara ini sudah ada sistemnya,\" tambah Faldo.Dia juga meminta agar mahasiswa tidak selalu menuntut langsung kepada Jokowi.\"Saya harap tidak harus dikit-dikit perintah Presiden, maunya Presiden. Kita punya sistem. Ini kan asalnya aspirasi dari parpol dan kelompok masyarakat, ya silakan berpendapat,\" katanya.Dia menambahkan Pemerintah kini masih fokus untuk penanganan pandemi COVID-19, arus mudik Idul Fitri 1443 Hijriah, dan kenaikan harga komoditas. \"Di luar itu, kembang-kembang api saja buat kami,\" tukasnya.Sementara itu, Presiden Jokowi pada telah mengatakan semua pihak harus menaati konstitusi UUD 1945, khususnya terkait masa jabatan presiden.\"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu, kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya,\" kata Presiden Jokowi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3).Wacana terkait perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat, seperti di acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Selasa (29/3).Dalam Silatnas Apdesi yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo tersebut, Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya menyampaikan usai Lebaran pihaknya akan melakukan deklarasi dukungan kepada Jokowi agar menjabat sebagai presiden selama tiga periode. (Ida/ANTARA)
Kuota Beasiswa LPDP Diharapkan Bisa Diberikan pada Lulusan IPDN
Jakarta - FNN. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dapat diberikan kuota beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sekitar 200 orang per tahun demi mendukung reformasi bidang pemerintahan.Jika rencana itu terwujud, diprediksi oleh Tito dalam 10 tahun ke depan ada 2.000 lulusan IPDN yang melanjutkan pendidikan tingkat magister (S-2) di luar negeri. Begitu mereka kembali, para purnapraja itu dapat menjadi agen perubahan (agent of change) di tempatnya bertugas.\"Saya meminta IPDN bekerja sama dengan LPDP. Kita ingin betul-betul ASN (aparatur sipil negara) ini ada revolusi mental, perbaikan budaya kerja, dan peran IPDN sangat penting karena lulusan IPDN jadi tulang punggung ASN,\" kata Tito saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa.Oleh karena itu, Tito meminta dukungan dari DPR RI agar dapat membantu Kementerian Dalam Negeri dan IPDN dalam mewujudkan rencana tersebut.\"Mohon dukungan Bapak, Ibu sekalian agar setelah selesai di IPDN mereka bisa S-2 di luar negeri di negara yang tingkat korupsinya rendah, misalnya Inggris, Australia, Jepang, dan Singapura, sehingga kalau kita bisa kirim 200 orang setahun, dalam 10 tahun ke depan kita memiliki 2.000 orang yang memiliki mindset (pola pikir) masyarakat di tempat yang korupsinya rendah,\" Tito menjelaskan.Dengan demikian, kuota beasiswa LPDP yang diberikan ke lulusan IPDN tidak dapat hanya untuk satu atau dua orang per tahun.\"Kalau gelombangnya kecil satu sampai dua orang, tidak banyak manfaatnya. Gelombangnya harus besar. Kami harapkan (jika terwujud) gelombang ini jadi gelombang perubahan pada masa mendatang,” kata Tito.Terkait dengan rencana itu, Mendagri telah memerintahkan Rektor IPDN segera mewujudkan kerja sama alokasi kuota khusus beasiswa LPDP untuk para purnapraja (sebutan untuk lulusan IPDN).IPDN pada tahun 2021 telah menerima 1.120 siswa baru, atau yang disebut dengan istilah muda praja setelah menyeleksi lebih dari 42.000 pelamar.IPDN merupakan sekolah kedinasan binaan Kemendagri yang lulusannya langsung menjadi pegawai negeri sipil (PNS) golongan 3A di kantor pemerintah daerah.Dalam rapat kerja yang sama, Tito meminta Rektor IPDN agar mengundang lebih banyak praktisi dalam kegiatan perkuliahan.Pengetahuan dari praktisi, menurut Tito, penting untuk didengar langsung oleh praja IPDN agar mereka mendapatkan wawasan mengenai pengalaman kerja yang riil setelah lulus nanti.\"Kami meminta Rektor IPDN mengundang para praktisi seperti menteri, gubernur, bupati, dan wali kota yang dianggap sukses menata kotanya jadi pembicara sehingga mereka mendapat pengetahuan yang riil,\" kata Tito Karnavian. (Ida/ANTARA)
Republik Tidak Akan Gaduh Kalau Presiden Paham Keadaan
Jakarta, FNN – Kegaduhan tak hanya terjadi di masyarakat akibat melambungnya semua harga kebutuhan pokok yang tidak terkira. Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan dan Komisaris Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga terlibat kegaduhan berkaitan dengan kenaikan pertalite harga LPG 3 kg. Sebelumnya Luhut, memberi sinyal akan adanya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite menyusul kenaikan harga pertamax. Bukan saja pertalite, kenaikan pada gas LPG 3 kilogram juga akan menyusul. “Over all, yang akan terjadi itu Pertamax, Pertalite, Premium belum, gas yang 3 kilo itu (ada kenaikan) bertahap,” ujar Luhut di Bekasi, Jumat 1 April 2022. Sementara Ahok membantah Luhut Binsar Pandjaitan. Ahok menegaskan hingga saat ini belum ada rencana untuk menaikkan bahan bakar minyak jenis pertalite dan LPG 3 kilogram. “Belum ada (wacana menaikan pertalite dan LPG 3 Kg),” tegasnya, Minggu, 4 April 2022. Menanggapi bantah-membantah dua tokoh pujaan Jokowi, pengamat politik Rocky Gerung menyebut bahwa hal itu terjadi karena Presiden tidak memahami keadaan. “Memang itu bahayanya kalau presiden enggak ngerti keadaan. Jadi ini terjadi karena presiden nggak ngerti keadaan. Dia mau pilih siapa, mau pro Ahok yang sahabat dekatnya yang tahu rahasia Ahok dan Ahok tahu rahasia Jokowi. Demikian juga Luhut yang tahu rahasia Jokowi, dan Jokowi juga tahu rahasia Luhut,” kata Rocky kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 05 April 2022. Begitu juga Sri Mulyani, membuat Jokowi bingung. Ia tidak bisa menentukan siapa yang mau didengar, apakah keterangan Ahok yang minta supaya disubsidi diam-diam dan harga naik atau Pak Luhut yang meminta harga eceran tertingginya dihilangkan supaya berlaku sistem pasar. Menurut Rocky, semua ini bisa diterangkan dan tidak akan berisik, kalau presiden punya otak yang cukup untuk memahami keadaan. “Presidennya bukan Jokowi sebagai persona, tapi presiden kan harus punya otak yang kita sebut sebagai kemampuan berpikir konseptual,” tegasnya. Hari Selasa ini menurut Rocky memang hari yang betul-betul berisik. Berisik kalau enggak ada konsekuensi sebetulnya biasa saja karena politik memang begitu. “Tapi semua hiruk-pikuk ini membuat kita cemas karena operasi-operasi bawah tanah untuk memperpanjang jabatan masih jalan,” katanya. Sebetulnya, apapun konflik politik, kalau dilembagakan, maka tidak akan menjadi soal. Apalagi kalau ada oposisi mengambil alih isu ini. “Tetapi yang kita lihat sekarang, tidak ada pelembagaan politik sehingga seluruh isu bisa melebar ke mana-mana, kita berupaya untuk memahami bahwa memang lihat dunia sedang berubah juga tuh,” paparnya. Rocky menegaskan bahwa kegaduhan pada masalah yang sangat mendasar yakni kebutuhan pokok terus terjadi, itu artinya negara atau ritus-ritus Jokowi tidak paham tentang kebutuhan rakyat. “Sri Mulyani selalu bilang APBN cukup, kenapa cukup karena kita masih dapat kelimpahan banyak uang akibat kenaikan harga komoditas. Harusnya kalau otaknya bagus, APBN yang disebut cukup itu, harus dipakai untuk bail out kebutuhan pokok dengan kata lain subsidi,” tegasnya. Tapi oleh rezim ini justru semua subsidi dicabut. Masyarakat mempertanyakan kenapa subsidi dicabut. Padahal sebetulnya APBN itu hanya trade off, bagian ini dipakai sini kantong kiri, satu kantong kanan. “Jadi kalau subsidi dicabut artinya memang ada uang yang dijaminkan untuk IKN. Itu saja intinya. Kita gak lihat alasan apa-apa kenapa ya karena dibuka kepada pasar. Oke dibuka pada pasar dan itu artinya harga akan naik tetapi subsidi harus jalan, karena ini negara kesejahteraan bukan negara kapitalis,” tegasnya. Jadi sampai saat ini orang selalu bertanya kenapa sih subsidinya dicabut segala macam. “Ya karena dia mau menghemat, menghemat buat apa, memang maksudnya Sri Mulyani itu yang ideologinya disebut austerity, penghematan di sini, penghematan di situ. Tapi austerity artinya penghematan untuk memungkinkan ada uang saku bagi rakyat kecil, yang kita sebut subsidi. Gampang itu,” jelasnya. Yang jadi masalah kata Rocky, subsidinya untuk IKN karena semua orang tahu IKN memang sudah tidak ada investor. “Jadi kita bisa periksa keadaan itu dan para ekonom dan menteri-menteri mengerti. Tapi menteri-menteri pada cekcok. Itu artinya sebetulnya bisa menyeselesaikan sendiri di depan presiden. Tapi Presiden kan membiarkan. Jadi seolah-olah Ahok itu benar,” tegasnya. Bagaimana logikanya, harganya dibuka keekonomiannya ikuti pasar dunia pasti naik, kecuali Ahok bilang, bahwa oke dia enggak akan naik, karena dia udah ngomong dengan Menteri Keuangan, itu baru masuk akal. Kalau baru Ahok yang ngomongnya, gak ada artinya. “Ini kapasitas yang membuat begitu kacau, karena kekacauan itu akan mempercepat perubahan,” pungkasnya. (ida, sws)
Rocky Gerung: Mandalika Kembali Merana
Jakarta, FNN – Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung sempat melewati Mandalika saat berkunjung ke puncak Gunung Rinjani, NTB, minggu lalu. Ia coba melihat kondisi sekitar Mandalika setelah menjadi perhatian dunia pasca diadakan lomba balap sepeda motor tingkat internasional dalam tajuk Mandalika MotoGP 2022. “Itu betul-betul realitas yang menunjukkan bahwa masyarakat itu rata betul-betul menderita semua. Sampai ke basis hidupnya. Saya kemarin di Lombok itu juga ketemu, sampai di airport masih bicara dengan banyak orang dan menganggap bahwa istana itu cuma ingin pamerkan Mandalika. Setelah selesai ya habis pendapatan masyarakat di situ,” katanya kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 04 April 2022. Rocky menegaskan bahwa momen perhelatan Mandalika MotoGP 2022 hanya dipakai untuk pamer dan pencitraan di tingkat internasional yang tak ada dampaknya bagi masyarakat bawah. Jadi, Mandalika itu tempat di mana publik internasional datang, hanya untuk dipamerkan ke dunia dalam satu minggu. “Setelah satu minggu kosong, Lombok dan airport-nya kembali sepi. Sehingga pendapatan rakyat di situ kembali lesu dan restoran juga sepi kembali,” paparnya. Masyarakat Lombok tidak diberi penyadaran bahwa momen itu hanya berlangsung satu minggu, selebihnya kembali ke sedia kala, “Jadi enggak ada semacam upaya untuk mengerti bahwa Lombok hanya dipamerkan sebagai Monumen satu minggu seolah-olah itu prestasi Presiden Jokowi, setelah itu ada yang terkapar. Setelah publik internasional dan masyarakat Indonesia keluar dari Lombok, mereka miskin lagi, karena nggak mungkin ada MotoGP setiap hari di situ,” katanya. Rocky menyamakan cara berpikir Jokowi tentang Mandalika dengan para nelayan yang kesulitan mendapatkan solar, di mana ujung-ujungnya terjadi kesulitan juga. “Dulu Presiden Jokowi bilang, kita bikin mekanisasi nelayan. Mereka dikasih mesin, dikasih subsidi bahan bakar. Iya, tapi solarnya sekarang mahal,” tegasnya. Di mata Rocky, Jokowi tidak mampu berpikir secara komprehensif mengatasi masalah. “Jadi enggak ada satu paket berpikir yang utuh dan itu yang kita sebut selalu kegagalan Presiden Jokowi adalah memaksa orang untuk kerja kerja kerja, sementara beliau sendiri enggak punya konsep-konsep. Akhirnya berantakan,” paparnya. Lebih lucu lagi ada himbauan dari pemerintah supaya masyarakat menengah ke atas itu jangan konsumsi BBM yang disubsidi. “Tapi ini kan ekonomi, nggak bisa diatur dengan regulasi, apalagi himbauan. Jadi tetap ini kepanikan pemerintah terbaca dari kemampuan Pertamina buat beli minyak sudah tidak ada, sehingga tidak bisa diolah lagi minyak yang diimpor. Ini masalahnya,” paparnya. Rocky berandai-andai, kalau Pertamina bisa meminta utang pemerintah yang sekian ratus triliun itu, dibayar di pemerintah, terpaksa masih ambil risiko membatalkan IKN dan membatalkan banyak hal. “Tapi setiap konsep selalu ada track off, ada tukar tambah. Pemerintah tidak mau ide-ide besar megalomania itu dihentikan. Yang dia pilih adalah menyengsarakan rakyat,” paparnya. Melihat kebijakan publik yang ada, Rocky menyarankan mustinya ada spending berlebih agar supaya ekonomi rakyat dihidupkan, tapi memang APBN kosong, jadi bukannya dia spend untuk menghidupkan gotong-royong rakyat atau padat karya, justru dia kenakan pajak pada rakyat yang justru beli minyak goreng saja sudah tidak bisa. Jadi seluruh rantai ekonomi itu akhirnya dirusak sendiri oleh kebijakan yang ambisius. Bagi Rocky mudah saja mengatasi problem bangsa. “Sebetulnya satu kalimat saja dari ibu Sri Mulyani, saya sudah tidak sanggup dan saya mau berhenti. Atau Pak Jokowi bilang IKN kami tunda. Selesai persoalan,” terangnya. Mirisnya, kata Rocky, dua-duanya nggak mungkin dilakukan karena terjangkit megalomania. “Lalu bikin kalkulasi bahwa nanti bisa diselesaikan di MPR, kami sogok MPR, setelah itu nanti periode ketiga baru kita benahi kesejahteraan rakyat. Padahal rakyat tahu dari awal bahwa presiden ini tidak punya konsep. Ini semuanya terjadi karena presiden tidak punya konsep,” terangnya. Menurut Rocky semua orang sudah tahu ini sudah tiga bulan ini perang Ukraina vs Rusia. Apa jalan keluar untuk Indonesia? Nggak bisa. Indonesia malah memilih untuk bikin mercusuar. Kehancuran kita mulai dari keadaan ekonomi dan sangat betul bahwa semua orang menganggap 2024 ada tokoh-tokoh baru, ada Andhika, ada macam-macam itu. “Ya sudah kita berharap begitu, tetapi ekonomi akan mendikte bahwa itu nggak nyampe 2024. Ini harusnya sidang MPR dan Bambang Soesatyo sudah nggak usah mikir-mikir tentang PPHN dan segala macam. Mulailah berpikir kalau terjadi crash dalam satu semester ini apa yang akan dilakukan rakyat. Demikian juga partai-partai politik harus bersiap,” pungkasnya. (ida, sws)
Vaksinasi akan Digencarkan Setelah Salat Tarawih
Jakarta, FNN. Pemerintah berencana untuk menggencarkan pelaksanaan vaksinasi setelah salat Tarawih di rumah-rumah ibadah guna mendorong kemudahan masyarakat dalam menjangkau gerai-gerai vaksinasi COVID-19.\"Pemerintah akan melakukan pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan saat selesai Tarawih, dan tempat publik lainnya seperti stasiun, bandara, terminal bus, pusat keramaian, dan tempat-tempat pelaksanaan mudik bersama,\" kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers virtual pascarapat terbatas evaluasi PPKM dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Menurut Luhut, peningkatan kemudahan masyarakat menjangkau gerai-gerai vaksinasi tersebut menjadi langkah penting bagi upaya Pemerintah menjaga momentum baik situasi pandemi COVID-19 di Indonesia.Luhut menyatakan saat ini situasi pandemi COVID-19 varian omicron relatif terkendali dengan penurunan kasus harian sebesar 97 persen dibandingkan titik puncak, kasus aktif nasional turun 83 persen dibandingkan puncak yang saat ini berada di bawah 100.000 kasus aktif.Berdasarkan tingkat rawat inap di rumah sakit juga turun hingga 85 persen serta tingkat okupansi (BOR) hanya 6 persen serta tingkat positivity rate di bawah standar WHO, yakni 4 persen.\"Sejak diumumkan sebagai salah satu syarat mudik Idulfitri tahun ini, laju vaksinasi harian untuk booster di seluruh Provinsi Jawa Bali mengalami tanda-tanda peningkatan yang cukup tinggi,\" kata Luhut.Saat ini tingkat vaksinasi dosis penguat atau booster baru mencapai 23,6 juta, sedangkan vaksinasi dosis kedua mencapai 159,9 juta.Di sisi lain, Luhut mewakili Pemerintah mempersilakan masyarakat untuk melaksanakan ibadah selama bulan puasa dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat, yakni penggunaan masker, pengecekan suhu, dan memastikan saluran udara yang baik di tempat-tempat ibadah.\"Selain itu, Pemerintah juga membagikan masker dan sabun pencuci tangan kepada masjid-masjid untuk masyarakat yang sedang menjalankan ibadah pada bulan Ramadan,\" katanya.(Ida/ANTARA)
Penerapan Digitalisasi Dalam Tahapan Pemilu 2024 Harus Diupayakan
Jakarta, FNN. Ketua Komisi DPR Ahmad Doli Kurnia mendorong lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) menerapkan sistem digital dalam tahapan Pemilu Serentak 2024 agar pelaksanaannya semakin sederhana, mudah, dan menyenangkan.\"Prinsipnya, kami ingin pemilu ke depan semakin memudahkan untuk kita semua, termasuk pemilih. Salah satu yang digunakan adalah penggunaan sistem teknologi, sehingga muncul gagasan untuk menggunakan digitalisasi,\" kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.Dia menilai dalam digitalisasi pemilu atau e-election terdapat hal yang harus diperhatikan, antara lain rekap elektronik (e-rekap) dan pemungutan suara secara elektronik (e-voting).Penggunaan sistem e-voting, menurutnya, memang harus hati-hati karena sistem tersebut sudah tidak digunakan di sejumlah negara karena rawan dimanipulasi oleh peretas.\"Saya skeptis tentang e-voting, karena mungkin ada sistem lain untuk pemungutan suara yang aman, lebih bisa dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan suara rakyat sebagai hasil akhir pemilu,\" jelasnya.Sementara itu, terkait penggunaan e-rekap, lanjutnya, sistem itu sudah pernah dilakukan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, namun masih perlu dievaluasi untuk mengetahui kekurangannya.Dia menegaskan Komisi II DPR mempersiapkan diri dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.Menurutnya, Komisi II DPR sudah berbicara dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa pihaknya menjalankan tugas sesuai tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) yang telah diatur peraturan perundang-undangan itu. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Harus Mengupayakan Penggunaan Vaksin Halal
Jakarta, FNN. Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah mengupayakan penggunaan vaksin COVID-19 yang halal, khususnya vaksinasi dosis penguat (booster), kepada masyarakat yang akan mudik Lebaran.\"Saya kira itu (vaksin halal) harus diupayakan, semaksimal mungkin harus halal. Siapa sih yang tidak suka kalau kemudian rakyat kita muslim lalu menggunakan vaksin halal,\" kata Edy di Jakarta, Senin.Permintaan penggunaan vaksin halal, kata dia, harus didengarkan Pemerintah karena saat ini sudah ada banyak pilihan vaksin dan kondisinya sudah tidak mendesak sebagaimana di awal-awal pandemi COVID-19.Edy mengatakan bahwa permintaan umat Islam dalam penggunaan vaksin halal adalah hal yang sangat wajar, bahkan sepatutnya Pemerintah mengupayakan penggunaan vaksin halal yang harus sesuai dengan jumlah atau kapasitas vaksin yang ada.Ia berpendapat bahwa saat ini posisi Pemerintah tidak sedang mengabaikan kehalalan, tetapi semata mengedepankan keselamatan seluruh rakyat Indonesia.\"Negara ini harus menjamin bahwa semua vaksin itu halal jika itu memungkinkan dan pilihannya ada. Kalau pilihannya ada, harus halal. Akan tetapi, kalau tidak ada pilihan, demi keselamatan, ya, seadanya,\" ujarnya.Edy menjelaskan bahwa negara mempunyai tugas untuk melindungi keselamatan seluruh rakyat Indonesia selama masa pandemi COVID-19.Ketika memasuki tahap vaksin penguat (booster), menurut dia, sepatutnya seluruh rakyat Indonesia juga mengikuti penggunaan vaksin booster.Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa keselamatan rakyat Indonesia merupakan hal utama yang ditekankan Pemerintah pada vaksinasi booster.Apalagi, menurut dia, terbukti dengan mengikuti vaksin booster maka risiko terkena COVID-19 rendah sekali, artinya makin banyak rakyat yang sudah vaksin booster makin bagus untuk mereka\"Presiden sudah mengambil kebijakan vaksin booster, gratis, sudah membeli vaksin agar rakyatnya selamat dan sehat. Negara boleh melakukan apa pun dong untuk membuat regulasi agar rakyatnya ikut vaksin, termasuk yang mau pulang mudik, agar lebih aman mereka melakukan vaksinasi booster,\" ujarnya.Ia mendukung kebijakan Pemerintah, yaitu masyarakat yang akan mudik Lebaran 2022 harus mengikuti booster, termasuk kebijakan terbaru bagi pemudik yang menggunakan pesawat terbang, jika belum mendapatkan dosis penguat, harus menunjukkan hasil pemeriksaan rapid test. (Ida/ANTARA)
POPULER
