POLITIK
Pemilu 2024, Bawaslu Minta Jajarannya Siapkan Diri
Jakarta, FNN. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan meminta jajarannya harus mempersiapkan diri menghadapi tahapan Pemilu 2024 yang berkemungkinan dimulai pada Juni 2022 ini.\"Jika tidak ada perubahan dan pemerintah dengan DPR sudah sepakat pemilu dilaksanakan pada 24 Februari 2024 maka tahapan diperkirakan dimulai pada 15 Juni 2022 ini,\" katanya di Simpang Empat, Kamis.Menurut dia, Bawaslu di kabupaten/kota seluruh Indonesia harus meningkatkan koordinasi bersinergi dengan pemerintah setempat dalam rangka mempersiapkan tahapan pemilu ini.Selain mempersiapkan Sumber Daya Manusia dari Aparatur Sipil Negara (ASN), juga sarana prasarana harus dikoordinasikan sehingga tahapan Pemilu akan berjalan dengan baik nantinya. \"Termasuk masalah anggaran pilkada nantinya harus lebih dikoordinasikan mulai saat ini,\" katanya.Ia menilai persiapan SDM Bawaslu perlu ditingkatkan dan konsolidasi internal harus segera dilakukan karena tahapan yang akan dijalankan nanti tidak hanya komisioner saja tetapi harus didukung oleh tenaga sekretariat yang kuat.\"SDM tenaga yang ada harus disiapkan sebelum tahapan dimulai karena ketika tahapan sudah jalan maka persoalan akan muncul,\" sebutnya.Selain persiapan SDM, kelengkapan sarana prasarana juga harus diperhatikan. Untuk itu, katanya Bawaslu di kabupaten/kota harus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah setempat mengenai sarana prasarana pendukung itu.Khusus untuk Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman yang daerahnya terdampak bencana gempa tidak ada masalah dan sudah siap menjalankan tahapan yang ada.\"Saya datang ke Pasaman Barat selain memberikan bantuan terhadap korban gempa juga memberikan semangat dan melihat persiapan menghadapi Pemilu. Mereka sudah siap namun ada beberapa hal yang harus dilengkapi,\" sebutnya. (Ida/ANTARA)
Draf Resolusi Ramah Gender Dipastikan di Forum Parlemen Perempuan IPU
Jakarta, FNN. Forum parlemen perempuan di Inter-Parliamentary Union (IPU), Forum of Women Parliamentarians, memastikan dua draf resolusi dan satu draf resolusi darurat (emergency item) yang akan disepakati pada Sidang Majelis Ke-144, Kamis, ramah gender. Anggota DPR RI Irine Yusiana Roba Putri yang merupakan pimpinan Forum of Women Parliamentarians IPU tahun ini melaporkan kepada para delegasi bahwa usulan kelompok itu telah masuk ke dalam draf resolusi yang diadopsi oleh Komite Perdamaian dan Keamanan Internasional dan Komite Pembangunan Berkelanjutan, Keuangan, dan Perdagangan.\"Saya berharap (usulan kami) diadopsi oleh Sidang Majelis,\" kata Irine saat menyampaikan laporannya memimpin sesi ke-33 Forum Parlemen Perempuan IPU di BICC, Nusa Dua, Bali, Kamis.Sidang Majelis Ke-144 IPU yang digelar pada tanggal 20–24 Maret 2022 membahas dua draf resolusi, yang pertama tentang penyelesaian konflik dan upaya memelihara perdamaian abadi, dan kedua mengenai pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pendidikan pada masa pandemi.Dalam pembahasannya, yang berlangsung di komite-komite pengarah, Forum of Women Parliamentarians berupaya mengarahkan para delegasi agar mendengar suara perempuan serta memperhatikan kebutuhan mereka dan kelompok rentan lainnya.\"Kasus kekerasan karena gender dan kekerasan seksual terus meningkat pada situasi konflik, penggusuran, dan pengungsian. Kami sepakat suara korban kekerasan harus didengar dan hak-hak mereka harus dipenuhi,\" terang Irine.Ia menambahkan bahwa Forum of Women Parliamentarians juga sepakat bahwa ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses internet.\"Kami meminta kebijakan dan sumber daya yang dibuat oleh parlemen dapat mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor pendidikan, serta untuk memberdayakan perempuan dan anak-anak perempuan,\" tegas Irine.Forum of Women Parliamentarians juga mengusulkan perempuan harus dilibatkan secara berimbang dalam resolusi konflik Rusia dan Ukraina yang nantinya disepakati Sidang Majelis Ke-144 IPU, Kamis.Dalam draf resolusi yang disusun oleh komite khusus itu, ada satu usulan Indonesia yang diterima oleh para delegasi, yaitu pembentukan satuan tugas (task force).Terkait dengan itu, Irine menegaskan bahwa Forum of Women Parliamentarians mendesak satuan tugas itu harus terdiri atas 50 persen perempuan.\"Tidak ada resolusi konflik (yang berhasil) dan tidak ada perdamaian abadi tanpa keterlibatan perempuan di garis depan,\" kata Irine.Pada kesempatan yang berbeda, Irine menerangkan berbagai usulan Forum of Women Parliamentarians sejalan dengan misi Ketua DPR RI Puan Maharani yang pada tahun ini bertugas sebagai pimpinan sidang majelis.\"(Usulan) itu sejalan dengan semangat yang disampaikan Ketua DPR RI yaitu bagaimana kita mampu membangun culture of peace (budaya damai) dan menempatkan perempuan sebagai agent of peace (agen perdamaian),\" kata Irine usai memimpin sidang terakhir Forum of Women Parliamentarians, Kamis. (Ida/ANTARA)
Memprihatinkan Fenomena Pamer Kekayaan di Media Sosial
Jakarta, FNN. Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menyampaikan keprihatinannya atas fenomena pamer kekayaan atau flexing di media sosial.Moeldoko menyampaikan keprihatinan ini saat menjadi pembicara kunci pada Dies Natalis Ke-53 Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta Kamis.\"Jangan menjadi generasi instan, suka pamer kekayaan, apalagi yang diperoleh dengan cara menipu dan memperdaya orang lain. Bangsa ini dibangun bukan dengan mental seperti itu,\" tegas Moeldoko.Menurut dia, analogi teknologi terkini dengan perkembangan sosialisasi generasi anak muda memiliki kaitan yang sangat erat sebab gawai yang serba mempermudah hidup, membuat banyak orang di generasi kekinian ingin hidup serbainstan.\"Era sekarang membuat seseorang jadi tidak sabar ingin serba instan dan mudah. Bahkan, muncul pola pikir yang tidak realistis. Bagaimana mendapatkan kesuksesan atau kekayaan tanpa berlama-lama atau kesulitan. Saya sangat prihatin dengan kondisi ini,\" ucapnya.Dalam sambutannya, Panglima TNI 2013—2015 itu menyampaikan apresiasi atas capaian dan prestasi ITN Malang yang telah melakukan berbagai inovasi, terutama di bidang teknologi dan energi terbarukan. Misalnya, adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang menjadikan ITN sebagai satu-satunya kampus yang memiliki PLTS.\"Bapak Presiden sangat concern terhadap transformasi energi terbarukan. Saat ini kita sedang pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang dicita-citakan akan menjadi showcase berbagai transformasi, termasuk soal energi. Apa yang dilakukan ITN sejalan dengan cita-cita pemerintah,\" kata Moeldoko.Selain menjadi pembicara kunci, Moeldoko juga didaulat untuk resmikan PLTS dan pembangunan tiga rumah ibadah di dalam kampus, yakni masjid, gereja, dan pura.Selain itu, Moeldoko juga melakukan penandatangan nota kesepahaman antara Kantor Staf Presiden dan ITN Malang terkait dengan pengembangan riset informasi dan teknologi. (Ida/ANTARA)
Perlawanan Seniman Bandung
Tak Kuasa Tangkap Mafia Minyak Goreng, Jokowi Malah Temui Petani Sawit Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti aksi Presiden Jokowi yang menemui petani sawit di tengah isu gejolak harga minyak goreng usai stok kembali melimpah di pasaran. Rocky Presiden Jokowi memilih menemui petani sawit karena tak mampu menghadapi kekuatan mafia minyak goreng. “Poin kita adalah kekacauan koordinasi dan ketidakmampuan konseptual dari presiden, membuat seluruh reaksi istana itu. Jadi, hal yang tidak pada tempatnya, seolah-olah presiden mau kasih sinyal peduli pada petani sawit. Masalahnya bukan di situ, masalahnya ada pada pemain-pemain besar,” katanya kepada wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Kamis, 24 Maret 2022. Ada lagi kata Rocky, polisi bilang tidak ada mafia penimbunan, tetapi menterinya sendiri mengatakan tak mampu hadapi mafia. “Kacau sekali. Kekacauan ini diintai oleh oligarki peluang-peluang untuk membantarkan segala macam dukungan. Dan ini menakutkan presiden. Jadi kalau dukungan oligarki dicabut dalan 2 hari ini, kekuasaan langsung runtuh, karena semua rahasia bisa dibuka. Perseteruan politik sebentar lagi akan terjadi,” katanya. Rocky Gerung mengatakan, Mendag Lutfi tampak telah menyerah dalam menghadapi mafia minyak goreng sehingga akhirnya \'lempar handuk\' atas persoalan tersebut kepada Presiden Jokowi. \"Bayangkan misalnya, Saudara Menteri dia sebetulnya udah lempar handuk dan minta Jokowi sebagai bosnya itu atasi persoalan, kalau nggak dia dipermalukan terus,\" kata Rocky. Rocky Gerung juga menungkapkan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tak mampu mengundurkan diri dari jabatannya karena telah menjadi \'proxy\' dari para mafia minyak goreng di Indonesia. \"Kalau dia minta mundur, dia mesti ditekan lagi supaya \'Jangan mundur, karena Anda adalah proxy kami di kabinet\', kira-kira begitu jalan pikiran pemain-pemain utama sawit ini kan?,\" ujarnya. Mantan pengajar filsafat Universitas Indonesia (UI) itu juga mengatakan, Mendag Lutfi saat ini sedang masuk dalam jebakan mafia minyak goreng, sehingga apapun keputusannya akan menjadi masalah tersendiri. \"Jadi sebetulnya, saudara Lutfi itu akhirnya masuk dalam jebakan oligarki tuh. Kalau dia mundur itu berarti akan banyak komplikasi, dan kalau dia tetap bertahan juga dia akan ditekan oleh publik,\" katanya. Di sisi lain, Rocky Gerung menilai Presiden Jokowi seolah tidak peduli dengan kondisi Mendag Lutfi yang terkena perangkap oligarki, dalam hal ini mafia minyak goreng. Filsuf asal Manado itu berpendapat, seharusnya Presiden Jokowi meminta Mendag Lutfi mundur atau mempersilahkannya mengundurkan diri. \"Sementara Pak Jokowi nggak peduli soal itu tuh. Kan sebetulnya kalau ada kewarasan dalam politik Istana, ya panggil aja Saudara Lutfi itu supaya minta dia mundur atau dia mundur sendiri,\" ujar dia. Meski demikian, dia juga menilai bahwa jika Mendag Lutfi mengundurkan diri, seolah-olah kesalahan hanya ada di pihak yang bersangkutan, walaupun dia menilai bahwa Mendag Lutfi nantinya akan membongkar kesalahan Presiden Jokowi jika mengundurkan diri. \"Mungkin dia merasa kalau dia mundur sendiri, seolah-olah dia yang bersalah kan? Padahal sebetulnya, dia mau kasih sinyal bahwa Pak Jokowi lebih paham masalah ini, dia serahkan problemnya pada presidennya untuk selesaiin mafia ini,\" ucapnya. Mengenai pernyataan Presiden Jokowi yang menganggap mafia minyak goreng sulit dikendalikan, Rocky Gerung menegaskan bahwa banyak dokumen yang membuktikan bahwa Jokowi itu diasuh oleh oligarki berdasarkan persepsi publik. \"Tetapi kemudian presiden menganggap mafia itu susah (dikendalikan), karena banyak dokumen yang bisa menunjukkan bahwa Jokowi diasuh oleh mafia ini, kira-kira begitu jalan pikiran publik, bukan kita menuduh,\" kata dia. Terakhir, Rocky Gerung juga berpendapat bahwa Presiden Jokowi menemui petani sawit hanya sebagai bentuk \'pencitraan\' bahwa seolah-olah mampu menguasai isu minyak goreng yang meresahkan publik dalam beberapa waktu terakhir. “Ini seperti kata Cicero, otempora omores juga yakni, kedaaan jadi memburuk semua,” paparnya. Atas dasar tersebut, dia menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi sudah tak lagi mampu menghadapi mafia minyak goreng karena mereka adalah penguasa pemerintahan yang sesungguhnya. \"Kenapa Pak Jokowi tidak mampu untuk menghadapi mafia? Ya satu-satunya keterangan, mafia itu justru di atas Jokowi yang disebut dengan teori oligarki. Supaya terkesan bahwa Pak Jokowi menguasai masalah, dia pergi menemui petani sawit,\" tuturnya. (ida, sws)
Kotak Suara Bahan Kardus Harus Ada Jaminan Keamanan
Jakarta, FNN. Anggota Komisi II DPR RI MF Nurhuda Y menilai tidak masalah jika KPU akan menggunakan kotak suara dari kardus di Pemilu 2024, namun harus ada jaminan kualitas dan keamanan agar suara rakyat dapat terjamin keamanannya.\"Saya tidak masalah kotak suara dari kardus namun harus ada jaminan keamanan. Keamanan meliputi terjaga kualitasnya sehingga tidak mudah robek, karena akan mengamankan hasil suara rakyat,\" kata Nurhuda di Jakarta, Rabu.Dia tidak mempermasalahkan penggunaan kotak suara dari bahan kardus dengan tujuan penghematan anggaran, tetapi kualitasnya juga harus diperhatikan agar keamanan tetap terjaga.Menurut dia, penghematan memang harus dilakukan apalagi anggaran Pemilu 2024 sedang disorot publik karena jumlahnya yang meningkat tiga kali lipat dibandingkan Pemilu 2019.\"Karena itu tidak masalah jika alasan penggunaan kotak suara dari kardus untuk efisiensi anggaran, namun harus disertai dengan jaminan keamanan. Pada Pemilu 2019 juga ada alasan efisiensi dengan membuat kotak suara dari karton habis pakai,\" ujarnya.Nurhuda mengatakan kalau mau awet digunakan pada pemilu dan Pilkada selanjutnya, bisa menggunakan kotak suara berbahan alumunium.Namun menurut dia, kotak suara dari alumunium memiliki harga yang mahal sehingga bukan solusi untuk mengatasi persoalan tingginya biasa penyelenggaraan pemilu.\"Siapa yang bisa menjamin (kotak suara berbahan alumunium) bisa digunakan pada Pilkada atau Pemilu berikutnya. Selain itu, biaya perawatan juga harus ada sehingga lebih baik menggunakan bahan karton saja, karena tidak ribet,\" tuturnya.Sof/ANTARA)
Nasib Wisma Atlet Saat Eendemi Tunggu Pemerintah
Jakarta, FNN. Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Budiman mengungkapkan bahwa kelanjutan operasi dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran saat status pandemi berganti menjadi endemi masih menunggu keputusan Pemerintah.“RSDC ini akan dibuat seperti apa, fasilitas kesehatan dan alat kesehatan yang ada mau dibawa ke mana, itu tergantung keputusan dari Pemerintah,\" kata Budiman kepada wartawan di Tower 3 RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Rabu.Pergantian status pandemi menjadi endemi, kata Budiman, menandakan bahwa penyakit tersebut, dalam hal ini COVID-19, tidak lagi terlalu menakutkan bagi masyarakat.\"Artinya, masyarakat sudah terbiasa. Seperti sekarang endemi malaria,\" tutur ia menjelaskan.Dengan kondisi tersebut, keberlangsungan RSDC Wisma Atlet Kemayoran akan bergantung pada keputusan Pemerintah dan kebutuhan negara.Budiman pun mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih memperhatikan perkembangan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya indikator-indikator yang dapat menjadi dasar pembuatan kebijakan oleh Pemerintah terkait keberlangsungan RSDC Wisma Atlet.\"Kita masih belajar dan menunggu rencana ke depan. Kita menunggu apa keputusan dari Pemerintah,\" ucap Koordinator RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini.Lebih lanjut, ia juga memaparkan adanya berbagai kemungkinan lain yang akan menjadi tantangan bagi dunia kesehatan Indonesia, baik berupa bencana alam maupun non-alam seperti ancaman paparan nuklir, senjata biologis, atau kimia.\"Kita melihat adanya tantangan perang masa depan yang menggunakan agen-agen biologi,\" kata dia.Melihat ancaman tersebut, ia berharap RSDC Wisma Atlet Kemayoran dapat menjadi prototipe atau model yang digunakan sebagai acuan dalam penanganan bencana.Ia menegaskan, RSDC Wisma Atlet Kemayoran hadir sebagai salah satu bukti kehadiran Pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat yang membutuhkan. \"Ke depan, seperti apa pun bentuknya, kita harus siap setiap saat,\" ucap Budiman. (Ida/ANTARA)
Mari Kita Dorong Masyarakat untuk Memberdayakan Ekonomi Warga
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong segenap masyarakat Indonesia untuk memberdayakan ekonomi warga demi merealisasikan cita-cita para pendiri bangsa dan mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.HNW, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu menyampaikan sebagaimana dimuat dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI 1945, para pendiri bangsa menyepakati cita-cita Indonesia yang merdeka adalah menjadi makmur, sedangkan alinea keempat menyebutkan bahwa tujuan bernegara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.\"Artinya, masyarakat yang turut memperjuangkan pemberdayaan ekonomi warga di saat yang sama juga sedang melaksanakan amanat konstitusi, yakni untuk mencapai salah satu tujuan bernegara,\" ujar HNW saat menghadiri kegiatan sosialisasi empat pilar MPR RI di Jakarta, Rabu.Lebih lanjut, HNW menjelaskan negara yang makmur berarti berdaya secara ekonomi dan sejahtera secara materi. Menurutnya, kemakmuran merupakan salah satu pilar yang akan menghadirkan dan menjaga kemerdekaan Indonesia.Pada akhirnya, ujar HNW melanjutkan, kemakmuran dan kesejahteraan umum diharuskan mengarah pada upaya mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Dengan demikian, ia mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia harus berdampak positif untuk masyarakat. Selain itu, tambah HNW, manfaat kegiatan-kegiatan ekonomi pun sepatutnya terdistribusi secara luas.\"Jadi, kegiatan ekonomi bukan hanya menguntungkan apalagi memperkaya segelintir pihak,\" ucapnya.Berdasarkan hal itu pula, HNW mengatakan MPR RI mendukung program pemberdayaan ekonomi warga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.\"Oleh karena itu, kami mendukung program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang secara norma dan ideologi, telah diperjuangkan sejak awal oleh bapak-bapak bangsa, baik itu dari organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasi politik, termasuk pula dari kalangan umat Islam,\" tutur HNW. (Ida/ANTARA)
Rabu Pon Bukan Lagi Hari Keramat, Tapi Rabu Dungu
Jakarta, FNN – Sepanjang Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin, hari Rabu Pon selalu dipakai untuk acara kenegaraan, baik pelantikan pejabat, pindah istana, maupun reshuffle kabinet. Publik juga menunggu Rabu Pon ini akan dipakai Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet akibat dari para pembantunya yang tak becus dan partai pendukung yang mulai jaga jarak. Namun ternyata, Jokowi tidak melakukan reshuffle hari ini. “Ini hari Rabu yang di mana semua kedunguan tiba-tiba muncul. Jadi, kita sebut sebagai Rabu Dungu. Bayangkan seorang menteri yang paham ekonomi bikin dalil yang ditertawakan oleh seluruh ekonom dunia. Mending stok sedikit tapi harga murah atau mending stok melimpah tapi harga mahal,” kata Rocky Gerung mengomentari pernyataan Menteri Perdagangan M. Lutfi dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief di Rocky Gerung Official, Rabu (23/03/2022). Rocky heran ada menteri yang tak paham hukum ekonomi. Dalam hukum ekonomi, kata Rocky mustinya begitu barang melimpah, maka harganya pasti turun, dan kalau ada kelangkaan pasti harganya naik sesuai dengan hukum kelangkaan. “Tapi kan ini hanya menunjukkan bahwa beliau bingung, ingin ngomong apa. Kalau ditanyakan pada emak-emak Betawi mereka akan ngomong “mending elo turun atau gue seret.” Ini buat si menteri ya, bukan presidennya,” kata Rocky. Menurut Rocky poin dari publik sebetulnya adalah lebih baik mundur dari pada jadi bulan-bulanan. “Nanti kasihan Pak Lutfi diolok-olok dan dikejar-kejar terus setiap hari soal minyak goreng ini. Kalau beliau mundur kan enak tuh, lalu presiden yang ambil alih persoalan ini,” paparnya. Mustinya presiden bisa mengambil-alih keruwetan di kabinet. “Selama presiden tidak mau ambil alih tanggung jawab, selama itu dia jadi sasaran, jadi boneka, dan jadi bulan-bulanan. Ini yang bahaya kalau menteri nggak punya rasa malu. Kalau dia punya rasa malu, dia akan mengatakan bahwa saya nggak sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak usah komen, mundur aja. Jangan ngeyel. Ini kan ngeyel namanya,” tegasnya. Menurut Rocky kekuasan telah membius rezim ini, sehingga tidak sadar apa yang dilakukan. “Kalau kekuasaan itu sudah membius orang, akibatnya dia nggak ngerti lagi, bahwa dia sebetulnya sudah telanjang dari baju sutra. Ini menteri, apalagi presiden. Jadi kekonyolan-kekonyolan ini yang terjadi hari ini,” tegasnya. (sof, sws)
Reshuffle Tak Ada Gunanya, Wong Yang Menggerakkan Invisible Hand
Jakarta, FNN – Isu reshuffle kabinet akhirnya anti klimaks. Rabu Pon yang dijadikan hari keramat untuk merombak kabinet ternyata tak terjadi. Jokowi batal melakukan reshuffle karena serba salah. Demikikan paparan pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief di kanal Rocky Gerung Official, Rabu, 23 Maret 2022. “Semua soal itu akhirnya tiba di depan kita sehingga presiden mau ngomong nggak ada reshuffle sudah tidak ada artinya. Reshuffle buat apa wong sudah bangkrut semua,” paparnya. Rocky mencontohkan, bagaimana jika Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi terkena reshuffle. “Jadi, misalnya menteri perdagangan mau di-reshuffle, nggak ada gunanya. Toh nanti yang baru juga akan mengatakan hal yang sama karena dia cuma calo, cuma skrup dari suatu desain besar ekonomi oligarki yang digerakkan oleh invisible hand. Bukan invisible hand sih maksudnya sudah kelihatan, tapi tangannya doang. Mukanya tidak keliatan,” katanya. Rocky Gerung menekankan bahwa yang mengetahui wajah oligarki hanyalah Presiden Jokowi. “Oligaaki itu ya presiden. Tapi kita musti berani minta ke presiden untuk mengatakan apa sebenarnya penyebabnya, tapi presiden pasti tidak berani menyebutkan itu. Karena presiden tahu ini orang-orang yang membiayai kampanye saya. Jad kalau dibuka bisa bahaya,” paparnya. Meski begitu, rakyat diminta berani untuk \'menodong\' Jokowi terkait apa penyebab polemik yang terjadi, salah satunya terkait minyak goreng. \"Tapi kita mesti berani minta presiden sebutkan apa penyebabnya, dan presiden pasti nggak berani menyebutkan itu karena dia bayangin \'wah ini orang-orang yang tadinya membiayai kampanye saya ini, bahaya kalau saya dibuka\',\" tutur Rocky Gerung. \"Jadi skandal ini pasti juga akan dibuka nanti, begitu Presiden baru ya semuanya pasti dibuka,\" ucapnya menambahkan. Oleh karena itu, dia mengaku heran mengapa Jokowi seolah-olah tidak memahami persoalan yang sedang terjadi. “Ngapain Jokowi masih bersikap seolah-olah nggak ngerti persoalan. Lama-lama juga orang akan anggap, ya sudah kalau begitu, kita tunggu saja presiden baru yang mungkin akan dipilih bukan melalui siklus lima tahunan, pemilu dipercepat. Kan prosesnya begitu sekarang. Jadi, kemungkinan terjadinya percepatan pemilu justru itu yang musti kita pikirkan atau kita rencanakan,” paparnya. (sof, sws)
Tunda Pemilu atau Paksa Masa Jabatan, Bisa Picu Pertumpahan Darah
Jakarta, FNN - Jika benar terjadi 3 periode atau perpanjang masa jabatan presiden, dengan atau tanpa amandemen, ini akan menjadi kejahatan terbesar rezim Jokowi. Demikian pernyataan Gde Siriana Yusuf, Komite Eksekutif KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) kepada FNN, Rabu (23/03/2022) di Jakarta. \"Ini rezim yang ahistoris. Tidak mau belajar dari sejarah,\" paparnya. Jika para pendukung Jokowi memaksanakan kehendak, maka bisa memicu pertumpahan darah. Hal mana telah terjadi masa lalu di era Presiden Soekarno. \"Masa jabatan Soekarno dan Soeharto tanpa dibatasi telah memicu peristiwa berdarah 65 dan 98. Apakah rezim ini buta sejarah?,\" tanyanya kesal. Gde berharap semua partai dan kadernya yang terlibat atau menikmati perpanjangan jabatan presiden, sama saja ikut mengkhianati konstitusi dan rakyat. Mereka juga akan dicatat, dan akan menerima konsekuensinya. Ini hukum alam, ketika kejahatan melampaui batas, pasti akan menerima akibatnya. Gde menyayangkan nafsu berkuasa rezim Jokowi tanpa malu-malu telah mengangkangi amanat reformasi 98. \"Hampir 25 tahun reformasi, hasilnya adalah reformasi gagal total, negara di bawah tahta oligarki! Nafsu berkuasa dan korupsi itu sama, ingin nambah terus ketika peluang ada dan tidak punya moral negarawan,\" paparnya. Saat ini telah terjadi darurat konstitusi. Oleh karena itu bangsa ini perlu ambil bagian untuk menyelamatkan negara kembali ke garis reformasi. (sws)
POPULER
