POLITIK
Menteri Harus Patuhi Presiden Tidak Bicara Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju mematuhi perintah Presiden Joko Widodo untuk tidak menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.\"Saya tentu berharap perintah Presiden Jokowi itu dipatuhi oleh seluruh anggota-anggota kabinet. Semestinya tidak ada lagi anggota kabinet yang bicara penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027, dan presiden 3 periode,\" kata Luqman di Jakarta, Rabu.Ia menilai perintah Presiden tersebut juga bermakna harus dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat untuk mendukung penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027, dan presiden 3 periode dengan mengupayakan cipta kondisi untuk amendemen UUD NRI Tahun 1945.Menurut dia, pernyataan Presiden sudah tepat bahwa seluruh energi bangsa harus fokus mengatasi berbagai masalah yang menjerat dan membuat rakyat menderita.\"Mulai kenaikan harga bahan bakar dan bahan pokok pangan. Hidup rakyat makin sulit. Sangat tidak etis jika elite malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya,\" ujarnya.Luqman mengatakan bahwa perintah Presiden Jokowi kepada para menteri kabinet melengkapi sikap Jokowi yang menolak jabatan presiden 3 periode yang telah disampaikan beberapa kali sebelumnya.Oleh karena itu, kata dia, perintah Presiden Jokowi pantas mendapatkan apresiasi dan ketegasannya itu sudah dinanti-nanti rakyat Indonesia.\"Semoga perintah Presiden Jokowi menjadi \'batu nisan\' dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027, dan presiden 3 periode,\" katanya.Politikus PKB itu menyebutkan salah satu pekerjaan penting adalah menyelesaikan pembahasan tahapan dan jadwal Pemilu 2024 antara KPU, Kemendagri, DPR, Bawaslu, dan DKPP.Selain itu, lanjut dia, perlu secepatnya memastikan adanya alokasi anggaran APBN yang mencukupi untuk kebutuhan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang seharusnya mulai Juni 2022.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta segenap jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga nonkementerian terkait untuk tidak ada lagi yang menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.\"Jangan menimbulkan polemik di tengah masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan-penangan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan,\" kata Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4), yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Rabu.Presiden meminta jajaran menteri dan kepala lembaga nonkementerian untuk tetap fokus menjalankan tugasnya masing-masing, terutama dalam menghadapi ancaman krisis akibat situasi global serta tren kenaikan inflasi.\"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi,\" katanya.Ini bukan kali pertama Presiden Jokowi menanggapi soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sebelumnya, di sela-sela tinjauan ke Kawasan Candi Borobudur di Magelang, jawa Tengah, Rabu (30/3), Presiden mengatakan bahwa semua pihak harus menaati konstitusi. (Ida/ANTARA)
Penting Data Mengenai Distribusi Subsidi Uang
Jakarta - FNN. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan Kementerian Tenaga Kerja memperhatikan ketepatan data penerima sehingga tidak salah sasaran saat menyalurkan bantuan subsidi uang (BSU) kepada 8,8 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta.\"Kami apresiasi langkah pemerintah. Namun ini bicara keadilan. Jangan sampai orang yang berhak menerima malah terlewat, sedangkan orang yang masuk kategori mampu malah mendapatkannya. Ini sering terjadi dan akurasi data ini perlu dipastikan benar oleh pemerintah supaya tepat sasaran,\" ujar LaNyalla, saat kunjungannya ke Dapil Jatim, Rabu.LaNyalla mengatakan penyaluran BSU akan sulit dilakukan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sebab faktanya banyak pekerja penerima upah berkisar Rp3 juta yang tidak terdaftar dalam kepesertaan BPJS tersebut.Oleh karena itu, LaNyalla menyarankan agar sebaiknya Kemenaker memiliki data back up yang menunjukkan angka nyata para pekerja Indonesia baik yang formal maupun yang nonformal.\"Saat ini banyak buruh yang bekerja dengan sistem outsourcing. Biasanya durasi waktu kontrak 3 bulan, 6 bulan atau satu tahun. Alih-alih memikirkan iuran bulanan, mereka ini sangat berat bebannya karena harus kembali menganggur setelah habis masa kontrak kerja dan mencari pekerjaan lain lagi,\" kata LaNyalla dalam siaran persnya di SurabayaDalam permasalahan ini, katanya, Kemenaker perlu sensitif sehingga harus mempertimbangkan bahwa banyak perusahaan yang memberlakukan sistem kontrak dengan durasi waktu pendek.Makanya, kata dia, agar basis penerimanya kuat, Kemenaker perlu melakukan sensus di perusahaan-perusahaan di wilayah yang UMR-nya kecil.\"Kelompok inilah yang rentan dan lebih memerlukan bantuan subsidi,\" ujarnya.Selain itu, BSU kalau bisa diperluas ke pekerja informal yang jumlahnya banyak dan sebagian besar mempunyai gaji di bawah Rp3 juta.\"Contohnya guru honorer, mereka tidak mungkin ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan kewajiban membayar sejumlah uang sementara honornya sangat jauh dari standar UMR,\" tuturnya. (Ida/ANTARA)
Pemenuhan Gizi Anak untuk Indonesia Emas 2045 Harus Didorong
Jakarta - FNN. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama mengatasi persoalan pemenuhan gizi anak dan mencegah stunting guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.\"Kita merencanakan mencetak generasi cerdas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, tetapi persoalan mendasar soal terpenuhinya kecukupan gizi anak bangsa belum bisa teratasi. Harus ada upaya yang konsisten dan terukur untuk mengatasi kecukupan gizi bagi generasi penerus bangsa,\" kata Rerie sapaan akrab Lestari Moerdijat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Mempersiapkan generasi penerus bangsa yang tangguh lewat penuntasan masalah gizi dan stunting harus konsisten dan terukur. Rerie mengatakan sebuah gerakan bersama harus dilakukan untuk mewujudkannya.Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membuka diskusi daring bertema \"Mengantisipasi Generasi yang Hilang Akibat Stunting\" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12.Menurut Rerie, data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan saat ini Indonesia masih memiliki angka prevalensi stunting yang tinggi, yaitu 24,4 persen.Artinya, satu dari empat anak di Tanah Air mengalami stunting dan angka tersebut masih di atas angka standar yang ditoleransi World Health Organization (WHO), yaitu di bawah 20 persen.“Pada kondisi ini, kita harus mempersiapkan generasi muda agar mampu mengelola bangsa ini dengan baik di masa datang,” ucapnya.Oleh karena itu, menurut Rerie, target pengentasan stunting jangan hanya menetapkan angka-angka. Tetapi harus direalisasikan dalam berbagai langkah untuk mewujudkan target tersebut.“Masalah stunting bukan soal kesehatan semata, namun lebih dari itu bisa memengaruhi ketahanan bangsa. Bagaimana generasi penerus yang kekurangan gizi bisa mempertahankan kedaulatan negeri ini?,\" ujarnya.Ia berpandangan bahwa keterlibatan semua pihak sangat diperlukan agar segera mengatasi masalah stunting di Tanah Air.“Apalagi konstitusi kita telah menetapkan tujuan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Rerie. (Ida/ANTARA)
Buang Vaksin Kedaluwarsa, Ganti Vaksin Halal
Jakarta - FNN. Anggota DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membuang vaksin COVID-19 yang sudah kedaluwarsa serta menggantikan dengan vaksin halal.\"Saya tanya ke orang Farmasi, kalau orang farmasi saja bilang mengkhawatirkan dengan berbagai macam alasannya,\" kata Nihayatul dalam Rapat Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR bersama Bio Farma dan BPOM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Politisi PKB itu menyarankan agar pemerintah segera membuang vaksin yang sudah jelas-jelas dalam kondisi kedaluwarsa. Alasannya, pemerintah tidak mengeluarkan uang dan vaksin itu juga barang hibah.Nihayatul menegaskan pemerintah juga memiliki anggaran dan harus segera memberdayakan vaksin halal agar menjadi pilihan masyarakat.\"Apalagi juga tadi disampaikan ada vaksin halal yang bisa kita berdayakan, kenapa tidak kita gunakan itu,\" katanya menegaskan.Membuang vaksin kedaluwarsa dan menggantinya dengan vaksin halal dapat memberikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. \"Kita pun juga lebih tenang, keselamatan masyarakat paling utama,\" ujarnya.Sementara itu, Anggota DPR Ansory Siregar mengatakan pengakuan Kepala BPOM jika semua vaksin yang sudah kedaluwarsa akan dibuang semuanya.\"Bahwa Bu Penny sebelumnya bilang bahwa semua vaksin kedaluwarsa akan dibuang semua. Ini saya dengar ya, buang,\" ucap Politisi PKS itu menegaskan.Ansory menduga bahwa Kepala BPOM mendapat tekanan dari pihak luar untuk tetap menggunakan vaksin yang sudah kedaluwarsa.\"Lantas apa adanya tekanan, ada yang manggil ibu, ada menekan ibu, ada yang minta bertemu, tolong ini di klarifikasi, supaya saya tenang,\" cecar Ansory.Terkait hal tersebut, Kepala BPOM diwakili Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Togi Junice Hutadjulu menjelaskan selama masa pandemi, bukan berarti pihaknya kompromi dengan menggunakan standar keamanan yang tinggi terkait khasiat keamanan dan mutu.\"Itu bukan kedaluwarsa, tetapi batas waktu yang kita berikan karena mempunyai data hanya pendek yakni tiga bulan,\" jelasnya.Menurut dia, sesuai standar WHO diperbolehkan melakukan uji stabilitas selama tiga bulan. Dengan waktu itu, pihaknya akan terus melakukan evaluasi, apakah memenuhi syarat parameter pengujian atau tidak.Namun kata dia, kalau ada data pengujian yang lebih panjang diberikan kepada BPOM, pihaknya akan memberikan perpanjangan. (Ida/ANTARA)
Prinsip Perlindungan Data Pribadi Dalam PKPU Akan Diterapkan oleh KPU
Jakarta - FNN. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan bahwa Rancangan Peraturan KPU (PKPU) akan menerapkan prinsip perlindungan data pribadi, khususnya ketika mengumumkan daftar pemilih di laman KPU.“Pengumuman daftar pemilih memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,” kata Viryan.Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam kegiatan “Uji Publik Terhadap Rancangan Peraturan KPU Tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu” yang disiarkan di kanal YouTube KPU RI, dipantau dari Jakarta, Rabu.KPU memuat aturan tersebut di dalam Pasal 126 ayat (5) Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) yang menguraikan bahwa DPS, DPSHP, DPT, dan DPTb yang diumumkan melalui laman KPU tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), tanggal, bulan, dan tahun lahir, serta keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental pemilih secara utuh guna melindungi data pribadi pemilih.Adapun yang dimaksudkan dengan DPS adalah daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), daftar pemilih tetap (DPT), dan daftar pemilih tambahan (DPTb).“Prinsip pemutakhiran dan penyusunan data pemilih harus memenuhi berbagai prinsip. Ada tambahan, yaitu terkait dengan prinsip perlindungan data pribadi,” ucapnya.Terkait dengan berbagai prinsip yang harus dipenuhi oleh KPU dalam pemutakhiran dan penyusunan data pemilih tercantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a-i Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.Dalam kesempatan tersebut, Viryan menegaskan bahwa KPU tengah mengupayakan terobosan digital yang memungkinkan banyak persoalan sulit untuk menjadi lebih mudah.“Kata kunci dari PKPU ini adalah kita ingin ada perbaikan yang signifikan. Bisa pula kita sebut terobosan digital,” kata Viryan. (Ida/ANTARA)
Segelintir Menteri Yang Waras Bisa Memelopori Undur Diri, Ketimbang Dimundurkan
Jakarta, FNN – Pasca kelangkaan minyak goreng yang diikuti dengan membebaskan harga jual, membuat masyarakat menjerit lantaran harganya di luar nalar. Rakyat semakin menderita setelah harga BBM jenis pertamax dinaikkan dan kelak harga pertalite, gas, listrik akan menyusul. Anehnya, tak ada satu pun pejabat di negeri ini yang memiliki rasa empati teradap kesulitan hidup masyarakat yang disebabkan oleh ulah pejabat itu sendiri. “Kalau di Eropa kondisi seperti itu pemerintah sudah jatuh. Begitu harga-harga naik, pemerintah mengundurkan diri. Itu etikanya. Di sini justru harga jatuh dan ekonomi memburuk, pemerintah malah bingung memperpanjang jabatan,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 06 April 2022. Mengapa masih berpikir soal perpanjangan jabatan, karena memang otaknya tidak mampu untuk melihat hukum sosiologi ini. “Saya kira kalau itu diketahui oleh orang-orang yang lumayan ada otaknya, misalnya, ya paling separuh otaknya masih jalan, Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, dan Muhamad Lutfi, itu kan orang-orang yang ngerti tentang hubungan antara keresahan sosial dan kenaikan harga. Mereka itu harusnya mundur saja kabinetnya,” paparnya. Dengan beberapa menteri, setidaknya ada mindset yang berubah walaupun sebagian orang merasa masih oke. “Tapi dengan mundurnya kabinet ada moral publik yang dibangkitkan pula, bahwa ada harapan masyarakat tentang akan adanya perubahan,” katanya. Namun, dengan mundurnya kabinet artinya presiden juga harus menghentikan aktivitas politiknya. “Dengan kata lain presiden bilang saja saya enggak mampu lagi,” tegasnya. Beratnya beban hidup yang dirasakan masyarakat saat ini sudah merata hingga ke pelosok daerah. Rocky mengaku dalam perjalanan ke Jawa tengah dan Nusa Tenggara Barat sempat mewawancari beberapa orang untuk mendapatkan masukan yang nyata tentang keadaan masyarakat. “Saya dapat keterangan dari teman-teman yang habis mendaki di sekitar Gunung Sindoro, Magelang, Jawa Tengah juga begitu. Rakyat sudah gak bisa lagi beli elpiji. Jadi mulai lagi ibu-ibu, emak-emak sendiri, bukan lagi bapaknya, datang ke naik sampai puncak gunung untuk cari kayu bakar kering,” katanya. Para emak, lanjut Rocky berjalan hingga lima sampai enam jam setiap hari. Nanti pasti akan terjadi perusakan hutan akibat dari soal-soal dapur seperti itu, di mana sesungguhnya persoalan seperti ini gampang diselesaikan. “Jadi mundurnya presiden justru menyelesaikan masalah, jangan sampai dimundurkan di jalan dan itu buruk sekali citra presiden. Presiden kita berkali-kali dimundurkan di tengah jalan karena keburukan ekonomi,” paparnya. Jika sampai hari ini presiden belum juga turun, menurut Rocky, Jokowi mungkin mengerahkan segala macam dukun. Namun dukunnya juga sudah pasti menyerahkan kembali ke Jokowi. Dukun juga akan melihat fakta di lapangan. “Dukun kalau tidak ada pertalite laju motornya juga nggak bisa jalan. Demikian juga akibat-akibat kiri kananya. Jadi, sekali lagi, kita rumuskan saja bahwa gerakan mahasiswa dan gerakan buruh sudah tiba pada momentum yang sama dengan mendirikan monumen. Itu yang sejak dari satu semester lalu dianalisis oleh FNN, dan itu yang terjadi sebetulnya,” tegasnya. Menurut Rocky, memburuknya ekonomi, tak hanya bisa dilihat di lapangan, tetapi hasil analisis-analisis pakar ekonomi telah menjelaskan itu semua. “Apalagi ditambah dengan keterangan-keterangan ekonomi makro yang ditulis oleh Anthony Budiawan, Faisal Basri, Rizal Ramli, semua itu kerjaan otak yang dihasilkan oleh kesayangan kita pada bangsa ini,” paparnya. Namun aneh, peran dan masukan tokoh ekonomi yang tidak sekolam dengan rezim justru dituduh sebagai pihak yang menggerogoti kebijakan pemerintah. Padahal yang terjadi, pemerintah menggerogoti kebijakannya sendiri karena dia tidak mampu ambil jarak dari oligarki. “Itu diputar-putar saja, padahal ya cuma itu intinya. Masa presiden tidak bisa mengendalikan harga minyak goreng, yang bener aja. Ngapain jadi presiden, mending menjadi petani sawit saja,” paparnya. Rocky menegaskan, sesungguhnya ketidakpahaman itu menguntungkan oposisi, karena dengan cara itu dimungkinkan untuk percepatan lagi. Dalam dua minggu ke depan menurut Rocky gerakan buruh dan gerakan mahasiswa eskalasinya akan naik. “Tapi setelah Lebaran biasanya kantong udah kosong, ini mau disuplai dengan BLT segala macam, tapi tetap basis pengetahuan rakyat sekarang bukan lagi pada soal ke pentingnya dia dapat subsidi, tapi dia tahu bahwa kekuasaan sudah sedang berakhir,” pungkasnya. (ida, sws)
Gelombang Mahasiswa dan Buruh Ibarat Batu Menggelinding dari Gunung, Tak Bisa Ditahan
Jakarta, FNN - Aliansi mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar aksi demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu pada Jumat, 1 April 2022. Massa mahasiswa memberi tenggat waktu selama dua hari agar Jokowi memberikan sikap soal wacana tersebut. Namun, setelah lewat dari tenggat yang ditentukan, Jokowi tak kunjung memberikan pernyataan sikap. Perwakilan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) Bayu Satria Utomo, mengatakan pihaknya bakal menggelar aksi demo yang lebih besar dalam waktu dekat ini. Selain mahasiswa, kelompok buruh dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga akan mengerahkan massa yang lebih banyak. Salah satu isu yang akan disuarakan adalah soal kenaikan harga BBM yang diikuti harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Menanggapi ancaman serius dari mahasiswa dan buruh, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa main-main menghadapi gelombang protes masyarakat yang makin kuat. “Situasi kita hari ini, selalu kita rumuskan berkali-kali, kita sebut begining of death dan memang itu yang sedang terjadi. Kalau dikatakan akan ada eskalasi, pasti akan ada eskalasi. Karena momentum yang sudah tersedia, dia nggak mungkin lagi dihentikan,” kata Rocky kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 06 April 2022. Rocky mengibaratkan kekuatan massa sebagai bongkahan batu yang menggelinding dari atas gunung. “Jadi batu yang udah bergulir dari puncak gunung itu enggak bisa dihentikan kecuali ada raksasa yang lebih lebih gede dari gunung menghalangi itu,” paparnya. Rocky mefhum jika saat ini mahasiswa mulai fokus dalam menggalang aksi karena menurutnya seluruh fasilitas ekonomi yang diperlihatkan oleh kebijakan Presiden Jokowi tak menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. “Betul, dia enggak mampu untuk mengendalikan yang kita sering sebut ambisi akumulasi dari kalangan kapitalis atau yang dalam bahasa politik oligarki,” tegasnya. Menurut Rocky, kacaunya perekenomian nasional yang berujung pada ketidakadilan sosial sudah terbaca sejak awal bagaimana APBN yang harusnya didesain untuk mendistribusikan keadilan, tapi tidak bisa dilakukan Presiden karena kapasitas yang tidak cukup. “Jadi seorang presiden yang memang diremote oleh oligarki, tidak mungkin memanfaatkan APBN untuk mendistribusikan keadilan. Padahal tugas negara adalah mendistribusikan keadilan. Tugas korporasi dan tugas oligarki adalah mengakumulasikan keadilan. Tapi kalau akumulasi tidak bisa diselesaikan, maka efeknya adalah gerakan rakyat yang nggak mungkin bisa dicegah,” tegasnya. Saat ini lanjut Rocky, gerakan itu sudah bergulir. “Kita tinggal tunggu gimana licinnya minyak goreng, berbahayanya solar, potensi terbakarnya pertalite, itu akan tiba sama-sama di jalan yang disediakan oleh sejarah,” tegasnya. Kenyataan sejarah ini, kata Rocky menjadi alasan bagi mahasiswa dan buruh untuk memutuskan demo besar-besaran, mengapa guru akhirnya memutuskan untuk menolak BLT karena itu dianggap sebagai upaya untuk mengelabui saja. “Apalagi kalau kita bandingkan dengan kelakuan Presiden Jokowi yang dari awal memusuhi kebijakan BLT SBY. Sekarang dia kena batunya. Padahal, sebetulnya menterinya sama, yaitu Sri Mulyani, yang mendesain BLT di zaman Jokowi. Jadi terlihat sebetulnya bahwa Sri Mulyani, kalau dia kuat dalam argumen, bilang saja saya pada menteri SBY dulu saya lakukan itu dan bangsa ini selamat. Tapi karena Sri Mulyani sudah kehilangan rasa etisnya, jadi akhirnya Menteri Keuangan jadi petugasnya petugas juga,” tegasnya. Sri Mulyani kata Rocky sudah tidak punya lagi pikiran konseptual sebagai orang yang di-train dalam macro economics dan public policy. “Keadaan sekarang sudah berantakan dan sudah tercium oleh investor internasional bahwa kabinet Jokowi sebetulnya sudah selesai. Semua kabinetnya sudah rapuh. Kita tinggal tunggu satu sentilan kecil, sudah pasti runtuh,” katanya. Menurut Rocky, yel yel dan nyanyian “2024 Ganti Presiden” sudah tidak populer lagi. “Kalau kita bilang orang masih mau bikin lagu 2024 ganti presiden atau tagline ganti presiden 2004, sudah nggak bisa lagi. Mahasiswa sudah nggak mau bicara itu. Mahasiswa masih ingin setelah dua minggu ke depan, habis Lebaran, ya udah ganti aja Presiden. Itu intinya,” paparnya. Semua analisa, kata Rocky sudah melakukan itu, bukan karena ingin mengganti presiden mendahului sistem elektoral 2024. “Tetapi rumus sosiologi mengarahkan kita ke situ. Rumusnya siapa yang bikin, yang bikin istana sendiri. Istana sendiri yang bikin kekonyolan-kekonyolan,” paparnya. Rocky berpesan, jangan lagi dianggap nanti mahasiswa ditunggangi, buruh ditunggangi. Sementara justru istana sendiri yang dungu. Karena itu, penting untuk diinformasikan bahwa sesuatu yang sudah digerakkan oleh sejarah tidak mungkin lagi dihalangi oleh kekuasaan apa pun. Itu yang sering disebut sebagai hukum-hukum sosiologi. “Dalam sosiologi Islam disebut sunnatullah. Itu prinsip yang harus terjadi. Jadi, sekali lagi, kita bersiap-siap aja, tanggal 11 April 2022, pasti ada gerakan mahasiswa, gerakan buruh, dan itu ujian saja sebetulnya untuk hal yang lebih besar nanti,” katanya. Menurut Rocky mengapa saat ini masih tenang, karena ini bulan Ramadan, masih ada sopan santun, dan menjaga kebersihan bulan Ramadan supaya tidak ada kekerasan. “Tapi kekerasan itu tidak mungkin dihindari di ujung nanti, kalau kekuasaan masih ngotot dengan sistem politik yang ingin diperpanjang, demokrasi yang dia kangkangi, dan ekonomi yang tidak mungkin dia kendalikan lagi, karena seluruh sistem sudah diserahkan ke pasaran. Pasar adalah peralatan utama oligarki untuk memeras rakyat,” pungkasnya. (ida, sws)
Sebanyak 133 WNI Telah Keluar dari Ukraina
Jakarta - FNN. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan dari total 165 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Ukraina, sebanyak 133 orang telah keluar dari negara tersebut.\"Kita bersyukur bahwa per-hari ini semua WNI yang ingin dievakuasi (dari Ukraina) sudah ada di Indonesia dengan selamat. Dari total 165 WNI, telah keluar dari Ukraina sebanyak 133 orang,\" kata Retno dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan, 133 orang WNI terdiri dari 80 orang dievakuasi menggunakan pesawat evakuasi, lima orang dievakuasi ke Bucharest namun memilih pulang ke negara residensi seperti Rusia, Turki, Denmark, dan Qatar.Selain itu menurut dia, 34 WNI dievakuasi melalui gelombang evakuasi lanjutan, 12 orang melakukan evakuasi mandiri ke berbagai negara, dan dua orang tidak lapor namun telah berada di Indonesia.\"Sementara itu 32 WNI memilih tetap tinggal di Ukraina, terdiri dari 23 orang karena alasan pribadi dan sisanya merupakan staf KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia),\" ujarnya.Retno mengatakan, medan perang di Ukraina sangat berat untuk dilakukan evakuasi dari negara tersebut. Dia mencontohkan untuk mengevakuasi sembilan WNI dari Chernihiv membutuhkan waktu 22 hari namun berjalan baik karena kerja sama dengan kementerian/lembaga dan dukungan WNI.Raker Komisi I DPR RI tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Raker tersebut akan membahas tiga poin yaitu pertama, realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021; kedua, pelindungan WNI dan BHI di Ukraina.Ketiga, diplomasi Indonesia terkait konflik Rusia dan Ukraina; dan keempat, penjelasan Kemlu terkait Special Procedures Mandate Holders (SPMH) mengenai sejumlah kasus dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, dan pemindahan paksa di Provinsi Papua dan Papua Barat. (Ida/ANTARA)
Indonesia Konsisten Minta Perang di Ukraina Dihentikan
Jakarta - FNN. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan Indonesia konsisten menyatakan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina harus segera dihentikan karena akan menyebabkan kondisi kemanusiaan makin memburuk.\"Jika perang tidak dihentikan, kondisi kemanusiaan di Ukraina makin memburuk. Saat ini ada 4,2 juta orang mengungsi ke luar Ukraina dan 6,5 juta pengungsi internal, serta jumlah korban jiwa makin besar,\" kata Menlu Retno dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.Ia mengatakan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Emine Dzhaparova menyampaikan kepada dirinya bahwa bahan pangan di Ukraina makin menipis akibat perang.Oleh karena itu, menurut dia, Ukraina dalam beberapa kali kesempatan pertemuan dengan negara-negara lain meminta bantuan pangan, termasuk kepada Indonesia.\"Demi kemanusiaan, Indonesia mempertimbangkan memberikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Ukraina,\" ujarnya.Dikatakan pula bahwa Indonesia berharap perundingan antara Rusia dan Ukraina perlu diintensifkan untuk mencari penyelesaian damai, gencatan senjata, dan perlu diberikan bantuan kemanusiaan.Selain itu, dia juga menyampaikan langkah aktif Indonesia dalam menjalin komunikasi dengan berbagai negara, termasuk Ukraina dan Rusia terkait kondisi perang di Ukraina.\"Saya bertemu dengan Wamenlu Ukraina di Doha pada tanggal 27 Maret 2022, bicara melalui telepon dengan Menlu Ukraina pada bulan Februari 2022. Saya bertemu empat mata dengan Menteri Lavrov (Menlu Rusia Sergei Lavrov) di Tunxi pada tanggal 20 Maret,\" katanya.Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Menlu RI menyampaikan pokok-pokok pesan yaitu Indonesia konsisten untuk memegang prinsip penghormatan kedaulatan dan integritas wilayah.Hal itu, menurut dia, ditunjukkan saat pemungutan suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Indonesia memilih \"yes\" untuk resolusi aggression against Ukraine pada tanggal 2 Maret 2022 dan resolusi humanitarian consequences of the aggression against Ukraine pada tanggal 24 Maret 2022. (Ida/ANTARA)
Puasa untuk Membangun Empati dan Kesetaraan
Jakarta - FNN. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa puasa adalah untuk membangun empati dan kesetaraan. \"Berpuasa itu membangun empati dan kesetaraan, empati itu apa? Ikut merasakan kesedihan orang. Kalau orang lapar itu rasanya seperti ini, kalau orang kedudukannya lebih rendah rasanya seperti ini,\" ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu. Menurut dia, semua manusia punya harga diri, punya harkat dan martabat yang sama. Oleh sebab itu, siapa pun tidak dibenarkan jika seseorang memandang orang lain lebih rendah daripada dirinya. Bagi Mahfud, menganggap orang lain lebih rendah adalah tindakan jahiliah. Saat mengisi ceramah sebelum Salat Tarawih di Masjid Istiqlal Jakarta, Selasa (5/4), Mahfud mengurai kisah seorang sahabat nabi bernama Abu Dzar al-Ghifari yang pernah ditegur oleh Nabi Muhammad karena memaki budak atau pembantunya secara berlebihan. \"Abu Dzar al-Ghifari suatu hari tampak di depan para sahabat yang lain memakai baju yang sama kualitasnya, memakai sandal atau sepatu yang sama kualitasnya dengan para pembantunya. Para sahabat lantas bertanya, \'Kenapa Abu Dzar memakai baju yang sama dengan para pembantunya?\' Abu Dzar bercerita: \"Saya pernah ditegur oleh nabi karena saya memarahi budak dengan kata-kata: kamu ini bodoh, pemalas sama dengan ibumu, dasar budak!\',\" kisah Mahfud, menirukan kata-kata Abu Dzar. Mahfud lantas menirukan kata-kata Nabi kepada Abu Dzar, \"Kalau kamu punya pembantu, punya karyawan, perlakukan dia dengan baik, berilah pakaian seperti yang kamu pakai, berilah makanan seperti yang kamu makan, bantulah dia kalau bekerja, karena sebenarnya dia itu membantumu, pekerjaan pokoknya itu ada padamu.\" Mahfud pun mengajak jemaah memperkuat semangat menghargai orang lain, sebagai bagian dari semangat kemerdekaan yang ingin membangun kesetaraan dan keadilan, bukan kesewenang-wenangan. \"Pada bulan puasa ini, mari kita bangun ketakwaan kita itu dengan membangun empati dan kita jaga negara kesatuan republik Indonesia ini sebagai negara yang merdeka karena ingin membangun kesetaraan dan keadilan, bukan membangun kesewenang-wenangan. Ini cara kita mengisi kemerdekaan,\" ujar Mahfud yang juga alumnus Pondok Pesantren Al-Mardiyah, Pamekasan ini. (Ida/ANTARA)
POPULER
