Jakarta, FNN - Hari ini sesungguhnya seluruh teori dan kapasitas negara sudah selesai. Dalam situasi seperti ini Mahkamah Konstitusi bisa berinisiatif mengeluarkan yudisial eksibisme.

“Inti kita saat ini bahwa seluruh teori dan kapasitas negara sudah selesai dan kita mesti bersiap-siap mencari tokoh-tokoh yang bisa menuntun dalam waktu sementara sebelum Sidang Istimewa MPR untuk mengganti dan memilih Presiden baru,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 06 April 2022.

Rocky menegaskan hal itu tujuannya agar situasi tidak berantakan dan lebih parah. “Jadi siapa kira-kira yang bisa memastikan bahwa dua minggu ke depan nggak ada kerusuhan-kerusuhan sosial.  Itu artinya, kita musti melihat apa hukumnya kalau Presiden Jokowi dipaksa turun oleh ekonomi, bukan dipaksa turun oleh rakyat,” paparnya.

Oleh karena itu kata Rocky harus disiapkan teori: pertama, pergi pada konstitusi yang mengatur triumvirat yang akan menguasai sementara pemerintah sementara. “Triumvirat, misalnya ada Pak Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Dari tiga profil itu, Prabowo yang paling punya profil memerintah. Kan dua menteri yang lain rendah legitimasinya,” tegasnya.

Rocky menyarankan untuk selanjutnya diperlukan tokoh publik seperti:  Pak Amin Rais, Pak SBY, Yusuf Kala datang lagi. Sebaiknya istana berpikir seperti itu, tidak usah miikir rumit-rumit lagi buat ngumpulin big data baru.  

“Jadi ini mengandalkan big data, sementara big problem enggak ngerti. Kita senang-senang aja. Kekacauan itu memang diperlukan oleh sejarah untuk pembaharuan,” paparnya.

Rocky menegaskan, sebetulnya dalam keadaan semacam ini Mahkamah Konstitusi bisa mengambil inisiatif yang biasa disebut  yudisial eksibisme, memberikan interpretasi. Sebab kekacauan ini terjadi pada eranya Pak Anwar Usman - yang bakal menjadi iparnya Pak Jokowi - itu.

“Justru dia bisa berperan kasih tahu pada calon iparnya bahwa konstitusi kita bilang bahwa dalam keadaan semacam ini, harus dihentikan isu perpanjangan kekuasaan,” tegasnya.

Dalam keadaan semacam ini Rocky menyarankan pemerintah agar mengambil langkah strategis yaitu mengubah kabinet dengan memasukkan tokoh-tokoh lain yang lebih baik.

“Kalau Mahkamah Konstitusi otaknya bagus, bisa kasih itu, semacam assessment konstitusional. Karena keadaannya darurat. Bahkan MK bisa bilang, ini pradarurat, maka MK bisa kasih nasehat.  Tetapi kita enggak tahu apakah calon ipar bisa kasih nasihat,” paparnya. (ida, sws)