POLITIK
Pelonggaran Kebijakan Bebas Karantina PPLN Jangan Disalahgunakan
Jakarta, FNN. Kantor Staf Presiden meminta pelonggaran kebijakan berupa bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) tidak disalahgunakan dengan mengabaikan protokol kesehatan dan tes COVID-19.Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Abraham Wirotomo saat meninjau pelaksanaan kebijakan bebas karantina bagi PPLN, di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten, Jumat.“Kebijakan Bapak Presiden berupa kelonggaran-kelonggaran seperti ini (bebas karantina bagi PPLN) jangan disalahgunakan, dengan abai akan prokes dan testing. Kita harus menghargai kinerja petugas yang terus memastikan protokol terlaksana demi keselamatan kita semua,” ujar Abraham Wirotomo, dalam siaran pers di Jakarta, Jum’at .Sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan pelonggaran kebijakan bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri, di mana PPLN yang tiba melalui bandar udara di seluruh Indonesia, tidak perlu lagi harus melewati karantina.Abraham mengatakan, guna memastikan kebijakan tersebut berjalan maksimal di lapangan, tim Kantor Staf Presiden melakukan pemantauan, salah satunya di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten.“Hari ini KSP melihat langsung seluruh proses kedatangan PPLN di Bandara Soekarno-Hatta. Mulai dari turun pesawat, cek vaksin, test PCR, sampai PPLN keluar bandara. Semua berjalan dengan lancar,” kata Abraham.Abraham mengatakan masih ada satu proses yang perlu dicarikan solusi agar kebijakan bebas karantina bagi PPLN bisa berjalan lebih maksimal, yakni, proses pembayaran untuk tes COVID-19.Dari hasil pengamatan, ia mengungkapkan, tidak semua PPLN terutama Warga Negara Asing yang sudah siap dengan mata uang rupiah. Sehingga, mereka harus lebih dulu menukarkan ke money changer atau penukaran uang.“Jika banyak WNA yang tidak punya uang rupiah untuk bayar tes PCR, dikhawatirkan akan terjadi penumpukan. Ini yang harus dicari cara supaya bisa lebih cepat lagi alurnya,” jelasnya.Adapun Abraham optimistis kebijakan bebas karantina bagi PPLN di seluruh Indonesia akan membuat tingkat kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta akan meningkat 3-4 kali lipat pada saat lebaran.“Saya yakin warga kita dari luar negeri yang ingin mudik lebaran tahun ini akan naik. Tadi kami minta agar satgas menambah kapasitas pelayanan dan melakukan rekayasa alur antrian agar tidak terjadi penumpukan,” tandas Abraham.Ia mengimbau masyarakat pelaku perjalanan luar negeri untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tes COVID-19. Terlebih, kata dia, Satgas bersama TNI, Polri, Imigrasi, Kemenkes, dan petugas bandara sudah bekerja maksimal untuk melayani kedatangan warga yang diperkirakan akan meningkat jumlahnya. (Ida/ANTARA)
Pembayaran Klaim Pelayanan COVID-19 Harus Segera Dituntaskan
Jakarta, FNN. Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengatakan pembayaran klaim rumah sakit untuk pelayanan COVID-19 harus segera dituntaskan.Moeldoko menyebutkan, tahun ini target pembayaran klaim RS untuk pelayanan COVID-19 sebesar Rp25 triliun. Dari jumlah tersebut, baru Rp3,64 triliun yang sudah selesai dilakukan review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan siap untuk dibayarkan.“Masih luas gap (kesenjangan) yang perlu kita kejar, yakni Rp21,36 triliun. Ini harus segera diselesaikan pembayarannya agar rumah sakit bisa lebih optimal menangani kasus COVID-19. Bapak Presiden sangat concern (perhatian) terkait ini (pembayaran klaim COVID-19),” kata Moeldoko saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembayaran Klaim COVID19 bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, BPJS, dan sejumlah kementerian/lembaga lainnya, di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat.Dalam rapat koordinasi tersebut, Moeldoko menegaskan, untuk mempercepat pembayaran klaim COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan memangkas bisnis proses klaim melalui pembaharuan kebijakan.“Supaya ada kepastian bahwa klaim saya sekian, akan dibayar sekian,” tegas Moeldoko. Selain itu, terang dia, secara teknis pemerintah juga akan mengintegrasikan e-klaim di Kemenkes dengan v-klaim di BPJS, untuk meminimalkan terjadinya klaim kadaluarsa dan klaim dispute atau ketidaksepakatan antara BPJS dengan rumah sakit atau faskes atas klaim pelayanan.“Ini untuk memastikan apakah klaim itu benar-benar menjadi tidak sesuai atau kadaluarsa karena keterlambatan dari rumah sakit atau adanya faktor lain,” jelasnya.Pada kesempatan tersebut, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes dr Siti Khalimah menekankan pentingnya rumah sakit memiliki tim khusus yang didedikasikan untuk mengurusi pengajuan klaim COVID-19. Hal ini perlu dilakukan agar proses rekonsiliasi klaim antara rumah sakit dan Kemenkes bisa lebih cepat, dan berita acara rekonsiliasi dapat segera diterbitkan.“Kami (Kemenkes) siap untuk meningkatkan komunikasi dengan rumah sakit, dan memastikan bahwa kebijakan yang kita buat tidak membebani rumah sakit,” tutur Khalimah.Sebagai informasi, pemerintah telah melakukan pembayaran klaim COVID-19 sebesar Rp35,11 triliun pada 2020. Namun, memang terdapat beberapa klaim senilai Rp5,50 triliun yang dinyatakan tidak layak/sesuai dan kadaluarsa sehingga tidak bisa dibayarkan.Sementara pada 2021, klaim COVID-19 yang sudah dibayarkan sebesar Rp62,68 triliun. Dan tahun ini, pemerintah menargetkan pembayaran klaim COVID-19 sebesar Rp25 triliun. (Ida/ANTARA)
Ada Agenda Tersembunyi, Anis Matta: Ide Penundaan Pemilu Merusak Tatanan Dan Stabilitas Demokrasi
Jakarta, FNN – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, tidak ada alasan sama sekali baik secara politik, ekonomi, hukum dan pandemi untuk melakukan penundaan Pemilu 2024 seperti yang diusulkan oleh tiga ketua umum partai koalisi pro pemerintah. “Pada dasarnya di Partai Gelora Indonesia tidak tertarik, karena tidak ada alasan yang cukup memadai untuk melakukan penundaan pemilu, baik alasan politik, ekonomi, hukum, pandemi. Tidak satu satupun alasan dari semua alasan itu, yang cukup untuk melakukan penundaan pemilu,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk “Heboh Gonjang-ganjing Tunda Pemilu 2024, Apa kata Survei?”, Rabu (23/3/2022) petang. Diskusi yang digelar secara virtual ini dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra, Founder Drone Emprit & Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi, dan Peneliti Litbang KOMPAS Yohan Wahyu. Menurut Anis Matta, sejak awal isu tersebut digaungkan tidak ada alasan atau logika menarik yang dipakai. Sehingga Partai Gelora enggan terburu-buru mengambil sikap ketika isu penundaan pemilu digulirkan. Kendati begitu, Anis mengakui masih akan tetap mengikuti perkembangan isu penundaan pemilu agar mendapatkan gambaran secara detil. “Dari awal kita tidak melihat isu ini sebagai isu yang menarik karena logika yang diangkat dibalik. Dan dalam banyak situasi, krisis ekonomi sebenarnya bukan alasan untuk menunda pemilu, tapi kadang justru alasan untuk mempercepat pemilu,” katanya. Berdasarkan hasil survei, kata Anis Matta, juga ada perbedaan jauh antara opini publik di sosial media (sosmed) yang menolak penundaan pemilu dengan pernyataan para elit yang menghendaki penundaan pemilu. “Upaya menekan arus opini publik secara terus menerus, menurut saya jauh lebih berbahaya ketimbang wacana penundaan pemilunya sendiri,” katanya. Karena siapapun yang berada dibalik ide penundaan pemilu ini, benar-benar sudah terlalu jauh jaraknya dengan ruh masyarakat, dengan perasaan publik, dengan pikiran mereka sendiri. “Mereka seperti ada di alam yang lain, sementara rakyat kita ini ada di alam yang lain pula. Ini seperti entiti yang hidup di dua alam yang berbeda, menurut saya ini yang lebih berbahaya,” ujarnya. Hal ini menunjukkan, bahwa yang kita hadapi sebenarnya, bukan sekedar krisis ekonomi atau pandemi saja, tapi sudah menyentuh pada krisis sosial yang jauh lebih buruk. Dimana sebagian elitnya seperti tidak memahami masalah, tetapi kemudian mengorbankan kepentingan bangsa yang lebih besar dan mendahulukan kepentingan jangka pendek mereka. “Dorongan penundaan pemilu ini pasti dilatarin agenda yang tersembunyi, terbatas pada kelompok tertentu, orang-orang tertentu dan bersifat sangat jangka pendek. Betapa jauhnya elite kita dari rakyat. Ini situasi yang buruk,” tandasnya. Ketua Umum Partai Gelora ini mengatakan, upaya mengorbankan kepentingan bangsa dan demokrasi melalui penundaan pemilu bisa menyimpan benih tertentu bagi satu pergerakan sosial. Situasi seperti ini, lanjutnya, semakin memperlihatkan kepada publik terjadinya krisis kepemimpinan, bahwa para elit tidak terkoneksi secara pikiran maupun emosional dengan rakyat. “Jauh betul dari yang diinginkan oleh rakyat. Karena itu, wacana penundaan pemilu ini, Insya Allah akan gagal dengan sendirinya,” tegas Anis Matta. Anis Matta menilai semua pihak berkepentingan untuk menjaga konstitusi dan tegaknya demokrasi yang merupakan amanat reformasi 1998 dari kepentingan jangka pendek kelompok tertentu. “Kita harus membongkar apa agenda tersembunyi dibalik itu, karena ini jelas-jelas bisa merusak tatanan dan stabilitas demokrasi kita,” katanya. Ia berharap semangat perlawanan civil society ini, harus terus dikembangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. “Mudah-mudahan ini bisa mengilhami rakyat kita untuk memiliki sikap yang jauh lebih dewasa,” katanya. Ketua KPU Ilham Saputra mengaku tak mau ambil pusing dengan isu penundaan pemilu 2024. Dia menegaskan KPU bekerja dengan taat menjalani konstitusi. “Kalau terkait dengan penundaan pemilu, KPU enggak mau ambil pusing dengan isu itu, karena KPU ini penyelenggara bekerja berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ilham. KPU sendiri telah mengusulkan anggaran sebesar Rp76 triliun untuk pesta demokrasi lima tahunan. KPU, lanjutnya, telah menyurati DPR untuk segera menggelar rapat kerja pengesahan anggaran Pemilu 2024. “Tetapi Komisi II DPR menginginkan agar pembahasan ini dilakukan oleh KPU terpilih 2022-2027. Menurut hemat kami akan lebih baik, karena KPU bekerja sustainable, bekerja berkesinambungan, akan lebih baik tahapan, jadwal, dan program ini dibahas di periode kami,” kata Ilham. Ilham mengingatkan ada dua tahapan pemilu krusial tahun ini, yaitu pendaftaran partai politik peserta pemilu dan penentuan daerah pemilihan. Oleh karena itu, KPU membutuhkan kepastian dan ketersediaan anggaran untuk memulai kedua tahapan itu. Selain itu, kata Ilham, imbas belum disahkannya anggaran untuk kebutuhan pemilu ini mengganjal pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Jadwal, Tahapan, dan Program Pemilu Serentak 2024. Ilham tidak ingin masuk dalam polemik soal dugaan skenario KPU terpilih Periode 2022-2027 dimanfaatkan untuk memuluskan ide penundaan pemilu seperti yang dilontarkan oleh pengamat politik. Ia memastikan KPU mulai dari tingkat pusat hingga daerah satu suara menyiapkan seluruh pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. “Enggak ada hubungan bola panas ada di kami. Kami hanya ingin kemudian memastikan seluruh tahapan pemilu 2024 sudah kami siapkan PKPU nya, sudah kami siapkan perangkat perangkatnya. Sudah kami siapkan beberapa hasil riset yang sudah kami lakukan, kami juga sudah merancang tentang penguatan IT terhadap penyelenggara pemilu 2024,” jelasnya. Founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi mengungkapkan, perbincangan tentang penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode, sangat tinggi pada akhir Februari hingga awal Maret 2022. Puncak pembahasan terjadi pada 2 Maret, dengan lebih dari 6 ribu mention. “Terutama didorong pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, yang mengklaim 110 juta netizen mendukung penundaan pemilu,” kata Ismail. “Secara umum, publik percaya bahwa rezim ada di belakang ramainya wacana penundaan pemilu dan masa jabatan presiden tiga periode,” imbuhnya. Menurutnya, banyak perbincangan didorong tingginya penolakan warganet atas wacana tersebut. Kemudian, pemberitaan sangat tinggi pada 7 Maret dengan 1.918 mentions. “Hal itu didorong komentar Presiden Joko Widodo, bahwa dia patuh pada konstitusi. Publik mengkritisi respon presiden, yang dinilai berbeda pada wacana tiga periode,” ujarnya. Sebab pada 2019, Jokowi sebut wacana tiga periode menampar mukanya, Namun belakangan Presiden sebut wacana itu sebagai bagian dari demokrasi. Netizen terlihat kompak menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. “Selain mengamplifikasi pemberitaan dan pernyataan para tokoh yang menolak penundaan pemilu hingga 2027, netizen juga mengkritisi berbagai dukungan atas wacana perpanjangan masa jabatan Presiden,” tandasnya. Peneliti Litbang KOMPAS Yohan Wahyu menambahkan, berdasarkan survei yang dilakukan Litbang Kompas ditemukan adanya gerakan politik yang dilakukan para elit untuk menguatkan penundaan pemilu dengan alasan kepentingan nasional. Padahal alasan ekonomi yang dijadikan alasan untuk pemulihan ekonomi nasional hanya sekitar 6,9 persen. Publik yang tidak percaya, justru jauh lebih besar mencapai 23, 4 persen. “Publik melihat itu hanya untuk kepentingan politik mereka saja,” kata Yohan. Selain itu, sekitar 80 persen suara publik juga menyatakan, bahwa penundaan pemilu tidak berkorelasi dengan pemulihan ekonomi nasional. “Survei yang kita lakukan semakin memperkuat hasil survei dari lembaga survei lain soal penundaan pemilu, bahwa mayoritas publik menolak penundaan pemilu,” katanya. Yohan menegaskan, upaya orkestrasi yang dibangun untuk mempengaruhi opini publik tidak membuahkan hasil seperti upaya pembahasan penundaan pemilu yang rencananya digelar Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin 21 Maret 2022 lalu, akhirnya dibatalkan setelah mendapatkan protes dari Ketua KPU RI Ilham Saputra. “Saya melihat ada orkestrasi yang dibangun yang coba mempengaruhi opini publik untuk melakukan penundaan pemilu. Setelah survei ini, ternyata masih berlanjut dengan beredarnya surat Kemenko Polhukam yang kemudian diklarifikasi. Saya kira nanti akan muncul banyak lagi di lapangan, tetapi mayoritas publik tetap menolak,” tegas Peneliti Litbang KOMPAS ini. (sws)
Jangan Anggap Enteng Cuitan Lukman Hakim Soal Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN – Wartawan senior FNN Hersubeno Arief memberikan penilaian bahwa KPU akan terlibat dalam permainan skenario penundaan Pemilu 2024. Hal ini berhubungan dengan keputusan NasDem dan PPP dengan PDIP untuk menolak amandemen UUD 1945. “Semakin banyaknya partai yang bergabung untuk menolak amandemen UUD 19945, maka skenario penundaan pemilu melalui amandemen konstitusi hampir tidak mungkin. Karenanya, KPU pun mulai diturunkan untuk ikut bermain dalam penundaan Pemilu 2024 ini,” papar Hersubeno dalam kanal Hersubeno Point, Rabu, 23 Maret 2022. Awalnya, kata Hersu panggilan akrab Hersubeno, bentuknya samar-samar, akan tetapi makin lama makin nyata. Dengan dilibatkannya KPU, membuat pemerintah tidak bisa disalahkan sebab penundaan Pemuli 2024 bukan berasal dari mereka. \"Skenario baru ini bila terwujud, maka pemerintahan Jokowi itu tidak bisa disalahkan sebab penundaan Pemilu itu bukan berasal dari pemerintah namun dari KPU,\" kata Hersu. Menurutnya, KPU akan menyatakan tidak sanggup menyelenggarakan Pemilu dengan alasan dana yang tidak terpenuhi. \"KPU menyatakan tidak sanggup menyelenggarakan Pemilu, alasannya karena dana Pemilu yang mereka ajukan tidak bisa dipenuhi pemerintah dan kemudian juga waktu penyelenggaraannya itu sangat mepet,\" ujar Hersu. Sedangkan pemerintah yang beralasan pandemi Covid-19 dan harus menghemat anggaran tidak bisa disalahkan. \"Sebaliknya pemerintah dengan alasan tengah dilanda pandemi dan harus menghemat anggaran, juga tidak bisa disalahkan karena KPU mengajukan anggarannya terlampau besar,\" tutur Hersu. Sinyal kemungkinan KPU tak mampu menyelenggarakan Pemilu 2024 juga pernah disuarakan oleh mantan anak buah Jokowi. \"Sinyal kemungkinan KPU tidak mampu menyelenggarakan Pemilu atau melaksanakan Pemilu itu beberapa hari yang lalu itu sebenarnya sudah disuarakan oleh politisi PPP Lukman Hakim Syaifuddin,\" kata Hersu. \"\'Seandainya tiba-tiba KPU menyatakan tidak mampu adakan Pemilu 2024, langkah konstitusional apa yang bisa ditempuh sebagai jalan keluar\', itu Lukman Hakim bertanya melalui cuitannya di akun Twitter pribadinya pada Kamis 10 Maret lalu,\" tuturnya menambahkan. Meski terkesan sambil lalu, cuitan Lukman Hakim Saifuddin itu dinilai tidak boleh dianggap sepele. \"Walau terkesan sambil lalu, cuitan mantan menteri agama pada kabinet Jokowi yang pertama itu tidak bisa dianggap sepele loh ya,\" ujar Hersu. \"Ini bukan cuitan iseng dari seorang netizen sebagai elite partai pendukung pemerintah, pernah juga menjadi pejabat tinggi negara pasti Lukman mengetahui informasi yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan atau ini kita sebut sebagai \'Inside Story\' gitu ya, apa story behind the scene lah gitu, cerita di balik layar,\" katanya menambahkan. Hersubeno Arief mengatakan bahwa isu ketidakmampuan KPU menyelenggarakan Pemilu 2024 ini sebenarnya sudah lama. Akan tetapi, pada saat itu publik, media, hingga pengamat terlalu fokus pada dua isu saja. \"Isu kemungkinan KPU tidak bisa menyelenggarakan Pemilu karena ketiadaan biaya dan mepetnya waktu ini sebenarnya sudah lama beredar. namun pada waktu itu publik, media, pengamat, itu tampaknya juga lebih terfokus pada dua isu saja,\" tutur Hersu. \"Yakni penundaan Pemilu dengan konsekuensi memperpanjang masa jabatan presiden Jokowi dan kemudian setelah isu ini gagal muncul opsi lama opsi baru yang berupa opsi lamanya dihidupkan, yakni kembali ke tiga periode jadi mengubah masa jabatan Presiden Jokowi dari dua periode menjadi tiga periode,\" ucapnya menambahkan. Akan tetapi, begitu partai politik ramai-ramai menolak amandemen UUD 1945, skenario baru ini akan mulai dijalankan. Nah setelah parpol pemerintah ramai-ramai menolak bahkan menutup pintu amandemen, tampaknya skenario baru itu akan mulai dijalankan,\" pungkasnya. (sof, sws)
Deklarasi Nusa Dua dari Sidang Majelis ke-144 IPU
Jakarta, FNN. Sidang Majelis ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Kamis, menghasilkan Deklarasi Nusa Dua sebagai wujud komitmen parlemen dunia terhadap aksi iklim.Ketua DPR Puan Maharani, saat menjadi Pimpinan Sidang Majelis Ke-144 IPU, mengatakan Deklarasi Nusa Dua bukan hanya komitmen, tetapi juga sebagai awal bagi parlemen dunia melakukan aksi nyata.\"Dukungan terhadap pembiayaan iklim bagi negara berkembang sebesar 100 miliar dolar AS harus segera dipenuhi,\" kata Puan dalam pidato penutupan Sidang Majelis ke-144 IPU di Bali, Kamis.Di hadapan 1.000 delegasi dari 115 negara, dia mencontohkan salah satu saksi nyata itu adalah merealisasikan dukungan dana iklim dari negara maju untuk negara berkembang, sebesar 100 miliar dolar AS atau Rp1.434 triliun per tahun.Tidak hanya terkait dana iklim, Deklarasi Nusa Dua juga menjadi komitmen negara-negara anggota IPU untuk memenuhi Perjanjian Paris, yang salah satu tujuannya ialah menurunkan atau paling tidak mempertahankan suhu bumi tidak naik 1,5 sampai 2 derajat Celsius.Demi mencapai tujuan itu, transisi menuju energi bersih menjadi kebijakan yang perlu segera diwujudkan parlemen-parlemen di dunia. Dengan demikian, dana iklim yang disampaikan Puan dapat mendukung investasi dan teknologi transisi menuju energi bersih.Delegasi DPR RI juga turut berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam menghasilkan Deklarasi Nusa Dua itu, tambahnya. \"Delegasi RI telah berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan sidang IPU ini; dan saya sendiri selama persidangan bertindak sebagai president assembly (pimpinan sidang majelis) yang merupakan organ tertinggi IPU,\" jelasnya.Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden IPU Duarte Pacheco dan Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong, yang mendukung pelaksanaan Sidang ke-144 tersebut, sehingga Deklarasi Nusa Dua dapat disepakati bersama. DPR akan menindaklanjuti deklarasi tersebut menjadi kebijakan yang konkret di Indonesia.Dalam deklarasi itu, para delegasi yang mewakili parlemen dari 115 negara sepakat bahwa perubahan iklim merupakan ancaman nyata terhadap keberlangsungan manusia, sehingga perlu ada aksi cepat untuk mengendalikan laju pemanasan global dan mengurangi dampak perubahan iklim. (Sof/ANTARA)
"E-voting" Pemilu Sangat Memungkinkan
Jakarta, FNN. Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha mengatakan pemungutan suara secara elektronik (e-voting) pada Pemilu Serentak 2024 sangat memungkinkan terjadi, apalagi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sudah memanfaatkan data kependudukan secara digital.\"Namun, memang praktik e-voting ini memerlukan proses, misalnya pada tahap awal pelaksanaannya hanya di kota besar yang infrastrukturnya sudah mapan,\" kata Pratama Persadha kepada ANTARA, Kamis malam, ketika merespons keinginan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menggelar pemilihan umum (pemilu) secara elektronik.Dengan demikian, kata Pratama, akan berbahaya dan berisiko besar bila penerapan e-voting langsung secara nasional pada Pemilu Serentak 2024. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus secara bertahap terlebih dahulu.Selain itu, lanjut dia, perlu memikirkan teknis e-voting mau model seperti apa, apakah langsung dari smartphone atau harus lewat tempat pemungutan suara (TPS) khusus.Di Amerika Serikat, misalnya, masih menyediakan tempat khusus untuk e-voting. Sementara itu, di Estonia, pemilu elektronik di negara tersebut terdiri atas voting lewat mesin elektronik khusus, yang disiapkan oleh pemerintah setempat, dan voting secara remote lewat internet dengan personal computer (PC) serta smarphone.Pada masa pandemi ini, kata Pratama, kebutuhan e-voting telah bergeser ke voting secara remote lewat internet, bisa dengan PC maupun smartphone pemilih. Hal itu lebih rumit dan membutuhkan pengamanan sistem yang lebih advance, tambahnya.\"Kapan e-voting bisa dilaksanakan di Indonesia?\" Pratama menjawab, \"Semua itu tergantung pada bangsa ini mau menyiapkan model e-voting seperti apa dan sejauh mana kota yang akan melakukan uji coba siap secara infrastruktur.\"Akan tetapi, menurut dia, pada prinsipnya bisa, hanya secara regulasi di DPR akan memakan waktu lama meski terkait dengan teknis teknologinya sebenarnya tidak menghabiskan banyak waktu.Pratama lantas menyebut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memiliki teknologi e-voting. Bahkan, pada tahun 2019 sudah diimplementasikan di 981 pemilihan kepala desa (pilkades) di Tanah Air.Namun, kata dia, sistem yang dikembangkan BPPT adalah e-voting di lokasi TPS, yang secara fungsi menghilangkan surat suara dan mempercepat hitungan karena tidak ada hitung manual. Model itu nantinya bisa dilengkapi dengan teknologi voting via internet.Menurut Pratama, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk e-voting, antara lain, regulasi terkait dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).\"Jangan sampai nanti ini menjadi celah digugat dan hasil e-voting malah dibatalkan. Jadi, dari sisi UU harus clear lebih dahulu,\" kata Pratama yang juga Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC itu. (Sof/ANTARA)
Masyarakat Jangan Gentar Lawan Mafia Minyak Goreng
Jakarta, FNN. Ketua DPP Persaudaraan Aktivis dan Warga Nusantara (Pandawa Nusantara) Hendi Saryanto mengatakan masyarakat jangan gentar menghadapi mafia minyak goreng di Indonesia.\"Untuk mengatasi mafia itu, kita harus bangun kemandirian dan produktivitas masyarakat. Sebelum kelapa sawit datang, nenek moyang kita sudah membuat minyak kelapa,\" kata Hendi dalam diskusi yang digelar Jakarta Journalist Center (JJC) secara daring di Jakarta, Kamis.Diskusi itu bertajuk Kupas Tuntas Amannya Minyak Goreng untuk Rakyat. Diskusi ini mengangkat fenomena minyak goreng curah di pasaran masih langka usai Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET). Diduga ada mafia yang bermain, sehingga keberadaan minyak goreng di pasaran semakin langka.\"Minyak goreng bukan bahan pangan, langkanya minyak goreng ini bukan suatu kesulitan, tapi tantangan yang dapat dijadikan peluang,\" katanya.Minyak kelapa, ujar Hendi, menurut penelitian juga lebih sehat dibandingkan minyak sawit. Dengan memanfaatkan kelapa sebagai bahan baku minyak goreng, secara tidak langsung juga berdampak pada kemakmuran petani.\"Kenapa kelapa, karena stok kelapa di seluruh tumpah darah Indonesia ini melimpah. Kita bikin petani kelapa untung, karena selama ini harga kelapa terlalu rendah,\" ujarnya lagi.Hendi meminta keterlibatan milenial juga dapat berperan penting dalam melawan mafia minyak goreng. Karena milenial memiliki cara yang kreatif dalam menghadapi setiap masalah.\"Salah satu cara mengejek mafia minyak goreng, kita suruh milenial videokan saja dengan angle yang menarik. Di video, mereka dapat mengatakan \'Nih emak gue bisa bikin minyak goreng sendiri\', semacam itu,\" katanya pula.Pada sisi lain, Dosen Fakultas Teknik Uhamka ini juga menyebutkan, Kementerian Perdagangan harus berbenah dalam menghadapi persoalan minyak goreng ini. Jangan sampai kebutuhan di dalam negeri belum terpenuhi, tapi justru mengekspor minyak goreng ke luar negeri. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Harus Kuatkan Komitmen Atasi Pelanggaran HAM Berat, Desak ELSAM
Jakarta, FNN. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mendesak Pemerintah untuk memperkuat komitmen dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.“Tepat di Hari Internasional atas Kebenaran dan Martabat Korban ini, Indonesia perlu memperkuat kembali komitmen politiknya untuk benar-benar serius menuntaskan keseluruhan agenda transisional,” kata Wahyudi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Ia memandang pengungkapan kebenaran sebagai hal yang sangat esensial untuk memenuhi hak-hak korban lainnya, seperti hak untuk tahu, hak keadilan, hak atas pemulihan, jaminan kepuasan, dan ketidakberulangan.“Pengungkapan kebenaran telah dimandatkan TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional,” ujar dia.TAP MPR ini memberi mandat untuk membentuk Komisi Pengungkapan Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Ketetapan ini meletakkan pengungkapan kebenaran sebagai salah satu agenda reformasi.Setelah agenda yang coba dibangun melalui UU KKR dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006, agenda-agenda hukum dan kebijakan lain yang mengarah pada pengungkapan kebenaran dewasa ini belum nampak serius, kata Wahyudi.“MK sebenarnya telah memberikan sejumlah alternatif, selain membentuk kembali UU KKR, disarankan pula pembentukan kebijakan politik di tingkat kepresidenan tentang pengungkapan kebenaran,” katanya pula.Menimbang situasi tersebut, Wahyudi mendorong Pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat.“Pemerintah dapat memulai langkah tersebut dengan menginisiasi pembentukan tim kepresidenan yang diberikan mandat dan wewenang untuk melakukan proses pengungkapan kebenaran,” kata dia.Lebih lanjut, pengungkapan kebenaran ini kemudian menjadi pijakan untuk pengakuan nasional dan permintaan maaf kepada korban dan keluarganya, termasuk untuk ditindaklanjuti dengan pemenuhan hak atas pemulihan.“Presiden Jokowi juga harus memastikan Jaksa Agung segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM atas kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat,” kata dia lagi.Kemudian, Wahyudi juga meminta kepada Pemerintah untuk segera menyiapkan langkah-langkah pemulihan yang menyeluruh, baik secara material maupun immaterial, ekonomi, fisik, maupun psikis bagi korban dan keluarganya. “Mengacu pada proses pengungkapan kebenaran dan mekanisme penyelesaian lainnya yang dilakukan,” ujar Wahyudi pula. (Sof/ANTARA)
Tak Kuasa Tangkap Mafia Minyak Goreng, Jokowi Malah Temui Petani Sawit
Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti aksi Presiden Jokowi yang menemui petani sawit di tengah isu gejolak harga minyak goreng usai stok kembali melimpah di pasaran. Rocky Presiden Jokowi memilih menemui petani sawit karena tak mampu menghadapi kekuatan mafia minyak goreng. “Poin kita adalah kekacauan koordinasi dan ketidakmampuan konseptual dari presiden, membuat seluruh reaksi istana seperti itu. Jadi, hal yang tidak pada tempatnya, seolah-olah presiden mau kasih sinyal peduli pada petani sawit. Masalahnya bukan di situ, masalahnya ada pada pemain-pemain besar,” katanya kepada wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Kamis, 24 Maret 2022. Ada lagi kata Rocky, polisi bilang tidak ada mafia penimbunan, tetapi menterinya sendiri mengatakan tak mampu hadapi mafia. “Kacau sekali. Kekacauan ini diintai oleh oligarki peluang-peluang untuk membantarkan segala macam dukungan. Dan ini menakutkan presiden. Jadi kalau dukungan oligarki dicabut dalan 2 hari ini, kekuasaan langsung runtuh, karena semua rahasia bisa dibuka. Perseteruan politik sebentar lagi akan terjadi,” katanya. Rocky Gerung mengatakan, Mendag Lutfi tampak telah menyerah dalam menghadapi mafia minyak goreng sehingga akhirnya \'lempar handuk\' atas persoalan tersebut kepada Presiden Jokowi. \"Bayangkan misalnya, Saudara Menteri dia sebetulnya udah lempar handuk dan minta Jokowi sebagai bosnya itu atasi persoalan, kalau nggak dia dipermalukan terus,\" kata Rocky. Rocky Gerung juga menungkapkan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tak mampu mengundurkan diri dari jabatannya karena telah menjadi \'proxy\' dari para mafia minyak goreng di Indonesia. \"Kalau dia minta mundur, dia mesti ditekan lagi supaya \'Jangan mundur, karena Anda adalah proxy kami di kabinet\', kira-kira begitu jalan pikiran pemain-pemain utama sawit ini kan?,\" ujarnya. Mantan pengajar filsafat Universitas Indonesia (UI) itu juga mengatakan, Mendag Lutfi saat ini sedang masuk dalam jebakan mafia minyak goreng, sehingga apapun keputusannya akan menjadi masalah tersendiri. \"Jadi sebetulnya, saudara Lutfi itu akhirnya masuk dalam jebakan oligarki tuh. Kalau dia mundur itu berarti akan banyak komplikasi, dan kalau dia tetap bertahan juga dia akan ditekan oleh publik,\" katanya. Di sisi lain, Rocky Gerung menilai Presiden Jokowi seolah tidak peduli dengan kondisi Mendag Lutfi yang terkena perangkap oligarki, dalam hal ini mafia minyak goreng. Filsuf asal Manado itu berpendapat, seharusnya Presiden Jokowi meminta Mendag Lutfi mundur atau mempersilahkannya mengundurkan diri. \"Sementara Pak Jokowi nggak peduli soal itu tuh. Kan sebetulnya kalau ada kewarasan dalam politik Istana, ya panggil aja Saudara Lutfi itu supaya minta dia mundur atau dia mundur sendiri,\" ujar dia. Meski demikian, dia juga menilai bahwa jika Mendag Lutfi mengundurkan diri, seolah-olah kesalahan hanya ada di pihak yang bersangkutan, walaupun dia menilai bahwa Mendag Lutfi nantinya akan membongkar kesalahan Presiden Jokowi jika mengundurkan diri. \"Mungkin dia merasa kalau dia mundur sendiri, seolah-olah dia yang bersalah kan? Padahal sebetulnya, dia mau kasih sinyal bahwa Pak Jokowi lebih paham masalah ini, dia serahkan problemnya pada presidennya untuk selesaiin mafia ini,\" ucapnya. Mengenai pernyataan Presiden Jokowi yang menganggap mafia minyak goreng sulit dikendalikan, Rocky Gerung menegaskan bahwa banyak dokumen yang membuktikan bahwa Jokowi itu diasuh oleh oligarki berdasarkan persepsi publik. \"Tetapi kemudian presiden menganggap mafia itu susah (dikendalikan), karena banyak dokumen yang bisa menunjukkan bahwa Jokowi diasuh oleh mafia ini, kira-kira begitu jalan pikiran publik, bukan kita menuduh,\" kata dia. Terakhir, Rocky Gerung juga berpendapat bahwa Presiden Jokowi menemui petani sawit hanya sebagai bentuk \'pencitraan\' bahwa seolah-olah mampu menguasai isu minyak goreng yang meresahkan publik dalam beberapa waktu terakhir. “Ini seperti kata Cicero, otempora omores juga yakni, kedaaan jadi memburuk semua,” paparnya. Atas dasar tersebut, dia menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi sudah tak lagi mampu menghadapi mafia minyak goreng karena mereka adalah penguasa pemerintahan yang sesungguhnya. \"Kenapa Pak Jokowi tidak mampu untuk menghadapi mafia? Ya satu-satunya keterangan, mafia itu justru di atas Jokowi yang disebut dengan teori oligarki. Supaya terkesan bahwa Pak Jokowi menguasai masalah, dia pergi menemui petani sawit,\" tuturnya. (ida, sws)
Mahasiswa Temui Presiden Jokowi di Istana, Rocky Gerung: Mahasiswa Sekarang bukan Leader tapi Dealer
Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pertemuan sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa eksternal yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/3). “Seluruh pemberitaan yang terjadi hari-hari ini merupakan akumulasi pembusukan. Kalau kita bayangkan abad pertama di Romawi, ada seorang lawyer dan negarawan, waktu itu dia mengamati keadaan Roma yang makin memburuk melihat kebejatan kemanusiaan dan kedunguan anak muda semacam itu, dia bilang begini dengan satu kalimat yang sering kita kutip o tempora o mores artinya “waktu mengalir dan kelakuan memburuk,” katanya dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Kamis, 24 Maret 2022. Apa yang terjadi di Roma 2000 tahun yang lalu, sekaramg terjadi pada negara kita. “Hari ini kita mengalami itu, karena tidak ada moralitas dan tidak ada patokan politik. Jadi kalau ada anak muda bertemu presiden dan memuji muji presiden, itu namanya o tempora o mores,” katanya. Sementara di sisi lain, anak mudah seperti Haris dan fatia sedang bekelahi dengan kekuasaan. “Ini terlihat yang disebut dengan Cipayung Plus, plusnya apa? Kalau integritas jelas tidak ada plus, karena tidak ada tradisi mahasiswa berkunjung kepada kekuasaan, lalu pulang dengan muka ceria. Mungkin lagi pesta-pesta mereka,” paparnya. Rocky layak curiga terhadap mahasiswa yang berkunjung pada presiden saat kodisi genting. “Mahasiswa itu seharusnya ambil jarak dengan kekuasaan, kalau tidak, orang akan curiga. Plusnya pasti plus sesuatu. Bisa proyek, bisa apa saja. Pembususkan politik tidak bisa dicegah. Jadi yang tadinya kita harapkan jadi leader malah jadi dealer. Jadi Cipayung Plus itu betul-betul dealer, ya nyalo sebetulnya. Mahasiswa seharusnya melihat kekuasaan dengan kacamata etis dan kritis,” tegasnya. Menurut Rocky, kunjungan sekelompok mahasiswa ke istana, tampaknya memang diinginkan oleh para mahasiswa itu. “Seluruh poin sesungguhnhya mereka memang ingin ketemu pejabat. Mahasiswa pakai jaket supaya terlihat sparta, bukan mental mengensur-endus. Itu bukan tradisi mahasiswa,” tegasnya. Diakui Rocky, dalam teori ilmu politik, memah ada kelompok semacam ini. “Kekonyolan itu memang ada. Bisa jadi besok akan ada berita ternyata kelopmok Cipayung Plus akan berkemah juga d IKN. Lalu ada pernyataan pers. Aka ada sejumlah liter air dan tanah yang akan dibawa sebagai simbul,” paparnya. Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Raihan Ariatama menyampaikan, ada 12 organisasi kemahasiswaan yang menjadi anggota Kelompok Cipayung Plus, dan hadir menemui Jokowi. \"Kami kelompok Cipayung Plus terdiri dari 12 organisasi, saya dari HMI, PMII, GMKI, PMKRI, GMNI, Hikmahbudhi, KMHDI, Hima Persis, PII, IMM, LMND, dan KAMMI. Hari ini kami melakukan audiensi dengan Pak Presiden (Jokowi),\" ujar Raihan dalam keterangan pers usai audiensi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/3). Hal pertama yang disampaikan Raihan dkk adalah terkait program Cipayung Plus yang diberi nama Rumah Kebangsaan. Raihan menerangkan, program ini merupakan suatu program andalannya di periodesasi kali ini untuk tetap menjaga, merawat, persatuan dan kesatuan Indonesia. \"Karena Indonesia sangat beragam, berbagai macam latar belakang agama, ideologi, suku bangsa akan tetap kita rajut dalam satu kesatuan. Dan rumah kebangsaan merupakan satu bentuk upaya kami untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas anak-anak muda terutama di bidang ekonomi kreatif maupun hilirisasi,\" kata Raihan. \"Dan harapannya muncul bibit-bibit, tunas-tunas muda nanti ke depan yang siap menopang pembangunan perjalanan bangsa kita ke depannya,\" sambungnya. Hal kedua yang dibicarakan Kelompok Cipayung Plus bersama Jokowi, disebutkan Raihan adalah dukungan pihaknya terhadap pembangunan ibukota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. \"Tadi telah kami sampaikan, dan kelompok Cipayung Plus berkomitmen untuk membersamai program ini agar pemindahan ibukota baru bisa berjalan baik dan tidak membuat malu, dan bisa menjadi prestasi, legacy presiden hari ini di mata dunia,\" tuturnya.Hal lainnya yang disampaikan Kelompok Cipayung Plus kepada Jokowi yakni terkait stabilitas harga bahan pokok hari ini, yang menjadi kegelisahan masyarakat. \"Alhamdulillah presiden menyambut baik. Dan kami berkomitmen untuk tetap memberikan kontribusi, sumbangsih pemikiran agar stabilitas harga bahan pokok tetap berjalan sebagaimana mestinya ke depan,\" harapnya. Lebih lanjut, Raihan mengaku sangat bangga dan terhormat bisa bertemu langsung dengan Jokowi, karena biasanya dia melihat pemimpin pemerintahan ini dari jauh seperti melalui media televisi atau media sosial. Tercatat, mereka yang hadir di istana adalah para ketua ketua umum dari 12 organisasi mahasiswa tersebut. (ida, sws)
POPULER
