POLITIK
Rocky Gerung Pertanyakan Anggaran Deklarasi Kebulatan Tekad Para Kepala Desa
Jakarta, FNN - Pengerahan para kepala desa seluruh Indonesia untuk kepentingan politik terus mendapat sorotan masyarakat. Para kepala desa yang tergabung dalam Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) kemarin berkumpul di Jakarta untuk membahas inovasi ke depannya untuk pembangunan Desa. Pertemuan para Kepala Desa dan Aparat Desa seluruh Indonesia kemarin memang menjadi sorotan banyak mata di berbagai media. Salah satu yang disorort adalah dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan acara tersebut pasti tidak kecil dan tidak sembarang begitu saja. Yang juga mendapat sorotan publik adalah soal kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung, hadir pula Luhut Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Di samping terlihat pula Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Umum PKB, Cak Imin (Muhaimin Iskandar), menghadiri secara langsung acara tersebut. Pengamat politik, Rocky Gerung menduga terdapat rancangan yang begitu sempurna untuk menjalankan acara sebesar itu. \"Saya menduga itu dirancang secara sempurna. Sesuatu yang terlalu sempurna membuat lupa pada hal-hal kecil,\" ujar Rocky Gerung kepada wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 31 Maret 2022. Rocky menilai, dana yang keluar untuk penyelenggaraan acara tersebut pun pasti sangat besar jika dilihat dari jumlah Kepala Desa atau aparat desa yang hadir. Ahli filsafat itu mencoba untuk menghitung biaya dari acara tersebut dengan perkiraan tiap orang yang hadir dibiayai untuk akomodasi saja. \"Kalau 80 ribu sekian Kepala Desa diundang ya minimal Rp10 juta perorang udah jadi sekitar Rp800 miliar. Kalau Rp20 juta sampai Rp1.6 triliun,\" katanya. Rocky mengatakan bahwa yang harus digaris bawahi adalah asal darimana dana yang digunakan untuk acara tersebut. Ia merasa tidak mungkin jika Jokowi mengeluarkan dana sebesar itu hanya dari saku pribadinya. Rocky menduga terdapat peran penting dari Cak Imin termasuk dana. Karena ia juga yang ingin dan menyuarakan diawal-awal untuk Jokowi 3 periode. \"Menteri Desanya dari PKB. Maka mungkin saja ada dana yang mengalir dari partai PKB. Kan gak mungkin kalau dari APBN. Atau emang ada dana-dana yang difokuskan pada acara ini,\" katanya. Rocky menyinggung beberapa tokoh besar yang hadir pada acara tersebut, salah satunya kehadiran Luhut Pandjaitan. \"Juga ada Pak Luhut. Yang memang adalah Ketua Dewan Pembina Apdesi ini. Pasti Pak Luhut punya kepentingan soal ini,\" ujar Rocky Gerung. (Ida, sws)
Magelang Masuk 10 Besar Kota Paling Toleran
Jakarta, FNN. Kota Magelang, Jawa Tengah, masuk dalam 10 besar kota paling tolerans di Indonesia tahun 2021, berdasarkan riset Indeks Kota Toleran (IKT) oleh SETARA Institute for Democracy and Peace.Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz, dalam keterangan yang diterima di Magelang, Kamis, mengatakan dia menerima penghargaan Kota Magelang sebagai kota paling toleran itu di Jakarta, Rabu (30/3) malam.Aziz mengaku bangga dengan apresiasi yang diberikan SETARA Institute for Democracy and Peace, terlebih Kota Magelang adalah satu-satunya kota yang di 2020 tidak masuk 10 besar, tapi kini di 2021 langsung merangsek ke enam besar.\"Ini penghargaan bagi warga Kota Magelang karena sikap toleransi masyarakat yang tinggi. Beragamnya agama, ras, dan budaya bukan menjadi penghalang untuk selalu bersikap toleran kepada sesama,\" katanya.Hasil riset IKT SETARA Institute for Democracy and Peace, Kota Magelang menempati posisi keenam dengan meraih skor 6.020 dan mengungguli Kota Ambon di posisi ketujuh dengan skor 5.900), Bekasi di posisi kedelapan dengan skor 5.830, Surakarta di posisi kesembilan dengan skor 5.783, dan Kediri di posisi ke-10 dengan skor 5.733.Sementara, posisi lima besar ditempati Singkawang di urutan pertama dengan skor 6.483, Manado urutan kedua dengan skor 6.400, Salatiga urutan ketiga dengan skor 6.337, Kupang urutan keempat dengan skor 6.337, dan Tomohon urutan kelima dengan skor 6.133.Aziz menjelaskan komponen penilaian yang menjadi daya unggul Kota Magelang adalah Program Magelang Agamis (Programis), yakni mewujudkan kampung-kampung religi.Dengan penghargaan tersebut, dia meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Magelang dan masyarakat untuk lekas berpuas diri. Prestasi itu justru harus menjadi pemacu semangat untuk Pemkot Magelang selalu mendorong masyarakat agar senantiasa berlaku toleran dengan sesama.\"Pemkot juga berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa pandang bulu, tanpa diskriminasi. Semua lapisan masyarakat harus dilayani dengan baik sehingga tercapai kesejahteraan,\" jelasnya.Sementara itu, Direktur Eksekutif SETARA Institute for Democracy and Peace Ismail Hasani mengatakan SETARA merupakan perkumpulan yang didirikan dengan tujuan mewujudkan masyarakat setara, plural, dan bermartabat atas semua orang.Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, perhimpunan melakukan promosi, kajian, dan pendidikan publik terkait dengan pluralisme, kemanusiaan, demokrasi, hak asasi manusia dan perdamaian.Salah satu bentuk inisiatif SETARA Institute for Democracy and Peace adalah melakukan IKT, dimana di 2021 merupakan publikasi ke lima yang dilakukan, setelah terbit pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020.\"Studi indexing yang dilaksanakan tim peneliti kami ini masih berada dalam satu rumpun research area dengan riset kondisi kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia yang sudah dilakukan sejak tahun 2007,\" katanya.Studi indexing tersebut bertujuan untuk mempromosikan pembangunan dan pembinaan ruang-ruang toleransi di kota, yang dilakukan oleh pemerintah kota setempat, baik melalui tindakan aktif maupun tindakan pasif.Tindakan aktif seperti penghapusan kebijakan diskriminatif atau pemberian izin pendirian tempat ibadah kelompok keagamaan minoritas, sementara tindakan pasif ialah dengan tidak mengeluarkan kebijakan yang tidak kondusif atau restriktif atas terwujudnya toleransi dalam ruang-ruang interaksi negara-warga atau warga-warga. (Ida/ANTARA)
Desa Merupakan Kunci Sukses Perekonomian Nasional
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berpendapat bahwa desa merupakan salah satu kunci suksesnya pertumbuhan perekonomian nasional. \"Sehingga, para pemangku kepentingan dan masyarakat harus benar-benar memberi perhatian serius pada pembangunan di pedesaan,\" kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangannya di Jakarta Kamis. Dari catatan Badan Pusat Statistik, menurut dia saat ini tercatat 83.843 desa di Indonesia. Rerie mengatakan jika para pemangku kepentingan mampu meningkatkan kesejahteraan di sebagian besar desa yang ada, dampaknya akan signifikan bagi kesejahteraan Indonesia. Rerie sangat berharap dana desa yang dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan setiap desa di Indonesia itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dikelola oleh para perangkat desa yang berintegritas tinggi. Kemudian, menurut dia pengalokasian dana operasional perangkat desa pada dana desa juga diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di desa yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja perekonomian nasional. \"Saya bersyukur pemerintah akhirnya sepakat untuk mengalokasikan 3 persen dana desa untuk membiayai operasional perangkat desa. Diharapkan dengan kebijakan itu pemanfaatan dana desa untuk pertumbuhan ekonomi di desa bisa lebih cepat,\" kata dia. Lestari Moerdijat mengatakan itu menanggapi kebijakan pemerintah yang memenuhi permintaan para kepala desa untuk mengalokasikan dana operasional pada dana desa. Pada Januari 2022 lalu, puluhan kepala desa dari Provinsi Jawa Tengah bersilaturahmi ke rumah dinas Wakil Ketua MPR RI koordinator bidang penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah itu di Jakarta.Para kepala desa itu menyampaikan keluhan sulitnya merealisasikan sejumlah program yang bersumber dari dana desa, tanpa ketersediaan biaya operasional. Karena pentingnya peran pembangunan di pedesaan, Rerie menilai sejumlah upaya untuk mempercepat pertumbuhan di setiap desa di tanah air harus segera dilakukan agar bisa segera bangkit. Rerie bersyukur pemerintah bisa memahami kendala yang dihadapi para kepala desa lewat sejumlah masukan yang disampaikan Fraksi NasDem DPR RI yang menjembatani aspirasi para kepala desa tersebut. (Ida/ANTARA)
Indonesia Siap Membuka Perbatasan Dengan Papua Nugini untuk Meningkatkan Perdagangan
Jakarta, FNN. Presiden Joko Widodo menyatakan kesiapan Indonesia untuk membuka kembali pos perbatasan dengan Papua Nugini guna meningkatkan perdagangan kedua negara, terutama di area lintas batas.\"Indonesia juga siap membuka kembali perbatasan dengan Papua Nugini untuk memulihkan perdagangan lintas batas dan denyut ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan,\" kata Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers usai menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.Presiden mengatakan pertemuannya dengan PM James Marape berlangsung dalam suasana bersahabat dan produktif. Kedua pemimpin negara tersebut membahas upaya penguatan kerja sama bilateral di berbagai bidang, serta saling bertukar pandangan mengenai kerja sama di kawasan Pasifik.Di sektor perdagangan, Presiden menyambut baik upaya peningkatan perdagangan Indonesia dan Papua Nugini.Pada tahun 2021, nilai perdagangan Indonesia dan Papua Nugini meningkat 87 persen dibandingkan tahun 2020, atau lebih tinggi dari nilai perdagangan sebelum pandemi COVID-19.Jokowi pun optimistis terhadap upaya pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 serta peningkatan peluang perdagangan melalui pembukaan kembali perbatasan RI-Papua Nugini di Skouw Wutung, Distrik Muaratami, Kota Jayapura.\"Saya juga menyambut baik peluncuran studi kelayakan untuk pembentukan perjanjian perdagangan preferensial antara Indonesia dan Papua Nugini,\" tambah Jokowi.Sementara itu, PM James Marape menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi, Iriana, dan para menteri Kabinet Indonesia Maju, yang telah melakukan upacara penyambutan meskipun melalui pemberitahuan singkat.\"Kami juga ingin menyampaikan undangan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengunjungi Port Moresby pada tahun depan, sehingga kami dapat melakukan pertemuan tahunan kedua negara,\" kata PM James.Setelah pertemuan bilateral dan menyampaikan keterangan pers, Presiden Jokowi dan PM James melakukan santap siang kenegaraan bersama dengan delegasi kedua negara. (Ida/ANTARA)
Perlu Transformasi Menyeluruh untuk Mewujudkan Bangga Buatan Indonesia
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyampaikan perlu upaya transformasi menyeluruh agar bangga pada buatan Indonesia menjadi tidak sebatas slogan. \"Tetapi menjadi cara kita untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan negara serta harga diri sebagai bangsa,\" kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Menurut perempuan dengan sapaan akrab Rerie itu era digitalisasi saat ini menciptakan persaingan di pasar yang lebih ketat atas barang dan jasa yang dihasilkan. \"Sehingga diperlukan upaya perbaikan yang menyeluruh agar produksi dalam negeri mampu menjawab permintaan pasar,\" kata dia. Menurut dia persaingan ketat antara produk lokal dan impor harus mendorong upaya agar menumbuhkan rasa bangga buatan Indonesia lewat peningkatan kualitas barang dan jasa dalam negeri. Karena, kata Rerie berdasarkan pengamatan Center of Economics and Law Studies (Celios) sejak dulu memang tidak ada perbaikan yang signifikan tentang pengadaan barang dan jasa di kementerian dan lembaga terkait penggunaan produk dalam negeri. Berdasarkan pengamatan Celios, kementerian dan lembaga berdalih produk lokal yang ada tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Rerie sangat berharap para pemangku kepentingan mampu menghilangkan kesenjangan yang terjadi antara kebutuhan pasar dan kualitas produk yang diinginkan konsumen. Karena menurut Rerie semangat anak bangsa untuk bangga menggunakan produk dalam negeri merupakan bagian dari upaya membangun ketahanan dan kedaulatan negara serta harga diri bangsa. Sementara, Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional.Sarwo Edhi mengungkapkan lembaganya yang baru berdiri 21 Februari 2022 berfungsi sebagai stabilisator harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat. Menurut Sarwo Edhi sejumlah produk bahan pokok yang saat ini diimpor disebabkan karena produksi dalam negeri belum mencukupi permintaan di dalam negeri. Guru Besar Ilmu Sosiologi Pembangunan Universitas Padjadjaran Muhammad Fadhil Nurdin menegaskan untuk membumikan bangga terhadap buatan Indonesia harus melalui agenda politik yang jelas. \"Sehingga rasa bangga itu bisa dibangun lewat strategi yang terukur, dalam hal ini peran pemerintah sangat sentral untuk membangkitkan semangat bangga buatan Indonesia,\" tuturnya. Menurut Muhammad Fadhil harus ada kolaborasi dari para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk membangun rasa bangga buatan Indonesia lewat sejumlah langkah yang didasari riset dan kajian mendalam. Sesditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI IGK Astawa sependapat untuk mewujudkan bangga buatan Indonesia perlu kolaborasi semua pihak. Menurut IGK Astawa teknologi digital yang berkembang dewasa ini juga bisa dimanfaatkan oleh produsen lokal untuk mengembangkan diri lewat promosi dan peningkatan kualitas dan desain produk. Dia mengatakan sejumlah upaya bisa dilakukan agar bangga buatan Indonesia membumi antara lain dengan meningkatkan proporsi penggunaan produk dalam negeri pada kementerian dan lembaga. Kemudian, peningkatan kualitas produk dalam negeri agar bisa diterima masyarakat, dan peningkatan kesediaan produsen untuk pakai kandungan lokal yang lebih tinggi. Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menyampaikan untuk meningkatkan rasa bangga buatan Indonesia harus didorong lewat sejumlah kebijakan berdasarkan peta jalan yang dibuat. (Sof/ANTARA)
Pejabat Negara dan Pimpinan Parpol Sowan Balita di Solo, Ajaib
Jakarta, FNN - Tiga pimpinan partai politik, dua di antaranya pejabat tinggi negara mengunjungi Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka secara bergantian di akhir Maret 2022 ini. Kunjungan ini mendapat sorotan tajam dari pengamat politik Rocky Gerung yang ia sampaikan dalam wawancara dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 30 Maret 2022. Rocky meyakini kunjungan ini dalam rangka merespons agenda kebulatan tekad yang sedang diupayakan istana. \"Ini paket lengkap, adanya kebulatan tekad, kepala desa diorganisir,\" katanya. Namun menurut Rocky kunjungan ini naif dan konyol. \"Ini kan agak konyol. Tiga pemimpin partai dan menteri, yang jabatan politiknya jauh di atas seorang walikota, harus menemui seorang walikota. Kan ajaib. Hanya karena dia tentu anak presiden,\" tegasnya. Menurut Rocky, kunjungan itu jelas ada maunya. Apa yang disampaikan di situ tentu upaya untuk meminta perlindungan karena mungkin spriindiknya sudah keluar sehingga buru-buiru ke walikota supaya ngomong ke bapaknya untuk menunda dulu sprindiknya. Di samping itu kata Rocky, bisa jadi pejabat tersebut berharap agar tidak dilengserkan dulu dari jabatan-jabatan itu. \"Jadi, terlihat betapa dangkalnya permainan politik di Inodensia ini. Petinggi-petinggi negara yang mustinya memberi wawasan kenegarawanan datang ke Solo hanya untuk meminta perlindungan dari seorang balita. Kan ajaib,\" tegasnya. Rocky memaklumi alasan Gibran yang mungkin merasa sebagai walikota memang berhak menemui dirinya, karena dialah sesungguhnya yang menentukan nasib para tokoh politik ke depan. \"Jadi, ini satu paket dengan ambisi Pak Jokowi untuk punya semacam rumah politik sendiri. Karena dia mungkin belum bisa bikin partai. Tapi dia sudah menganggap bahwa dua anaknya itu harus bisa menggantikan dia. Jadi dinasti politik ini yang memperlihatkan bahwa ke depan pasti akan ada orkestrasi macam-macam,\" paparnya. Rocky memperkirakan setelah kepala desa diajak kebulatan tekad, ke depan akan ada kebulatan tekad walikota se-Jawa, mendukung Jokowi tiga periode, lalu ditingkatkan dengan pulau-pulau lain. Jadi ini satu seri penipuan politik sebetulnya,\" tegasnya. Apa yang dilakukan trah Jokowi, kata Rocky seolah-olah konstitusi bisa dilanggar kalau ada kebulatan tekad. \"Sementara Pak Jokowi merasa bahwa hanya dengan cara memobilisasi rakyat, maka kekuasaannya dapat diperpanjang,\" tegasnya. Seperti diketahui Wali Kota Solo sekaligus putra pertama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mendapat kunjungan dari tiga pimpinan partai politik. Kunjungan tersebut berturut-turut dalam satu minggu. Airlangga Hartanto, Ketua Umum Partai Golkar adalah orang pertama yang mengunjungi Gibran, tepatnya pada 24 Maret 2022 di Diamond Hotel Solo. Dua hari berikutnya, ada kunjungan dari Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Perindo. Mereka bertemu pada 26 Maret 2022. Yang terkahir, Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang bertemu Gibran pada 28 Maret 2022. Diketahui, salah satu agenda kedatangan pimpinan Parpol tersebut adalah menyatakan dukungan pada Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Jakarta 2024 kelak. (Ida, sws)
Rencana Kepala Desa Deklarasi Jokowi Tiga Periode, LaNyalla Ingatkan Naskah Sumpah Jabatan
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan para Kepala Desa, bahwa klaim Surtawijaya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) bahwa mereka akan menggelar deklarasi meminta Presiden Jokowi untuk menjabat tiga periode, adalah pelanggaran Konstitusi. “Saya hanya mengingatkan saja, bahwa kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa. Meskipun dalam skala atau skup pemerintahan yang terkecil, tetapi tetap pejabat pemerintahan. Sehingga saat dilantik juga disumpah dengan narasi yang sama dengan pejabat pemerintah lainnya,” urai LaNyalla, Rabu (30/3/2022). Masih menurut LaNyalla, salah satu isi dari naskah sumpah dalam pelantikan kepala desa, adalah sumpah atas nama Tuhan, untuk mematuhi dan menjalankan Konstitusi dan Peraturan Perundangan yang berlaku. “Sampai hari ini, Konstitusi kita menyatakan bahwa jabatan presiden itu dua periode. Kalau mereka akan melakukan deklarasi presiden tiga periode, berarti secara sengaja melanggar sumpah dan melanggar Konstitusi. Saya harap mereka tahu apa sanksi dari pelanggaran Konstitusi,” tukasnya. Ditambahkan LaNyalla, Konstitusi adalah dokumen yang mengatur prinsip dasar dan hukum dari sebuah negara. Yang mengatur wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara di satu sisi, dan juga mengatur kewajiban pemerintah di sisi lain. “Jadi, konstitusi adalah pertama, mengatur pemerintah, mulai dari presiden sampai kepala desa, dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan batasan-batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan,” sambungnya. Kedua, memberi tanggung jawab kepada pemerintah untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang diatur dalam Konstitusi. Seperti hak menyampaikan pendapat, menentukan pilihan, hak untuk memilih dan dipilih, hak mendapatkan keadilan, baik keadilan hukum atau keadilan ekonomi, dan lainnya. “Dan yang paling penting, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah tidak boleh bertindak melampaui wewenang yang diberikan di dalam konstitusi. Kalau pemerintah melanggar, maka rakyat mempunyai hak untuk memberhentikan dan mengganti,” tukasnya. Tugas untuk mengawasi pemerintah agar menjalankan tugas sesuai wewenang yang diberikan di dalam Konstitusi, diberikan kepada Lembaga Legislatif. “Jadi. Lebih baik baca dan pelajari Konstitusi dengan cermat. Jangan aneh-aneh, apalagi sampai melanggar sumpah yang diucapkan dengan menyebut nama Tuhan,” pungkasnya. Seperti diberitakan di sejumlah media, Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengatakan deklarasi akan dilakukan per daerah dari Sabang hingga Merauke. Dia menyebut gerakan akan dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode. (*)
Islam dan Demokrasi, Dua Hal yang Saling Mengisi
Jakarta, FNN. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Islam dan demokrasi merupakan dua hal yang saling mengisi dan memberi makna satu sama lain.“Justru di Indonesia ini laboratorium besar telah membuktikan antara Islam dan demokrasi dua hal yang ibarat keping, dua sisi mata uang yang saling mengisi, memberi makna satu sama lain,” ujar Muhadjir Effendy dalam Indonesian Civil Society Forum 2022 (ICSF 2022) yang diselenggarakan secara virtual, Rabu.Bahkan prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini, lanjut dia, diadopsi dari doktrin atau ajaran yang bersumber dari ajaran Islam sendiri, baik bersumber dari Al-Quran dan Sunah Rasul.Ia mengatakan Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar di dunia.“Sehingga Indonesia bisa dikategorisasikan demokrasi islam yang mencoba mengkombinasikan antara nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai demokrasi , di tengah-tengah ada kontroversi ada pandangan yang mengatakan bahwa antara nilai demokrasi dengan nilai keislaman itu dua hal yang tidak bisa ketemu,” kata dia.Dengan begitu besarnya jumlah penduduk, lanjut dia, tidak mungkin pemerintah menuntaskan pemberdayaan politik secara sendiri.“Kami perlu pemberdayaan yang masif untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan yang memadai. Di sinilah salah satu peran pentingnya organisasi sosial masyarakat, LSM terutama mereka yang memfokuskan diri untuk kemajuan demokrasi di Indonesia,” kata dia.Organisasi masyarakat dapat berperan secara signifikan antara lain dengan mendorong perubahan positif di dalam organisasinya dan lingkungan sekitarnya.“Selain itu, pemerintah punya Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang melibatkan 5 unsur strategis yaitu pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha dan media,” kata dia.Kelimanya, lanjut Muhadjir, harus saling mendukung dan menggandeng tangan dan bahu membahu untuk melaksanakan langkah yang konkret dan masif untuk mendukung membangun Indonesia maju melalui GNRM. (Ida/ANTARA)
TNI AU Didorong untuk Mengembangkan Siber Menghadapi Perang Generasi Kelima
Jakarta, FNN. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mendorong TNI Angkatan Udara mengembangkan teknologi siber (cyber) dan ruang angkasa (space) untuk menghadapi perang generasi kelima.Karakteristik pengembangan teknologi untuk perang generasi kelima tidak dapat memilih hanya mengembangkan salah satunya saja, kata Andi di sela-sela acara Seminar Internasional Air Power \"Pembangunan Kekuatan Udara Nasional untuk Menghadapi Ancaman pada Era Perang Generasi Kelima\" di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu.\"Jadi kita tidak bisa memilih, misal hanya mengembangkan fighter saja, atau mengembangkan surveillance saja, atau mengembangkan cyber saja. Itu tidak bisa,\" katanya.Hal itu lantaran karakteristik pengembangan teknologi generasi kelima harus dilakukan secara simultan atau bersamaan, tambahnya.Oleh karena itu, dia berharap pengembangan teknologi generasi kelima dapat segera diutamakan, karena sudah banyak negara-negara di dunia dengan angkatan bersenjata matra siber.\"Sekarang banyak angkatan udara yang siber sudah jadi matra sendiri, komandannya di tempat. Space sudah jadi matra sendiri, komandannya di tempat. Jadi kayak AS, Cina, Rusia, bahkan Australia itu angkatan bersenjatanya sudah enam atau tujuh angkatan. Tidak lagi tiga konvensional seperti dulu, misalnya di tahun 40-an atau 50-an,\" paparnya.Di TNI, menurutnya, untuk matra siber mungkin sudah ada rintisan di masing-masing satuan, hanya saja belum merambah ke domain ruang angkasa.\"Belum ke sana, mungkin nanti akan kita mulai pada saat nanti Indonesia merencanakan menggelar satelit pertahanan, satelit militer dimulai dari sekarang,\" tukasnya.Perkembangan alat utama sistem pertahanan (alutsista) juga nantinya tidak hanya berkutat soal menggabungkan pesawat tempur dengan rudal, tetapi bakal ditambahkan dengan mekanisme surveillancei, menurutnya.\"Kalau di Angkatan Udara itu pengembangan dari Air Defense Identification Zone dan System (ADIS); lalu bagaimana itu nanti dikombinasikan lintas domain dengan apa yang dikembangkan di matra lain,\" katanya.Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengatakan perang generasi kelima akan bertumpu pada kekuatan non-kinetik atau tanpa mengandalkan senjata konvensional.\"Hal ini dapat berupa disrupsi energi, sosial dan ekonomi, hingga disinformasi,\" kata Fadjar.Menurut dia, peperangan tak kasat mata tersebut akan menggunakan serangan siber atau cyber attack dengan memanfaatkan teknologi terbaru, seperti AI (Artificial Inteligence), dan autonomous system.Secara lebih dalam, lanjutnya, persiapan menghadapi perang generasi kelima itu akan melibatkan elemen-elemen, seperti network centric thinking, combat cloud construct, multidomain battle, serta fusion world warfare.\"Hal itu akan menjadi kapabilitas atau atribut baru dalam kompetisi keunggulan militer,\" kata penerbang pesawat tempur A-4 Skyhawk dengan callsign \"Bobcat\" itu.Oleh karena itu, Fadjar mengatakan TNI AU harus bersiap dalam menyikapi tantangan masa depan tersebut, dengan membangun kekuatan udara yang mampu mendayagunakan integrasi data dan konektivitas. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Menyiapkan Operasi Pasar untuk Mengendalikan Harga Bahan Pokok
Jakarta, FNN. Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan pemerintah menyiapkan skenario operasi pasar untuk mengendalikan harga bahan pokok yang terpantau mengalami kenaikan menjelang Ramadhan.Tenaga Ahli Utama KSP Edy Priyono dalam program \"KSP Mendengar\" di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, mengatakan skenario operasi pasar tersebut disiapkan untuk sejumlah komoditas, di antaranya, telur ayam, gula pasir, dan bawang putih.“Kalau untuk minyak goreng, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter. Kalaupun masih ditemukan harga di atas HET di pasaran, ini perlu kerja sama semua pihak untuk ikut mengontrol kebijakan tersebut, termasuk pada bapak ibu yang hadir di sini,” ujar Edy melalui keterangan tertulis.Menurut Edy, kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Ramadhan merupakan siklus tahunan. Kenaikan harga tersebut dipicu peningkatan konsumsi yang menyebabkan lonjakan permintaan.“Kalau permintaan sudah naik, tentu harga juga ikut naik. Saya kira masyarakat harus lebih bijaksana dalam berbelanja,” ujar Edy.Sebelumnya, beberapa elemen masyarakat yang hadir dalam program “KSP Mendengar” menyampaikan kegelisahannya terkait kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadhan, terutama harga minyak goreng curah yang masih di atas Rp20.000.“Kami mohon KSP turun ke bawah untuk mengecek harga–harga kebutuhan pokok. Menjelang puasa semuanya naik pak, apalagi minyak goreng, bisa di atas Rp20.000. Kalau tanya ke pedagang yang harga (minyak goreng curah) Rp14.000, jawabannya, ya beli ke pemerintah saja. Lah ini bagaimana pak?,” ucap Sujanti, perwakilan pelaku usaha kecil dari Surakarta.Selain mendengarkan persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok, KSP juga menerima aspirasi masyarakat terkait soal bantuan sosial, perkembangan pariwisata, dan masalah pertanahan.“Kami sudah dengar, rekam dan catat semua aspirasi bapak-ibu. Kami akan buat risalah untuk disampaikan ke Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk disampaikan langsung ke bapak Presiden,” kata Deputi IV KSP Juri Ardiantoro. (Ida/ANTARA)
