POLITIK
Komitmen Suarakan Vaksin Halal dari Anggota DPR
Jakarta, FNN. Anggota DPR RI Nur Nadlifah menegaskan komitmennya untuk tetap menyuarakan vaksin halal di Tanah Air.Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, Nadlifah mengatakan semua aspirasi umat Islam tentang vaksinasi sudah disampaikan dan ditanyakan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Vaksinasi.“Semua, kami tanyakan ke Menkes. Mulai dari desakan prioritas vaksin halal, stok vaksin hingga biaya importasi vaksin,” katanya.Anggota Panja Pengawasan Vaksin COVID-19 itu mengungkapkan jawaban Menkes masih sangat normatif dan hingga kini belum ada jawaban yang memuaskan atas pertanyaan tersebut.Anggota Komisi IX DPR RI itu menegaskan dirinya juga menanyakan perihal penggunaan vaksin Sinovac yang sudah mendapatkan Fatwa Halal MUI, mengapa hanya digunakan untuk anak-anak usia 6 – 11 tahun.Padahal, kata dia, BPOM sudah memberikan izin penggunaan booster Sinovac bagi mereka yang memang sudah menggunakan Sinovac sebagai vaksin primer.“Soal booster Sinovac juga ditanyakan. Mengapa jenis ini tidak dipakai untuk orang dewasa yang dulu menggunakan Sinovac sebagai vaksin primer,” ungkapnya.Sementara itu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Selasa (22/3) mulai menyidangkan perkara gugatan yang diajukan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) atas keluarnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster).Seperti diketahui, Surat Edaran Dirjen P2P Kemenkes tersebut mematok tiga jenis vaksin yang menjadi vaksin booster (lanjutan), yakni vaksin Astra Zeneca, Pfizer, dan Moderna.“Ketiga jenis vaksin yang ditentukan dalam program booster itu tak satu pun yang memiliki sertifikat halal, jadi ini merugikan umat Islam selaku mayoritas penduduk di Indonesia yang mengonsumsi vaksin,” kata Kuasa Hukum YKMI, Amir Hasan.Surat Edaran itu, kata Amir Hasan, telah menyalahi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.“Dalam undang-undang itu, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, termasuk vaksin yang dikategorikan sebagai barang hasil rekayasa genetika,” katanya. (Sof/ANTARA)
Konsolidasi Pimpinan FPKS Menegaskan Penolakan Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN. Ketua Panitia Konsolidasi Nasional Pimpinan Fraksi PKS seluruh Indonesia Sukamta mengatakan ada lima keputusan yang dihasilkan dalam rapat pimpinan tersebut, salah satunya menolak penundaan Pemilu 2024.“Pertama, Fraksi PKS dengan tegas menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden, karena mengkhianati konstitusi dan agenda reformasi serta merampas hak-hak rakyat,” kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Dia menegaskan bahwa fraksi PKS akan bekerja keras menjaga demokrasi dan memastikan bahwa agenda demokrasi berjalan dalam koridor konstitusi UUD Negara RI tahun 1945.Kedua menurut dia, Fraksi PKS DPR RI mengajukan hak Angket atas kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng.\"Fraksi PKS harus menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan selalu hadir dalam setiap permasalahan yang menyangkut hajat hidup rakyat,\" ujarnya.Keputusan ketiga menurut dia, anggota legislatif PKS yang di pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus menjadi \"lokomotif\" kemenangan PKS di Pemilu 2024 di daerah pemilihan masing-masing.Karena itu Sukamta mengatakan, semua anggota legislatif PKS dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus mampu bersinergi, bergerak bersama-sama memenangkan partai.“Keempat, seluruh anggota legislatif berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa dan negara. Karena itu anggota legislatif PKS di berbagai tingkatan harus membangun komunikasi seluas-luasnya dengan publik dan tokoh serta berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa dan negara untuk mewujudkan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia,” katanya.Anggota Komisi I DPR RI itu menjelaskan bahwa fraksi PKS harus terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memajukan budaya bangsa sebagai sarana untuk mengokohkan persatuan, menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kebaikan yang universal. (Ida/ANTARA)
Pencipta Karya Perlu Mendaftarkan Karyanya
Jakarta, FNN. Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Bane Raja Manalu menegaskan bahwa pencipta suatu karya perlu mencatatkan atau mendaftarkan hasil karyanya ke Kemenkumham agar karya yang diciptakan bisa mendapat perlindungan hukum dari negara.\"Apalagi sekarang Menkumham Yasonna Laoly terus melakukan perbaikan dalam bidang birokrasi digital di Kemenkumham. Dulunya pencatatan hak cipta itu memerlukan proses dua hari lebih, tapi sekarang hanya 10 menit sudah selesai,\" kata Bane dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber dalam diskusi bertemakan “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni” yang diselenggarakan Komunitas Karo Kreatif (K3) di Jabu Cafe Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Jumat (25/3).Namun, Bane menilai pendaftaran hasil karya tersebut harus dilengkapi persyaratan, misalnya surat yang membuktikan bahwa karya itu miliknya.“Setelah data lengkap dan membayar Rp250 ribu, langsung keluar sertifikat bahwa karya itu punya kita, cuma 10 menit,” ujarnya.Bane menjelaskan salah satu program unggulan di Kemenkumham tahun 2022 adalah Pencatatan Otomatis Hak Cipta (POPHC), yaitu proses otomatis pencatatan di segala hal yang disebut hak cipta.Menurut dia, dengan mencatatkan hak ciptanya, maka seorang pencipta berhak mendapat perlindungan dari negara. Namun, dia mengatakan pada umumnya yang namanya pencatatan hak cipta tidak langsung mendapatkan dampak ekonomis.“Sedangkan pendaftaran hak cipta misalnya karya musik, menciptakan lagu atau lainnya, kemudian digunakan baik secara individu maupun institusi maka berdampak ekonomi langsung, kalau tujuannya komersil,” katanya.Bane menegaskan bahwa hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan.\"Berwujud dulu baru bisa klaim punya kita, yang mewujudkan itu pemilik hak ciptanya. Bagi saya ide tak bernilai atau sama dengan nol jika tidak diwujudkan, yang mahal itu adalah eksekusinya,” ujarnya.Dia menjelaskan hak cipta ada jangka berlakunya, pertama seumur hidup plus 70 tahun, yaitu seumur hidup si pencipta karya ditambah 70 tahun ke depannya.Karena itu, menurut dia, generasi selanjutnya masih mendapat manfaat ekonomi atas hak cipta, misalnya hak karya pencipta buku, lagu atau musik, lukisan, tari, drama, dan karya-karya sejenisnya.“Kedua, ada perlindungan selama 50 tahun ke depan sejak karya tersebut dipublikasikan, misalnya karya fotografer. Lalu ada yang berusia 25 tahun sejak dipublikasikan, itu contohnya karya-karya seni terapan,” katanya.Karena itu, menurut dia, pihak-pihak yang memiliki hak cipta dilindungi oleh negara sehingga perlu mencatatkan dan mendaftarkan karya yang dimilikinya. (Ida/ANTARA)
Rocky Gerung: Saat Ini Tidak Ada Pemimpin, Semua Orang Boleh Memimpin
Jakarta, FNN – Diam-diam pada Senin lalu (21/3) pimpinan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Adhie Massardi bertemu dengan Ketum PBNU Gus Yahya. Mereka bersama mendiang Wimar Witoelar memang pernah sama-sama menjadi jurubicara Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Secara berkelakar, Adhie Massardi menyebut ini adalah pertemuan pimpinan NU dan NO. NU yang dimaksud adalah Nahdlatul Ulama, sementara NO adalah Nahdlatul Oposisi. Mengomentari pertemuan itu, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan semakin menguatkan masyarakat luas menyikapi keadaan bangsa. “Ini suasana yang mengarah pada kebangkitan dan masyarakat sipil terutama, karena kasus Haris Azhar tiba-tiba kembali pulih untuk mengaktifkan kembali energi mempersoalkan kekuasaan. Mahasiswa juga begitu. Sedangkan emak-emak sudah beberapa bulan ini mempersoalkan isu minyak goreng,” katanya kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Jumat 25 Maret 2022. Kebangkitan masyarakat yang makin meluas dan solid itu, membuat istana kehilangan orientasi. “Yang lucu adalah reaksi istana. Semua reaksi istana menunjukkan dia sudah tidak punya cara untuk membenar-benarkan kebijakannya. Mulai dari IKN yang akhirnya compang-camping lalu cari alasan ngutang sana-sini, akhirnya buntut-buntutnya masyarakat diminta crowd fund, patungan dana. Itu kan ajaib,” paparnya. Lebih jauh Rocky melihat sesungguhnya keadaan negeri ini sudah tidak ada yang mimpin, jadi semua orang boleh memimpin. Memimpin dengan cara berdoa, pakai pawang, ikut-ikutan sinis pada macam-macam. Intinya sekarang, kata Rocky masyarakat berada pada keadaan yang disebut anomi (tidak ada nomos lagi), tidak ada lagi panduan hukum sehingga semua orang melakukan segala hal. Yang berbahaya kalau keadaan semacam ini diam-diam dimaksudkan untuk menguji daya tahan publik sambil kita curiga terhadap daya tahan kekuasaan. “Jadi, ini di mana kita saling melihat peluang untuk mempercepat atau memperlambat perubahan. Tapi yang jelas, perubahan sudah tidak bisa dicegah,” pungkasnya. (isa, sws)
Rocky Gerung, PSI Partai Yang Didesain untuk Anti-Islam
Jakarta, FNN – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesa berkemah di Ibukota Negara, Paser Penajam, Kalimantan Timur mengikuti jejak Presiden Joko Widodo. Menanggapi tingkah polah ketua umum PSI, pengamat politik Rocky Gerung malah tertawa. “Orang-orang yang sejenis akan saling menyukai. Jadi, ini jenis IQ-nya sama, jenis kapasitasnya sama, dan jenis hobinya sama,” katanya kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Jumat 25 Maret 2022. Rocky menyayangkan anak-anak muda sekarang lebih suka ambil jalan pintas. “Kalau kita membayangkan ada generasi baru, generasi muda yang berkumpul dalam sebuah partai yang menjanjikan diri untuk progresif, sekarang malah jadi regresif menjadi partai konservatif juga. Karena menganggap satu-satunya kepentingan dia adalah mem-back up kekuasaan. Partai anak muda mustinya berseberangan dengan kekuasaan. Jadi, kalau cara pakai baju sama, kostumnya sama, ya otaknya sama juga,” tegasnya. Apa yang dipertontonkan Ketua Umum PSI dengan mengatakan akan menjaga IKN dari kaum intoleran, Rocky menegaskan bahwa hal itu sama seperti anak PAUD yang mau mengajari profesor-profesor fisika tentang theory of everything. “Itu semacam headlines yang diperlukan oleh PSI. Jadi, anggap saja itu sebagai upaya kampanye. Nggak ada soal juga. Yang menjadi soal adalah cara memilih gimik, cara memilih gestur politik yang mungkin bagi kalangan tertentu penting bahwa ini menunjukkan bahwa Jokowi masih punya pendukung,” paparnya. Rocky menyatakan PSI sudah tepat melakukan ritus di situ, sekaligus dia panggil juga seluruh DPD-nya untuk membawa tanah dan air ke situ. “PSI ini partai yang mau disebut ada ya nggak, ada juga. Ini kan Jokowi-Jokowi kecil yang isunya hanya tentang anti-Islam. Partai yang didesain untuk anti Islam atau Partai Sinis Islam,” katanya. Jargon-jargon yang dikampanyekan PSI antara lain anti-Perda Syariah, menurut Rocky hal itu paralel dengan kondisi sekarang yang disebut dengan dukungan massal dan kebulatan tekad. “Simbol-simbolnya semacam Islamofobia kecil. PSI didesain untuk itu. PSI gagal menunjukkan bahwa dia partai masa depan. Harusnya tidak ada simbol-simbol sara dan feodalisme. Sejumlah kedunguan juga ada di situ,” paparnya. Rocky berharap ada satu fasilitas politik yang memelihara pluralisme, bukan menebarkan islamofobia. Dalam konstitusi, seluruh aliran dihidupkan, bukan diperdebatkan, diolok-olok. “Pikiran Islam tumbuh dengan bagus. Pikiran mahasiswa juga tumbuh dengan bagus di situ. Liberalisme juga tumbuh. Tapi semua diolah dengan pikiran yang metodologis. Prinsipnya negara ini negara majemuk, jadi tidak boleh ada satu orang pun yang menghina agama lain, menebarkan semacam fobi,” pungkasnya. (ida, sws)
Cak Imin Ancam Istana, Rocky Gerung: Hanya Orang Bersih yang Boleh Bikin Ancaman
Jakarta, FNN – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tampak ketakutan ketika isu reshuffle kabinet ramai diperbincangkan. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika Partai Amanat Nasional (PAN) masuk ke dalam kabinet, syaratnya tidak boleh mengganggu jatah PKB. “Ini bentuk kekhawatiran Cak Imin. Warning dia tidak ada gunanya kalau kormobitnya masih ada di situ. Terserah lu mu ngomong apa, bau duren lu makin menyengat,” kata pengamat politik Rocky Gerung saat berbincang dengan wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Jumat. 25 Maret 2022. Menurut Rocky, pernyataan Cak Imin memiliki tujuan sendiri, yakni cari aman. Namun disamping kekhawatiran Cak Imin, kata Rocky, bisa jadi Cak Imin sedang mengancam istana karena dia tahu ada kardus-kardus durian lain di Istana. “Jadi, sebetulnya hanya orang yang bersih yang boleh bikin ancaman. Kalau Cak Imin, sebetulnya bagus juga. Saya kenal Cak Imin. Mungkin dia tahu juga kardus-kardus lain juga disimpan di istana,” paparnya. Pernyataan Cak Imin itu menyusul karena adanya wacana bahwa Presiden Jokowi pada akhir Maret 2022 akan melakukan reshuffle kabinet, dan bocorannya PAN akan mendapatkan jatah satu kursi atau satu menteri dan wakil menteri. \"Cak Imin bilang okey PAN masuk tapi jangan kurangi jatah PKB. Sebenarnya ini gambaran kekhawatiran Cak Imin tentang posisinya,\" kata Rocky. Terkait kardus durian, Cak Imin disebut-sebut menerima jatah kasus suap DPID Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011, sebesar Rp1,5 miliar. Dana suap itu dimasukkan ke dalam kardus durian, maka kasus ini ramai disebut skandal kardus durian. Namun Cak Imin membantah menerima dana tersebut. \"Sebenarnya yang bisa ancam pemerintah adalah orang-orang yang bersih. Tapi Cak Imin kan masih ada kasus kardus durian,\" kata Rocky. Rocky menyayangkan bahwa skandal kardus durian belum dituntaskan Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK), namun ada potensi Cak Imin akan masuk kabinet. \"Sebenarnya jika kita ingin memperbaiki kondisi negeri ini, kita perlu membongkar akar struktur ekonomi politik. Jadi kita analisis dari struktur ekonomi politik, Presiden Jokowi hanya pion dari Global capital interest,\" kata Rocky. Santer diberitakan, Presiden Jokowi dikabarkan akan segera melakukan resufle kabinet. Kabar tersebut kian kencang, disebut-sebut bakal terjadi pada Rabu 23 Maret, atau bertepatan dengan Rabu Pon. Di mana Presiden Jokowi disebut sering mengambil kebijakan penting di Rabu Pon. Namun hingga Jumat pagi, tak ada tanda-tanda bakal terjadi reshuffle kabinet. (ida, sws)
Perdamaian Rusia dan Ukraina Didorong Lewat KTT G20
Jakarta, FNN. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan Indonesia akan mendorong perdamaian Rusia dan Ukraina lewat konferensi tingkat tinggi (KTT) G20.\"Jalur diplomasi internasional yang dimiliki Indonesia diharapkan bisa percepat perdamaian. Kita imbau Rusia untuk hentikan serangan,\" kata Muhaimin usai bertemu Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.Muhaimin berharap Presiden Rusia Vladimir Putin dapat hadir di puncak KTT G20 Indonesia pada Oktober 2022 mendatang.\"Diharapkan kedatangan Putin jadi sarana cari solusi damai. Tapi saya belum liat perkembangan terakhir. Nanti saya tanya Bu Menlu, mestinya pertimbangkan hadirkan Putin atau tidak. Karena kalau hadirkan Putin untuk perdamaian bagus, tapi kalau tidak ya untuk apa,\" kata Muhaimin menegaskan.Dalam pertemuan itu, Muhaimin mendengarkan perkembangan terkini di Ukraina yang masih berkonflik dengan Rusia oleh Duber Ukraina Vasyl Hamianin.Muhaimin menekankan akan terus membantu mengkomunikasikan persoalan ini kepada Menlu Retno Marsudi dan Presiden Jokowi. Ia menyampaikan dengan adanya jembatan komunikasi dari Indonesia, Ukraina berharap Rusia tak lagi mengganggu kedaulatan wilayahnya.\"Pasti, terkait perkembangan ini akan saya sampaikan melalui Pak Presiden maupun Kemenlu. Yang disampaikan dubes terakhir ini, maupun yang disampaikan Dubes Rusia kemarin. Karena ada perbedaan informasi yang harus dikonfirmasi sama-sama,\" kata Muhaimin.Sementara itu, Dubes Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin mengapresiasi pertemuan tersebut. Dia berterima kasih atas niat Muhaimin yang mendorong perdamaian antara Ukraina dan Rusia.\"Apa yang terjadi di Ukraina sekarang adalah krisis kemanusiaan ekstrem. Jutaan warga Ukraina kesulitan mengakses listrik, air, makanan, layanan kesehatan dan sosial, infrastruktur juga hancur. Saya harap kemanusiaan bisa menuntaskan hal ini. Merdeka atau mati,\" kata Hamianin.Sehari sebelumnya, Muhaimin Iskandar juga menerima kunjungan Dubes Rusia Lyudmila Georgievna Vorobieva. Dalam pertemuan itu Muhaimin mendorong agar Rusia menghentikan agresi militer ke Ukraina. (Sof/ANTARA)
Masyarakat Harus Memperkuat "Benteng" Pancasila Menghadapi Era Metaverse
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengajak masyarakat, khususnya Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (GM FKPPI) untuk memperkuat \"benteng\" Pancasila dalam menghadapi tantangan pada era metaverse.\"Seluruh kader GM FKPPI harus menjadi otak, mata, dan otot organisasi yang dapat berpikir, melihat, memetakan, menganalisis, dan bertindak menjaga Pancasila dan NKRI dari rongrongan ideologi transnasional saat ini dan pada masa depan,\" kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Basarah mengatakan hal itu saat memberikan sambutan dalam acara Rapimda II GM FKPPI Jawa Timur di Kota Batu, Jumat.Acara tersebut mengambil tema \"Komitmen GM FKPPI dalam Berpikir, Bergerak Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Separatisme pada Era Digitalisasi dengan Solid, Kuat, Militan Menjaga Pancasila dan NKRI\".Basarah menilai pemilihan tema Rapimda II GM FKPPI Jawa Timur sangat adaptif dengan perubahan zaman yang makin cepat dan dinamis.Menurut dia, kemajuan teknologi informasi telah mengubah berbagai sendi kehidupan dan menyebabkan terjadinya disrupsi di berbagai lini kehidupan sehingga dampak lain yang juga timbul adalah memudarnya konsep ideologi.\"Ideologi dianggap telah usang dan tidak relevan. Pancasila rentan masuk dalam perangkap politik endisme, suatu konsep tentang akhir ideologi yang pernah dipopulerkan Daniel Bell dalam The End of Ideology,\" ujarnya.Ia mencontohkan kemajuan teknologi informasi dengan munculnya fenomena metaverse, suatu teknologi yang memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya secara virtual.Menurut dia, dalam metaverse, pengguna dapat membuat avatar sesuai dengan keinginannya, yaitu replika atau gambaran pengguna dalam bentuk animasi 3 dimensi yang digunakan sebagai representasi pengguna di internet.Basarah menjelaskan bahwa pada metaverse, pengguna dapat melakukan kegiatan apa saja dalam bentuk virtual seperti berkumpul atau mengadakan rapat, bekerja, bermain, mengadakan berbagai acara, mengikuti konser, berbelanja daring, hingga membeli sebuah properti digital.\"Pertanyaannya apakah sebagai sebuah bangsa, kita sudah siap untuk mengantisipasi berbagai ekses yang akan ditimbulkan dari fenomena dunia metaverse tersebut,\" ujarnya.Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Wantimpus) GM FKPPI itu menjelaskan bahwa pakar terorisme di pusat edukasi, teknologi dan inovasi antiterorisme di National Omaha, Nebraska, Amerika Serikat telah meneliti potensi metaverse menjadi markas kelompok teroris pada masa depan.Hal itu, kata dia, karena metaverse makin memuluskan aksi terorisme di dunia virtual karena tokoh teroris dapat berupa avatar digital yang berdiri di pusat keramaian dan melakukan propaganda sambil berusaha memikat penonton dengan iming-iming masa depan sesuai dengan keyakinan ideologinya.Ia juga menyampaikan potensi ancaman lain bangsa Indonesia adalah liberalisme atau individualisme yang membawa paham kebebasan, terutama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.\"Mereka juga mempropagandakan paham kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme ini adalah ancaman terhadap nasionalisme bangsa Indonesia karena tidak mengenal ada kebangsaan. Berbagai ragam ancaman kebangsaan itulah yang harus disikapi dengan cermat dan saksama,\" katanya.Agar ketahanan nasional kukuh dan kuat, kata Basarah, masyarakat harus memahami dan kembali kepada jati diri ideologi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.Menurut dia, untuk memahami jati diri ideologi Pancasila adalah dengan belajar sejarah karena bisa memahami pembentukan, perumusan, dan disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara. (Sof/ANTARA)
BPKH Diminta untuk Menyusun Strategi Investasi Dana Haji
Jakarta, FNN. Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyusun strategi investasi dana haji, serta melakukan kajian secara mendalam atas berbagai opsi investasi yang aman, berkelanjutan, dan dapat memberi manfaat bagi jemaah.\"Mandat yang diemban BPKH layaknya manajer investasi atas dana haji yang dititipkan untuk dikelola. Maka, BPKH harus menyusun strategi investasi dana haji untuk menunaikan amanah tersebut,\" kata Wapres dalam sambutannya pada acara Gala Dinner Global Islamic Investment Forum (GIIF) 2022 BPKH, yang disaksikan secara virtual di Jakarta, Jumat.Wapres memandang perlu penyusunan strategi investasi dana haji agar dana tersebut dapat memberikan kemaslahatan berkelanjutan, baik bagi jemaah haji maupun masyarakat luas.Ia menyebutkan ada dua hal yang perlu menjadi perhatian BPKH, yakni: pertama, BPKH perlu mengkaji secara mendalam dan memilih berbagai opsi instrumen investasi haji yang betul-betul memberikan dampak pada peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.Menurut Wapres, investasi pada sektor-sektor yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji, seperti akomodasi, transportasi, serta ready meal and services, harus mengedepankan tujuan utamanya, yakni peningkatan layanan kepada jemaah haji Indonesia.Selain itu, Wapres memandang perlu menelaah penyesuaian-penyesuaian dalam penyelenggaraan ibadah haji pascapandemi COVID-19. Misalnya, terkait dengan layanan kesehatan, termasuk bila ada peluang investasi haji pada instrumen investasi di bidang tersebut.Kedua, Wapres meminta BPKH melakukan pengkajian mendalam terhadap berbagai alternatif investasi yang berkelanjutan, aman, mengedepankan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola, serta mendorong pengembangan keuangan sosial syariah.Wapres mengemukakan bahwa konvergensi antara prinsip lingkungan, sosial, tata kelola, dan keuangan Islam akan memungkinkan BPKH berinvestasi pada instrumen yang berbasis kepatuhan syariah dan memiliki manfaat berkelanjutan sekaligus mendorong inisiatif amal.Oleh karena itu, kata Ma\'ruf Amin, instrumen investasi hijau maupun investasi biru, seperti green atau blue sukuk, perlu menjadi pilihan prioritas investasi BPKH ke depan.\"Saya menilai isu ini perlu menjadi agenda pembahasan lebih lanjut bersama Islamic Development Bank yang telah menerapkannya dalam kerangka Sustainable Finance Framework,\" jelasnya. (Sof/ANTARA)
Perludem: Hoaks dan Fitnah Pemilu Hambat Perwujudan Kedaulatan Rakyat
Jakarta, FNN - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan peningkatan keberadaan hoaks dan fitnah merupakan salah satu persoalan dalam pemilu di Indonesia yang menghambat perwujudan kedaulatan rakyat.“Hoaks dan fitnah pemilu mengalami tren peningkatan sehingga pemilih terdistorsi dalam membuat pilihan yang bebas dan adil,” ujar Titi saat menjadi narasumber dalam webinar nasional bertajuk “Mengoptimalkan Kesadaran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif”, seperti dipantau dari Jakarta, Jumat.Ia lantas mengatakan, \"Bagaimana bangsa ini bisa punya kedaulatan rakyat (rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara demokrasi) kalau rakyatnya terpapar hoaks dan fitnah pemilu ketika membuat keputusan sehingga pilihannya tidak bebas dan adil.\"Untuk mengatasi hal tersebut, Titi mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pihak penyelenggara pemilu yang berfokus pada sisi pengawasan untuk memunculkan upaya-upaya demi membendung keberadaan hoaks dan fitnah terkait dengan pemilu.Di samping tren peningkatan keberadaan hoaks dan fitnah pemilu, dalam webinar yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, itu Titi pun memaparkan beberapa persoalan lain dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia yang perlu diatasi untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang lebih baik.Pertama, kata dia, penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada praktik politik transaksional yang menyuburkan perilaku koruptif.Titi mencontohkan perilaku koruptif tersebut adalah jual beli suara, adanya mahar politik, dan tindakan menyuap petugas pemilu.Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut dapat mengancam terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil.Persoalan yang juga masih sering terjadi, kata dia, saat penyelenggaraan pemilu adalah isu-isu yang berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN).\"Netralitas ASN di Indonesia belum sepenuhnya baik. Masih terjadi politisasi aparatur sipil negara yang kasusnya pada tahun 2020 mencapai angka ribuan dan masih ada pula ASN yang berpolitik praktis demi mengamankan jabatan dan mempertahankan kekuasaan,\" ujar Titi.Berikutnya, ada pula persoalan terkait dengan beban kerja berlebih yang dihadapi oleh para petugas pemilu.\"Pada tahun 2019, ada 894 petugas pemilu meninggal dunia, dan 5.175 sakit setelah menjalani tugasnya. Itu bukan catatan yang baik. Persoalan-persoalan ini menjadi pekerjaan besar bagi para penyelenggara pemilu bagaimana mengurai hal tersebut supaya pada tahun 2024 bisa dihindari,\" ucap Titi. (mth/Antara)
POPULER
