POLITIK
Juru Bicara Istana Jangan Dungu Menganggap Mahasiswa Enggak Punya Data
Jakarta, FNN – Rencana demonstrasi besar-besaran ke istana presiden pada 11 April 2022 mendapat dukungan dari masyarakat luas. Dukungan riil ini terbaca dari para pengguna jalan yang tidak terganggu atas kemacetan yang terjadi pada demonstrasi permulaan pada 5-6 April 2022 lalu. “Kita lihat kemarin di Makassar, rakyat akhirnya bilang tidak apa-apa kami macet asal mahasiswa betul-betul bisa membuka pintu agar supaya harga-harga turun,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 08 April 2022. Menurut Rocky, inilah pentingnya menerangkan kepada publik bahwa kesadaran untuk berharap itu paralel dengan kesadaran untuk mengubah. “Kalau saya berharap sesuatu tentu saya ingin mengubah hal yang memburuk hari ini. Dan itu direpresentasikan oleh mahasiswa dan mahasiswa paham bahwa hoaks itu hanya dipakai untuk menakut-nakuti publik itu. Nanti polisi akan hajar, enggak,” paparnya. Rocky mengingatkan bahwa hukum kita justru menjamin bahwa demonstrasi harus dijaga oleh polisi itu. Oleh karena itu polisi tidak boleh melakukan kekerasan kepada para demonstran. “Jadi sudah terjadi satu kesibukan baru, yaitu memacetkan jalan yang tadinya oleh tukang supir truk itu nyetirnya marah-marah, mereka tahu itu mahasiswa. Oh ya sudah nggak apa-apa. Kami bisa bersabar 2-3 jam. Yang penting nanti setelah demo pemerintah mendengar suara mahasiswa,” paparnya. Jadi, backup dari masyarakat pada mahasiswa itu sudah terjadi. Polisi juga tahu karena polisi saya kira akan serius menurunkan aparat sebanyak mungkin. Bukan untuk menghalangi, tapi untuk membuat demonstrasi itu berjalan damai. Karena memang tugas polisi adalah mengatur sebuah demonstrasi itu terselenggara,” tegasnya. Rocky menegaskan bahwa itulah hasil dari permenungan mahasiswa selama ini. “Mereka setiap BEM berdiskusi dengan saya. Mereka menyatakan bahwa mereka punya lembaga kajian yang mendaftar seluruh isu publik. Jadi kalau mereka demo, pasti emaknya izinkan karena memang itu juga isu emak-emak. Pasti petani izinkan, buruh juga setuju,” paparnya. Mahasiswa, kata Rocky menginginkan agar supaya betul-betul ada perubahan radikal dalam kepemimpinan Presiden Jokowi yang menjelang selesai nanti. “:Jadi mereka justru masih menganggap oke kalau misalnya terjadi dialog, dialog itu musti menghasilkan kesepakatan-kesepakatan. Itu yang mereka tunggu dalam dua minggu kemarin, yang tidak dilakukan juga oleh istana,” paparnya. Menurut Rocky, masyarakat berhak untuk menuntut balik. Menuntut balik itu yang dijamin oleh undang-undang, yaitu menuntut janji dari istana. Dia bahkan nggak persoalkan bahwa Jokowi pernah punya daftar 106 janji yang udah batal dan sudah berlalu. “Yang sekarang yang riil betul, mulai dari omnibuslow, sampai minyak goreng. Dan ini betul-betul riil ini,” tegasnya. Rocky mengingatkan lagi bahwa tanggal 11 April itu bukan mahasiswa demo, tetapi mahasiswa membawakan aspirasi rakyat yang betul-betul memang terlihat betul-betul papa, terlihat menderita. Jadi ini bukan bukan sekadar keinginan untuk sok pamer massa, tapi ini riil betul. “Jadi, juru bicara-juru bicara istana, termasuk juru bicara para menteri, jangan dungu menganggap bahwa mahasiswa itu enggak punya data. Bahkan data mereka itu lebih big dari bigdatanya pemerintah,” paparnya. Menurut Rocky, tuduhan jubir istana bahwa mahasiswa tidak punya data dianggap sebagai kurang beretika. “Ya itu etikanya buruk. Presiden juga nggak ngerti kalau naik gunung, kita nggak mungkin minta porter untuk menerobos jalan. Porter itu cuman buat beban kita. Kita yang musti capai jalan,” jelasnya. Jadi marsel itu, kata Rocky adalah pemimpin yang harus mencari jalan. Jangan sebentar-sebentar si porter. “Ya prosedurnya lu musti tunjukin jalan gua mikulin beban ini untuk tiba di tujuan yang lu buka jalannya. Nah, si Lutfi itu dia porter doang, angkutan barang,” tegasnya. Mustinya saran Rocky, Pak Jokowi sebagai marsel kasih tahu jalannya ke mana supaya porternya tahu. Karena porternya sudah nyerah dipaksa.Itu bisa masuk jurang. “Jadi ini ilmu yang sederhana dalam kepemimpinan. Kita mau lihat sebetulnya mentalnya Lutfi seberapa kuat. Mungkin dia berpikir sebaiknya dia dipecat. Sebab kalau mengundurkan diri seolah dianggap tidak mampu. Kalau dipecat kan ada heboh politik,” pungkasnya. (ida, sws)
Kebiasaan Presiden, Jika Sudah Buntu, Solusinya Lempar-Lempar Hadiah
Jakarta, FNN – Maksud hati ingin merogoh hati masyarakat dengan bagi-bagi minyak goreng gratis di jalanan Palembang, yang terjadi justru Presiden Jokowi didemo masyarakat yang tercekik tingginya harga minyak goreng. “Sekarang ini, leadership sudah hilang. Dan modal Pak Jokowi balik pada apa yang dia tahu, yaitu lempar-lempar hadiah. Walaupun buruk pencitraan, tapi itu dilakukan terus karena memang tidak ada cara lain untuk membujuk rakyat,” kata Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Grung Official, Jumat, 08 April 2022. Rocky meyakini rakyat sekarang sudah sadar bahwa bantuan yang mereka terima tak punya ikatan apapun dengan yang memberi. “Bantuan mereka terima, tetapi mereka bertanya dalam hati sampai kapan mendapat bantuan. Jadi, keadaan ini harus kita rumuskan sebagai keadaan yang menuju jurang,” paparnya. Sekarang ini kata Rocky, semua orang menganggap tiada harapan lagi dan itu yang terlihat pada beredarnya segala macam hoaks. “Kalau orang masih punya harapan, enggak ada orang bikin hoaks. Orang akan menganggap oke presiden sedang memikirkan satu kebijakan, tapi nggak ada yang percaya,” tegasnya. Rocky melihat, berisik dan gaduh yang terjadi akhir-akhir ini merupakan pertanda bahwa yang disebut sebagai order sudah hilang dan masyarakat masuk ke dalam situasi yang dalam sosiologi disebut keadaan anomi. “Anomi artinya tidak ada nomos. Nomos artinya hukum atau aturan. Jadi keadaan anomi ini membuat orang menganggap bahwa apapun yang diucapkan pemerintah itu pasti mengandung kebohongan. Walaupun pemerintah bilang serius, tetapi gak ada yang percaya,” tegasnya. Apapun yang diucapkan oleh aparat keamanan, kata Rocky selalu dianggap masyarakat sebagai upaya untuk menakut-nakuti. “Jadi kehilangan nomos ini sangat berbahaya, karena kita nggak tahu apakah ini operasi intelejen atau hanya saling kirim-kiriman hoaks antar-kelompok,” tegasnya. Menurut Rocky, bagi rakyat memverifikasi kebenaran itu nggak perlu lagi karena bagi mereka kekacauan sudah terjadi dimulai dari dapur emak-emak. Jadi emak-emak menganggap bahwa rencana demo mahasiswa itu akan membuat mereka punya harapan. “Orang tidak berharap pada keterangan dari sidang kabinet, dari Mahfud MD, apalagi dari Pak Luhut sebagai Menko atau Airlangga Hartarto. Rakyat tidak peduli keterangan itu. Yang mereka perhatikan adalah justru hoaks itu. Ini bahayanya kalau pemerintah kehilangan kepercayaan,” paparnya. Rocky menegaskan apatisme masyarakat terhadap Presiden Jokowi juga tampak dari video di Jambi yang menunjukkan bahwa orang tak peduli, Jokowi mau buang apapun, ya ditangkap aja. Bisa ditebak, relawan Jokowi akan mengatakan bahwa mereka senang dapat kaos dari Pak Jokowi. “Ya memang mereka senang saja karena kostum berguna untuk kehidupan mereka. Tapi tetap mereka ingin soal minyak goreng murah,” paparnya. Menurut Rocky, ketika emak-emak mendatangi kantor Kementerian Perdagangan soal minyak goreng, tetapi menterinya justru kabur, itu menunjukkan bahwa kekacauan itu sudah ada di dalam koordinasi atau dikoordinasi untuk kacau. “Saya selalu menganggap bahwa keadaan ini kalau kita pakai analisis normal, pasti ada dua atau tiga menteri yang siap-siap untuk berhenti. Mungkin yang akan berhenti pertama adalah Menteri Agama karena sudah ketemu Megawati. Lalu diikuti oleh Menteri Lutfi, karena ngapain lagi menteri Lutfi ada di situ, kalau seluruh wajahnya itu sudah dianggap sebagai biang keladi. Padahal menteri Lutfi menganggap bahwa ia sudah menyerah dan berharap dipecat Jokowi,” katanya. (ida, sws)
Wiranto Beberkan Alasan Perpanjangan Jabatan Presiden Tak Akan Terjadi
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (Purn) Wiranto menjelaskan ada empat alasan mengapa wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode dan penundaan Pemilu 2024, tidak mungkin terjadi.“Jabawannya tidak mungkin. Mengapa? yang pertama karena menyangkut UUD 1945, amandemen UUD 1945 itu syaratnya berat sekali. Dalam persyaratannya, itu ada kehendak masyarakat Indonesia yang dipersentasikan mayoritas di MPR,” kata Wiranto usai pertemuan dengan BEM Nusantara di Kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat.Menurut Wiranto, dalam keanggotaan MPR, terdapat anggota DPR dan DPD. Di DPR, dari sembilan fraksi partai politik, enam di antaranya sudah menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Dengan sisa tiga partai, kata Wiranto, tidak mungkin mampu meloloskan wacana Amandemen UUD 1945 di MPR.Sementara DPD, kata dia, sudah menyatakan penolakan terhadap wacana amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden.“Jadi mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden 3 periode?,” ujarnya.Alasan kedua, kata Wiranto, sejauh ini tidak ada kegiatan apapun di DPR, maupun di lembaga pemerintah, di lembaga penyelenggara pemilu yang mengisyaratkan sedang dilakukan persiapan-persiapan untuk menunda Pemilu 2024, guna mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden.Sedangkan alasan ketiga, kata Wiranto, pemerintah saat ini sedang sibuk untuk memulihkan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global. Pemerintah juga masih bekerja keras menangani pandemi COVID-19 agar tuntas secara keseluruhan.“Jadi tidak ada sama sekali kehendak membahas perpanjangan masa jabatan tiga periode,” ujarnya.Selanjutnya, tambah Wiranto, alasan keempat adalah Presiden RI Joko Widodo sudah berkali-kali menegaskan dirinya mematuhi konstitusi UUD 1945.\"Saat ada wacana Presiden tiga periode beliau (Presiden Jokowi) sudah menjawab itu sama saja dengan menampar muka saya, mungkin cari muka mungkin, itu menghancurkan saya. Itu saat pertama,” ujarnya.Presiden Jokowi juga pernah menyatakan tidak tertarik dengan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Kemudian, pada beberapa pekan lalu, Presiden Jokowi menyatakan akan taat pada konstitusi UUD 1945.“Bahkan yang terakhir tiga hari lalu beliau katakan kepada para menteri, sudah cukuplah jangan bicara lagi tentang penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan. Sudah cukup,” kata Wiranto.Wacana perpanjangan periode jabatan Presiden kembali menghangat setelah Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya menyatakan dukungannya pada acara Silaturahmi Nasional Apdesi pada 29 Maret 2022.Dalam beberapa waktu terakhir, turut pula muncul wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 yang dihembuskan beberapa ketua umum partai politik. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Sudah Menjawab Tuntutan Demonstrasi Mahasiswa
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (Purn) Wiranto menyatakan salah satu tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi pada 11 April 2022 telah dijawab pemerintah.Tuntutan yang telah dijawab pemerintah itu adalah penghentian wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.Usai bertemu BEM Nusantara di Kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat, Wiranto menyatakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 tidak mungkin terjadi.“Demo kan tidak dilarang. Saya pun tidak berhak melarang demo. Tetapi tatkala kita menyampaikan bahwa kalau kita berdemonstrasi tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan sudah dijawab bahwa yang menjadi tuntutan itu tidak mungkin terjadi untuk apa demo?,” ujarnya.Ia mengatakan pemerintah tak pernah melarang demonstrasi. Pemerintah selalu membuka ruang komunikasi dengan pihak manapun dan selalu bersedia untuk mendengar segala aspirasi.\"Bukan melarang tapi kan kita berkomunikasi. Ini bulan puasa, bulan suci Ramadhan. Kita prihatin. Saling maaf memaafkan. Kita berpuasa tentunya kita lebih arif untuk bisa menyikapi hal-hal yang memang bisa kita bicarakan kita komunikasikan dengan baik,\" katanya.Wiranto menjelaskan pemerintah tidak pilih-pilih dalam menggelar dialog dengan perwakilan mahasiswa dan masyarakat. Menurutnya, pemerintah selalu siap berdiskusi dengan kelompok mahasiswa manapun. “Pemerintah, pasti akan mendengarkan,” ujarnya.Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan itu menjelaskan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dan penundaan Pemilu 2024 tidak mungkin terjadi karena beberapa alasan.Alasan pertama, kata dia, mayoritas anggota MPR akan menolak gagasan amendemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan menunda Pemilu 2024.“Karena (keanggotaan) MPR itu kan DPR plus DPD. DPR sendiri dari sembilan partai politik hanya tiga partai yang setuju mengubah itu. Enam parpol tidak setuju. Ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin terjadi perubahan amendemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden 3 periode?,” ujarnya.Alasan kedua, kata Wiranto, sejauh ini tidak ada kegiatan apa pun di DPR maupun di lembaga pemerintah, di lembaga penyelenggara pemilu yang mengisyaratkan sedang dilakukan persiapan-persiapan untuk menunda Pemilu 2024 guna mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.Sedangkan alasan ketiga, kata Wiranto, pemerintah saat ini sedang sibuk untuk memulihkan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global. Pemerintah masih bekerja keras menangani pandemi COVID-19 agar tuntas secara keseluruhan. “Jadi tidak ada sama sekali kehendak membahas perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode,” ujarnya.Selanjutnya, tambah Wiranto, alasan keempat adalah Presiden RI Joko Widodo sudah berkali-kali menegaskan dirinya mematuhi konstitusi UUD 1945.\"Saat ada wacana presiden tiga periode beliau (Presiden Jokowi) sudah menjawab itu sama saja dengan menampar muka saya, mungkin cari muka mungkin, itu menghancurkan saya. Itu saat pertama,” ujarnya. (Sof/ANTARA)
Pos Marinir di Kenyam Ditembaki KKB dari Tiga Arah
Jakarta, FNN -Tim Investigasi yang diturunkan ke Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, melaporkan bahwa Pos Satgas Mupe di Kwareh Bawah diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB) dari tiga titik. \"Memang benar dari laporan Ketua Tim Investigasi yang dipimpin Kasi Intel Korem 172/PWY Kol Kav Krisyantyanto terungkap KKB menyerang Pos Marinir tanggal 26 Maret 2022 hingga menewaskan dua Prajurit Marinir TNI AL dilakukan dari tiga arah,\" kata Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan kepada ANTARA, di Jayapura, Jumat. Ia menjelaskan serangan yang dilakukan KKB Pimpinan Egianus Kogoya menyerang Pos Muara dan Perairan (Mupe) yang dijaga Marinir TNI AL hingga menyebabkan dua prajurit meninggal dan delapan terluka. Setelah mendapat serangan, maka anggota membalas sehingga terjadi baku tembak. Pos Satgas Mupe berada di pinggiran sungai di Kenyam sedangkan yang bertugas di daerah itu personel Yonif Marinir-3. Ketika ditanya kondisi keamanan di Kenyam dan sekitarnya, Danrem 172 yang membawahi sembilan kabupaten dan kota itu mengaku kondisi keamanan di Kenyam saat ini relatif aman. Namun anggota diminta tetap waspada dan tidak lengah sehingga bila ada penyerangan sudah siap, kata dia. Dua prajurit Marinir yang meninggal dalam aksi penyerangan yang dilakukan KKB, yaitu Letda Mar Moh Iqbal dan Pratu Mar Wilson Anderson Here. Kedua korban sudah dimakamkan di kampung halaman masing-masing, yakni almarhum Letda Mar Moh Iqbal dimakamkan di Kendari (Sulawesi Tenggara) dan Pratu Mar Wilson Anderson di Kupang (NTT). (Sof/ANTARA)
Pemerintah Tidak Melarang Mahasiswa Turun Aksi
Jakarta, FNN - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menyebutkan bahwa Pemerintah tidak melarang mahasiswa untuk melakukan aksi dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi.Koordinator BEM Nusantara untuk Pulau Jawa Ahmad Marzuki mengatakan bahwa dalam pertemuannya dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Jakarta, Jumat, Pemerintah tetap memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi.\"Enggak, enggak seperti itu. Negara ini kan negara demokrasi, tidak ada larangan. Pemerintah tetap memberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi,\" kata Marzuki di kawasan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.Marzuki menjelaskan bahwa internal BEM Nusantara belum bisa memastikan untuk ikut dalam aksi unjuk rasa serentak oleh BEM Seluruh Indonesia di Istana Merdeka pada Senin, 11 April mendatang.Oleh karenanya, mereka memilih jalur audiensi dengan bertemu Ketua Wantimpres Wiranto pada Jumat sore.\"Belum tentu (ikut aksi) kalau dari internal kami sendiri masih dalam tahap kajian. Mengenai isu BBM ini, kami masih pengkajian belum sempurna juga,\" kata Marzuki.Ia menambahkan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Pemerintah lewat Wantimpres untuk segera menindaklanjuti kartel minyak goreng yang telah merugikan masyarakat sebagai konsumen.Ketua Wantimpres Wiranto mengatakan pertemuan dengan BEM Nusantara atas seizin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menyerap aspirasi mengenai hal-hal yang sedang dihadapi bangsa.Wiranto menyampaikan banyak aspirasi yang disuarakan BEM Nusantara, antara lain masalah kenaikan harga minyak goreng, dugaan adanya kartel, dan masalah kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran.BEM Nusantara juga menyampaikan aspirasi mengenai pengenaan pajak, masalah ketahanan energi nasional, dan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang mengakibatkan penundaan Pemilu 2024.Sebagai informasi, BEM SI menyatakan tetap menggelar aksi unjuk rasa di Istana Merdeka pada 11 April mendatang dengan tuntutan utama menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.BEM SI juga akan membawa total 18 tuntutan pada aksi nanti. Selain penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, mahasiswa juga mendesak stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat. Kemudian tuntutan agar Pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Sof/ANTARA)
Brigjen TNI Iwan Setiawan Resmi Menjabat Danjen Kopassus
Jakarta, FNN - Brigjen TNI Iwan Setiawan resmi menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) setelah Danjen Kopassus sebelumnya Mayjen TNI Widi Prasetijono menyerahkan satuan Korps Baret Merah, di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat sore. Tradisi penyerahan satuan tersebut dijalani Widi setelah dirinya resmi menjabat Pangdam IV/Diponegoro menggantikan Mayjen Rudianto yang selanjutnya menjabat Irjenad. \"Pagi tadi telah dilaksanakan Sertijab Danjen Kopassus. Sehingga amanah berikutnya tongkat estafet kepemimpinan Komandan Jenderal Kopassus selanjutnya akan dilanjutkan oleh Brigjen TNI Iwan Setiawan,\" kata Widi. Menurut Widi, Brigjen Iwan merupakan sosok yang tepat menjabat Danjen Kopassus karena telah memiliki pengalaman, termasuk di Kopassus. Dalam kesempatan itu, Widi menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang tinggi kepada segenap prajurit, PNS Kopassus atas kesetiaan dan loyalitas, dedikasi dan kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga selama dirinya menjabat sebagai Danjen Kopassus, sehingga tugas satuan Kopassus dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Saat ini, lanjut dia, Kopassus sedang giat-giatnya menata dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan prajurit melalui pendidikan dan latihan serta melaksanakan evaluasi untuk kesempurnaan organisasi Kopassus dalam melaksanakan tugas operasi baik dalam negeri maupun di luar negeri. \"Prajurit Kopassus harus tetap terus berlatih agar Kopassus selalu siap sedia mana kala tugas negara memanggil demi keutuhan NKRI,\" pesan Widi. Sementara itu, Danjen Kopassus yang baru Brigjen TNI Iwan Setiawan, mengaku akan bekerja secara maksimal agar prajurit Kopassus semakin solid, militan dan profesional serta dicintai rakyat. \"Prajurit Kopassus harus siap menjalankan tantangan tugas apa pun demi keutuhan NKRI,\" katanya. Dalam serah terima jabatan Kopassus di Mabesad, kata Iwan, Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman berpesan agar Kopassus bisa dibanggakan dan menjadi prajurit terlatih. \"Oleh karenanya, saya akan membenahi Kopassus dengan maksimal sesuai dengan kemampuan saya. Saya akan berbuat maksimal untuk baret merah ini melebihi panggilan tugas,\" tegas Iwan. (Ida/ANTARA)
Relawan di Jakarta Dukung Ridwan Kamil sebagai Calon Presiden
Jakarta, FNN - Relawan yang tergabung dalam Gerakan Ridwan Kamil Jakarta Timur (Gerak Jaktim) mendeklarasikan dukungan bagi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Koordinator Gerak Jakarta Timur, Muhammad Ali, di Jakarta, Jumat, mengatakan, mereka mendeklarasikan dukungan terhadap politikus berlatar arsitek itu lantaran melihat potensi besar mantan wali kota Bandung itu. Sebagai kepala daerah dia dinilai berhasil membenahi Bandung dan Jawa Barat. Deklarasi dukungan kepada Kamil dilakukan pada Kamis malam (7/4). \"Ridwan Kamil telah terbukti menjadi pemimpin yang inovatif dalam membangun Bandung dan Jawa Barat,\" kata Ali. Melihat pencapaian dan prestasi tersebut, Gerak Jaktim yakin dia merupakan salah satu sosok yang cocok dan pantas untuk maju dalam pilpres 2024 nanti. Selain pengalaman sebagai kepala daerah, Ali menyampaikan dia adalah tokoh yang dapat menyelesaikan polarisasi masyarakat pasca pilpres 2019 lalu. Meski sudah berlalu, Ali merasakan bahwa polarisasi masih terjadi. Dikotomi antara pendukung masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden kala itu belum juga mereda. Bahkan dia melihat ada potensi konflik horizontal yang terus terjadi. Oleh karena itu, Gerak Jaktim menilai perlu ada sosok yang dapat menjadi penengah dan mampu menyelesaikan permasalahan itu. \"Mengingat sosok beliau dapat diterima publik secara luas dari berbagai kalangan yang sangat beragam,\" kata Ali.Nama Kamil juga dinilai tidak kalah besar dari sejumlah tokoh yang belakangan muncul dan didorong untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Ali menyebut, Kamil merupakan sosok yang bisa menjadi jalan tengah dan pilihan tepat untuk masyarakat. Ia juga percaya Kamil bisa merekatkan kembali masyarakat yang masih terpecah. \"Berangkat dari kondisi tersebut, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami yang terhimpun dalam Gerakan Ridwan Kamil Jakarta Timur atau Gerak Jaktim mendeklarasikan untuk mendukung penuh Bapak Ridwan Kamil menjadi calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Untuk masa depan Indonesia yang lebih baik,\" tuturnya. (mth/Antara)
Jokowi Khawatir Perpanjangan Menjadi Perpendekan
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang gelisah menderita stres berat. Akibatnya, dia tidak tahu apa yang hendak dibicarakan. Ia minta wacana perpanjangan 3 periode dihentikan tapi operasi-operasi untuk bahkan menghentikan Presiden berlangsung terus sampai sekarang. “Jadi presiden sudah khawatir bahwa yang perpanjangan itu berubah menjadi perpendekan karena semua ini ada makhluk politik yang sudah terlatih dan melihat keadaan itu,” kata Rocky Gerung kepada wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 07 Apri 2022. Menurut Rocky, NU itu paling peka dengan keadaan, sebab NU sudah memutuskan untuk berhenti mendukung presiden Jokowi. Karena dia lihat juga, ya apa yang dapat untung dari situ udah enggak, tinggal remah-remah doang. Itu yang namanya politik oportunis. Masyarakat senang-senang aja ada orang-orang oportunis yang bisa mempercepat perubahan. “Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur prosedur penurunan Presiden sedang berlangsung. Tinggal ditentukan konstitusional apa enggak konstitusional. Karena sebentar lagi BEM akan hadir lagi dan sekali dia hadir itu akan berlanjut buruh. Jadi nggak mungkin ini dicegah. Jadi kalau kita sering katakan Jokowi udahlah, udah lempar handuk aja. Ya udah nggak, nggak akan akan ada kesempatan untuk mengorganisir ulang kekuasaan,” pinta Rocky. Menurut Rocky, tanda-tanda kejatuhan Jokowi sudah banyak terlihat. Tanda pertama marah-marah ke kabinet sendiri. Jadi ngapain marah-marah di situ. Ngapain diomelin. Jadi Presiden mau mengatakan sebetulnya bahasa semiotiknya, ‘ saya masih dalam kontrol ya kan itu saya omelin menteri saya di sidang kabinet lalu saya bocorkan itu ke publik’. Itu publik bilang halah itu sebetulnya sudah kalah, ya sudah marah-marah dan bocorin,” paparnya. Rocky menduga, Jokowi akan bikin YouTube sendiri seperti Andika, bikin YouTube sendiri, bocorin sendiri. “Andika lebih pintar, dia bisa ukur situasi politik. Andika merapat ke Megawati dengan membawa isu komunis, NU juga merapat ke Megawati. Jokowi gak bisa tidur,” paparnya. Apakah Pak Jokowi membaca tanda-tanda zaman? Menurut Rocky tanda-tanda buah Pulung itu tidak akan jatuh lagi di tangga istana Merdeka Utara. “Jokowi lalu mulai panik. Karena kepanikan itu bisa berakibat konyol, misalnya mulai mempersoalkan kasus-kasus lama pada beberapa partai politik, mulai dilobby, lalu KPK mulai baca lagi sprindik-sprindik lama. Ini semua akan bikin makin kacau, ” paparnya. Hersu menegaskan bahwa Pak Jokowi lebih bagus mempersiapkan diri untuk menjadi pertapa. “Dengan cara itu dia bisa pulihkan batin. Batin dia sekarang yaitu Jokowi betul-betul oscillating (tidak stabil) yang semakin lama aku naik turun emosinya. Orang tahu, di balik naik turun ekonomi ada kecemasan, karena ambisinya terbaca oleh awal oleh mahasiswa,” katanya. (ida, sws)
Jokowi Melarang Menteri Bicarakan 3 Periode, Rocky Gerung: Itu Hanya Sandiwara
Jakarta, FNN – Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menteri membahas isu penundaan pemilu hanya sebuah sandiwara. Meminjam istilah emak-emak, isuk dele, sore tempe. Jokowi, kata Rocky sebetulnya ingin sekali berkuasa lebih lama karena banyak keinginan yang ada di kepalanya. Ia ingin sekali menjadi raja di istana yang baru. Padahal ambisi ini yang menyebabkan atau kesulitan ekonomi di rakyat sekarang. “Sekarang Presiden Jokowi mencari selamat dengan mengatakan saya enggak menginginkan itu. Iya, tapi dia membuat keterangan bahwa saya tidak menginginkan 2024 itu, ditunda. Tapi dia cuma bilang jangan berpikir mengucapkan penundaan. Tapi dia sendiri enggak mengatakan bahwa dia enggak ingin. Dia itu masih ingin terpilih karena diam-diam dia sponsori orkestrasi daerah,” tegas pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 07 April 2022. Sebelumnya Jokowi meminta segenap jajaran menteri kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi menyuarakan isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden. Presiden Jokowi meminta agar para menteri fokus menjalankan tugasnya masing-masing terutama dalam menghadapi ancaman krisis akibat situasi global serta tren kenaikan inflasi. “Dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan-penanganan kesulitan yang kita hadapi, jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden. Pernyataan Presiden Jokowi yang melarang keras jajaran menteri membahas isu penundaan pemilu itu sontak menuai komentar dari sejumlah pihak, salah satunya disampaikan oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung menilai bahwa larangan Presiden Jokowi tersebut justru terkesan hanya sebuah akal-akalan untuk mengelabui masyarakat. “Presiden Jokowi emang ucapkan itu, tapi kan yang diucapkan di sidang kabinet itu diplomasi politik bahwa seolah Presiden mendengarkan suara rakyat,” kata Rocky. Rocky Gerung curiga bahwa Presiden Jokowi diam-diam sudah mengutus asistennya ke daerah-daerah untuk melancarkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. “Kan kita tahu semua bahwa ini akal-akalan aja, seolah-olah presiden di depan rakyat bilang ‘saya tidak ingin ditampar’ padahal kita semua pengen nampar dia karena dia gak konsisten,” ujar Rocky Gerung. “Yang dihentikan ucapanya, tapi aktivitasnya tetap jalan,” lanjutnya. Mantan dosen Filsafat Universitas Indonesia itu juga mengatakan bahwa aksi pembulatan tekad untuk mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden ini akan terus berlanjut meski Presiden Jokowi sudah mengeluarkan peringatan. Menurut Rocky Gerung, perpanjangan masa jabatan ini sudah menjadi tujuan dari Presiden Jokowi yang tidak bisa dihentikan. “Kita akan lihat terus operasi pembulatan tekad, gak mungkin dihentikan, karena sudah menjadi tujuan utama Presiden Jokowi adalah menikmati kekuasaan agar bisa menikmati ibu kota baru, itu satu paket lah,” pungkasnya. (ida, sws)
POPULER
