POLITIK
Pos Marinir di Kenyam Ditembaki KKB dari Tiga Arah
Jakarta, FNN -Tim Investigasi yang diturunkan ke Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, melaporkan bahwa Pos Satgas Mupe di Kwareh Bawah diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB) dari tiga titik. \"Memang benar dari laporan Ketua Tim Investigasi yang dipimpin Kasi Intel Korem 172/PWY Kol Kav Krisyantyanto terungkap KKB menyerang Pos Marinir tanggal 26 Maret 2022 hingga menewaskan dua Prajurit Marinir TNI AL dilakukan dari tiga arah,\" kata Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan kepada ANTARA, di Jayapura, Jumat. Ia menjelaskan serangan yang dilakukan KKB Pimpinan Egianus Kogoya menyerang Pos Muara dan Perairan (Mupe) yang dijaga Marinir TNI AL hingga menyebabkan dua prajurit meninggal dan delapan terluka. Setelah mendapat serangan, maka anggota membalas sehingga terjadi baku tembak. Pos Satgas Mupe berada di pinggiran sungai di Kenyam sedangkan yang bertugas di daerah itu personel Yonif Marinir-3. Ketika ditanya kondisi keamanan di Kenyam dan sekitarnya, Danrem 172 yang membawahi sembilan kabupaten dan kota itu mengaku kondisi keamanan di Kenyam saat ini relatif aman. Namun anggota diminta tetap waspada dan tidak lengah sehingga bila ada penyerangan sudah siap, kata dia. Dua prajurit Marinir yang meninggal dalam aksi penyerangan yang dilakukan KKB, yaitu Letda Mar Moh Iqbal dan Pratu Mar Wilson Anderson Here. Kedua korban sudah dimakamkan di kampung halaman masing-masing, yakni almarhum Letda Mar Moh Iqbal dimakamkan di Kendari (Sulawesi Tenggara) dan Pratu Mar Wilson Anderson di Kupang (NTT). (Sof/ANTARA)
Pemerintah Tidak Melarang Mahasiswa Turun Aksi
Jakarta, FNN - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menyebutkan bahwa Pemerintah tidak melarang mahasiswa untuk melakukan aksi dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi.Koordinator BEM Nusantara untuk Pulau Jawa Ahmad Marzuki mengatakan bahwa dalam pertemuannya dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Jakarta, Jumat, Pemerintah tetap memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi.\"Enggak, enggak seperti itu. Negara ini kan negara demokrasi, tidak ada larangan. Pemerintah tetap memberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi,\" kata Marzuki di kawasan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.Marzuki menjelaskan bahwa internal BEM Nusantara belum bisa memastikan untuk ikut dalam aksi unjuk rasa serentak oleh BEM Seluruh Indonesia di Istana Merdeka pada Senin, 11 April mendatang.Oleh karenanya, mereka memilih jalur audiensi dengan bertemu Ketua Wantimpres Wiranto pada Jumat sore.\"Belum tentu (ikut aksi) kalau dari internal kami sendiri masih dalam tahap kajian. Mengenai isu BBM ini, kami masih pengkajian belum sempurna juga,\" kata Marzuki.Ia menambahkan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Pemerintah lewat Wantimpres untuk segera menindaklanjuti kartel minyak goreng yang telah merugikan masyarakat sebagai konsumen.Ketua Wantimpres Wiranto mengatakan pertemuan dengan BEM Nusantara atas seizin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menyerap aspirasi mengenai hal-hal yang sedang dihadapi bangsa.Wiranto menyampaikan banyak aspirasi yang disuarakan BEM Nusantara, antara lain masalah kenaikan harga minyak goreng, dugaan adanya kartel, dan masalah kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran.BEM Nusantara juga menyampaikan aspirasi mengenai pengenaan pajak, masalah ketahanan energi nasional, dan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang mengakibatkan penundaan Pemilu 2024.Sebagai informasi, BEM SI menyatakan tetap menggelar aksi unjuk rasa di Istana Merdeka pada 11 April mendatang dengan tuntutan utama menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.BEM SI juga akan membawa total 18 tuntutan pada aksi nanti. Selain penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, mahasiswa juga mendesak stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat. Kemudian tuntutan agar Pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Sof/ANTARA)
Brigjen TNI Iwan Setiawan Resmi Menjabat Danjen Kopassus
Jakarta, FNN - Brigjen TNI Iwan Setiawan resmi menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) setelah Danjen Kopassus sebelumnya Mayjen TNI Widi Prasetijono menyerahkan satuan Korps Baret Merah, di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat sore. Tradisi penyerahan satuan tersebut dijalani Widi setelah dirinya resmi menjabat Pangdam IV/Diponegoro menggantikan Mayjen Rudianto yang selanjutnya menjabat Irjenad. \"Pagi tadi telah dilaksanakan Sertijab Danjen Kopassus. Sehingga amanah berikutnya tongkat estafet kepemimpinan Komandan Jenderal Kopassus selanjutnya akan dilanjutkan oleh Brigjen TNI Iwan Setiawan,\" kata Widi. Menurut Widi, Brigjen Iwan merupakan sosok yang tepat menjabat Danjen Kopassus karena telah memiliki pengalaman, termasuk di Kopassus. Dalam kesempatan itu, Widi menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang tinggi kepada segenap prajurit, PNS Kopassus atas kesetiaan dan loyalitas, dedikasi dan kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga selama dirinya menjabat sebagai Danjen Kopassus, sehingga tugas satuan Kopassus dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Saat ini, lanjut dia, Kopassus sedang giat-giatnya menata dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan prajurit melalui pendidikan dan latihan serta melaksanakan evaluasi untuk kesempurnaan organisasi Kopassus dalam melaksanakan tugas operasi baik dalam negeri maupun di luar negeri. \"Prajurit Kopassus harus tetap terus berlatih agar Kopassus selalu siap sedia mana kala tugas negara memanggil demi keutuhan NKRI,\" pesan Widi. Sementara itu, Danjen Kopassus yang baru Brigjen TNI Iwan Setiawan, mengaku akan bekerja secara maksimal agar prajurit Kopassus semakin solid, militan dan profesional serta dicintai rakyat. \"Prajurit Kopassus harus siap menjalankan tantangan tugas apa pun demi keutuhan NKRI,\" katanya. Dalam serah terima jabatan Kopassus di Mabesad, kata Iwan, Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman berpesan agar Kopassus bisa dibanggakan dan menjadi prajurit terlatih. \"Oleh karenanya, saya akan membenahi Kopassus dengan maksimal sesuai dengan kemampuan saya. Saya akan berbuat maksimal untuk baret merah ini melebihi panggilan tugas,\" tegas Iwan. (Ida/ANTARA)
Relawan di Jakarta Dukung Ridwan Kamil sebagai Calon Presiden
Jakarta, FNN - Relawan yang tergabung dalam Gerakan Ridwan Kamil Jakarta Timur (Gerak Jaktim) mendeklarasikan dukungan bagi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Koordinator Gerak Jakarta Timur, Muhammad Ali, di Jakarta, Jumat, mengatakan, mereka mendeklarasikan dukungan terhadap politikus berlatar arsitek itu lantaran melihat potensi besar mantan wali kota Bandung itu. Sebagai kepala daerah dia dinilai berhasil membenahi Bandung dan Jawa Barat. Deklarasi dukungan kepada Kamil dilakukan pada Kamis malam (7/4). \"Ridwan Kamil telah terbukti menjadi pemimpin yang inovatif dalam membangun Bandung dan Jawa Barat,\" kata Ali. Melihat pencapaian dan prestasi tersebut, Gerak Jaktim yakin dia merupakan salah satu sosok yang cocok dan pantas untuk maju dalam pilpres 2024 nanti. Selain pengalaman sebagai kepala daerah, Ali menyampaikan dia adalah tokoh yang dapat menyelesaikan polarisasi masyarakat pasca pilpres 2019 lalu. Meski sudah berlalu, Ali merasakan bahwa polarisasi masih terjadi. Dikotomi antara pendukung masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden kala itu belum juga mereda. Bahkan dia melihat ada potensi konflik horizontal yang terus terjadi. Oleh karena itu, Gerak Jaktim menilai perlu ada sosok yang dapat menjadi penengah dan mampu menyelesaikan permasalahan itu. \"Mengingat sosok beliau dapat diterima publik secara luas dari berbagai kalangan yang sangat beragam,\" kata Ali.Nama Kamil juga dinilai tidak kalah besar dari sejumlah tokoh yang belakangan muncul dan didorong untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Ali menyebut, Kamil merupakan sosok yang bisa menjadi jalan tengah dan pilihan tepat untuk masyarakat. Ia juga percaya Kamil bisa merekatkan kembali masyarakat yang masih terpecah. \"Berangkat dari kondisi tersebut, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami yang terhimpun dalam Gerakan Ridwan Kamil Jakarta Timur atau Gerak Jaktim mendeklarasikan untuk mendukung penuh Bapak Ridwan Kamil menjadi calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Untuk masa depan Indonesia yang lebih baik,\" tuturnya. (mth/Antara)
Jokowi Khawatir Perpanjangan Menjadi Perpendekan
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang gelisah menderita stres berat. Akibatnya, dia tidak tahu apa yang hendak dibicarakan. Ia minta wacana perpanjangan 3 periode dihentikan tapi operasi-operasi untuk bahkan menghentikan Presiden berlangsung terus sampai sekarang. “Jadi presiden sudah khawatir bahwa yang perpanjangan itu berubah menjadi perpendekan karena semua ini ada makhluk politik yang sudah terlatih dan melihat keadaan itu,” kata Rocky Gerung kepada wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 07 Apri 2022. Menurut Rocky, NU itu paling peka dengan keadaan, sebab NU sudah memutuskan untuk berhenti mendukung presiden Jokowi. Karena dia lihat juga, ya apa yang dapat untung dari situ udah enggak, tinggal remah-remah doang. Itu yang namanya politik oportunis. Masyarakat senang-senang aja ada orang-orang oportunis yang bisa mempercepat perubahan. “Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur prosedur penurunan Presiden sedang berlangsung. Tinggal ditentukan konstitusional apa enggak konstitusional. Karena sebentar lagi BEM akan hadir lagi dan sekali dia hadir itu akan berlanjut buruh. Jadi nggak mungkin ini dicegah. Jadi kalau kita sering katakan Jokowi udahlah, udah lempar handuk aja. Ya udah nggak, nggak akan akan ada kesempatan untuk mengorganisir ulang kekuasaan,” pinta Rocky. Menurut Rocky, tanda-tanda kejatuhan Jokowi sudah banyak terlihat. Tanda pertama marah-marah ke kabinet sendiri. Jadi ngapain marah-marah di situ. Ngapain diomelin. Jadi Presiden mau mengatakan sebetulnya bahasa semiotiknya, ‘ saya masih dalam kontrol ya kan itu saya omelin menteri saya di sidang kabinet lalu saya bocorkan itu ke publik’. Itu publik bilang halah itu sebetulnya sudah kalah, ya sudah marah-marah dan bocorin,” paparnya. Rocky menduga, Jokowi akan bikin YouTube sendiri seperti Andika, bikin YouTube sendiri, bocorin sendiri. “Andika lebih pintar, dia bisa ukur situasi politik. Andika merapat ke Megawati dengan membawa isu komunis, NU juga merapat ke Megawati. Jokowi gak bisa tidur,” paparnya. Apakah Pak Jokowi membaca tanda-tanda zaman? Menurut Rocky tanda-tanda buah Pulung itu tidak akan jatuh lagi di tangga istana Merdeka Utara. “Jokowi lalu mulai panik. Karena kepanikan itu bisa berakibat konyol, misalnya mulai mempersoalkan kasus-kasus lama pada beberapa partai politik, mulai dilobby, lalu KPK mulai baca lagi sprindik-sprindik lama. Ini semua akan bikin makin kacau, ” paparnya. Hersu menegaskan bahwa Pak Jokowi lebih bagus mempersiapkan diri untuk menjadi pertapa. “Dengan cara itu dia bisa pulihkan batin. Batin dia sekarang yaitu Jokowi betul-betul oscillating (tidak stabil) yang semakin lama aku naik turun emosinya. Orang tahu, di balik naik turun ekonomi ada kecemasan, karena ambisinya terbaca oleh awal oleh mahasiswa,” katanya. (ida, sws)
Jokowi Melarang Menteri Bicarakan 3 Periode, Rocky Gerung: Itu Hanya Sandiwara
Jakarta, FNN – Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menteri membahas isu penundaan pemilu hanya sebuah sandiwara. Meminjam istilah emak-emak, isuk dele, sore tempe. Jokowi, kata Rocky sebetulnya ingin sekali berkuasa lebih lama karena banyak keinginan yang ada di kepalanya. Ia ingin sekali menjadi raja di istana yang baru. Padahal ambisi ini yang menyebabkan atau kesulitan ekonomi di rakyat sekarang. “Sekarang Presiden Jokowi mencari selamat dengan mengatakan saya enggak menginginkan itu. Iya, tapi dia membuat keterangan bahwa saya tidak menginginkan 2024 itu, ditunda. Tapi dia cuma bilang jangan berpikir mengucapkan penundaan. Tapi dia sendiri enggak mengatakan bahwa dia enggak ingin. Dia itu masih ingin terpilih karena diam-diam dia sponsori orkestrasi daerah,” tegas pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 07 April 2022. Sebelumnya Jokowi meminta segenap jajaran menteri kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi menyuarakan isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden. Presiden Jokowi meminta agar para menteri fokus menjalankan tugasnya masing-masing terutama dalam menghadapi ancaman krisis akibat situasi global serta tren kenaikan inflasi. “Dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan-penanganan kesulitan yang kita hadapi, jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden. Pernyataan Presiden Jokowi yang melarang keras jajaran menteri membahas isu penundaan pemilu itu sontak menuai komentar dari sejumlah pihak, salah satunya disampaikan oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung menilai bahwa larangan Presiden Jokowi tersebut justru terkesan hanya sebuah akal-akalan untuk mengelabui masyarakat. “Presiden Jokowi emang ucapkan itu, tapi kan yang diucapkan di sidang kabinet itu diplomasi politik bahwa seolah Presiden mendengarkan suara rakyat,” kata Rocky. Rocky Gerung curiga bahwa Presiden Jokowi diam-diam sudah mengutus asistennya ke daerah-daerah untuk melancarkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. “Kan kita tahu semua bahwa ini akal-akalan aja, seolah-olah presiden di depan rakyat bilang ‘saya tidak ingin ditampar’ padahal kita semua pengen nampar dia karena dia gak konsisten,” ujar Rocky Gerung. “Yang dihentikan ucapanya, tapi aktivitasnya tetap jalan,” lanjutnya. Mantan dosen Filsafat Universitas Indonesia itu juga mengatakan bahwa aksi pembulatan tekad untuk mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden ini akan terus berlanjut meski Presiden Jokowi sudah mengeluarkan peringatan. Menurut Rocky Gerung, perpanjangan masa jabatan ini sudah menjadi tujuan dari Presiden Jokowi yang tidak bisa dihentikan. “Kita akan lihat terus operasi pembulatan tekad, gak mungkin dihentikan, karena sudah menjadi tujuan utama Presiden Jokowi adalah menikmati kekuasaan agar bisa menikmati ibu kota baru, itu satu paket lah,” pungkasnya. (ida, sws)
Survei Prediksi Delapan Partai Lolos Ambang Batas ke Senayan
Jakarta, FNN - Lembaga Survei Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research memprediksi delapan partai politik di Tanah Air bakal lolos ke Senayan atau memperoleh elektabilitas di atas empat persen sebagai syarat ambang batas.\"Delapan partai politik diprediksi lolos ambang batas (parliamentary threshold), sedangkan beberapa partai terancam terpental dari Senayan,\" kata peneliti indEX Research Reza Reinald melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Hasil survei yang dilakukan lembaga tersebut menunjukkan sejumlah partai politik masih memiliki elektabilitas di bawah empat persen. Partai itu di antaranya PPP hanya meraih elektabilitas 2,1 persen dan PAN 1,5 persen.Sisanya adalah partai baru, yaitu Partai Ummat 1,2 persen dan Gelora 1,1 persen. Berikutnya ada Perindo 0,9 persen, Hanura 0,7 persen, PBB 0,4 persen, PKPI 0,3 persen, dan Berkarya 0,1 persen.Ia mengatakan partai yang mendukung pemilu ditunda elektabilitasnya naik 1,5 persen tetapi masih berjuang untuk menembus ambang batas agar bertahan di Senayan.Selain itu, indEX Research memaparkan partai-partai yang memuncaki elektabilitas. Posisi pertama ditempati PDIP dengan elektabilitas 17,5 persen, disusul Gerindra sebesar 13,0 persen dan Golkar 8,3 persen.\"PDIP, Gerindra, dan Golkar kembali menguasai tiga besar elektabilitas, sedangkan PSI menembus angka 6,1 persen,\" kata Reza.Menurut Reza, kenaikan elektabilitas Partai Golkar membuat posisinya kembali pada tahun lalu. Golkar sempat terancam oleh Demokrat yang mendulang lonjakan elektabilitas selama gonjang-ganjing KLB yang akhirnya gagal digulirkan.Tidak hanya itu, ditambah lagi dengan manuver Golkar yang mendorong perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Hal itu mendulang dukungan dari pemilih Jokowi, jelas dia.\"Selain Golkar dan PSI, kenaikan elektabilitas dialami oleh PKB 6,4 persen,\" ujarnya.Di antara partai-partai oposisi, hanya Demokrat yang mengalami kenaikan elektabilitas, yakni 5,4 persen, sedangkan PKS turun 4,8 persen.Survei dilakukan pada 21 hingga 30 Maret 2022 terhadap 1.200 orang yang mewakili semua provinsi dan dipilih secara acak bertingkat. Wawancara secara tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan. Untuk margin of error sekitar 2,9 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen. (mth/Antara)
Pemerintah Mengajukan 362 DIM Dalam Revisi UU PPP
Jakarta, FNN - Pemerintah mengajukan 362 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) sekaligus berharap segara ada pembahasan bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.\"Berdasarkan substansi revisi UU PPP, Pemerintah sudah menyusun 362 DIM, dan kami berharap untuk segera dibahas,\" kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.Airlangga menyebutkan 362 DIM tersebut terdiri atas 210 DIM tetap, 24 DIM perubahan substansi, 17 DIM substansi baru, 64 DIM perubahan redaksional, dan 47 DIM diusulkan untuk dihapus.Diharapkan pula bahwa 210 DIM tetap yang diajukan pemerintah itu dapat disetujui DPR dan untuk DIM lain dapat dibahas bersama agar revisi UU PPP dapat segera selesai.\"Revisi UU PPP ini untuk perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga diharapkan prosesnya tidak lama karena ada kebutuhan pemulihan ekonomi akibat perkembangan geopolitik global,\" ujarnya.Ia menjelaskan bahwa Pemerintah dapat menerima penyempurnaan penjelasan asas keterbukaan untuk mengakomodasi prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) yang dimuat dalam Pasal 5 ayat g.Selain itu, kata dia, Pemerintah setuju adanya batasan pengertian definisi metode omnibus yang dimuat dalam Pasal 1 (2a).\"Namun, kami mengusulkan agar dipindahkan menjadi di Pasal 64 ayat (1b) dengan pertimbangan metode omnibus tidak perlu didefinisikan dalam ketentuan umum untuk menampung kebutuhan hukum ke depan yang lebih lentur,\" katanya.Menurut dia, Pemerintah setuju adanya pelibatan analis hukum dan legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.Raker tersebut dipimpin Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dan dihadiri perwakilan pemerintah, antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (Ida/ANTARA)
Pengesahan RUU TPKS untuk Kaum Perempuan di Hari Kartini
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan menjadi hadiah bagi kaum perempuan dalam menyambut peringatan Hari Kartini pada 21 April 2022.\"Secara khusus, pengesahan RUU TPKS akan menjadi hadiah bagi kaum perempuan dalam menyambut peringatan Hari Kartini, mengingat banyak korban kekerasan seksual berasal dari kalangan perempuan,\" kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Dikatakan pula bahwa RUU TPKS akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI usai Badan Legislasi (Baleg) dan Pemerintah menyepakati rancangan undang-undang tersebut pada pembahasan tingkat pertama pada hari Rabu (6/4).\"RUU TPKS akan dibawa ke pembicaraan tingkat kedua untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR terdekat. Selangkah lagi, buah dari perjuangan panjang ini akan terealisasi,\" kata Puan.Ia pun mengatakan bahwa RUU TPKS merupakan hasil kerja semua pihak dan menjadi bukti nyata negara hadir melindungi seluruh rakyat dari kejahatan seksual.\"Ini adalah hasil kerja keras semua elemen bangsa yang pantang menyerah memperjuangkan RUU TPKS. Teman-teman aktivis dari berbagai kalangan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan pastinya seluruh lapisan masyarakat Indonesia,\" ucap Puan.Puan juga mengatakan bahwa pengesahan RUU TPKS merupakan bentuk komitmen bersama di antara DPR dan Pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak korban-korban kekerasan seksual yang selama ini terabaikan.Puan mengakui ikut mengawal RUU TPKS sejak masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).Ia berterima kasih kepada seluruh pihak yang senantiasa berpartisipasi memperjuangkan RUU TPKS hingga titik akhir.\"Saya sadari pembahasan RUU TPKS diwarnai banyak dinamika sejak awal diusulkan pada tahun 2016. Pencapaian ini adalah keberhasilan seluruh bangsa Indonesia,\" ujarnya.Puan menyebutkan kehadiran UU TPKS nantinya menjadi wujud keberpihakan negara dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual.Selain itu, UU TPKS juga menjadi instrumen bagi negara dalam menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual serta melaksanakan penegakan hukum.\"UU TPKS pun akan menjadi payung hukum untuk merehabilitasi pelaku serta sebagai jaminan agar kekerasan seksual tidak kembali berulang dan yang pasti, sebagai pegangan dalam mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual,\" kata Puan. (Ida/ANTARA)
Kesejahteraan Nelayan Harus Menjadi Perhatian Bersama
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi berharap agar kesejahteraan dan keselamatan nelayan dapat menjadi perhatian bersama khususnya pemerintah, terutama dalam momentum Hari Nelayan Nasional.\"Nelayan sangat berjasa bagi kita semua, mereka berjuang melawan ombak di tengah lautan demi menghidupi keluarga dan mencukupi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, nelayan layak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah,\" kata Andi Rio dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Dia menjelaskan, pemerintah saat ini telah memberikan perhatian khusus kepada para nelayan Indonesia dengan memberikan sarana dan prasarana yang memadai.Namun hal itu menurut dia harus diikuti dengan pembekalan bimbingan teknis dan sosialisasi masalah aturan hukum yang berlaku di perairan domestik maupun internasional.\"Nelayan harus diberikan penyuluhan aturan hukum agar mereka dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nelayan Indonesia harus memiliki rasa cinta tanah air yang melekat di hati,\" katanya.Hal itu menurut dia agar para nelayan Indonesia tidak mudah tergoda dan dimanfaatkan para pihak asing yang sering mencuri ikan di Indonesia dengan mengelabui petugas keamanan dengan berbendera Indonesia.Politisi Partai Golkar itu juga meminta agar nelayan dapat bekerja secara legal dan tidak melakukan pelanggaran di laut internasional dengan melakukan illegal fishing (mencari ikan secara ilegal).Selain itu dia berharap para nelayan tidak mencuri ikan di negerinya sendiri untuk kepentingan pihak asing yang mengiming-iming kesejahteraan lebih tinggi. \"Kita harapkan tidak ada lagi nelayan Indonesia yang tertangkap di laut lepas karena melakukan illegal fishing,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
