POLITIK
Ketua DPD RI Ungkap Kebohongan Luhut, Rocky Gerung: Itu Tonjokan Langsung kepada Kekuasaan
Jakarta, FNN - Kebohongan Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan tentang big data masyarakat Indonesia yang menghendaki masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang, makin terbuka kedoknya. Kali ini diungkap oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Anehnya, sejak dia membongkar kebohongan itu, La Nyalla, menjadi sorotan masyarakat. Dia pun mengimbau agar masyarakat tidak terpengaruh dengan klaim Luhut Binsar Pandjaitan dalam menyikapi Pemilu 2024. La Nyalla Mattalitti bahkan berani membeli big data yang disebutkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan tersebut setelah melihat temuan Evello yang merupaka lembaga analitik data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Data tersebut menyebut hanya 693.289 akun media sosial saja yang membahas tentang penundaan Pemilu 2024. Sementara jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 110 juta akun. Hal itu berarti jika apa yang diklaim Luhut Binsar Pandjaitan benar, berarti seluruh pengguna media sosial di Indonesia mendukung penundaan Pemilu 2024. \"Ya, Pak La Nyala itu ada di atas angin sekarang. Saya kira secara integritasnya ada di atas Pak Luhut,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 15 April 2022. Dia pun mengatakan bahwa apa yang disampaikan La Nyalla Mattalitti itu merupakan tonjokan telak kepada para penguasa. \"Dan itu sebetulnya adalah tonjokan langsung pada kekuasaan, bahwa kalian itu memelihara orang-orang tukang bohong,\" kata Rocky. Padahal, kata Rocky, DPD sanggup untuk menerapkan masalahnya juga dengan data dan kesimpulan yang berbeda itu. “Jadi, ini adalah pertandingan yang berbeda itu. Big data antara orang-orang pembohong dan orang yang betul-betul terganggu hasrat untuk mengetahui keadilan sampai dimana sih,” paparnya. Oleh karena itu, lanjut Rocky, La Nyalla berpikir keras untuk membuktikan bahwa big data itu menutupi banyak hal yang sebetulnya adalah bohongnya kekuasaan. \"Big data itu menutupi banyak hal yang sebetulnya bohongnya kekuasaan. Itu pertanda bahwa ada alternatif pada bangsa ini,\" ucap Rocky Gerung menambahkan. Atas keberanian La Nyalla membongkar kebohongan Luhut, Rocky mengajak masyarakat untuk memberikan apresiasi. “Kita kasih jempol, sayang cuma dua nih jempol saya. Kalau bisa lebih dari itu pada Pak La Nyala. La Nyalla terus menyala, pertanda ada alteratif lain,” tegasnya. Akibat pernyataannya, informasi terkait La Nyalla Mattalitti pun disebut mulai dikorek oleh Istana. Bahkan, orang-orang istana dinilai sedang mencari celah untuk bisa menjebak ketua DPD tersebut. Akan tetapi, niat Istana disebut tidak akan berhasil karena La Nyalla Mattalitti saat ini berada di garda terdepan dalam membongkar perangai buruk Istana. \"Tentu orang akan mulai mengorek-ngorek lagi, istana bakal ngorek-ngorek La Nyalla? Apa yang bisa dijebakkan ke dia? Nggak bisa lagi itu karena bagaimanapun La Nyalla ada di depan dalam memperjuangkan keadilan dan dalam membongkar perangai-perangai buruk istana itu,\" pungkas Rocky. (ida sws)
Aliansi BEM Surabaya Minta Pengusutan Tuntas mafia minyak Goreng
Jakarta, FNN - Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya meminta pemerintah mengusut tuntas dugaan praktik mafia minyak goreng di Indonesia.\"Usut tuntas mafia minyak goreng,\" ujar koordinator lapangan Aliansi BEM Surabaya, Andre Prasetyo Utomo, di sela aksinya di depan Gedung DPRD Jatim di Surabaya, Kamis.Pada aksi tersebut, sekitar 3.000-an mahasiswa turun ke jalan dan membacakan beberapa tuntutan agar dipenuhi oleh Pemerintah Pusat.Pada kesempatan sama, peserta aksi juga meminta adanya evaluasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax.\"Pemerintah juga harus meninjau secara intens perihal pendistribusian BBM Pertalite dan Solar yang mengalami kelangkaan,\" ucapnya.Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen juga menjadi sorotan para mahasiswa.Sementara itu, sebanyak 2.448 personel kepolisian disiagakan untuk kawal unjuk rasa mahasiswa yang dipusatkan di Jalan Indrapura Surabaya tersebut.Kasi Humas Polrestabes Surabaya Kompol M Fakih menyampaikan jumlah pasukan pengamanan terdiri dari 1.560 personel Polda Jatim, 277 personel Polrestabes Surabaya, 211 dari Polsek Jajaran.Selai itu, terdapat juga dari instansi lain yakni TNI, Dinas Perhubungan, Linmas dan Satpol PP yang jumlahnya mencapai 400 personel.Para mahasiswa sempat melakukan long march dari tutuk kumpul di Kebun Binatang Surabaya menuju Gedung DPRD Jatim.Peserta unjuk rasa menggunakan sepeda motor, dan sebagian berjalan kaki melintasi Jalan Diponegoro, Jalan Pasar Kembang, Jalan Kedungdoro, Jalan Bubutan, hingga Jalan Indrapura.Pada aksi tersebut, mahasiswa meminta ada perwakilan anggota DPRD Jatim yang menemui mereka dan berjanji untuk meneruskannya ke Pemerintah Pusat.Tampak, Ketua DPRD Jatim Kusnadi bersama Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak menemui para mahasiswa dan berkomitmen untuk menyampaikan tuntunan ke pusat. (Sof/ANTARA)
Legislator Minta Pemerintah Mempertegas Kebijakan Minyak Goreng
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi masalah perdagangan Mufti Anam meminta pemerintah mempertegas kebijakan minyak goreng, sebab suplai di daerah sangat terbatas dan masyarakat masih susah mendapatkannya.\"Banyak keluhan, pedagang susah banget dapat suplai minyak goreng curah. Kadang seminggu cuma dapat 1 kali kiriman dari agen, itu pun jumlahnya sangat terbatas,\" kata Mufti, dalam siaran persnya di Surabaya, Kamis.Fenomena itu, kata dia, menunjukkan tidak berjalan-nya kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, seperti regulasi yang diterbitkan Kemendag maupun Kemenperin melalui Peraturan Menperin 8/2022.\"Padahal ketentuan soal harga minyak goreng curah Rp14.000 per liter itu sejak pertengahan Maret 2022. Artinya waktu transmisi kebijakan sebenarnya cukup. Faktanya, yang terjadi kebijakan minyak goreng kemasan sesuai harga pasar cepat banget terwujud di lapangan, sedangkan minyak goreng curah tidak sesuai aturan,\" tuturnya.Mufti mengatakan, semua aturan sudah tersedia dan kini pemerintah hanya tinggal memonitor-nya dengan tegas.\"Seharusnya pemerintah tegas. Kemenperin tegas. Kemendag tegas. Jangan melempem. Bilang-nya stoknya ada, registrasi produknya ada, tapi langka terus di pasar,\" ucapnya.Hal itu, kata dia, membuat masyarakat masih kesulitan mengakses minyak goreng dengan harga wajar, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah sebagai konsumen minyak curah.Oleh karena itu, Mufti mengingatkan pemerintah, bahwa masalah minyak goreng belum terurai dengan baik.\"Saya cek di Jatim, Jateng, Jabar, Sumsel, dan sebagainya tidak ada minyak goreng yang harganya Rp15.500 per kg atau Rp14.000 per liter. Semuanya sekitar Rp18.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp22.000 per kilogram,\" paparnya.Sementara itu, berdasarkan laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga minyak goreng curah masih tinggi, seperti di Jawa Barat rata-rata Rp22.000 per kg. Di Jatim dan Jateng Rp20.000 per kg. (Sof/ANTARA)
Demo Mahasiswa Bandung di DPRD Jabar Berlangsung Hingga Malam
Jakarta, FNN - Demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Se-Bandung Raya yang digelar di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis, berlangsung hingga malam hari. Hingga pukul 19.00 WIB, ratusan mahasiswa itu tetap bertahan dan menutupi ruas Jalan Diponegoro depan DPRD Jawa Barat.Sebelumnya Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo telah mengimbau agar aksi dapat berjalan dengan tertib. \"Untuk itu diharapkan agar pengunjuk rasa bijaksana melihat hal ini dan menepatkan langkahnya dalam menyampaikan aspirasinya,\" kata Ibrahim. Adapun aksi mahasiswa itu digelar sejak pukul 15.00 WIB.Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi tersebut menggunakan almamater dari berbagai kampus, di antaranya Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, Universitas Telkom, dan universitas lainnya. Sejak sore, sejumlah perwakilan mahasiswa berorasi untuk menyampaikan sejumlah tuntutannya. Di antaranya soal kenaikan harga bahan bakar minyak, stabilitas harga minyak goreng, dan soal isu perpanjangan jabatan presiden. Gedung DPRD Jawa Barat dipasangi kawat berduri setinggi satu meter lebih. Pada kawat berduri itu para mahasiswa memasang spanduk yang bertuliskan tuntutannya. Kombes Ibrahim memastikan pihak kepolisian akan bersikap humanis dalam mengamankan aksi dari para mahasiswa tersebut dan menghindari sikap represif. \"Sesuai arahan Kapolda, personel yang mengamankan tidak akan membawa senjata api,\" katanya pula. (Sof/ANTARA)
Polisi Menangkap Terduga Pengedar Uang Palsu
Jakarta, FNN - Jajaran Polsek Batukliang Utara, Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menangkap terduga pengedar uang palsu (upal) inisial R (20) yang bertransaksi di warung kecamatan setempat.\"Terduga pelaku ini merupakan warga Desa Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat dan bekerja sebagai tukang servis HP,\" kata Kepala Polres Lombok Tengah, AKBP Hery Indra Cahyono, melalui keterangan tertulisnya di Praya, NTB, Kamis.Kasus peredaran uang palsu pada Ramadhan ini berawal ketika anggota Babinkamtibmas Desa Aik Bukak mendapat informasi dari warga yang berjualan di kios depan SDN Seganteng menerima uang palsu saat R membeli rokok dengan pecahan uang Rp20.000. Selanjutnya personel bergerak cepat dan menangkap R saat bersama temannya di suatu berugak sawah di Dusun Seganteng Bat, Desa Aik Bukak. \"Dari hasil interogasi awal R mengaku mendapatkan uang palsu itu melalui media sosial Facebook,\" katanya.Uang palsu itu didapatkan R dengan cara dipesan dan dikirim melalui jasa pengiriman barang, setelah pesanannya sampai diambil sendiri R di kantor J&T Bujak Desa Mantang. Selanjutnya, R memakai uang palsu itu di beberapa titik lokasi di Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di Pancor Dao, Kembang Kerang, Aik Darek, Sengkol, Perempatan Mantang, Selebung, Otak Dese dan Desa Bagu.\"Barang bukti yang disita sebanyak dua pecahan uang Rp50.000, yang diduga palsu. Kasus ini masih dikembangkan untuk membongkar jaringan pelaku lainnya,\" katanya.Atas kejadian itu, Polres Lombok Tengah juga mengimbau kepada masyarakat tetap waspada dan berhati-hati ketika ada orang yang tidak dikenal dan berbelanja di warung atau toko nya.\"Ketika ada yang belanja, uang yang digunakan pembeli itu harus diperhatikan lebih teliti,\" katanya. (Ida/ANTARA)
DPR Reses 15 April Hingga 16 Mei 2022
Jakarta, FNN - DPR RI menutup masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, untuk kemudian reses mulai 15 April hingga 16 Mei 2022.“Masa reses merupakan kesempatan bagi Anggota DPR RI untuk menyapa rakyat, mendengarkan keluh kesah rakyat, menjelaskan tugas konstitusional yang telah kita laksanakan, dan ikut memperkuat dan mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong, semangat untuk kerja bersama memajukan Indonesia,” Kata Ketua DPR Puan Maharani dalam pidato penutupan masa Persidangan IV, Kamis.Dalam kesempatan tersebut Ketua DPR RI Puan Maharani melaporkan kinerja legislasi yang telah dilaksanakan selama masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 yang dimulai sejak 15 Maret 2022.Puan menyampaikan dalam masa Persidangan IV, DPR telah berhasil mengesahkan Rancangan Undang Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi Undang Undang.Puan berharap UU TPKS yang baru saja disahkan, menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual.Selain mengesahkan UU TPKS, DPR juga telah melakukan pengambilan keputusan terhadap tiga RUU sebagai usul inisiatif DPR yakni RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah.Kemudian, DPR melalui komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) sedang melakukan pembahasan RUU yang berada pada tahap pembicaraan tingkat I yakni RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, RUU tentang Penanggulangan Bencana, RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Praktik Psikologi, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, RUU tentang Landas Kontinen.“Saya atas nama Pimpinan memberikan apresiasi kepada seluruh Anggota DPR RI yang telah berkomitmen untuk bekerja optimal dalam menyelesaikan tugas-tugas konstitusionalnya yang dilakukan di masa sidang ini,” kata Puan menegaskan.Puan mengatakan, tugas legislasi merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui komitmen bersama, Pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, menurut Puan, kinerja legislasi harus menjadi perhatian bersama antara DPR dan Pemerintah.“DPR RI berkomitmen untuk selalu dapat menghasilkan Produk legislasi yang memiliki landasan sosiologis yang kuat, memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya untuk memajukan kesejahteraan rakyat serta produk legislasi yang dapat mengatur percepatan mencapai kemajuan Indonesia,” jelas Puan.Dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, DPR pun telah menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2021–2025, dua Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Periode 2022-2027, dan tujuh Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2022-2027.“Selain itu DPR RI juga telah memberikan pertimbangan terhadap sembilan Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia,” jelas Puan. (Ida/ANTARA)
MPR Minta Tidak Ada Lagi Pembahasan Isu Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN - Ketua MPR, Bambang Soesatyo, meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak ada lagi pembahasan mengenai isu penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.\"Tujuannya agar kita semua bisa fokus terhadap upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19,\" kata dia, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu maupun Pilkada serentak sudah ditetapkan dan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.\"Maka tidak perlu lagi muncul berbagai spekulasi di masyarakat terkait adanya upaya untuk melakukan penundaan Pemilu, perpanjangan jabatan presiden, maupun penambahan periodisasi presiden menjadi tiga periode,\" kata dia.Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa (5/4) 2022 Presiden Joko Widodo juga menegaskan kepada para menterinya untuk tidak lagi menyuarakan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan kepresidenan.Dari sisi politik, kata Soesatyo, PDI Perjuangan sebagai partai politik pemenang Pemilu 2019 yang meraih 128 kursi di MPR/DPR RI sekaligus partai pengusung Presiden Joko Widodo juga sudah menyatakan sikap yang sama.\"Jadi, tidak ada alasan bagi para pihak untuk menggoreng lagi isu penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden,\" ujar dia.Ia mengatakan kalaupun ada pihak-pihak yang ingin mengusulkan amendemen konstitusi, maka harus melalui mekanisme dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945.\"Mengubah konstitusi tidak bisa dilakukan hanya dalam satu dua hari ataupun dari sekelompok pihak saja,\" kata dia.Butuh konsensus politik yang solid dari para partai politik dan juga anggota DPD. MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kewenangan tertinggi mengubah dan menetapkan konstitusi, selalu tegak lurus pada prinsip negara hukum sesuai peraturan pasal 1 ayat 3 konstitusi.MPR, ujarnya, juga tidak bisa memprakarasai sendiri perubahan konstitusi. Namun, MPR harus merespons usulan amendemen yang sudah diajukan anggota MPR yang telah memenuhi persyaratan, baik syarat administrasi ataupun syarat substansi.Untuk mengamandemen konstitusi butuh konsolidasi dan konsensus politik yang solid. Sebagaimana diatur dalam pasal 37 UUD 1945 dan pasal 101 sampai dengan Pasal 109 Peraturan MPR Nomor 1/2019 tentang Tata Tertib MPR RI.Pada prinsipnya, usul perubahan pasal-pasal konstitusi diajukan kepada pimpinan MPR sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR (237 anggota), diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.Usul perubahan tidak dapat diubah, diganti, dan/atau ditarik setelah 3x24 jam semenjak usul disampaikan kepada pimpinan MPR. Dalam waktu paling lama 30 hari, pimpinan MPR menyelenggarakan rapat dengan fraksi dan pimpinan DPD untuk memeriksa usul perubahan tersebut.Ia menambahkan dalam Sidang Paripurna MPR, setidak-tidaknya dilaksanakan tiga agenda yakni pengusul menjelaskan usulan yang diajukan beserta alasannya, fraksi dan kelompok DPD memberikan pemandangan umum terhadap usul perubahan itu.Terakhir, pembentukan panitia ad hoc untuk mengkaji usulan tersebut dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam Sidang Paripurna MPR berikutnya yang dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota MPR (474 anggota), panitia ad hoc menyampaikan hasil kajian. Setelah itu, fraksi dan DPD memberikan pemandangan umum terhadap hasil kajian itu.\"Putusan untuk mengubah pasal-pasal konstitusi dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR, yaitu 357 anggota MPR,\" jelas dia.Apabila usulan tidak mendapat persetujuan minimal dari 50 persen ditambah satu anggota MPR, maka ditolak dan usulan tersebut tidak dapat diajukan kembali pada masa keanggotaan yang sama. (Ida/ANTARA)
Tokoh Masyarakat Mimika Minta Pemerintah Serius Memperhatikan Kesejahteraan Rakyat Papua
Jakarta, FNN - Tokoh masyarakat Kabupaten Mimika, Athanasius Allo Rafra, meminta pemerintah pusat ke depan lebih serius membangun kesejahteraan rakyat Papua, terutama setelah adanya penambahan sejumlah provinsi baru di wilayah ujung timur Indonesia itu.\"Sebagai anak yang lahir di Papua dari orang tua saya yang sudah berpuluh-puluh tahun datang mengabdi di Papua, saya melihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat asli Papua sampai dengan saat ini masih memprihatinkan dan ini membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat,\" kata dia, di Timika, Papua, Kamis.Mantan penjabat bupati Mappi dan Mimika pada era 2006 hingga 2008 itu menyebut keputusan pemerintah pusat bersama DPR untuk membentuk sejumlah provinsi baru di Papua sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang, jauh-jauh hari sebelumnya, untuk tujuan mempercepat pembangunan masyarakat setempat, terutama Orang Asli Papua (OAP).\"Setelah adanya UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ternyata sampai sekarang kemajuan yang diharapkan itu tidak bisa terwujud sehingga belajar dari semua itu maka diusulkan untuk dibentuk sejumlah daerah otonomi baru. Saya berharap ini tidak sekedar hanya membagi wilayah dan ajang bagi-bagi kekuasaan, tapi harus ada kebijakan-kebijakan yang berubah,\" ujar dia.Sebagai contoh, katanya, pemerintah perlu membuat terobosan kebijakan berkaitan dengan hak-hak dasar masyarakat adat mengelola hasil hutan mereka, demikian pun di bidang perikanan, pertanian dan lainnya.\"Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus lebih berpihak kepada rakyat, jangan hanya menguntungkan pengusaha. Kalau masyarakat buka hutan untuk tebang dan jual kayu lantas diproses hukum, tapi kalau pengusaha kuasai lahan sampai berpuluh-puluh dan beratus-ratus hektare tidak diapa-apakan. Praktik semacam itu harus distop,\" katanya.Sebagai ASN yang berpuluh-puluh tahun mengabdi di Papua, dia juga mengingatkan para ASN yang bekerja di wilayah itu agar sungguh-sungguh bekerja dan mengabdi untuk melayani rakyat, bukan malah mencari kesempatan untuk memperkaya diri.Tidak itu saja, dia juga mengingatkan warga non Papua yang datang ke Papua untuk mengadu nasib untuk tidak serakah mau menguasai segala-galanya baik jabatan di pemerintahan, tanah atau lahan, proyek maupun hal-hal lain yang justru membuat peluang dan kesempatan OAP untuk bisa berkembang menjadi tertutup.\"Dalam hal penerimaan pegawai harus benar-benar memperhatikan hak warga asli Papua. Jangan sampai semua jabatan dan eselon di pemerintahan direbut oleh orang luar, lalu bagiannya orang asli dimana? Yang lebih ironis, orang baru datang satu dua hari di Papua, sudah bisa jadi pegawai, sementara yang bertahun-tahun mengabdi tidak pernah diperhatikan,\" ujar mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua itu. Banyaknya praktik penyimpangan tata kelola pemerintahan di Papua yang hanya menguntungkan segelintir orang, terutama warga dari luar Papua, katanya, membuat banyak orang Papua menyatakan tidak puas dan memicu gejolak politik dimana-mana hingga mengorbankan banyak nyawa manusia tidak berdosa.\"Mari kita bangun Papua dengan hati yang bersih, jujur dan berkeadilan. Selama hak-hak dasar orang Papua tidak diperhatikan maka mau bagi wilayah berapa banyak pun entah jadi provinsi maupun kabupaten/kota maka akan sama saja, rakyat Papua tetap tidak akan puas dan tetap hidup miskin di atas kekayaan alam yang luar biasa yang mereka miliki,\" ujar dia.Beberapa waktu lalu Badan Legislatif DPR telah menyetujui pengusulan hak inisiatif tiga RUU Daerah Otonom Baru di Papua yaitu calon Provinsi Papua Selatan, calon Provinsi Papua Tengah dan calon Provinsi Papua Pegunungan Tengah. (Ida/ANTARA)
Pelaku UMKM Perlu Mendapat Pelatihan Pendampingan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, menyebutkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah perlu mendapat pelatihan dan pendampingan. \"Memang perlu ada pelatihan dan pendampingan. Nah kedua hal inilah yang perlu terus ditingkatkan dan mendapat perhatian dari pemerintah,\" kata Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Ia berkunjung ke Komplek Islamic Centre, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang di sana berdiri puluhan tenda berwarna biru. Di tenda-tenda itu, berbagai produk UMKM dipamerkan, dipajang, dan ditawarkan kepada para pengunjung. Saat berkunjung, dia melihat sejumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah menjajakan berbagai produk makanan, minuman, baju, bahkan produk kebanggaan masyarakat Garut yakni jaket, tas, dompet, dan ikat pinggang dari kulit pada acara ‘Wisata Belanja Garut, Ramadan Fair 1443H’. Dalam kunjungan, Menteri Koperasi dan UMKM pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengunjungi tenda-tenda yang ada. Dia memotivasi dan berdialog dengan para pelaku usaha di kabupaten yang disebut Swiss van Java itu. Pria asal Palopo Sulawesi Selatan itu bahkan membeli beberapa produk yang dijajakan seperti kopi, abon, kerupuk, dan beberapa makanan ringan yang lainnya.Ia mengatakan produk yang dihasilkan oleh warga Garut sudah bagus. Meski demikian dia mendorong beberapa produk yang ada perlu lebih ditingkatkan lagi. “Saya masih melihat ada beberapa produk di mana kemasannya perlu diberi sentuhan yang lebih baik lagi,\" ucapnya. Menurut pria yang baru dikukuhkan sebagai Guru Besar Universitas Negeri Makassar itu, produk yang ditawarkan atau dijual, kualitasnya bukan hanya mengandalkan isinya. Sisi lainnya seperti kemasan harus juga benar-benar diperhatikan agar lebih menarik dan menjual. “Bila itu dilakukan Insya Allah akan lebih menarik. Contohnya produk kopi yang ada, bila kemasannya bagus, pasti akan lebih banyak terserap di pasar,\" ujarnya. Untuk menghasilkan produk yang komprehensif bernilai jual dan menarik minat, menurut dia pelaku usaha perlu mendapatkan pelatihan dan pendampingan. (Ida/ANTARA)
Partai Gelora : Awas! 'Alarm Zaman' Sudah Dibunyikan Mahasiswa, Pemerintah Harus Peka
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan aksi demo 11 April 2022 yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Gedung DPR/MPR beberapa waktu lalu, menjadi pertanda bagi pemerintah saat ini, bahwa \'alarm zaman\' telah dibunyikan. Karena itu, Anis Matta mengingatkan pemerintah untuk tidak melakukan pendekatan perspektif keamanan berlebihan terhadap gerakan mahasiswa saat ini, serta tidak menuding ada \'wayang\' yang sengaja dimainkan oleh \'dalang\' tertentu untuk menjatuhkan pemerintah. \"Jadi ini bukan sekadar isu tentang penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Tapi ini sudah suara emak-emak di rumah, ibu rumah tangga , suara masyarakat bawah yang mengalami himpitan hidup yang semakin berat. Ini akibat krisis ekonomi yang kita hadapi paling dalam dua tahun terakhir ini,\" kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk \"Gerakan Mahasiswa Indonesia: Nyalakan Alarm Zaman\" Rabu (13/4/2022) petang. Dalam pekan-pekan ini, menurut Anis Matta, kita menyaksikan rezim di beberapa negara sudah mulai berguguran, karena tidak mampu menghadapi tekanan krisis berlarut akibat ketidakpastian situasi global. \"Ini yang diserbu Ukraina, yang jatuh Perdana Menteri Pakistan (Imran Khan, red), Sri Langka sedang berjalan, Yaman sudah. Ini karena apa? karena terintegrasinya masyarakat dunia. Korbannya pasti banyak lagi, akan menimpa negara-negara yang rapuh. Inflasi adalah dampak yang sedang terjadi,\" ujarnya. Situasi yang terjadi di Pakistan, lanjutnya, bisa saja terjadi di Indonesia. Dimulai dari krisis ekonomi, berlanjut krisis sosial dan berujung pada krisis politik. Namun, hal itu tergantung dari kekuatan dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi krisis berlarut saat ini. \"Gerakan mahasiswa sekarang ini, sangat berbeda dengan gerakan mahasiswa tahun 98. Saat itu, krisis bagian dari reformasi proses demokratisasi global, menyusul runtuhnya Uni Soviet. Amerika dan Eropa, adem ayem saat itu, tapi sekarang krisis menimpa seluruh negara, termasuk negara Amerika dan Eropa. Bahkan jauh lebih dahsyat daripada yang menimpa kita,\" katanya. Anis Matta menilai krisis berlarut saat ini secara langsung bisa menjatuhkan seluruh rezim di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Sebab, suasana hati publik (public mood) saat ini, diliputi dengan kemarahan, karena himpitan hidup yang semakin berat. \"Jadi, ini yang kita lihat kemarin, pada 11 April ini, mungkin banyak orang yang underestimate di awal, tetapi bagi kami, ini menjadi suatu pertanda zaman. Ini ada alarm yang sudah dibunyikan. Alarm zaman yang dibunyikan oleh para mahasiswa kita,\" ujarnya. Anis Matta berharap \'alarm zaman\' itu bisa mengilhami pemerintah untuk segera menemukan peta jalan baru bagi Indonesia ke depan dan bisa ke luar dari krisis berlarut saat ini. Sebab, demo mahasiswa sudah hampir merata di wilayah Indonesia, sehingga butuh perhatian serius pemerintah. \"Kira-kira fenomena ini yang kita tangkap pada 11 April kemarin, kelihatannya fenomena ini akan terus berlanjut. Tadi yang kita dengar rencananya 21 April ini,\" ungkapnya. Dalam rangka perbaikan kondisi negara, kata Anis Matta, Partai Gelora pada prinsipnya memberikan dukungan moral kepada gerakan mahasiwa saat ini yang telah menyalahan \'alarm zaman\'. \"Bahkan saya mendapat kabar, teman-teman mahasiswa di Bone, Sulsel, sudah menduduki DPRD Kabupaten Bone. Mahasiswa hadir kembali melakukan fungsi utamanya sebagai penjaga moral bangsa,\" kata Ketua Umum Partai Gelora ini. Menanggapi hal ini, Ketua BEM Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Amir mengungkapkan, bahwa masalah penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, bukan menjadi isu utama gerakan mahasiswa di Makassar. \"Tuntutan kami di Makassar adalah soal kenaikan harga pangan dan kenaikan BBM, bukan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Pemerintah kelihatannya belum melakukan langkah-langkah untuk menurunkan harga-harga. Kita akan terus berdemo, terus bergerak sampai kita menang,\" kata Amir. Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Muhammad Ibnu Rahmata menambahkan, kenaikan minyak goreng dan kenaikan BBM saat ini membuat kehidupan masyarakat semakin sulit, karena kenaikan harga tersebut memicu naiknya berbagai harga pangan. \"Mahasiswa sebagai agent of social control dan agen perubahan akan terus ke jalan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Kita mendorong dan mengupayakan tuntutan agar dikabulkan. Pemerintah harus berpihak kepada kepentingan rakyat,\" kata Ibnu. Presedium Persaudaraan Pemuda Islam (PPI) Sumatara Utara Fahrul Rozi Panjaitan menegaskan, bahwa gerakan mahasiswa saat ini tidak ada yang mendanai atau memboncengi, karena murni untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, yang saat ini mengalami kesulitan. \"Kalau ada tudingan seperti itu, sengaja diciptakan untuk mematahkan atau melemahkan gerakan mahasiswa oleh oknum-oknum atau orang-orang yang tidak mau mahasiswa turun ke jalan menyuarakan kebenaran,\" kata Rozi. Sependapat dengan Amir dan Ibnu Rahmata, Rozi juga menilai bahwa gerakan mahasiswa saat ini bertujuan mendesak pemerintah untuk segera menurunkan kenaikan harga-harga pangan dan BBM, terutama minyak goreng. Sebab, kenaikan harga minyak goreng dan BBM berdampak pada kenaikan sembako dan kebutuhan pokok lainnya \"Minyak goreng sekarang sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Di Pulau Sumatera, terutama Langkat itu pada umumnya menghasilkan minyak goreng dengan sawitnya yang luas. Tetapi, kenapa di Sumatera Utara saja harganya naik dan langka. Ini yang disuarakan kawan-kawan mahasiswa. Kenaikan harga minyak goreng naik sekarang berdampak pada kenaikan sembako dan kebutuhan pokok lainnya,\" tegasnya. (sws)
POPULER
