POLITIK
Momentum Kemandirian Bidang Kesehatan dari Langkah Dokter Terawan
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menilai beberapa langkah yang dilakukan dokter Terawan Agus Putranto berbasis penelitian dan inovasi bisa menjadi momentum untuk menuju kemandirian bangsa di bidang kesehatan.\"Saya ingin menyampaikan dukungan pada Terawan secara moril dengan tindakan. Apa yang dilakukan Terawan memproduksi vaksin Nusantara adalah wujud tindakan patriotisme, nasionalisme dan wujud cinta karya anak bangsa sendiri,\" kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Hal itu dikatakan Basarah usai disuntik Vaksin Nusantara oleh dokter Terawan setelah yang bersangkutan dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).Basarah menilai langkah Terawan memproduksi Vaksin Nusantara, sesuai dengan sikap dan arahan Presiden Jokowi untuk mencintai dan menggunakan produk dalam negeri.Menurut dia, keputusan IDI yang memecat dokter Terawan pantas dikritik karena organisasi itu seperti mengabaikan suara masyarakat yang telah merasakan manfaat bahkan terselamatkan dengan inovasi yang dilakukan Terawan untuk dunia kedokteran.“Jangan lupa, rekam jejak Terawan di dunia kedokteran juga telah berskala nasional bahkan internasional. Terawan saat ini masih dipercaya sebagai Ketua Dewan Kehormatan Dokter Militer se Dunia,\" ujarnya.Basarah mendukung gagasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, yang menyatakan perlunya dibuat suatu undang-undang yang menegaskan izin praktik dokter merupakan ranah pemerintah bukan lagi oleh IDI.Dia menilai, kewenangan IDI yang begitu besar terhadap eksistensi para dokter di Indonesia memang harus dievaluasi.\"Organisasi itu seharusnya berhenti sebatas ormas yang justru harus melindungi karya para anggotanya bukan justru malah menghancurkan anggotanya yang berprestasi,\" ujarnya.Basarah menyarankan, sebagai solusi jangka pendek, diharapkan ada jalan tengah dalam kasus pemecatan dokter Terawan. Menurut dia, jika masalahnya adalah komunikasi, maka Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bisa menjadi mediator yang adil untuk meredam persoalan tersebut.\"Sedangkan terkait inovasi yang dilakukan, IDI bisa menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan pihak terkait untuk melakukan penelitian bersama-sama sekaligus menjadi batu loncatan untuk menuju kemandirian dunia kesehatan Indonesia,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Kades Jangan Menjadi Alat Manuver Politik Kontra-Konstitusi
Jakarta, FNN. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menilai para kepala desa (kades) dan perangkat desa jangan menjadi alat untuk manuver politik kontrakonstitusi sehingga sebaiknya fokus memperjuangkan kesejahteraan rakyat.\"Tidak selayaknya kepala desa dan perangkat desa menyediakan diri sebagai alat pihak-pihak tertentu melakukan manuver politik yang kontrakonstitusi,\" kata Luqman di Jakarta, Kamis.Hal itu dikatakannya terkait dukungan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk masa jabatan Presiden Jokowi tiga periode.Luqman mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga ada profesi-profesi tertentu yang dilarang undang-undang untuk melakukan politik praktis.Menurut dia, kepala desa dan perangkat desa dilarang oleh undang-undang melakukan politik praktis.\"Dukungan pihak yang mengklaim kepala desa se-Indonesia terhadap Jokowi untuk maju sebagai capres untuk ketiga kalinya, selain melanggar undang-undang, juga menabrak konstitusi,\" ujarnya.Ia berharap kepala desa dan perangkat desa mengerjakan tugas utama mereka, yaitu memperjuangkan kemakmuran rakyat di desanya masing-masing.Selain itu, dia menyebutkan banyak organisasi dalam satu profesi tidak masalah dengan syarat keberadaannya memang murni dari kebutuhan anggota-anggotanya.Menurut dia, sangat disayangkan jika munculnya banyak organisasi dalam satu profesi akibat dari adanya intervensi pihak eksternal yang ingin memperalat para pelaku profesi tersebut. (Sof/ANTARA)
PPDN Sudah Vaksin Ketiga Tidak Perlu Tes COVID-19 Saat Mudik
Jakarta, FNN. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Suharyanto menekankan pihaknya akan segera mengeluarkan surat edaran yang mengatur syarat bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) saat libur Idul Fitri 1443 Hijriah atau mudik lebaran.Menurut Suharyanto, surat edaran itu antara lain mengatur bahwa PPDN yang sudah menerima vaksin ketiga tidak perlu lagi menjalani tes COVID-19 saat akan melakukan mudik.\"Bagi para pelaku perjalanan dalam negeri notabene akan mudik, ini diperbolehkan, dipersilakan, untuk yang sudah vaksin ketiga tidak perlu testing,\" ujar Suharyanto saat memberikan keterangan pers secara virtual di Jakarta, Kamis.Dia mengatakan kewajiban tes COVID-19 hanya berlaku bagi PPDN yang baru menerima vaksin dosis pertama dan dosis kedua. PPDN yang sudah menerima vaksin dosis kedua harus menunjukkan hasil tes antigen 1 x 24 jam atau PCR 3 x 24 jam.Sementara untuk PPDN yang baru menerima dosis pertama, wajib menunjukkan hasil tes PCR 3 x 24 jam.Adapun persyaratan PPDN dengan kondisi kesehatan khusus, diwajibkan menunjukkan hasil tes PCR 3 x 24 jam dan melampirkan surat keterangan dari dokter umum atau dokter dari rumah sakit pemerintah setempat.Sedangkan bagi anak di bawah usia 6 tahun tidak perlu melakukan tes COVID-19, namun harus didampingi pendamping perjalanan yang memenuhi persyaratan perjalanan sebagaimana telah diatur.Kemudian, untuk anak usia 6-17 tahun tidak perlu melakukan tes, namun harus menunjukkan telah menerima vaksinasi dosis kedua.\"Intinya bahwa Satgas ini bukan untuk membatasi para pemudik. Tapi mudah-mudahan mudik yang dilaksanakan ini bisa berjalan dengan tetap aman, lancar dan tidak terjadi penularan yang signifikan,\" ujar Suharyanto.Dia mengatakan surat edaran tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan bahwa masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran, dipersilahkan dengan syarat sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (Sof/ANTARA)
Rocky Gerung: Rumput Sudah Terbakar, Tinggal Satu Gerakan Kecil Saja
Jakarta, FNN – Cover story Tempo edisi 31 Maret 2022 menarik perhatian publik. Ilustrasinya kepala mirip Jokowi penuh gambar kepala desa, membicarakan soal manuver rezim untuk menambah masa jabatan presiden, meski menabrak konstitusi. Adu klaim soal Jokowi 3 Periode terus bermunculan di tengah masyarakat. Rezim pun memanfaatkan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang terbelah menjadi kubu pendukung dan penolak. Apdesi pendukung Jokowi berencara mendekarasikan sokongan tersebut setelah Lebaran. Menanggapi cover Tempo tersebut pengamat politik Rocky Gerung mengaku kejengkelan publik telah diwakili oleh Tempo. “Itu yang ditangkap bagus oleh Tempo. Setiap majalah tempo terbit, orang senang karena kejengkelan publik itu disalurkan orang ke Majalah Tempo. Dan cover story-nya betul-betul pada tingkat mengatakan bahwa ini ngapain masih ada pemerintah semacam ini,” kata Rocky dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 31 Maret 2022. Menurut Rocky, sebetulnya publik tahu betul bahwa kondisi kita memang buruk. Pemerintah tak perlu pamer tiga periode, kebulatan tekad, atau segala macam. Menteri-menteri kelihatan makin dungu dan setiap kali tampil di televisi, tidak tahu apa yang mau dia ucapkan. “Jadi, memang sah bahwa rumputnya memang sudah terbakar, ranting-ranting kering sudah ada di situ. Tinggal satu gerakan kecil. Dan Presiden Jokowi berada di ujung sesuatu yang memungkinkan titik balik itu terjadi tanpa dia tahu. Lalu dia tumbang, lalu diolok-olok,” paparnya. Yang pertama akan mengolok-olok menurut Rocky adalah menteri-menteri di dalam dirinya sendiri yang menjadi pengecut ketika Presiden Jokowi makin lemah. “Jadi kita baca betul bahwa sebetulnya psikologinya itu suara Pak Jokowi jadi lain, gesturnya juga jadi lain, karena dia tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Jalan keluarnya satu-satunya adalah mempertahankan nasihat-nasihat dari Pak Luhut. Ternyata Pak Luhut juga tidak tahu jalan keluar apa sehingga menghimbau rakyat untuk kasih pujian,” paparnya. Jalan keluar yang paling mudah bagi Luhut menurut Rocky, berkunjung ke Dedy Cobuzier untuk berkeluh kesah. “Mungkin besok Pak Luhut berpikir untuk kembali pergi ke Dedy Corbuzir, berkeluh kesah di situ. Orang akan melihat seolah-olah kemampuan istana untuk mendeteksi dua minggu ke depan mau bikin apa,” katanya. Rocky membaca gerak-gerik di bawah, bahwa partai-partai yang tadinya masih bersikap diam-diam Presiden Jokowi memperpanjang juga sebetulnya sudah menganggap bahwa maunya secepatnya diselesaikan sekarang. “Bahkan, partai yang menjadi pendukung, menganggap memang sudah tidak ada harapan. Bagi partai-partai ini, dia pengecut, nggak ada harapan karena dia tahu, APBN sudah kosong. Jadi sebetulnya pragmatisme, bahkan oportunisme sudah sampai ke partai-partai pendukung,” pungkasnya. (ida, sws)
Anis Matta Berharap Jokowi Tinggalkan 'Legacy' Dengan Siapkan Pemimpin yang Mampu Menghadapi Krisis yang Lebih Berat
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan warisan atau legacy yang baik sebagai seorang pemimpin, saat mengakhiri jabatannya selama dua periode pada 2024 mendatang. Jokowi perlu menyiapkan pemimpin Indonesia berikutnya melalui Pemilu 2024, yang mampu menghadapi krisis berlarut yang jauh lebih berat dari sekarang. \"Alasan terbesar melakukan pemilu tepat waktu adalah karena krisis besar itu membutuhkan pemimpin baru. Alasan terbesarnya di situ, bukan justru dipakai sebagai alasan untuk menunda pemilu,\" kata Anis Matta Gelora Talk bertajuk \"Gaduh Siasat Tunda Pemilu 2024. Menakar Manuver Elit Politik\", Rabu (30/3/2022) petang. Dalam diskusi yang digelar secara daring ini, Anis Matta mengatakan, sejak awal pandemi dua tahun lalu, ia sudah mengingatkan, bahwa setelah pandemi akan ada krisis ekonomi, kemudian berlanjut pada krisis sosial dan politik secara global. Menurut dia, perang antara Rusia-Ukraina yang tidak diprediksi sebelumnya akan menjadi disrupsi besar dalam tatanan global dan memperdalam krisis ekonomi yang sudah ada. \"Dan saya percaya pada 2024 nanti, krisis yang jauh lebih besar akan terjadi. Justru itu menjadi sebab, kenapa kita membutuhkan pemilu tepat waktu,\" ujarnya. Anis Matta mengajak semua elit tidak memaksakan ide penundaan pemilu, karena selain ditolak rakyat, secara konstitusi juga tidak memberi ruang saat ini. Jika ide tersebut, tetap dipaksakan, maka akan ada penolakan kuat dari rakyat. \"Ini berarti ada perceraian antara elit dengan rakyat, elit sudah benar-benar bercerai dengan rakyatnya. Karena elit tidak bisa lagi memahami apa yang dirasakan kegalauan, kekhawatiran, kemarahan dan kesedihan publik ini benar-benar seperti terabaikan\" ujarnya. Jika hal ini terjadi, Anis Matta mengkhawatirkan peristiwa jatuhnya Presiden Soekarno, Soeharto dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bakal berulang terjadi lagi pada Presiden Jokowi. Jokowi bisa dijatuhkan oleh rakyat, apabila menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatanya. \"Kan dulu salah satu ide dari pembatasan masa jabatan, karena Pak Harto (Soeharto) terlalu lama. Kita harus menghindari turunnya presiden-presiden kuat dengan tragedi. Bung Karno turun dengan tragedi, Pak Harto turun dengan tragedi, dan kita lihat Gus Dur yang mengeluarkan Dekrit, juga diturunkan dengan tragedi,\" ungkapnya. Ketua Umum Partai Gelora ini mengajak para elit bangsa untuk berpikir bahwa satu warisan atau legacy itu, tidak harus diwujudkan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dan kemudian disederhanakan melalui sebuah monumen untuk mengingat keberhasilan. \"Seorang pemimpin itu, harus percaya pada bangsanya sendiri. Yang penting pemimpin itu sudah memulai langkahnya, dan dia tidak bisa memaksakan, bahwa orang yang datang sesudahnya harus mengikutinya. Itu sama saja orang datang sesudahnya \'tidak punya otak, \'tidak bisa berpikir\' dan tidak dikasih hak soal itu,\" katanya. Anis Matta menilai semua program infrastruktur, termasuk soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang dilakukan Presiden Jokowi pada dasarnya merupakan kelanjutan dari program presiden sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). \"Kalaupun ada perbedaan lebih kepada skemanya saja. walaupun tidak ada kesepakatan antara Pak Jokowi dengan Pak SBY, pembangunan infrasktruktur sebelumnya tetap dilanjutkan,\" jelasnya. Artinya, kata Anis Matta, jika program Presiden Jokowi soal infrakstruktur dan IKN bagus, maka Presiden berikutnya akan melanjutkan program tersebut dengan sendirinya, tanpa perlu ada kesepakatan seperti yang terjadi antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi. \"Jadi kalau programnya bagus akan dengan sendirinya programnya dilanjutkan. Tapi saya ingin katakan juga, bahwa semudah apapun keputusannya yang diambil, seperti Cipta Kerja dan IKN tetap tidak selesai begitu saja, masih ada masalah. Ini seperti anak yang lahir prematur, akhirnya jadi stunting,\" katanya. Anis Matta menyadari bahwa godaan liar terhadap ide penundaan pemilu ini, sangat besar dan luar biasa dari orang yang kehidupannya dan bisnisnya terkait dengan masa jabatan presiden. Ia sudah menyerukan agar hal ini dibongkar, karena ada agenda tersembunyi. \"Dalam tradisi bangsa kita, ada istilah jangan keterlaluan kira-kira begitu. Ini perlu kita perhatikan, karena biasanya ada pembalikan yang berbahaya bagi yang punya ide terhadap dirinya sendiri,\" tegasnya. Anis Matta berharap agar Presiden Jokowi meniru langkah Kanselir Jerman Angela Merkel dengan menyiapkan Olaf Scholz sebagai penggantinya sebelum krisis global terjadi. \"Coba lihat apa yang terjadi di Jerman. Kanselir Jerman Olaf Scholz baru naik tiba-tiba ada perang. Yang beruntung Angela Merkel sudah selesai, tanggungjawabnya sudah selesai. Jadi setelah 2024 itu, bukan tanggungjawab Pak Jokowi lagi, tetapi tanggung jawab pemimpin sesudahnya,\" pungkas Anis Matta. Sementara itu, Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni yang hadir dalam diskusi ini mengatakan, ada upaya dari elit-elit tertentu untuk terus membangun narasi populis kepemimpinan seperti terlihat dari deklarasi Presiden Joko Widodo 3 periode oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) beberapa waktu lalu. \"Ada beberapa cara bagi untuk menghindar dari pembatasan yaitu pertama amandemen konstitusi dan kedua membuat konstitusi baru. Ketiga itu placeholder president, jadi presiden boneka untuk kemudian menjalankan sebenarnya kekuasaan yang dikendalikan oleh orang yang berada di belakang dia. Yang keempat itu delay election, menunda pemilu,\" ujar Titi Anggraeni. Menurut Titi Anggraeni, narasi yang paling sering digunakan untuk menghindar dari pembatasan masa jabatan adalah populisme kepemimpinan untuk melanggengkan kekuasaan. \"Bahwa ada presiden yang sangat baik, yang bekerja untuk pembangunan dan kemudian kalau ini berhenti akibat adanya pembatasan masa jabatan, maka kerja-kerja baik itu berhenti,\" ungkapnya. Dari narasi itulah beberapa cara memperpanjang masa jabatan di atas dilakukan. Namun dia mengingatkan bahwa populisme kepemimpinan ini justru akan menghadirkan sebuah krisis bagi negara. Titi mencontohkan kudeta militer yang terjadi di Guinea. \"Ini kita tidak menghendaki itu karena, sekali lagi, data-data menyebutkan bahwa negara-negara yang kemudian menghindari pembatasan masa jabatan dan berbagai strategi kemudian akan masuk kepada krisis demokrasi yang berujung kepada krisis ketatanegaraan dan bahkan berdampak pada krisis ekonomi karena dianggap sebagai situasi yang mengakibatkan instabilitas,\" terang Titi. Titi Anggraeni menambahkan, ide penundaan Pemilu 2024 merupakan gula-gula yang menarik dukungan para wakil rakyat. \"Saya kira ini menjadi sesuatu yang kita tidak boleh kita sepelekan dan harus kita serius untuk menolak karena dia menawarkan gula-gula,\" ujarnya. Sedangkan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar meminta komitmen dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru Periode 2022-2027 yang akan dilantik pada Senin, 11 April mendatang untuk menegaskan, komitmennya dan menegakkan demokrasi dengan menolak ide penundaan Pemilu 2024. \"Ditagihkan kepada KPU juga supaya dia punya komitmen untuk tetap mengawal yang namanya pemilu mengawal proses peralihan kepemimpinan. Kalau kita baca beberapa buku literatur mengatakan Pemilu itu adalah kudeta yang paling konstitusional,\" ujar Zainal Arifin. Zainal menjelaskan melalui pemilu rakyat bisa menggulirkan rezim yang dianggap tidak sungguh-sungguh menjalankan amanat konstituennya. \"Kenapa pemilu itu harus ada ya karena itu adalah hak kita yang harus kita tagihkan kepada negara untuk bisa gunakan menjewer pemimpin yang tidak serius, partai-partai yang tidak serius, kepemimpinan negara yang tidak pro pada rakyat,\" bebernya. Zainal Arifin juga menagih sikap partai dengan tidak hanya menyatakan menolak penundaan pemilu saja seperti PDIP, namun juga dengan langkah yang lebih nyata seperti interpelasi atau hak angket. \"Bukan hanya sekedar pendapat politik tapi kemudian menjadi pengawasan politik. Harusnya partai PDIP bisa mengagregasi misalnya langkah-langkah menuju ke arah interpelasi misalnya atau menuju ke arah hak menyatakan pendapat terhadap kerja-kerja presiden,\" tandasnya. (sws)
Rocky Gerung Pertanyakan Anggaran Deklarasi Kebulatan Tekad Para Kepala Desa
Jakarta, FNN - Pengerahan para kepala desa seluruh Indonesia untuk kepentingan politik terus mendapat sorotan masyarakat. Para kepala desa yang tergabung dalam Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) kemarin berkumpul di Jakarta untuk membahas inovasi ke depannya untuk pembangunan Desa. Pertemuan para Kepala Desa dan Aparat Desa seluruh Indonesia kemarin memang menjadi sorotan banyak mata di berbagai media. Salah satu yang disorort adalah dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan acara tersebut pasti tidak kecil dan tidak sembarang begitu saja. Yang juga mendapat sorotan publik adalah soal kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung, hadir pula Luhut Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Di samping terlihat pula Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Umum PKB, Cak Imin (Muhaimin Iskandar), menghadiri secara langsung acara tersebut. Pengamat politik, Rocky Gerung menduga terdapat rancangan yang begitu sempurna untuk menjalankan acara sebesar itu. \"Saya menduga itu dirancang secara sempurna. Sesuatu yang terlalu sempurna membuat lupa pada hal-hal kecil,\" ujar Rocky Gerung kepada wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 31 Maret 2022. Rocky menilai, dana yang keluar untuk penyelenggaraan acara tersebut pun pasti sangat besar jika dilihat dari jumlah Kepala Desa atau aparat desa yang hadir. Ahli filsafat itu mencoba untuk menghitung biaya dari acara tersebut dengan perkiraan tiap orang yang hadir dibiayai untuk akomodasi saja. \"Kalau 80 ribu sekian Kepala Desa diundang ya minimal Rp10 juta perorang udah jadi sekitar Rp800 miliar. Kalau Rp20 juta sampai Rp1.6 triliun,\" katanya. Rocky mengatakan bahwa yang harus digaris bawahi adalah asal darimana dana yang digunakan untuk acara tersebut. Ia merasa tidak mungkin jika Jokowi mengeluarkan dana sebesar itu hanya dari saku pribadinya. Rocky menduga terdapat peran penting dari Cak Imin termasuk dana. Karena ia juga yang ingin dan menyuarakan diawal-awal untuk Jokowi 3 periode. \"Menteri Desanya dari PKB. Maka mungkin saja ada dana yang mengalir dari partai PKB. Kan gak mungkin kalau dari APBN. Atau emang ada dana-dana yang difokuskan pada acara ini,\" katanya. Rocky menyinggung beberapa tokoh besar yang hadir pada acara tersebut, salah satunya kehadiran Luhut Pandjaitan. \"Juga ada Pak Luhut. Yang memang adalah Ketua Dewan Pembina Apdesi ini. Pasti Pak Luhut punya kepentingan soal ini,\" ujar Rocky Gerung. (Ida, sws)
Magelang Masuk 10 Besar Kota Paling Toleran
Jakarta, FNN. Kota Magelang, Jawa Tengah, masuk dalam 10 besar kota paling tolerans di Indonesia tahun 2021, berdasarkan riset Indeks Kota Toleran (IKT) oleh SETARA Institute for Democracy and Peace.Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz, dalam keterangan yang diterima di Magelang, Kamis, mengatakan dia menerima penghargaan Kota Magelang sebagai kota paling toleran itu di Jakarta, Rabu (30/3) malam.Aziz mengaku bangga dengan apresiasi yang diberikan SETARA Institute for Democracy and Peace, terlebih Kota Magelang adalah satu-satunya kota yang di 2020 tidak masuk 10 besar, tapi kini di 2021 langsung merangsek ke enam besar.\"Ini penghargaan bagi warga Kota Magelang karena sikap toleransi masyarakat yang tinggi. Beragamnya agama, ras, dan budaya bukan menjadi penghalang untuk selalu bersikap toleran kepada sesama,\" katanya.Hasil riset IKT SETARA Institute for Democracy and Peace, Kota Magelang menempati posisi keenam dengan meraih skor 6.020 dan mengungguli Kota Ambon di posisi ketujuh dengan skor 5.900), Bekasi di posisi kedelapan dengan skor 5.830, Surakarta di posisi kesembilan dengan skor 5.783, dan Kediri di posisi ke-10 dengan skor 5.733.Sementara, posisi lima besar ditempati Singkawang di urutan pertama dengan skor 6.483, Manado urutan kedua dengan skor 6.400, Salatiga urutan ketiga dengan skor 6.337, Kupang urutan keempat dengan skor 6.337, dan Tomohon urutan kelima dengan skor 6.133.Aziz menjelaskan komponen penilaian yang menjadi daya unggul Kota Magelang adalah Program Magelang Agamis (Programis), yakni mewujudkan kampung-kampung religi.Dengan penghargaan tersebut, dia meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Magelang dan masyarakat untuk lekas berpuas diri. Prestasi itu justru harus menjadi pemacu semangat untuk Pemkot Magelang selalu mendorong masyarakat agar senantiasa berlaku toleran dengan sesama.\"Pemkot juga berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa pandang bulu, tanpa diskriminasi. Semua lapisan masyarakat harus dilayani dengan baik sehingga tercapai kesejahteraan,\" jelasnya.Sementara itu, Direktur Eksekutif SETARA Institute for Democracy and Peace Ismail Hasani mengatakan SETARA merupakan perkumpulan yang didirikan dengan tujuan mewujudkan masyarakat setara, plural, dan bermartabat atas semua orang.Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, perhimpunan melakukan promosi, kajian, dan pendidikan publik terkait dengan pluralisme, kemanusiaan, demokrasi, hak asasi manusia dan perdamaian.Salah satu bentuk inisiatif SETARA Institute for Democracy and Peace adalah melakukan IKT, dimana di 2021 merupakan publikasi ke lima yang dilakukan, setelah terbit pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020.\"Studi indexing yang dilaksanakan tim peneliti kami ini masih berada dalam satu rumpun research area dengan riset kondisi kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia yang sudah dilakukan sejak tahun 2007,\" katanya.Studi indexing tersebut bertujuan untuk mempromosikan pembangunan dan pembinaan ruang-ruang toleransi di kota, yang dilakukan oleh pemerintah kota setempat, baik melalui tindakan aktif maupun tindakan pasif.Tindakan aktif seperti penghapusan kebijakan diskriminatif atau pemberian izin pendirian tempat ibadah kelompok keagamaan minoritas, sementara tindakan pasif ialah dengan tidak mengeluarkan kebijakan yang tidak kondusif atau restriktif atas terwujudnya toleransi dalam ruang-ruang interaksi negara-warga atau warga-warga. (Ida/ANTARA)
Desa Merupakan Kunci Sukses Perekonomian Nasional
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berpendapat bahwa desa merupakan salah satu kunci suksesnya pertumbuhan perekonomian nasional. \"Sehingga, para pemangku kepentingan dan masyarakat harus benar-benar memberi perhatian serius pada pembangunan di pedesaan,\" kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangannya di Jakarta Kamis. Dari catatan Badan Pusat Statistik, menurut dia saat ini tercatat 83.843 desa di Indonesia. Rerie mengatakan jika para pemangku kepentingan mampu meningkatkan kesejahteraan di sebagian besar desa yang ada, dampaknya akan signifikan bagi kesejahteraan Indonesia. Rerie sangat berharap dana desa yang dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan setiap desa di Indonesia itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dikelola oleh para perangkat desa yang berintegritas tinggi. Kemudian, menurut dia pengalokasian dana operasional perangkat desa pada dana desa juga diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di desa yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja perekonomian nasional. \"Saya bersyukur pemerintah akhirnya sepakat untuk mengalokasikan 3 persen dana desa untuk membiayai operasional perangkat desa. Diharapkan dengan kebijakan itu pemanfaatan dana desa untuk pertumbuhan ekonomi di desa bisa lebih cepat,\" kata dia. Lestari Moerdijat mengatakan itu menanggapi kebijakan pemerintah yang memenuhi permintaan para kepala desa untuk mengalokasikan dana operasional pada dana desa. Pada Januari 2022 lalu, puluhan kepala desa dari Provinsi Jawa Tengah bersilaturahmi ke rumah dinas Wakil Ketua MPR RI koordinator bidang penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah itu di Jakarta.Para kepala desa itu menyampaikan keluhan sulitnya merealisasikan sejumlah program yang bersumber dari dana desa, tanpa ketersediaan biaya operasional. Karena pentingnya peran pembangunan di pedesaan, Rerie menilai sejumlah upaya untuk mempercepat pertumbuhan di setiap desa di tanah air harus segera dilakukan agar bisa segera bangkit. Rerie bersyukur pemerintah bisa memahami kendala yang dihadapi para kepala desa lewat sejumlah masukan yang disampaikan Fraksi NasDem DPR RI yang menjembatani aspirasi para kepala desa tersebut. (Ida/ANTARA)
Indonesia Siap Membuka Perbatasan Dengan Papua Nugini untuk Meningkatkan Perdagangan
Jakarta, FNN. Presiden Joko Widodo menyatakan kesiapan Indonesia untuk membuka kembali pos perbatasan dengan Papua Nugini guna meningkatkan perdagangan kedua negara, terutama di area lintas batas.\"Indonesia juga siap membuka kembali perbatasan dengan Papua Nugini untuk memulihkan perdagangan lintas batas dan denyut ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan,\" kata Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers usai menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.Presiden mengatakan pertemuannya dengan PM James Marape berlangsung dalam suasana bersahabat dan produktif. Kedua pemimpin negara tersebut membahas upaya penguatan kerja sama bilateral di berbagai bidang, serta saling bertukar pandangan mengenai kerja sama di kawasan Pasifik.Di sektor perdagangan, Presiden menyambut baik upaya peningkatan perdagangan Indonesia dan Papua Nugini.Pada tahun 2021, nilai perdagangan Indonesia dan Papua Nugini meningkat 87 persen dibandingkan tahun 2020, atau lebih tinggi dari nilai perdagangan sebelum pandemi COVID-19.Jokowi pun optimistis terhadap upaya pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 serta peningkatan peluang perdagangan melalui pembukaan kembali perbatasan RI-Papua Nugini di Skouw Wutung, Distrik Muaratami, Kota Jayapura.\"Saya juga menyambut baik peluncuran studi kelayakan untuk pembentukan perjanjian perdagangan preferensial antara Indonesia dan Papua Nugini,\" tambah Jokowi.Sementara itu, PM James Marape menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi, Iriana, dan para menteri Kabinet Indonesia Maju, yang telah melakukan upacara penyambutan meskipun melalui pemberitahuan singkat.\"Kami juga ingin menyampaikan undangan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengunjungi Port Moresby pada tahun depan, sehingga kami dapat melakukan pertemuan tahunan kedua negara,\" kata PM James.Setelah pertemuan bilateral dan menyampaikan keterangan pers, Presiden Jokowi dan PM James melakukan santap siang kenegaraan bersama dengan delegasi kedua negara. (Ida/ANTARA)
Perlu Transformasi Menyeluruh untuk Mewujudkan Bangga Buatan Indonesia
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyampaikan perlu upaya transformasi menyeluruh agar bangga pada buatan Indonesia menjadi tidak sebatas slogan. \"Tetapi menjadi cara kita untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan negara serta harga diri sebagai bangsa,\" kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Menurut perempuan dengan sapaan akrab Rerie itu era digitalisasi saat ini menciptakan persaingan di pasar yang lebih ketat atas barang dan jasa yang dihasilkan. \"Sehingga diperlukan upaya perbaikan yang menyeluruh agar produksi dalam negeri mampu menjawab permintaan pasar,\" kata dia. Menurut dia persaingan ketat antara produk lokal dan impor harus mendorong upaya agar menumbuhkan rasa bangga buatan Indonesia lewat peningkatan kualitas barang dan jasa dalam negeri. Karena, kata Rerie berdasarkan pengamatan Center of Economics and Law Studies (Celios) sejak dulu memang tidak ada perbaikan yang signifikan tentang pengadaan barang dan jasa di kementerian dan lembaga terkait penggunaan produk dalam negeri. Berdasarkan pengamatan Celios, kementerian dan lembaga berdalih produk lokal yang ada tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Rerie sangat berharap para pemangku kepentingan mampu menghilangkan kesenjangan yang terjadi antara kebutuhan pasar dan kualitas produk yang diinginkan konsumen. Karena menurut Rerie semangat anak bangsa untuk bangga menggunakan produk dalam negeri merupakan bagian dari upaya membangun ketahanan dan kedaulatan negara serta harga diri bangsa. Sementara, Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional.Sarwo Edhi mengungkapkan lembaganya yang baru berdiri 21 Februari 2022 berfungsi sebagai stabilisator harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat. Menurut Sarwo Edhi sejumlah produk bahan pokok yang saat ini diimpor disebabkan karena produksi dalam negeri belum mencukupi permintaan di dalam negeri. Guru Besar Ilmu Sosiologi Pembangunan Universitas Padjadjaran Muhammad Fadhil Nurdin menegaskan untuk membumikan bangga terhadap buatan Indonesia harus melalui agenda politik yang jelas. \"Sehingga rasa bangga itu bisa dibangun lewat strategi yang terukur, dalam hal ini peran pemerintah sangat sentral untuk membangkitkan semangat bangga buatan Indonesia,\" tuturnya. Menurut Muhammad Fadhil harus ada kolaborasi dari para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk membangun rasa bangga buatan Indonesia lewat sejumlah langkah yang didasari riset dan kajian mendalam. Sesditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI IGK Astawa sependapat untuk mewujudkan bangga buatan Indonesia perlu kolaborasi semua pihak. Menurut IGK Astawa teknologi digital yang berkembang dewasa ini juga bisa dimanfaatkan oleh produsen lokal untuk mengembangkan diri lewat promosi dan peningkatan kualitas dan desain produk. Dia mengatakan sejumlah upaya bisa dilakukan agar bangga buatan Indonesia membumi antara lain dengan meningkatkan proporsi penggunaan produk dalam negeri pada kementerian dan lembaga. Kemudian, peningkatan kualitas produk dalam negeri agar bisa diterima masyarakat, dan peningkatan kesediaan produsen untuk pakai kandungan lokal yang lebih tinggi. Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menyampaikan untuk meningkatkan rasa bangga buatan Indonesia harus didorong lewat sejumlah kebijakan berdasarkan peta jalan yang dibuat. (Sof/ANTARA)
POPULER
