POLITIK
Komisi PDP Tidak Akan Maksimal di Bawah BSSN
Jakarta, FNN - Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Doktor Pratama Persadha menilai penempatan Komisi Perlindungan Data Pribadi (PDP) di bawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak akan maksimal.Pakar keamanan siber ini mengemukakan hal itu ketika merespons wacana penempatan Komisi PDP di bawah BSSN dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) di Komisi I DPR RI.\"Usulan tersebut muncul setelah adanya perbedaan pendapat antara Komisi I DPR RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan posisi Komisi PDP kelak,\" kata Pratama Persadha melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Kamis.Diungkapkan pula bahwa semangat kelahiran RUU PDP harus dibuat sangat powerful dan tidak ambigu sehingga berfungsi secara maksimal. Misalnya, untuk mengatur kewajiban bagi korporasi dan lembaga negara dalam mengamankan dan mengatur data pribadi masyarakat yang mereka kelola.\"Jadi Komisi PDP harus berada di posisi yang kuat dalam hierarki kenegaraan,\" kata Pratama yang juga dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).Pratama menegaskan bahwa Komisi PDP adalah ujung tombak UU PDP itu sendiri sehingga penempatannya harus di posisi setinggi mungkin agar bisa menjalankan amanah undang-undang dengan maksimal.Menurut dia, wacana menempatkan Komisi PDP di Kominfo saja sudah tidak proporsional, lalu muncul wacana dengan alasan jalan tengah untuk Komisi PDP di bawah BSSN, ini tidak lebih baik. Apalagi, BSSN baru terbentuk, kewenangannya juga belum maksimal.Ia memandang perlu memberi penguatan wewenang terhadap BSSN dalam mengamankan wilayah siber, bukan malah menambah tugas lembaga ini untuk mengurusi sengketa yang nantinya ada di Komisi PDP. Hal ini jelas melenceng jauh dari cita-cita perlindungan data pribadi.Dia mengatakan Komisi PDP adalah organisasi yang dibentuk atas dasar undang-undang, sedangkan pembentukan BSSN sendiri berdasarkan peraturan presiden (perpres). Dikhawatirkan ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari.BSSN, lanjut dia, perlu diperkuat kewenangannya untuk terus kawal keamanan wilayah siber Indonesia. Hal ini mengingat sepanjang pandemi COVID-19 silih berganti peretasan dan kebocoran data di lembaga negara, bahkan termasuk BSSN sendiri, kemudian di Kemenkes, Polri, dan lembaga negara lainnya.Oleh karena itu, kata Pratama, tidak bijak memberikan BSSN beban kerja yang bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), yaitu persoalan data pribadi lewat Komisi PDP.\"Biarlah BSSN fokus pada hal teknis pengamanan siber, kewenangan koordinasi dan teknis yang perlu ditambah, bukan dengan menempatkan Komisi PDP di bawahnya,\" kata pria asal Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini. (Ida/ANTARA)
Anis Matta: Krisis Menuntut Lahirnya Kepemimpinan Baru
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menegaskan, krisis berlarut saat ini menyebabkan seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia mengalami kebingungan dan tidak berdaya, karena seolah tidak tahu bagaimana bersikap. Hal ini akan menyebabkan terjadinya krisis sosial yang besar dan menyebabkan terjadinya revolusi sosial di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. \"Disinilah kita mengingatkan pentingnya agama menjadi inspirasi untuk menyelesaikan persoalan di tengah krisis yang melanda dunia, dan karenanya krisis ini juga menuntut lahirnya kepemimpinan baru kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk \"Ramadhan Tahun Ke-3 Dalam Suasana Krisis Berlarut, Apa Makna dan Pesan Islam\", Rabu (6/4/2022) petang. Diskusi ini digelar secara daring dan disiarkan langsung di kanal YouTube Gelora TV ini, dihadiri narasumber Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas, Muballigh Nasional Haikal Hasan Baras dan Pakar Epidemiologi Klinis (Ahli Ilmu Penyebaran Penyakit) Ahlina Institute dr. Tifauzia Tyassuma Dunia saat ini, kata Anis Matta, dilanda berbagai krisis di antaranya pandemi, krisis ekonomi, hingga munculnya ancaman krisis pangan akibat dampak perang Rusia dan Ukraina. Dalam situasi kebingungan ini, negara-negara di dunia akan mengambil jalan pintas melakukan langkah-langkah represif untuk mempertahankan dirinya di tengah gelombang protes massa yang terus menerus datang. Situasi tersebut, tentu saja bisa menyebabkan disintegrasi sosial, dan khususnya pada negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia. \"Dan saya kira juga termasuk Indonesia, termasuk ancaman disintegrasi teritorial,\" kata Anis. Menurut Anis Matta, agama tidak hanya bisa menjadi sumber inspirasi untuk menyelesaikan persoalan di level individu, melainkan juga pada level sistemik. Sebab, agama telah memberikan petunjuk jalan yang lurus dan terkoneksi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. \"Kita perlu melihat agama ini sebagai satu sumber inspirasi yang bisa menyelesaikan masalah ini bukan hanya pada level individu seperti Nabi Yusuf AS ketika sengaja berlapar-lapar supaya tetap bisa mengingat orang yang lapar. Tetapi juga melahirkan satu gerakan yang bisa menawarkan agama sebagai solusi bagi penyelesaian sistemik terhadap masalah yang sekarang kita sedang alami,\" kata ujarnya. Bagi Indonesia saat ini, lanjut Anis Matta, diperlukan seorang pemimpin baru yang kuat dan visioner, mampu mengelola krisis menjadi peluang. Karena krisis pada dasarnya adalah peluang dan tanda akan munculnya pemimpin baru. \"Jadi bukan dijawab dengan gerakan presiden 3 periode, karena itu kita ada persoalan visi kepemimpinan, Pemilu 2024 harus ada pemimpin baru. Dan kenapa saya memulainya dengan cerita Nabi Yusuf, karena beliau bisa menyelesaikan krisis ekonomi secara sistemik pada zamannya dan membuka jalan munculnya Islam sebagai pemimpin peradaban,\" tegas Anis Matta. Sedangkan Wakil Ketua MUI Anwar Abbas berpendapat berbagai persoalan bangsa saat ini bisa diselesaikan dengan kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, akhir-akhir ini Pancasila kerap digunakan untuk memukul lawan dengan mengatakan lawannya sebagai tidak Pancasilais. Padahal yang menggunakan Pancasila untuk memukul lawan tersebut justru tidak Pancasilais. Mereka, kata Anwar, justru tidak mengamalkan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa yang seharusnya mendarah daging dan menjadi penentu dalam menentukan gerak dan ritme kehidupan. \"Negeri ini tidak dalam keadaan aman-aman saja. Oleh karena itu bagi saya timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan. Kembalilah kepada Pancasila dan hukum dasar yang ada di negeri ini secara murni dan konsekuen. Jadi jangan Pancasila itu hanya di bibir saja,\" kata Anwar. Ia mengajak semua pihak berkaca dan bersama-sama mengendalikan diri untuk tidak memperburuk situasi krisis saat ini. \"Dan acuan kita dalam mengendalikan diri kita adalah nilai-nilai dan semangat, serta jiwa yang ada di dalam Pancasila serta hukum dasar yang ada di negeri ini yaitu UUD 1945,\" kata Anwar. Sementara Mubaligh Nasional Haekal Hassan Baras berharap agar buku karya Ketua Umum Partai Anis Matta berjudul \'Pesan Islam Menghadapi Krisis’ bisa menjadi bahan diskusi di mana pun untuk mengatasi krisis berlarut saat ini. Buku tersebut memberikan berbagai solusi soal krisis dan kemimpinan, serta menganjurkan manusia untuk kembali kepada agama. Sehingga ia berpendapat buku ini perlu disebarluaskan di media sosial dan diviralkan agar bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat secara utuh. \"Apa yang disampaikan Pak Anis Matta dalam bukunya sangat signifikan sekali, saya sampai baca dua kali. Saya ingin buku ini dijadikan bahan bahan diskusi di mana pun. Ini solusi dari salah seorang anak bangsa yang sangat potensial, bisa menjadi solusi yang terbaik untuk mengatasi persoalan bangsa saat ini,\" kata Haekal Hassan. Pakar Epidemiologi Klinis dr. Tifauzia Tyassuma mengingatkan, bahwa pandemi Covid-19 ini masih akan berlangsung 7 tahun lagi, dan masih akan terus bermunculan varian-varian baru, bahkan virus baru. Namun, karakter dari virus Covid-19 tersebut, semakin lama akan melemah. \"Kondisi sekarang persis dengan kondisi 100 tahun lalu, ketika ada Flu Spanyol yang disebabkan virus H1N1. Kita akan menghadapi kondisi pandemi selama 10 tahun,\" kata dr. Tifauzia. Namun dia mengingatkan, dalam kurun 10 tahun ini, dunia akan menghadapi situasi yang sangat berbahaya, yakni kemungkinan terjadinya Perang Dunia III, meskipun pandemi sendiri akan berakhir dan karakter virus Covid-19 cenderung melemah. \"Perang Dunia I dan II itu terjadi setelah ada kasus Flu H1N1. Dan sama-sama kita tahui, bahwa Coronavirus ini berasal dari Laboratorium di Wuhan, China. Kita juga dikejutkan ditemukannya Laboratorium Biologi di Ukraina yang dikatakan juga memproduksi Covid-19. Artinya apa, dalam 10 tahun ke depan ini akan banyak virus dan kuman patogen yang dilepaskan,\" ujarnya. Ahli Ilmu Penyebaran Penyakit Ahlina Institute ini menegaskan, hampir semua negara di dunia memiliki Laboratorium Biologi. Tidak hanya China atau Ukraina saja, tetapi Indonesia juga seperti Laboratorium Namru milik Angkatan Laut Amerika Serikat, yang akhirnya ditutup oleh mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. \"Jadi untuk 10 tahun ini, kita tidak hanya menghadapi Coronavirus dan mutasi-mutasinya, tetapi juga kemungkinan virus baru atau kuman patogen lain yang mungkin akan dikeluarkan untuk meramaikan situasi,\" katanya. Virus baru atau kuman patogen tersebut, ungkap dr Tifauzia, akan menjadi senjata baru abad 21 yang dilepaskan oleh negara-negara yang memiliki keunggulan dalam bidang biologi. Tujuannya, untuk merusak tatanan dunia yang ada melalui Perang Dunia III agar terbentuk tatatan dunia baru. \"Jadi segenap komponen bangsa harus paham dengan persoalan yang fundamental ini. Sehingga perlu mengambil suatu tindakan multidemensi, sebab perang senjata virus dan kuman patogen akan menyebabkan kelaparan dimana-mana. Ini sangat berbahaya, apalagi Indonesia memiliki kepadatan penduduk,\" pungkasnya. (sws)
Jika Jokowi Turun, Pemerintah Dikendalikan Triumvirat
Jakarta, FNN - Hari ini sesungguhnya seluruh teori dan kapasitas negara sudah selesai. Dalam situasi seperti ini Mahkamah Konstitusi bisa berinisiatif mengeluarkan yudisial eksibisme. “Inti kita saat ini bahwa seluruh teori dan kapasitas negara sudah selesai dan kita mesti bersiap-siap mencari tokoh-tokoh yang bisa menuntun dalam waktu sementara sebelum Sidang Istimewa MPR untuk mengganti dan memilih Presiden baru,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 06 April 2022. Rocky menegaskan hal itu tujuannya agar situasi tidak berantakan dan lebih parah. “Jadi siapa kira-kira yang bisa memastikan bahwa dua minggu ke depan nggak ada kerusuhan-kerusuhan sosial. Itu artinya, kita musti melihat apa hukumnya kalau Presiden Jokowi dipaksa turun oleh ekonomi, bukan dipaksa turun oleh rakyat,” paparnya. Oleh karena itu kata Rocky harus disiapkan teori: pertama, pergi pada konstitusi yang mengatur triumvirat yang akan menguasai sementara pemerintah sementara. “Triumvirat, misalnya ada Pak Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Dari tiga profil itu, Prabowo yang paling punya profil memerintah. Kan dua menteri yang lain rendah legitimasinya,” tegasnya. Rocky menyarankan untuk selanjutnya diperlukan tokoh publik seperti: Pak Amin Rais, Pak SBY, Yusuf Kala datang lagi. Sebaiknya istana berpikir seperti itu, tidak usah miikir rumit-rumit lagi buat ngumpulin big data baru. “Jadi ini mengandalkan big data, sementara big problem enggak ngerti. Kita senang-senang aja. Kekacauan itu memang diperlukan oleh sejarah untuk pembaharuan,” paparnya. Rocky menegaskan, sebetulnya dalam keadaan semacam ini Mahkamah Konstitusi bisa mengambil inisiatif yang biasa disebut yudisial eksibisme, memberikan interpretasi. Sebab kekacauan ini terjadi pada eranya Pak Anwar Usman - yang bakal menjadi iparnya Pak Jokowi - itu. “Justru dia bisa berperan kasih tahu pada calon iparnya bahwa konstitusi kita bilang bahwa dalam keadaan semacam ini, harus dihentikan isu perpanjangan kekuasaan,” tegasnya. Dalam keadaan semacam ini Rocky menyarankan pemerintah agar mengambil langkah strategis yaitu mengubah kabinet dengan memasukkan tokoh-tokoh lain yang lebih baik. “Kalau Mahkamah Konstitusi otaknya bagus, bisa kasih itu, semacam assessment konstitusional. Karena keadaannya darurat. Bahkan MK bisa bilang, ini pradarurat, maka MK bisa kasih nasehat. Tetapi kita enggak tahu apakah calon ipar bisa kasih nasihat,” paparnya. (ida, sws)
Menteri Harus Patuhi Presiden Tidak Bicara Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju mematuhi perintah Presiden Joko Widodo untuk tidak menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.\"Saya tentu berharap perintah Presiden Jokowi itu dipatuhi oleh seluruh anggota-anggota kabinet. Semestinya tidak ada lagi anggota kabinet yang bicara penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027, dan presiden 3 periode,\" kata Luqman di Jakarta, Rabu.Ia menilai perintah Presiden tersebut juga bermakna harus dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat untuk mendukung penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027, dan presiden 3 periode dengan mengupayakan cipta kondisi untuk amendemen UUD NRI Tahun 1945.Menurut dia, pernyataan Presiden sudah tepat bahwa seluruh energi bangsa harus fokus mengatasi berbagai masalah yang menjerat dan membuat rakyat menderita.\"Mulai kenaikan harga bahan bakar dan bahan pokok pangan. Hidup rakyat makin sulit. Sangat tidak etis jika elite malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya,\" ujarnya.Luqman mengatakan bahwa perintah Presiden Jokowi kepada para menteri kabinet melengkapi sikap Jokowi yang menolak jabatan presiden 3 periode yang telah disampaikan beberapa kali sebelumnya.Oleh karena itu, kata dia, perintah Presiden Jokowi pantas mendapatkan apresiasi dan ketegasannya itu sudah dinanti-nanti rakyat Indonesia.\"Semoga perintah Presiden Jokowi menjadi \'batu nisan\' dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027, dan presiden 3 periode,\" katanya.Politikus PKB itu menyebutkan salah satu pekerjaan penting adalah menyelesaikan pembahasan tahapan dan jadwal Pemilu 2024 antara KPU, Kemendagri, DPR, Bawaslu, dan DKPP.Selain itu, lanjut dia, perlu secepatnya memastikan adanya alokasi anggaran APBN yang mencukupi untuk kebutuhan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang seharusnya mulai Juni 2022.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta segenap jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga nonkementerian terkait untuk tidak ada lagi yang menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.\"Jangan menimbulkan polemik di tengah masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan-penangan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan,\" kata Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4), yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Rabu.Presiden meminta jajaran menteri dan kepala lembaga nonkementerian untuk tetap fokus menjalankan tugasnya masing-masing, terutama dalam menghadapi ancaman krisis akibat situasi global serta tren kenaikan inflasi.\"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi,\" katanya.Ini bukan kali pertama Presiden Jokowi menanggapi soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sebelumnya, di sela-sela tinjauan ke Kawasan Candi Borobudur di Magelang, jawa Tengah, Rabu (30/3), Presiden mengatakan bahwa semua pihak harus menaati konstitusi. (Ida/ANTARA)
Penting Data Mengenai Distribusi Subsidi Uang
Jakarta - FNN. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan Kementerian Tenaga Kerja memperhatikan ketepatan data penerima sehingga tidak salah sasaran saat menyalurkan bantuan subsidi uang (BSU) kepada 8,8 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta.\"Kami apresiasi langkah pemerintah. Namun ini bicara keadilan. Jangan sampai orang yang berhak menerima malah terlewat, sedangkan orang yang masuk kategori mampu malah mendapatkannya. Ini sering terjadi dan akurasi data ini perlu dipastikan benar oleh pemerintah supaya tepat sasaran,\" ujar LaNyalla, saat kunjungannya ke Dapil Jatim, Rabu.LaNyalla mengatakan penyaluran BSU akan sulit dilakukan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sebab faktanya banyak pekerja penerima upah berkisar Rp3 juta yang tidak terdaftar dalam kepesertaan BPJS tersebut.Oleh karena itu, LaNyalla menyarankan agar sebaiknya Kemenaker memiliki data back up yang menunjukkan angka nyata para pekerja Indonesia baik yang formal maupun yang nonformal.\"Saat ini banyak buruh yang bekerja dengan sistem outsourcing. Biasanya durasi waktu kontrak 3 bulan, 6 bulan atau satu tahun. Alih-alih memikirkan iuran bulanan, mereka ini sangat berat bebannya karena harus kembali menganggur setelah habis masa kontrak kerja dan mencari pekerjaan lain lagi,\" kata LaNyalla dalam siaran persnya di SurabayaDalam permasalahan ini, katanya, Kemenaker perlu sensitif sehingga harus mempertimbangkan bahwa banyak perusahaan yang memberlakukan sistem kontrak dengan durasi waktu pendek.Makanya, kata dia, agar basis penerimanya kuat, Kemenaker perlu melakukan sensus di perusahaan-perusahaan di wilayah yang UMR-nya kecil.\"Kelompok inilah yang rentan dan lebih memerlukan bantuan subsidi,\" ujarnya.Selain itu, BSU kalau bisa diperluas ke pekerja informal yang jumlahnya banyak dan sebagian besar mempunyai gaji di bawah Rp3 juta.\"Contohnya guru honorer, mereka tidak mungkin ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan kewajiban membayar sejumlah uang sementara honornya sangat jauh dari standar UMR,\" tuturnya. (Ida/ANTARA)
Pemenuhan Gizi Anak untuk Indonesia Emas 2045 Harus Didorong
Jakarta - FNN. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama mengatasi persoalan pemenuhan gizi anak dan mencegah stunting guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.\"Kita merencanakan mencetak generasi cerdas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, tetapi persoalan mendasar soal terpenuhinya kecukupan gizi anak bangsa belum bisa teratasi. Harus ada upaya yang konsisten dan terukur untuk mengatasi kecukupan gizi bagi generasi penerus bangsa,\" kata Rerie sapaan akrab Lestari Moerdijat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Mempersiapkan generasi penerus bangsa yang tangguh lewat penuntasan masalah gizi dan stunting harus konsisten dan terukur. Rerie mengatakan sebuah gerakan bersama harus dilakukan untuk mewujudkannya.Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membuka diskusi daring bertema \"Mengantisipasi Generasi yang Hilang Akibat Stunting\" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12.Menurut Rerie, data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan saat ini Indonesia masih memiliki angka prevalensi stunting yang tinggi, yaitu 24,4 persen.Artinya, satu dari empat anak di Tanah Air mengalami stunting dan angka tersebut masih di atas angka standar yang ditoleransi World Health Organization (WHO), yaitu di bawah 20 persen.“Pada kondisi ini, kita harus mempersiapkan generasi muda agar mampu mengelola bangsa ini dengan baik di masa datang,” ucapnya.Oleh karena itu, menurut Rerie, target pengentasan stunting jangan hanya menetapkan angka-angka. Tetapi harus direalisasikan dalam berbagai langkah untuk mewujudkan target tersebut.“Masalah stunting bukan soal kesehatan semata, namun lebih dari itu bisa memengaruhi ketahanan bangsa. Bagaimana generasi penerus yang kekurangan gizi bisa mempertahankan kedaulatan negeri ini?,\" ujarnya.Ia berpandangan bahwa keterlibatan semua pihak sangat diperlukan agar segera mengatasi masalah stunting di Tanah Air.“Apalagi konstitusi kita telah menetapkan tujuan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Rerie. (Ida/ANTARA)
Buang Vaksin Kedaluwarsa, Ganti Vaksin Halal
Jakarta - FNN. Anggota DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membuang vaksin COVID-19 yang sudah kedaluwarsa serta menggantikan dengan vaksin halal.\"Saya tanya ke orang Farmasi, kalau orang farmasi saja bilang mengkhawatirkan dengan berbagai macam alasannya,\" kata Nihayatul dalam Rapat Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR bersama Bio Farma dan BPOM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Politisi PKB itu menyarankan agar pemerintah segera membuang vaksin yang sudah jelas-jelas dalam kondisi kedaluwarsa. Alasannya, pemerintah tidak mengeluarkan uang dan vaksin itu juga barang hibah.Nihayatul menegaskan pemerintah juga memiliki anggaran dan harus segera memberdayakan vaksin halal agar menjadi pilihan masyarakat.\"Apalagi juga tadi disampaikan ada vaksin halal yang bisa kita berdayakan, kenapa tidak kita gunakan itu,\" katanya menegaskan.Membuang vaksin kedaluwarsa dan menggantinya dengan vaksin halal dapat memberikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. \"Kita pun juga lebih tenang, keselamatan masyarakat paling utama,\" ujarnya.Sementara itu, Anggota DPR Ansory Siregar mengatakan pengakuan Kepala BPOM jika semua vaksin yang sudah kedaluwarsa akan dibuang semuanya.\"Bahwa Bu Penny sebelumnya bilang bahwa semua vaksin kedaluwarsa akan dibuang semua. Ini saya dengar ya, buang,\" ucap Politisi PKS itu menegaskan.Ansory menduga bahwa Kepala BPOM mendapat tekanan dari pihak luar untuk tetap menggunakan vaksin yang sudah kedaluwarsa.\"Lantas apa adanya tekanan, ada yang manggil ibu, ada menekan ibu, ada yang minta bertemu, tolong ini di klarifikasi, supaya saya tenang,\" cecar Ansory.Terkait hal tersebut, Kepala BPOM diwakili Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Togi Junice Hutadjulu menjelaskan selama masa pandemi, bukan berarti pihaknya kompromi dengan menggunakan standar keamanan yang tinggi terkait khasiat keamanan dan mutu.\"Itu bukan kedaluwarsa, tetapi batas waktu yang kita berikan karena mempunyai data hanya pendek yakni tiga bulan,\" jelasnya.Menurut dia, sesuai standar WHO diperbolehkan melakukan uji stabilitas selama tiga bulan. Dengan waktu itu, pihaknya akan terus melakukan evaluasi, apakah memenuhi syarat parameter pengujian atau tidak.Namun kata dia, kalau ada data pengujian yang lebih panjang diberikan kepada BPOM, pihaknya akan memberikan perpanjangan. (Ida/ANTARA)
Prinsip Perlindungan Data Pribadi Dalam PKPU Akan Diterapkan oleh KPU
Jakarta - FNN. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan bahwa Rancangan Peraturan KPU (PKPU) akan menerapkan prinsip perlindungan data pribadi, khususnya ketika mengumumkan daftar pemilih di laman KPU.“Pengumuman daftar pemilih memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,” kata Viryan.Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam kegiatan “Uji Publik Terhadap Rancangan Peraturan KPU Tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu” yang disiarkan di kanal YouTube KPU RI, dipantau dari Jakarta, Rabu.KPU memuat aturan tersebut di dalam Pasal 126 ayat (5) Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) yang menguraikan bahwa DPS, DPSHP, DPT, dan DPTb yang diumumkan melalui laman KPU tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), tanggal, bulan, dan tahun lahir, serta keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental pemilih secara utuh guna melindungi data pribadi pemilih.Adapun yang dimaksudkan dengan DPS adalah daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), daftar pemilih tetap (DPT), dan daftar pemilih tambahan (DPTb).“Prinsip pemutakhiran dan penyusunan data pemilih harus memenuhi berbagai prinsip. Ada tambahan, yaitu terkait dengan prinsip perlindungan data pribadi,” ucapnya.Terkait dengan berbagai prinsip yang harus dipenuhi oleh KPU dalam pemutakhiran dan penyusunan data pemilih tercantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a-i Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.Dalam kesempatan tersebut, Viryan menegaskan bahwa KPU tengah mengupayakan terobosan digital yang memungkinkan banyak persoalan sulit untuk menjadi lebih mudah.“Kata kunci dari PKPU ini adalah kita ingin ada perbaikan yang signifikan. Bisa pula kita sebut terobosan digital,” kata Viryan. (Ida/ANTARA)
Segelintir Menteri Yang Waras Bisa Memelopori Undur Diri, Ketimbang Dimundurkan
Jakarta, FNN – Pasca kelangkaan minyak goreng yang diikuti dengan membebaskan harga jual, membuat masyarakat menjerit lantaran harganya di luar nalar. Rakyat semakin menderita setelah harga BBM jenis pertamax dinaikkan dan kelak harga pertalite, gas, listrik akan menyusul. Anehnya, tak ada satu pun pejabat di negeri ini yang memiliki rasa empati teradap kesulitan hidup masyarakat yang disebabkan oleh ulah pejabat itu sendiri. “Kalau di Eropa kondisi seperti itu pemerintah sudah jatuh. Begitu harga-harga naik, pemerintah mengundurkan diri. Itu etikanya. Di sini justru harga jatuh dan ekonomi memburuk, pemerintah malah bingung memperpanjang jabatan,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 06 April 2022. Mengapa masih berpikir soal perpanjangan jabatan, karena memang otaknya tidak mampu untuk melihat hukum sosiologi ini. “Saya kira kalau itu diketahui oleh orang-orang yang lumayan ada otaknya, misalnya, ya paling separuh otaknya masih jalan, Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, dan Muhamad Lutfi, itu kan orang-orang yang ngerti tentang hubungan antara keresahan sosial dan kenaikan harga. Mereka itu harusnya mundur saja kabinetnya,” paparnya. Dengan beberapa menteri, setidaknya ada mindset yang berubah walaupun sebagian orang merasa masih oke. “Tapi dengan mundurnya kabinet ada moral publik yang dibangkitkan pula, bahwa ada harapan masyarakat tentang akan adanya perubahan,” katanya. Namun, dengan mundurnya kabinet artinya presiden juga harus menghentikan aktivitas politiknya. “Dengan kata lain presiden bilang saja saya enggak mampu lagi,” tegasnya. Beratnya beban hidup yang dirasakan masyarakat saat ini sudah merata hingga ke pelosok daerah. Rocky mengaku dalam perjalanan ke Jawa tengah dan Nusa Tenggara Barat sempat mewawancari beberapa orang untuk mendapatkan masukan yang nyata tentang keadaan masyarakat. “Saya dapat keterangan dari teman-teman yang habis mendaki di sekitar Gunung Sindoro, Magelang, Jawa Tengah juga begitu. Rakyat sudah gak bisa lagi beli elpiji. Jadi mulai lagi ibu-ibu, emak-emak sendiri, bukan lagi bapaknya, datang ke naik sampai puncak gunung untuk cari kayu bakar kering,” katanya. Para emak, lanjut Rocky berjalan hingga lima sampai enam jam setiap hari. Nanti pasti akan terjadi perusakan hutan akibat dari soal-soal dapur seperti itu, di mana sesungguhnya persoalan seperti ini gampang diselesaikan. “Jadi mundurnya presiden justru menyelesaikan masalah, jangan sampai dimundurkan di jalan dan itu buruk sekali citra presiden. Presiden kita berkali-kali dimundurkan di tengah jalan karena keburukan ekonomi,” paparnya. Jika sampai hari ini presiden belum juga turun, menurut Rocky, Jokowi mungkin mengerahkan segala macam dukun. Namun dukunnya juga sudah pasti menyerahkan kembali ke Jokowi. Dukun juga akan melihat fakta di lapangan. “Dukun kalau tidak ada pertalite laju motornya juga nggak bisa jalan. Demikian juga akibat-akibat kiri kananya. Jadi, sekali lagi, kita rumuskan saja bahwa gerakan mahasiswa dan gerakan buruh sudah tiba pada momentum yang sama dengan mendirikan monumen. Itu yang sejak dari satu semester lalu dianalisis oleh FNN, dan itu yang terjadi sebetulnya,” tegasnya. Menurut Rocky, memburuknya ekonomi, tak hanya bisa dilihat di lapangan, tetapi hasil analisis-analisis pakar ekonomi telah menjelaskan itu semua. “Apalagi ditambah dengan keterangan-keterangan ekonomi makro yang ditulis oleh Anthony Budiawan, Faisal Basri, Rizal Ramli, semua itu kerjaan otak yang dihasilkan oleh kesayangan kita pada bangsa ini,” paparnya. Namun aneh, peran dan masukan tokoh ekonomi yang tidak sekolam dengan rezim justru dituduh sebagai pihak yang menggerogoti kebijakan pemerintah. Padahal yang terjadi, pemerintah menggerogoti kebijakannya sendiri karena dia tidak mampu ambil jarak dari oligarki. “Itu diputar-putar saja, padahal ya cuma itu intinya. Masa presiden tidak bisa mengendalikan harga minyak goreng, yang bener aja. Ngapain jadi presiden, mending menjadi petani sawit saja,” paparnya. Rocky menegaskan, sesungguhnya ketidakpahaman itu menguntungkan oposisi, karena dengan cara itu dimungkinkan untuk percepatan lagi. Dalam dua minggu ke depan menurut Rocky gerakan buruh dan gerakan mahasiswa eskalasinya akan naik. “Tapi setelah Lebaran biasanya kantong udah kosong, ini mau disuplai dengan BLT segala macam, tapi tetap basis pengetahuan rakyat sekarang bukan lagi pada soal ke pentingnya dia dapat subsidi, tapi dia tahu bahwa kekuasaan sudah sedang berakhir,” pungkasnya. (ida, sws)
Gelombang Mahasiswa dan Buruh Ibarat Batu Menggelinding dari Gunung, Tak Bisa Ditahan
Jakarta, FNN - Aliansi mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar aksi demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu pada Jumat, 1 April 2022. Massa mahasiswa memberi tenggat waktu selama dua hari agar Jokowi memberikan sikap soal wacana tersebut. Namun, setelah lewat dari tenggat yang ditentukan, Jokowi tak kunjung memberikan pernyataan sikap. Perwakilan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) Bayu Satria Utomo, mengatakan pihaknya bakal menggelar aksi demo yang lebih besar dalam waktu dekat ini. Selain mahasiswa, kelompok buruh dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga akan mengerahkan massa yang lebih banyak. Salah satu isu yang akan disuarakan adalah soal kenaikan harga BBM yang diikuti harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Menanggapi ancaman serius dari mahasiswa dan buruh, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa main-main menghadapi gelombang protes masyarakat yang makin kuat. “Situasi kita hari ini, selalu kita rumuskan berkali-kali, kita sebut begining of death dan memang itu yang sedang terjadi. Kalau dikatakan akan ada eskalasi, pasti akan ada eskalasi. Karena momentum yang sudah tersedia, dia nggak mungkin lagi dihentikan,” kata Rocky kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 06 April 2022. Rocky mengibaratkan kekuatan massa sebagai bongkahan batu yang menggelinding dari atas gunung. “Jadi batu yang udah bergulir dari puncak gunung itu enggak bisa dihentikan kecuali ada raksasa yang lebih lebih gede dari gunung menghalangi itu,” paparnya. Rocky mefhum jika saat ini mahasiswa mulai fokus dalam menggalang aksi karena menurutnya seluruh fasilitas ekonomi yang diperlihatkan oleh kebijakan Presiden Jokowi tak menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. “Betul, dia enggak mampu untuk mengendalikan yang kita sering sebut ambisi akumulasi dari kalangan kapitalis atau yang dalam bahasa politik oligarki,” tegasnya. Menurut Rocky, kacaunya perekenomian nasional yang berujung pada ketidakadilan sosial sudah terbaca sejak awal bagaimana APBN yang harusnya didesain untuk mendistribusikan keadilan, tapi tidak bisa dilakukan Presiden karena kapasitas yang tidak cukup. “Jadi seorang presiden yang memang diremote oleh oligarki, tidak mungkin memanfaatkan APBN untuk mendistribusikan keadilan. Padahal tugas negara adalah mendistribusikan keadilan. Tugas korporasi dan tugas oligarki adalah mengakumulasikan keadilan. Tapi kalau akumulasi tidak bisa diselesaikan, maka efeknya adalah gerakan rakyat yang nggak mungkin bisa dicegah,” tegasnya. Saat ini lanjut Rocky, gerakan itu sudah bergulir. “Kita tinggal tunggu gimana licinnya minyak goreng, berbahayanya solar, potensi terbakarnya pertalite, itu akan tiba sama-sama di jalan yang disediakan oleh sejarah,” tegasnya. Kenyataan sejarah ini, kata Rocky menjadi alasan bagi mahasiswa dan buruh untuk memutuskan demo besar-besaran, mengapa guru akhirnya memutuskan untuk menolak BLT karena itu dianggap sebagai upaya untuk mengelabui saja. “Apalagi kalau kita bandingkan dengan kelakuan Presiden Jokowi yang dari awal memusuhi kebijakan BLT SBY. Sekarang dia kena batunya. Padahal, sebetulnya menterinya sama, yaitu Sri Mulyani, yang mendesain BLT di zaman Jokowi. Jadi terlihat sebetulnya bahwa Sri Mulyani, kalau dia kuat dalam argumen, bilang saja saya pada menteri SBY dulu saya lakukan itu dan bangsa ini selamat. Tapi karena Sri Mulyani sudah kehilangan rasa etisnya, jadi akhirnya Menteri Keuangan jadi petugasnya petugas juga,” tegasnya. Sri Mulyani kata Rocky sudah tidak punya lagi pikiran konseptual sebagai orang yang di-train dalam macro economics dan public policy. “Keadaan sekarang sudah berantakan dan sudah tercium oleh investor internasional bahwa kabinet Jokowi sebetulnya sudah selesai. Semua kabinetnya sudah rapuh. Kita tinggal tunggu satu sentilan kecil, sudah pasti runtuh,” katanya. Menurut Rocky, yel yel dan nyanyian “2024 Ganti Presiden” sudah tidak populer lagi. “Kalau kita bilang orang masih mau bikin lagu 2024 ganti presiden atau tagline ganti presiden 2004, sudah nggak bisa lagi. Mahasiswa sudah nggak mau bicara itu. Mahasiswa masih ingin setelah dua minggu ke depan, habis Lebaran, ya udah ganti aja Presiden. Itu intinya,” paparnya. Semua analisa, kata Rocky sudah melakukan itu, bukan karena ingin mengganti presiden mendahului sistem elektoral 2024. “Tetapi rumus sosiologi mengarahkan kita ke situ. Rumusnya siapa yang bikin, yang bikin istana sendiri. Istana sendiri yang bikin kekonyolan-kekonyolan,” paparnya. Rocky berpesan, jangan lagi dianggap nanti mahasiswa ditunggangi, buruh ditunggangi. Sementara justru istana sendiri yang dungu. Karena itu, penting untuk diinformasikan bahwa sesuatu yang sudah digerakkan oleh sejarah tidak mungkin lagi dihalangi oleh kekuasaan apa pun. Itu yang sering disebut sebagai hukum-hukum sosiologi. “Dalam sosiologi Islam disebut sunnatullah. Itu prinsip yang harus terjadi. Jadi, sekali lagi, kita bersiap-siap aja, tanggal 11 April 2022, pasti ada gerakan mahasiswa, gerakan buruh, dan itu ujian saja sebetulnya untuk hal yang lebih besar nanti,” katanya. Menurut Rocky mengapa saat ini masih tenang, karena ini bulan Ramadan, masih ada sopan santun, dan menjaga kebersihan bulan Ramadan supaya tidak ada kekerasan. “Tapi kekerasan itu tidak mungkin dihindari di ujung nanti, kalau kekuasaan masih ngotot dengan sistem politik yang ingin diperpanjang, demokrasi yang dia kangkangi, dan ekonomi yang tidak mungkin dia kendalikan lagi, karena seluruh sistem sudah diserahkan ke pasaran. Pasar adalah peralatan utama oligarki untuk memeras rakyat,” pungkasnya. (ida, sws)
