POLITIK
Indonesia Bangga Istiqlal Menjadi Masjid "Hijau" Pertama Dunia
Jakarta, FNN - Keberhasilan Istiqlal yang pada minggu ini diakui oleh Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) sebagai masjid ramah lingkungan pertama di dunia patut jadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia, kata Ketua DPR RI Puan Maharani.Ia menyampaikan sertifikat ramah lingkungan itu menunjukkan hasil renovasi Masjid Istiqlal yang rampung tahun lalu telah memenuhi prinsip-prinsip desain bangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.“Dari sisi bangunan serta renovasinya tidak hanya bagus, tetapi memang memenuhi standar sebagai green building (bangunan ramah lingkungan),” kata Puan sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya di Jakarta, Sabtu.Masjid Istiqlal menerima sertifikat bangunan ramah lingkungan EDGE dari International Finance Corporation (IFC), lembaga pendanaan yang bernaung di bawah Bank Dunia.Baca juga: Istiqlal jadi masjid pertama raih EDGE, gedung ramah lingkunganSertifikasi bangunan hijau EDGE telah berlangsung sejak 2014 di 170 negara, termasuk Indonesia.EDGE pun jadi standar bangunan hijau yang membantu negara-negara berkembang untuk memperhatikan aspek lingkungan utamanya jejak karbon saat mendirikan bangunan.Masjid Istiqlal setelah menerima sertifikat EDGE, Rabu (6/4), jadi masjid pertama yang menerima pengakuan sebagai masjid ramah lingkungan di dunia.Sertifikat EDGE itu diberikan oleh Perwakilan IFC untuk Indonesia dan Timor Leste Azam Khan kepada Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar di Jakarta, Rabu.Masjid Istiqlal merupakan salah satu bangunan bersejarah di Indonesia yang ide awal pembangunannya dicetuskan oleh Proklamator Kemerdekaan Indonesia sekaligus Presiden Ke-1 RI Soekarno.Dalam berbagai literatur, Soekarno menyampaikan ide pembangunan Masjid Istiqlal tercetus pada 1944 dalam pertemuan antara dirinya bersama para ulama, tokoh-tokoh Islam, dan pimpinan organisasi Islam.Kemudian, ide itu kemudian terwujud setelah dana pembangunan cukup. Pemancangan tiang pertama Masjid Istiqlal berlangsung pada 24 Agustus 1961. Soekarno saat itu berharap Masjid Istiqlal jadi salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara. (Sof/ANTARA)
.jpeg)
Teori Jarum Suntik Anies, Ganjar, dan Ridwan
Jakarta, FNN - Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting mengungkapkan, tiga gubernur yang akan mengakhiri tugasnya pada 2022 dan 2023 ini, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Mochamad Ridwan Kamil, dalam kajian komunikasi politik, sedang berupaya memengaruhi khalayak pemilih. Mereka sedang berlomba mencuri perhatian publik melalui media sosial (medsos) dan media massa. Tidak bisa diabaikan, termasuk dalam kegiatan ceramah tarawih ketiganya di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dalam beberapa hari terakhir ini. Jangan lupa, mereka termasuk yang memiliki peluang untuk pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang. “Dalam acara di UGM, Anies dan Ganjar lebih diuntungkan daripada Ridwan, karena UGM adalah almamater Anies dan Ganjar. Anies lulusan sarjana ekonomi dari UGM. Sedangkan Ganjar lulusan sarjana hukum UGM. Sementara Ridwan lulusan sarjana teknik arsitektur Institut Teknologi Bandung (ITB),” kata Selamat Ginting di Jakarta, Sabtu (9/4/2022). Seperti diketahui, Anies Baswedan adalah Gubernur DKI Jakarta. Sementara, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Sedangkan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Ketiga gubernur tersebut lebih menonjol daripada gubernur lainnya. Dibandingkan misalnya dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Maupun Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi. Setiadaknya dari ulasan-ulasan di media sosial, media massa maupun hasil sejumlah survey, ketiga gubernur tersebut senantiasa dikaitkan dengan kompetisi pilpres. “Jangan heran kalau dalam beberapa acara, publik meneriakkan jargon-jargon presiden untuk ketiganya. Anies presiden, Ganjar presiden, Ridwan presiden. Inilah perang komunikasi politik di ruang publik,” ungkap Selamat Ginting. Aktivis mahasiswa Selain itu, lanjut Selamat Ginting, Ganjar adalah ketua umum keluarga alumni UGM (Kagama) periode 2014-2019. Selama kuliah di UGM, Ganjar adalah aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan dikenal sebagai demonstran. Sementara Anies juga dikenal sebagai aktivis mahasiswa UGM. Ia pernah mejadi ketua umum senat mahasiswa UGM, serta aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Anies pun pernah menjadi peneliti di almamaternya. “Fakta-fakta itu membuat Anies dan Ganjar lebih diuntungkan jika mengadakan acara di UGM. Baik Anies maupun Ganjar memiliki usia yang hampir sama, sekitar 53 tahun. Sedangkan Ridwan lebih muda, sekitar 51 tahun. Ridwan juga mengakui sebagai anak biologis HMI, karena dahulunya kedua orangtuanya adalah aktiis HMI di Jawa Barat,” ujar Selamat Ginting. Simbol politik Direktur Politik Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik (Pustera Kompol) Unas itu mengaku tidak terkejut dengan isi ceramah Anies yang jauh lebih banyak yang melihat di channel youtube ketimbang ceramah Ganjar maupun Ridwan. Dalam catatan ada sekitar 57 ribu orang yang melihat Anies. Jauh melampaui Ganjar yang ditonton sekitar 11 ribu dan Ridwan sekitar 10 ribu orang. “Simbol Islam nasionalis atau nasionalis religius lebih melekat dalam diri Anies daripada Ganjar yang lebih dikenal sebagai simbol nasionalis. Begitu juga dengan Ridwan lebih dikenal sebagai simbol nasionalis,” kata kandidat doktor ilmu politik ini. Selamat Ginting mengungkapkan, target politik ketiganya, tentu saja diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara (vote) jika kelak mereka maju dalam kompetisi pemilihan presiden (pilpres). Sehingga efek komunikasi politiknya dalam acara ceramah terawih di UGM adalah terciptanya pemahaman publik yang akan bermuara pada pemberian suara (vote), kelak dalam pilpres maupun pemilu. “Jadi, ketiga gubernur itu sedang melakukan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, memiliki akibat politik, dan berpengaruh terhadap perilaku politik pemilih atau khalayak pemilih,” ujar Selamat Ginting, mantan wartawan bidang politik. Terbius Upaya memengaruhi khalayak pemilih tersebut, menurut Selamat Ginting, antara lain dilakukan melalui media massa, seperti dengan agenda setting politik, analisis retorika politik, serta wacana politik. Sehingga ceramah mereka secara verbal maupun non verbal, tersembunyi atau terang-terangan, disadari maupun tidak disadari, isinya mengandung bobot politik. Mereka sebagai komunikator politik, lanjut Selamat Ginting, tentu saja menginginkan masyarakat seperti terbius obat dari jarum suntik, sehingga terbius untuk menentukan pilihannya kepada mereka. Dalam ilmu komunikasi dikenal dengan istilah teori jarum suntik maupun teori peluru. (sws)
Kawal Realisasi Istilah Madrasah Masuk RUU Sisdiknas
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi klarifikasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, Nadiem Makarim, dan Menteri Agama, Yaqult C Qoumas, tentang istilah madrasah yang akan tetap masuk dalam batang tubuh RUU Sisdiknas.Namun, menurut Wahid, realisasi pernyataan tersebut perlu dikawal hingga benar-benar diwujudkan. \"Klarifikasi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pada Selasa (29/3) yang mengatakan bahwa istilah madrasah akan tetap masuk ke dalam batang tubuh RUU Sisdiknas patut diapresiasi, tetapi perlu dikawal agar benar-benar diwujudkan,\" ujar Wahid, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Pernyataan tersebut juga merupakan harapan dari warga Tebet yang disampaikan kepada dia dalam acara serap aspirasi, pemberian santunan, dan buka puasa bersama kaum duafa serta yatim piatu di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (8/3). Mereka berharap pemerintah mementingkan madrasah yang dinilai telah berjasa untuk pendidikan warga.Lebih lanjut, dia menilai jasa madrasah bagi pendidikan masyarakat Indonesia itu terbukti dari beberapa prestasi insan madrasah.“Madrasah tidak kalah dengan sekolah, malah banyak menorehkan prestasi membanggakan sehingga seharusnya mendapatkan apresiasi dan pembelaan lebih baik dari negara atau minimal tidak direndahkan dengan tetap mempertahankan penyebutan istilahnya di dalam batang tubuh UU,\" kata dia.Sebagaimana yang dibagikan oleh para pegiat media sosial, contoh prestasi madrasah adalah MAN Insan Cendekia Serpong, Tangerang Selatan, Banten, yang meraih peringkat pertama sekolah unggulan tingkat SMA se-Indonesia.Salah satu siswa MAN Insan Cendekia pun diterima kuliah di lima perguruan tinggi terbaik dunia, bahkan ada siswa madrasah yang meraih peringkat tinggi dalam ajang matematika dunia.Ia menambahkan Komisi X DPR perlu ikut mengawal dan memastikan agar revisi RUU Sisdiknas tetap mencantumkan madrasah dalam batang tubuh bukan pada bagian penjelasan.“Sudah sewajarnya Komisi X, khususnya dari Fraksi PKS, terus mengawal dan memastikan agar revisi UU Sisdiknas terkait Madrasah minimal sama dengan UU Nomor 20 Tahun 2003, yaitu mencantumkan madrasah dalam UU bukan di penjelasan atau syukur-syukur bisa lebih baik, lebih mendukung, dan lebih menguatkan eksistensi madrasah sebagai entitas yang umurnya lebih tua daripada umur negara Republik Indonesia,\" ujar dia.Dengan demikian, kata dia melanjutkan, langkah tersebut dapat mencegah terjadinya kontroversi dan kegaduhan di tengah masyarakat serta menjadi bukti komitmen pemerintah kepada UUD NRI 1945. (Ida/ANTARA)
Pastikan Menjadi Pemilih Pemilu 2024 Lewat Lindungi Hakmu
Jakarta, FNN - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Evi Novida Ginting Manik mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memastikan dirinya telah terdaftar menjadi pemilih pada Pemilu 2024 dengan menggunakan aplikasi Lindungi Hakmu.“Teman pemilih Indonesia, tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 adalah Rabu, 14 Februari 2024. Pastikan Anda mengingatnya dan datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Sebelumnya, Anda juga harus memastikan diri sudah terdaftar sebagai pemilih untuk Pemilu 2024. Gunakan aplikasi Lindungi Hakmu untuk mengetahui apakah Anda sudah terdaftar dan apakah data-data Anda sudah benar,” ujar Evi.Ia mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam Podcast KPU RI bertajuk “Siapkan Sirekap untuk Pemilu 2024” yang disiarkan di kanal Youtube KPU RI, seperti dipantau di Jakarta, Sabtu.Lebih lanjut, Evi menyampaikan, apabila masyarakat menemukan dirinya belum terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2024, mereka juga dapat mendaftarkan diri melalui aplikasi Lindungi Hakmu.“Kalau memang belum terdaftar, Anda bisa melakukan pendaftaran melalui Lindungi Hakmu,” kata Evi.Di samping itu, Evi pun mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa mencari informasi yang terkait dengan kepemiluan, sehingga mereka dapat menggunakan hak pilih secara tepat dalam Pemilu 2024.Lindungi Hakmu merupakan salah satu aplikasi yang diluncurkan oleh KPU RI pada Rabu (23/2), sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) serta tindak lanjut Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan.Aturan-aturan itu mengamanahkan KPU untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.Aplikasi Lindungi Hakmu memaparkan beberapa informasi terkait dengan kepemiluan, seperti jumlah pemilih se-Indonesia, jumlah pemilih se-provinsi, kabupaten/kota, hingga jumlah pemilih di tingkat TPS se-Indonesia.Aplikasi ini pun menjadi media bagi masyarakat untuk mengecek apakah dirinya telah terdaftar atau belum di dalam daftar pemilih tetap. (Ida/ANTARA)
Sirekap Memudahkan Pekerjaan Petugas dan Menjaga Suara Pemilih
Jakarta, FNN - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Evi Novida Ginting Manik mengatakan pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pemilu 2024 akan memudahkan pekerjaan petugas dan menjaga suara pemilih agar tidak dimanipulasi.“Sirekap ini adalah Sistem Informasi Rekapitulasi yang KPU pilih untuk memberikan kemudahan bagi petugas rekapitulasi suara dan sebagai alat publikasi terhadap hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Prosesnya cepat dan bisa diakses publik, sehingga selain memudahkan tahapan rekapitulasi, ini juga diharapkan dapat menjaga hasil suara di TPS agar tetap sama,” ujar Evi.Ia mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam Podcast KPU RI bertajuk “Siapkan Sirekap untuk Pemilu 2024” yang disiarkan di kanal Youtube KPU RI, seperti dipantau di Jakarta, Sabtu.Evi menyampaikan, selama ini terdapat banyak salinan-salinan hasil penghitungan suara yang harus dipersiapkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) usai penghitungan suara.“Itu juga yang membuat mereka kelelahan dalam menyelesaikan tugasnya,” ujar dia.Dengan pemanfaatan Sirekap, kata Evi melanjutkan, salinan-salinan tersebut dapat diubah ke dalam bentuk digital, sehingga akan lebih meringankan beban kerja petugas KPPS.Lebih lanjut, Evi menjelaskan Sirekap terdiri atas Sirekap Mobile dan Sirekap Web. Melalui Sirekap Mobile, ujarnya, KPU akan memberikan akun kepada salah satu petugas KPPS.Usai penghitungan suara, secara manual petugas KPPS akan menuangkan hasil penghitungan ke dalam C Plano. Kemudian, difoto dan dimasukkan ke dalam Sirekap Mobile.“Kalau hasil fotonya kurang bagus, masih bisa diulang sebanyak lima sampai tujuh kali. Untuk memastikan data tersebut sama antara yang ditulis dan difoto, ini disaksikan oleh seluruh saksi yang ada di TPS. Setelah dinyatakan cocok, dikirim ke server KPU dan otomatis semuanya terpublikasi di informasi pemilu dan masuk ke dalam Sirekap Web,” kata Evi.Selanjutnya, Sirekap Web digunakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) KPU kabupaten/kota dan provinsi secara berjenjang.“Itu yang akan digunakan selanjutnya untuk rekapitulasi suara. Jadi, data yang kami hasilkan dari Sirekap ini adalah data orisinal dari C Plano yang pertama kali digunakan saat penghitungan suara. Dengan demikian, tidak ada pengulangan. Langsung difoto, dikirim, dan dipublikasikan,” ujar Evi. (Ida/ANTARA)
Lempar Kaos, Jokowi Dilarang Jadikan Rakyat Obyek Kegembiraan
Jakarta, FNN – Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Palembang disertai dengan lempar-lempar barang kepada masyarakat di pinggir jalan. Kebiasaan buruk ini mendapat sorotan dari pengamat politik Rocky Gerung. “Rumus Pak Jokowi tidak diperoleh dari Sri Mulyani atau dari menteri yang lain. Rumusnya dia dapat dari dukun bahwa kalau lempar-lempar sesuatu itu artinya dia raja. Kalau raja kebiasaanya begitu, lempar-lempar pada kawula. Jadi Pak Jokowi nggak ngerti bahwa rakyat itu setara dengan dia. Dia memang diposisikan sebagai presiden, tapi dia enggak boleh jadikan rakyat sebagai objek kegembiraan. Lalu dia senang karena orang nangkap kaos dia itu,” katanya kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 08 April 2022. Rocky menilai kebiasan tersebut sebagai bentuk mental yang keropos dari presiden. “Presiden itu bukan raja. Kalau raja memang punokawannya dikelilingi abdi dalem,” katanya. Yang lebih konyol lagi menurut Rocky adalah para menteri yang melihat kebiasaan Pak Jokowi yang sudah jadi standar SOP itu, namun tetap diam. “Ini menteri juga bingung, memang nurunin minyak goreng bisa dengan lempar-lempar kaos doang tuh. Memang mempertahankan keakraban dengan lempar-lempar kaos doang. Ini menteri apa iya dungu juga,” katanya kesal. Rocky sangat heran melihat kebiasaan Jokowi yang suka merendahkan masyarakatnya sendiri. “Saya sulit cari kata untuk menerangkan keadaan ini. Kalau dibilang mengalami akopoli, nanti orang bingung nyari di google lagi. Jadi, kita bilang saja ini kedunguan yang sudah merebak sampai ke tingkat kepala desa atau Apdesi kemarin,” paparnya. Namun kelompok kepala desa ini kata Rocky gagal melakukan deklarasi kebulatan tekad. “Mereka berupaya untuk menjilat tap kemudian terlihat bahwa lidahnya itu memang sudah biasa menjilat sehingga orang menganggap bahwa Presiden Jokowi memang menginginkan dia dielu-elukan,” paparnya. Berhubung tidak dapat elu-eluan oleh yang otentik, akhirnya dia bikin sendiri. “Rakyat dibujuk supaya mengelu-elukan dengan cara lempar-lempar kaos, tapi rakyat tahu kaos ini nggak bisa digoreng,” tegasnya. Mengapa para menteri diam karena menteri-menteri merasa kalau Jokowi bagi-bagi BLT ke rakyat, si menteri juga menganggap bahwa dia juga konsumen. Karena itu dia mendapat BLT, tapi dengan cara menaikkan gajinya sendiri. “Jadi, sekali lagi bagi rakyat, mungkin kalau dia bisa memaki-maki, ini bangkai nih. Tapi dia ndak bisa bilang dan bangkainya siapa. Kalau dibilang presiden, bangkainya dia takut kena undang-undang ITE,” paparnya. Perihal rakyat yang makin ketakutan terhadap rezim ini, kemarin survei indikator mengatakan 62,9 persen rakyat Indonesia takut mengucapkan protes lagi, karena takut ditangkep. “Ini rakyat akhirnya menganggap, ya sudahlah kalau memang semua diperlihatkan semacam keangkuhan itu. Iya kita juga bisa angkuh dan orang yang takut untuk mengatakan suatu lama-lama dianggap ia sudah berkelahi saja di jalanan,” pungkasnya. (ida, sws)
Juru Bicara Istana Jangan Dungu Menganggap Mahasiswa Enggak Punya Data
Jakarta, FNN – Rencana demonstrasi besar-besaran ke istana presiden pada 11 April 2022 mendapat dukungan dari masyarakat luas. Dukungan riil ini terbaca dari para pengguna jalan yang tidak terganggu atas kemacetan yang terjadi pada demonstrasi permulaan pada 5-6 April 2022 lalu. “Kita lihat kemarin di Makassar, rakyat akhirnya bilang tidak apa-apa kami macet asal mahasiswa betul-betul bisa membuka pintu agar supaya harga-harga turun,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 08 April 2022. Menurut Rocky, inilah pentingnya menerangkan kepada publik bahwa kesadaran untuk berharap itu paralel dengan kesadaran untuk mengubah. “Kalau saya berharap sesuatu tentu saya ingin mengubah hal yang memburuk hari ini. Dan itu direpresentasikan oleh mahasiswa dan mahasiswa paham bahwa hoaks itu hanya dipakai untuk menakut-nakuti publik itu. Nanti polisi akan hajar, enggak,” paparnya. Rocky mengingatkan bahwa hukum kita justru menjamin bahwa demonstrasi harus dijaga oleh polisi itu. Oleh karena itu polisi tidak boleh melakukan kekerasan kepada para demonstran. “Jadi sudah terjadi satu kesibukan baru, yaitu memacetkan jalan yang tadinya oleh tukang supir truk itu nyetirnya marah-marah, mereka tahu itu mahasiswa. Oh ya sudah nggak apa-apa. Kami bisa bersabar 2-3 jam. Yang penting nanti setelah demo pemerintah mendengar suara mahasiswa,” paparnya. Jadi, backup dari masyarakat pada mahasiswa itu sudah terjadi. Polisi juga tahu karena polisi saya kira akan serius menurunkan aparat sebanyak mungkin. Bukan untuk menghalangi, tapi untuk membuat demonstrasi itu berjalan damai. Karena memang tugas polisi adalah mengatur sebuah demonstrasi itu terselenggara,” tegasnya. Rocky menegaskan bahwa itulah hasil dari permenungan mahasiswa selama ini. “Mereka setiap BEM berdiskusi dengan saya. Mereka menyatakan bahwa mereka punya lembaga kajian yang mendaftar seluruh isu publik. Jadi kalau mereka demo, pasti emaknya izinkan karena memang itu juga isu emak-emak. Pasti petani izinkan, buruh juga setuju,” paparnya. Mahasiswa, kata Rocky menginginkan agar supaya betul-betul ada perubahan radikal dalam kepemimpinan Presiden Jokowi yang menjelang selesai nanti. “:Jadi mereka justru masih menganggap oke kalau misalnya terjadi dialog, dialog itu musti menghasilkan kesepakatan-kesepakatan. Itu yang mereka tunggu dalam dua minggu kemarin, yang tidak dilakukan juga oleh istana,” paparnya. Menurut Rocky, masyarakat berhak untuk menuntut balik. Menuntut balik itu yang dijamin oleh undang-undang, yaitu menuntut janji dari istana. Dia bahkan nggak persoalkan bahwa Jokowi pernah punya daftar 106 janji yang udah batal dan sudah berlalu. “Yang sekarang yang riil betul, mulai dari omnibuslow, sampai minyak goreng. Dan ini betul-betul riil ini,” tegasnya. Rocky mengingatkan lagi bahwa tanggal 11 April itu bukan mahasiswa demo, tetapi mahasiswa membawakan aspirasi rakyat yang betul-betul memang terlihat betul-betul papa, terlihat menderita. Jadi ini bukan bukan sekadar keinginan untuk sok pamer massa, tapi ini riil betul. “Jadi, juru bicara-juru bicara istana, termasuk juru bicara para menteri, jangan dungu menganggap bahwa mahasiswa itu enggak punya data. Bahkan data mereka itu lebih big dari bigdatanya pemerintah,” paparnya. Menurut Rocky, tuduhan jubir istana bahwa mahasiswa tidak punya data dianggap sebagai kurang beretika. “Ya itu etikanya buruk. Presiden juga nggak ngerti kalau naik gunung, kita nggak mungkin minta porter untuk menerobos jalan. Porter itu cuman buat beban kita. Kita yang musti capai jalan,” jelasnya. Jadi marsel itu, kata Rocky adalah pemimpin yang harus mencari jalan. Jangan sebentar-sebentar si porter. “Ya prosedurnya lu musti tunjukin jalan gua mikulin beban ini untuk tiba di tujuan yang lu buka jalannya. Nah, si Lutfi itu dia porter doang, angkutan barang,” tegasnya. Mustinya saran Rocky, Pak Jokowi sebagai marsel kasih tahu jalannya ke mana supaya porternya tahu. Karena porternya sudah nyerah dipaksa.Itu bisa masuk jurang. “Jadi ini ilmu yang sederhana dalam kepemimpinan. Kita mau lihat sebetulnya mentalnya Lutfi seberapa kuat. Mungkin dia berpikir sebaiknya dia dipecat. Sebab kalau mengundurkan diri seolah dianggap tidak mampu. Kalau dipecat kan ada heboh politik,” pungkasnya. (ida, sws)
Kebiasaan Presiden, Jika Sudah Buntu, Solusinya Lempar-Lempar Hadiah
Jakarta, FNN – Maksud hati ingin merogoh hati masyarakat dengan bagi-bagi minyak goreng gratis di jalanan Palembang, yang terjadi justru Presiden Jokowi didemo masyarakat yang tercekik tingginya harga minyak goreng. “Sekarang ini, leadership sudah hilang. Dan modal Pak Jokowi balik pada apa yang dia tahu, yaitu lempar-lempar hadiah. Walaupun buruk pencitraan, tapi itu dilakukan terus karena memang tidak ada cara lain untuk membujuk rakyat,” kata Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Grung Official, Jumat, 08 April 2022. Rocky meyakini rakyat sekarang sudah sadar bahwa bantuan yang mereka terima tak punya ikatan apapun dengan yang memberi. “Bantuan mereka terima, tetapi mereka bertanya dalam hati sampai kapan mendapat bantuan. Jadi, keadaan ini harus kita rumuskan sebagai keadaan yang menuju jurang,” paparnya. Sekarang ini kata Rocky, semua orang menganggap tiada harapan lagi dan itu yang terlihat pada beredarnya segala macam hoaks. “Kalau orang masih punya harapan, enggak ada orang bikin hoaks. Orang akan menganggap oke presiden sedang memikirkan satu kebijakan, tapi nggak ada yang percaya,” tegasnya. Rocky melihat, berisik dan gaduh yang terjadi akhir-akhir ini merupakan pertanda bahwa yang disebut sebagai order sudah hilang dan masyarakat masuk ke dalam situasi yang dalam sosiologi disebut keadaan anomi. “Anomi artinya tidak ada nomos. Nomos artinya hukum atau aturan. Jadi keadaan anomi ini membuat orang menganggap bahwa apapun yang diucapkan pemerintah itu pasti mengandung kebohongan. Walaupun pemerintah bilang serius, tetapi gak ada yang percaya,” tegasnya. Apapun yang diucapkan oleh aparat keamanan, kata Rocky selalu dianggap masyarakat sebagai upaya untuk menakut-nakuti. “Jadi kehilangan nomos ini sangat berbahaya, karena kita nggak tahu apakah ini operasi intelejen atau hanya saling kirim-kiriman hoaks antar-kelompok,” tegasnya. Menurut Rocky, bagi rakyat memverifikasi kebenaran itu nggak perlu lagi karena bagi mereka kekacauan sudah terjadi dimulai dari dapur emak-emak. Jadi emak-emak menganggap bahwa rencana demo mahasiswa itu akan membuat mereka punya harapan. “Orang tidak berharap pada keterangan dari sidang kabinet, dari Mahfud MD, apalagi dari Pak Luhut sebagai Menko atau Airlangga Hartarto. Rakyat tidak peduli keterangan itu. Yang mereka perhatikan adalah justru hoaks itu. Ini bahayanya kalau pemerintah kehilangan kepercayaan,” paparnya. Rocky menegaskan apatisme masyarakat terhadap Presiden Jokowi juga tampak dari video di Jambi yang menunjukkan bahwa orang tak peduli, Jokowi mau buang apapun, ya ditangkap aja. Bisa ditebak, relawan Jokowi akan mengatakan bahwa mereka senang dapat kaos dari Pak Jokowi. “Ya memang mereka senang saja karena kostum berguna untuk kehidupan mereka. Tapi tetap mereka ingin soal minyak goreng murah,” paparnya. Menurut Rocky, ketika emak-emak mendatangi kantor Kementerian Perdagangan soal minyak goreng, tetapi menterinya justru kabur, itu menunjukkan bahwa kekacauan itu sudah ada di dalam koordinasi atau dikoordinasi untuk kacau. “Saya selalu menganggap bahwa keadaan ini kalau kita pakai analisis normal, pasti ada dua atau tiga menteri yang siap-siap untuk berhenti. Mungkin yang akan berhenti pertama adalah Menteri Agama karena sudah ketemu Megawati. Lalu diikuti oleh Menteri Lutfi, karena ngapain lagi menteri Lutfi ada di situ, kalau seluruh wajahnya itu sudah dianggap sebagai biang keladi. Padahal menteri Lutfi menganggap bahwa ia sudah menyerah dan berharap dipecat Jokowi,” katanya. (ida, sws)
Wiranto Beberkan Alasan Perpanjangan Jabatan Presiden Tak Akan Terjadi
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (Purn) Wiranto menjelaskan ada empat alasan mengapa wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode dan penundaan Pemilu 2024, tidak mungkin terjadi.“Jabawannya tidak mungkin. Mengapa? yang pertama karena menyangkut UUD 1945, amandemen UUD 1945 itu syaratnya berat sekali. Dalam persyaratannya, itu ada kehendak masyarakat Indonesia yang dipersentasikan mayoritas di MPR,” kata Wiranto usai pertemuan dengan BEM Nusantara di Kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat.Menurut Wiranto, dalam keanggotaan MPR, terdapat anggota DPR dan DPD. Di DPR, dari sembilan fraksi partai politik, enam di antaranya sudah menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Dengan sisa tiga partai, kata Wiranto, tidak mungkin mampu meloloskan wacana Amandemen UUD 1945 di MPR.Sementara DPD, kata dia, sudah menyatakan penolakan terhadap wacana amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden.“Jadi mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden 3 periode?,” ujarnya.Alasan kedua, kata Wiranto, sejauh ini tidak ada kegiatan apapun di DPR, maupun di lembaga pemerintah, di lembaga penyelenggara pemilu yang mengisyaratkan sedang dilakukan persiapan-persiapan untuk menunda Pemilu 2024, guna mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden.Sedangkan alasan ketiga, kata Wiranto, pemerintah saat ini sedang sibuk untuk memulihkan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global. Pemerintah juga masih bekerja keras menangani pandemi COVID-19 agar tuntas secara keseluruhan.“Jadi tidak ada sama sekali kehendak membahas perpanjangan masa jabatan tiga periode,” ujarnya.Selanjutnya, tambah Wiranto, alasan keempat adalah Presiden RI Joko Widodo sudah berkali-kali menegaskan dirinya mematuhi konstitusi UUD 1945.\"Saat ada wacana Presiden tiga periode beliau (Presiden Jokowi) sudah menjawab itu sama saja dengan menampar muka saya, mungkin cari muka mungkin, itu menghancurkan saya. Itu saat pertama,” ujarnya.Presiden Jokowi juga pernah menyatakan tidak tertarik dengan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Kemudian, pada beberapa pekan lalu, Presiden Jokowi menyatakan akan taat pada konstitusi UUD 1945.“Bahkan yang terakhir tiga hari lalu beliau katakan kepada para menteri, sudah cukuplah jangan bicara lagi tentang penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan. Sudah cukup,” kata Wiranto.Wacana perpanjangan periode jabatan Presiden kembali menghangat setelah Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya menyatakan dukungannya pada acara Silaturahmi Nasional Apdesi pada 29 Maret 2022.Dalam beberapa waktu terakhir, turut pula muncul wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 yang dihembuskan beberapa ketua umum partai politik. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Sudah Menjawab Tuntutan Demonstrasi Mahasiswa
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (Purn) Wiranto menyatakan salah satu tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi pada 11 April 2022 telah dijawab pemerintah.Tuntutan yang telah dijawab pemerintah itu adalah penghentian wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.Usai bertemu BEM Nusantara di Kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat, Wiranto menyatakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 tidak mungkin terjadi.“Demo kan tidak dilarang. Saya pun tidak berhak melarang demo. Tetapi tatkala kita menyampaikan bahwa kalau kita berdemonstrasi tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan sudah dijawab bahwa yang menjadi tuntutan itu tidak mungkin terjadi untuk apa demo?,” ujarnya.Ia mengatakan pemerintah tak pernah melarang demonstrasi. Pemerintah selalu membuka ruang komunikasi dengan pihak manapun dan selalu bersedia untuk mendengar segala aspirasi.\"Bukan melarang tapi kan kita berkomunikasi. Ini bulan puasa, bulan suci Ramadhan. Kita prihatin. Saling maaf memaafkan. Kita berpuasa tentunya kita lebih arif untuk bisa menyikapi hal-hal yang memang bisa kita bicarakan kita komunikasikan dengan baik,\" katanya.Wiranto menjelaskan pemerintah tidak pilih-pilih dalam menggelar dialog dengan perwakilan mahasiswa dan masyarakat. Menurutnya, pemerintah selalu siap berdiskusi dengan kelompok mahasiswa manapun. “Pemerintah, pasti akan mendengarkan,” ujarnya.Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan itu menjelaskan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dan penundaan Pemilu 2024 tidak mungkin terjadi karena beberapa alasan.Alasan pertama, kata dia, mayoritas anggota MPR akan menolak gagasan amendemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan menunda Pemilu 2024.“Karena (keanggotaan) MPR itu kan DPR plus DPD. DPR sendiri dari sembilan partai politik hanya tiga partai yang setuju mengubah itu. Enam parpol tidak setuju. Ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin terjadi perubahan amendemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden 3 periode?,” ujarnya.Alasan kedua, kata Wiranto, sejauh ini tidak ada kegiatan apa pun di DPR maupun di lembaga pemerintah, di lembaga penyelenggara pemilu yang mengisyaratkan sedang dilakukan persiapan-persiapan untuk menunda Pemilu 2024 guna mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.Sedangkan alasan ketiga, kata Wiranto, pemerintah saat ini sedang sibuk untuk memulihkan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global. Pemerintah masih bekerja keras menangani pandemi COVID-19 agar tuntas secara keseluruhan. “Jadi tidak ada sama sekali kehendak membahas perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode,” ujarnya.Selanjutnya, tambah Wiranto, alasan keempat adalah Presiden RI Joko Widodo sudah berkali-kali menegaskan dirinya mematuhi konstitusi UUD 1945.\"Saat ada wacana presiden tiga periode beliau (Presiden Jokowi) sudah menjawab itu sama saja dengan menampar muka saya, mungkin cari muka mungkin, itu menghancurkan saya. Itu saat pertama,” ujarnya. (Sof/ANTARA)
