POLITIK
Megalomania yang Ada di Jokowi Sudah Jadi DNA Rezim
Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung sependapat dengan Amien Rais yang menyebut Jokowi dan tangan kanannya, Luhut Binsar Pandjaitan mengidap megalomania karena saat ini cenderung berupaya melakukan segala cara agar tetap berkuasa. Dalam dunia psikologi, megalomania berarti sebuah keyakinan pada diri seseorang bahwa ia memiliki kebesaran, keagungan, atau kekuasaan. Rocky menegaskan bahwa keyakinan tersebut tak sekadar berupa sikap sombong, akan tetapi merupakan bagian gangguan jiwa. Apa yang dikatakan Amien Rais tentang Jokowi, Rocky sepenuhnya sepedapat dan mengakui kehebatan Amien yang mampu merumuskan secara ringkas terhadap penyakit megalomania yang disebut-sebut diderita Jokowi selaku orang yang berkuasa di Indonesia saat ini. “Pak Amien itu betul-betul merumuskan secara ringkas sebagai orang yang berpengalaman di dalam mengolah dan menguliti kekuasaan. Pak Amien tahu bahwa memang ini gejala megalomania dan meskipun baru gejala dia sudah menetap menjadi DNA dari rezim ini, nggak mau turun.” kata Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 04 April 2022. Rocky menyebut Jokowi telah melakukan tindakan yang memalukan dengan mengorganisir keinginannya lewat orang-orang terdekatya. Perilaku ini dipantau juga oleh analis internasional khususnya dari Amerika Serikat dan Australia. “Segala macam cara diorganisir. Dan itu memalukan karena diintip juga oleh analis-analis internasional tentang Indonesia. Australia, Amerika, semua sepakat bahwa ini memang megalomania. Beberapa orang masih sopan seolah-olah Pak Jokowi ditegur dong. Ya memang Jokowi sendiri yang megalomania, masa megalomanianya dukun,” paparnya. Praktik berpolitik semacam ini kata Rocky bersumber dari keinginan Jokowi untuk terus bertahan di Istana sehingga membuat bangsa terus dalam kondisi carut-marut. “Politik ini bersumbu pada keinginan Pak Jokowi untuk terus merayap, dan itu akan mengakibatkan berantakannya bangsa ini,” ujar jebolan Universitas Indonesia itu. Lebih lanjut, Rocky Gerung memuji kualitas berpolitik Amien Rais dengan pengalamannya yang segudang. Rocky menilai pendiri Partai Ummat itu konsisten menjaga reformasi dari penyelewengan yang dilakukan penguasa. Selain itu, dia menilai Amien Rais sangat memahami celah-celah kecil yang memungkinkan menjadi sumber berkembangnya maling uang rakyat atau tindakan koruptif yang dapat merongrong NKRI. “Politik etis kualitatif tetap ada pada Pak Amien, dia paham lorong-lorong tikus tempat kekuasaan bersembunyi,” tegasnya. Rocky menegaskan bahwa ngamuknya jubir Luhut Binsar atas pernyataan Amien Rais tak bisa disejajarkan. “Jauh ilmunya jubir Pak Luhut dibanding dengan Pak Amien. Pak Luhut aja nggak bisa dibandingkan dengan Pak Amin, dan dari awal dia konsisten tentang hal ini,” paparnya. Diakui Rocky, walaupun Amien Rais ada masalah di PAN, itu hanya soal-soal kalkulasi politik kuantitatif. Tetapi politik etis, politik kualitatifnya, tetap ada pada Pak Amien,” pungkasnya. (ida, sws)
Revolusi Prancis Dipicu Kenaikan Harga dan Utang Besar
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN dan Pemerhati Sosial Politik KITA lihat sebentar situasi di Parncis menjelang akhir abad ke-18. Tepatnya sekitar 1780-an. Situasi di bawah sangat parah. Kehidupan rakyat cukup menderita. Pemerintah tak perduli dengan kesusahan rakyat. Harga-harga keperluan hidup meroket. Gagal panen terjadi di mana-mana. Pengangguran meluas. Utang negara menggunung. Raja tak mampu mengatasi keadaan. Perekonomian mengalami depresi berat. Di lingkungan Istana, para penguasa tidak ikut merasakan penderitaan. Kemewahan hidup mereka tak berubah. Dan di tengah penderitaan ini, kerajaan memberlakukan sistem perpajakan yang sangat memberatkan rakyat kecil. Kesulitan hidup rakyat inilah yang kemudian mengakumulasikan kemarahan terhadap pemerintah yang berbentuk kerajaan. Rakyat yang tadinya tidak berani melawan, akhirnya secara otomatis bergerak sendiri. Kalau sebelumnya tidak pernah ada elemen radikal di tengah masyarakat, penderitaan hidup itu rupanya sekaligus menjadi penyulut radikalisme. Bermunculan kelompok-kelompok yang tak takut mati. Raja Louis XVI sebetulnya ingin mengundurkan diri. Tapi, ada saja yang membisikkan kepadanya agar bertahan. Elit penguasa tidak rela melakukan reformasi. Para elit itu sudah merasakan kenyamanan yang berat untuk ditinggalkan. Kemarahan rakyat mencapai titik puncak. Revolusi tak terelakkan. Pada 14 Juli 1789, rakyat menyerbu Penjara Bastille yang menjadi lambang kezaliman kerajaan. Di Bastille-lah para penguasa mengeksekusi lawan-lawan politik mereka. Dengan cara yang sangat kejam. Penyerbuan Bastille berdampak luas. Sebab, Bastille adalah pusat kezaliman pemerintah. Pemerintah Raja Louis XVI runtuh. Raja pun mengalami nasib yang sangat tragis. Dia dieksekusi mati. Sejarah Revolusi Prancis memang sangat menarik. Dari sini kita memahami bahwa rakyat menjadi radikal ketika kehidupan mereka sangat susah. Dan ketika pemerintah semakin sewenang-wenang.[]
Ingatkan Luhut, LaNyalla: Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode akan Picu Kemarahan Publik
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, kembali mengingatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk tidak meneruskan polemik penundaan pemilu 2024. Menurutnya, polemik tersebut bisa memicu kemarahan publik. “Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan benegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan,” ujar senator asal, Minggu (3/4/2022). LaNyalla juga mengingatkan, berdasarkan analisa Big Data yang dimiliki, kecenderungan masyarakat senang dengan deklarasi Jokowi 3 periode turun dari 28% menjadi 23%. “Dukungan yang dilakukan oleh beberapa kepala desa kemarin, agar pemerintahan Joko Widodo dilanjutkan menjadi tiga periode justru menurunkan tingkat kegembiraan masyarakat hanya pada posisi 23% dari sebelumnya 28% untuk isu yang sama,” terang LaNyalla. Menurut LaNyalla, disaat bersamaan sentimen publik tengah diaduk-aduk oleh persoalan ekonomi. “Dari pantauan Big Data DPD RI, naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 KG meningkatkan perasaan takut masyarakat sebesar 10%,” kata LaNyalla. Ia juga menyampaikan bahwa ada potensi peningkatan kemarahan publik soal deklarasi Jokowi 3 periode. “Bulan Maret lalu saya sudah ingatkan Luhut soal klaim 110 juta pengguna media sosial membahas penundaan pemilu 2024 dan adanya potensi kemarahan publik. Saat itu, skor emosi marah publik mencapai angka 8%. Saat ini skor marah publik meningkat menjadi 12%,” terang LaNyalla. LaNyalla menyebut, jika skor potensi kemarahan publik ini terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan aksi turun ke jalan akan meluas. “Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas, ” tutup LaNyalla.(*)
Luhut Memprovokasi Rakyat Supaya Cintai Jokowi, Rocky Gerung: Tak Ada Satu Pun yang Bisa Dibanggakan
Jakarta, FNN – Di depan para kepala desa dan perangkatnya Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengajak masyarakat untuk bersyukur memilik sosok presiden seperti Jokowi. Luhut meyakini, saat ini Indonesia memegang peranan sebagai penyelenggara KTT G20. Begitu juga sosok Jokowi yang memiliki peran yang vital dalam memelihara keseimbangan dunia saat ini. \"Presiden Jokowi memainkan peran yang sangat vital dalam memelihara keseimbangan dunia saat ini,\" kata Luhut, Selasa 29 Maret 2022. Menanggapi kliam Luhut yang berlebihan, pengamat politik Rocky Gerung menegaskan bahwa penyelenggaraan KTT G20 itu giliran, bukan prestasi. Siapapun presidennya, KTT G20 jelas di Indonesia karena sudah terjadwal Demikian pernyataan Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 02 Maret 2022. Menurut Luhut, Presiden Jokowi tidak punya pemihakan kepada rakyat kecil. “Kalau Jokowi berpihak pada rakyat kecil, mustinya subsidi jangan dicabut, tapi selama Jokowi jadi presiden banyak sekali subsidi yang dicabut,” tegasnya. Perihal perintah Luhut agar rakyat mencintai Jokowi, Rocky menegaskan bahwa tidak ada hal yang membuat rakyat cinta dan bersyukur. “Apa yang dibanggakan dari Jokowi, tidak ada. Ada tiga hal seseorang bisa dibanggakan, pertama dia bikin keakraban sosial, kedua dia dibanggakan oleh internasional, dan ketiga demokratis,” paparnya. Dari ketiga syarat itu, kata Rocky tak ada sama sekali pada Jokowi. Di bidang ekonomi, disparitas semakin tinggi. Dia juga melanggar konstitusi yang sudah demokratis. Provokasi Luhut agar rakyat mencintai Jokowi adalah bentuk lain dari Luhut yang akhirnya frustasi mencari alat ukur memuji Jokowi. “Kejujuran kita sebagai wujud kepekaan terhadap situasi, itu datang dari hati nurani rakyat, bukan disuruh-suruh oleh penguasa,” tegasnya. Lebih jauh, Rocky Gerung menganggap ucapan yang dilontarkan Luhut Pandjaitan adalah akibat kegagalannya untuk membujuk publik memberikan dukungan kepada Jokowi untuk memperpanjang kekuasaannya. Tim sukses Jokowi saat ini sedang berupaya melakukan kampanye untuk membuat orang nomor satu di Indonesia itu memimpin selama tiga periode yang jelas-jelas melawan konstitusi. Dalam UUD 1945 telah dinyatakan bahwa setiap pemimpin negara hanya bisa memimpin maksimal dua periode dengan per periodenya menjabat selama lima tahun. Pada saat ini, Jokowi telah memasuki tahun ketiga dari periode kedua dan akan lengser pada 2024. \"Saya bisa merasakan kegundahan hati pak Luhut karena beliau sebagai penasehat utama Pak Jokowi gagal membujuk publik untuk percaya pada Presiden,\" kata Rocky. Luhut juga aneh, ia meminta rakyat memuji sesuatu yang dibantah sendiri oleh Jokowi, yakni baru saja Jokowi marah-marah pada para menterinya yang gemar impor. Menurut Rocky, rakyat bisa mengapresiasi Jokowi asalkan datang dari hati masing-masing masyarakat, bukan melalui big data yang digembor-gemborkan Luhut Pandjaitan. \"Itu konyolnya Pak Luhut kan. Jadi semua orang menganggap bahwa kalau kita bikin perbandingan, misalnya apa sebetulnya yang bisa diberikan pada pak Jokowi, tentu orang masih bersiap untuk menghormati beliau, kalau beliau sungguh-sungguh menyadari kedudukannya sebagai kepala negara yang melindungi masyarakat dengan konstitusi,\" ujar Rocky Gerung. Keadaan pada saat ini menurut Rocky Gerung, Indonesia melangkah dalam kekacauan, dinilai tidak bisa menjadi alasan rakyat untuk bersyukur dengan dipimpin oleh Jokowi. (sof, sws)
Ketua DPD RI Ajak Masyarakat Jatim Awasi Penyaluran Solar Bersubsidi
Solo, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur turut mengawasi penyaluran solar bersubsidi agar tak terjadi penyimpangan. Menurut LaNyalla, distribusi harus diawasi agar tak terjadi gangguan pada sektor lain seperti penyaluran logistik atau lainnya. \"Pengawasan harus diperketat karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Penyimpangan solar akan berdampak pada banyak hal,\" kata LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Solo, Jawa Tengah, Sabtu (2/4/2022). Senator asal Jawa Timur itu meminta pemerintah tetap memenuhi pasokan yang diperlukan masyarakat. Karena, BBM merupakan hajat hidup orang banyak, maka terjaganya pasokan BBM harus menjadi skala prioritas. \"Jangan lagi diabaikan. Ketersediaan pasokan BBM harus menjadi skala prioritas yang harus dijaga oleh pemerintah,\" tegasnya. LaNyalla juga meminta masyarakat menggunakan BBM bersubsidi dengan bijak atau melakukan skala prioritas. Ia mengimbau kepada semua pihak untuk tak melakukan penimbunan. \"Kepada siapapun saya imbau untuk tidak melakukan penimbunan. Saya meminta agar dilakukan tindakan tegas dan terukur kepada siapapun yang nekat melakukan penimbunan di tengah penderitaan rakyat,\" tegas LaNyalla. Sebelumnya, Pertamina menyampaikan bahwa pengguna solar bersubsidi mencapai 93 persen dari total penjualan produk solar Pertamina. Dan hanya 7 persen yang menggunakan solar nonsubsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex. \"Berangkat dari hal tersebut, saya mendorong kepada masyarakat yang mampu untuk menggunakan solar non subsidi. Masyarakat yang masuk kategori mampu baiknya membeli solar non subsidi,\" katanya.(*)
Lima Strategi Wujudkan Pemilu 2024 Lebih Jujur dan Adil
Jakarta - FNN. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja memaparkan lima strategi yang akan dilakukan pihaknya untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang lebih jujur, adil, dan demokratis.“Kami mempunyai strategi-strategi untuk mewujudkan Pemilu 2024, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang lebih jujur, adil, dan demokratis,” ujar Bagja saat menjadi pembicara dalam forum Global Network on Electoral Justice (GNEJ) Asia Regional bertajuk “Asia Regional Discussion on Trends and Challenges of Electoral Justice”, seperti dipantau melalui kanal YouTube Bawaslu RI, di Jakarta, Jumat.Lima strategi tersebut adalah membuat peraturan yang menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil, mengawasi partisipasi masyarakat, mengimplementasikan konsep digital pada pengawasan pemilu dan penegakan hukum, memperkuat sinergi di antara pihak penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum, serta memastikan akurasi data pemilih.Lebih lanjut di hadapan para delegasi GNEJ yang mengikuti forum tersebut, Rahmat Bagja menyampaikan contoh pengimplementasian teknologi digital oleh Bawaslu dalam menindak dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19.“Kami mengimplementasikan teknologi digital, seperti menyelenggarakan peradilan terhadap dugaan pelanggaran pemilu menggunakan sistem daring dengan memeriksa saksi melalui konferensi video (video conference) dan kesaksian itu pun diakui oleh pengadilan,” ucapnya.Menurut Rahmat Bagja, lima strategi tersebut juga merupakan langkah dari Bawaslu untuk menyikapi penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia yang lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu di negara-negara lain.“Pemilu Indonesia sangat kompleks dengan adanya empat pemilu nasional dan dua pemilihan lokal (pemilihan kepala daerah). Selain itu, ada pula sejumlah tantangan dan hambatan pemilu lainnya, seperti luas wilayah yang besar, adanya politik uang, dan persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN),” kata Rahmat Bagja.Meskipun demikian, ia tetap yakin bahwa Indonesia mampu mewujudkan Pemilu 2024 yang lebih baik berbekalkan pengalaman penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan Pemilu 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. (Sof/ANTARA)
Hubungan Indonesia-Australia Tak Akan Rusak oleh Kasus Montara
Jakarta - FNN. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cahyo R Muzhar, menyatakan, kasus Montara tidak akan merusak hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia.“Kita jangan khawatir bahwa itu akan mengganggu hubungan bilateral dan sebagainya. Ini adalah permasalahan hukum. Jadi, jangan juga kita nanti terbawa oleh polemik,” kata dia, dalam acara Optimalisasi Penyelesaian Kasus Montara yang disiarkan Forum Merdeka Barat 9, dari Jakarta, Jumat.Sebagai contoh, dia katakan, ketika Indonesia bersengketa dengan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di Mahkamah Internasional, tepatnya International Court of Justice, Indonesia dan Malaysia menyelesaikan kasus itu melalui jalur hukum.Setelah pembacaan hasil persidangan pun, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia masih baik-baik saja. “Ini karena permasalahan hukum kita selesaikan secara hukum, dan kita harus menghormati putusan pengadilan apa pun bentuk pengadilannya, apa pun bentuk lembaganya. Mau lembaga nasional maupun internasional,” ucap dia.Ketika menyampaikan paparan, dia menekankan berulang kali, yang menjadi permasalahan merupakan dampak dari pencemaran meledaknya kilang minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor milik perusahaan Thailand yang berkantor di Australia, yaitu PTT Exploration dan Production (PTTEP) Australasia pada 2009.Minyak yang tumpah sebanyak kurang lebih 30.000 barel ke Laut Timor mencemari biota laut di perairan itu sehingga berpengaruh pada kehidupan ekonomi dan bahkan berdampak pada kesehatan masyarakat setempat. “Apalagi pada negara pesisir. Mereka bertanggung jawab penuh, karena ini isunya adalah pertanggungjawaban negara,” kata dia.Ia berharap, putusan pengadilan internasional tidak akan jauh berbeda dengan pengadilan Australia. Sebelumnya, pada 2021, Indonesia telah memenangkan gugatan internasional yang dipimpin oleh Kementerian Hukum dan HAM. “Kita memakai bukti-bukti dan argumentasi hukum yang sama. Kita optimis akan memenangkan gugatan ini,” ucapnya. (Sof/ANTARA)
Pemuda Asia Afrika Menegaskan Komitemennya untuk Menyukseskan KTT G20
Jakarta - FNN. Presiden Pemuda Asia Afrika atau Asian African Youth Government (AAYG) Saddam Al-Jihad menegaskan komitmen untuk menyukseskan konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 di Bali.\"Kami sangat sepakat dan mendukung pemerintah Indonesia yang tetap berkomitmen pada prinsip G20 dengan mengundang Rusia hadir di pertemuan KTT G-20 di Bali,\" kata Sadam dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Hal itu juga disampaikan Sadam saat melakukan pertemuan dengan Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobyeva di Jakarta.Dia mengatakan salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah AAYG akan berperan aktif mensukseskan G-20 pada 15-16 November 2022 di Bali serta mendukung kehadiran Rusia di G20.Menurutnya, langkah pemerintah Indonesia untuk mengundang semua negara anggota G20 termasuk Rusia untuk hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 sudah tepat.\"Rencana Amerika dan sejumlah negara barat ingin mengeluarkan Rusia dari G20 karena perang Rusia-Ukraina, tidaklah menjunjung prinsip fairness dan equality,\" katanya menegaskan.Saddam melanjutkan bahwa invasi Amerika Serikat dan keterlibatan North Atlantic Treaty Organization (NATO) di Irak, Suriah, Afghanistan, bahkan kejadian di Palestina, harusnya dilihat lebih adil dan masyarakat internasional bisa menilai secara objektif ketika dibandingkan dengan perang Rusia versus Ukraina.\"Perang antara Rusia dan Ukraina tidak lain berangkat dari perjuangan kedaulatan Rusia yang berpotensi terancam, apalagi Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Mengingat Ukraina sangat dekat dengan Amerika, apalagi sejumlah projek seperti senjata biologis dibangun di Ukraina,\" jelasnya.Sebab itu, ia mendorong pemerintah Indonesia agar tetap konsisten untuk memisahkan antara persoalan politik dan ekonomi. G20, lanjut Saddam, diperuntuhkan untuk membahas masalah ekonomi dunia, dan yang lebih khusus hari ini adalah pemulihan ekonomi global pasca-COVID-19.\"Mengundang Rusia hadir di G20 Bali sudah tepat, itu membuktikan pemerintah Indonesia tidak terkecoh atau mencampur adukan antara urusan politik dan ekonomi,\" ujarnya.Selain itu, organisasinya melihat potensi Indonesia mampu melakukan harmonisasi terhadap potensi ketegangan yang akan terjadi di KTT G20. Amerika dan negara G20 lainnya harus profesional dan adil dalam menjalankan G20 sebagai media membantu masyarakat Internasional untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, dan mengatasi dampak COVID-19. (Sof/ANTARA)
Jadwal Kerja ASN Selama Ramadhan 2022 Diatur Kemenpan RB
Jakarta - FNN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengatur jadwal kerja aparatur sipil negara (ASN) selama bulan Ramadhan tahun 2022.Berdasarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai ASN pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan pengaturan tersebut dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN.\"Dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jam kerja bagi pegawai ASN pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah,\" demikian kata Tjahjo seperti dikutip dari laman resmi menpan.go.id, Jumat.Dasar penerbitan SE tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, Kemenpan RB mengatur jam kerja Senin hingga Kamis pukul 08.00-15.00, dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30; sedangkan jam kerja Jumat pukul 08.00-15.30, dengan jam istirahat pukul 11.30-12.30.Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja, Senin hingga Kamis berlaku jam kerja pukul 08.00-14.00, dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30; sementara di Jumat berlaku jam kerja pukul 08.00-14.00, dengan jam istirahat pukul 11.30-12.30.Jam kerja tersebut berlaku bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) maupun kerja dari rumah atau tempat tinggal (work from home) selama masa pandemi COVID-19.\"Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansi pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada Ramadhan 1443 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kerja pegawai ASN,\" katanya.Selain itu, PPK juga diminta memastikan pengaturan jam kerja ASN tersebut tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik selama bulan Ramadhan.\"Pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN pada Ramadhan 1443 Hijriah selama PPKM masa pandemi COVID-19 agar tetap memperhatikan persentase jumlah pegawai yang WHO dan WFH,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Soeharto Dulu Memperbudak Oligarki, Jokowi Sekarang Cuma Budaknya Oligarki
Jakarta, FNN – Pengerahan massa yang melibatkan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) untuk tujuan politik adalah bentuk dari militerisme bahkan fasisme. Apalagi belakangan Ketua Apdesi yang asli membantah memberi dukungan presiden 3 periode. “Demikian juga soal kebulatan tekad. Itu adalah ciri-ciri otoriterisme. Bahkan ciri-ciri fasisme karena memaksakan kehendak,” kata Rocky Gerung kepada wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 01 April 2022. Rocky membandingkan pola-pola kebulatan tekad pada zaman Pak Harto yang ketika itu memang pemerintah dipimpin secara militeristik. “Masuk akal kalau Pak Harto bikin orkestrasi untuk menciptakan stabilitas karena itu memang pemerintahan yang militeristik. Keinginan untuk menguasai pasti ada dalam pemerintahan yang militeristik. Nah, sekarang terbalik. Ini era demokrasi tapi Pak Jokowi yang justru sipil ingin menguasai seluruh sektor. Bahkan tidak ada yang ditinggalkan untuk tidak disentuh dengan cara pecah belah,” papar Rocky. Yang terjadi hari ini kata Rocky adalah anomali sejarah, di mana seorang tokoh sipil memerintah secara militeristik. Sedangkan Soeharto jelas, dia bahkan mengatakan bahwa stabilitas diperlukan, sehingga militer harus menduduki pos-pos penting karena memang suasana militeristik di zaman itu, tahun 70-an, seperti Filipina, Amerika Latin, dan negara-negara di Asia. Itu era yang disebut developmentalisme yang dikawal oleh senjata. Berbeda dengan sekarang, orang menuntut hidup berkeadilan, tapi cara memimpin rezim ini adalah militeristik. “Dan anehnya, itu yang justru dielu-elukan oleh partai-partai yang seharusnya menjaga demokrasi seperti PKB, PAN, dan segala macam kemarin itu. Betul-betul dia tidak paham bahwa kita di era demokrasi jangan pakai sumbu yang bisa dinyalakan lalu meledak semuanya,” tegasnya. Rocky menegaskan bahwa Presiden Soeharto memimpin secara otoriter demi suksesnya pembangunan nasional, diperlukan stabilitas, supaya pembangunan itu masuk akal dan harus dipimpin oleh teknokrasi. “Maka orang-orang pintar di Indonesia seperti ITB, UGM dimasukkan dalam kabinetnya, sehingga Pak Harto percaya bahwa ide dia itu diolah secara teknokratik,” paparnya. Saat itu kritik terhadap pembangunan akan ditangani dengan peralatan yang disebut militeristik. “Namun Pak Harto jujur memang mengatakan bahwa saya ingin stabilitas karena untuk pembangunan, dan kelihatan ada pola,” katanya. Ironi yang lain kata Rocky bahwa dulu Pak Harto menguasai oligraki untuk pembangunan, yang sekarang justru presidennya dikuasai oleh oligarki untuk kerakusan oligarki sendiri. “Itu yang ditunjukkan dalam statistik bahwa empat orang oligarki menguasai hampir separuh dari kekuasaan Indonesia,” paparnya. Dengan kenyataan seperti itu Rocky meyakini bahwa secara filosofi Presiden Jokowi itu cuma budaknya oligarki, sedangkan Soeharto dulu justru memperbudak oligarki. Jadi betul-betul ajaib. “Jadi kalau betul-betul baca manual book Orde Baru, ya balikin saja ke dalam sistem otoritarian. Tapi kan itu tidak bisa kita lakukan karena eranya sudah berubah,” tegasnya. Diakui Rocky bahwa sejak awal Presiden Jokowi memang tidak paham bahwa idealisme demokrasi itu, tidak boleh memperalat partai politik karena partai politiklah yang seharusnya menjunjung demokrasi. “Sebetulnya pengetahuan Pak Jokowi tentang demokrasi itu apa sih? Ketiadakcukupan pengetahuan Pak Jokowi itu yang dimanfaatkan oligarki untuk tokoh yang dekat dia, termasuk Pak Luhut,” katanya. Jadi, lanjut Rocky era developmentalisme yang di dalamnya ada otoriterisme, sekarang dipakai pada era yang sudah demokratis, di mana keterbukaan informasi bisa diakses sampai ke masyarakat desa. “Itu kacaunya,” pungkasnya. (ida, sws)
POPULER
