Jakarta, FNN - Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya meminta pemerintah mengusut tuntas dugaan praktik mafia minyak goreng di Indonesia.

"Usut tuntas mafia minyak goreng," ujar koordinator lapangan Aliansi BEM Surabaya, Andre Prasetyo Utomo, di sela aksinya di depan Gedung DPRD Jatim di Surabaya, Kamis.

Pada aksi tersebut, sekitar 3.000-an mahasiswa turun ke jalan dan membacakan beberapa tuntutan agar dipenuhi oleh Pemerintah Pusat.

Pada kesempatan sama, peserta aksi juga meminta adanya evaluasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax.

"Pemerintah juga harus meninjau secara intens perihal pendistribusian BBM Pertalite dan Solar yang mengalami kelangkaan," ucapnya.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen juga menjadi sorotan para mahasiswa.

Sementara itu, sebanyak 2.448 personel kepolisian disiagakan untuk kawal unjuk rasa mahasiswa yang dipusatkan di Jalan Indrapura Surabaya tersebut.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya Kompol M Fakih menyampaikan jumlah pasukan pengamanan terdiri dari 1.560 personel Polda Jatim, 277 personel Polrestabes Surabaya, 211 dari Polsek Jajaran.

Selai itu, terdapat juga dari instansi lain yakni TNI, Dinas Perhubungan, Linmas dan Satpol PP yang jumlahnya mencapai 400 personel.

Para mahasiswa sempat melakukan long march dari tutuk kumpul di Kebun Binatang Surabaya menuju Gedung DPRD Jatim.

Peserta unjuk rasa menggunakan sepeda motor, dan sebagian berjalan kaki melintasi Jalan Diponegoro, Jalan Pasar Kembang, Jalan Kedungdoro, Jalan Bubutan, hingga Jalan Indrapura.

Pada aksi tersebut, mahasiswa meminta ada perwakilan anggota DPRD Jatim yang menemui mereka dan berjanji untuk meneruskannya ke Pemerintah Pusat.

Tampak, Ketua DPRD Jatim Kusnadi bersama Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak menemui para mahasiswa dan berkomitmen untuk menyampaikan tuntunan ke pusat. (Sof/ANTARA)