POLITIK
Jokowi Melarang Menteri Bicarakan 3 Periode, Rocky Gerung: Itu Hanya Sandiwara
Jakarta, FNN – Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menteri membahas isu penundaan pemilu hanya sebuah sandiwara. Meminjam istilah emak-emak, isuk dele, sore tempe. Jokowi, kata Rocky sebetulnya ingin sekali berkuasa lebih lama karena banyak keinginan yang ada di kepalanya. Ia ingin sekali menjadi raja di istana yang baru. Padahal ambisi ini yang menyebabkan atau kesulitan ekonomi di rakyat sekarang. “Sekarang Presiden Jokowi mencari selamat dengan mengatakan saya enggak menginginkan itu. Iya, tapi dia membuat keterangan bahwa saya tidak menginginkan 2024 itu, ditunda. Tapi dia cuma bilang jangan berpikir mengucapkan penundaan. Tapi dia sendiri enggak mengatakan bahwa dia enggak ingin. Dia itu masih ingin terpilih karena diam-diam dia sponsori orkestrasi daerah,” tegas pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 07 April 2022. Sebelumnya Jokowi meminta segenap jajaran menteri kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi menyuarakan isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden. Presiden Jokowi meminta agar para menteri fokus menjalankan tugasnya masing-masing terutama dalam menghadapi ancaman krisis akibat situasi global serta tren kenaikan inflasi. “Dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan-penanganan kesulitan yang kita hadapi, jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden. Pernyataan Presiden Jokowi yang melarang keras jajaran menteri membahas isu penundaan pemilu itu sontak menuai komentar dari sejumlah pihak, salah satunya disampaikan oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung menilai bahwa larangan Presiden Jokowi tersebut justru terkesan hanya sebuah akal-akalan untuk mengelabui masyarakat. “Presiden Jokowi emang ucapkan itu, tapi kan yang diucapkan di sidang kabinet itu diplomasi politik bahwa seolah Presiden mendengarkan suara rakyat,” kata Rocky. Rocky Gerung curiga bahwa Presiden Jokowi diam-diam sudah mengutus asistennya ke daerah-daerah untuk melancarkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. “Kan kita tahu semua bahwa ini akal-akalan aja, seolah-olah presiden di depan rakyat bilang ‘saya tidak ingin ditampar’ padahal kita semua pengen nampar dia karena dia gak konsisten,” ujar Rocky Gerung. “Yang dihentikan ucapanya, tapi aktivitasnya tetap jalan,” lanjutnya. Mantan dosen Filsafat Universitas Indonesia itu juga mengatakan bahwa aksi pembulatan tekad untuk mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden ini akan terus berlanjut meski Presiden Jokowi sudah mengeluarkan peringatan. Menurut Rocky Gerung, perpanjangan masa jabatan ini sudah menjadi tujuan dari Presiden Jokowi yang tidak bisa dihentikan. “Kita akan lihat terus operasi pembulatan tekad, gak mungkin dihentikan, karena sudah menjadi tujuan utama Presiden Jokowi adalah menikmati kekuasaan agar bisa menikmati ibu kota baru, itu satu paket lah,” pungkasnya. (ida, sws)
Survei Prediksi Delapan Partai Lolos Ambang Batas ke Senayan
Jakarta, FNN - Lembaga Survei Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research memprediksi delapan partai politik di Tanah Air bakal lolos ke Senayan atau memperoleh elektabilitas di atas empat persen sebagai syarat ambang batas.\"Delapan partai politik diprediksi lolos ambang batas (parliamentary threshold), sedangkan beberapa partai terancam terpental dari Senayan,\" kata peneliti indEX Research Reza Reinald melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Hasil survei yang dilakukan lembaga tersebut menunjukkan sejumlah partai politik masih memiliki elektabilitas di bawah empat persen. Partai itu di antaranya PPP hanya meraih elektabilitas 2,1 persen dan PAN 1,5 persen.Sisanya adalah partai baru, yaitu Partai Ummat 1,2 persen dan Gelora 1,1 persen. Berikutnya ada Perindo 0,9 persen, Hanura 0,7 persen, PBB 0,4 persen, PKPI 0,3 persen, dan Berkarya 0,1 persen.Ia mengatakan partai yang mendukung pemilu ditunda elektabilitasnya naik 1,5 persen tetapi masih berjuang untuk menembus ambang batas agar bertahan di Senayan.Selain itu, indEX Research memaparkan partai-partai yang memuncaki elektabilitas. Posisi pertama ditempati PDIP dengan elektabilitas 17,5 persen, disusul Gerindra sebesar 13,0 persen dan Golkar 8,3 persen.\"PDIP, Gerindra, dan Golkar kembali menguasai tiga besar elektabilitas, sedangkan PSI menembus angka 6,1 persen,\" kata Reza.Menurut Reza, kenaikan elektabilitas Partai Golkar membuat posisinya kembali pada tahun lalu. Golkar sempat terancam oleh Demokrat yang mendulang lonjakan elektabilitas selama gonjang-ganjing KLB yang akhirnya gagal digulirkan.Tidak hanya itu, ditambah lagi dengan manuver Golkar yang mendorong perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Hal itu mendulang dukungan dari pemilih Jokowi, jelas dia.\"Selain Golkar dan PSI, kenaikan elektabilitas dialami oleh PKB 6,4 persen,\" ujarnya.Di antara partai-partai oposisi, hanya Demokrat yang mengalami kenaikan elektabilitas, yakni 5,4 persen, sedangkan PKS turun 4,8 persen.Survei dilakukan pada 21 hingga 30 Maret 2022 terhadap 1.200 orang yang mewakili semua provinsi dan dipilih secara acak bertingkat. Wawancara secara tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan. Untuk margin of error sekitar 2,9 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen. (mth/Antara)
Pemerintah Mengajukan 362 DIM Dalam Revisi UU PPP
Jakarta, FNN - Pemerintah mengajukan 362 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) sekaligus berharap segara ada pembahasan bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.\"Berdasarkan substansi revisi UU PPP, Pemerintah sudah menyusun 362 DIM, dan kami berharap untuk segera dibahas,\" kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.Airlangga menyebutkan 362 DIM tersebut terdiri atas 210 DIM tetap, 24 DIM perubahan substansi, 17 DIM substansi baru, 64 DIM perubahan redaksional, dan 47 DIM diusulkan untuk dihapus.Diharapkan pula bahwa 210 DIM tetap yang diajukan pemerintah itu dapat disetujui DPR dan untuk DIM lain dapat dibahas bersama agar revisi UU PPP dapat segera selesai.\"Revisi UU PPP ini untuk perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga diharapkan prosesnya tidak lama karena ada kebutuhan pemulihan ekonomi akibat perkembangan geopolitik global,\" ujarnya.Ia menjelaskan bahwa Pemerintah dapat menerima penyempurnaan penjelasan asas keterbukaan untuk mengakomodasi prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) yang dimuat dalam Pasal 5 ayat g.Selain itu, kata dia, Pemerintah setuju adanya batasan pengertian definisi metode omnibus yang dimuat dalam Pasal 1 (2a).\"Namun, kami mengusulkan agar dipindahkan menjadi di Pasal 64 ayat (1b) dengan pertimbangan metode omnibus tidak perlu didefinisikan dalam ketentuan umum untuk menampung kebutuhan hukum ke depan yang lebih lentur,\" katanya.Menurut dia, Pemerintah setuju adanya pelibatan analis hukum dan legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.Raker tersebut dipimpin Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dan dihadiri perwakilan pemerintah, antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (Ida/ANTARA)
Pengesahan RUU TPKS untuk Kaum Perempuan di Hari Kartini
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan menjadi hadiah bagi kaum perempuan dalam menyambut peringatan Hari Kartini pada 21 April 2022.\"Secara khusus, pengesahan RUU TPKS akan menjadi hadiah bagi kaum perempuan dalam menyambut peringatan Hari Kartini, mengingat banyak korban kekerasan seksual berasal dari kalangan perempuan,\" kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Dikatakan pula bahwa RUU TPKS akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI usai Badan Legislasi (Baleg) dan Pemerintah menyepakati rancangan undang-undang tersebut pada pembahasan tingkat pertama pada hari Rabu (6/4).\"RUU TPKS akan dibawa ke pembicaraan tingkat kedua untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR terdekat. Selangkah lagi, buah dari perjuangan panjang ini akan terealisasi,\" kata Puan.Ia pun mengatakan bahwa RUU TPKS merupakan hasil kerja semua pihak dan menjadi bukti nyata negara hadir melindungi seluruh rakyat dari kejahatan seksual.\"Ini adalah hasil kerja keras semua elemen bangsa yang pantang menyerah memperjuangkan RUU TPKS. Teman-teman aktivis dari berbagai kalangan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan pastinya seluruh lapisan masyarakat Indonesia,\" ucap Puan.Puan juga mengatakan bahwa pengesahan RUU TPKS merupakan bentuk komitmen bersama di antara DPR dan Pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak korban-korban kekerasan seksual yang selama ini terabaikan.Puan mengakui ikut mengawal RUU TPKS sejak masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).Ia berterima kasih kepada seluruh pihak yang senantiasa berpartisipasi memperjuangkan RUU TPKS hingga titik akhir.\"Saya sadari pembahasan RUU TPKS diwarnai banyak dinamika sejak awal diusulkan pada tahun 2016. Pencapaian ini adalah keberhasilan seluruh bangsa Indonesia,\" ujarnya.Puan menyebutkan kehadiran UU TPKS nantinya menjadi wujud keberpihakan negara dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual.Selain itu, UU TPKS juga menjadi instrumen bagi negara dalam menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual serta melaksanakan penegakan hukum.\"UU TPKS pun akan menjadi payung hukum untuk merehabilitasi pelaku serta sebagai jaminan agar kekerasan seksual tidak kembali berulang dan yang pasti, sebagai pegangan dalam mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual,\" kata Puan. (Ida/ANTARA)
Kesejahteraan Nelayan Harus Menjadi Perhatian Bersama
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi berharap agar kesejahteraan dan keselamatan nelayan dapat menjadi perhatian bersama khususnya pemerintah, terutama dalam momentum Hari Nelayan Nasional.\"Nelayan sangat berjasa bagi kita semua, mereka berjuang melawan ombak di tengah lautan demi menghidupi keluarga dan mencukupi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, nelayan layak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah,\" kata Andi Rio dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Dia menjelaskan, pemerintah saat ini telah memberikan perhatian khusus kepada para nelayan Indonesia dengan memberikan sarana dan prasarana yang memadai.Namun hal itu menurut dia harus diikuti dengan pembekalan bimbingan teknis dan sosialisasi masalah aturan hukum yang berlaku di perairan domestik maupun internasional.\"Nelayan harus diberikan penyuluhan aturan hukum agar mereka dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nelayan Indonesia harus memiliki rasa cinta tanah air yang melekat di hati,\" katanya.Hal itu menurut dia agar para nelayan Indonesia tidak mudah tergoda dan dimanfaatkan para pihak asing yang sering mencuri ikan di Indonesia dengan mengelabui petugas keamanan dengan berbendera Indonesia.Politisi Partai Golkar itu juga meminta agar nelayan dapat bekerja secara legal dan tidak melakukan pelanggaran di laut internasional dengan melakukan illegal fishing (mencari ikan secara ilegal).Selain itu dia berharap para nelayan tidak mencuri ikan di negerinya sendiri untuk kepentingan pihak asing yang mengiming-iming kesejahteraan lebih tinggi. \"Kita harapkan tidak ada lagi nelayan Indonesia yang tertangkap di laut lepas karena melakukan illegal fishing,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Komisi PDP Tidak Akan Maksimal di Bawah BSSN
Jakarta, FNN - Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Doktor Pratama Persadha menilai penempatan Komisi Perlindungan Data Pribadi (PDP) di bawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak akan maksimal.Pakar keamanan siber ini mengemukakan hal itu ketika merespons wacana penempatan Komisi PDP di bawah BSSN dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) di Komisi I DPR RI.\"Usulan tersebut muncul setelah adanya perbedaan pendapat antara Komisi I DPR RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan posisi Komisi PDP kelak,\" kata Pratama Persadha melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Kamis.Diungkapkan pula bahwa semangat kelahiran RUU PDP harus dibuat sangat powerful dan tidak ambigu sehingga berfungsi secara maksimal. Misalnya, untuk mengatur kewajiban bagi korporasi dan lembaga negara dalam mengamankan dan mengatur data pribadi masyarakat yang mereka kelola.\"Jadi Komisi PDP harus berada di posisi yang kuat dalam hierarki kenegaraan,\" kata Pratama yang juga dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).Pratama menegaskan bahwa Komisi PDP adalah ujung tombak UU PDP itu sendiri sehingga penempatannya harus di posisi setinggi mungkin agar bisa menjalankan amanah undang-undang dengan maksimal.Menurut dia, wacana menempatkan Komisi PDP di Kominfo saja sudah tidak proporsional, lalu muncul wacana dengan alasan jalan tengah untuk Komisi PDP di bawah BSSN, ini tidak lebih baik. Apalagi, BSSN baru terbentuk, kewenangannya juga belum maksimal.Ia memandang perlu memberi penguatan wewenang terhadap BSSN dalam mengamankan wilayah siber, bukan malah menambah tugas lembaga ini untuk mengurusi sengketa yang nantinya ada di Komisi PDP. Hal ini jelas melenceng jauh dari cita-cita perlindungan data pribadi.Dia mengatakan Komisi PDP adalah organisasi yang dibentuk atas dasar undang-undang, sedangkan pembentukan BSSN sendiri berdasarkan peraturan presiden (perpres). Dikhawatirkan ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari.BSSN, lanjut dia, perlu diperkuat kewenangannya untuk terus kawal keamanan wilayah siber Indonesia. Hal ini mengingat sepanjang pandemi COVID-19 silih berganti peretasan dan kebocoran data di lembaga negara, bahkan termasuk BSSN sendiri, kemudian di Kemenkes, Polri, dan lembaga negara lainnya.Oleh karena itu, kata Pratama, tidak bijak memberikan BSSN beban kerja yang bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), yaitu persoalan data pribadi lewat Komisi PDP.\"Biarlah BSSN fokus pada hal teknis pengamanan siber, kewenangan koordinasi dan teknis yang perlu ditambah, bukan dengan menempatkan Komisi PDP di bawahnya,\" kata pria asal Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini. (Ida/ANTARA)
Anis Matta: Krisis Menuntut Lahirnya Kepemimpinan Baru
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menegaskan, krisis berlarut saat ini menyebabkan seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia mengalami kebingungan dan tidak berdaya, karena seolah tidak tahu bagaimana bersikap. Hal ini akan menyebabkan terjadinya krisis sosial yang besar dan menyebabkan terjadinya revolusi sosial di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. \"Disinilah kita mengingatkan pentingnya agama menjadi inspirasi untuk menyelesaikan persoalan di tengah krisis yang melanda dunia, dan karenanya krisis ini juga menuntut lahirnya kepemimpinan baru kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk \"Ramadhan Tahun Ke-3 Dalam Suasana Krisis Berlarut, Apa Makna dan Pesan Islam\", Rabu (6/4/2022) petang. Diskusi ini digelar secara daring dan disiarkan langsung di kanal YouTube Gelora TV ini, dihadiri narasumber Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas, Muballigh Nasional Haikal Hasan Baras dan Pakar Epidemiologi Klinis (Ahli Ilmu Penyebaran Penyakit) Ahlina Institute dr. Tifauzia Tyassuma Dunia saat ini, kata Anis Matta, dilanda berbagai krisis di antaranya pandemi, krisis ekonomi, hingga munculnya ancaman krisis pangan akibat dampak perang Rusia dan Ukraina. Dalam situasi kebingungan ini, negara-negara di dunia akan mengambil jalan pintas melakukan langkah-langkah represif untuk mempertahankan dirinya di tengah gelombang protes massa yang terus menerus datang. Situasi tersebut, tentu saja bisa menyebabkan disintegrasi sosial, dan khususnya pada negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia. \"Dan saya kira juga termasuk Indonesia, termasuk ancaman disintegrasi teritorial,\" kata Anis. Menurut Anis Matta, agama tidak hanya bisa menjadi sumber inspirasi untuk menyelesaikan persoalan di level individu, melainkan juga pada level sistemik. Sebab, agama telah memberikan petunjuk jalan yang lurus dan terkoneksi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. \"Kita perlu melihat agama ini sebagai satu sumber inspirasi yang bisa menyelesaikan masalah ini bukan hanya pada level individu seperti Nabi Yusuf AS ketika sengaja berlapar-lapar supaya tetap bisa mengingat orang yang lapar. Tetapi juga melahirkan satu gerakan yang bisa menawarkan agama sebagai solusi bagi penyelesaian sistemik terhadap masalah yang sekarang kita sedang alami,\" kata ujarnya. Bagi Indonesia saat ini, lanjut Anis Matta, diperlukan seorang pemimpin baru yang kuat dan visioner, mampu mengelola krisis menjadi peluang. Karena krisis pada dasarnya adalah peluang dan tanda akan munculnya pemimpin baru. \"Jadi bukan dijawab dengan gerakan presiden 3 periode, karena itu kita ada persoalan visi kepemimpinan, Pemilu 2024 harus ada pemimpin baru. Dan kenapa saya memulainya dengan cerita Nabi Yusuf, karena beliau bisa menyelesaikan krisis ekonomi secara sistemik pada zamannya dan membuka jalan munculnya Islam sebagai pemimpin peradaban,\" tegas Anis Matta. Sedangkan Wakil Ketua MUI Anwar Abbas berpendapat berbagai persoalan bangsa saat ini bisa diselesaikan dengan kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, akhir-akhir ini Pancasila kerap digunakan untuk memukul lawan dengan mengatakan lawannya sebagai tidak Pancasilais. Padahal yang menggunakan Pancasila untuk memukul lawan tersebut justru tidak Pancasilais. Mereka, kata Anwar, justru tidak mengamalkan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa yang seharusnya mendarah daging dan menjadi penentu dalam menentukan gerak dan ritme kehidupan. \"Negeri ini tidak dalam keadaan aman-aman saja. Oleh karena itu bagi saya timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan. Kembalilah kepada Pancasila dan hukum dasar yang ada di negeri ini secara murni dan konsekuen. Jadi jangan Pancasila itu hanya di bibir saja,\" kata Anwar. Ia mengajak semua pihak berkaca dan bersama-sama mengendalikan diri untuk tidak memperburuk situasi krisis saat ini. \"Dan acuan kita dalam mengendalikan diri kita adalah nilai-nilai dan semangat, serta jiwa yang ada di dalam Pancasila serta hukum dasar yang ada di negeri ini yaitu UUD 1945,\" kata Anwar. Sementara Mubaligh Nasional Haekal Hassan Baras berharap agar buku karya Ketua Umum Partai Anis Matta berjudul \'Pesan Islam Menghadapi Krisis’ bisa menjadi bahan diskusi di mana pun untuk mengatasi krisis berlarut saat ini. Buku tersebut memberikan berbagai solusi soal krisis dan kemimpinan, serta menganjurkan manusia untuk kembali kepada agama. Sehingga ia berpendapat buku ini perlu disebarluaskan di media sosial dan diviralkan agar bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat secara utuh. \"Apa yang disampaikan Pak Anis Matta dalam bukunya sangat signifikan sekali, saya sampai baca dua kali. Saya ingin buku ini dijadikan bahan bahan diskusi di mana pun. Ini solusi dari salah seorang anak bangsa yang sangat potensial, bisa menjadi solusi yang terbaik untuk mengatasi persoalan bangsa saat ini,\" kata Haekal Hassan. Pakar Epidemiologi Klinis dr. Tifauzia Tyassuma mengingatkan, bahwa pandemi Covid-19 ini masih akan berlangsung 7 tahun lagi, dan masih akan terus bermunculan varian-varian baru, bahkan virus baru. Namun, karakter dari virus Covid-19 tersebut, semakin lama akan melemah. \"Kondisi sekarang persis dengan kondisi 100 tahun lalu, ketika ada Flu Spanyol yang disebabkan virus H1N1. Kita akan menghadapi kondisi pandemi selama 10 tahun,\" kata dr. Tifauzia. Namun dia mengingatkan, dalam kurun 10 tahun ini, dunia akan menghadapi situasi yang sangat berbahaya, yakni kemungkinan terjadinya Perang Dunia III, meskipun pandemi sendiri akan berakhir dan karakter virus Covid-19 cenderung melemah. \"Perang Dunia I dan II itu terjadi setelah ada kasus Flu H1N1. Dan sama-sama kita tahui, bahwa Coronavirus ini berasal dari Laboratorium di Wuhan, China. Kita juga dikejutkan ditemukannya Laboratorium Biologi di Ukraina yang dikatakan juga memproduksi Covid-19. Artinya apa, dalam 10 tahun ke depan ini akan banyak virus dan kuman patogen yang dilepaskan,\" ujarnya. Ahli Ilmu Penyebaran Penyakit Ahlina Institute ini menegaskan, hampir semua negara di dunia memiliki Laboratorium Biologi. Tidak hanya China atau Ukraina saja, tetapi Indonesia juga seperti Laboratorium Namru milik Angkatan Laut Amerika Serikat, yang akhirnya ditutup oleh mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. \"Jadi untuk 10 tahun ini, kita tidak hanya menghadapi Coronavirus dan mutasi-mutasinya, tetapi juga kemungkinan virus baru atau kuman patogen lain yang mungkin akan dikeluarkan untuk meramaikan situasi,\" katanya. Virus baru atau kuman patogen tersebut, ungkap dr Tifauzia, akan menjadi senjata baru abad 21 yang dilepaskan oleh negara-negara yang memiliki keunggulan dalam bidang biologi. Tujuannya, untuk merusak tatanan dunia yang ada melalui Perang Dunia III agar terbentuk tatatan dunia baru. \"Jadi segenap komponen bangsa harus paham dengan persoalan yang fundamental ini. Sehingga perlu mengambil suatu tindakan multidemensi, sebab perang senjata virus dan kuman patogen akan menyebabkan kelaparan dimana-mana. Ini sangat berbahaya, apalagi Indonesia memiliki kepadatan penduduk,\" pungkasnya. (sws)
Jika Jokowi Turun, Pemerintah Dikendalikan Triumvirat
Jakarta, FNN - Hari ini sesungguhnya seluruh teori dan kapasitas negara sudah selesai. Dalam situasi seperti ini Mahkamah Konstitusi bisa berinisiatif mengeluarkan yudisial eksibisme. “Inti kita saat ini bahwa seluruh teori dan kapasitas negara sudah selesai dan kita mesti bersiap-siap mencari tokoh-tokoh yang bisa menuntun dalam waktu sementara sebelum Sidang Istimewa MPR untuk mengganti dan memilih Presiden baru,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 06 April 2022. Rocky menegaskan hal itu tujuannya agar situasi tidak berantakan dan lebih parah. “Jadi siapa kira-kira yang bisa memastikan bahwa dua minggu ke depan nggak ada kerusuhan-kerusuhan sosial. Itu artinya, kita musti melihat apa hukumnya kalau Presiden Jokowi dipaksa turun oleh ekonomi, bukan dipaksa turun oleh rakyat,” paparnya. Oleh karena itu kata Rocky harus disiapkan teori: pertama, pergi pada konstitusi yang mengatur triumvirat yang akan menguasai sementara pemerintah sementara. “Triumvirat, misalnya ada Pak Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Dari tiga profil itu, Prabowo yang paling punya profil memerintah. Kan dua menteri yang lain rendah legitimasinya,” tegasnya. Rocky menyarankan untuk selanjutnya diperlukan tokoh publik seperti: Pak Amin Rais, Pak SBY, Yusuf Kala datang lagi. Sebaiknya istana berpikir seperti itu, tidak usah miikir rumit-rumit lagi buat ngumpulin big data baru. “Jadi ini mengandalkan big data, sementara big problem enggak ngerti. Kita senang-senang aja. Kekacauan itu memang diperlukan oleh sejarah untuk pembaharuan,” paparnya. Rocky menegaskan, sebetulnya dalam keadaan semacam ini Mahkamah Konstitusi bisa mengambil inisiatif yang biasa disebut yudisial eksibisme, memberikan interpretasi. Sebab kekacauan ini terjadi pada eranya Pak Anwar Usman - yang bakal menjadi iparnya Pak Jokowi - itu. “Justru dia bisa berperan kasih tahu pada calon iparnya bahwa konstitusi kita bilang bahwa dalam keadaan semacam ini, harus dihentikan isu perpanjangan kekuasaan,” tegasnya. Dalam keadaan semacam ini Rocky menyarankan pemerintah agar mengambil langkah strategis yaitu mengubah kabinet dengan memasukkan tokoh-tokoh lain yang lebih baik. “Kalau Mahkamah Konstitusi otaknya bagus, bisa kasih itu, semacam assessment konstitusional. Karena keadaannya darurat. Bahkan MK bisa bilang, ini pradarurat, maka MK bisa kasih nasehat. Tetapi kita enggak tahu apakah calon ipar bisa kasih nasihat,” paparnya. (ida, sws)
Menteri Harus Patuhi Presiden Tidak Bicara Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju mematuhi perintah Presiden Joko Widodo untuk tidak menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.\"Saya tentu berharap perintah Presiden Jokowi itu dipatuhi oleh seluruh anggota-anggota kabinet. Semestinya tidak ada lagi anggota kabinet yang bicara penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027, dan presiden 3 periode,\" kata Luqman di Jakarta, Rabu.Ia menilai perintah Presiden tersebut juga bermakna harus dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat untuk mendukung penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027, dan presiden 3 periode dengan mengupayakan cipta kondisi untuk amendemen UUD NRI Tahun 1945.Menurut dia, pernyataan Presiden sudah tepat bahwa seluruh energi bangsa harus fokus mengatasi berbagai masalah yang menjerat dan membuat rakyat menderita.\"Mulai kenaikan harga bahan bakar dan bahan pokok pangan. Hidup rakyat makin sulit. Sangat tidak etis jika elite malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya,\" ujarnya.Luqman mengatakan bahwa perintah Presiden Jokowi kepada para menteri kabinet melengkapi sikap Jokowi yang menolak jabatan presiden 3 periode yang telah disampaikan beberapa kali sebelumnya.Oleh karena itu, kata dia, perintah Presiden Jokowi pantas mendapatkan apresiasi dan ketegasannya itu sudah dinanti-nanti rakyat Indonesia.\"Semoga perintah Presiden Jokowi menjadi \'batu nisan\' dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027, dan presiden 3 periode,\" katanya.Politikus PKB itu menyebutkan salah satu pekerjaan penting adalah menyelesaikan pembahasan tahapan dan jadwal Pemilu 2024 antara KPU, Kemendagri, DPR, Bawaslu, dan DKPP.Selain itu, lanjut dia, perlu secepatnya memastikan adanya alokasi anggaran APBN yang mencukupi untuk kebutuhan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang seharusnya mulai Juni 2022.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta segenap jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga nonkementerian terkait untuk tidak ada lagi yang menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.\"Jangan menimbulkan polemik di tengah masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan-penangan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan,\" kata Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4), yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Rabu.Presiden meminta jajaran menteri dan kepala lembaga nonkementerian untuk tetap fokus menjalankan tugasnya masing-masing, terutama dalam menghadapi ancaman krisis akibat situasi global serta tren kenaikan inflasi.\"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi,\" katanya.Ini bukan kali pertama Presiden Jokowi menanggapi soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sebelumnya, di sela-sela tinjauan ke Kawasan Candi Borobudur di Magelang, jawa Tengah, Rabu (30/3), Presiden mengatakan bahwa semua pihak harus menaati konstitusi. (Ida/ANTARA)
Penting Data Mengenai Distribusi Subsidi Uang
Jakarta - FNN. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan Kementerian Tenaga Kerja memperhatikan ketepatan data penerima sehingga tidak salah sasaran saat menyalurkan bantuan subsidi uang (BSU) kepada 8,8 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta.\"Kami apresiasi langkah pemerintah. Namun ini bicara keadilan. Jangan sampai orang yang berhak menerima malah terlewat, sedangkan orang yang masuk kategori mampu malah mendapatkannya. Ini sering terjadi dan akurasi data ini perlu dipastikan benar oleh pemerintah supaya tepat sasaran,\" ujar LaNyalla, saat kunjungannya ke Dapil Jatim, Rabu.LaNyalla mengatakan penyaluran BSU akan sulit dilakukan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sebab faktanya banyak pekerja penerima upah berkisar Rp3 juta yang tidak terdaftar dalam kepesertaan BPJS tersebut.Oleh karena itu, LaNyalla menyarankan agar sebaiknya Kemenaker memiliki data back up yang menunjukkan angka nyata para pekerja Indonesia baik yang formal maupun yang nonformal.\"Saat ini banyak buruh yang bekerja dengan sistem outsourcing. Biasanya durasi waktu kontrak 3 bulan, 6 bulan atau satu tahun. Alih-alih memikirkan iuran bulanan, mereka ini sangat berat bebannya karena harus kembali menganggur setelah habis masa kontrak kerja dan mencari pekerjaan lain lagi,\" kata LaNyalla dalam siaran persnya di SurabayaDalam permasalahan ini, katanya, Kemenaker perlu sensitif sehingga harus mempertimbangkan bahwa banyak perusahaan yang memberlakukan sistem kontrak dengan durasi waktu pendek.Makanya, kata dia, agar basis penerimanya kuat, Kemenaker perlu melakukan sensus di perusahaan-perusahaan di wilayah yang UMR-nya kecil.\"Kelompok inilah yang rentan dan lebih memerlukan bantuan subsidi,\" ujarnya.Selain itu, BSU kalau bisa diperluas ke pekerja informal yang jumlahnya banyak dan sebagian besar mempunyai gaji di bawah Rp3 juta.\"Contohnya guru honorer, mereka tidak mungkin ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan kewajiban membayar sejumlah uang sementara honornya sangat jauh dari standar UMR,\" tuturnya. (Ida/ANTARA)
POPULER
