POLITIK
Rebutan Dana Sawit di Istana, Rocky: Brutus Itu Mengarah Pada Luhut Pandjaitan
Jakarta, FNN – Situasi politik terkini tanah air semakin ngeri-ngeri sedap. Jika mengutip pidato Bung Karno pada HUT RI Ke-16 tahun 1964 yang disebut tahun vivere pericoloso yang berarti hidup penuh bahaya, hari ini tengah terjadi di Indonesia. “Yang paling ngeri adalah kita membayangkan masa depan Presiden Jokowi. Kalau kita anggap bahwa keadaan normal, presiden juga akan soft landing. Tapi kelihatannya pertarungan antara Kurawa melawan Pandawa ini tidak akan berakhir sekadar dengan percakapan-percakapan konstitusional. Tapi ada hal yang lebih fundamentalis di situ yaitu kecemburuan yang berbasis uang,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad, 24 April 2022. Disebut kecemburuan karena tukar-menukar politik basisnya tukar-menukar transaksi uang, transaksi sogok menyogok, yang diduga tidak terbagi merata sehingga menimbulkan ketegangan. “Kalau soal minyak itu sesuatu yang kita lihat di atas kertas saja. Tapi sebetulnya ada yang lebih jauh itu, yaitu kemarahan Ibu Megawati yang tidak bisa diobati lagi oleh istana,” papar Rocky. Menurut Rocky, elite PDIP melihat ketegangan itu ternyata disebabkan oleh dominasi Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang terlampau kuat dan mendikte. “Orang mencari personifikasinya apa? Ya selama ini kita dengar dari tokoh-tokoh PDIP, bahwa Luhut adalah biang kerok. Kan nggak mungkin Ibu Megawati bilang Luhut biang kerok, tapi kita tahu bahwa intensitas penggunaan istilah-istilah brutus dan segala macam, makin telanjang dan orang akhirnya tahu bahwa Ibu Megawati akhirnya sudah nggak bisa menahan lagi, semacam basa-basi politik dengan istana,” paparnya. Masyarakat sesungguhnya tengah menunggu bagaimana penyelesaian atas kisruh yang terjadi di istana. “Apa Pak Jokowi mengerti bahwa larangan ekspor itu bisa menyebabkan Indonesia dibawa ke WTO misalnya. Kan ada syarat-syarat perjanjian internasional yang dilanggar secara sepihak. Atau Pak Jokowi mungkin cuma kasih sinyal, lalu Menteri Perekonomian Airlangga menafsirkan dengan cara yang berlebih atau bahkan tidak di dalam konteks,” paparnya. Rocky menyangsikan keputusan presiden atas larangan ekspor sawit. “Kita mau lihat nanti, apakah ini betul-betul larangan ekspor atau berakhirnya nanti akan ada juru bicara presiden bilang ini bukan larangan, cuma pembatasan saja sementara,” tegasnya. Di balik itu semua, Rocky mencium ada gelagat tidak beres di internal istana. “Kita mau tahu sebetulnya, kenapa dalam dua bulan ini kok dipermainkan? Apa ada fee yang belum penuh ke setoran-setoran politik sehingga fokus kita sekarang adalah kenapa Menteri Perdagangan itu selalu mengelak dan membiarkan ini jadi isu yang bergulir makin lama makin panas,” tanyanya. Rocky menduga, urusan politik belakang, akan diselesaikan terlebih dahulu, baru bicara tentang rasionalitas dari pasal CPO yang sebetulnya dunia, permintaannya biasa-biasa aja. Namun demikian hal inilah yang menyebabkan masyarakat berpikir bahwa ini memang ada kongkalikong yang mulai terbuka, bukan dengan kesaksian tapi dengan foto-foto yang beredar. “Si ini berfoto dengan si itu, yang sana ternyata diam-diam bikin kesepakatan untuk buka kebun baru. Jadi hal-hal semacam itu yang menjadi transparan masalah politik di belakangnya,” paparnya. Yang dipamerkan oleh pemerintah kata Rocky adalah bahwa Indonesia sebetulnya tidak mungkin bangkrut. “Tetapi, kalau kita masuk lebih dalam lagi, persoalannya misalnya Kalimantan Timur itu pendapatan perkapitanya paling tinggi Indonesia. Tapi angka itu bukan angka riil yang diterima oleh buruh sawit. Itu angka yang menunjukkan bahwa disparitasnya tinggi sekali karena faktanya upah operasional di Kalimantan Timur rendah sekali,” tegasnya. Mahalnya harga minyak goreng menunjukkan ada masalah ketidakadilan di sini. Anehnya, Menkeu Sri Mulyani dengan gampang mengatakan bahwa, iya itu cuma soal waktu. Sebentar lagi bisa kita atasi dan subsidi juga akan kita turunkan, bukan subsidi tetapi dana sawit yang akan segera dicairkan. “Masalah itu yang sebetulnya kita tunggu, tetapi dalam penantian itu orang semacam Ibu Megawati menganggap bahwa ini sebetulnya satu paket saja dengan pembusukan politik di istana. Kita juga menangkap itu,” tegas Rocky. Jadi, lanjut Rocky aktor-aktor istana berebut dana sawit sambil diterangkan ke publik bahwa ini cuma soal satu dua orang. “Jadi sebetulnya nggak fair terhadap beberapa korporasi yang mau melakukan akumulasi secara ekonomis. Tapi sayang, kemudian diganggu oleh persaingan politik sehingga mereka mulai berpikir ulang bagiamana kita mau membayangkan bisnis plan, kalau tiba-tiba CPO nggak boleh diekspor. Padahal itu adalah komoditas global. Kan itu problem kita,” katanya. Rocky menegaskan bahwa masalah ekonomi yang tidak didikte oleh kebijakan itu justru menimbulkan blunder makin panjang. “Jadi poin itu akhirnya orang ingat lagi, aspirasi apa? Aspirasi betul-betul petani sawit atau aspirasi dari pemilik sawit? Lalu orang tanya, konduktornya siapa? Kok tiba-tiba petani sawit bisa punya aspirasi sebanyak itu. Kan petani sawit mau dapat harga yang bagus saja dan sebagian besar, itu tidak punya kepentingan politik. Petani sawit cuma ingin harganya stabil. Itu saja,” pungkasnya. (ida, sws)
Ekspor CPO, Skandal Korupsi Terbesar dalam Sejarah Politik Indonesia
Jakarta, FNN - Kasus korupsi mafia minyak goreng yang kini ditangani Kejaksaan Agung itu ternyata hanya merupakan puncak gunung es. Ada permainan penguasa dan koorporasi besar yang hendak digunakan untuk menunda pemilu. Bila Kejaksaan Agung serius menganganinya, berani membongkar sampai tuntas, dipastikan kasus ini akan menjadi skandal politik terbesar dalam sejarah politik di Indonesia. Adanya dugaan skandal besar itu diungkap oleh politisi PDIP Masinton Pasaribu. Demikian dikemukakan oleh wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Ahad, 24 April 2022. Hersu panggilan akrab Hersubeno Arief menegaskan bahwa anggota Komisi 11 DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengaku memiliki informasi terkait pengumpulan dugaan dana atau fund raising untuk mengongkosi wacana penundaan Pemilu 2024 dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO (Crude Palm Oil). Menurut Hersu, hal tersebut menjadi salah satu bagian penting dari penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung saat ini. Oleh karena itu wajar jika Masinton meminta agar penyidik Kejaksaan Agung mendalami dugaan informasi tersebut. Masinton menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya begitu mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fund raising, untuk memelihara dan menunda Pemilu itu, sebagaimana dikatakan Masinton kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 23 April 2022. Dalam kesempatan tersebut Masinton enggan menjelaskan secara lebih rinci mengenai asal informasi tersebut didapat dirinya, namun ia mengklaim tengah melakukan pendalaman dan pengecekan terkait hal tersebut. Menurutnya penting agar skandal korupsi pemberian izin ekspor CPO itu diungkap hingga ke akar-akarnya, termasuk kepentingan tertentu yang menjadi motif kepentingan tersebut. “Harus kita telaah, tapi kita tidak boleh mengabaikan informasi tersebut mengenai Masinton, apalagi sudah ditangani Kejaksaan Agung. Maka harus kita support Jaksa Agung untuk menulusuri itu, termasuk aktor di balik yang memainkan oligarki,” kata Hersu. Hersu menegaskan bahwa Masinton kemudian merinci dugaan tersebut bisa dikaitkan dari deklarasi yang dibuat sejumlah petani plasma yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. “Kita jadi ingat beberapa waktu yang lalu Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga menyatakan ada aspirasi dari para petani sawit untuk menunda Pemilu. Ini dilakukan setelah dia ketemu petani sawit di Riau,” papar Hersu. Hersu menegaskan, mengutip informasi yang diperoleh Masinton, petani-petani tersebut dibina korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah. Selain itu Masinton juga berkaca pada informasi dan investigasi TEMPO terkait perkara bahan pokok itu. Sebagai informasi, kata Hersu, dugaan tersebut sebenarnya pernah diungkap Masinton lewat cuitan di akun twiter pribadinya. Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi. Selain berkontribus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng juga ikut berpartisipasi kelangkaan minyak goreng juga melawan konstitusi. Dalam kasus ini ada 4 tersangka yang ditetapkan Kejaksaan Agung, mereka ialah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MP Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley MA, dan General Manager bagian General Affair PT Musim Mas Togar Sitanggan. Kasus ini diselidik jaksa sejak Januari 2021 hingga Maret 2022. Kala itu pemerintah melalui kementrian perdagangan mengambil kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligarion (DPO) agar perusahaan yang mengekspor minyak dapat diregulasikan. “Dahsyat ya, ini gak main-main sinyalemen dan informasi yang disampaikan oleh politisi PDIP ini. Anda pasti masih ingat saat Masinton menyerang Menko Marinves Luhut Pandjaitan soal penundaan Pemilu. Saat itu dia menyebut Luhut sebagai brutus alias pengkhianat dalam istana yang akan menjerumuskan Jokowi,” papar Hersu. Hersu menegaskan, sebagai buntut serangan, Masinton itu kemudian dilaporkan ke majelis kehormatan DPR. Namun laporan itu tak ingin ditanggapi oleh Masinton, dia menolak menanggapinya dan dia menilainya itu sebagai lawak. Masinton menyebutkan legal standing dari pelapor, karena yang melaporkan dia ini adalah sebuah LSM bukan Luhut sendiri. Kan harusnya kalau yang merasa dicemarkan Luhut Panjaitan yang seharusnya Luhutlah yang melaporkan ke MKD, bukan orang lain atau LSM. “Kalau Anda lihat, ini serangan Masinton sangat sistematis. Kalau kita kumpul-kumpulkan, ini jadi semacam offside, pertama dia menyerang ke Luhut sebagai brutus yang ingin menjerumuskan Jokowi. Kemudian dia menyampaikan informasi yang pada Kamis sebelumnya, dia hanya semacam menyentil dulu yang mengingatkan mereka ini koorporasi besar ini harus dihukum karena mereka terlibat dalam pendanaan kampanye untuk menunda pemilu dan ini juga melawan konstitusi. Dan terakhir dia lansung ke jantung persoalan yakni bahwa mereka-mereka ini para mafia minyak goreng ini tidak bermain untuk kepentingan mereka sendiri tapi untuk kepntingan yang lebih besar yakni untuk pendanaan penundaan Pemilu,” kata Hersu. Menurut Hersu, serangan Masinton kepada Luhut, ini tidak boleh dilihat merupakan serangan pribadi. Kita harus melihat partai politik yang ada dibelakangnya, yakni PDIP. Untuk melawan seorang Luhut, perlu keberanian yang besar dan juga backup yang besar. Bagaimana pun Luhut ini adalah orang yang berkuasa di Indonesia dan dia disebut sebagai Menteri Segala Urusan. Luhut itu memegang jabatan setidaknya ada 10 jabatan yang diberikan Jokowi. Demikian juga Masinton, kata Hersu, jangan dilihat sebagai Masinton pribadi. Saat ini dia cuman 1 waterpass pasukan tempur, yang diterjunkan dulu di garda depan untuk menjajaki kekuatan sekaligus menghancurkan konsentrasi lawan. Caranya dengan mencicil informasi dan terakhir dia meledakkan informasinya. Ini ada kaitanyya dengan Ketua Umum Megawati yang tegas menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Megawati sebagaimana pernah disebutkan seseorang yang dekat dengan dirinya itu dikutip oleh inilah.com dia sampai bersuara keras. Dia mengingatkan orang-orang yang ingin menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan Jokowi dengan nada keras sekali, “Memangnya negara ini milik nenek moyang lu?” Hersu menegaskan, penolakan PDIP secara resmi setidaknya bisa kita baca dari pernyataan sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Penolakan itu bahkan disampaikan beberapa kali dalam berbagai kesempatan termasuk ketika Luhut gagal melobi Puan Maharani. Anda masih ingat pernah ada terjadi pertemuan di sebuah restoran di Bali. Tapi permintaan itu juga secara tegas ditolak oleh Megawati dan kata Hasto, kalau mau ketemu secara pribadi, tidak ada urusannya dengan penundaan Pemilu. Anytime Muhaimin bisa datang kepada Megawati, karena hubungan mereka sebenarnya cukup dekat. Muhaimin ini kan salah satu dari dua orang yang ingin bertemu dengan Saifullah Yusuf yang dititipkan kepada Megawati oleh Gus Dur. Hersu mengingakna bahwa lewat fraksi di DPR, PDIP juga menarik kembali usulan pembahasan PPHN yang mengharuskan membuka kembali terjadinya peluang untuk amandemen UUD 1945. PDIP khawatir pintu amandemen ini akan digunakan penumpang gelap. Yang dimaksud penumpang gelap itu adalah mereka yang akan memanfaatkan pintu amandemen untuk menunda pemilu yang selama ini kondekturnya adalah Luhut Panjaitan dan yang akan diperpanjang masa jabatannya adalah Jokowi. (anw, sws)
Perludem Rekomendasikan Sekretaris Daerah Jadi Penjabat Kepala Daerah
Jakarta, FNN - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, untuk mengisi posisi penjabat kepala daerah secara langsung dari sekretaris daerah.\"Opsi penjabat diisi langsung oleh sekretaris daerah sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi para ASN (aparatur sipil negara) dalam melaksanakan program pembangunan nasional, pelayanan publik, serta kesuksesan persiapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada pada 2024,\" tutur Titi.Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam diskusi virtual bertajuk \"Penjabat Kepala Daerah: Antara Daulat Rakyat dan Keserentakan Jadwal Pilkada\" yang disiarkan di kanal YouTube Perludem, dipantau dari Jakarta, Minggu.Selain merekomendasikan posisi penjabat kepala daerah untuk diisi oleh sekretaris daerah, Titi juga merekomendasikan agar pejabat ASN yang diangkat menjadi penjabat untuk dinonaktifkan sementara dari jabatan utamanya sehingga bisa dapat menjalankan tugasnya dengan fokus sebagai penjabat gubernur, bupati, atau wali kota.\"Sebelum mengangkat penjabat, Presiden atau Menteri Dalam Negeri sebaiknya meminta pendapat dan masukan dari DPRD setempat,\" ujarnya.Sebelum pemilihan nama, tutur ia melanjutkan, agar terlebih dahulu meminta usulan kriteria dan nama yang diharapkan atau dibutuhkan oleh daerah. Serta, setelah memiliki nama calon penjabat, Presiden maupun Menteri Dalam Negeri juga sebaiknya meminta respon atau pendapat dan masukan atas nama calon penjabat tersebut.Lebih lanjut, Titi menegaskan bahwa personel TNI atau Polri yang sedang dalam penugasan di luar institusi TNI atau Polri tidak memenuhi syarat untuk menjadi penjabat.\"Karena penugasan di luar institusi TNI atau Polri adalah untuk memenuhi kebutuhan di kementerian atau lembaga tersebut. Bukan untuk posisi penjabat kepala daerah yang bahkan harus dijalankan secara penuh waktu dan diusulkan kewenangan-nya setara dengan kepala daerah definitif,\" ucap dia.Terkait dengan Pemilihan Penjabat di Provinsi Papua, Titi berharap agar pemilihan tersebut memperhatikan afirmasi Orang Asli Papua (OAP).\"Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) perlu membentuk tim atau kelompok kerja khusus untuk mengawasi pengisian Penjabat Kepala Daerah, serta memastikan netralitas penjabat dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024,\" ucap Titi.Guna memastikan netralitas, Titi merekomendasikan agar KPK, PPATK, dan aparat penegak hukum dapat lebih bersiaga dan jeli terhadap potensi praktik transaksional dan koruptif dalam pengisian penjabat kepala daerah. (mth/Antara)
Rocky Gerung: Semua Kebusukan Pemerintah Akhirnya Terbongkar dengan Sendirinya
Jakarta, FNN – Menko Polhukam Mahfud MD mengeluhkan korupsi yang saat ini sudah merajalela dan dilakukan oleh semua pihak seperti legislatif, yudikatif, eksekutif dan pengusaha. Menurutnya situasi ini membutuhkan pemimpin yang kuat. Mahfud mengingatkan, jika kondisi ini terjadi di Amerika Latin, maka bisa dilakukan melalui kudeta. \"Strong leader dibutuhkan agar negara tidak runtuh,\" ujar Mahfud. Menanggapi pernyataan Mahfud yang viral di media sosial, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan lambat laun semua kebusukan pemerintah akan terbongkar dengan sendirinya. “Jadi begitulah sejarah diatur sedemikian rupa sehingga kebusukan istana akhirnya dia buka sendiri. Jadi presiden sepertinya sedang ke menepuk air di dulang dan akan terpercik ke muka sendiri,” katanya kepada watawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 23 April 2022. Rocky menyebut, Mahfud MD sering mengeluarkan pernyataan yang unik, namun sering menjadi kenyataan. “Ya memang ini serius sekali karena Pak Mahfud seringkali yang dia ucapkan itu betul-betul hal yang dialami, tapi sayang dia nggak mampu untuk beritahu pada Pak Jokowi. Karena dia ya sebagai Menko doang,” paparnya. Rocky menegaskan, dari waktu ke waktu orkestrasi Jokowi sudah gagal, lantaran tidak ada lagi yang peduli dengan kebijakan Jokowi. “Ini bahayanya, sebab dari awal Pak Mahfud juga ikut menyetujui langkah Pak Jokowi untuk mengambil alih semua partai masuk ke dalamnya. Dan nggak ada oposisi lagi di luar,” tegasnya. Kondisi saat ini menurut Rocky ada peran Mahfud dalam menghasilkan kekacauan. “Itu juga kesalahan Pak Mahfud yang paham sejarah tata negara bahwa musti ada distribusi kekuasaan dengan oposisi. Sekarang semua diserap ke dalam. Yang beroposisi bukannya dielu-elukan sebagai loyal oposisi, tapi dimusuhin. Kan ajaib presiden memusuhi oposisi: memusuhi demokrat, mencurigai PKS,” tandasnya. Yang terjadi saat ini kata Rocky, tidak ada lagi pengertian dasar tentang politik. Padahal, politik itu harus menghormati oposisi dan oposisilah yang menjadi the advise advocad, bagian yang mengganggu tapi berguna untuk menghasilkan stabilitas. “Jadi sekarang stabilitasnya semu. Karena semu maka terpaksa ditopang dengan ancaman,” katanya. Ancaman itu kata Rocky terlihat ketika Jokowi datang ke pasar Cisarua Bogor. “Dia bukan datang menghadapi rakyat, tapi dia mengancam rakyat karena membawa pasukan keamanan yang berlebihan. Jadi orang menganggap memang krisis. Kalau baik-baik saja, datang saja bertamu. Masa bertamu bawa senjata, yang bener aja. Itu soalnya,” paparnya. Rocky juga menyinggung carut carutnya ekspor CPO yang menjadi korban akhirnya petani sawit. Presiden tidak paham bahwa komoditas itu selalu up and down, ada turbulensi, ada siklus naik siklus turun. Petani itu tidak ngerti soal begituan. Mereka cuma ingin ada harga yang stabil seperti pernah dijanjikan oleh Pak Jokowi di awal kampanye, “kita akan menstabilkan harga sawit supaya petani sejahtera”. Kekacauan itu, kata Rocky menunjukkan bahwa koordinasi makro ekonomi politiknya tidak berjalan. Karena sangat mungkin juga ada yang sengaja membisikkan Pak Jokowi, “Ya sudah hajar aja itu oligraki. Iya, oligarki itu bukan dihajar tapi dinyatakan sebagai bersalah supaya diperbaiki kebijakannya. Bukan menghajar oligarki.” “Lalu Sri Mulyani juga bilang waduh kita nggak bisa dapat lagi pajak eksport, nggak bisa dapat lagi rezeki dari komoditas dong. Padahal Sri Mulyani bingung mau menarik pajak dari mana lagi. Kan selalu dikatakan bahwa kita kelebihan 400 triliun, karena ekspor komoditas batubara, sawit, dan segala macem. Sekarang itu mau dibatalkan,” paparnya. “Belum lagi soal IKN bingung mau dibiayai dengan apa? Jadi soal beginian ini yang bikin gejolak, bukan sekadar gejolak tapi soal kemampuan Indonesia untuk memperlihatkan postur rasionalitas ekonominya atau rasioanalitas kebijakannya,” kata Rocky. Rocky menegaskan tidak ada kebijakan yang diukur berdasarkan keputusan masuk akal, keputusan rasional. Soal-soal yang teknis ini Jokowi tidak paham. “Akhirnya, semua yang diucapkan oleh Pak Jokowi orang nggak dengar lagi, orang cuma lihat wajahnya itu. Wajahnya seperti apa sih? Wajah nipu lagi nih. Begitu saja kan,” pungkasnya. (ida, sws)
Anis Matta Apresiasi Langkah Presiden Jokowi Melarang Ekspor CPO dan Minyak Goreng
Jakarta, FNN - Pemerintah akhirnya menetapkan larangan ekspor sawit dan minyak goreng. Larangan ekspor berlaku mulai 28 April 2022 mendatang hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan itu, diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri membahas soal ketersediaan minyak goreng nasional pada Jumat (22/4/2022). Presiden menyatakan, akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, pemerintah telah mengambil langkah substansial dalam mengatasi krisis ketersediaan bahan pokok. \"Saya ingin mengapresiasi langkah Presiden Jokowi melarang ekspor CPO dan minyak goreng. Langkah ini sangat penting untuk memproteksi pasar dan kepentingan dalam negeri,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (23/4/2022). Menurut Anis Matta, gejolak geopolitik telah membuat harga komoditas dunia naik tinggi. Naluri ekonomi akan membawa barang ke tempat dengan harga dan keuntungan tertinggi. \"Di sinilah negara harus hadir untuk mengendalikan agar naluri ekonomi tidak merugikan hajat hidup orang banyak,\" ujarnya. Anis Matta mengungkapkan, pada akhir Maret lalu, Rusia juga mengambil kebijakan serupa dengan Indonesia, dengan melarang ekspor minyak biji bunga matahari untuk menstabilkan harga di dalam negeri. Rusia adalah pengekspor kedua minyak jenis ini dan menguasai sekitar 23% dari pasokan dunia. Eksportir terbesarnya adalah Ukraina, yang menguasai pangsa pasar 46% atau senilai USD 3,4 miliar (sekitar Rp 51 triliun). \"Semoga pelarangan ekspor ini menjadi awal dari serangkaian langkah-langkah terukur pemerintah dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau,\" katanya. Ketua Umum Partai Gelora menegaskan, situasi krisis saat ini tidak bisa diurus secara \'business as usual\' atau bisnis seperti biasa. \"Harus ada terobosan besar dan cara-cara non-konvensional untuk menyelamatkan rakyat. Berbagai problema harus diselesaikan sampai ke akar-akarnya, agak tidak terkesan sebagai gimmick,\" katanya. Sebab, di tengah krisis global saat ini, tantangan terbesar kita adalah mencapai kemandirian pangan, sebab ketahanan pangan kita masih rapuh. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Mengukur Nafas Gerakan Mahasiswa Indonesia’ pada Rabu (20/4/2022) lalu, meminta pemerintah untuk tidak menciptakan \'gimmick-gimmick\' baru, karena akan menjadi \'backfire\' atau serang balik terjadap pemerintah sendiri. \"Tidak ada ruang untuk gimmick, misalnya menangkap orang-orang dalam kasus minyak goreng, hanya sebentar memuaskan kemarahan rakyat. Tetapi, sekarang ini masalah riilnya adalah begitu orang tidak bisa belanja, maka perut langsung terpengaruh,\" katanya. Ia sudah berulang kali mengingatkan pemerintah agar memiliki solusi yang fundamental, bukan sekedar tambal sulam, dan perlukan terobosan baru. \"Sebab, krisis saat ini bersifat sistemik dan multidemensi,\" pungkasnya. (sws)
Mahfud MD Akui Jokowi Gagal, Rocky Gerung,”Ya Kalau Konsisten Jangan Berada di Tempat Busuk Itu”
Jakarta, FNN - Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa polarisasi politik menuju Pemilu 2024 sudah sangat dalam. Salah satu indikasinya, menurut Mahfud, kasus Ade Armando yang dianiaya secara brutal terkait perbedaan ideologi yang terpolarisasi. \"Ini masalah ideologis sehingga membutuhkan kepemimpinan yang kuat di 2024. Pemimpin yang bisa menjaga dan merekatkan, butuh orang kuat,\" kata Mahfud. Selain itu, Mahfud menyinggung bahwa korupsi saat ini sudah merajalela dan dilakukan oleh semua pihak seperti legislatif, yudikatif, eksekutif dan pengusaha. Menurutnya situasi ini membutuhkan pemimpin yang kuat. Jika di Amerika Latin, hal ini bisa dilakukan melalui kudeta. \"Strong leader dibutuhkan agar negara tidak runtuh,\" ujar Mahfud. Menanggapi pernyataan Mahfud yang viral di media sosial, pengamat politik Rocky Gerung menyesalkan pengakuan Mahfud yang hanya berani ngomong. “Iya, Pak Mahfud ini seolah nggak menganggap bahwa Pak LBP adalah strong leader ya. Namun, sebetulnya kalau dia konsisten, ya dia jangan ada di tempat yang busuk itu,” katanya kepada watawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 23 April 2022. Menurut Rocky, Mahfud MD hanya bisa ngomong dan mengeluh di depan rakyat, namun tak ada aksi. “Kan dia cuma ngomong dan mengeluh pada rakyat bahwa ‘Saya menyaksikan banyak korupsi di sekeliling saya. Saya menyaksikan ini ada potensi keterbelahan bangsa,’. Terus, jika sudah mengeluh, lalu penyelesaiannya dengan wawancara apa?,” tegas Rocky. Rocky menegaskan, secara implisit Mahfud mau bilang bahwa Presiden Jokowi sudah tidak mampu. “Itu artinya pembantu-pembantunya juga nggak mampu. Ya, bubar saja, supaya ada pengganti baru. Mau dia strong leader atau strong segala macam, tapi kita memang melihat yang disampaikan oleh Pak Mahfud, itu memang yang sedang terjadi,” paparnya. Orang mencari strong leader karena menganggap bahwa selama ini leader yang ada, bolak-balik nggak bisa menyelesaikan masalah, yang ada hanya alat keluh-kesah. Rocky menilai, rezim ini memang aneh dan ajaib, para pejabat banyak yang mengeluh, tapi mereka tetap berada di dalam pemerintahan yang mereka keluhkan. “Mahfud berkeluh kesah, Sri Mulyani berkeluh-kesah tentang keadaan krisis ekonomi, kemarin juga Bank Indonesia salah satu direkturnya berkeluh kesah bahwa perang Ukraina dan Covid-29 menyebabkan Indonesia nggak bertumbuh. Lah, Indonesia nggak bertumbuh jauh sebelum Covid dan sebelum perang Ukraina,” kata Rocky geram. Hal-hal semacam ini kata Rocky yang membuat orang menganggap bahwa pemburukan berlangsung terus. “Orang akhirnya berpikir bukan lagi soal akhir pekan, tapi akhir kekuasaan. Begitu inti pikirannya,” papar Rocky. Apalagi lanjut Rocky, soal CPO atau soal apa yang Jokowi bilang ia hebat, bisa hentikan. Hal itu juga mengganggu sistem perekonomian Indonesia bahwa sesuatu yang drastis diputuskan, padahal sebetulnya ini hanya soal teknis bagaimana mendistribusikan minyak goreng itu dan atasi dengan kebijakan yang terukur. “Ini kebijakan yang bisa-bisa Pak Jokowi bisa dikudeta oleh oligarki- oligarki sawit. Masalah seperti di atas yang membuat rakyat akhirnya dari awal pekan sampai akhir pekan itu merasa was-was tentang keadaan. “Sinyal-sinyal itu yang menunjukkan bahwa memang istana sudah lumpuh atau dengan kata lain ya sudah Pak Jokowi enggak lagi diasuh oleh Ibu Mega. Karena itu Pak Jokowi kehilangan arah,” tegasnya. Menurut Rocky, arah baru ini mungkin akan ditentukan oleh interplay di dalam politik mahasiswa, politik buruh, dan kemungkinan adanya tokoh alternatif, yang oleh Pak Mahmud disinyalkan sebagai orang kuat. “Ya mungkin yang dimaksud orang kuat yang diterima semua pihak. Kalau orang kuat dalam arti seorang ditaktor baru apa bedanya dengan yang sekarang. Seluruh kebijakan Jokowi dan politik adalah diktator,” pungkasnya. (ida, sws)
Bank Indonesia Proyeksi Inflasi April 2022 Mencapai 0,74 Persen
Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan inflasi Maret mencapai 0,48 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya (month to month/mtm), yang disumbang oleh kenaikan harga minyak goreng.Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan perkiraan tersebut berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada minggu ketiga April 2022 yang mencerminkan perkembangan harga tetap terkendali.Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Maret 2022 sebesar 1,95 persen secara tahun kalender (year to date/ytd) dan 3,26 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).Ia menuturkan, penyumbang utama inflasi April 2022 sampai dengan minggu ketiga yaitu komoditas minyak goreng sebesar 0,26 persen (mtm), bensin sebesar 0,18 persen (mtm), daging ayam ras sebesar 0,08 persen (mtm), dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04 persen (mtm).Selain itu, telur ayam ras, sabun detergen bubuk/cair, dan jeruk masing-masing menyimbang sebesar 0,02 persen (mtm). Daging sapi, bawang putih, tempe, bayam, kangkung, nasi dengan lauk, ayam goreng, rokok kretek dan rokok kretek filter masing-masing menyumbang sebesar 0,01 persen (mtm).Sementara itu, komoditas yang mengalami deflasi pada periode minggu ini yaitu tomat dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,02 persen (mtm) dan 0,01 persen (mtm).BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan eksternal yang meningkat.BI juga akan terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut. (Sof/ANTARA)
Indonesia dan Prancis Siapkan Draf Kerja Sama Pertahanan
Jakarta, FNN - Indonesia dan Prancis menyiapkan draf kerja sama dan rencana alokasi anggaran kemitraan di bidang industri pertahanan melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dan Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis.Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, mengatakan langkah itu merupakan tindak lanjut atas pertemuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly di Jakarta pada Februari 2022.\"Proses tindak lanjut hasil pertemuan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis dengan Menhan RI Februari lalu, yang membicarakan peningkatan kerja sama bidang pertahanan kedua negara, termasuk kerja sama partnership industri pertahanan, saat ini berjalan paralel dalam hal penyiapan draf kerja sama maupun perencanaan budget,\" kata Donny.Informasi itu juga disampaikan langsung oleh Sekjen Kemhan saat bertemu dengan Direktur Jenderal Pengembangan Internasional Direktorat Persenjataan Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis Insinyur Jenderal Thierry Carlier di Jakarta, Kamis (21/4).Dalam pertemuan itu, Donny didampingi oleh Perencanaan Pertahanan Mayjen TNI Budi Prijono, Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Marsma TNI Yusran Lubis, dan Direktur Kerja Sama Internasional Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Brigjen TNI Steverly Parengkuan.Sementara itu, Thierry didampingi Atase Pertahanan Prancis untuk Indonesia Kolonel Sven Meic. Indonesia dan Prancis sejak 2021 berkomitmen meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, melalui penandatanganan dokumen Persetujuan Kerja sama Pertahanan (DCA) di Paris, yang diteken langsung Prabowo Subianto dan Florence Parly, pada 28 Juni 2021.Pada 15 Maret 2022, Prabowo kembali berkunjung ke Paris untuk memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan Élysée Palace.Indonesia dan Prancis telah membangun kemitraan bidang pertahanan sejak 1950. Hubungan itu kian menguat setelah penandatanganan perjanjian kerja sama khusus bidang pertahanan serta adanya berbagai kemitraan lain, seperti pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) dan alih teknologi pertahanan.Di luar itu, Indonesia dan Prancis juga meningkatkan kerja sama peningkatan kapasitas prajurit. Setidaknya, lebih dari 300 perwira TNI telah menyelesaikan pendidikan setingkat Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (Seskoad) serta Sekolah Spesialisasi TNI Angkatan Laut di Prancis. (Sof/ANTARA)
Menteri Perindustrian Tidak Boleh Takut Dengan Ancaman Pengusaha
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita untuk tidak takut menghadapi ancaman pengusaha industri minyak goreng.Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, dia mengatakan ancaman pengusaha yang akan mundur dari program subsidi bila kasus penangkapan tiga orang petinggi perusahaan minyak goreng tidak diselesaikan.\"Justru dari kejadian ini, kita dapat ambil pelajaran bahwa motif para pengusaha minyak goreng hanya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kondisi masyarakat,\" kata Mulyanto.Menurut dia, ancaman itu bukti salah satu bentuk arogansi pengusaha yang merasa besar. Mereka berani mengancam karena tidak sadar akan penderitaan rakyat yang membesarkan mereka yang hampir enam bulan mengalami kelangkaan dan kemahalan minyak goreng.Mulyanto meminta Menperin harus bertindak tegas kepada perusahaan minyak goreng yang tidak memenuhi komitmennya untuk memproduksi minyak goreng curah.\"Jangan dibiarkan berlarut-larut. Beri sanksi tegas. Jangan Menperin kalah terhadap pengusaha, apalagi Satgas Khusus Minyak Goreng Curah sudah terbentuk,\" katanya.Kemenperin merilis produksi minyak goreng curah masih jauh di bawah target. Dari 75 perusahaan yang terdaftar hanya empat ribu ton per hari yang diproduksi atau sekitar setengah dari kebutuhan masyarakat, di mana kebutuhannya delapan ribu ton per hari. Sementara itu, sebanyak 20 perusahaan masih belum memproduksi minyak goreng curah subsidi tersebut.Mulyanto mengingatkan Kemenperin agar cermat dalam mengawasi berbagai dokumen verifikasi terkait pembayaran subsidi minyak goreng curah. Jangan sampai yang dibayarkan dana subsidi adalah dokumen bodong. Kalau ini terjadi, maka negara akan dirugikan.Sebelumnya, pengusaha sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga memprotes penetapan tersangka kasus ekspor CPO (minyak sawit) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kemenperin. Ia mengancam Kemenperin bahwa pelaku industri minyak goreng akan mundur dari program subsidi bila kasus tersebut tidak diselesaikan. (Sof/ANTARA)
Ombudsman RI Mendorong Masyarakat Berani Lapor Masalah THR
Jakarta, FNN - Ombudsman RI mendorong masyarakat untuk berani melapor apabila mengalami masalah-masalah seputar penerimaan tunjangan hari raya (THR), seperti tidak menerima THR dari perusahaan tempatnya bekerja atau nominal THR yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan.\"Ini adalah tantang di masyarakat agar berani melapor pada posko-posko THR, yang disediakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan RI, karena itu terkait dengan hak yang melekat pada pekerja dan harus diberikan oleh perusahaan. Jadi, kami harap masyarakat tidak takut untuk melapor pada posko-posko THR,\" kata Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Tim Substansi VI Ombudsman RI Ahmad Sobirin dalam konferensi pers di Kantor Ombdusman RI, Jakarta, Jumat.Ia pun mengatakan bahwa pada tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan telah mengatur perihal pelindungan terhadap pelapor dalam mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran pemberian THR.\"Beberapa waktu lalu, kami telah bertemu dengan Kementerian Ketenagakerjaan, dikatakan bahwa mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran terkait dengan pemberian THR pada tahun ini sudah ada mitigasinya untuk pelindungan terhadap pelapor,\" ujar Ahmad.ia mengimbau agar pelaporan terhadap pelanggaran THR tidak hanya oleh masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar.\"Siapa pun yang mengalami dugaan pelanggaran dalam pemberian THR dapat melaporkan ke posko-posko THR. Tidak hanya bagi masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga bagi masyarakat yang bekerja di mana pun, silakan melapor ke posko THR,\" kata Ahmad.Ia menekankan bahwa THR merupakan hak bagi para pekerja yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.Peraturan itu menyebutkan bahwa THR keagamaan merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh menjelang hari raya keagamaan.Apabila pemberi kerja tidak dapat memenuhi pemberian THR, mereka akan mendapatkan sanksi, yakni denda 5 persen dari jumlah THR tanpa menghilangkan kewajiban untuk tetap membayarkannya. (Sof/ANTARA)
POPULER
