POLITIK
Tokoh Masyarakat Mimika Minta Pemerintah Serius Memperhatikan Kesejahteraan Rakyat Papua
Jakarta, FNN - Tokoh masyarakat Kabupaten Mimika, Athanasius Allo Rafra, meminta pemerintah pusat ke depan lebih serius membangun kesejahteraan rakyat Papua, terutama setelah adanya penambahan sejumlah provinsi baru di wilayah ujung timur Indonesia itu.\"Sebagai anak yang lahir di Papua dari orang tua saya yang sudah berpuluh-puluh tahun datang mengabdi di Papua, saya melihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat asli Papua sampai dengan saat ini masih memprihatinkan dan ini membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat,\" kata dia, di Timika, Papua, Kamis.Mantan penjabat bupati Mappi dan Mimika pada era 2006 hingga 2008 itu menyebut keputusan pemerintah pusat bersama DPR untuk membentuk sejumlah provinsi baru di Papua sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang, jauh-jauh hari sebelumnya, untuk tujuan mempercepat pembangunan masyarakat setempat, terutama Orang Asli Papua (OAP).\"Setelah adanya UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ternyata sampai sekarang kemajuan yang diharapkan itu tidak bisa terwujud sehingga belajar dari semua itu maka diusulkan untuk dibentuk sejumlah daerah otonomi baru. Saya berharap ini tidak sekedar hanya membagi wilayah dan ajang bagi-bagi kekuasaan, tapi harus ada kebijakan-kebijakan yang berubah,\" ujar dia.Sebagai contoh, katanya, pemerintah perlu membuat terobosan kebijakan berkaitan dengan hak-hak dasar masyarakat adat mengelola hasil hutan mereka, demikian pun di bidang perikanan, pertanian dan lainnya.\"Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus lebih berpihak kepada rakyat, jangan hanya menguntungkan pengusaha. Kalau masyarakat buka hutan untuk tebang dan jual kayu lantas diproses hukum, tapi kalau pengusaha kuasai lahan sampai berpuluh-puluh dan beratus-ratus hektare tidak diapa-apakan. Praktik semacam itu harus distop,\" katanya.Sebagai ASN yang berpuluh-puluh tahun mengabdi di Papua, dia juga mengingatkan para ASN yang bekerja di wilayah itu agar sungguh-sungguh bekerja dan mengabdi untuk melayani rakyat, bukan malah mencari kesempatan untuk memperkaya diri.Tidak itu saja, dia juga mengingatkan warga non Papua yang datang ke Papua untuk mengadu nasib untuk tidak serakah mau menguasai segala-galanya baik jabatan di pemerintahan, tanah atau lahan, proyek maupun hal-hal lain yang justru membuat peluang dan kesempatan OAP untuk bisa berkembang menjadi tertutup.\"Dalam hal penerimaan pegawai harus benar-benar memperhatikan hak warga asli Papua. Jangan sampai semua jabatan dan eselon di pemerintahan direbut oleh orang luar, lalu bagiannya orang asli dimana? Yang lebih ironis, orang baru datang satu dua hari di Papua, sudah bisa jadi pegawai, sementara yang bertahun-tahun mengabdi tidak pernah diperhatikan,\" ujar mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua itu. Banyaknya praktik penyimpangan tata kelola pemerintahan di Papua yang hanya menguntungkan segelintir orang, terutama warga dari luar Papua, katanya, membuat banyak orang Papua menyatakan tidak puas dan memicu gejolak politik dimana-mana hingga mengorbankan banyak nyawa manusia tidak berdosa.\"Mari kita bangun Papua dengan hati yang bersih, jujur dan berkeadilan. Selama hak-hak dasar orang Papua tidak diperhatikan maka mau bagi wilayah berapa banyak pun entah jadi provinsi maupun kabupaten/kota maka akan sama saja, rakyat Papua tetap tidak akan puas dan tetap hidup miskin di atas kekayaan alam yang luar biasa yang mereka miliki,\" ujar dia.Beberapa waktu lalu Badan Legislatif DPR telah menyetujui pengusulan hak inisiatif tiga RUU Daerah Otonom Baru di Papua yaitu calon Provinsi Papua Selatan, calon Provinsi Papua Tengah dan calon Provinsi Papua Pegunungan Tengah. (Ida/ANTARA)
Pelaku UMKM Perlu Mendapat Pelatihan Pendampingan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, menyebutkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah perlu mendapat pelatihan dan pendampingan. \"Memang perlu ada pelatihan dan pendampingan. Nah kedua hal inilah yang perlu terus ditingkatkan dan mendapat perhatian dari pemerintah,\" kata Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Ia berkunjung ke Komplek Islamic Centre, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang di sana berdiri puluhan tenda berwarna biru. Di tenda-tenda itu, berbagai produk UMKM dipamerkan, dipajang, dan ditawarkan kepada para pengunjung. Saat berkunjung, dia melihat sejumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah menjajakan berbagai produk makanan, minuman, baju, bahkan produk kebanggaan masyarakat Garut yakni jaket, tas, dompet, dan ikat pinggang dari kulit pada acara ‘Wisata Belanja Garut, Ramadan Fair 1443H’. Dalam kunjungan, Menteri Koperasi dan UMKM pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengunjungi tenda-tenda yang ada. Dia memotivasi dan berdialog dengan para pelaku usaha di kabupaten yang disebut Swiss van Java itu. Pria asal Palopo Sulawesi Selatan itu bahkan membeli beberapa produk yang dijajakan seperti kopi, abon, kerupuk, dan beberapa makanan ringan yang lainnya.Ia mengatakan produk yang dihasilkan oleh warga Garut sudah bagus. Meski demikian dia mendorong beberapa produk yang ada perlu lebih ditingkatkan lagi. “Saya masih melihat ada beberapa produk di mana kemasannya perlu diberi sentuhan yang lebih baik lagi,\" ucapnya. Menurut pria yang baru dikukuhkan sebagai Guru Besar Universitas Negeri Makassar itu, produk yang ditawarkan atau dijual, kualitasnya bukan hanya mengandalkan isinya. Sisi lainnya seperti kemasan harus juga benar-benar diperhatikan agar lebih menarik dan menjual. “Bila itu dilakukan Insya Allah akan lebih menarik. Contohnya produk kopi yang ada, bila kemasannya bagus, pasti akan lebih banyak terserap di pasar,\" ujarnya. Untuk menghasilkan produk yang komprehensif bernilai jual dan menarik minat, menurut dia pelaku usaha perlu mendapatkan pelatihan dan pendampingan. (Ida/ANTARA)
Partai Gelora : Awas! 'Alarm Zaman' Sudah Dibunyikan Mahasiswa, Pemerintah Harus Peka
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan aksi demo 11 April 2022 yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Gedung DPR/MPR beberapa waktu lalu, menjadi pertanda bagi pemerintah saat ini, bahwa \'alarm zaman\' telah dibunyikan. Karena itu, Anis Matta mengingatkan pemerintah untuk tidak melakukan pendekatan perspektif keamanan berlebihan terhadap gerakan mahasiswa saat ini, serta tidak menuding ada \'wayang\' yang sengaja dimainkan oleh \'dalang\' tertentu untuk menjatuhkan pemerintah. \"Jadi ini bukan sekadar isu tentang penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Tapi ini sudah suara emak-emak di rumah, ibu rumah tangga , suara masyarakat bawah yang mengalami himpitan hidup yang semakin berat. Ini akibat krisis ekonomi yang kita hadapi paling dalam dua tahun terakhir ini,\" kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk \"Gerakan Mahasiswa Indonesia: Nyalakan Alarm Zaman\" Rabu (13/4/2022) petang. Dalam pekan-pekan ini, menurut Anis Matta, kita menyaksikan rezim di beberapa negara sudah mulai berguguran, karena tidak mampu menghadapi tekanan krisis berlarut akibat ketidakpastian situasi global. \"Ini yang diserbu Ukraina, yang jatuh Perdana Menteri Pakistan (Imran Khan, red), Sri Langka sedang berjalan, Yaman sudah. Ini karena apa? karena terintegrasinya masyarakat dunia. Korbannya pasti banyak lagi, akan menimpa negara-negara yang rapuh. Inflasi adalah dampak yang sedang terjadi,\" ujarnya. Situasi yang terjadi di Pakistan, lanjutnya, bisa saja terjadi di Indonesia. Dimulai dari krisis ekonomi, berlanjut krisis sosial dan berujung pada krisis politik. Namun, hal itu tergantung dari kekuatan dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi krisis berlarut saat ini. \"Gerakan mahasiswa sekarang ini, sangat berbeda dengan gerakan mahasiswa tahun 98. Saat itu, krisis bagian dari reformasi proses demokratisasi global, menyusul runtuhnya Uni Soviet. Amerika dan Eropa, adem ayem saat itu, tapi sekarang krisis menimpa seluruh negara, termasuk negara Amerika dan Eropa. Bahkan jauh lebih dahsyat daripada yang menimpa kita,\" katanya. Anis Matta menilai krisis berlarut saat ini secara langsung bisa menjatuhkan seluruh rezim di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Sebab, suasana hati publik (public mood) saat ini, diliputi dengan kemarahan, karena himpitan hidup yang semakin berat. \"Jadi, ini yang kita lihat kemarin, pada 11 April ini, mungkin banyak orang yang underestimate di awal, tetapi bagi kami, ini menjadi suatu pertanda zaman. Ini ada alarm yang sudah dibunyikan. Alarm zaman yang dibunyikan oleh para mahasiswa kita,\" ujarnya. Anis Matta berharap \'alarm zaman\' itu bisa mengilhami pemerintah untuk segera menemukan peta jalan baru bagi Indonesia ke depan dan bisa ke luar dari krisis berlarut saat ini. Sebab, demo mahasiswa sudah hampir merata di wilayah Indonesia, sehingga butuh perhatian serius pemerintah. \"Kira-kira fenomena ini yang kita tangkap pada 11 April kemarin, kelihatannya fenomena ini akan terus berlanjut. Tadi yang kita dengar rencananya 21 April ini,\" ungkapnya. Dalam rangka perbaikan kondisi negara, kata Anis Matta, Partai Gelora pada prinsipnya memberikan dukungan moral kepada gerakan mahasiwa saat ini yang telah menyalahan \'alarm zaman\'. \"Bahkan saya mendapat kabar, teman-teman mahasiswa di Bone, Sulsel, sudah menduduki DPRD Kabupaten Bone. Mahasiswa hadir kembali melakukan fungsi utamanya sebagai penjaga moral bangsa,\" kata Ketua Umum Partai Gelora ini. Menanggapi hal ini, Ketua BEM Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Amir mengungkapkan, bahwa masalah penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, bukan menjadi isu utama gerakan mahasiswa di Makassar. \"Tuntutan kami di Makassar adalah soal kenaikan harga pangan dan kenaikan BBM, bukan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Pemerintah kelihatannya belum melakukan langkah-langkah untuk menurunkan harga-harga. Kita akan terus berdemo, terus bergerak sampai kita menang,\" kata Amir. Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Muhammad Ibnu Rahmata menambahkan, kenaikan minyak goreng dan kenaikan BBM saat ini membuat kehidupan masyarakat semakin sulit, karena kenaikan harga tersebut memicu naiknya berbagai harga pangan. \"Mahasiswa sebagai agent of social control dan agen perubahan akan terus ke jalan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Kita mendorong dan mengupayakan tuntutan agar dikabulkan. Pemerintah harus berpihak kepada kepentingan rakyat,\" kata Ibnu. Presedium Persaudaraan Pemuda Islam (PPI) Sumatara Utara Fahrul Rozi Panjaitan menegaskan, bahwa gerakan mahasiswa saat ini tidak ada yang mendanai atau memboncengi, karena murni untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, yang saat ini mengalami kesulitan. \"Kalau ada tudingan seperti itu, sengaja diciptakan untuk mematahkan atau melemahkan gerakan mahasiswa oleh oknum-oknum atau orang-orang yang tidak mau mahasiswa turun ke jalan menyuarakan kebenaran,\" kata Rozi. Sependapat dengan Amir dan Ibnu Rahmata, Rozi juga menilai bahwa gerakan mahasiswa saat ini bertujuan mendesak pemerintah untuk segera menurunkan kenaikan harga-harga pangan dan BBM, terutama minyak goreng. Sebab, kenaikan harga minyak goreng dan BBM berdampak pada kenaikan sembako dan kebutuhan pokok lainnya \"Minyak goreng sekarang sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Di Pulau Sumatera, terutama Langkat itu pada umumnya menghasilkan minyak goreng dengan sawitnya yang luas. Tetapi, kenapa di Sumatera Utara saja harganya naik dan langka. Ini yang disuarakan kawan-kawan mahasiswa. Kenaikan harga minyak goreng naik sekarang berdampak pada kenaikan sembako dan kebutuhan pokok lainnya,\" tegasnya. (sws)
Indonesia Perlu Segera Memiliki UU Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan bahwa Indonesia perlu memiliki Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional untuk memperkuat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta mengantisipasi ancaman kejahatan siber dan penyalahgunaan data.\"BSSN perlu diperkuat. Indonesia perlu segera memiliki Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional,\" kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Selama ini, payung hukum BSSN hanyalah berdasarkan kepada UU 1/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU 19/2016, PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Perpres 28/2021 tentang BSSN.Menurut Bamsoet, kelahiran Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional juga sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo yang menegaskan dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2019 lalu bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi ancaman kejahatan siber dan penyalahgunaan data.Melalui serangan siber, sebuah negara bisa membuat jaringan telekomunikasi dan internet di negara lain mati total, digital perbankan kacau, radar militer maupun penerbangan sipil tidak bisa digunakan.\"Bahkan lebih mengerikan, alat tempur seperti pesawat dan kapal selam di kendalikan dari luar negeri untuk melakukan serangan seperti melempar bom tanpa bisa dikendalikan oleh pihak kita,\" ujar Bamsoet usai bertemu Kepala BSSN Letjen TNI (purn) Hinsa Siburian di kantor BSSN, Jakarta, Rabu.Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, selain memiliki Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional, Indonesia juga perlu memiliki Single Identity Number.Di dalamnya tidak hanya memuat database kependudukan seperti nama, jenis kelamin, alamat, dan hal dasar lainnya, melainkan juga terintegrasi dengan pajak dan kesehatan (BPJS).Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu peran BSSN, khususnya dalam mengamankan data dari berbagai serangan siber yang dilancarkan oleh para pihak tidak bertanggung jawab\"Dengan memiliki Single Identity Number seperti halnya berbagai negara besar dunia, Indonesia akan mendapatkan banyak manfaat. Antara lain, mengatasi masalah yang timbul akibat tersegmentasinya data penduduk di berbagai kementerian/lembaga, sebagai instrumen monitoring tingkat kepatuhan warga dalam memenuhi hak dan kewajiban-nya seperti pajak, hingga berkontribusi dalam memberikan informasi detail mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat,\" tutur Bamsoet. (Sof/ANTARA)
Mahasiswa Diingatkan Agar Tidak Mudah Terhanyut oleh Derasnya Arus Informasi
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengingatkan mahasiswa untuk tidak mudah terhanyut dengan derasnya arus informasi yang dapat mengubah pola pikir, sifat, karakter, serta pendapat generasi muda.\"Saya minta generasi muda terutama mahasiswa sebagai intelektual muda dapat menganalisis dan mengkaji berbagai informasi yang diterima serta menyikapi secara bijak dan bertanggung jawab,\" kata Dudung saat memberi kuliah umum di Universitas Pattimura, Kota Ambon, Rabu.Dia mengatakan dengan dinamika perkembangan teknologi digital saat ini, anak muda menjadi semakin mudah menguasai dan lebih lincah menggunakan teknologi.\"Telah terjadi inovasi secara fundamental saat ini dan cenderung menggunakan teknologi digital, dan umumnya dikuasai oleh anak muda termasuk para mahasiswa. Saya juga kadang bertanya kepada anak saya, bagaimana mengoperasikan telepon seluler dan segala macam aplikasinya, karena mereka lebih pintar menggunakannya,\" katanya.Kecanggihan teknologi menjadikan dunia tanpa batas, sehingga semua hal dapat diakses dengan didukung jaringan internet semakin cepat dan berpengaruh langsung terhadap perubahan pola kehidupan masyarakat.Dia menyebutkan pengguna internet di Tanah Air saat ini mencapai 196,7 juta, dimana 145,4 juta di antaranya merupakan generasi Z dan milenial.\"Sebanyak 73,9 persen pengguna internet di Indonesia adalah generasi milenial dengan waktu penggunaan rata-rata delapan jam per hari,\" kata mantan Panglima Komando Cadangan Strategis AD (Pangkostrad) itu.Di era teknologi digital saat ini, menurutnya, kebohongan sering dilakukan secara terus menerus melalui media massa, baik cetak maupun daring. Kebohongan secara terus menerus itu bisa menimbulkan kebenaran yang dipercayai namun tanpa fakta.\"Dengan perkembangan seperti ini, berdampak mudah sekali terjadi konflik suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Saya pernah ditugaskan di Maluku Utara dan menyaksikan bagaimana konflik antarwarga terjadi, tetapi mereka tidak mengetahui akar permasalahan konflik tersebut,\" katanya.Oleh karena itu, menurut dia, semua pihak perlu waspada terhadap pengaruh luar yang semakin gencar menggerogoti mentalitas dan moralitas generasi muda bangsa Indonesia. Dia mengibaratkan mahasiswa atau generasi muda sebagai petasan yang sumbunya pendek sehingga mudah meledak.\"Anak muda ini kalau diberi informasi yang tidak dianalisis dengan baik, mereka sangat mudah bereaksi dan terbakar emosinya karena darah mudanya,\" katanya.Dia menilai perlu ada kesadaran masyarakat terutama mahasiswa untuk mengkristalkan semangat para pendiri bangsa dalam menyusun dasar negara. Kemerdekaan yang diperoleh saat ini merupakan hasil dari jerih payah dan tetesan keringat seluruh tumpah darah Indonesia, katanya.Dia mengajak mahasiswa untuk bercermin dari sejarah perjuangan para pahlawan, seperti Bung Tomo, yang muncul sebagai tokoh muda di umur 23 tahun memimpin ribuan rakyat Surabaya. Selain itu, Jenderal Sudirman bergerilya dengan kondisi sakit dan ditandu saat melawan penjajah.\"Sejarah membuktikan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sangat kuat saat menghadapi ancaman eksternal,\" paparnya.Dia juga mengingatkan generasi muda akan pentingnya menghargai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus alat pemersatu seluruh masyarakat.Setidaknya, ada tujuh nilai kebangsaan yang perlu diteladani dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni menghormati perbedaan, mendahulukan kepentingan umum, rela berkorban, pantang menyerah, gotong royong, optimisme, dan nasionalisme.\"Nilai-nilai kebangsaan itu harus dipahami sebagai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan yang menyatu secara utuh, menjadi jiwa bangsa Indonesia dan mengkristal dalam Pancasila sebagai nilai ke-Indonesia-an,\" jelasnya.Sementara itu, Rektor Universitas Pattimura Martinus J. Sapteno mengatakan kuliah umum yang disampaikan Kasad merupakan yang pertama dihadiri banyak mahasiswa di masa pandemi COVID-19.\"Syukur karena pandemi COVID-19 sudah mulai mereda dan mahasiswa sudah kangen ke kampus setelah hampir dua tahun kuliah daring. Hari ini tercatat 1.200 mahasiswa yang hadir untuk mendengar kuliah umum dari Bapak Kasad,\" katanya.Dia mengatakan Universitas Pattimura juga telah membangun kerja sama dengan Kodam XVI/Pattimura dengan bertumpu pada tiga sektor penting, yakni pertanian, perikanan, dan kesehatan.\"Mudah-mudahan tiga bisa kerja sama ini bisa dioptimalkan baik untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas maupun menghasilkan ketahanan pangan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Maluku,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Bawaslu Menjabarkan Sejumlah Program Prioritas Menjelang Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan sejumlah program strategis prioritas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. \"Bawaslu sedang memantapkan beberapa program prioritas,\" kata Rahmat Bagja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, dan DKPP di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Rabu. Bagja menyampaikan enam program yang digagas, yakni pertama adalah mempersiapkan aplikasi sistem penanganan pelanggaran pemilu dan pelaporan (Sigaplapor).Program kedua, pengembangan sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS) versi 3.0. \"Termasuk di dalamnya mempersiapkan persidangan online. Alhamdulillah, hal ini sudah dicoba dalam Pilkada 2020,\" katanya. Sementara program strategis ketiga, yakni meliputi pengembangan sistem pengawasan secara elektronik, di antaranya formulir pengawasan (Form-A) dan sistem pengawasan pemilu (Siwaslu). Program strategis keempat, katanya, yakni pengembangan desa antipolitik uang, kemudian program kelima, pemberdayaan kader pengawas partisipatif dan program keenam adalah penyusunan indeks kerawanan pemilu (IKP). Dia menyampaikan adanya peralihan pimpinan Bawaslu provinsi tahun ini untuk periode 2022-2027 dan kemudian peralihan kepemimpinan Bawaslu kabupaten/kota pada 2023 untuk periode jabatan 2023-2028. \"Tahun ini diharapkan pengisian Bawaslu provinsi yang kemudian tahun 2023 untuk Bawaslu kabupaten/kota,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Pemuka Agama Menyerukan Doa dan Mengajak Anak Bangsa Melawan Kekerasan
Jakarta, FNN - Sejumlah pemuka agama dari berbagai kalangan menyerukan doa bersama dan mengajak semua anak bangsa untuk melawan segala bentuk tindak kekerasan dalam upaya penentangan terhadap pendapat di muka publik.“Cukup rasanya Bang Ade Armando yang menjadi mortir demokrasi dan mortir perjuangan bagi kita semua,” kata Tokoh Agama Islam Kiai Enha (Nurul Huda) di Jakarta, Rabu.Kiai Nurul Huda berharap kejadian yang menimpa Dosen Universitas Indonesia yang dikeroyok sekelompok orang saat aksi unjuk rasa pada Senin (11/4) di depan Gedung DPR/MPR RI tidak kembali terulang. “Turunkan rahmat, berkat, dan perlindungan-MU kepada kami ya Allah,” harap dia.Dalam doanya, Kiai Nurul Huda mendoakan orang-orang yang menganiaya Ade Armando segera diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah.Sesungguhnya, ujar dia, perjuangan membangun toleransi, kerahmatan, dan kedamaian di muka bumi adalah perjuangan dalam rangka menjaga amanah kekhalifahan yang diturunkan kepada umat melalui agama. \"Pada dasarnya semua agama mengajarkan tentang kebaikan dan kami menyetujui,” kata dia.Senada dengan itu, Tokoh Agama Protestan Pendeta Albertus Patty mengajak semua anak bangsa terus berdoa dan berjuang demi kebaikan Indonesia serta kebaikan manusia.Ia berharap meskipun ada sekelompok orang melakukan tindakan yang berlawanan dengan nilai dan norma, maka umat manusia harus selalu bisa menahan diri serta tidak balas dendam dan memaafkan. “Hanya dengan itu bangsa ini lebih beradab dan santun,” kata dia.Sebab, ujarnya, kebencian dan kekerasan adalah sesuatu yang ditentang oleh Tuhan dan semua agama yang ada di muka bumi. (Sof/ANTARA)
La Ode Basir: Logika Grace Nathalie Dangkal Sekali
Jakarta, FNN – Koordinator Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) La Ode Basir menyesalkan pernyataan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Nathalie yang menuduh relawan Anies terkait dengan penyerangan terhadap pegiat social Ade Armando. “Saya kaget tiba-tiba mendapat link YouTube yang menyampaikan pendapat Grace Nathalis terkait penyerangan terhadap Ade Armando dan kemudian dikaitkan dengan relawan Anis dan kemudian diakaitkan dengan FPI, dan HTI,” kata La Ode kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Rabu, 13 April 2022. Menurut La Ode pernyataan yang disampaikan Grace Nathalie terlalu berbahaya. “Itu loncatan terlalu jauh dan logikanya itu melampaui batas. Dasar pendapatnya itu sangat dangkal,” paparnya. La Ode menyarankan agar Grace Nathalis bersabar menunggu penyelidikan kepolisian. “Menurut saya ini wilayahnya kepolisian, marilah kita bersabar menunggu hasil yang dilakukan oleh apparat. Janganlah kita melontarkan narasi-narasi yang memicu pembelahan bangsa ini, tantangan kohesivitas ini akan menjadi tantangan kita Bersama,” paparnya. La Ode menegaskan bahwa dalam dalam ilmu psikologi, radikalisme yang paling bahaya itu adalah radikalisme verbal. “Pendapat-pendapat yang disampaikan oleh kekerasan verbal yang disampaikan oleh Grace Nathalie sangat berbahaya buat bangsa ini. Mestinya Kita bisa menahan dirilah,” tegasnya. Poin yang ingin disampaikan La Ode bahwa Grace ingin memframing ada penyusup dalam demo tersebut dan penyusupnya adalah mereka mantan anggota FPI dan HI. Kemudian Grace juga menyatakan bahwa ada screen capture yang menyatakan tentang penyerangan Ade Armando dan itu beliau didapatkan di Grup Relawan Anis yaitu Relawan Annisa Apik 4. Mereka masuk menyusup ke relawan Anis dan memperjuangkan hak-haknya secara politik melalui relawan Anis. “Itu kan menurut saya sangat dangkal. Kenapa saya sangat percaya dan menyerahkan kepada pihak polisi tentang relawan Anis Apik itu sendiri saya sebagai Koordinator Relawan, Koordinator Peristiwa Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang secara terang-terangan deklarasi mendukung Anis pada tanggal 20 okt 2021, selama berjalan, belum terlalu mendengar nama itu,” katanya. “Mungkin karena belum deklarasi jadi saya belum tahu bahwa ada relawan Anis yang namanya Relawan Apik,” tambahnya. Yang kedua menurut La Ode, fotonya juga janggal semacam foto selfielah. Ketiga yang paling menarik harus kita lihat adalah ada grupnya. “Itu kalau kita buka grup WA biasanya yang muncul di bawah nama grup itu adalah nama-nama orang kalau kita punya teman di dalam grup itu. Nah saya lihat yang punya foto ini tidak ada tidak muncul itu nama teman, artinya di dalam grup itu, dia tidak punya pertemanan,” tegasnya. La Ode keyakini bahwa grup itu baru dibuat setelah kejadian. “Jadi, mari kita tunggu hasil penyidikan kepolisian, jangan memframing seakan-akan relawan Anies terlibat,” kata La Ode. (ida, sws)
Mengundang Orang Tak Bermoral Berarti Tak Bermoral Juga
Jakarta, FNN – Rektor Universitas Indonesia (UI), Profesor Ari Kuncoro mengundang Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan ke kampus Depok Jawa Barat, Selasa, 12 April 2022. Usai bertemu rektor, Luhut dicegat mahasiswa yang ingin menginterogasi berkaitan dengan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mahasiswa ingin Luhut membuka big data yang dipakai alasan penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tersebut. Namun percakapan menjadi tidak setara karena Luhut memanfaatkan posisi dia sebagai senior untuk menasehati yunior. Padahal problemnya bukan junior-senior, ini big data yang ditagih dari Luhut. “Publik akademisi akhirnya melihat bahwa mahasiswa memenangkan dialog itu dan Luhut hanya berupaya untuk menyembunyikan - sebut saja - kebohongannya dengan memanfaatkan posisinya sebagai orang yang lebih tua yang lebih senior. Itu palsu dalam argumentasi,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 13 April 2022.. Perdebatan yang tidak imbang itu menurut Rocky ada andil rektor Ari Kuncoro yang menghadirkan Luhut ke kampus UI. “Demikian juga Profesor Ari Kuncoro. Sayang sekali beliau reputasinya akhirnya makin buruk. Dan dia tidak mampu lagi untuk memberi sinyal bahwa dia adalah rector,” paparnya. Rektor kata Rocky adalah semacam mercusuar pikiran, mercusuar moral, dan mahasiswa menganggap bahwa dia nggak bermoral mengundang orang yang tak bermoral, tidak bermoral juga. Keadaan ini menurut Rocky menunjukkan terjadi pemburukan terjadi setiap hari, baik di istana maupun di lembaga universitas, di departemen-departemen. “Itu yang kita sebut sebagai keadaan dimana seluruh kedunguan tiba-tiba muncul bersamaan. Dan kedunguan tertinggi kemarin dipamerkan oleh Rektor UI, mengundang seseorang yang secara moral sedang dipersoalkan, jadi begitu konyolnya,” tegasnya. Rocky tak hanya sendirian mengamati kualitas rector UI. “Saya pantau teman-teman dosen, serius itu menganggap bahwa rektor juga kehilangan moralitas sebetulnya karena mengundang orang yang tidak punya moralitas. Itu intinya,” paparnya. Jadi, pertemuan Luhut – Ari Kuncoro di UI menurut Rocky merupakan pertemuan dua orang yang tak punya inegritas. “Bertemulah dua tokoh yang sebetulnya tidak punya integritas lagi. Karena apa yang diucapkan Pak Luhut di situ, ya orang anggap silakan ngomong, tapi kita nggak percaya. Kan Anda mewakili satu rezim yang terus menerus berbohong,” pungkasnya. (sof, sws)
Mahfud Dorong Masyarakat Berperan Aktif dalam Pelaksanaan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Mahfud mengatakan hal itu dalam akun Youtube Kemenko Polhukam, yang terpantau, di Jakarta, Rabu. Menurut dia, keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 ini bisa terwujud saat semua pihak peduli akan pertumbuhan demokrasi di Indonesia dan membantu KPU dan Bawaslu. \"Tentu akan berhasil manakala kita peduli dengan pertumbuhan dan perkembangan demokrasi Indonesia turut membantu KPU dan Bawaslu,\" ujar Mahfud. Menurut dia, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 yang baru dilantik, menyatakan kesiapannya untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. \"Anggota KPU dan Bawaslu, dan semuanya menyatakan siap, akan bekerja menyiapkan Pemilu dan Pilkada 2024 dengan sebaik-baiknya,\" ujarnya. Presiden Joko Widodo meminta kepada jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 yang baru saja dilantik-nya untuk segera tancap gas mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Presiden mengingatkan kepada para pejabat KPU dan Bawaslu yang dilantik-nya di Istana Negara, Jakarta, Selasa, agar senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah maupun DPR RI dalam menjalankan tugas serta kewenangan-nya. \"Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja, dapat segera tancap gas, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah menjalankan tugas serta kewenangan-nya untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024,\" kata Presiden dalam keterangan pers terkait pelantikan itu yang dirilis kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Selasa (12/4). (mth/Antara)
