Jakarta, FNN - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dinilai bisa mengganggu sistem perekonomian Indonesia. Utamanya pendapatan dari industri sektor sawit.

Bahkan langkah itu juga berpotensi membuat Jokowi dikudeta oleh oligarki sawit. Pernyataan itu diungkapkan pengamat politik, Rocky Gerung saat berbincang dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad, 24 April 2022.

"Apalagi soal CPO  yang seolah-olah Pak Jokowi bilang “saya hebat nih, saya hentikan”. (Padahal) itu (bisa) juga mengganggu sistem perekonomian kita tuh," ujar Rocky.

Rocky mengingatkan bahwa sesuatu yang dilakukan secara drastis lewat sebuah keputusan, maka dapat mengganggu sistem perekonomian yang ada.

"Padahal sebetulnya ini cuma soal teknis bagaimana mendistribusikan minyak goreng itu. Dan atasi dengan kebijakan yang terukur. Ini kan kebijakan yang bisa-bisa nih Pak Jokowi (malah) dikudeta oleh oligarki, oligarki sawit," kata Rocky.

Sebelumnya, pimpinan DPR RI menyayangkan kebijakan Presiden Jokowi yang secara total menutup keran ekspor CPO, berikut produk turunannya. Kebijakan ini bahkan dinilai berlebihan.

Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Sultan B. Najamudin, jika upaya itu dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang tidak fair dan berlebihan, tentu akan menimbulkan masalah baru lainnya di level petani dan daerah.

Kendati tidak ada yang salah dengan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli dan menstabilkan harga minyak goreng dan bahan pokok lainnya, namun Najamudin mengungkapkan kebijakan menutup total keran ekspor sangat berbahaya bagi reputasi dagang RI di pasar global. Utamanya bagi para eksportir.

Najamuddin menyarankan pemerintah sebaiknya mengutamakan untuk menjaga keseimbangan kebutuhan domestik dan memenuhi permintaan pasar ekspor yang akan berpengaruh langsung pada posisi neraca perdagangan kita. (ida, sws)