Jakarta, FNN - Kasus korupsi mafia minyak goreng yang kini ditangani Kejaksaan Agung itu ternyata hanya merupakan puncak gunung es. Ada permainan penguasa dan koorporasi besar yang hendak digunakan untuk menunda pemilu. Bila Kejaksaan Agung serius menganganinya, berani membongkar sampai tuntas, dipastikan kasus ini akan menjadi skandal politik terbesar dalam sejarah politik di Indonesia. Adanya dugaan skandal besar itu diungkap oleh politisi PDIP Masinton Pasaribu. Demikian dikemukakan oleh wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Ahad, 24 April 2022.

Hersu panggilan akrab Hersubeno Arief  menegaskan bahwa anggota Komisi 11 DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengaku memiliki informasi terkait pengumpulan dugaan dana atau fund raising untuk mengongkosi wacana penundaan Pemilu 2024 dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO (Crude Palm Oil).

Menurut Hersu, hal tersebut menjadi salah satu bagian penting dari penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung saat ini. Oleh karena itu wajar jika Masinton meminta  agar penyidik Kejaksaan Agung mendalami dugaan informasi tersebut.

Masinton menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya begitu mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fund raising, untuk memelihara dan menunda Pemilu itu, sebagaimana dikatakan Masinton kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 23 April 2022.

Dalam kesempatan tersebut Masinton enggan menjelaskan secara lebih rinci mengenai asal informasi tersebut didapat dirinya, namun ia mengklaim tengah melakukan pendalaman dan pengecekan terkait hal tersebut. Menurutnya penting agar skandal korupsi pemberian izin ekspor CPO itu diungkap hingga ke akar-akarnya, termasuk kepentingan tertentu yang menjadi motif kepentingan tersebut.

“Harus kita telaah, tapi kita tidak boleh mengabaikan informasi tersebut mengenai Masinton, apalagi sudah ditangani Kejaksaan Agung. Maka harus kita support Jaksa Agung untuk menulusuri itu, termasuk aktor di balik yang memainkan oligarki,” kata Hersu.

Hersu menegaskan bahwa Masinton kemudian merinci dugaan tersebut bisa dikaitkan dari deklarasi yang dibuat sejumlah petani plasma yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.

“Kita jadi ingat beberapa waktu yang lalu Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga menyatakan ada aspirasi dari para petani sawit untuk menunda Pemilu. Ini dilakukan setelah dia ketemu petani sawit di Riau,” papar Hersu.

Hersu menegaskan, mengutip informasi yang diperoleh Masinton, petani-petani tersebut dibina korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah. Selain itu Masinton juga berkaca pada informasi dan investigasi TEMPO terkait perkara bahan pokok itu.

Sebagai informasi, kata Hersu, dugaan tersebut sebenarnya pernah diungkap Masinton lewat cuitan di akun twiter pribadinya. Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi. Selain berkontribus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng juga ikut berpartisipasi kelangkaan minyak goreng juga melawan konstitusi.

Dalam kasus ini ada 4 tersangka yang ditetapkan Kejaksaan Agung, mereka ialah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MP Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley MA, dan General Manager bagian General Affair PT Musim Mas Togar Sitanggan.

Kasus ini diselidik jaksa sejak Januari 2021 hingga Maret 2022. Kala itu pemerintah melalui kementrian perdagangan mengambil kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligarion (DPO) agar perusahaan yang mengekspor minyak dapat diregulasikan.

“Dahsyat ya, ini gak main-main sinyalemen dan informasi yang disampaikan oleh politisi PDIP ini. Anda pasti masih ingat saat Masinton menyerang Menko Marinves Luhut Pandjaitan soal penundaan Pemilu. Saat itu dia menyebut Luhut sebagai brutus alias pengkhianat dalam istana yang akan menjerumuskan Jokowi,” papar Hersu.

Hersu menegaskan, sebagai buntut serangan, Masinton itu kemudian dilaporkan ke majelis kehormatan DPR. Namun laporan itu tak ingin ditanggapi oleh Masinton, dia menolak menanggapinya dan dia menilainya itu sebagai lawak.

Masinton menyebutkan legal standing dari pelapor, karena yang melaporkan dia ini adalah sebuah LSM bukan Luhut sendiri. Kan harusnya kalau yang merasa dicemarkan Luhut Panjaitan yang seharusnya Luhutlah yang melaporkan ke MKD, bukan orang lain atau LSM.

“Kalau Anda lihat, ini serangan Masinton sangat sistematis. Kalau kita kumpul-kumpulkan, ini jadi semacam offside, pertama dia menyerang ke Luhut sebagai brutus yang ingin menjerumuskan Jokowi. Kemudian dia menyampaikan informasi yang pada Kamis sebelumnya, dia hanya semacam menyentil dulu yang mengingatkan mereka ini koorporasi besar ini harus dihukum karena mereka terlibat dalam pendanaan kampanye untuk menunda pemilu dan ini juga melawan konstitusi. Dan terakhir dia lansung ke jantung persoalan yakni bahwa mereka-mereka ini para mafia minyak goreng ini tidak bermain untuk kepentingan mereka sendiri tapi untuk kepntingan yang lebih besar yakni untuk pendanaan penundaan Pemilu,” kata Hersu.

Menurut Hersu, serangan Masinton kepada Luhut, ini  tidak boleh dilihat merupakan serangan pribadi. Kita harus melihat partai politik yang ada dibelakangnya, yakni PDIP. Untuk melawan seorang Luhut, perlu keberanian yang besar dan juga backup yang besar. Bagaimana pun Luhut ini adalah orang  yang berkuasa di Indonesia dan dia disebut sebagai Menteri Segala Urusan. Luhut itu memegang jabatan setidaknya ada 10 jabatan yang diberikan Jokowi.

Demikian juga Masinton, kata Hersu, jangan dilihat sebagai Masinton pribadi. Saat ini dia cuman 1 waterpass pasukan tempur, yang diterjunkan dulu di garda depan untuk menjajaki kekuatan sekaligus menghancurkan konsentrasi lawan. Caranya dengan mencicil informasi dan terakhir dia meledakkan informasinya.

Ini ada kaitanyya dengan Ketua Umum Megawati yang tegas menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Megawati sebagaimana pernah disebutkan seseorang yang dekat dengan dirinya itu dikutip oleh inilah.com dia sampai bersuara keras. Dia mengingatkan orang-orang yang ingin menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan Jokowi dengan nada keras sekali, “Memangnya negara ini milik nenek moyang lu?”

Hersu menegaskan, penolakan PDIP secara resmi setidaknya bisa kita baca dari pernyataan sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Penolakan itu bahkan disampaikan beberapa kali dalam berbagai kesempatan termasuk ketika Luhut gagal melobi Puan Maharani. Anda masih ingat pernah ada terjadi pertemuan di sebuah restoran di Bali.

Tapi permintaan itu juga secara tegas ditolak oleh Megawati dan kata Hasto, kalau mau ketemu secara pribadi, tidak ada urusannya dengan penundaan Pemilu. Anytime Muhaimin bisa datang kepada Megawati, karena hubungan mereka sebenarnya cukup dekat. Muhaimin ini kan salah satu dari dua orang yang ingin bertemu dengan Saifullah Yusuf yang dititipkan kepada Megawati oleh Gus Dur.

Hersu mengingakna bahwa lewat fraksi di DPR, PDIP juga menarik kembali usulan pembahasan PPHN yang mengharuskan membuka kembali terjadinya peluang untuk amandemen UUD 1945. PDIP khawatir pintu amandemen ini akan digunakan penumpang gelap.

Yang dimaksud penumpang gelap itu adalah mereka yang akan memanfaatkan pintu amandemen untuk menunda pemilu yang selama ini kondekturnya adalah Luhut Panjaitan dan yang akan diperpanjang masa jabatannya adalah Jokowi. (anw, sws)