POLITIK
Bawaslu Menjabarkan Sejumlah Program Prioritas Menjelang Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan sejumlah program strategis prioritas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. \"Bawaslu sedang memantapkan beberapa program prioritas,\" kata Rahmat Bagja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, dan DKPP di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Rabu. Bagja menyampaikan enam program yang digagas, yakni pertama adalah mempersiapkan aplikasi sistem penanganan pelanggaran pemilu dan pelaporan (Sigaplapor).Program kedua, pengembangan sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS) versi 3.0. \"Termasuk di dalamnya mempersiapkan persidangan online. Alhamdulillah, hal ini sudah dicoba dalam Pilkada 2020,\" katanya. Sementara program strategis ketiga, yakni meliputi pengembangan sistem pengawasan secara elektronik, di antaranya formulir pengawasan (Form-A) dan sistem pengawasan pemilu (Siwaslu). Program strategis keempat, katanya, yakni pengembangan desa antipolitik uang, kemudian program kelima, pemberdayaan kader pengawas partisipatif dan program keenam adalah penyusunan indeks kerawanan pemilu (IKP). Dia menyampaikan adanya peralihan pimpinan Bawaslu provinsi tahun ini untuk periode 2022-2027 dan kemudian peralihan kepemimpinan Bawaslu kabupaten/kota pada 2023 untuk periode jabatan 2023-2028. \"Tahun ini diharapkan pengisian Bawaslu provinsi yang kemudian tahun 2023 untuk Bawaslu kabupaten/kota,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Pemuka Agama Menyerukan Doa dan Mengajak Anak Bangsa Melawan Kekerasan
Jakarta, FNN - Sejumlah pemuka agama dari berbagai kalangan menyerukan doa bersama dan mengajak semua anak bangsa untuk melawan segala bentuk tindak kekerasan dalam upaya penentangan terhadap pendapat di muka publik.“Cukup rasanya Bang Ade Armando yang menjadi mortir demokrasi dan mortir perjuangan bagi kita semua,” kata Tokoh Agama Islam Kiai Enha (Nurul Huda) di Jakarta, Rabu.Kiai Nurul Huda berharap kejadian yang menimpa Dosen Universitas Indonesia yang dikeroyok sekelompok orang saat aksi unjuk rasa pada Senin (11/4) di depan Gedung DPR/MPR RI tidak kembali terulang. “Turunkan rahmat, berkat, dan perlindungan-MU kepada kami ya Allah,” harap dia.Dalam doanya, Kiai Nurul Huda mendoakan orang-orang yang menganiaya Ade Armando segera diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah.Sesungguhnya, ujar dia, perjuangan membangun toleransi, kerahmatan, dan kedamaian di muka bumi adalah perjuangan dalam rangka menjaga amanah kekhalifahan yang diturunkan kepada umat melalui agama. \"Pada dasarnya semua agama mengajarkan tentang kebaikan dan kami menyetujui,” kata dia.Senada dengan itu, Tokoh Agama Protestan Pendeta Albertus Patty mengajak semua anak bangsa terus berdoa dan berjuang demi kebaikan Indonesia serta kebaikan manusia.Ia berharap meskipun ada sekelompok orang melakukan tindakan yang berlawanan dengan nilai dan norma, maka umat manusia harus selalu bisa menahan diri serta tidak balas dendam dan memaafkan. “Hanya dengan itu bangsa ini lebih beradab dan santun,” kata dia.Sebab, ujarnya, kebencian dan kekerasan adalah sesuatu yang ditentang oleh Tuhan dan semua agama yang ada di muka bumi. (Sof/ANTARA)
La Ode Basir: Logika Grace Nathalie Dangkal Sekali
Jakarta, FNN – Koordinator Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) La Ode Basir menyesalkan pernyataan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Nathalie yang menuduh relawan Anies terkait dengan penyerangan terhadap pegiat social Ade Armando. “Saya kaget tiba-tiba mendapat link YouTube yang menyampaikan pendapat Grace Nathalis terkait penyerangan terhadap Ade Armando dan kemudian dikaitkan dengan relawan Anis dan kemudian diakaitkan dengan FPI, dan HTI,” kata La Ode kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Rabu, 13 April 2022. Menurut La Ode pernyataan yang disampaikan Grace Nathalie terlalu berbahaya. “Itu loncatan terlalu jauh dan logikanya itu melampaui batas. Dasar pendapatnya itu sangat dangkal,” paparnya. La Ode menyarankan agar Grace Nathalis bersabar menunggu penyelidikan kepolisian. “Menurut saya ini wilayahnya kepolisian, marilah kita bersabar menunggu hasil yang dilakukan oleh apparat. Janganlah kita melontarkan narasi-narasi yang memicu pembelahan bangsa ini, tantangan kohesivitas ini akan menjadi tantangan kita Bersama,” paparnya. La Ode menegaskan bahwa dalam dalam ilmu psikologi, radikalisme yang paling bahaya itu adalah radikalisme verbal. “Pendapat-pendapat yang disampaikan oleh kekerasan verbal yang disampaikan oleh Grace Nathalie sangat berbahaya buat bangsa ini. Mestinya Kita bisa menahan dirilah,” tegasnya. Poin yang ingin disampaikan La Ode bahwa Grace ingin memframing ada penyusup dalam demo tersebut dan penyusupnya adalah mereka mantan anggota FPI dan HI. Kemudian Grace juga menyatakan bahwa ada screen capture yang menyatakan tentang penyerangan Ade Armando dan itu beliau didapatkan di Grup Relawan Anis yaitu Relawan Annisa Apik 4. Mereka masuk menyusup ke relawan Anis dan memperjuangkan hak-haknya secara politik melalui relawan Anis. “Itu kan menurut saya sangat dangkal. Kenapa saya sangat percaya dan menyerahkan kepada pihak polisi tentang relawan Anis Apik itu sendiri saya sebagai Koordinator Relawan, Koordinator Peristiwa Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang secara terang-terangan deklarasi mendukung Anis pada tanggal 20 okt 2021, selama berjalan, belum terlalu mendengar nama itu,” katanya. “Mungkin karena belum deklarasi jadi saya belum tahu bahwa ada relawan Anis yang namanya Relawan Apik,” tambahnya. Yang kedua menurut La Ode, fotonya juga janggal semacam foto selfielah. Ketiga yang paling menarik harus kita lihat adalah ada grupnya. “Itu kalau kita buka grup WA biasanya yang muncul di bawah nama grup itu adalah nama-nama orang kalau kita punya teman di dalam grup itu. Nah saya lihat yang punya foto ini tidak ada tidak muncul itu nama teman, artinya di dalam grup itu, dia tidak punya pertemanan,” tegasnya. La Ode keyakini bahwa grup itu baru dibuat setelah kejadian. “Jadi, mari kita tunggu hasil penyidikan kepolisian, jangan memframing seakan-akan relawan Anies terlibat,” kata La Ode. (ida, sws)
Mengundang Orang Tak Bermoral Berarti Tak Bermoral Juga
Jakarta, FNN – Rektor Universitas Indonesia (UI), Profesor Ari Kuncoro mengundang Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan ke kampus Depok Jawa Barat, Selasa, 12 April 2022. Usai bertemu rektor, Luhut dicegat mahasiswa yang ingin menginterogasi berkaitan dengan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mahasiswa ingin Luhut membuka big data yang dipakai alasan penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tersebut. Namun percakapan menjadi tidak setara karena Luhut memanfaatkan posisi dia sebagai senior untuk menasehati yunior. Padahal problemnya bukan junior-senior, ini big data yang ditagih dari Luhut. “Publik akademisi akhirnya melihat bahwa mahasiswa memenangkan dialog itu dan Luhut hanya berupaya untuk menyembunyikan - sebut saja - kebohongannya dengan memanfaatkan posisinya sebagai orang yang lebih tua yang lebih senior. Itu palsu dalam argumentasi,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 13 April 2022.. Perdebatan yang tidak imbang itu menurut Rocky ada andil rektor Ari Kuncoro yang menghadirkan Luhut ke kampus UI. “Demikian juga Profesor Ari Kuncoro. Sayang sekali beliau reputasinya akhirnya makin buruk. Dan dia tidak mampu lagi untuk memberi sinyal bahwa dia adalah rector,” paparnya. Rektor kata Rocky adalah semacam mercusuar pikiran, mercusuar moral, dan mahasiswa menganggap bahwa dia nggak bermoral mengundang orang yang tak bermoral, tidak bermoral juga. Keadaan ini menurut Rocky menunjukkan terjadi pemburukan terjadi setiap hari, baik di istana maupun di lembaga universitas, di departemen-departemen. “Itu yang kita sebut sebagai keadaan dimana seluruh kedunguan tiba-tiba muncul bersamaan. Dan kedunguan tertinggi kemarin dipamerkan oleh Rektor UI, mengundang seseorang yang secara moral sedang dipersoalkan, jadi begitu konyolnya,” tegasnya. Rocky tak hanya sendirian mengamati kualitas rector UI. “Saya pantau teman-teman dosen, serius itu menganggap bahwa rektor juga kehilangan moralitas sebetulnya karena mengundang orang yang tidak punya moralitas. Itu intinya,” paparnya. Jadi, pertemuan Luhut – Ari Kuncoro di UI menurut Rocky merupakan pertemuan dua orang yang tak punya inegritas. “Bertemulah dua tokoh yang sebetulnya tidak punya integritas lagi. Karena apa yang diucapkan Pak Luhut di situ, ya orang anggap silakan ngomong, tapi kita nggak percaya. Kan Anda mewakili satu rezim yang terus menerus berbohong,” pungkasnya. (sof, sws)
Mahfud Dorong Masyarakat Berperan Aktif dalam Pelaksanaan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Mahfud mengatakan hal itu dalam akun Youtube Kemenko Polhukam, yang terpantau, di Jakarta, Rabu. Menurut dia, keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 ini bisa terwujud saat semua pihak peduli akan pertumbuhan demokrasi di Indonesia dan membantu KPU dan Bawaslu. \"Tentu akan berhasil manakala kita peduli dengan pertumbuhan dan perkembangan demokrasi Indonesia turut membantu KPU dan Bawaslu,\" ujar Mahfud. Menurut dia, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 yang baru dilantik, menyatakan kesiapannya untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. \"Anggota KPU dan Bawaslu, dan semuanya menyatakan siap, akan bekerja menyiapkan Pemilu dan Pilkada 2024 dengan sebaik-baiknya,\" ujarnya. Presiden Joko Widodo meminta kepada jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 yang baru saja dilantik-nya untuk segera tancap gas mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Presiden mengingatkan kepada para pejabat KPU dan Bawaslu yang dilantik-nya di Istana Negara, Jakarta, Selasa, agar senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah maupun DPR RI dalam menjalankan tugas serta kewenangan-nya. \"Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja, dapat segera tancap gas, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah menjalankan tugas serta kewenangan-nya untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024,\" kata Presiden dalam keterangan pers terkait pelantikan itu yang dirilis kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Selasa (12/4). (mth/Antara)
Di UI Luhut Plintat Plintut, Mahasiswa UI Mampu Menguliti Pejabat Yang Berbohong
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, datang ke Universitas Indonesia (UI) Depok, Selasa 12 April 2022 untuk menghadiri acara Minister Talk di Balai Sidang UI. Di sela kedatangannya, Luhut bertemu secara tertutup dengan rektor UI, Ari Kuncoro. Menanggapi pertemuan tertutup antara Luhut dengan Ari Kuncoro, pengamat politik Rocky Gerung menduga ada pembicaraan rahasia antarkeduanya. “BEM UI tahu permainan Rektor UI karena dari awal rektor cari perlindungan dari istana demi menyelamatkan dia dari Komisaris BRI. Mungkin juga rektor UI nempel terus supaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, setidaknya kalau ada reshuffle berada di urutan pertama,” kata Rocky kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 13 April 2022. Usai bertemu rektor, Luhut dikejutkan oleh adanya aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Dalam unjuk rasa itu, mahasiswa mempertanyakan wacana perpanjangan Jokowi 3 Periode, termasuk penundaan Pemilu 2024. Dalam dialog dengan para mahasiswa Luhut bersikeras membantah bahwa dirinya yang mewacanakan hal itu. Menurutnya itu hanya hipotesis atau perbedaan pendapat semata. Mendengar jawaban Luhut yang plintat plintut, BEM UI tidak puas, dan minta Luhut membuka big data yang kerap menjadi andalan Luhut Binsar dalam pernyataan-pernyataannya mempengaruhi pikiran publik. Atas permintaan itu, Luhut tetap ngotot menolak dengan alasan bahwa ia memiliki hak untuk tidak membukakan data tersebut. Luhut berteori bahwa beda pendapat itu biasa. “Nanti kamu kalau nikah sama istrimu juga terjadi perbedaan pendapat,” kata Luhut ketus. Melihat respons-respons dari sang Menko, pengamat politik sekaligus mantan dosen di Universitas Indonesia, Rocky Gerung tak sabar untuk komentar. Berdasarkan pengamatan Rocky Gerung seolah Pak Luhut Pandjaitan tidak menyangka akan ada pertanyaan seperti itu di UI. Luhut mengelak dengan kata ‘hipotesis’ juga agak lucu di mata Rocky Gerung, karena wacana 3 periode dan Pemilu telah diucapkan berkali-kali., “Ya Pak Luhut dengan sedikit gugup sebetulnya, ia tidak menyangka akan ada pertanyaan dan argumen seperti itu. Lalu ngeles-ngeles, ‘ya itu adalah hipotesis’. Ya apa hipotesisnya kan anda udah ucapin kok,” tegas Rocky. Rocky memaklumi sikap Luhut karena memang dia punya hak untuk tidak mau membuka datanya kepada publik atau mahasiswa. Namun dengan jawaban itu, Rocky Gerung tidak bisa melihat pertanggung jawaban dari ucapan sebelumnya yang dikeluarkan Luhut. “Karena) kalau gitu boleh bikin big lies dong kalau nggak bisa buka big data. Akhirnya ya mahasiswa mengerti bahwa ini pembohong juga. Dan mahasiswa UI selalu punya kemampuan untuk menahan diri saat pertanyaan tidak dijawab,” tutur Rocky Gerung. Percakapan pada 12 April 2022 itu, kemudian viral di media sosial. Tampak dalam video yang viral itu, betapa Luhut memang arogan. Di samping itu, Rocky Gerung melihat bahwa Mahasiswa UI bisa menguliti serogan pejabat yang berbohong. “Tinggal public yang memutuskan dan melihat, apa Bahasa tubuh Pak Luhut. Kenapa (Pak Luhut) nggak bilang aja ‘oke saya punya big data dan ini adalah universitas, universitas adalah sumber metodologi karena itu saya akan buka (big data) di universitas supaya diperiksa metodologi dari big data’, kan mestinya begitu,” sambung Rocky Gerung. Pernyataan yang menurut Rocky Gerung ‘ngeyel’ itu bisa dibenarkan bila sebelumnya Luhut tidak membuat publik geger dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. “Ya berhak memang, tapi kalau Anda bukan pejabat publik dan anda tidak mengucapkan itu yang menyebabkan (masyarakat) geger, kan ini soalnya,” pungkas Rocky. (sof, sws)
Menteri PPPA Segera Menyusun Peraturan Pelaksana Pascapengesahan RUU TPKS
Jakarta, FNN - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan pihaknya segera menyusun peraturan pelaksana pascapengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.\"Mengingat undang-undang ini sangat komprehensif, maka prioritas yang akan kami lakukan ialah menyusun peraturan pelaksana,\" kata Bintang dalam diskusi \"Mengawal Pascapengesahan RUU TPKS\" yang disiarkan secara virtual di Jakarta, Rabu.Setelah menyusun draf peraturan pelaksana, dia mengatakan pihaknya juga akan secepatnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dengan berkoordinasi bersama kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait serta pemerintah daerah (pemda).Tujuannya, lanjutnya, agar aspek pencegahan dan penyelenggaraan pelayanan terpadu dapat terlaksana dengan baik. Dia juga memastikan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait ketentuan pemberian dana bantuan korban dalam RUU tersebut.Baca juga: Menteri PPPA: Presiden Jokowi setujui RUU TPKS disahkan jadi UUTerkait dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Bintang mengatakan pihaknya akan membahas soal pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta tenaga pendamping.Dengan DPR mengesahkan RUU TPKS menjadi UU, Bintang berharap dapat memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban, serta mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban.Selain itu juga dapat melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin tidak berulangnya kejadian yang sama, tambahnya. \"Tentu saja UU TPKS diharapkan bisa memberikan kepastian dan pemenuhan hak korban,\" katanya.Kementerian PPPA telah merilis survei tentang pengalaman hidup anak dan perempuan nasional, yang hasilnya antara lain diketahui kekerasan seksual terhadap perempuan usia 15 hingga 64 tahun yang dilakukan selain pasangan meningkat.Pada 2016 Kementerian PPPA mendata kekerasan seksual berada di angka 4,7 persen atau terjadi pada satu dari 21 perempuan. Jumlah itu naik di 2021 menjadi 5,2 persen atau satu dari 19 perempuan.Sementara itu, survei nasional terkait pengalaman hidup anak dan remaja, di 2021 diketahui empat dari 100 laki-laki usia 13 hingga 17 tahun dan delapan dari 100 perempuan usia 13 hingga 17 tahun di perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apa pun.Data tersebut menunjukkan permasalahan yang terjadi sebenarnya lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan. Kekerasan seksual merupakan tindakan serius dan membutuhkan solusi komprehensif salah satunya melalui UU TPKS. (Ida/ANTARA)
Apresiasi untuk Kerja Keras Semua Pihak dalam Pengesahan UU TPKS
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengapresiasi semua pihak yang telah berkomitmen menjamin perlindungan bagi perempuan dan anak, melalui upaya percepatan pengesahan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi UU TPKS.\"Saya dapat katakan bahwa UU ini adalah hasil kerja keras seluruh elemen bangsa, tanpa terkecuali, tidak hanya Pemerintah dan DPR,\" kata Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.Moeldoko menegaskan berbagai pemangku kepentingan berperan serta dalam menyempurnakan substansi dan proses formil pembentukan UU TPKS, mulai dari masyarakat sipil, akademisi, kelompok agama, bahkan hingga lembaga yudikatif.Dia mengatakan UU TPKS merupakan produk hukum monumental karena secara substantif undang-undang tersebut memiliki dampak signifikan untuk membawa Indonesia keluar dari kedaruratan kasus kekerasan seksual.\"Berbagai pengaturan dalam UU TPKS mulai dari aspek pencegahan, tindak pidana, hingga pemulihan korban akan memberi perlindungan dan keadilan, terutama bagi korban kekerasan seksual serta payung hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum,\" imbuh Moeldoko.Untuk diketahui langkah dukungan untuk mempercepat pembentukan UU TPKS sudah dimulai sejak April 2021. Kala itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membentuk Gugus Tugas lintas kementerian/lembaga yang diketuai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej.Kedeputian V KSP pun terlibat dalam Gugus Tugas yang secara konsisten mengawal pembentukan UU TPKS.\"Di dalam Gugus Tugas inilah dapat saya katakan letak dapur pemerintah baik dalam merumuskan substansi maupun strategi politik dalam mendukung upaya percepatan RUU TPKS yang diinisiasi oleh DPR,\" tutur Moeldoko.Sepanjang masa tugas Gugus Tugas RUU TPKS, telah dilaksanakan setidaknya enam konsinyering yang mencakup komunikasi politik dengan unsur pimpinan Baleg DPR, penjaringan aspirasi masyarakat sipil dan akademisi, rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, konsultasi dengan Mahkamah Agung serta menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TPKS.(Ida/ANTARA)
Tes Keperawanan Calon Prajurit Wanita Dihapus
Jakarta, FNN - Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI Mayjen TNI Budiman menegaskan tes keperawanan bagi calon prajurit wanita TNI kini sudah efektif dihapus pada tiga matra. \"(Penghapusan tes keperawanan) sudah efektif (berlaku). Sudah diberlakukan untuk seluruh matra, baik darat, laut maupun udara,\" kata Budiman, usai acara Rapat Koordinasi Teknis Kesehatan (Rakornikes) Tahun 2022, di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu. Sesuai arahan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, kata Budiman, tes keperawanan wanita tak mempengaruhi mereka ketika menjalani pendidikan, latihan, dan bahkan penugasan sebagai wanita TNI. Oleh karena itu, Jenderal Andika kemudian menghapuskan tes keperawanan dari pemeriksaan badan calon prajurit wanita TNI. \"Bapak Panglima TNI menghapuskan persyaratan tersebut dalam buku petunjuk teknis pemeriksaan badan calon prajurit TNI,\" ujar Budiman. Menurut dia, kebijakan Panglima TNI itu tidak terkait langsung terhadap melonjaknya pelamar calon prajurit wanita. Namun, kebijakan penghapusan tes keperawanan pada dasarnya untuk memberikan prinsip hak asasi manusia (HAM) bagi wanita yang kebetulan sudah tidak lagi perawan, baik karena sengaja maupun tidak disengaja. Sehingga, wanita tersebut masih memiliki kesempatan menjadi prajurit wanita TNI selama mereka mempunyai kemampuan intelektual dan fisik yang baik. \"Itu semua berkaitan dengan kredibilitas yang bersangkutan dan kami memiliki serangkaian tes untuk melihat hal tersebut. Tapi yang jelas masalah itu tidak lagi menjadi hal yang standar yang ada dalam juknis (petunjuk teknis),\" kata Budiman. Kebijakan penghapusan tes keperawanan dalam rekrutmen calon prajurit TNI dilontarkan Jenderal TNI Andika Perkasa saat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) pada 2021. Saat itu, Andika menyebutkan tes tersebut dianggap tidak lagi memiliki relevansi terhadap tujuan pendidikan militer. \"Karena itu, yang tidak ada lagi hubungannya tidak perlu lagi,\" katanya menegaskan. (Ida/ANTARA)
Ini Kata Pengamat: Golkar Tak Mungkin Berbeda Sikap Dengan Jokowi
Jakarta, FNN - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai bahwa sikap partai Golkar terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak mungkin berbeda dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).\"Golkar tak mungkin beda dengan sikap Jokowi. Wajar kalau kemudian Golkar tegaskan dukung pemilu tepat waktu,\" kata Adi Prayitno dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.Ia menegaskan bahwa Partai Golkar mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal. Hal itu senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar pada 14 Februari dan November 2024.Menurutnya, wacana penundaan pemilu tidak akan kembali mengemuka dengan sikap tegas yang diungkap oleh Partai Golkar dan Presiden Jokowi. Langkah tersebut ia nilai sudah sesuai dengan harapan rakyat.\"Saya kira tidak ada perdebatan lagi. Golkar fix dukung Pemilu 2024 tanpa penundaan. Itu artinya, usulan penundaan pemilu secara otomatis gugur karena ditolak presiden dan melarang menterinya bicara pilpres,\" ucapnya memaparkan.Selain mengikuti aspirasi publik, kata dia, sikap Golkar itu juga menunjukkan ketaatan terhadap pemimpin koalisi Pemerintah, yakni Presiden Jokowi. \"Ajeg dan senapas dengan sikap Jokowi,\" kata dia.Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bidang Komunikasi dan Informasi Nurul Arifin mengatakan, Partai Golkar sangat mendukung keputusan Pemerintahan Presiden Jokowi yang akan menggelar pemilu sesuai jadwal yang disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 14 Februari 2024.Nurul mengklaim selama ini partai-nya tidak pernah bersikap mendua soal pelaksanaan Pemilu 2024. Golkar taat pada konstitusi. \"Golkar selalu tegak lurus pada peraturan,\" tuturnya.Dia juga mengklaim bahwa Ketua Umum Golkar juga tidak pernah menyatakan persetujuannya untuk menunda pemilu atau pengusulan perpanjangan masa jabatan presiden. Bahkan, tutur Nurul melanjutkan, partainya justru melakukan upaya untuk terus melakukan sosialisasi menuju Pemilu 2024.\"Dalam setiap kesempatan, kami dari Partai Golkar termasuk Ketua Umum Pak Airlangga terus menyosialisasikan program-program yang sudah kami buat untuk menuju Pilpres dan Pileg 2024,\" ujar Nurul. (Ida/ANTARA)
POPULER
