POLITIK
Indonesia Tidak Memihak Siapa pun dalam Konflik Rusia-Ukraina
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Indonesia berada dalam posisi netral dan tidak memihak salah satu pihak terkait konflik antara Rusia dan Ukraina.Selain menganut asas politik bebas aktif, Indonesia juga memiliki tanggung jawab moral sebagai pemegang Presidensi G20 untuk tidak berpihak secara politik kepada negara mana pun, kata Moeldoko saat menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.\"Indonesia dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mendukung Ukraina dan memberikan sanksi kepada Rusia, karena sebagai Presidensi G20 Indonesia harus merangkul semua negara anggota secara adil. Indonesia tidak memihak siapa pun dalam konflik ini,” katanya.Indonesia tetap berada dalam posisi yang mendukung perdamaian dan menentang segala macam bentuk kekerasan oleh siapa pun. Namun, dia menyayangkan eskalasi perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.Sementara itu, Vincent Piket menemui Moeldoko untuk membahas kekhawatiran negara-negara Eropa terhadap ketidakpastian global di sektor ekonomi dan keamanan yang dipicu oleh perang antara Rusia-Ukraina.\"Uni Eropa meminta agar Indonesia menggunakan pengaruhnya sebagai Presidensi G20 untuk memberikan tekanan kepada Rusia agar menghentikan perang di Ukraina, karena sanksi merupakan salah satu kunci yang dapat mempengaruhi eskalasi perang Rusia-Ukraina. Sanksi dapat membuka peluang terjadinya negosiasi,\" kata Vincent dalam keterangan KSP di Jakarta, Jumat.Merespons hal itu, Moeldoko mengatakan Indonesia akan mencatat semua kekhawatiran dan perhatian negara-negara di dunia. Dia juga mengapresiasi seruan global dan perhatian negara mitra kepada Indonesia.Hal itu menandakan Indonesia telah memberikan peran dan pengaruh yang signifikan di panggung dunia, ujar Moeldoko. (Ida/ANTARA)
Emak-emak Ikut Demo Mahasiswa, Rocky: Yang Paling Paham tentang Ketidakadilan ya Emak-emak
Jakarta, FNN - Ribuan buruh dan mahasiswa turun ke jalan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI dan Istana Negara, Jakarta Pusat, tepat di hari Kartini, Kamis (21 April 2022). Massa berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) serta elemen buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan masyarakat sipil. BEM UI beraksi di Istana Negara. Sedangkan buruh di Gedung DPR RI. Mahasiswa dan buruh punya cara berbeda memperingati Hari Kartini, 21 April. Ada paradigma baru sekarang bahwa kesadaran politik itu dimulai dari dapur. Dan dapur secara operasional identik dengan perempuan. Demikisn paparan pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Officials, Kamis, 21 April 2022. Rocky menegaskan, sebetulnya istilah perempuan bisa dipakai secara generik untuk menyebut semua kelompok yang mengalami marginalisasi. Dalam strata sosiologi, kaum perempuan adalah kaum yang mengalami ketidakadilan paling berat. “Jadi seluruh beban ketidakadilan akhirnya harus dihitung di dapur. Karena itu sering dikatakan - bahkan pada teori-teori yang agak kiri - perempuan itu proletarnya proletriat, bagian yang paling menderita dari orang yang menderita,” paparnya. Zaman telah berubah. “Dulu perempuan disebut the unspeekable, dianggap nggak mampu bicara. Sekarang mereka adalah the unstopable, tidak mampu lagi ditahan oleh kekuasaan. Karena yang paling paham tentang ketidakadilan ya emak-emak,” tegasnya. Rocky menegaskan bahwa gerakan emak-emak saat ini paralel dengan yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini, yang menganggap bahwa diskriminasi terhadap manusia dimulai dari diskriminasi terhadap perempuan, yang kemudian Kartini menulis surat menyurat yang diterbitkan “Habis Gelap Terbitlah Terang”. “Jadi, emak-emak sekarang juga menganggap bahwa kita harus mengambil cahaya dari RA Kartini untuk menerangi lorong-lorong dan gorong-gorong kekuasaan yang dikuasai oleh mereka yang memiskinkan rakyat,” paparnya. Menurut Rocky, keyakinan selalu tiba bahwa dari rahim perempuanlah generasi dihasilkan. Karena itu, perempuan selalu peka terhadap pengkhianatan politik keadilan. “Bagi perempuan, kalau ketidakadilan itu diperlakukan atau diaktifkan oleh kekuasaan, itu artinya ada bagian dalam rencana hidupnya yang batal. Misalnya emak-emak pagi-pagi sudah membuka dompet dan dia lihat tinggal 2 lembar 20 ribuan, padahal anaknya masih perlu jajan. Jadi, emak-emaklah yang paling peka terhadap ketidakadilan,” katanya. Rocky sulit menerangkan bagaimana uang 20 ribu dibelanjakan. Bahkan membeli minyak goreng saja sudah tidak bisa, apalagi membeli baju yang lebih mewah. “Hal semacam ini yang tidak terjadi di dalam politik kita yaitu hubungan antara kebijakan dan rasa keadilan di bawah. Emak-emak selalu turun ke jalan karena menganggap bahwa meminta kekuasaan buat mengubah kebijakannya itu susah. Mending bersama buruh dan mahasiswa melakukan demonstrasi,” paparnya. Rocky menceritakan seorang aktivis perempuan di Amerika Serikat berkulit hitam yang menulis dengan bagus, kira-kira tahun 70-an tentang hak perempuan, yaitu berdemo dan tidak perlu mengemis-ngemis pada kekuasaan. Perempuan itu mengatakan,”Peralatan raja tidak bisa dipakai membongkar istana raja. Karena itu musti pakai peralatan dari luar yaitu demonstrasi.” Jadi menurut Rocky, kalau emak-emak berdemonstrasi itu memang karena rasa keadilannya tidak mungkin lagi ditahan oleh bujuk rayu kekuasaan. “Misalnya menangkap mafia minyak goreng, itu emak-emak bilang hanya untuk menutupi kesalahan dan menyogok kita dengan seolah-olah sudah ada yang ditangkap. Padahal di dalam analisa ekonomi politik seluruh permainan minyak goreng itu pasti ada yang menetes ke partai politik, ke menteri A B, bukan sekadar permainan industri miyak goreng. Pasti di belakangnya ada tukar tambah kekuasaan. Emak-emaklah yang mampu menangkap itu karena dia yang merasakan setiap hari,” tegasnya. (ida, sws)
Partai Gelora Minta Presiden Jokowi Lebih Serius Lakukan Rekonsiliasi Nasional
Jakarta, FNN – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diberi gelar Bapak Rekonsiliasi, yang akan mengakhiri jabatannya selama dua periode pada 2024 mendatang. Sebab, Jokowi dinilai telah berhasil merangkul lawan politik di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, yang telah diberikan kedudukan sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif di Kabinet Indonesia Maju. Namun, Jokowi dinilai masih perlu menuntaskan kasus pembelahan yang terjadi di masyarakat akibat polarisasi Pilpres 2019 lalu, yang hingga kini belum selesai dan cenderung meningkat ekskalasinya menjelang Pemilu 2024. “Saya masih khawatir dengan pembelahan yang ada di akar rumput itu sebabnya kalau misalnya Pak Jokowi mau diberi gelar saya lebih suka kalau beliau mengejar gelar Bapak Rekonsiliasi, sebab, kalau bisa, sebelum beliau turun, beliau menyatukan kembali negara kita yang agak terpecah di arus bawah,” kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya, Selasa (19/4/2022). Menurut Fahri, capaian fisik yang diraih Jokowi dalam pembangunan infrasktur yang masif bisa hilang, jika Indonesia tidak berhasil melakukan rekonsiliasi sesama anak bangsa, serta mengakhiri pembelahan dan polarisasi politik di masyarakat. “Saya merasa bahwa semua capaian secara fisik itu bisa hilang kalau rekonsiliasinya gagal jadi lebih baik dituntaskan rekonsiliasinya supaya capaian fisiknya otomatis kita dapatkan,” ujarnya. Fahri menilai, jika Jokowi berhasil merekonsiliasi rakyatnya, maka kesuksesan Jokowi lainnya boleh jadi akan mengikuti. Dia mengatakan, orang Indonesia saat ini sensitif, sehingga butuh pendekatan dan berbicara dari hati ke hati untuk menuntaskan suatu permasalahan. “Kalau rekonsiliasinya sukses, maka Pak Jokowi bisa mendapatkan lebih banyak dari yang lain selain rekonsiliasi juga infrastruktur. Buktinya orang sensitif semua,” ujarnya. Seperti diketahui, akun Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengunggah julukan enam Presiden Indonesia. Kemensatneg meminta masyarakat memberikan masukan dan usulan mengenai julukan yang akan disematkan kepada Presiden ketujuh RI Joko Widodo. Presiden pertama RI Sukarno disebut sebagai Bapak Proklamator. Bung Karno memiliki peranan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan sosok yang membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kemudian Presiden kedua RI Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan. Karena Soeharto memfokuskan program kerjanya terhadap pembangunan ekonomi dan menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Lalu, Presiden ketiga RI BJ Habibie disebut sebagai Bapak Teknologi, karena pada masanya Indonesia mendirikan industri pesawat terbang yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Pesawat N250 Gatotokaca merupakan pesawat buatan Indonesia pertama yang digagas BJ Habibie. Selanjutnya, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) disebut sebagai Bapak Pluralisme. Gus Dur dinlai telah memberikan gagasan-gagasan universal mengenai pentingnya menghormati perbedaan sebagai bangsa yang beragam dan lantang dalam membela minoritas. Salah satu buktinya adalah pencabutan peraturan yang melarang kegiatan adat warga Tionghoa secara terbuka seperti perayaan Imlek, serta mengakui agama Konghucu. Berikutnya, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri disebut sebagai Ibu Penegak Konstitusi. Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, Megawati tercatat sebagai Presiden wanita pertama di Indonesia. Megawati dianggap sebagai pencetus berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Konstitusi dan menyiapkan sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Sedangkan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut sebagai Bapak Perdamaian. SBY dinilai berhasil mengakhiri konflik Aceh melalui Perjanjian Damai Helshinki. Saat itu, Indonesia juga banyak berpartisipasi dalam misi perdamaian dunia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sementara Presiden ketujuh RI Joko Widodo dalam dua periode pemerintahan sangat gencar dan masif dalam membangun berbagai infrasktruktur mulai dari jalan, jalan tol, bendungan, kereta cepat, LRT, bandar udara, pelabuhan dan lain-lain. Jokowi juga memutuskan untuk memidahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara di Kabupaten Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur. IKN tersebut saat ini dalam proses pembangunan. Namun, dua periode pemerintahan Jokowi masih dibayang-bayangi pembelahan di masyarakat, imbas daru polarisasi politik dan agama di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 dan Pilpres 2019. Pembelahan tersebut, hingga kini belum bisa diakhiri dan ekskalasinya cenderung naik menjelang Pemilu 2024. (ida)
Anis Matta: Tak Lama Lagi Akan Terjadi Revolusi Skala Besar
Jakarta, FNN – Bangsa-bangsa di dunia saat ini tengah mengalami krisis secara bersamaan. Oleh karena itu revolusi menjadi satu peristiwa yang tak bisa dihindari. “Ini revolusi dalam skala besar. Partai Gelora ingin ada dalam pergerakan besar ini. Politik adalah industri pemikiran. Menciptakan tata kelola bagi kehdupan bagi orang banyak. Saat ini yang terjadi adalah runtuhnya sisem global, semua negara terkena dampaknya. Tak lama lagi akan terjadi revolusi di semua Negara,” papar Anis Matta, Ketua DPN Partai Gelora dalam acara Gelora Talk bertajuk \'Mengukur Nafas Gerakan Mahasiswa Indonesia\', Rabu (20/4/2022). Anis menegaskan bahwa revolusi saat ini berbeda dengan revolusi demokrasi 1998. Saat itu revolusi yang dipimpin oleh neoliberal. Sedangkan saat ini justru perlawanan terhadap kelompok neoliberal. Sedangkan di Indonesia saat ini, kata Anis, tak hanya penolakan presiden 3 periode atau perpanjangan masa jabatan, tapi lebih dari itu bahwa adanya krisis ekonomi yang semakin parah, dan beberapa elit tak bisa menyelesaikan masalah. Sementara Arjuna Putra Aldino, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengaskan bahwa mahasiswa masih dalam komitmen yang sama. Hadir bukan untuk dongkel mendongkel kekuasaan. Mahasiswa menghindari politik praktis, tapi akan selalu menyajikan masalah secara holistik dan tuntas. Senada dengan Arjuna, Abdul Musawir Yahya, Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menyatakan bahwa manusia fitrahnya adalah untuk berpikir, maka akal manusia dipakai untuk menyelesaikan masalah. Problem hari ini secara spontan menjadi perhatian mahasiswa. Sebelum 2024 tidak ada penggulingan presiden. Komit sampai 2024. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menegaskan bahwa secara normatif tidak ada pihak-pihak yang ingin revolusi menjatuhkan presiden, tetapi secara deskriptif, suasananya berbeda. “Secara normatif memang tidak ada yang ingin menjatuhkan presiden, tetapi secara deskriptif keadaan menghendaki presiden harus segera turun,” paparnya. Semua deskripsi tentang kepemimpinan ini kata Rocky mengarah kepada rezim harus berhenti. “Ini adalah kehendak yang tak mungkin dibatalkan. Arah baru harus menjadi arah yang benar,” pungkas Rocky yang sering dijuluki Presiden Akal Sehat itu. (ida, sws)
Peringatan Hari Kartini Era Bangkitnya Perempuan Lawan Pandemi
Jakarta, FNN - Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyatakan peringatan Hari Kartini pada tahun ini harus dimaknai sebagai era kebangkitan perempuan melawan pandemi COVID-19 dan kebangkitan perempuan untuk memulihkan ekonomi.\"Kita bisa segera wujudkan Indonesia Maju seperti yang kita cita-citakan bersama,\" kata Iriana Jokowi dalam Peringatan Hari Kartini Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, sebagaimana disiarkan kanal resmi YouTube Sekretariat Presiden.Menurut Iriana, berkat perjuangan dan semangat Raden Adjeng (R.A.) Kartini, perempuan-perempuan Indonesia dapat sejajar dengan laki-laki di setiap bidang kehidupan, dan turut berkontribusi bagi pembangunan keluarga, bangsa dan negara.Perjuangan R.A. Kartini, kata Iriana, juga telah menginspirasi banyak perempuan Indonesia untuk memiliki jasa dan prestasi, baik di provinsi masing-masing, skala nasional, maupun internasional.Ibu Negara menyebutkan peringatan ke-144 Hari Kartini pada tahun ini masih berada dalam situasi pandemi. Namun, berkat kerja keras seluruh pihak, termasuk perempuan-perempuan hebat, situasi pandemi COVID-19 di Indonesia dapat dikendalikan dengan baik.\"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan perempuan dan kepada seluruh perempuan Indonesia yang telah berjuang mengendalikan pandemi di Tanah Air,\" ujarnya.Iriana juga menyampaikan dukacita kepada perempuan-perempuan Indonesia yang gugur dalam perjuangan menjadi garda depan saat menangani pandemi COVID-19.\"Peran perempuan Indonesia sangat diharapkan untuk berkontribusi mendorong pemulihan akibat pandemi. Hal ini merupakan potensi besar guna mempercepat pemulihan dan meningkatkan perekonomian,\" kata Iriana.Pemerintah, kata Iriana, akan terus berkomitmen memberi peluang sebesar-besarnya kepada perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan memaksimalkan segala potensinya di setiap sektor.Dalam kesempatan itu, Iriana juga memberikan penghargaan kepada 514 perempuan penerima penghargaan yang telah berjasa dan berprestasi di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan pertanian.Menurut dia, hal itu menjadi bukti bahwa perempuan juga bisa berjasa, berprestasi, dan memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitarnya.\"Saya berharap tetap semangat yang muda, yang tua, tanpa halangan untuk berprestasi,\" demikian Iriana Jokowi. (Ida/ANTARA)
Defend ID Perkuat Industri Pertahanan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR Fadli Zon menilai pembentukan holding BUMN pertahanan yang bernama Defend ID dapat memperkuat industri pertahanan dalam negeri.“Indonesia adalah negara dengan jumlah pulau sangat banyak, agak sulit jika kita mempunyai sistem pertahanan yang berbeda, misalnya hanya daratan saja. Jadi memang kita perlu memperkuat industri pertahanan, salah satu caranya dengan membuat holding ini,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.Dia menilai jika Defend ID bisa berjalan secara efisien sebagai sebuah holding, maka Indonesia bisa menghasilkan produk-produk pertahanan yang sangat dibutuhkan untuk darat, laut, udara.Menurut dia, ancaman fisik serangan terhadap Indonesia tetap ada, misalnya di Laut Cina Selatan yang merupakan ancaman nyata karena sampai sekarang kapal-kapal negara asing masuk di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.“Jumlahnya puluhan mungkin ratusan. Sementara nelayan kita berada di teritorial kita, itu salah satu (ancaman) yang nyata,” ujarnya.Fadli menilai berbagai ancaman tersebut memerlukan alat utama sistem senjata (Alutsista) yang kuat, seperti kapal, kapal cepat, drone, dan satelit.Dia mencontohkan alutsista tersebut dapat digunakan untuk memantau kondisi di LCS, seperti kapal-kapal yang memasuki wilayah teritorial Indonesia dan ZEE.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan holding BUMN industri pertahanan yang bernama Defence Industry Indonesia atau disingkat Defend ID dalam acara peluncuran di hanggar fasilitas kapal selam PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/4).Menurut Presiden, pembentukan Defend ID sejalan dengan kebutuhan Indonesia dalam upaya membangun kemandirian industri pertahanan yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan siap memasuki pasar luar negeri. (Ida/ANTARA)
Masyarakat Tidak Perlu Ragu untuk Vaksinasi Saat Puasa
Jakarta, FNN - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak ragu melakukan vaksinasi COVID-19, meskipun tengah berpuasa di bulan Ramadhan 1443 Hijriah ini.Menurut Gus Yahya, sapaan akrab KH Yahya Cholil Staquf, masyarakat tidak perlu ragu karena PBNU melalui Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) telah mengadakan pembahasan terkait dengan hukum vaksinasi pada siang Ramadhan bagi orang yang sedang berpuasa dan mereka menetapkan bahwa hal tersebut tidak membatalkan puasa.\"Berdasarkan kajian yang dilakukan LBMNU, dinyatakan dan telah diumumkan pula oleh Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar bahwa menerima vaksin pada siang hari di bulan Ramadhan saat puasa tidak membatalkan puasa. Dengan demikian, tidak perlu ada keraguan dalam diri masyarakat,\" ujar Gus Yahya saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Program \"1 Juta Vaksin Booster\", di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Kamis.Bahkan, ujar Gus Yahya melanjutkan, untuk menegaskan ketetapan itu, PBNU bekerja sama dengan Kepolisian RI dan Kementerian Agama RI meluncurkan prorgam \"1 Juta Vaksin Booster\".Program itu berupa kegiatan vaksinasi booster yang menyasar 1 juta orang di seluruh Indonesia secara serentak dan dilaksanakan pada siang hari.Kegiatan vaksinasi dilakukan mulai hari ini di kantor-kantor NU, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan di seluruh Indonesia, serta di beberapa pesantren, lembaga pendidikan NU, dan gereja-gereja. Masyarakat secara umum dapat berpartisipasi.\"Jadi, kami menyelenggarakan kegiatan ini pada siang hari sekaligus untuk menegaskan bahwa menerima vaksin di siang hari bulan Ramadhan tidak membatalkan puasa,\" ujar Gus Yahya.Pada kesempatan yang sama, dalam sambutannya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan bahwa kegiatan vaksinasi tersebut adalah bukti bahwa Pemerintah menyayangi warganya dan warganya pun menyayangi Pemerintah.Selanjutnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan kegiatan vaksinasi memang perlu senantiasa dioptimalkan karena pandemi COVID-19 belum usai. Bahkan, ujar dia melanjutkan, beberapa negara seperti China tengah mengalami kembali pelonjakan kasus positif COVID-19.\"Dengan kondisi global yang ada, seperti China yang meningkat kembali kasus COVID, jadi ini belum selesai,\" kata Sigit. (Ida/ANTARA)
Tsamara Amani Tinggalkan PSI, Rocky Gerung: Selamat Kembali ke Jalur Akal Sehat
Jakarta, FNN – Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyambut baik keluarnya Tsamara Amani dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). “Dia jeli melihat keadaan, terutama dia sebagai perempaun mengerti bahwa lebih baik melibatkan diri dalam isu-isu keadilan perempuan, karena kurang sekali analisis feminis terhadap kehidupan perempuan. Kalau soal minyak goreng sudah pasti yang pertama kali kena imbas kenaikan harga adalah kaum perempuan,”kata Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 20 April 2022. Rocky menegaskan keputusan Tsamara keluar dari PSI bisa memberi warna lain dari kiprah perempuan Indonesia. “Sekali lagi kita siapkan generasi baru yang bisa menyiapkan Indonesia, karena sistem kepartaian kita memang buruk. PSI dari awal saya yang dorong, bagaimana ideologi solidaritas, bagaimana cara mengaktifkan milenial. Saya dulu bantu PSI karena saya anggap partai ini baik untuk anak muda,” paparnya. Rocky menegaskan peran suami Tsamara akan sangat membantu dalam mengembangkan pemikiran barunya. “Orang seperti Tsamara yang belajar antropologi pasti berdiskusi dengan suamiya yang profesor, berbicara tentang kemerdekaan berpikir, soal kesetaraan, dan lainnya. Itu keputusan yang baik. Apalagi Tsamara mengatakan, dia membutuhkan jalur lain yang tidak mungkin dia tempuh melalui partai politik,” tegasnya. Perihal keinginan Tsamara untuk keluar dari PSI sebetulnya sudah ia utarakan kepada Rocky dua tahun lalu, tepatnya awal pandemi sekitar Februari 2020. Ketika itu Rocky bertemu dengan Tsamara dan suaminya yang sedang berbulan madu di Amerika Serikat. Ajie, suami Tsamara adalah teman dekat Rocky. “Saya kenal cara berpikir Ajie suami Tsamara. Ini orang-orang yang terbuka perspektifnya. Apalagi kalau sekarang ada kampanye Islamophopbia, dan PSI merupakan gerakan Islamophobia karena satu paket dengan pemikiran kawanan Cokro TV, maka momentumnya dapat, artinya menguntngkan Tsamara,” tegasnya. “Kesan saya Tsamara orang yang kritis, dia sampaikan mau belajar. Dan pasti suaminya setuju. Foto itu tidak ada urusannya dengan Tsamara, tetapi foto itu ada urusannya dengan cara saya mendeteksi kenapa Tsamara gelisah dengan keadaan politik,” kenangnya perihal foto dirinya bersama Tsamara dan suaminya yang beredar di medsos. Tsamara mengaku dirinya memerlukan jalur lain di luar PSI untuk mengaktifkan pikiran politiknya terutama soal demokrasi dan jender. Di mana dia belajar soal ini di New York sudah 4 semester. “Itu pentingnya orang keluar sebentar dari Indoensa lalu balik lagi. Situsai yang kacau balau, butuh peralatan di luar partai. Selamat menempuh kembali jalur akal sehat,” kata Rocky. Perihal mengapa kini Rocky Gerung terkesan jauh dari PSI, padahal dia ikut mengawali pendiriannya, lantaran ia dihalangi oleh istana. “Pengaruh saya dihalangi lebih jauh oleh istana. Dan istana punya uang banyak lalu mem-backup PSI. Teman-teman saya akhirnya memegalomania PSI seolah-olah netral, padahal kita tahu bahwa akhirnya proposal-proposal bisnis yang beredar di meja PSI. Itu dugaan akademis saya,”paparnya. Rocky menyarankan Grace Natalie yang saat ini masih di PSI untuk lebih terbuka melihat keadaan. “Mungkin Grace Natalie bisa belajar dari percakapan publik yang dibuka Tony Foo bahwa ada variable yang sekarang menjadi faktor. Kalau kita bicara toleransi datang dari hati, bukan datang dari kalkulasi donasi,” pungkasnya. (ida, sws)
Jaksa Agung Tetapkan Tersangka Mafia Migor, Ini Peringatan Ibu Mega untuk Jokowi
Jakarta, FNN – Perang dingin antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri tak bisa ditutup-tutupi lagi. Penetapan empat tersangka korupsi minyak goreng oleh Kejaksaan Agung Sanitiar Burhanuddin menunjukkan Megawati sedang mengirim sinyal kepada Jokowi. “Kita juga bisa lihat lebih jauh bahwa Jaksa Agung ini proksi dari PDIP. Jadi mungkin Ibu Mega sudah kesel ini “gue disindir-sindir nggak proemak-emak, disuruh rebus-rebus doang. Ini sekarang saya mau tunjukkan bahwa saya juga tahu itu yang jadi permainan minyak goreng sehingga saya terpaksa harus kukus rebus doing,” kata Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 20 April 2022. Rocky menegaskan bahwa Ibu Megawati sebetulnya ingin membantu emak-emak supaya emak-emak tahu bahwa kenapa Ibu Mega bicara tentang rebus-rebusan, karena memang minyak itu langka dan akhirnya Ibu Mega perintahkan. “Hai Pak Jaksa, Anda kan juga petugas partai, maka coba periksa dulu,” kata Rocky. Menurut Rocky, saat ini telah terjadi apa yang disebut sebagai enteprepower di dalam istana itu mulai berlangsung. Oleh karena itu masyarakat dituntut lebih jauh pertanggujawaban Pak Menteri Perdagangan. “Jangan sampai hanya pada Dirjen doang. Demikian juga pada Wilmar Komisaris doang yang dijadikan tersangka. Karena ini struktur ekonomi politik dari sawit itu melibatkan kekuasaan dan pebisnis,”paparnya. Rocky menegaskan jika bermain-main di dalam izin ekspor impor selalu ada kekuasaan yang lebih tinggi dari sekadar Dirjen. “Di korporasi juga begitu, ada kekuasaan yang lebih tinggi dari sekadar komisaris. Kita anggap ini pintu yang dibuka oleh Jaksa Agung sehingga orang mulai bertanya kenapa nggak KPK. Artinya, orang juga nggak percaya lagi KPK. Kalau KPK mungkin transaksinya berlipat-lipat di bawah meja. Jadi orang akhirnya balik pada Kejaksaan Agung,” tegasnya. Rocky menduga dalam dua hari ke depan akan ada bocoran-bocoran, semacam notulensi rapat, misalnya Pak Jokowi menyuruh Pak Menteri Perdagangan Muh Lutfi membereskan, tapi Lutfi ragu-ragu karena dia nggak tahu bocor atau tidak. “Jadi semua pembicaraan di istana itu pasti akan bocor karena itu untuk menunjukkan kebijakan minyak goreng itu sampai sekarang nggak bisa diatasi oleh pemerintah, sehingga harus ada yang dikorbankan, ditangkap,” paparnya. Namun Rocky melihat ada yang lebih berbahaya dari sekadar itu. Tapi Pak Jokowi mungkin tidak tahu bahwa Megawati bergerak sendiri lebih cepat. “Nanti Bu Mega akan minta Jaksa Agung bergerak lebih cepat lagi. Jadi kita juga mau tahu apa reaksi Pak Jokowi. Mau melindungi atau mau menganggap bahwa ini proses hukum biasa atau bingung sehingga datang dengan statemen yang lebih aneh lagi nanti,” tegasnya. Rocky menegaskan, selama berhari-hari, berminggu-minggu teater ini dipersiapkan. Orang menginginkan agar dibuka pembicaraan-pembicaraan dalam sidang-sidang kabinet. Kalau keluar kira-kira harus ada yang dikorbankan. Kenapa bisikan menteri dari seorang Dirjen itu dianggap bisa membahayakan kabinet? Itu terbaca dari kegelisahan menteri perdagangan yang berminggu-minggu ke DPR cuma mengadu doang, ke publik nggak bisa, diuber emak-emak akhirnya dia kabur. Tampaknya sandiwara ini dipersiapkan lantaran Ibu Mega sudah tidak tahan. “Ya sudahlah, dari pada KPK atau polisi, saya juga punya peralatan, Kejaksaan Agung,” paparnya. Rocky mengingatkan jika Ibu Mega pasang muka keras kepada istana, pasti ada impactnya. Ia selalu punya senjata rahasia. \"Diam-diam dia tahu apa yang namanya politik. Ini sentilannya memang agak berat. Lebih berbahaya lagi kalau dalam proses ini Jaksa Agung tidak kasih sinyal pada Presiden Jokowi bakal ada penangkapan. Mungkin Pak Jokowi akan panggil lagi dan bilang kalian kok nggak kasih tahu ada sinyal dari Bu Mega.\" pungkasnya. (sof, ida)
Pejabat Diingatkan untuk Tidak Menggunakan Fasilitas untuk Kepentingan Pribadi
Padang, FNN - KPK mengingatkan dan pejabat daerah BUMD tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi saat Idul Fitri 1443 HijriahPlt.Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, dalam keterangan tertulis di Padang, Rabu, mengatakan, fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.Hal ini disebabkan penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan, dan memiliki risiko sanksi pidana.Ia menjelaskan imbauan ini melalui Surat Edaran Nomor 09/2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya. Hal ini sebagai upaya pencegahan agar para pegawai di lingkungan kerja agar terhindar dari risiko penyalahgunaan fasilitas tersebut, seiring dengan tradisi mudik lebaran dan libur panjang 2022.KPK mengapresiasi Pemerintah Daerah dan BUMD yang telah menerbitkan surat edaran atau aturan internal yang melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan di luar kedinasan bagi kalangan internalnya.Larangan penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja.Peraturan itu menegaskan fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan dinas dan dibatasi hanya pada hari kerja.Menjelang momentum lebaran atau hari raya ini, KPK juga mengimbau Pemerintah Daerah dan BUMD memberikan imbauan internal kepada pegawai negeri di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.Jika karena kondisi tertentu, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.Kemudian terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada instansi masing masing disertai dokumentasi penyerahan. “Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK,” kata diaSelain itu aparatur negara juga dilarang melakukan permintaan dana, sumbangan dan hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya kepada masyarakat, perusahaan, ataupun penyelenggara negara lainnya. “Permintaan itu disampaikan baik secara lisan atau tertulis, karena dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi,” kata dia. (Sof/ANTARA)
