POLITIK
Indonesia dan Prancis Siapkan Draf Kerja Sama Pertahanan
Jakarta, FNN - Indonesia dan Prancis menyiapkan draf kerja sama dan rencana alokasi anggaran kemitraan di bidang industri pertahanan melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dan Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis.Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, mengatakan langkah itu merupakan tindak lanjut atas pertemuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly di Jakarta pada Februari 2022.\"Proses tindak lanjut hasil pertemuan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis dengan Menhan RI Februari lalu, yang membicarakan peningkatan kerja sama bidang pertahanan kedua negara, termasuk kerja sama partnership industri pertahanan, saat ini berjalan paralel dalam hal penyiapan draf kerja sama maupun perencanaan budget,\" kata Donny.Informasi itu juga disampaikan langsung oleh Sekjen Kemhan saat bertemu dengan Direktur Jenderal Pengembangan Internasional Direktorat Persenjataan Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis Insinyur Jenderal Thierry Carlier di Jakarta, Kamis (21/4).Dalam pertemuan itu, Donny didampingi oleh Perencanaan Pertahanan Mayjen TNI Budi Prijono, Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Marsma TNI Yusran Lubis, dan Direktur Kerja Sama Internasional Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Brigjen TNI Steverly Parengkuan.Sementara itu, Thierry didampingi Atase Pertahanan Prancis untuk Indonesia Kolonel Sven Meic. Indonesia dan Prancis sejak 2021 berkomitmen meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, melalui penandatanganan dokumen Persetujuan Kerja sama Pertahanan (DCA) di Paris, yang diteken langsung Prabowo Subianto dan Florence Parly, pada 28 Juni 2021.Pada 15 Maret 2022, Prabowo kembali berkunjung ke Paris untuk memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan Élysée Palace.Indonesia dan Prancis telah membangun kemitraan bidang pertahanan sejak 1950. Hubungan itu kian menguat setelah penandatanganan perjanjian kerja sama khusus bidang pertahanan serta adanya berbagai kemitraan lain, seperti pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) dan alih teknologi pertahanan.Di luar itu, Indonesia dan Prancis juga meningkatkan kerja sama peningkatan kapasitas prajurit. Setidaknya, lebih dari 300 perwira TNI telah menyelesaikan pendidikan setingkat Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (Seskoad) serta Sekolah Spesialisasi TNI Angkatan Laut di Prancis. (Sof/ANTARA)
Menteri Perindustrian Tidak Boleh Takut Dengan Ancaman Pengusaha
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita untuk tidak takut menghadapi ancaman pengusaha industri minyak goreng.Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, dia mengatakan ancaman pengusaha yang akan mundur dari program subsidi bila kasus penangkapan tiga orang petinggi perusahaan minyak goreng tidak diselesaikan.\"Justru dari kejadian ini, kita dapat ambil pelajaran bahwa motif para pengusaha minyak goreng hanya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kondisi masyarakat,\" kata Mulyanto.Menurut dia, ancaman itu bukti salah satu bentuk arogansi pengusaha yang merasa besar. Mereka berani mengancam karena tidak sadar akan penderitaan rakyat yang membesarkan mereka yang hampir enam bulan mengalami kelangkaan dan kemahalan minyak goreng.Mulyanto meminta Menperin harus bertindak tegas kepada perusahaan minyak goreng yang tidak memenuhi komitmennya untuk memproduksi minyak goreng curah.\"Jangan dibiarkan berlarut-larut. Beri sanksi tegas. Jangan Menperin kalah terhadap pengusaha, apalagi Satgas Khusus Minyak Goreng Curah sudah terbentuk,\" katanya.Kemenperin merilis produksi minyak goreng curah masih jauh di bawah target. Dari 75 perusahaan yang terdaftar hanya empat ribu ton per hari yang diproduksi atau sekitar setengah dari kebutuhan masyarakat, di mana kebutuhannya delapan ribu ton per hari. Sementara itu, sebanyak 20 perusahaan masih belum memproduksi minyak goreng curah subsidi tersebut.Mulyanto mengingatkan Kemenperin agar cermat dalam mengawasi berbagai dokumen verifikasi terkait pembayaran subsidi minyak goreng curah. Jangan sampai yang dibayarkan dana subsidi adalah dokumen bodong. Kalau ini terjadi, maka negara akan dirugikan.Sebelumnya, pengusaha sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga memprotes penetapan tersangka kasus ekspor CPO (minyak sawit) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kemenperin. Ia mengancam Kemenperin bahwa pelaku industri minyak goreng akan mundur dari program subsidi bila kasus tersebut tidak diselesaikan. (Sof/ANTARA)
Ombudsman RI Mendorong Masyarakat Berani Lapor Masalah THR
Jakarta, FNN - Ombudsman RI mendorong masyarakat untuk berani melapor apabila mengalami masalah-masalah seputar penerimaan tunjangan hari raya (THR), seperti tidak menerima THR dari perusahaan tempatnya bekerja atau nominal THR yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan.\"Ini adalah tantang di masyarakat agar berani melapor pada posko-posko THR, yang disediakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan RI, karena itu terkait dengan hak yang melekat pada pekerja dan harus diberikan oleh perusahaan. Jadi, kami harap masyarakat tidak takut untuk melapor pada posko-posko THR,\" kata Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Tim Substansi VI Ombudsman RI Ahmad Sobirin dalam konferensi pers di Kantor Ombdusman RI, Jakarta, Jumat.Ia pun mengatakan bahwa pada tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan telah mengatur perihal pelindungan terhadap pelapor dalam mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran pemberian THR.\"Beberapa waktu lalu, kami telah bertemu dengan Kementerian Ketenagakerjaan, dikatakan bahwa mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran terkait dengan pemberian THR pada tahun ini sudah ada mitigasinya untuk pelindungan terhadap pelapor,\" ujar Ahmad.ia mengimbau agar pelaporan terhadap pelanggaran THR tidak hanya oleh masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar.\"Siapa pun yang mengalami dugaan pelanggaran dalam pemberian THR dapat melaporkan ke posko-posko THR. Tidak hanya bagi masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga bagi masyarakat yang bekerja di mana pun, silakan melapor ke posko THR,\" kata Ahmad.Ia menekankan bahwa THR merupakan hak bagi para pekerja yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.Peraturan itu menyebutkan bahwa THR keagamaan merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh menjelang hari raya keagamaan.Apabila pemberi kerja tidak dapat memenuhi pemberian THR, mereka akan mendapatkan sanksi, yakni denda 5 persen dari jumlah THR tanpa menghilangkan kewajiban untuk tetap membayarkannya. (Sof/ANTARA)
NII Ingin Menumbangkan Jokowi Sebelum 2024 Pakai Golok, Rocky: Hoaks Istana Berlebihan
Jakarta, FNN - Istana Negara dianggap menyebar hoaks mengenai klaim Densus 88 yang menyatakan jika jaringan NII (Negara Islam Indonesia) akan melakukan kudeta terhadap kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Densus 88 Anti Teror menyebut bahwa terdapat 1.125 anggota NII di Sumatera Barat yang diduga akan menggulingkan pemerintahan sebelum 2024. Informasi didapatkan pasca penangkapan 16 orang anggota NII di Sumatera Barat. Menanggapi klaim pemerintah, pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa istana cukup keterlaluan dalam menebar hoaks. “Itu adalah hoaks yang diedarkan oleh istana. Saya menganggap terlalu dilebih-lebihkan. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan faksi NII yang di Jawa Barat, biasanya ada di sekitar gunung di Cianjur,” kata Rocky kepada wartawan senior FNN< Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 22 April 2022. Rocky menegaskan bahwa soal ideologi, orang tidak pernah merasa takut dengan apa yang disebut sebagai negara Islam Indonesia. “Itu masa lalu dan sudah kita sepakati untuk tidak lagi berorientasi ke situ. Faktanya partai-partai politik yang berbasis Islam juga menambahkan elektabilitasnya kan tidak pernah melampaui 50% sehingga nggak ada basis sosial untuk berpikir tentang negara Islam Indonesia,” paparnya. Rocky menegaskan bahwa dengan viralnya kabar tersebut dinilai memecah opini publik. \"Akhirnya opini publik terbelah lagi karena seolah-olah isu utama adalah NII. Ya orang mau bahkan mencari referensinya isu NII itu apa. Orang anggap NII itu operasinya di Jawa Barat tiba-tiba ke Sumbar,\" kata Rocky Gerung yang sering dijuluki Presiden Akal Sehat itu. Menurut Rocky Gerung, isu tersebut dipakai kekuasaan untuk menggoda masyarakat dalam mengalihkan isu. Pengalihan isu tersebut berkaitan dengan aktivitas mahasiswa dan buruh yang memiliki rencana untuk melakukand demo untuk me menyampaikan tuntutannya kepada Presiden Jokowi pada Kamis, 21 April 2022. \"Jadi sebetulnya kita digoda apa sebetulnya di belakang headline yang dipromosikan kekuasaan. Kan Densus 88 yang bicara tentu itu ada semacam briefing yang tersamar di dalamnya dan publik langsung menangkap bahwa ini adalah pengalihan isu lagi,\" ujar Rocky. \"Meskipun data-data yang cukup signifikan, tetapi kemudian diterangkan dengan cara yang bombastis. Bagaimana mungkin makar pakai golok, ini udah zaman retas saja sudah bisa jadi makar,\" ucap Rocky Gerung lagi. Diberitakan sebelumnya Densus 88 menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penangkapan terhadap anggota NII Sumatera Barat (Sumbar). Ketika menangkap NII, Densus 88 menyebutkan menemukan golok sebagai salah satu bukti untuk melancarkan aksi kudeta Jokowi. Namun, pernyataan Densus 88 kemudian dibantah oleh Fadli Zon dan Gubernur Sumbar, Mahyeldi yang berujar jika Sumbar bukan merupakan markas NII. (ida, sws)
Anis Matta Dorong Mahasiswa Lakukan Revolusi Sosial
Jakarta, FNN – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai, pemerintah tidak memiliki solusi yang fundamental dalam mengatasi krisis multidemensi saat ini. Solusi yang ada hanya bersifat tambal sulam, dan tidak menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi rakyat seperti masalah minyak goreng dan kenaikan harga-harga pangan. Masyarakat tetap menghadapi kesulitan ekonomi dan himpitan hidup yang makin berat. “Pemerintah saat ini sedang bingung, tidak punya solusi secara fundamental untuk menyelesaikan masalah, yang ada hanya tambal sulam saja,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Mengukur Nafas Gerakan Mahasiswa Indonesia’ , Rabu (20/4/2022). Diskusi yang digelar secara daring menghadirkan pengamat politik Rocky Gerung, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Arjuna Putra Aldino dan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Abdul Musawir Yahya ini, Anis Matta meminta pemerintah untuk tidak menciptakan ‘gimik-gimik’ baru, karena akan menjadi ‘backfire’ atau serang balik terjadap pemerintah sendiri. “Tidak ada ruang untuk gimik, misalnya menangkap orang-orang dalam kasus minyak goreng, hanya sebentar memuaskan kemarahan rakyat. Tetapi, sekarang ini masalah riilnya adalah begitu orang tidak bisa belanja, maka perut langsung terpengaruh,” katanya. Ia sudah berulang kali mengingatkan pemerintah agar memiliki solusi yang fundamental, bukan sekedar tambal sulam, dan perlukan terobosan baru. Sebab, krisis saat ini bersifat sistemik dan multidemensi. Beberapa negara sudah menjadi korban dari krisis global saat ini seperti Pakistan dan Sri Langka. Bahkan di Jerman para pekerjanya sudah mulai bergolak, akibat dampak kebijakan embargo energi yang dilakukan pemerintahannya terhadap Rusia. “Makanya, saya selalu mengatakan, bahwa legacy terbaik untuk Pak Jokowi itu, sebenarnya bukan infrastruktur, bukan juga IKN, tetapi membuka ruang kepada lahirnya pemimpin-pemimpin baru Indonesia yang bisa menyelesaiakan krisis,” ujarnya. Karena itu, jangan pernah ada pikiran untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden. Sebab, pikiran tersebut, justru akan mempercepat periodesasi atau lengsernya pemerintahan saat ini. “Masalah sekarang tidak bisa diselesaikan dengan tambal sulam, harus ada pendekatan sistematik dan komprehensif. Situasi sekarang akan menentukan, mana pemimpin yang autentik, pemimpin yang murni atau pemimpin pencitraan,” katanya. Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, semua negara akan mengalami revolusi sosial, termasuk Indonesia. Revolusi sosial sekarang, bukan hanya terjadi di dalam negeri saja, tetapi sudah menjadi pergolakan global dalam skala besar. “Saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, anda sudah menyalakan alarm zaman, jangan berhenti melakukan revolusi sosial, teruskan,” katanya. Anis Matta menilai semua pihak harus memberikan dukungan moral kepada mahasiswa yang turun ke jalan saat ini dalam upaya memperbaiki keadaan. Sebab, dalam sejarah politik Indonesia, dari tahun 1966 dan 1998, mahasiswa adalah penjaga moral bangsa. Mahasiswa Indonesia selalu hadir dalam persimpangan sejarah politik yang sangat rumit. Sehingga membuat wibawa moral mahasiswa Indonesia, sangat berbeda dengan mahasiswa di negara lain. “Kita berikan dukungan moral sepenuhnya kepada teman-teman mahasiswa yang turun ke jalan. Karena kita yakin, nafas mereka panjang, tetapi mereka tetap membutuhkan dukungan moral. Ini semakin meyakinkan kita, bahwa yang mereka lakukan itu benar adanya,” tegas Anis Matta. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan, gerakan mahasiswa saat ini membuktikan bahwa mahasiswa selalu mendahulukan intelektualitas ketimbang elektabilitas. “Artinya, gerakan mahasiswa harus tumbuh dengan intelektualitas, harus mendahului elektabilitas. Jadi pemimpin itu, otaknya harus lebih panjang daripada mulutnya,” kata Rocky Gerung. Ia menduga penangkapan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardana dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor Minyak Sawit Mentah (CPO) menjadi semacam sogokan buat mahasiwa. Sogokan dimaksudkan, kata Rocky, agar tuntutan para rakyat atau mahasiswa kekinian soal mafia minyak goreng bisa diredam dan selesai. “Kita mau tahu sebetulnya adalah potensi pergerakan mahasiswa ini di dalam dua hari terakhir kita duga ditangkapnya Dirjen Perdangangan Luar Negeri lalu ada komisaris Wilmar segala macam itu juga harus dibaca sebagai semacam sogokan,” katanya. Rocky menduga penangkapan ini bagian dari rekayasa pemerintah untuk meredam gejolak demonstrasi mahasiswa yang makin massif, terarah, dan fokus. “Seolah-olah dengan ditangkapnya tokoh-tokoh ini yang mempermainkan izin ekspor itu, selesai lah tuntutan mahasiswa soal minyak goreng. Kan nggak begitu,” tegas Rocky. Kejanggalan lain yang diungkap Rocky adalah peran Komisi Pemberantasan Korupsi yang melempem. Ia mempertanyakan mengapa yang melakukan penindakan justru Kejaksaan Agung bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Polri. “Ini semua pertanyaan yang terarah pada semacam kesimpulan bahwa istana ini mau tukar tambah. Dan yang lebih harus dipersoalkan ini sampai di mana sih penangkapan itu akan memulihkan kembali kepercayaan publik,” ungkapnya. Ketua Umum GMNI Arjuna Putra Aldino mengatakan, di tengah kondisi saat ini, mahasiswa harus kritis agar terhindar dari transaksi politik praktis, disaat partai politik tidak melaksanakan tugasnya dan mengabaikan suara-suara rakyat. “Apa yang dilakukan mahasiswa sekarang, adalah melakukan refleksi kritis terhadap kondisi yang ada. Kondisi yang ada tidak bisa dibiarkan terus menerus. Inilah cara mahasiswa meluruskan pemerintah,” kata Arjuna. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya turun ke jalan untuk menyuarakan suara-suara rakyat, tetapi juga menempuh upaya diplomasi atau dialog dengan Istana. “Sehingga kami berharap pemerintah tidak mengabaikan lagi suara-suara rakyat. Jadi tugas kami melakukan refleksi kritis, tidak hanya turun ke jalan, tapi juga melakukan diplomasi Istana, berdialog membahas dinamika pada saat ini,” katanya. Ketua Umum DPP IMM Abdul Musawir Yahya menegaskan, aksi mahasiswa saat ini tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu, meskipun telah bertemu dengan pihak Istana. Gerakan mahasiswa, katanya, murni gerakan kaum intelektual, yang secara spontan melihat kondisi saat ini perlu segera disikapi mahasiswa. “Ini panggilan kita sebagai kaum intelektual. Kehadiran kita di Istana, bukan untuk menjilat sebagaimana yang diberitakan media-media. Kita datang ke sana murni untuk menyampaikan banyak problem kebangsaan,” ungkap Abdul Musawir. Ia mengatakan, untuk memperbaiki keadaan saat ini dibutuhkan kolaborasi semua pihak, sehingga ditemukan solusi yang komprehensif, bahwa situasi sekarang membahayakan perekonomian dan bangsa. “Kita perlu kolaborasi untuk memikirkan apa yang pas. Kita tidak ada upaya untuk menggulingkan presiden, kita tetap laksanakan Pemilu 2024 secara konstitusional. Jadi saya tegaskan disini, jangan gara-gara kita bicara di diskusi Partai Gelora terus muncul berita-berita aksi mahasiswa ditunggangi partai politik tertentu. Tidak ada itu,” tegas Ketua Umum DPP IMM. (sws)
Serem, Pengamanan Jokowi Makin Super Ketat, Ada Apa?
Jakarta, FNN - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyebut pengamanan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang semakin super ketat saat berkunjung ke Pasar Cisarua Bogor adalah sesuatu yang berlebihan. Di dalam video yang viral di masyarakat, pasukan sniper berada di sudut-sudut pasar saat presiden berinteraksi dengan masyarakat setempat. “Saya mau lihat pesannya. Mungkin pesannya bahwa ini lingkungan teroris. Karena Jawa Barat itu selalu beroposisi dengan Pak Jokowi. Baik dalam pilpres atau apa pun. Dalam survei, masyarakat Jawa Barat memang kritis terhadap kekuasaan. Bukan pada hasil kekuasaan yang dijanjikan Pak Jokowi, tapi fakta pada hari-hari ini dan itu memungkinkan persiapannya lebih dramatis,” kata Rocky kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 22 April 2022. Rocky melihat adegan yang sangat dramatis dalam peristiwa biasa itu. Ia menyebut biasanya pasukan Paspampres tampil biasa saja, tetapi ini terlihat sangat dramatis. “Artinya, musuhnya sudah dekat. Jadi, kita lihat Pak Jokowi dikawal seolah-olah memasuki Kandahar atau seperti sedang di Ukraina. Jadi, kita mau cari tahu apa sebetulnya di belakang pameran itu,” paparnya. Menurut dugaan Rocky, kenapa Jokowi dikawal superketat, sebetulnya dengan mudah bisa ditebak, yakni krisis ekonomi dan krisis sosial yang bisa berakibat pada sesuatu yang tidak diharapkan. Penjagaan superketat bagi rakyat, bisa diartikan sebagai sinyal bahwa presiden sudah tidak dekat dengan rakyat lagi. Indikasinya jelas, kata Rocky, yakni legitimasi presiden sudah turun drastis, drop. “Inilah yang menyebabkan Penasihat Presiden menyimpulkan ini berbahaya,” katanya. Rocky menegaskan, jika presiden tidak dalam bahaya, tidak mungkin presiden menyiapkan Paspampres seketat itu. Ia mengingatkan peristiwa super dahsyat yang terjadi tahun 2016, namun presiden berada di tengah-tengahnya. “Dulu presiden dengan gagah berani datang ke Pertemuan 212 di Monas, walaupun sudah dilarang oleh aparat keamanan. Tapi presiden merasa aman dan memaksakan diri masuk ke Monas didampingi Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Tito Karnavian. Nyatanya memang aman-aman saja,” paparnya. Sekarang, kata Rocky untuk bertemu dengan rakyat pengamanannya luar biasa. “Jadi, ada perubahan kualitatif dalam sistem pengamanan presiden karena satu isu bahwa potensi kekerasan ada di mana-mana, di pojok-pojok kota. Ini mendebarkan kita, karena belum pernah ada seorang presiden yang dikawal superketat semacam itu,” tegasnya. Apa yang terjadi di Pasar Cisarua, kata Rocky mengingatkan dirinya pada pengawalan presiden di negara-negara otoriter seperti di Amerika Latin dan Filipina. “Jadi, Indonesia akhirnya dilihat sebagai negara yang mengalami rasa tidak aman karena di sekitar kita ada senjata. Itu konyol. Kalau aman karena ada aparat keamanan, itu artinya tidak aman. Aman mustinya tidak terlihat ada aparat keamanan di sekitar kita,” tegas Rocky yang sering dijuluki Presiden Akal Sehat itu. Dampak buruk pengamanan super ketat itu akhirnya presiden tidak lagi dipercaya oleh rakyat. Oleh karena itu dia musti dikawal secara berlebihan. “Jadi, itu sinyal. Dan ini akan menjadi ukuran bagi internasional. Juga untuk melihat, bagaimana kita nanti diundang untuk ke G20 November 2022 nanti. Apakah begini Indonesia? Apa bedanya G20 di Bali dan G20 di Ukraina,” papar Rocky. Tak hanya itu, lanjut Rocky, para investor juga menganggap Indonesia tidak aman, karena itu mereka ramai-ramai membatalkan MoU. “Jadi percakapan-percakapan di pusat finansial di Singapura lalu konglomerat bicara, wah Indonesia gawat, Presiden Jokowi saja terpaksa musti dikawal. Jadi, bagi masyarakat finansial, dunia menganggap bahwa Indonesia itu negeri yang berbahaya. Sinyal buruknya begitu, dan faktanya memang begitu,” tegasnya. Rocky ingin melihat apa sebetulnya yang bisa menyelesaikan masalah bangsa ini, apalagi kalau pembelahan sosial tidak dieratkan ulang, jangan berharap ada keyakinan internasional untuk masuk ke Indoensia, baik dalam pariwisata maupun bisnis, kalau sinyal-sinyal yang diberikan oleh Jokowi tertangkap oleh lensa internasional bahwa bangsa ini adalah bangsa yang sudah dibelah. Rocky menegaskan, jika keadaan ini semakin parah, Indonesia bisa bangkrut atau presiden jatuh bukan karena aktivis-aktivis atau teroris yang mereka sebut sebagai NII. “Presiden bisa jatuh karena harga migas tidak bisa dia kendalikan. Kalau Pertamina gagal disuntik utangnya nggak dibayar Rp 90 triliun dalam satu bulan ini, itu artinya kita akan mengalami kelangkaan bahan bakar minyak dan kelangkaan itu justru yang bisa membakar bangsa ini. Karena ini soal basicly. Soal hidup orang,” pungkasnya. (ida, sws)
Kejagung Mempertimbangkan Jerat Hukuman Mati Tersangka Ekspor CPO
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung RI mempertimbangkan untuk menjerat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor kepada para tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng.Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.“Saya rasa pemberatan ini menjadi pertimbangan penting bagi kami,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah dalam konferensi pers di Gedung Kejagung RI, Jakarta, Jumat.Febrie mengatakan penyidik Kejaksaan saat ini berkonsentrasi betul terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang strategis dan penting untuk kelangsungan pembangunan nasional. Sehingga bila ada perbuatan hukum yang menyangkut masyarakat banyak serta merugikan pembangunan, maka akan dilakukan tindakan tegas.“Ini menjadi konsentrasi kami, sehingga apabila ada kebijakan-kebijakan yang menyangkut masyarakat banyak dan pembangunan, ini pasti akan kami lakukan penindakan tegas,” kata Febrie.Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya yang terjadi pada kurun waktu Januari 2021 hingga Maret 2022.Keempat tersangka, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana. Kemudian, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.Jaksa penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), kemudian Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri.Lalu, ketentuan Bab 2 huruf a angka 1 huruf b jo Bab 2 huruf c angka 4 huruf c Peraturan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 DAGLU per 1 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor CPO.“Perkara ini dikenakan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang seperti sudah disampaikan Jaksa Agung ada ketentuan-ketentuan perdagangan yang telah disebut itu adalah sebagai ketentuan yang dijadikan dasar penyidik sebagai perbuatan melawan hukumnya,” kata Febrie. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Akan Menindak Tegas Pelaku Ekspor Ilegal Minyak Goreng
Yogyakarta, FNN - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma\'ruf Amin menegaskan Pemerintah terus berusaha memenuhi pasokan minyak goreng di pasaran dan melakukan upaya penindakan tegas kepada pelaku ekspor ilegal minyak goreng.\"Saya kira Pemerintah berusaha untuk memenuhi (pasokan) minyak goreng, oleh karena itu Pemerintah sedang melakukan upaya penindakan tegas terhadap mereka yang melakukan ekspor ilegal,\" ujar Wapres di sela kunjungan kerja ke Gunung Kidul, Yogyakarta, Jumat.Wapres mengatakan Presiden sudah tegas menginstruksikan pengusutan tuntas terhadap para pelaku ekspor ilegal minyak goreng. Ekspor ilegal yakni mereka yang melakukan ekspor tidak sesuai ketentuan atau persyaratan.Pada sisi lain Pemerintah akan berupaya mempertahankan harga minyak goreng curah.\"Karena sekarang yang harus kita pertahankan itu yang curah. Kalau harga minyak goreng kemasan itu tentu mengikuti harga keekonomian,\" ujarnya pula.Dia mengatakan harga minyak goreng curah ditekan melalui upaya operasi pasar. Wapres berharap harga minyak goreng akan segera kembali normal.\"Kita harap dengan tindakan Pemerintah, pengawasan, dan operasi pasar, kita harap nanti minyak akan kembali normal seperti sediakala,\" ujar Wapres. (Ida/ANTARA)
Maklum Jika Jumlah Pemudik Lebaran 2022 Mengalami Kenaikan
Yogyakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin memaklumi akan ada kenaikan jumlah masyarakat melakukan mudik Lebaran tahun ini, yang diprediksi mencapai 70-80 juta orang.\"Ya diperkirakan antara 70 -80 juta orang mudik, karena sudah dua tahun tidak mudik; ya bisa dimengerti,\" kata Wapres di sela-sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Jumat.Dengan prediksi banyaknya masyarakat melakukan perjalanan mudik itu, Wapres mengimbau agar tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, selain juga melaksanakan vaksinasi COVID-19.\"Karena itu, pesannya supaya pemudik tetap menjaga, menerapkan protokol kesehatan, kemudian vaksinasi,\" tambahnya.Dia menekankan Pemerintah sudah mengimbau para pemudik untuk melaksanakan vaksinasi dosis penguat atau booster sebelum melakukan perjalanan mudik. Hal itu untuk mengantisipasi transmisi virus dari kota ke desa maupun sebaliknya.\"Karena di tempat mereka menuju mudik, ada orang tua, ada orang sakit, anak-anak. Jangan sampai membawa virus ke kampung. Sebaliknya, jangan bawa virus dari kampung (saat) kembali ke kota. Ini (mungkin) akan terjadi transmisi, (maka) harus dijaga,\" tegasnya.Wapres juga mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk menjaga agar tidak terjadi peningkatan kasus COVID-19. Wapres kembali mengingatkan di beberapa negara sudah mulai terjadi peningkatan kasus penularan COVID-19, seperti Inggris dan China. \"Kita tidak ingin dengan ada Lebaran, mudik, ini menjadi sebab terjadinya peningkatan,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Empat "Side Events" G20 Indonesia Digelar di Jawa Tengah
Semarang, FNN - Empat acara sampingan atau side events G20 Indonesia akan diselenggarakan di Jawa Tengah, sebagai rangkaian acara road to Presidensi G20 Indonesia, kata Staf Ahli Menteri Luar Negeri bidang Hubungan Antarlembaga Muhsin Syihab di Semarang, Jumat.\"Ada empat pertemuan yang merupakan program Road to Presidensi G20 Indonesia yang digelar di Jawa Tengah,\" kata Muhsin Syihab dalam acara Sosialisasi Presidensi G20 Indonesia Sektor Prioritas Transisi Energi di Semarang, Jumat.Keempat side events tersebut adalah Forum Dialog Labour 20 pada 15-17 Mei 2022, Seminar Ekonomi Syariah pada 24 Agustus 2022, Konferensi Green Investment pada 25-26 Agustus 2022, serta Seminar Potensi Ekonomi Jawa Tengah pada 1 November 2022.Secara keseluruhan, dia menyebutkan sebanyak 438 kegiatan dalam Presidensi G20 Indonesia itu terdiri atas 184 pertemuan dan 254 program kegiatan sampingan.\"Betapa sibuknya Indonesia dengan sekian banyak kegiatan yang dilaksanakan,\" tambahnya.Hingga saat ini, sekitar 120 rangkaian kegiatan menuju Presidensi G20 Indonesia telah berlangsung. Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan terdapat pemahaman yang sama tentang signifikansi Presidensi G2 Indonesia, katanya.Selain itu, tambahnya, masyarakat juga dapat memahami posisi Indonesia sebagai tuan rumah yang memiliki keistimewaan dalam menyusun agenda G20.Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu Teuku Faizasyah, saat membuka acara sosialisasi itu, mengatakan partisipasi masyarakat Indonesia saat menjadi tuan rumah G20 akan memberikan nilai tambah bagi negara.\"Kegiatan ini dilakukan ke berbagai daerah sehingga diharapkan masyarakat dapat turut memiliki dalam penyelenggaraan Presidensi G20 ini,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
