Jakarta, FNN - Pasca Rakernas Projo, bursa pencapresan makin menghangat, gaduh, dan berisik. Ketum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan siap berkoalisi deng Golkar, PAN dan PPP kalau dia yang menjadi capresnya. Kumpulan orang-orang ini publik menyebutnya “pasien rawat jalan KPK”. Ada juga Erick Thohir yang digadang dipasangkan dengan Ganjar Pranowo.  Tapi Erick Thohir punya masalah serius berkaitan dengan saham GOTO dan keterlibatan kakaknya Erick, yakni Garibaldi Thohir.   

“Ya, akhirnya politik itu artinya bongkar membongkar kejahatan. Padahal sebetulnya rakyat ingin ada kebaikan di depan, dan memang kita enggak lihat apa sebetulnya versi kebaikan buat Indonesia yang dibicarakan oleh Erick Thohir. Aset nasional saja, aset negara tidak bisa dia selamatkan. Bahkan insider trading terjadi untuk kepentingan politik yang dibahas terus oleh pengamat,” kata pengamat politik Rocky Gerung dalam wawancara eksklusif dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 23 Mei 2022.

Rocky menyebut, Agustinus Edy Kristianto, pegiat media sosial yang selalu tajam untuk melihat bahwa problem-problem bangsa ini bukan pada elektabilitas, tapi pada koruptibilitas. Jadi korupsi-korupsi semacam ini kan orang lupa.

Rocky menegaskan bahwa pihaknya ingin mendoroang dengan satu tesis,  sekarang telah terjadi deindustrialisasi sekaligus deinstitusionalisasi dalam demokrasi.

“Jadi fungsi partai ambruk, kemampuan elit untuk memberi harapan sudah tidak ada. Maka orang melihat bahwa perkoncoan di dalam istana atau dalam elite itu menghina rakyat. Karena itu rakyat musti terhina oleh praktik politik busuk itu,” paparnya.

Oleh karena itu, kata Rocky rakyat musti mempersiapkan cara sendiri untuk mengatasi perubahan politik yang jalannya adalah people power.  

Sampai saat ini, kata Rocky masih ada orang yang menganggap people power berbahaya.

“Oke kalau enggak mau people power, biarkan hidup kita ditentukan oleh perkoncoan di satu dua  kamar di istana. Jadi kan begitu intinya,” paparnya.

Sebetulnya istilah people power itu istilah yang bagus, kekuatan rakyat itu, power dari rakyat itulah yang menentukan arah demokrasi. Jadi ini vitamin untuk memperkuat kita bahwa kedaulatan itu memang harus dipulihkan oleh rakyat, bukan oleh elit yang sekarang lagi berkonco. Bahkan PDIP yang sebetulnya harus di depan untuk mengatakan people power itu adalah hak konstitusional rakyat. Kan wong cilik itu artinya people power.

Lebih jauh Rocky menegaskan bahwa PDIP kadangkala tidak mampu untuk secara cerdik dan cerdas mencari celah supaya people power itu justru berpihak pada dia.

Kata Rocky, sekarang orang menganggap bahwa kalau begitu PDIP itu bagian dari elit doang, bukan wong cilik yang dia perjuangkan. Jadi sekali lagi, bahwa kita balik saja bahwa gumpalan kekuasaan ini harus dicairkan oleh people power. Hanya dengan cara itu, dalam sejarah dunia people power itu adalah hak etis rakyat untuk mendongkel kekuasaan.

“Jadi, jangan pernah membayangkan bahwa people power itu kerusuhan besar atau akan ada perampokan, pembunuhan, enggak. People power itu adalah hak rakyat yang powerless, yang akhirnya memutuskan untuk masuk di dalam perubahan politik melalui kekuatan massa, bukan melalui kekuatan elit politik yang memang sudah busuk,” paparnya.  

Tugas kita sekarang, kata Rocky adalah  menjadi juru pemurnian politik yang harus dimulai dengan people power. Ini jangan dikait-kaitkan dengan makar. Makar itu adalah teori politik dari orang yang terganggu kekuasaannya, kalau people power itu adalah hak resmi rakyat untuk mengatasi kebuntuan dengan mengerahkan massa.

Massa  itu makin lama makin terbentuk sebetulnya. Jadi tanpa kita ucapkan massa mahasiswa, buruh,  rakyat adat, masyarakat adat, kelompok-kelompok lingkungan, mereka yang tersisih oleh politik tanah di era hari ini oleh Pak Jokowi yang seolah-olah mengatakan kami sudah melakukan pembagian tanah, padahal tanah-tanah yang dikuasai oleh konglomerat, oleh oligarki, tidak dibagi itu.

Jadi tanah rakyat yang seharusnya menjadi hak dia dianggap sebagai hadiah dari pemerintah melalui sertifikasi. Padahal sertifikatnya sudah keluar sejak awal tinggal tunggu dibagikan oleh Pak Jokowi. Jadi rakyat semakin paham bahwa kekuasaan itu betul-betul menyembunyikan kebusukan dan bau busuk itu sama seperti bau duren bisa lebih cepat tercium. (ida, sws)