POLITIK
BKSAP DPR Kecam Kekerasan Israel di Al Aqsa
Jakarta, FNN - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon prihatin dan mengecam keras rangkaian kekerasan yang dilakukan Israel akhir-akhir ini, termasuk aksi aparat keamanan Israel terhadap warga Palestina di kompleks Masjid Al Aqsa pada Jumat.Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, mengatakan dengan korban luka-luka lebih dari seratus dan korban tewas 36 warga Palestina sejak Januari tahun ini, hal tersebut menunjukkan masa depan suram kepemimpinan PM Israel Naftali Bennett sebagai mitra perdamaian.Seperti diketahui, kata Fadli Zon, keamanan Israel melakukan kekerasan terhadap jamaah shalat Subuh di Masjid Al Aqsa dan juga saat shalat Jumat (15/4/2022). Bulan Sabit Merah Palestina telah mengevakusi 152 warga Palestina ke rumah sakit terdekat.\"Naftali Bennett adalah politisi sayap kanan garis keras yang pernah menolak negara Palestina. Dia lebih keras dari Netanyahu. Rangkaian kekerasan dalam tiga pekan belakangan ini membuktikan tak ada yang berubah dari kebijakan Israel atas warga Palestina,” ujar politisi yang juga Wakil Presiden the League of Parliamentarians for Al Quds, organisasi parlemen global yang berbasis di Istanbul.Lebih lanjut, Fadlo Zon mengatakan, kekerasan di kompleks Al Aqsa terutama saat bulan suci Ramadhan seharusnya bisa dicegah lebih awal. Pasalnya, Israel kerap menempuh aksi kekerasan hampir tiap tahun di bulan Ramadhan ketika umat Islam beribadah di Masjid Al Aqsa.“Saya melihat perlu kesungguhan langkah preventif agar kekerasan di Kompleks Al Aqsa tidak terulang setiap Ramadhan. Seharusnya PBB dan komunitas internasional tak lepas tangan. Apalagi kalau kita merujuk resolusi penting Majelis Umum PBB Nomor 181 Tahun 1947, yang menetapkan Yerusalem sebagai wilayah di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum dan politik terpisah,” kata Fadli Zon.Terkait langkah konkrit BKSAP atas situasi terkini di Palestina, BKSAP DPR RI selalu konsisten mendukung Palestina di banyak forum parlemen.“Waktu Sidang Umum IPU (Inter Parliamentary Union) ke-144 pada 20 sampai 24 Maret lalu di Bali, kita pada awalnya akan mengajukan draf resolusi terkait Palestina. Namun karena konflik Rusia dan Ukraina semakin memanas, kita kembali menunda draf Palestina tersebut. Namun kita selalu mengingatkan bahwa krisis Rusia dan Ukraina tak boleh mengabaikan isu Palestina,\" katanya. (Sof/ANTARA)
KAMMI Jember Unjuk Rasa Tolak Kenaikkan BBM dan PPN
Jakarta, FNN - Puluhan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jember menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan berunjuk rasa menggunakan sepeda angin ke bundaran DPRD Jember, Jawa Timur, Sabtu.\"Seiring dengan kenaikan BBM jenis pertamax, maka jenis pertalite mengalami kelangkaan di sejumlah SPBU dan dapat dipastikan lambat laun dampak dari kenaikan BBM juga akan mempengaruhi inflasi secara umum,\" kata koordinator aksi Umar Abdul Aziz di Jember.Di waktu bersamaan, lanjut dia, pemerintah juga menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen per 1 April 2022 yang akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.\"Padahal saat ini bangsa Indonesia tengah bergerak memulihkan perekonomian setelah dua tahun dihadapkan dengan situasi krisis akibat pandemi COVID-19,\" tuturnya.Jika pemerintah tidak mampu mengantisipasi stabilitas harga bahan pokok, maka dikhawatirkan akan terjadinya inflasi yang signifikan dan akan mempengaruhi pemulihan ekonomi.\"Untuk itu, kami menolak kenaikan BBM dan PPN yang dinilai semakin menambah beban masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Pemerintah juga perlu membuat regulasi yang jelas terkait subsidi BBM,\" katanya.Selain itu, lanjut dia, persoalan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng masih mewarnai di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Jember yang hingga kini belum ada solusi selain digelarnya operasi pasar minyak goreng curah.\"Kami minta pemerintah dan aparat kepolisian mengusut tuntas mafia minyak goreng dan membuat kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat,\" ujarnya.Ia menjelaskan pihaknya juga menolak wacana jabatan presiden tiga periode karena sesuai konstitusi jabatan presiden dibatasi dua periode karena untuk memperpanjang masa jabatan ataupun membuka peluang untuk penambahan periode kekuasaan secara mutlak berarti mengkhianati upaya perbaikan rakyat pada masa reformasi.\"Sebagai organisasi yang lahir atas semangat reformasi maka KAMMI Jember juga menolak tegas segala upaya perubahan konstitusi, sehingga menolak perpanjangan jabatan presiden selama tiga periode,\" katanya.Sebelumnya berbagai elemen mahasiswa sudah berunjuk rasa dengan menyuarakan tuntutan serupa yakni BEM Se-Jember, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). (Sof/ANTARA)
Habib Mundzir Wariskan Cara Dakwah Lembut
Jakarta, FNN - Ketua Pengurus Wilayah Rabithah Ma\'ahid Islamiyah (RMI/Asosiasi Pesantren NU) DKI Jakarta KH Rakhmad Zailani Kiki berpendapat Habib Mundzir Al Musawa merupakan sosok ulama yang alim dan menaruh perhatian tinggi terhadap pentingnya berdakwah dengan cara-cara yang bijak. \"Dakwah yang merupakan medium untuk mengajak umat pada kebajikan harus berpedoman pada garis-garis yang sejalan dengan kebaikan, yang mengedepankan kasih sayang dan menjaga persatuan,\" kata Kiai Rakhmad pada Talkshow Inspirasi Ramadhan program sahur bertajuk \"Keteladanan Habib Mundir Al Musawa\", yang tayang melalui akun Youtube BKN PDI Perjuangan, Sabtu. Menurut dia, Habib Mundzir hidupnya sangat singkat, tapi beliau sudah meninggalkan sebuah warisan yang luar biasa untuk kehidupan Islam rahmatan lil \'alamin. \"Yaitu, tentang dakwah islam yang lembut, yang sejuk yang penuh kasih sayang, yang menjaga betul dan merawat kebangsaan ini,\" ujar Kiai Rakhmad dalam siaran persnya. Keberhasilan Habib Mundzir dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan, terutama dalam hal mengajak umat pada kebaikan, menyampaikan nasihat atau pesan dengan tujuan memberikan manfaat, maka metode yang santun amat mutlak diperlukan. Metode Habib Mundzir dalam berdakwah adalah dengan menyebarkan cinta dan kasih sayang Allah SWT yang membuat hati pendengar sejuk. \"Dakwahnya itu tidak lain tidak jauh dari urusan bagaimana memuliakan, bagaimana mengejawantahkan nilai-nilai kasih sayang agama Islam, dan teladan, cinta kasih dan rahmatan lil \'alamin,\" jelasnya. Kemudian, Habib Munzir dinilainya sosok yang sangat sederhana, saat awal-awal Habib Mundzir berdakwah yang kerap naik angkutan umum, mulai berdakwah dengan mengunjungi rumah-rumah. Habib Mundzir juga kerap berbaur dengan masyarakat dan memberi mereka jalan keluar dalam segala permasalahan. \"Dakwahnya dari naik angkot ke angkot, di tasnya isi kitab semua, apa yang diajarkan? Islam yang penuh rahmatan lil \'alamin, keteladanan nabi Muhammad SAW,\" tuturnya. Dia menambahkan, nama Habib Mundzir Al Musawa semakin di kenal setelah mendirikan Majelis Rasulullah pada tahun 1998 yang merupakan misi mulia karena menjadi jembatan untuk menciptakan keseimbangan dalam hidup. Harapannya, semua jamaahnya bisa meniru dan mencontoh Rasulullah SAW dan menjadikannya sebagai panutan hidup. Majelis Rasulullah ini didirikan berbarengan dengan kondisi Indonesia yang sedang mengalami ujian, saling curiga satu sama lain, \"Kita sedang di era reformasi, negara ini sedang luluh lantah masalah politik, kebangsaan kita lagi di uji, Majelis Rasulullah hadir,\" kata Kiai Rakhmad. Majelis Rasulullah yang didirikan Habib Mundzir Al Musawa bermula dari tiga orang yang rutin membuka majelis dan melakukan kegiatan ibadah, berzikir serta membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Namun, lanjut dia, karena sikap ketawadukan dan kesalehan Habib Mundzir, Majelis Rasulullah ini cepat tersebar dan di kenal masyarakat luas. Seiring berjalannya waktu, jamaah Majelis Rasulullah sudah mencapai jutaan orang dari seluruh pelosok Indonesia, dan memusatkan pengajiannya di Masjid Raya Almunawar Pancoran, Jakarta Selatan. Jamaah Majelis Rasulullah ini berkembang pesat lantaran ajaran-ajaran yang di kembangkan Habib Mundzir, adalah ajaran Islam yang penuh kasih sayang dan senantiasa memberikan kesejukan. \"Ketika jumlahnya ribuan apakah mengundang chaos? Apakah membuat sesuatu yang panas di tengah bangsa kita? Tidak. Tapi memberikan kesejukan,\" ucapnya. (Ida/ANTARA)
Rezim Ini Takut Pada Barang Yang Sudah Mereka Bunuh
Jakarta, FNN – Sejak awal berkuasa rezim ini tidak paham makna kemajemukan. Anehnya, di mana pun mereka berada selalu mengklaim dirinya yang paling tahu soal kebhinekaan. Makin aneh ketika HTI dan FPI dimatikan lalu gencarkan Islamophobia. “Itulah akibatnya kalau dari awal kekuasaan, nggak paham bahwa bangsa ini didesain untuk hidup majemuk. Jangan bunuh organisasi yang mewakili kemajemukan. HTI, FPI itu organisasi yang mewakili kemajemukan,”kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jum’at, 15 April 2022. Dua ormas Islam ini dimatikan oleh Presiden, akibatnya sekarang dia nggak bisa baca lagi, di mana ada HTI di mana ada FPI. Lalu dijadikan itu sebagai ketakutan. “Loh, barang yang sudah dihilangkan oleh negara kok masih ditakuti, itu kan ajaib. Kalau HTI itu beroperasi eksis, FPI eksis, bolehlah kelihatan bentuknya, posturnya, gerak-geriknya. Ini sudah nggak ada, oleh kekuasaan sudah dibasmi itu, kok ditakuti,” kata Rocky heran. Satu-satunya orang yang masih ada dan mewakili simbol FPI, Munarman juga dipenjara. Ia dituntut dengan hukuman yang oleh orang berakal - sebagai nggak adil. “Lalu apa yang ditakuti. Kekacauan ini datang dari kecemasan diri sendiri. Ini dia takut sendiri, figurisasi yang dia buat, dia takuti sendiri, “ paparnya. Rocky mengibaratkan ketakutan penguasaa pada Islam sama dengan seseorang takut pada gambar setan yang ia gambar sendiri. “Dia gambar setan di dinding rumahnya, lalu dia kabur karena dia takut sendiri. Itu yang dilakukan oleh teman-teman Cokro TV begitu. Saya kira studio Cokro itu penuh dengan mural. Mural yang menakutkan. Lalu satu orang masuk di situ, tiba-tiba dia melihat mural itu bergerak sendiri. Padahal itu mural yang dibuat sendiri kan? Ini gila memang,” papar Rocky. Padahal, kata Rocky sebetulnya hantu itu juga mau kabur karena dia liat ada hantu yang lebih gila. Iya mari kita hormati orang gila dengan cara melarikan diri nanti dikejar orang gila,”katanya berkelakar. Menurut Rocky, ada yang lebih gila dari kelakuan teman-temannya di Cokro TV. “Lebih gila lagi kalau ada asumsi bahwa karena KPU-nya Banser maka yang jadi presiden adalah ketua PBNU,” paparnya. Pengkondisian seperti itu kata Rocky sudah berlangsung hingga saat ini. Karena hampir semua orang sudah berpikir begitu. “Itu yang nggak bisa dilepaskan karena semua institusi publik itu sebetulnya diatur sedemikian rupa sehingga mengarah pada pendukungan istana di masa lalu, setidaknya dalam tujuh tahun ini, dan itu yang terjadi. Sehingga kalau ada orang yang bermutu datang dari Banser, orang langsung curiga. karena sudah ada record sebelumnya, “ sindirnya. Sampai saat ini, lanjut Rocky, sudah terbentuk frame bahwa ini negara hukum yang isinya didesain oleh istana, bukan oleh kebijakan publik atau kepentingan publik. “Jadi sudah, terima saja sinisme publik itu. KPU dari sekarang sudah nggak dipercaya orang. Jadi sebelum pemilu sudah menganggap ini pasti curang. Jalan pikiran ini nggak pernah bisa diselesaikan oleh Presiden Jokowi karena sekeliling Presiden Jokowi juga menganggap presiden mungkin senang dengan peralatan yang dia miliki yang disodorkan oleh punggawa punggawanya. Ini yang saya sering sebut bahwa pelembagaan politik kita yang disebut politik kebohongan atau politic lie institution, itu tidak kompetibel dengan political culture,” tegasnya. Culture-nya masih feodal, karena itu semua orang berupaya menyenangkan presiden dengan menyodorkan sesuatu yang menggembirakan presiden. “Jadi kekacauan institusi itu disponsori oleh feodalisme, yang terjadi pembusukan politik, political decay. Saya sering terangkan bahwa political decay itu akibat dari manipulasi di awal sehingga terus-menerus orang menganggap bahwa sekali Anda jadi manipulator, maka akan lakukan itu terus. Jadi pembusukan itu datang dari kedunguan istana,” pungkasnya. (ida, sws).
Gaji ke-13 Cara Presiden Nyogok ASN dan TNI-Polri
Jakarta, FNN – Pengamat politik Rocky Gerung menertawakan Presiden Joko Widodo yang memviralkan gaji ke-13 bagi aparat sipil negara (ASN) dan TNI-Polri. Menurutnya gaji ke-13 adalah mekanisme tenis yang sudah diatur rutin setiap tahun. Aneh jika hal yang sudah menjadi kebiasaan dianggap sebagai prestasi. “Ada gaji ke-13, ngapain musti dipamer-pamerin. Jadi memang ini presiden yang nggak bisa kalau nggak bikin headline. Padahal headline-nya itu sebetulnya oleh mahasiswa dirobek-robek. Tapi ngapain, mau nyogok lagi dengan gaji ke 13 dan TNI segala macam,” katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 15 April 2022. Eksploitasi gaji ke-13 oleh presiden menurut Rocky Gerung sungguh menggelikan jika dikaitan dengan kondisi riil bangsa ini. “Padahal sebetulnya di belakang itu ada problem yang lebih struktural yaitu utang, yang terus-menerus, yang kalau dibandingkan dengan Srilanka sangat jauh. Srilanka berhutang 700 triliun sudah panik, kita berutang 10.000 triliun masih tenang-tenang saja. Tapi orang tetap anggap bahwa Indonesia ini sangat rapuh,” tegasnya. Rocky meyakini bahwa Jokowi tidak sadar dengan besarnya utang, setiap saat bisa jadi seperti Srilanka, default, gagal bayar utang. “Kita tahu bahwa semua konsumsi bangsa ini, konsumsi negara harus dibiayai dengan utang luar negeri. Dan hutangnya sendiri harus dibiayai dengan hutang baru untuk membayar bunga. Jadi sebetulnya presiden menyembunyikan sesuatu,” tegasnya. Menurut Rocky, di belakang flyer yang dipromosikan Jokowi, ada flayer gelap yang tidak mau dibuka sebetulnya. “Menteri Keuangan tahu, Ibu Sri Mulyani juga pasti berpikir, ini ngapain sih harus dibuka-buka, hal-hal yang sebetulnya sudah diatur dalam peraturan yang memang sudah begitu. Jadi, tidak ada kemampuan lagi bagi istana untuk memperlihatkan rasionalitas dari ekonomi,” paparnya. Rocky melihat sesorang kalau sudah memakai promosi, artinya barangnya barang rendahan. “Kalau barang bagus, promosi sedikit dan orang sudah tahu kalau barangnya berkualitas. Tapi kalau masih perlu dipromosikan, hal yang sudah pasti masih dipromosikan, itu artinya ada semacam ketidakpercayaan diri,” katanya . Gaji ke-13 yang diberikan bersamaan dengan kenaikan harga-harga,menurut Rocky tak punya manfaat sama sekali. Mustinya pemerintah membuat kalkulasi yang benar. “Jadi gaji ke-13 itu hal biasa, tetapi nilai gajinya itu turun karena harga-harga naik,” katanya. Rocky menegaskan bahwa sebetulnya semua orang tahu bahwa gaji ke-13 itu bahkan tidak cukup untuk 1/13 dari harga BBM, karena harga BBM naiknya lebih dari 1/13 persen. “Jadi musti sampai ada gaji ke-17, baru itu ada ballance antara produk dan promosi,”paparnya. “Untuk minyak goreng, dikasih gaji ke-20 pun tetap minyak goreng nggak kebeli. Apalagi pemerintah barusan mengucapkan akan ada kenaikan pertalite segala macam. Apa artinya itu. Inflasi akan menelan gaji ke-13,” paparnya. Rocky memahami bahwa promo ini nggak ada isinya karena faktanya daya belinya nggak bisa dicapai atau nggak bisa disuplai atau ditempel dengan gaji ke-13. “Jadi fasilitas promosi presiden ini tunggu to be true, gampangnya begitulah,” tegasnya. Diketahui, Presiden Jokowi telah menyetujui pemberian THR dan gaji ke-13 bagi seluruh ASN, TNI, dan Polri di pusat maupun daerah. \"Pada tanggal 13 April 2022 saya telah menandatangani Peraturan Pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, ASN daerah, pensiunan, penerima pensiun dan pejabat negara,\" kata Jokowi dalam konferensi pers virtual, yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/4/2022). Jokowi juga memberikan tambahan tunjangan kinerja 50% untuk ASN, TNI, dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja. Hal itu sebagai penghargaan atas kontribusinya dalam penanganan pandemi COVID-19. (sof, sws)
Milenial Diimbau untuk Aktif Bela Negara Lewat Medsos
Jakarta, FNN - Pakar ilmu sosial dan politik Henri Subiakto mengimbau kalangan milenial Indonesia aktif mengampanyekan konsep bela negara melalui media sosial (medsos) demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari pengaruh kelompok radikal.\"Kalangan milenial, adik-adik santri, anak muda harus tahu kalau mereka perlu aktif dalam membela negara di media sosial. Jangan sampai negara kita ini betul-betul menjadi seperti negara di Timur Tengah yang runtuh akibat provokasi kaum radikal dan propaganda ideologi transnasional,\" kata Henri dalam webinar \"Media Digital: Upaya Memperkuat Karakter Bangsa dan Bela Negara\", seperti dipantau dari Jakarta, Jumat.Indonesia, dengan segala keberagaman, rentan menghadapi berbagai konflik yang mengatasnamakan agama, pandangan politik, dan hal bersifat kedaerahaan, katanya dalam diskusi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika itu.Dengan berbagai kerentanan tersebut, lanjutnya, keutuhan NKRI harus dapat dijaga, terutama oleh kalangan milineal, melalui tindakan yang senantiasa menggaungkan konsep bela negara dan mengamalkan nilai Pancasila di ruang digital.Penggunaan media sosial dinilai menjadi efektif untuk mengampanyekan konsep bela negara karena kini platform tersebut semakin banyak diisi oleh konten intoleransi dan radikalisme.\"Kita, Indonesia, memang mempunyai potensi untuk terjadinya konflik, seperti konflik agama, politik, dan yang bersifat kedaerahan. Ini harus kita jaga agar mereka yang ingin mengubah Pancasila kembali kepada NKRI,\" tambahnya.Disamping itu, untuk menjaga keutuhan NKRI, Henri juga mengimbau segenap bangsa Indonesia untuk tidak lemah dan tidak mudah dipengaruhi oleh pandangan intoleransi, radikalisme, dan aliran agama transnasional.\"Kalau Indonesia lemah, maka kekuatan asing akan menguasai Indonesia. Maka dari itu, kita perlu menjaga keindonesiaan, nasionalisme, dan kebangsaan ini karena kelompok-kelompok radikal dan anti-NKRI, setiap ada kesempatan, seperti demo buruh, demo mahasiswa ingin memanfaatkannya (untuk memecah belah persatuan Indonesia),\" ujar Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga Surabaya itu. (Ida/ANTARA)
Menkopolhukam Membantah Potensi Pelanggaran HAM di PeduliLindungi
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membantah tudingan Amerika Serikat yang menyebut ada potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi.\"Kami membuat program PeduliLindungi justru untuk melindungi rakyat,\" kata Mahfud MD dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.Dia mengatakan aplikasi PeduliLindungi, yang diluncurkan sejak 2020, telah membantu Pemerintah dalam menekan kasus penularan COVID-19. \"Nyatanya, kami berhasil mengatasi COVID-19 lebih baik dari Amerika Serikat,\" tegasnya.Dalam keterangan yang sama, dia menjelaskan perlindungan terhadap HAM harus dilakukan secara menyeluruh, yang artinya bukan hanya secara individu, tetapi juga hak kolektif masyarakat.\"Dalam konteks ini, negara harus berperan aktif mengatur. Itulah sebabnya kami membuat program PeduliLindungi yang sangat efektif membantu menurunkan penularan infeksi COVID-19 sampai ke jenis (varian) Delta dan Omicron,\" tambahnya.Terkait tudingan AS terhadap dugaan pelanggaran HAM oleh Pemerintah Indonesia lewat aplikasi PeduliLindungi, Mahfud mengatakan AS justru menerima laporan lebih banyak daripada Indonesia terkait pelanggaran HAM.\"Kami punya catatan bahwa AS justru lebih banyak dilaporkan oleh Special Procedures Mandate Holders (SPMH). Pada sekitar kurun waktu 2018-2021 misalnya, berdasarkan SPMH, Indonesia dilaporkan melanggar HAM 19 kali oleh beberapa elemen masyarakat, sedangkan AS pada kurun waktu yang sama dilaporkan 76 kali,\" katanya.Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS dalam laman resminya mengunggah laporan 2021 Country Reports on Human Rights Practices tentang penegakan HAM di negara-negara yang menerima bantuan dari AS dan anggota PBB sepanjang 2021.Dalam laporan itu, AS menyebut sejumlah organisasi nonpemerintah atau non-governmental organisation (NGO) merawas khawatir terhadap informasi yang dihimpun dalam aplikasi PeduliLindungi serta bagaimana data itu disimpan dan digunakan Pemerintah Indonesia.Laporan itu dimuat dalam subbab yang membahas intervensi pemerintah terhadap privasi, keluarga, dan urusan rumah tangga yang dilakukan secara acak dan ilegal. Walaupun demikian, laporan itu tidak mengelaborasi lebih detail soal potensi pelanggaran HAM yang dimaksud. AS juga tidak menyebut secara lengkap sumber keluhan dalam laporan itu.Terhadap laporan itu, Mahfud mengatakan di satu sisi hal itu merupakan wujud penguatan peran masyarakat sipil. Namun, di sisi lain, ia mengingatkan laporan itu perlu diperiksa kebenarannya. \"Laporan seperti itu belum tentu sepenuhnya benar,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
DIY Melarang ASN Menggunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran
Jakarta, FNN - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melarang penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi seperti mudik saat lebaran bagi para pejabat di lingkup pemerintah daerah pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji saat dihubungi di Yogyakarta, Jumat menuturkan bahwa larangan tersebut sesuai instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Agraria (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo yang melarang ASN menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik. \"Sama, ada larangan (pengunaan kendaraan dinas untuk mudik) juga di Pemda DIY,\" kata Aji.Agar tidak digunakan ASN untuk mudik lebaran, menurut dia, Pemda DIY akan memastikan kendaraan dinas tetap berada di pool milik pemerintah daerah. \"Kan kendaraan di pool,\" ujar dia.Menurut dia, secara rinci Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bakal menerbitkan peraturan resmi untuk seluruh ASN di lingkungan Pemda DIY. \"Nanti akan ada edaran gubernur,\" ujar Baskara Aji.Sementara itu, Plt Inspektur DIY Sumadi menuturkan secara prinsip jajaran ASN di lingkungan Pemda DIY siap mengikuti aturan yang ada. Kendati demikian, untuk melakukan pengawasan pihaknya masih menunggu Surat Edaran (SE) Gubernur DIY.Menurut dia, dalam larangan itu kemungkinan akan ada kebijakan lokal, misalnya kendaraan dinas bisa dipakai di lingkungan wilayah DIY tetapi tidak untuk digunakan ke luar DIY. \"Prinsip Pemda ikuti aturan yang ada, saat ini belum ada SE yang diterima,\" ujar dia.Sebelumnya, dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 13/2022 yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada 13 April disebutkan para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi pemerintah agar memastikan seluruh pejabat serta pegawai, tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lainnya di luar kepentingan dinas.Selain itu dalam SE juga tertulis para PPK dapat memberikan cuti tahunan kepada ASN di instansinya pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.Namun demikian cuti tahunan diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas serta jumlah pegawai di masing-masing instansi. (Ida/ANTARA)
Ketua DPD RI Ungkap Kebohongan Luhut, Rocky Gerung: Itu Tonjokan Langsung kepada Kekuasaan
Jakarta, FNN - Kebohongan Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan tentang big data masyarakat Indonesia yang menghendaki masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang, makin terbuka kedoknya. Kali ini diungkap oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Anehnya, sejak dia membongkar kebohongan itu, La Nyalla, menjadi sorotan masyarakat. Dia pun mengimbau agar masyarakat tidak terpengaruh dengan klaim Luhut Binsar Pandjaitan dalam menyikapi Pemilu 2024. La Nyalla Mattalitti bahkan berani membeli big data yang disebutkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan tersebut setelah melihat temuan Evello yang merupaka lembaga analitik data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Data tersebut menyebut hanya 693.289 akun media sosial saja yang membahas tentang penundaan Pemilu 2024. Sementara jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 110 juta akun. Hal itu berarti jika apa yang diklaim Luhut Binsar Pandjaitan benar, berarti seluruh pengguna media sosial di Indonesia mendukung penundaan Pemilu 2024. \"Ya, Pak La Nyala itu ada di atas angin sekarang. Saya kira secara integritasnya ada di atas Pak Luhut,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 15 April 2022. Dia pun mengatakan bahwa apa yang disampaikan La Nyalla Mattalitti itu merupakan tonjokan telak kepada para penguasa. \"Dan itu sebetulnya adalah tonjokan langsung pada kekuasaan, bahwa kalian itu memelihara orang-orang tukang bohong,\" kata Rocky. Padahal, kata Rocky, DPD sanggup untuk menerapkan masalahnya juga dengan data dan kesimpulan yang berbeda itu. “Jadi, ini adalah pertandingan yang berbeda itu. Big data antara orang-orang pembohong dan orang yang betul-betul terganggu hasrat untuk mengetahui keadilan sampai dimana sih,” paparnya. Oleh karena itu, lanjut Rocky, La Nyalla berpikir keras untuk membuktikan bahwa big data itu menutupi banyak hal yang sebetulnya adalah bohongnya kekuasaan. \"Big data itu menutupi banyak hal yang sebetulnya bohongnya kekuasaan. Itu pertanda bahwa ada alternatif pada bangsa ini,\" ucap Rocky Gerung menambahkan. Atas keberanian La Nyalla membongkar kebohongan Luhut, Rocky mengajak masyarakat untuk memberikan apresiasi. “Kita kasih jempol, sayang cuma dua nih jempol saya. Kalau bisa lebih dari itu pada Pak La Nyala. La Nyalla terus menyala, pertanda ada alteratif lain,” tegasnya. Akibat pernyataannya, informasi terkait La Nyalla Mattalitti pun disebut mulai dikorek oleh Istana. Bahkan, orang-orang istana dinilai sedang mencari celah untuk bisa menjebak ketua DPD tersebut. Akan tetapi, niat Istana disebut tidak akan berhasil karena La Nyalla Mattalitti saat ini berada di garda terdepan dalam membongkar perangai buruk Istana. \"Tentu orang akan mulai mengorek-ngorek lagi, istana bakal ngorek-ngorek La Nyalla? Apa yang bisa dijebakkan ke dia? Nggak bisa lagi itu karena bagaimanapun La Nyalla ada di depan dalam memperjuangkan keadilan dan dalam membongkar perangai-perangai buruk istana itu,\" pungkas Rocky. (ida sws)
Aliansi BEM Surabaya Minta Pengusutan Tuntas mafia minyak Goreng
Jakarta, FNN - Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya meminta pemerintah mengusut tuntas dugaan praktik mafia minyak goreng di Indonesia.\"Usut tuntas mafia minyak goreng,\" ujar koordinator lapangan Aliansi BEM Surabaya, Andre Prasetyo Utomo, di sela aksinya di depan Gedung DPRD Jatim di Surabaya, Kamis.Pada aksi tersebut, sekitar 3.000-an mahasiswa turun ke jalan dan membacakan beberapa tuntutan agar dipenuhi oleh Pemerintah Pusat.Pada kesempatan sama, peserta aksi juga meminta adanya evaluasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax.\"Pemerintah juga harus meninjau secara intens perihal pendistribusian BBM Pertalite dan Solar yang mengalami kelangkaan,\" ucapnya.Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen juga menjadi sorotan para mahasiswa.Sementara itu, sebanyak 2.448 personel kepolisian disiagakan untuk kawal unjuk rasa mahasiswa yang dipusatkan di Jalan Indrapura Surabaya tersebut.Kasi Humas Polrestabes Surabaya Kompol M Fakih menyampaikan jumlah pasukan pengamanan terdiri dari 1.560 personel Polda Jatim, 277 personel Polrestabes Surabaya, 211 dari Polsek Jajaran.Selai itu, terdapat juga dari instansi lain yakni TNI, Dinas Perhubungan, Linmas dan Satpol PP yang jumlahnya mencapai 400 personel.Para mahasiswa sempat melakukan long march dari tutuk kumpul di Kebun Binatang Surabaya menuju Gedung DPRD Jatim.Peserta unjuk rasa menggunakan sepeda motor, dan sebagian berjalan kaki melintasi Jalan Diponegoro, Jalan Pasar Kembang, Jalan Kedungdoro, Jalan Bubutan, hingga Jalan Indrapura.Pada aksi tersebut, mahasiswa meminta ada perwakilan anggota DPRD Jatim yang menemui mereka dan berjanji untuk meneruskannya ke Pemerintah Pusat.Tampak, Ketua DPRD Jatim Kusnadi bersama Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak menemui para mahasiswa dan berkomitmen untuk menyampaikan tuntunan ke pusat. (Sof/ANTARA)
POPULER
