Jakarta, FNN - Persyaratan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% selama ini menyuburkan praktik politik uang yang sering disebut politik transaksional. Aturan tersebut juga menghambat calon potensial yang minim dukungan dana untuk tampil dalam pemilihan calon presiden.

Ada kesadaran yang ditunjukkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan yang mulai mengkritisi ambang batas tersebut pun dinilai menjadi sinyal baik untuk perbaikan demokrasi di Indonesia.

Menanggapi perubahan sikap politik PAN tersebut pengamat politik, Rocky Gerung menyatakan bahwa sikap PAN perlu diikuti oleh partai-partai lain yang terjerat persyaratan PT 20 persen.

“Saya kira ini Minggu yang akan menentukan awal dari perkelahian politik. Mulai terjadi semacam pengerucutan. Jadi kalau saya rumuskan dengan gampang Ketua PAN, Bang Zul sudah mulai sadar, sementara Cak Imin mulai panik. Semua hal sebetulnya ada di depan mata kita. Tapi kita tetap ingin agar demokrasi dituntun dengan akal pikiran yang lurus,” ujar Rocky Gerung kepada warawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 26 Mei 2022.

Diketahui, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, belakangan menyebut PT 20 persen membuat politik menjadi transaksional. Hal itu disampaikan Zulhas usai mengikuti program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/5/2022).

Rocky menegaskan keberadaan PT 20 persen sama saja membuat tiket menuju pencapresan menjadi sangat mahal. Ada potensi politik transaksional antara calon dengan partai politik agar dapat maju dalam kontestasi.

Oleh karena itu untuk mengurangi beban politik dan memberi kesempatan kepada seluruh anak bangsa, Rocky menyebut PT 0 persen dapat menjadi solusi untuk lepas dari demokrasi yang transaksional tersebut.

“Karena tiket yang mahal, semua menjadi koruptor. Solusinya ya jangan pasang tiket,” kata dia.

Rocky menyarankan partai-partai yang mustahil mencalonkan figur sendiri karena terkendala PT 20 persen perlu melakukan gerakan politik agar Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut aturan tersebut.

Dia menilai MK bakal berpikir apabila partai seperti PAN dan PKB turun langsung ke MK untul melakukan judicial review. 

“Partai-partai yang merasa enggak mungkin punya calon  sendiri, ya persoalkanlah apa yang menghambat. Bang Zul dan Cak Imin (Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB) perlu bikin gerakan politik untuk ganggu MK agar bebas dari kedunguan. PT 0 persen perlu segera diproses secara bertahap dan konstitusional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rocky menilai bakal banyak yang menyambut dengan sukacita apabila PT 0 persen berhasil digolkan. Dia mencontohkan Ganjar Pranowo kini yang masih menjadi “tuna wisma” parpol meski berasal dari PDIP. Hal itu karena PDIP sejauh ini masih menunjukkan rasa enggan untuk mendukung Ganjar dalam pencapresan.

Selain itu figur seperti Anies Baswedan, Erick Thohir hingga Ridwan Kamil juga tak memiliki perahu sendiri untuk nyapres. “Boleh-boleh saja buzzer Pak Jokowi pengin Ganjar jadi presiden. Makanya itu start di nol persen. Saat ini saya lihat Pak Ganjar itu tuna netra politik, enggak bisa melihat kejernihan politik,” pungkasnya. (sof, sws)