POLITIK
Koordinator Divisi Anggota Bawaslu Periode 2022-2027 Ditetapkan
Jakarta, FNN - Bawaslu menetapkan Anggota Bawaslu Republik Indonesia Periode 2022-2027 yang akan mengemban tugas sebagai penanggung jawab divisi, koordinator wilayah, dan perwakilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) . \"Bawaslu menyampaikan Hasil Rapat Pleno Anggota Bawaslu tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Bawaslu Periode 2022-2027,\" kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Dia menjelaskan Herwyn Jefler Hielsa Malonda ditetapkan sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Pendidikan Pelatihan dengan Wakil Koordinator Divisi Lolly Suhenty. Kemudian, Totok Hariyono menjadi Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa dengan wakilnya Puadi. Lolly Suhenty ditetapkan sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat bersama wakilnya Totok Hariyono. Sementara Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi dipimpin Puadi dan Wakil Koordinator Divisi dipercayakan kepada Herwyn Jefler Hielsa Malonda. Untuk perwakilan di DKPP pada 2022-2023 akan diwakili Puadi, kemudian Lolly Suhenty ditetapkan menjadi ex officio untuk 2023-2024. \"Pada 2024-2025 Bapak Totok Hariyono, kemudian untuk 2025-2027 (ditetapkan) Bapak Herwyn Jefler Hielsa Malonda,\" kata Rahmat Bagja. Sebelumnya, Rahmat Bagja terpilih sebagai Ketua Bawaslu Periode 2022-2027 melalui rapat pleno pimpinan di Gedung Bawaslu RI usai dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kelima anggota Bawaslu Periode 2022-2027 bersepakat memilih Rahmat Bagja sebagai Ketua Bawaslu. Dalam konferensi pers ketika itu, Lolly memperkenalkan seluruh Pimpinan Bawaslu Periode 2022-2027, yakni Rahmat Bagja, Puadi, Totok Haryono, Herwyn Jefler H Malonda, dan Lolly Suhenty. (Ida/ANTARA)
Karya Berbahasa Jawa K.H. Sholeh Darat Digemari Ulama Dunia
Jakarta, FNN - Peneliti Islam Nusantara K.H. Ahmad Baso menyebutkan guru dari pendiri NU K.H. Hasyim Asyari dan pendiri Muhammadiyah K.H. Ahmad Dahlan, yakni K.H. Sholeh Darat memiliki karya yang digemari ulama dunia berjudul \"Syarah Al Hikam\". \"Syarah Al Hikam karya K.H. Sholeh Darat ini ditulis dalam Bahasa Jawa, tetapi ternyata orang Arab juga membacanya dan mempelajarinya. Kitab ini dicetak berkali-kali di Mesir, Bombay India, dan Singapura. Kitab ini tentang ilmu tasawuf (ilmu yang fokus membangun diri menjauhi hal duniawi),\" kata Kiai Ahmad Baso dalam serial \"Inspirasi Ramadan 2022\" yang ditayangkan oleh akun YouTube BKN PDI Perjuangan, Selasa. K.H. Sholeh Darat memang dikenal memiliki keilmuwan kuat dalam hal tasawuf sehingga karyanya diminati ulama di Arab dan Nusantara. \"Karena kalau gurunya menulis Bahasa Jawa, maka santrinya otomatis mau tidak mau harus belajar bahasa gurunya, yakni Bahasa Jawa, mau dia dari India, Mesir, atau Singapura,\" tutur Ahmad Baso dalam siaran persnya. Ahmad Baso menjelaskan apa yang dilakukan K.H. Sholeh Darat dengan menerbitkan karya-karya Islam maupun terjemahan dalam Bahasa Jawa membantu penyebaran Islam di Pulau Jawa. Dengan demikian, paparnya, ilmu agama Islam tidak hanya dapat dipelajari golongan ulama dan santri melainkan dapat dipelajari semua kalangan, termasuk kalangan yang saat itu masih awam beragama di Nusantara. \"Bahkan ada satu kitab yang ditulis K.H. Sholeh Darat menggunakan aksara Jawa. Ini tujuannya agar orang-orang yang saat itu hanya bisa membaca aksara Jawa, bisa mempelajari salinan kitab beliau yang mengajarkan ilmu agama Islam. Jadi, beliau tidak memaksakan orang Jawa harus belajar agama dengan Bahasa Arab. Ini kehebatan K.H. Sholeh Darat, mengajarkan ajaran agama dengan instrumen bahasa lokal,\" ujarnya.Dia menceritakan terjalinnya komunikasi K.H. Sholeh Darat dengan tokoh perempuan Indonesia saat itu RA Kartini. Saat itu, RA Kartini diceritakan sedang gundah karena keinginannya mempelajari agama Islam terbentur dengan keterbatasan literatur yang menggunakan Bahasa Jawa karena kebanyakan saat itu literaturnya dalam Bahasa Arab. Melalui beberapa perantara, K.H. Soleh Darat mendengar keluhan tersebut, hingga akhirnya RA Kartini diberikan suatu karya tafsir Alquran Pegon yang berbahasa Jawa.\"Saat K.H. Sholeh Darat diminta hadir ceramah di Jepara oleh ayahnya RA Kartini yang saat itu bupati, KH Sholeh Darat menunjukkan cara menerjemahkan Surat Al-Fatihah dalam Bahasa Jawa. Dari sana, semakin tertariklah RA Kartini mempelajari Islam. Saat pernikahan RA. Kartini, kebetulan kitab tafsir Pegon K.H. Sholeh Darat sudah dicetak di Singapura, maka kitab tersebut menjadi kado pernikahan RA Kartini dari K.H. Soleh Darat, dan RA Kartini sangat puas karena keinginannya belajar agama saat itu terpenuhi dengan kehadiran kitab tersebut,\" paparnya. Selain itu, Ahmad Baso menceritakan saat pendiri NU K.H. Hasyim Asyari dan pendiri Muhammadiyah menjadi santri K.H. Sholeh Darat. KH Hasyim Asyari saat menjadi santri lebih fokus mempelajari hadis dan ilmu tasawuf. Adapun KH. Ahmad Dahlan lebih fokus mempelajari ilmu falak. (Ida/ANTARA)
Politik Identitas Diprediksi Digunakan pada Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Pengamat Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam pada acara diskusi di Jakarta, Selasa, memprediksi politik identitas kemungkinan masih digunakan oleh partai politik saat Pemilu 2024 apabila ada momentum-nya.\"Kalau ada momentum, masih tetap memungkinkan untuk dibukanya, digunakannya politik identitas, maka saya yakin mereka tetap akan menggunakan, karena ini adalah murah meriah, dan efektif memobilisasi massa,\" kata Umam pada acara diskusi Paramadina Democracy Forum (PDF) Seri Ke-3.Ia menjelaskan peluang memanfaatkan politik identitas untuk memperoleh suara terbuka luas, mengingat ada sentimen yang tumbuh di kelompok kanan terhadap pemerintah.“Yang terpenting, dari segmen Islam (misalnya), di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi (Joko Widodo, red.) relatif minim ruang dialog terutama untuk kelompok-kelompok Muslim (konservatif, red.). Kekecewaan, kemarahan dari kelompok ini terutama kelompok kanan jika tidak di-mantain (kelola, red.) maka ini akan terkonsolidasi dengan baik untuk memberikan dukungan kepada siapa yang mereka dukung,\" kata Umam, Direktur Utama Paramadina Public Policy Institute.Walaupun demikian, terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Umam memprediksi politik identitas tidak lagi menguat apabila dibandingkan dengan Pilpres 2019.Politik identitas sempat menguat saat Pilpres 2019 karena pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) saat itu memanfaatkan sentimen yang tumbuh dari kelompok kanan/konservatif dan kelompok nasionalis.Namun, Umam ragu langkah yang sama kembali berulang karena Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang mulanya jadi pesaing kuat Presiden Joko Widodo, akhirnya memilih berkoalisi bersama pemerintah.Keputusan itu, menurut Umam, diprediksi dapat mengurangi dukungan dari kelompok kanan/konservatif terhadap Prabowo.“Saya tidak yakin Prabowo akan menggunakan kartu AS politik identitas lagi, karena (dia) sudah dianggap inkonsisten dengan klaim dan langkah-langkah politiknya,\" ucap Umam.Ia juga menilai capres potensial lainnya seperti Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Anies Baswedan kemungkinan tak terlalu memanfaatkan politik identitas dalam kampanye-nya, karena itu kontraproduktif.Anies memang pernah mendapatkan dukungan suara dari politik identitas saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun situasinya saat itu, Anies berhadapan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), ujarnya.\"Kalau, misalnya, Anies menggunakan isu yang seperti saat Pilkada, saya pikir itu kurang begitu produktif,\" ujar dia.Dalam diskusi yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai partai politik terutama yang berasal dari kelompok Islam sulit menghindar dari politik identitas.Ia juga menyampaikan politik identitas sah digunakan oleh partai politik selama itu masih dalam batas wajar.\"Politik identitas dalam batas wajar dalam pandangan kami itu sah-sah saja, misalnya, platform partainya ahlussunnah wal Jama\'ah yang dikedepankan politik (Islam) wasathiyah (moderat, red.). Itu yang kami (PPP) kembangkan,” kata Baidowi.Ia menjelaskan politik identitas jadi problem ketika digunakan melampaui batas yang wajar, dan diiringi oleh penyebaran berita bohong atau kabar sesat. (Ida/ANTARA)
Bisnis Para Buzzer, Jualan Isu Toleransi Ujungnya Cari Donasi
Jakarta, FNN – Para buzzer istana menggunakan isu toleransi untuk meraih simpati masyarakat dan meraup donasi. Sesungguhnya mereka berbinsis dengan mengeksploitasi isu yang sangat peka, yakni agama, khususnya Islam. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari pembicaran akademisi Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 19 April 2022. “Ini fenomena yang menjelaskan bagaimana publik akhirnya mencium jejak-jejak bisnis atau jejak-jejak manipulasi di balik isu toleransi. Orang nggak percaya kalau Cokro TV terus berupaya memprovokasi bahkan mengeksploitasi tema-tema yang sifatnya peka yaitu agama,” papar Rocky. Rocky menyayangkan Cokro TV yang memilih tema itu untuk jualan, sebab sebetulnya masa depan kita, harusnya tidak lagi membicarakan hal itu. “Jadi seolah-olah ada ketakutan besar bahwa Islam ini akan menjadi kekuatan yang maha dahsyat untuk menghasilkan pemerintahan khilafah. Cokro TV bukan sekadar terjebak pada momok itu, tapi Cokro TV akhirnya menikmati itu sebagai bisnis seperti yang diterangkan oleh Bapak Tony Foo,” tegasnya. Sebagai CFO, Tony Foo mampu melihat bagaimana pemberitaan dari Cokro TV. “Ini sebetulnya terkait dengan semacam kepanikan di dalam kelompok ini yang merasa kalau tidak ada burning issue, isu yang membakar, maka mereka tidak akan hidup. Itu terlalu lama isu itu dibuat-buat,” tegasnya. Sebagai pengelola TV YouTube, Cokro TV tampaknya malas menonton TV Internasional yang menyajikan berta-berita teraktual. Dunia bahkan sudah mengutuk Islamofobia. Perancis memberi hukuman kepada mereka yang masih Islamofobia. Demikian juga Amerika. “Dunia sudah berubah tapi kawan-kawan di Cokro TV seperti masih hidup di dalam tempurung kosong,” tegasnya. Soal tempurung ini rupanya juga menjangkiti Menkeu Sri Mulyani. Bisa jadi karena sering menonton Cokro TV. “Sialnya sekarang Sri Mulyani, tempurung kelapa pun dia pajakin. Jadi sebetulnya kita lihat suatu keadaan di mana bangsa ini sudah seharusnya dituntun dengan pemikiran yang cerdas, tetapi ini nggak mampu Cokro TV karena memang itu didesain oleh oligarki dan dipake sebagai corong untuk menakit-nakuti minoritas,” tegasnya. Kegeraman terhadap hadirnya Cokro TV yang memproduksi permusuhan terhadap Islam sesungguhnya telah terbuka secara gamblang dengan pernyataan lugas Tony Foo yang tak sudi menerima ucapan Hari Raya umat Kristiani dari Guntur Romli. “Sebetulnya, Pak Tony ini adalah contoh dari minoritas berakal sehat. Dia juga tahu bahwa kelompok ini temanya itu-itu doang. Ini kan terbukti dari sesorang yang sebetulnya jauh dari hiruk pikuk politik, seorang CFO sehari-hari melihat mahalnya harga saham akhirnya musti memberi komentar politik. Itu contoh kongkrit supaya kawan-kawan di Cokro itu sadar bahwa mereka melakukan sesuatu yang buruk terhadap masa depan bangsa,” papar Rocky. Tragedi Ade Armando dan Guntur Romli yang semuanya orang Cokro TV telah membuka mata hati masyarakat tentang siapa Cokro TV. “Kayaknya Cokro TV menyuplai semacam racun yang pada akhirnya berbalik pada mereka. Dalam bahasa latin ada istilah yang artinya ‘kau makanlah racunmu sendiri’,” kata Rocky. Kawan-kawan ini kata Rocky akhirnya menjadi objek tertawaan dari kaum minoritas yang mereka bela, padahal Pak Tony Foo itu menganggap ia nggak usah dibela. \":Wong kalian datang hanya untuk donasi kok,\" kata Rocky. \"Jadi dari toleransi berujung donasi. Kelompok itu akhirnya tersisih dari pembicaraan-pembicaraan tentang kenegaraan. Karena Presiden Jokowi tidak tahu soal semacam ini karena itu menganggap bahwa Presiden Jokowi ikut mensponsori isu toleransi untuk menjaga ketegangan politik,\" pungkas Rocky. (ida, sws)
Biaya Akses NIK Hingga Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Lima berita politik pada Minggu (17/4) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari Kemendagri tarik biaya akses NIK hingga beragam berita terkait Pilres 2024.1. Komisi II akan cermati mekanisme Kemendagri tarik biaya akses NIKAnggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan Komisi II DPR akan mengawasi dan mencermati mekanisme Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menarik biaya untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebesar Rp1.000.\"Komisi II DPR akan mencermati dana yang dihimpun dan ditarik oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) agar bisa dikelola dengan baik dan akuntabel sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada,\" kata Rifqi di Jakarta, Minggu.2. FPKS: Internasional harus bersikap serangan Israel ke Masjidil AqsaKetua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengutuk keras aksi Israel menyerang umat Muslim yang sedang beribadah di Masjidil Aqsa pada Jumat (15/4) dan meminta dunia internasional bersikap tegas untuk menghentikan aksi Israel tersebut.\"Serangan brutal Israel tersebut melanggar tiga kesucian sekaligus, yaitu: melanggar kesucian tempat (Masjidil Aqsa), melanggar kesucian bulan (bulan suci Ramadhan), dan melanggar kesucian HAM,\" kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.3. Perludem: Irisan pemilu/pilkada pengaruhi integritas penyelenggaraAnggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan irisan tahapan pemilihan umum dan pilkada pada tahun 2024 membuat beban berat petugas penyelenggara pemilu yang berpotensi memengaruhi profesionalitas, kredibilitas, dan integritas pemilu.\"Penyelenggara akan sulit bisa bekerja dengan baik dan maksimal bila bebannya bukan hanya besar, melainkan juga rumit dan kompleks,\" kata menjawab Titi Anggraini melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Minggu.4. AHY nyatakan Demokrat buka peluang berkoalisi kepada semua partaiKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa Partai Demokrat membuka peluang untuk berkoalisi kepada seluruh partai politik, dan ingin secara aktif melakukan komunikasi dengan seluruh partai politik menjelang Pemilu 2024.\"Kami membuka peluang dan juga ingin sekali secara aktif saya melakukan silaturahim dan berkomunikasi dengan semua parpol. Karena di dalam politik kan semuanya masih mungkin,\" kata AHY kepada wartawan di salah satu hotel berbintang di Jakarta, Minggu malam.5. Panglima TNI tegaskan komitmen lestarikan nilai-nilai PancasilaPanglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan bahwa pihaknya akan tetap loyal dan akan meneruskan cita-cita Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila di Republik Indonesia.“Terima kasih atas semua wejangan dan sharing dari bapak. Kami pasti akan loyal dan akan meneruskan cita-cita BPIP untuk melestarikan Pancasila,” kata Andika yang dikutip dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, di Jakarta, Minggu. (Ida/ANTARA)
Pertumbuhan Ekonomi Bisa Turun Menjadi 4,6 Persen pada 2022
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa dampak kombinasi krisis pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina yang dinamakan \"Krisis di Atas Krisis\" dapat mengakibatkan turunnya pertumbuhan perekonomian Indonesia menjadi 4,6 persen pada 2022.“Bahkan, pada skenario terburuk, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 bisa turun menjadi 4,6 persen,\" kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Bamsoet mengungkapkan International Monetary Fund (IMF) pada 16 April 2022 telah mengeluarkan peringatan serius tentang dampak lanjutan pandemi COVID-19 ditambah dampak akibat perang Rusia-Ukraina. IMF menyebutnya sebagai \'Krisis di Atas Krisis\'.\"Perang Rusia dan Ukraina telah berimplikasi pada harga komoditas, perdagangan, dan pasar finansial global. Berbagai harga komoditi terkait konsumsi rumah tangga dan energi yang semakin tidak terkendali menyebabkan inflasi semakin menggila,” ucapnya.Sebagai peringatan awal, tutur Bamsoet, Bank Dunia (World Bank) pada 5 April 2022 telah mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 bagi negara-negara Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia.Rata-rata terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat berbagai tekanan, salah satunya dampak perang Rusia-Ukraina. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, misalnya, diperkirakan sebesar 5,1 persen pada tahun 2022 lebih rendah 0,1 poin dari proyeksi yang dirilis pada Oktober 2021. Akan tetapi, pada skenario terburuk dapat terjadi penurunan menjadi 4,6 persen.Mengantisipasi hal tersebut, Bamsoet meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri atas Kementerian Keuangan (Kepala KSSK), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk meningkatkan koordinasi guna mengantisipasi \'Krisis di Atas Krisis\'.“Seluruh energi bangsa harus disalurkan untuk pemulihan dan penguatan ekonomi, baik menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir maupun menghadapi dampak perang Rusia-Ukraina yang belum terlihat kapan akan berakhirnya,” kata Bamsoet.Dengan demikian, katanya, pemerintah dapat mengendalikan inflasi, stabilitas moneter, dan sistem keuangan tetap terjaga, serta kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha di sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan bisa tetap meningkat.Lebih penting lagi, tuturnya, mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional melalui peningkatan pendalaman pasar keuangan dengan mendorong pembiayaan alternatif berbasis digital, di antaranya melalui BWM Digital, P2P Lending, dan Securities CrowdfundingKetua DPR RI Ke-20 ini menjelaskan Indonesia bisa memanfaatkan momentum Presidensi G-20 dalam menghadapi berbagai dampak \'Krisis di Atas Krisis\' tersebut.“Pemerintah Indonesia harus bisa menyampaikan proposal yang komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi berbagai kerusakan yang terjadi akibat \'Krisis di Atas Krisis\' tersebut,” ucap Bamsoet. (Ida/ANTARA)
Ada Tiga Aktor yang Tidak Boleh Disepelekan Umat Islam
Jakarta, FNN - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyebutkan dalam Islam terdapat tiga aktor yang tidak boleh disepelekan oleh umat, yakni ulama (pemimpin agama), \"umaro\" (pemimpin negara), dan \"ashdiqo\" (teman). \"Ketika salah satu dari tiga aktor tersebut disepelekan, maka akan merusak kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat secara umum,\" kata Kiai Yahya dalam serial Inspirasi Ramadan bertajuk \"Akhlak Menghormati Pemimpin\" yang ditayangkan oleh akun Youtube BKN PDI Perjuangan, yang dikutip dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin. Selain itu, umat muslim juga dianjurkan untuk menerapkan ajaran tawadhu, yaitu mampu menempatkan diri dalam kehidupan bernegara, baik sebagai pemimpin atau orang yang dipimpin. Pria yang biasa disapa Gus Yahya ini menjelaskan anjuran untuk taat dan menghormati pemimpin itu sepaket dengan anjuran untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. \"Agama tujuan dasarnya itu untuk membangun dan merawat yang dinamakan tertib sosial. Tidak ada maslahat apapun di masyarakat tanpa adanya tertib sosial. Tertib sosial itu tidak bisa tidak membutuhkan kepemimpinan. Itulah kenapa sebabnya, seruan perintah taat kepada pemimpin masyarakat atau umaro atau ulil amri itu sepaket dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Hal ini karena soal nasib dan kemaslahatan orang banyak,\" paparnya. \"Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang mendorong orang untuk tidak taat kepada umaro, mendorong orang-orang untuk menyepelekan umaro karena itu semua akan merusak tertib sosial dan itu berarti berpotensi mencelakakan masyarakat seluruhnya. Itu berarti mafsadah namanya, kerusakan, dan membuat kerusakan ini tidak diperbolehkan,\" tegas Gus Yahya. Menurut dia, ketika orang menyepelekan ulama, maka orang itu akan menyepelekan agama karena ulama ini panutan agama. Begitu juga umaro, tidak bisa disepelekan karena akan merusak urusan dunia, karena urusan dunia ini penanggung jawabnya umara. \"Tertib sosial ini penanggung jawabnya umaro. Begitu juga asdiqo, ini teman, tidak boleh disepelekan karena jika disepelekan bisa merusak kehormatan kita, karena teman biasanya tahu banyak rahasisa kita, sehingga kalau kita sepelekan bisa membocorkan rahasia kita. Itu bisa celaka kan,\" tutur Gus Yahya. Terkait kritik di media sosial, Gus Yahya menjelaskan taat kepada ulama bukan berarti mengkultuskan seorang pemimpin di dunia. \"Pemimpin bukanlah orang yang selalu benar, sehingga mengkritik pemimpin diperlukan,\" ujarnya. Namun demikian, jangan sampai kritik yang disampaikan mendorong terjadinya ketidakpatuhan terhadap pemerintah, sehingga menciptakan kekacauan yang ada di dalam masyarakat. Jika itu terjadi, maka semua orang akan celaka. \"Kritik itu harus rasional, harus sesuatu yang memang masuk akal berdasarkan kenyataan, tidak mengada-ada, tidak didorong oleh kebencian personal, tetapi didorong untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat. Sekarang ini kita berhadapan dengan situasi ketika orang mendapatkan platform untuk mendapatkan panggung untuk mengaktualisasikan diri secara sangat-sangat liberal. Semua orang boleh berdialog, profesor tiba-tiba harus berdebat dengan orang yang sama sekali tidak memiliki basic pendidikan, ini semua di medsos sekarang bisa terjadi,\" ujar Gus Yahya. Ada juga fenomena orang di medsos itu biasanya mencari perhatian, bahkan menjadi bisnis seperti subscriber, follower dan kemudian membuat orang mencari sensasi. \"Ini yang berbahaya karena orang membuat artikulasi, mencari sensasi yang isinya hoaks, fitnah, dan sebagainya. Ini yang harus dihindari. Kita sebagai orang yang berpartisipasi di medsos harus menyadari ini, dan jangan telan mentah-mentah,\" tuturnya. Dia pun mengimbau agar umat muslim perlu menjalankan inti ajaran tawadhu, yaitu mampu menempatkan diri di hadapan siapapun. \"Sebagai orang yang dipimpin harus tahu menempatkan diri, begitu juga sebaliknya, pemimpin harus mampu menempatkan diri di hadapan orang yang dipimpinnya. Hal ini jika dilakukan akan menciptakan sebuah kemaslahatan dalam masyarakat,\" jelasnya. Dia menambahkan, bangsa Indonesia memilki modal yang besar, yaitu modal budaya guna menghadapi arus disrupsi yang terjadi saat ini. Arus yang menyebabkan banyak terjadi ketegangan di tengah masyarakat, bahkan ketegangan tersebut akhir-akhir ini semakin memuncak. \"Kita ini punya sejarah ratusan tahun sejak purba sebetulnya, yaitu masyarakat di nusantara ini dipelihara ketertibannya dengan mengandalkan harmoni dibanding paksa fisik. Ini masih bisa kita rasakan kekuatan dari warisan budaya itu, bahkan sekarang ketika ada momentum konflik tajam, sebetulnya bangsa ini yang paling mudah menemukan solusinya. Kita punya warisan budaya yang sangat dalam. Ini yang perlu kita bangkitkan kesadaran untuk menciptakan harmoni,\" kata Gus Yahya. (Ida/ANTARA)
Tudingan AS Soal Pelanggaran HAM PeduliLindungi Disayangkan DPR
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menyayangkan tudingan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang menyebutkan adanya indikasi aplikasi pelacakan COVID-19 Indonesia PeduliLindungi melakukan pelanggaran HAM. \"Sebagai warga negara dan sebagai anggota parlemen saya wajib mempertanyakan apa dasar Amerika menyampaikan pandangan seperti itu. Apakah cukup dengan sebatas laporan LSM, lalu menjustifikasi bahwa PeduliLindungi itu melanggar HAM?\" kata Rahmad dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu. Menurut dia, bila menyangkut soal penanganan COVID-19 Amerika Serikat (AS), sebaiknya berguru pada pemerintah Indonesia, khususnya tentang aplikasi pelacak COVID-19 PeduliLindungi. \"Daripada merilis tudingan dugaan pelanggaran HAM, Amerika lebih baik mempelajari bagaimana manfaatnya system aplikasi PeduliLindungi dalam mendeteksi COVID-19. Amerika perlu belajar dari Indonesia agar lebih sukses mengendalikan COVID-19,\" tegasnya. Semestinya, kata legislator PDI Perjuangan ini, Amerika lewat kedutaan yang ada di Indonesia bisa bertanya langsung pada pemerintah apa dan bagaimana sistem PeduliLindungi itu. Sebelum laporan tersebut dirilis, kata dia, seyogianya terlebih dahulu ada klarifikasi kepada pihak pemerintah. \"Sekali lagi, jangan dong menjustifikasi laporan LSM untuk menyatakan bahwa Indonesia melanggar HAM. Sangat tidak fair kalau laporan analisis pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dasarnya hanya sebatas LSM,\" kata Rahmad. Dalam pengendalian COVID-19, lanjut dia, ada beberapa cara pemerintah Indonesia bersama masyarakat, ada program vaksinasi, ada protokol kesehatan, ada juga cara gas dan rem. Ia menegaskan bahwa hal itu merupakan bagian-bagian terintegrasi dalam satu kesatuan. Begitulah cara pemerintah Indonesia melindungi rakyat Indonesia dari ancaman COVID-19. Adapun hasilnya, kata Rahmad, penanganan COVID-19 di Indonesia jauh lebih baik daripada pengendalian COVID-19 di Amerika. \"Fakta tidak bisa dibantah, Indonesia sudah diakui dunia sebagai salah satu negara terbaik dalam pengendalian COVID-19,\" ujarnya.Rahmad melanjutkan, \"Jangan lupa Indonesia pernah diundang Amerika Serikat untuk bertukar pikiran bagaimana mengendalikan COVID-19. Semestinya fakta ini dihormati, bukan justru mencari satu kesalahan yang hanya berdasarkan laporan LSM.\" Rahmad pun mempertanyakan motif Amerika merilis isu tersebut karena laporan tentang sebuah pelanggaran HAM, apalagi oleh negara sekelas Amerika, tentu tidak cukup hanya berdasarkan laporan LSM. \"Sebagai negara yang berdaulat, kita pantas mempertanyakan apa motivasi Amerika merilis isu pelanggaran HAM ini. Amerika harus dikoreksi, Kemenlu AS jangan semena-mena menilai suatu negara hanya berdasarkan laporan LSM tanpa adanya konfirmasi terhadap pemerintah Indonesia,\" kata Rahmad. Pemerintah Indonesia berhak melindungi rakyatnya dari ancaman COVID-19 dengan menerapkan sistem PeduliLindungi. Apalagi, faktanya sistem tersebut cukup berhasil dalam pengendalian COVID-19 di Tanah Air. \"Kita sebagai negara berdaulat juga menghormati kedaulatan negara lain. Artinya, Amerika juga harus menghormati kedaulatan Indonesia, jangan semena-mena menyebut Indonesia melanggar HAM,\" tegas Rahmad. Sebelumnya, dalam laporan berjudul \"Indonesia 2021 Human Rights Report\" yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri (Deplu) AS, pekan ini, disebutkan ada indikasi aplikasi pelacakan COVID-19 Indonesia, PeduliLindungi, telah melakukan pelanggaran HAM. Disebutkan bahwa PeduliLindungi memiliki kemungkinan untuk melanggar privasi seseorang karena informasi mengenai puluhan juta orang ada di dalam aplikasi itu dan pihak aplikasi juga diduga melakukan pengambilan informasi pribadi tanpa izin. AS pun menyebut indikasi ini sempat disuarakan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, tidak dijelaskan secara perinci siapa saja LSM tersebut. (Ida/ANTARA)
DPR Mengapresiasi Kabareskrim Hentikan Kasus Korban Begal Jadi Tersangka
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh, mengapresiasi Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto, yang menghentikan kasus korban begal menjadi tersangka, Amaq Sinta alias Murtede, di Nusa Tenggara Barat (NTB).\"Saya kembali apresiasi langkah Kepolisian RI, dalam hal ini Kabareskrim Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto yang memerintahkan Polda NTB untuk menghentikan kasus hukum tersangka Murtede alias Amaq Sinta, seorang korban begal yang akhirnya malah menjadi tersangka,\" kata Saleh dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu.Kasus ini menjadi sangat viral dan dibahas di berbagai kesempatan dan media sosial. Berbagai komentar warga jejaring menjadi bahan percakapan di dunia maya yang ramai. Ia juga sebelumnya memberikan pujian setelah Andrianto pada Februari lalu bersama dengan kejaksaan menghentikan penetapan tersangka Nurhayati yang menghebohkan masyarakat luas karena Nurhayati ini faktanya justru pelapor kasus korupsi. Menurut Saleh, muncul kekecewaan masyarakat terhadap keputusan Satreskrim Polres Lombok Tengah ini terhadap penetapan tersangka bagi korban begal. \"Saya sendiri sebelumnya juga kaget, mengapa justru satu orang korban yang dibegal empat orang, setelah melakukan pembelaan diri dengan menewaskan dua pembegalnya justru dijadikan tersangka,\" kata dia. Namun, dari awal dia optimistis kasus itu akan dihentikan proses hukumnya, yang dimulai setelah Polda NTB memutuskan penangguhan penahanan Murtede hingga Andrianto meminta agar kasus itu dihentikan. Sebelumnya, kasus itu diambil alih penanganannya oleh Polda NTB setelah sebelumnya ditangani di tingkat Polres Lombok Tengah. Saleh menegaskan, penetapan tersangka bagi korban begal harus dievaluasi demi tegaknya keadilan bagi masyarakat, khususnya korban.\"Namun, penghentian kasus ini memberi angin segar bahwa masyarakat tidak perlu takut untuk melawan segala bentuk kejahatan. Bukankah keberhasilan Kamtibmas Polri, salah satunya diukur dari sejauh mana daya cekal dan tangkal warga atas kejahatan berjalan dengan baik? Inilah sebenarnya wujud dari keberhasilan fungsi Binmas kepolisian bersama masyarakat,\" paparnya. Kasus korban begal menjadi tersangka yang ditangani Polres Lombok Tengah, NTB menjadi sorotan publik, lantaran Murtede (34) sempat dijadikan tersangka atas tewasnya dua pelaku begal di Jalan Raya Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, NTB pada Minggu dini hari (10/4). Kedua pelaku begal tewas di tempat setelah Murtede melawan dengan niat melindungi diri dari pencurian dengan kekerasan mematikan yang dilakukan komplotan begal bersenjata tajam itu. (Ida/ANTARA)
Pangdam Papua Barat Mengingatkan Agar Prajurit Baru Memegang Teguh Sapta Marga
Jakarta, FNN - Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema, menginginkan prajurit yang baru dilantik setelah menyelesaikan pendidikan pertama tamtama TNI AD Gelombang II/2021 agar pegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.\"Prajurit TNI terikat dengan disiplin militer, kehidupan senantiasa diatur oleh berbagai norma dan aturan yang berlaku di lingkungan TNI AD, seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, hal ini harus menjadi perhatian prajurit baru,\" kata dia, di Manokwari, Papua Barat, Sabtu.Ia mengharapkan prajurit baru pegang teguh norma-norma tersebut dan jadilah prajurit yang selalu berbuat terbaik, berani, jujur, ikhlas, berjiwa ksatria dan dapat diandalkan sebagai bhayangkari Negara dan Bangsa.Ia katakan ada 169 para prajurit remaja lulusan Sekolah Calon Tamtama Resimen Induk Kodam XVIII/Kasuari, yang baru saja dilantik berpangkat prajurit dua guna melaksanakan tugas di wilayah Papua Barat.Ia berharap prajurit baru tersebut kuatkan niat dan tekad untuk menjadi prajurit yang selalu mencintai dan dicintai rakyat. Hindari sikap dan perilaku yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat serta merusak citra TNI AD.\"Prajurit TNI muda adalah anak negara untuk menjaga kedaulatan NKRI, tidak boleh menjadi prajurit cengeng, harus tangguh dan tahan uji serta harus bersedia ditempatkan dimana saja ditugaskan,” ujar dia.Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan para Bupati Provinsi Papua Barat serta masyarakat yang telah memberikan perhatian yang begitu besar kepada lembaga pendidikan TNI AD di Papua Barat sebagai tempat pengembangan sumber daya manusia prajurit Kodam XVIII/Kasuari.Bupati Manokwari, Hermus Indou, yang memberikan keterangan terpisah, memberikan apresiasi kepada Kodam XVIII/Kasuari yang telah menyelesaikan pendidikan pertama tamtama TNI AD Gelombang II/2021 bagi 169 orang prajurit muda harapan bangsa.Ia berharap prajurit Tamtama yang telah lulus pendidikan pertama tersebut senantiasa membangun motivasi kuat untuk menjadi prajurit yang baik.“Senantiasa mengabdikan diri untuk Bangsa dan Negara lebih khusus masyarakat yang berada di Provinsi Papua Barat. Sekali berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap untuk selamanya,\" kata dia. (Ida/ANTARA)
POPULER
