POLITIK
Kisruh Ekspor CPO, Ada Tanda-Tanda Airlangga Hartarto Bakal Dikorbankan
Jakarta, FNN – Beberapa hari belakangan ini telah terjadi kegaduhan dan ketegangan sangat hebat di internal. Ini menandakan presiden dalam tarik menarik kepentingan dalam urusan crude palm oil (CPO) dan turunannya. “Presiden Jokowi akhirnya menunjukkan kegugupannya. Ini bisa terlihat dari wajahnya. Dia gugup karena Jokowi punya pikiran lain. Presiden Jokowi menyebutkan ini antara Jokowi dan Presiden Jokowi yang kita anggap nggak jelas,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 28 April 2022. Rocky menegaskan bahwa kemampuan publik untuk membaca keadaan terlihat secara nyata dalam kecemasan ketika Presiden mengambil keputusan. Padahal, kata Rocky presiden mengerti juga efeknya dan bahkan dia terangkan efek pada petani, ada tekanan beberapa produsen petani, lalu minta supaya industri itu tahu diri, penuhi dulu dan lainnya. Sebetulnya dalam hitungan-hitungan ekonomi, akan dengan mudah dipenuhi oleh eksportir asal ada keketatan dalam peraturan. Tetapi yang terjadi presiden akhirnya mengintervensi pasar. “Tentu itu hal yang paling buruk kalau kekuasaan enggak punya cara lagi lalu mengintervensi pasar. Padahal banyak cara yang bisa dilakukan untuk itu. Ada tips yang bisa kita kasih tahu, tapi nggak perlulah kan sudah terjadi kekacauan. Kita lebih enak ada kekacauan dari segi upaya untuk mempercepat perubahan,” papar Rocky. Jadi lanjut Rocky, bukan karena masyarakat ingin kekacauan itu berlangsung dan merugikan petani. Tapi memang kekacauan ini semacam sinyal ilmu sosiologi bahwa akan sampai di situ. “Keterjepitan presiden yang harus memastikan bahwa dia masih berkuasa atau tidak. Kekuasaan yang dipamerkan kemarin adalah kekuasaan yang agak palsu, karena hitung-hitungannya tidak masuk akal walaupun masyarakat sipil tentu menganggap, ‘wah buat sementara presiden berhasil untuk menekan oligarki.’ Tapi bukan itu masalahnya. Menekan oligarki dengan membebani produsen petani itu juga ngaco. Jadi ada trade-off selalu antara kecerdasan dan kecerdikan. Kali ini presiden tidak cerdik. Seolah-olah cerdas tapi tidak cerdik karena impact-nya akan panjang,” paparnya. Menurut Rocky, Presiden selalu menghitung siapa yang harus dia menangkan, opini publik kota atau petani sawit. Dan dia memilih untuk menyogok masyarakat sipil kota itu atau konsumen kelas menengah. Akan tetapi efek berantainya juga akan berlangsung. Rocky menyarankan, mustinya ada langkah yang disembunyikan oleh presiden. “Kalau presiden menyembunyikan langkah itu, mustinya dia gembira dengan sedikit mempermainkan sedikit isu ini,” katanya. Tapi apesnya, kata Rocky, wajah presiden menunjukkan bahwa dia sudah tidak punya langkah apa-apa. Jadi antara melempar handuk dan membakar handuk tidak jelas. Jadi kelihatannya presiden membakar handuk, bukan melempar handuk,” paparnya. Rocky mensinyalir di belakang ekonomi-politik CPO, ada upaya untuk rekonsolidasi kekuasaan. Jokowi tahu bahwa potensi untuk maju tiga periode dihalangi. Yang menghalangi sudah jelas dari PDIP dan dia menganggap bahwa PDIP bukan lagi partai yang mengasuh dia atau yang akan melindungi dia. Dia butuh partai lain. Pada posisi ini kata Rocky, Jokowi melihat secara gampang ada Golkar. Namun Jokowi tahu Airlangga mbalelo terhadapnya yang dua hari lalu bilang bahwa ditutup sepenuhnya, sedaghkan Airlangga bilang bahwa masih bisa tuh 50% separuhnya, Kawasan Berikat masih bisa. “Lalu presiden tutup dengan cara yang agak dramatis, ngggak semuanya saya larang. Ini sebetulnya Airlangga musti disalahkan dong kan masih bandel-bandel sama presiden. Nah, kita melihat sebetulnya sisi itu, dan sangat mungkin Golkar juga akan diacak-acak karena Airlangga nggak berhasil mengikuti jalan pikiran presiden. Ini periode berikut, kita lihat efek dari CPO ini terhadap jaket kuning yang memang ngga akan keliatan karena sama-sama jaketnya warna kuning,” papar Rocky. Diketahui, dalam minggu terakhir ini kebijakan presiden dibatalkan oleh menteri dan kemudian presiden membalas dengan pembatalan dan menegaskan keputusan sebelumnya yang harus tetap jalan. Ketika Presiden Jokowi melawan dan ngotot untuk memutuskan bahwa keputusannya yang harus jalan, ini tentu saja merupakan perkembangan yang sangat menarik. Tetapi ada sesuatu yang sangat besar yang sangat menentukan berkaitan dengan masa depan politik dan pemerintahan Jokowi. (sof, sws)
Dua Kapal Tanker Muat "Palm Oil" dan CPO Diamankan TNI AL
Jakarta, FNN - TNI Angkatan Laut (TNI AL) melalui unsur Komando Armada I mengamankan dua kapal tanker berbendera asing memuat \"palm oil\" dan \"crude palm oil\" (CPO) karena diduga melakukan pelanggaran dokumen. Kapal tanker yang diamankan, yakni MT World Progress yang berlayar dari Dumai menuju India di Selat Malaka dan MT Annabelle dari Kijing Pontianak menuju Shajarh, UAE di Perairan Barat Kalimantan.Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, mengatakan Koarmada I selaku Kotama Operasional TNI AL bertugas melaksanakan operasi dalam rangka operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang mengimplementasikan dengan menggelar operasi penegakan kedaulatan dan hukum di laut yurisdiksi Indonesia secara intensif.\"Intensitas operasi laut yang dilakukan TNI AL dalam hal ini Koarmada I membuahkan hasil, KRI Beladau-643 menangkap Kapal Tanker MT World Progress yang mengangkut \'palm oil\' 34.854,3 metrik ton (MT) di wilayah perairan Selat Malaka yang merupakan perairan teritorial Indonesia pada Rabu (27/4) pagi,\" kata Arysad.MT World Progress merupakan Kapal Tanker Berbendera Liberia dinakhodai Belov Alexander berkebangsaan Rusia dengan jumlah ABK 22 WNA (7 Rusia, 6 Ukraina, dan 9 India) diduga melakukan pelanggaran dokumen dengan spesifikasi GT kapal yang tertera di salah satu dokumen berbeda dengan dokumen lain serta spesifikasi kapasitas mesin pendorong yang tertera di salah satu dokumen berbeda dengan dokumen lain.Hal itu merupakan pelanggaran Pasal 302 ayat (2) Jo. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.\"Di tempat terpisah, KRI Siribua-859 juga menangkap Kapal Tanker MT. Annabelle yang mengangkut \'crude palm oil\' (CPO) sebanyak 13.357,425 metrik ton (MT) dan metanol sebanyak 98 drum (5 drum tersegel dan 93 drum telah terpakai) di perairan Barat Kalimantan,\" ujar Arsyad.MT Annabelle merupakan Kapal Tanker Berbendera Marshal Island dinakhodai oleh Zhao Junfeng Warga Negara Tiongkok dengan jumlah ABK 24 orang warga negara Tiongkok diduga melakukan tindak pidana pelanggaran membawa muatan metanol tanpa dilengkapi dokumen angkutan barang berbahaya.Hal itu melanggar Pasal 294 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.Penangkapan MT. World Progress dan MT. Annabelle merupakan implementasi perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono yang memerintahkan seluruh unsur operasi jajaran TNI AL untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan ketat, serta menangkap dan memproses hukum bila menemukan adanya ekspor CPO atau minyak sawit beserta turunannya yang resmi dilarang oleh Pemerintah Indonesia.\"Kasal menekankan agar mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural dengan loyalitas tegak lurus\" tegas Pangkoarmada IDisinyalir, katanya, penyelundupan ataupun pengiriman minyak serta bahan baku minyak ke luar negeri menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng dan tingginya harga bahan pokok di Tanah Air saat ini. Permasalahan ini menjadi perhatian serius pemerintah termasuk TNI AL.Ia menyampaikan bahwa dalam dua minggu terakhir TNI AL Koarmada I telah menangkap 5 kapal membawa muatan minyak sawit dan turunannya yang saat ini sedang dalam proses penyelidikan.KRI Beladau-643 yang dikomandani Mayor Laut (P) Nana Suryana selanjutnya menggiring MT. World Progress untuk diserahkan dan diproses lanjut oleh Pangkalan TNI AL (Lanal) Dumai.Sedangkan KRI Siribua-859 dikomandani oleh Mayor Laut (P) Jasmin Mudianto yang selanjutnya mengawal MT. Annabelle menuju Pangkalan Utama TNI AL XII Pontianak guna proses penyelidikan lanjutan. (Ida/ANTARA)
Kasal Menegaskan akan Menangkap Kapal yang Melakukan Ekspor CPO
Jakarta, FNN - TNI Angkatan Laut akan menangkap kapal yang nekat melakukan ekspor minyak goreng, termasuk bahan bakunya crude palm oil (CPO), kata Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono di Jakarta, Kamis.\"Karena Presiden sudah melarang ekspor, berarti kapal-kapal yang nekat akan berangkat untuk ekspor CPO, kami tangkap. Tetapi tetap kami berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,\" kata Yudo Margono di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.Yudo memastikan jajarannya akan meningkatkan patroli untuk mencegah penyelundupan minyak sawit mentah atau CPO ke luar negeri.\"Tentunya (meningkatkan patroli). Kalau patroli, kami sebenarnya tiap hari sudah rutin. Tadi sudah saya sampaikan terdapat 30-40 kapal setiap hari di seluruh wilayah Indonesia,\" kata mantan Pangkogabwilhan I tersebut. Namun, lanjutnya, patroli saat ini akan mengutamakan pada antisipasi penyelundupan CPO. Selain itu, Yudo juga telah menginstruksikan seluruh personel TNI AL untuk bersiaga di tempat-tempat pemberangkatan CPO untuk ekspor. \"Karena tempat-tempatnya sudah kami petakan di mana saja sebenarnya jalur distribusi ekspor CPO, maka kami awasi karena sudah perintah,\" tuturnya.Hingga saat ini, TNI AL telah mengamankan tujuh kapal yang mengangkut CPO di wilayah perairan Indonesia karena diduga melanggar hukum. Selain terkait CPO, tambahnya, jajaran TNI AL juga telah menangkap 11 kapal bermuatan batu bara yang diduga melanggar hukum.\"Nanti kami proses lebih lanjut. Untuk itu, dengan maraknya ekspor ilegal ini, maka kami berharap dukungan dari masyarakat apabila menemukan hal seperti ini; agar disampaikan kepada kami supaya kami tindak lanjuti,\" jelasnya.Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng, termasuk CPO, yang berlaku mulai Kamis. Keputusan terkait larangan itu dibuat setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat bersama para menteri pada Jumat (22/4).\"Dalam rapat saya putuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang ditentukan,\" kata Jokowi dalam keterangan videonya yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden.Jokowi mengatakan keputusan itu dibuat agar pasokan minyak goreng di dalam negeri kembali melimpah dan harganya murah. (Ida/ANTARA)
Panggilan Terakhir: Indonesia Sedang Sekarat!
Oleh Asyari Usman - Jurnalis senior FNN, pemerhati sosial-politik MORFIN Oligarki Cukong (MOC) adalah duit haram berdosis tinggi yang saat ini sedang meracuni hampir semua pemegang kekuasaan, baik itu di jajaran legislatif, eksekutif, maupun yudiktaif. Ketiga cabang kekuasaan ini adalah darah Indonesia. MOC sudah sangat akut merusak darah bangsa dan negara ini. Akibatnya, Indonesia sempoyongan. Pengaruh MOC sudah sangat dahsyat. Hampir semua penguasa di legislatif dan eksekutif tak bisa hidup tanpa MOC. Begitu juga di kalangan semua lembaga penegak hukum. Situasi yang ada saat ini mirip dengan ketergantungan pada sabu di kalangan penggunanya. Akal sehat hilang. Fungsi otak seratus persen diduduki oleh halusinasi. Menipu dan ditipu sama saja bagi mereka. Inilah jalan hidup para pengguna sabu kelas berat. Hidup tanpa masa depan. Emosi mereka tak stabil. Merampok akan mereka lakukan. Membunuh, termasuk menghabisi keluarga sendiri, juga biasa mereka lakukan kalau kehabisan uang untuk membeli sabu. Para penguasa di Indonesia ini persis seperti para pengguna sabu kelas berat. Mereka sudah sangat jauh terperangkap MOC. Berat sekali bagi mereka untuk menghentikan keterantungan pada duit cukong. Sekarang ini para penguasa itu, tanpa mereka sadari, telah melakukan tindakan yang “membunuh” Indonesia demi mendapatkan uang haram dari para cukong. Bersama para cukong itu, mereka sudah lama merampok dan memeras rakyat. Para penguasa pecandu duit cukong itu, kini, menjadi beban rakyat. Celakanya, rakyat berada dalam kondisi lemah. Tak bisa berbuat apa-apa. Rakyat akan berhadapan degan “satpam” peliharaan cukong. Mereka bersenjata lengkap. Semuanya tegap-tegap. Dan bengis-bengis. Siap membantai siap saja yang mengancam para cukong itu. Belum lama ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengakui situasi Indonesia yang sudah sangat kacau. Dalam wawancara dengan Total Politik, Mahfud MD mengatakan Indonesia memerlukan pemimpin yang kuat (strong leader) untuk mengatasi keadaan yang mengerikan sekarang ini. Menurut Pak Mahfud, seandainya penyakit kronis Indonesia ini terjadi di Amerika Latin, biasanya akan diobati dengan “pil kudeta”. Tentu saja obat yang disebutkan Pak Menko itu mahal harganya. Secara tersirat tetapi lantang, Pak Mahfud telah meneriakkan panggilan terakhir bahwa “Indonesia sedang sekarat”. Panggilan terakhir itu ditujukan kepada orang-orang yang masih memiliki nurani dan akal sehat. Bangkitlah. Selamatkan Indonesia. Segera buang darah yang penuh MOC itu. Tapi, apakah Indonesia perlu dibawa ke Amerika Latin untuk pengobatan yang disebutkan Pak Mahfud tadi? Entahlah! Yang jelas, Indonesia memerlukan perawatan intensif.[] 27 April 2022 (Jurnalis, Pemerhati Sosial-Politik)
Soal DI TII, Rahman Sabon Nama Anggap KSP Moeldoko hanya Mendengar Cerita Sejarah Perjuangan RI
Jakarta, FNN - Pernyataan Kepala Staf Presiden RI Jenderal TNI Purn.Moeldoko atas munculnya gerakan DI/TII mendapat tanggapan serius dari pengamat politik Rahman Sabon Nama. Sabon menegaskan perbedaan pernyataan dan sikap sebagai pejabat publik dalam menghadapi situasi kebangsaan saat ini berpontensi menimbulkan perpecahan/disintegrasi bangsa. Sepertinya Moeldoko tidak membaca sejarah Indonesia atau tidak belajar sejarah, apalagi bukan sebagai pelaku sejarah dia hanya berpijak pada egosentris kepentingan politik sesaat untuk golongannya sendiri. Atas pernyataannya itu rakyat semakin mafum atas gelagat yang diperlihatkan rezim terseret dalam upaya pengkaburan sejarah ke dalam gerakan yang berdasarkan ideologi lain di tengah penderitaan rakyat dalam menghadapi kesulitan hidup ,berbagai ketimpangan mahalnya harga kebutuhan pangan pokok khususnya minyak goreng dan lunturnya hukum dan keadilan belum juga diatasi pemerintah. Pemerintah seakan memberikan kesempatan semakin tumbuh berkembangnya ideologi komunis gaya baru untuk berusaha menjadi pahlawan guna mengatasi kesulitan rakyat dalam mendapatkan kebutuhan pokok lewat berbagai operasi pasar lewat tangan oligarki swasta bukan oleh pemerintah/ Bulog. Moldoko rupanya lupa ingatan bahwa munculnya pergolakan senjata paska proklamasi kemerdekaan hingga pada pemulihan kedalautan 27 Desember 1949 hingga pemberlakuan UU Dasar Sementara (1950-1955) terjadi perpecahan dan pertikaian bersenjata dengan beberapa daerah bersumber dari pelaksanaan kebijakan Soekarno berasas liberal diktator sentralistis dengan memusatkan kekuasaannya pada diri presiden sebagai pempimpin revolusi. Sehingga menimbulkan ketidakpuasan para tokoh pejuang kemerdekaan di daerah, sehingga terjadi gerakan separatisme/provinsialisme serentak di seluruh Indonesia seperti : 1).DI/TII Karto Soewiryo di Jawa Barat 2).APRA di bawah pimpinan Westerling di Bandung, 3).RMS di Maluku 4).Permesta di Minahasa Sulawes Utara dan DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, juga DI/TII Aceh pimpinan Tengku Abu Daud Breeh ,DI/TII Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah 5). Pemberontakan PRRI tidak hanya di Sumatera Barat tetapi meliputi (Sumatera Barat, Sumatera Tengah dan Sumatera Utara) dengan bantuan senjata dari Amerika Serikat. 6).Pemberontakan bersenjata OSM Medan di bawah pimpinan Kolonel Naenggolan. Moledoko seharusnya tahu kenapa hal itu bisa terjadi? Ini terjadi karena penyimpangan yang dilakukan rezim Bung Karno adanya peningkatan gerakan komunisme semakin kuat terjadi dengan terjadinya pemberontakan bersenjata PKI di Madiun. Adanya perbedaan sikap dari para tokoh pejuang daerah diredam lewat kebijakan dari Jenderal Ahmad Yani ,beliau menghadap Presiden Soekarno untuk menghentikan pemberontakan bersenjata dengan merekruet para pejuang yg menjadi pemberontak untuk menjadi anggota TNI. Pemulihan keadaan itu dimanfaatkan PKI setelah gagal dalam pemberontakan bersenjata di Madiun, dengan melakukan konsolidasi untuk membangun kekuatannya kembali berpusat di Komplek Merapi, Merbabu dan tempat lain sehingga eksis pada Pemilu pertama 1955 dan ketika gagal melakukan pemberontakan bersenjata dalam gerakan G30SPKI 1965 untuk mengubah Idologi negara Pancasila menjadi idologi komunis/markxisme. Di era pemerintahan Jokowi publik mengetahui ada upaya penghilangan jejak dan sejarah G30S PKI 1965 dengan berupaya membalikkan fakta sejarah lewat forum Seminar yang digagas oleh Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan Cs (periode pertama Jokowi) agar pemerintah meminta maaf pada PKI, mirip dengan apa yang disampaikan oleh Moeldoko dengan mendiskreditkan umat Islam lewat gerakan DI/TII . Oleh karena itu saya ingatkan bahwa upaya mengamputasi gerakan aksi demo mahasiswa saat ini dengan Isu DI/TII justru akan semakin memperburuk citra pemerintahan Jokowi, atas pernyataan kurang cerdas itu , justru menjadi bumerang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa, memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa, yang seharusnya dihindari pemerintah di tengah semakin merosotnya legitimasi dan kepercayaan rakyat pada pemerintahan Jokowi-Maruf Amin saat ini. (sws)
Hersubeno: Sulit Mencari Istilah untuk Menggambarkan Jahat dan Zalimnya Rezim Ini
Jakarta, FNN – Wartawan senior FNN, Hersubeno Arief sangat heran melihat kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ugal-ugalan dalam mengatasi krisis minyak goreng. Ia terlalu berani mengambil keputusan yang mendesak, tanpa mempertimbangkan dampak seriusnya. “Pada Senin, 25 April 2022, Presiden Jokowi memberlakukan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya sampai kebutuhan minyak goreng dalam negeri melimpah. Apakah kita tidak salah mendengar kosa kata itu yang dipilih oleh Presiden Jokowi, yakni melimpah. Pilihan kosa kata itu pasti memiliki maksud tertentu. Secara psikologis setidaknya dimaksudkan agar hati emak-emak senang, rakyat juga senang,” paparnya dalam kanal Hersubeno Point, Senin, 25 April 2022. Jokowi, kata Hersu - panggilan akrab Hersubeno jelas ingin merebut kembali hati emak-emak setelah 6 bulan terakhir ini nyap-nyapan meghadapi kelangkaan minyak goreng. Bahkan, pernah terjadi di Sumatera Utara ada rombongan emak-emak dari Sibolga yang harus menempuh perjalanan 12 jam ke Kota Medan hanya untuk antre minyak goreng. Tak hanya itu, di Kalimantan Timur dan Banjarmasin ada emak-emak yang meninggal dunia karena berdesak-desakan antre minyak goreng. “Sungguh ironis, ibarat ayam mati di lumbung padi,” kata Hersu. Belakangan, masyarakat dan mahasiswa tahu bahwa kelangkaan minyak goreng itu akibat ulah mafia minyak goreng yang sudah mengumpulkan dana untuk membiayai penundaan Pemilu. “Kabar terbaru ini pasti akan membuat mahasiswa dan emak-emak lebih marah lagi. Kurang ajar betul. Ini rupanya yang membuat kita menderita selama 6 bulan, ini karena ulah mereka,” tegasnya. Hersu menegaskan bahwa informasi yang diungkap oleh anggota DPR RI Masinton Pasaribu itu, memang benar-benaer membuat kita jadi terperangah? “Kok jahat banget mereka ini ya. Demi memperpanjang masa jabatan dengan menunda Pemilu, kemudian mereka tegar-teganya membuat kehidupan rakyat jadi sengsara ini. Ini benar-benar sulit mencari kata yang bisa untuk menggambarkan penguasa yang zalim, penguasa lalim, penguasa yang jahat seperti yang terjadi saat ini,” paparnya. Hersu menegaskan publik selama ini bertanya-tanya untuk apa dana yang mereka kumpulkan dari mempermainkan surat ijin ekspor itu. “Yang sangat jelas adalah untuk membiayai kebulatan tekad yang hingga kini masih terus berlansung dari berbagai daerah, meskipun Presiden sudah melarang menteri memebicarakan soal penundaan Pemilu,” katanya. Kemudian bagaimana dengan lembaga survei? Hersu menegaskan, lembaga survei selama ini banyak yang menjadi lembaga Presiden Jokowi untuk wacana tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi, masih sangat tinggi. Bahkan ada sebuah wacana yang sangat nekat mengatakan bahwa kepuasaan terhadap presiden Jokowi itu naik karena kebijakan terhadap minyak goreng. Akan tetapi, sekarang sebagian besar lembaga survei yang tadinya mendukung Presiden Jokowi itu, sudah mulai merilis hasil survei yang berlawanan dengan kehendak mereka. Disebutkan bahwa mayoritas rakyat menolak penundaan Pemilu dan tidak ingin memperpanjang masa Presiden Jokowi. Tak hanya lembaga survei yang mulai sadar, partai politik pendukung pemerintah, semua juga menolak dan memasang badan tentang kehendak rakus itu. “Sekarang kita perhatikan tinggal Golkar dan PKB yang masih bertahan,” kata Hersu. Gelombang penolakan semakin membesar. PAN yang tadinya juga mendukung, kini sudah berbalik badan. Pukulan terhadap wacana penundaan Pemilu itu, setelah Kejaksaan Agung menetapkan langsung 4 orang tersangka yang disebut sebagai mafia minyak goreng. (sof, sws)
Rocky Gerung Sebut Perang Dunia ke-3 Makin Dekat
Jakarta, FNN – Akademisi yang juga pengamat politik, Rocky Gerung membuat analisis terhadap geopolitik internasional dari isu-isu terbaru yang beredar. Rocky Gerung memberikan komentarnya, yang dimulai dari terpilihnya Emmanuel Macron sebagai Presiden Prancis, hingga pergerakan Amerika di Indo-Cina. Menurut Rocky Gerung , terpilihnya Emmanuel Macron sebagai Presiden Prancis menandakan kemenangan rasionalisme di atas islamophobia dan fasisme kanan. Sementara itu, terkait pergerakan Ameirka untuk membendung proksi Rusia-Cina di Pasifik menandakan perang dunia ke-3 yang semakin berada di depan mata. “Betul banget kalau kita analisis masyarakat internasional hari-hari ini, tentu Eropa dan masyarakat dunia itu bergembira karena Perancis akhirnya keluar dari semacam bandonya, yakni dari kiri ke kanan seperti islamophobia dan ketakutan terhadap fasisme,” ujar kata Rocky kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 25 April 2022. Isu rasisme dan islamophobia ini dinilai Rocky Gerung muncul kembali karena perang Rusia dan Ukraina yang melahirkan banyak pengungsi, terutama mereka yang masuk ke perbatasan Turki. Pasalnya, berdasarkan data Rocky Gerung, ada sekitar 500.000 pengungsi Ukraina yang mencari perlindungan orang. Namun dalam hal ini, Rocky Gerung menilai bahwa Islamofobia dan rasisme itu menjadi suatu yang tidak dimakan mentah-mentah rakyat Perancis. “Tapi rakyat Prancis bangkit pada rasional dan tidak tergoda dengan ide-ide posisi fasis kanan terutama rasisme dari mbak Le Pen, yang orang anggap berupaya untuk mengembalikan politik kanan,” kata Rocky Gerung . Dari hal itu, Rocky Gerung mengajak viewer dan masyarakat Indonesia untuk belajar dari nilai-nilai yang dimiliki rakyat Prancis. “Indonesia harus belajar dari situ bahwa pembelahan masyarakat di Indonesia itu masih berlangsung dan isu fasisme seperti islamofobi juga masih kuat,” sambung Rocky. Pada lain hal, Rocky Gerung juga berbicara tentang pergerakan Amerika yang mulai terlihat gesit dan dalam di daerah pasifik. “Kita baca aja ada media internasional, (bahwa) Amerika mengirim tim nya yang dipimpin Menteri-menteri luar negeri untuk bernegosiasi dengan negara-negara Solomon di pasifik,” kata Rocky Gerung. “Hal ini segala macem ini tentu untuk mengkonsolidasi indo-pasifik, karena untuk Amerika proksi antara Rusia dan Cina di Indo pasifik sudah mulai berlebihan,” ucap Rocky. Bila diperhatikan dengan seksama, Rocky Gerung menilai bahwa Australia mulai diberikan peringatan untuk lebih berhati-hati karena sudah mulai melanggar berbagai komitmen. Hal ini yang dinilai Rocky Gerung menjadi sebuah hal harus diperhatikan bahkan G20 dinilai sebagai suatu organisasi yang mungkin tidak akan berfungsi kembali di keadaan seperti ini. “Kondisi-kondisi seperti ini yang luput di dalam pembicaraan, namun bagi kita FNN, kita tahu hubungan kekacauan politik dalam negeri dan variable politik luar negeri,” ujar Rocky. (ida, sws)
Tegas, PDIP Tidak Mau Ada Luhut di Kabinet, Rocky Gerung: Pertahanan Moral Jokowi Rontok
Jakarta, FNN – Akademisi dan Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan Politisi PDIP Masinton Pasaribu yang mengaitkan kasus dugaan suap izin ekspor minyak goreng dengan kampanye Presiden Jokowi tiga periode. Menurut Rocky Gerung, PDIP memiliki kepentingan untuk menyingkirkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dari kabinet Jokowi. “Jadi, sekali lagi PDIP punya kepentingan dan PDIP sudah jelas yaitu tidak boleh ada Pak Luhut di dalam kabinet. Dan itu yang mungkin bikin Pak Jokowi berpikir bagimana caranya. Karena pada akhirnya orang tahu bahwa Pak Jokowi itu tergantung sekali pada Pak Luhut dalam segala aspek, bahkan sampai aspek pertahanan,” kata Rocky kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 25 April 2022. Menurut Rocky, Presiden Jokowi saat ini tengah menghadapi persoalan yang sangat pelik, terutama kasus dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kedua putra Jokowi, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming yang dilaporkan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun beberapa waktu lalu. Kasus itu kini kembali naik ke permukaan. \"Sekarang publik merasa bahwa kalau soal Luhut mah kecil, tapi ini soal keluarga Presiden yang KKN. Itu yang sebetulnya kena betul pelurunya langsung ke batin Pak Jokowi dan itu agak susah,\" kata Rocky. Kalau soal kabinet, kata Rocky stratanya bisa diatasi, akan tetapi kalau isu KKN sudah masuk sampai ke keluarga, itu artinya sudah rontok seluruh pertahanan moral Presiden Jokowi. Rocky Gerung menilai, serangan yang ditujukan kepada Luhut Binsar Pandjaitan membuat istana kehilangan pilar utamanya. Hal tersebut dilihatnya sebagai hal yang membahayakan. “Pak Luhut selain memberi nasihat-nasihat ekonomi, tapi ia juga adalah orang yang saya kira melampaui Pak Mahfud MD untuk memberi nasihat pertahanan dan keamanan Pak Presiden. Pak Mahhfud semacam proksinya aja, kalau kita lihat asal-usulnya. Jadi, tetap sasaran ke Pak Luhut itu akan membuat seistana kehilangan pilar utamanya. Padahal Luhut diminta oleh Presiden diharapkan untuk ikut menetralisir isu KKN keluarga Pak Jokowi. Namun tampaknya Pak Luhut gak mampu karena ia masih mengalami masalah dengan laporan soal PCR, laporan macam-macam yang diajukan Haris Azhar namjun ditolak oleg kepolisian. “ Jadi ini rumitnya begitu. Tapi kita bisa paham bahwa rumitnya itu justru akan menghasilkan kejernihan baru. Jadi diurai kembali kerumitan itu sehingga kita masuk pada satu keyakinan bahwa memang rezim ini harus berakhir. Kira-kira itu ujung dari kesimpulan saya,” paparnya. Hal semacam itu, kata Rocky sesungguhnya sangat teknis dan bisa diselesaikan oleh kementerian, tetapi terpaksa mengambil keputusan yang tidak dihitung sebelumnya. “Nanti orang bertanya lagi, apakah pemerintah mampu menahan kesulitan ekonomi kalau pendapatan negara melalui CPO itu tidak peroleh lagi karena larangan. Betul nggak itu melarang atau sekadar membatasi saja. Jadi peristiwa yang membuat orang merasa soalah-olah Pak Jokowi jagoan,” paparnya. Diberitakan sebelumnya, bahwa politisi PDIP Masinton Pasaribu mengungkapkan kecurigaannya bahwa tiga perusahaan yang terlibat dalam kasus dugaan suap izin ekspor minyak goreng terlibat dalam kampanye Jokowi tiga periode. Masinton mendapatkan informasi bahwa ketiga perusahaan tersebut mengutamakan ekspor sebagai kebutuhan fundraising untuk kampanye Jokowi tiga periode hingga penundaan Pemilu 2024. (ida, sws)
TNI AU Fokus Siapkan SDM Pascapenyesuaian FIR
Jakarta, FNN - TNI Angkatan Udara (AU) menyampaikan pihaknya fokus mempersiapkan personel yang memiliki wawasan dan keahlian manajemen lalu lintas penerbangan setelah ada penyesuaian wilayah layanan navigasi penerbangan (FIR) antara Indonesia dan Singapura, kata Dankodiklatau Marsdya TNI Nanang Santoso.Menurut dia, kesiapan SDM penting selain melengkapi sarana dan alutsista yang mendukung tindak lanjut penyesuaian \"FIR\" tersebut.\"TNI AU di level kelembagaan pendidikan, kami mempersiapkan yang utama adalah SDM, bagaimana bisa permasalahan-permasalahan isu pengendalian wilayah udara yang memang merupakan bidang kematraan Angkatan Udara,\" kata Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AU (Dankodiklatau) Marsdya TNI Nanang Santoso saat ditemui pada sela-sela seminar di Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (Sekkau), Jakarta, Senin.Nanang lanjut menjelaskan lembaga yang dia pimpin, Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AU, juga mempersiapkan kemampuan dan wawasan para perwira siswa (pasis) mengenai isu penyesuaian \"FIR\" itu.\"Kami di sini, mempertebal, broaden (memperluas, red) perspektif di tiap level siswa yang ada sesuai kapasitas masing-masing,\" tutur Marsdya Nanang.Terkait penyesuaian FIR ruang udara di atas perairan Kepulauan Riau dan Natuna, Nanang menilai itu merupakan upaya menegakkan kedaulatan negara secara penuh dan eksklusif sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.\"Prinsip kedaulatan negara penuh dan eksklusif, selanjutnya (itu) diadopsi dalam regulasi nasional Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia,\" ujar Nanang.Oleh karena itu, ia mengapresiasi upaya perwira siswa (pasis) Sekkau Angkatan 111 yang mengangkat isu penyesuaian FIR itu, terutama terkait tindak lanjutnya yaitu pembentukan kerja sama sipil dan militer dalam manajemen lalu lintas penerbangan (CMAC).\"Untuk itu guna mendapat hasil yang bermanfaat, saya berharap pada perwira siswa Sekkau 111 memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya,\" ucap dia saat acara seminar.Indonesia dan Singapura pada 25 Januari 2022 sepakat menyesuaikan batas wilayah pelayanan ruang udara (flight information region/FIR) di atas Kepulauan Riau dan Natuna, yang sebelumnya dikelola oleh otoritas penerbangan Singapura. Dengan demikian, ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna masuk ke dalam wilayah FIR Jakarta, setelah selama puluhan tahun masuk dalam FIR Singapura. (Sof/ANTARA)
Mahasiswa Diajak untuk Terus Berkarya Membantu Penanganan Pandemi
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengajak mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP) untuk terus berkarya bagi masyarakat, salah satunya berperan aktif dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan membantu masyarakat yang terdampak.Mendorong peran aktif generasi muda, Polri pun berkolaborasi dengan mahasiswa dan OKP dalam kegiatan bakti sosial (baksos) di Bulan Ramadhan, untuk membantu masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh (slum area).\"Tentunya teruslah berkarya, teruslah suarakan suara-suara demokrasi, dan lakukan langkah-langkah nyata untuk bisa berikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia,\" kata Sigit dalam pembukaan kegiatan \"Baksos Polri Presisi Bersama Mahasiswa, BEM, dan OKP Untuk Masyarakat\" di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin, dikutip dari keterangan tertulisnya.Jenderal bintang empat itu mengapresiasi kerja sama dan inisiatif dari mahasiswa dalam kegiatan bakti sosial tersebut. Ada 50 elemen mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM dan OKP membantu pelaksanaan kegiatan tersebut.Mantan Kabareskrim ini menyebutkan, kolaborasi ini merupakan wujud nyata dari elemen mahasiswa, BEM dan kepemudaan sebagai bentuk kepedulian untuk membantu masyarakat, khususnya yang terdampak akibat pandemi COVID-19.Kolaborasi Polri dan mahasiswa kali ini bukanlah yang pertama, kepolisian dan organisasi mahasiswa juga bersinergi dalam percepatan vaksinasi COVID-19 serta bakti sosial lainnya.\"Berkat sinergi Polri bersama mahasiswa dan pemuda, laju pertumbuhan COVID-19 dapat dikendalikan dengan baik. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang capaian vaksinasinya paling tinggi di tingkat dunia,\" tutur Sigit.Kondisi positivity rate Indonesia saat ini di bawah 1 persen. Dan vaksinasi telah mencapai kurang lebih 397 juta masyarakat yang divaksin. Dalam hal penanganan pandemi COVID-19, Indonesia berada di peringkat ke lima untuk vaksinasi terbanyak di dunia.\"Ini kerja keras dari seluruh elemen dan di dalamnya ada adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan BEM serta pemuda,\" papar Sigit.Dalam kesempatan tersebut, Sigit juga menyampaikan, pemerintah telah memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran 2022 setelah vaksinasi sesuai capaian, namun masyarakat diminta tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, termasuk percepatan vaksinasi penguat atau dosis III (booster).Untuk itu, Sigit pun mengajak mahasiswa dan pemuda untuk sama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat yang melaksanakan mudik untuk melaksanakan protokol kesehatan. Serta, membantu melakukan akselerasi vaksinasi bagi para pemudik.Polri menyediakan layanan vaksinasi booster di setiap posko Operasi Ketupat 2022 yang didirikan di sepanjang jalur mudik, mulai dari pos pelayanan, pos pengamanan dan pos terpadu.\"Sehingga masyarakat yang mudik baik pulang maupun di daerah tujuan mudik semua dalam keadaan terjaga. Imunitas tinggi, sehingga laju COVID-19 bisa dijaga,\" ujar Sigit.Di akhir sambutannya, Sigit juga menyampaikan Polri mengadakan program mudik gratis, dengan melibatkan 400 unit bus yang menampung 20 ribu lebih tempat duduk.\"Program mudik bersama gratis bisa dimanfaatkan, sehingga beban arus mudik di jalan tol bisa dikurang,\" kata Sigit. (Ida/ANTARA)
