POLITIK
Aparat Diminta untuk Menindak Tegas Pelaku Penganiayaan Ade Armando
Jakarta, FNN - Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) meminta aparat menindak tegas pelaku penganiaya aktivis Ade Armando. \"Apa pun alasannya, apa yang menimpa Pak Ade Armando adalah sebuah pertunjukan aksi kebrutalan yang sangat memalukan, memprihatinkan sekaligus mengkhawatirkan untuk situasi keamanan di Indonesia sebagai negara hukum,\" kata Ketua ANBTI Nia Sjarifudin dalam keterangannya di Jakarta Selasa. Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika berharap aparat keamanan segera menindak tegas para pelaku melalui jalur hukum yang ada.Menurut dia, sangat disayangkan di tengah aksi mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda dinodai dengan adanya penyusupan-penyusupan dari pihak-pihak atau orang-orang yang tidak mempunyai moral. \"Kami mendukung aksi mahasiswa sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sehat untuk kemajuan demokrasi di Indonesia,\" katanya. ANBTI mengharapkan kelompok mahasiswa terus membangun narasi kritis dan dialogis dalam membawa aspirasinya karena proses reposisi mahasiswa sebagai generasi muda yang mempunyai tanggung jawab dalam menata masa depan bangsa. \"Sangat disayangkan ada insiden yang terjadi menimpa Bang Ade Armando juga harus menjadi bagian yang dikritisi teman-teman mahasiswa dalam menolak segala bentuk kekerasan. Kekerasan tidak akan bisa menyelesaikan masalah,\" ucapnya. ANBTI berharap mahasiswa juga mempunyai komitmen kuat dan aktif dalam menolak semua bentuk kekerasan dengan alasan apa pun. Sebelumnya, aksi pengeroyokan terhadap aktivis Ade Armando terjadi saat aksi demonstrasi mahasiswa pada hari Senin (11/4). (Ida/ANTARA)
KPU Menargetkan Penyelesaian Peraturan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022—2027 mengaku telah menargetkan penyelesaian peraturan KPU terkait dengan Pemilu 2024 sebagai agenda awal setelah Presiden melantik mereka.\"Semoga dalam waktu dekat kami dapat menetapkan peraturan KPU tentang tahapan Pemilu 2024 dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemilu akan berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal,\" kata anggota KPU Hasyim Asy\'ari di Istana Negara Jakarta, Selasa.Pada hari ini Presiden Joko Widodo melantik Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy\'ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz sebagai anggota KPU periode 2022—2027 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 P Tahun 2022 tertanggal 21 Maret 2022.\"Kami menyadari KPU periode 2022—2027 tidak sendirian, kami akan melanjutkan program-program persiapan yang sudah dilakukan KPU periode 2017—2022,\" kata Hasyim.Seperti diketahui, pemilihan presiden, wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2022, sedangkan pilkada untuk memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.\"Dalam situasi yang makin mendekati tahapan pemilu, kita ketahui rencana Pemilu 2024 pada hari Rabu, 14 Februari 2024 dan tahapan pemilu mulai 14 Juni 2022 sehingga sejak sekarang tinggal menghitung hari menuju penahapan Pemilu 2024,\" ungkap Hasyim.Disebutkan pula bahwa KPU akan konsolidasi internal untuk pelajari apa saja yang sudah dilakukan KPU periode sebelumnya. Selain itu, juga melakukan diskusi mendalam untuk mempersiapkan menjadi bahan rapat dengar pendapat antara DPR, Pemerintah, KPU, dan badan penyelenggara pemilu pada hari Rabu, 13 April 2022.Ia menyadari sebagai manusia biasa, tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, pihaknya mohon dukungan, bekerja sama, dan berkolaborasi dalam rangka menjalankan mandat sebagai penyelenggara Pemilu 2024.\"Kami mohon doa segenap warga, dukungan Presiden, Pemerintah, DPR, partai politik, lembaga masyarakat, teman-teman media, teman-teman NGO/LSM, dan seluruh warga bangsa agar Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 dapat dilaksanakan secara demokratis, transparan akutanbel, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,\" kata Hasyim.Hari ini, selain melantik tujuh orang anggota KPU, Presiden Jokowi juga melantik lima orang anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022—2027, yaitu Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Hrwyn Jefler Hielsa Malonda berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 P tahun 2022 tertanggal 21 Maret 2022.Komisi II DPR telah menetapkan tujuh nama anggota KPU dan lima nama anggota Bawaslu terpilih pada tanggal 17 Februari 2022 setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 14 calon.Penetapan 12 nama setelah Komisi II DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu sejak 14 Februari 2022. (Ida/ANTARA)
Sidang Paripurna Menyetujui Tiga RUU DOB di Papua Menjadi Usul Inisiatif DPR
Jakarta, FNN - Sidang Paripurna DPR ke-19 pada masa persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) daerah otonomi baru (DOB) di Papua menjadi usul inisiatif DPR.\"Apakah RUU usul inisiatif Komisi II DPR yaitu RUU tentang Papua Selatan, RUU tentang Papua Tengah dan RUU tentang Pegunungan Tengah dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI,\" Kata Ketua DPR RI, Puan Maharani yang dijawab \"setuju\" oleh pada anggota dewan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.Pandangan mini dari delapan fraksi untuk RUU itu disampaikan secara tertulis dan satu fraksi dibacakan langsung.Puan telah mempersilakan kepada masing-masing fraksi untuk membacakan pandangan mini fraksi, namun hanya Fraksi Demokrat yang mau membacakan-nya.Sebelumnya, tiga RUU itu telah disetujui Panitia kerja (Panja) dalam rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU bersama Badan Legilasi (Baleg) DPR RI.Wakil Ketua Panitia kerja (Panja) Acmad Baidowi menjelaskan menjelaskan hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi tiga RUU yang kemudian disepakati dalam rapat Panja bersama pengusul secara garis besar yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan teknis sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.Selanjutnya, perbaikan aspek substansi di masing-masing RUU sesuai karakteristiknya antara lain, perbaikan judul RUU menjadi pembentukan.Penegasan cakupan wilayah Provinsi Papua Tengah, penghapusan ketentuan yang mengatur mengenai pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan ketentuan terkait majelis rakyat papua (MRP).Perumusan ulang terkait masa transisi pembentukan DPRP dan penambahan satu pasal baru mengenai tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang, setelah UU ini berlaku di dalam Bab IX ketentuan penutup. (Ida/ANTARA)
Media Asing Mensinyalir Indonesia Bakal Terjadi People Power
Jakarta, FNN – Pembatalan presiden tiga periode yang diumumkan Jokowi tak serta-merta membatalkan mahasiswa berdemonstrasi. Mahasiswa sudah satu suara dengan emak-emak, bahwa biang keladi kesulitan hidup ini harus segera turun. “Pembatalan tiga periode itu, bukan inti soalnya. Inti soalnya adalah yang riil hari ini yang harus bisa diselesaikan oleh presiden,” kata pengamat politik Rocky Gerungkepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 11 April 2022. Kalau cuma isu 3 periode, kata Rocky, nanti begitu keadaan damai lagi, Pak Jokowi bisa perintahkan secara diam-diam supaya operasi Pak Luhut kembali dijalankan. “Jadi, ini mahasiswa sudah tahu itu. Dia mau sekarang buktikan bahwa minyak goreng itu bisa dikendalikan, buktikan bahwa harga kebutuhan pokok bisa dikendalikan. Kita mulai dari situ karena itu suara emak-emak,”paparnya. Para emak kata Rocky, senang dengan tekad mahasiswa yang tetap berdemonstrasi, meski presiden sudah menjawab sebagian tuntutan. “Jadi tadi saya katakan bahwa emak-emak nggak ada soal sekarang melihat anak-anaknya di jalan. Maka bagi emak-emak, oke minyak goreng nggak apa-apa dinaikkan, tetapi Presiden harus diturunkan,” tegasnya. Menurut Rocky, apa yang terjadi dengan politik Indonesia terkini, dunia luar sudah paham. “Setelah ini akan tumbuh ketika internasional membuat headline-headline yang memberi sinyal tentang yang disebut people power. Dan itu mulai terjadi,” paparnya. Berdasarkan bisik-bisik dengan wartawan asing, Rocky menegaskan bahwa agen-agen intelijen asing sudah beroperasi di Indonesia yang jumlahnya dua kali lipat. “Agen Amerika mau memastikan bahwa perubahan politik Indonesia harus menguntungkan desain politik global Amerika di Pasifik. Kan itu hal yang standar bahwa gejolak politik Indonesia itu adalah variabel upaya Amerika untuk mempertahankan hegemoninya di Pasifik. Jadi, kita tandai letakkan dulu sebagai jalan kaki,” tegasnya. Yang jadi catatan utama adalah kegagalan pemerintah untuk melihat kecerdasan publik bahwa publik tidak mungkin ditipu lagi oleh permainan istana. “Itu yang kemudian menyebabkan istana itu sekarang saling lempar tanggung jawab. Kan pasti semua menteri panic. Mereka sedang ada di depan TV. Semua berupaya untuk saling menunggu siapa yang duluan membuat surat pernyataan pengunduran diri,” kata Rocky. Sebetulnya sikap para menteri hari ini adalah kepengecutan. Kalau para menteri dari awal paham bahwa Jokowi udah enggak mampu, mustinya dari kemarin-kemarin memberitahu bahwa kita enggak mampu karena Pak Jokowi sendiri kasih sinyal. Menurut Rocky yang potensi untuk mengundurkan diri mustinya Sri Mulyani karena dia sudah gagal untuk memberi semangat pada Pak Jokowi supaya ekonomi bisa tumbuh. Jadi bukti bahwa kenaikan harga-harga itu berlangsung, itu artinya ekonomi kita nggak bisa lagi diolah berdasarkan kepentingan rakyat. (sof, sws)
Dandim Jambi Perintahkan Personil Pengamanan Ujuk Rasa Paham Tugasnya
Jakarta, FNN - Komandan Kodim 0415/Jambi, Kolonel CZI Sriyanto, memberikan pemahaman tentang peran dan tugas personil di lapangan dalam menjalankan tugas pengamanan demonstrasi alias unjuk rasa agar tidak salah dalam mengambil keputusan di lapangan.\"Hal ini kami lakukan untuk menjamin penyampaian pendapat pengunjuk rasa agar tidak keluar dari koridor dan pemahaman tugas kepada personil yang tergabung dalam satgas pengamanan unjuk rasa yang akan digelar seluruh kota termasuk Jambi hari ini,\" kata dia, di Jambi, Provinsi Jambi, Senin.Personil TNI ditugaskan membantu polisi tentang pengamanan dan pemahaman tentang peran dan tugas personil di lapangan.Pada satu sisi, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, adalah hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945 dan Deklarasi HAM. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Hal ini disampaikan agar seluruh personil benar-benar memahami dengan baik, sehingga perlakuan, tindakan dan kegiatan personil di lapangan tidak menciderai institusi serta kemanunggalan dengan rakyat. \"Pengunjuk rasa yang menyampaikan pendapat, jelas dijamin UU, kegiatannya sangat legal,\" kata Sriyanto.Ia juga mengingatkan, perlu diwaspadai agar kegiatan tidak dirusak dengan hal-hal yang bersifat negatif oleh oknum demonstran, di antaranya merusak fasilitas umum, provokasi, bentrok dengan personil pengamanan dan lain-lain.Pada Senin ini (11/4), bertepatan dengan Hari Solidaritas Nasional yang membuat elemen mahasiswa dan masyarakat secara bergabung menyikapi kebijakan pemerintah yang mereka nilai tidak pro rakyat.\"Personil pengamanan harus benar-benar memahami akan tugas dan peran di lapangan, laksanakan dengan penuh tanggung jawab, jangan ragu-ragu untuk bertindak dan yang terpenting harus sesuai dengan protap yang ada. Junjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI saat bertugas memberikan perbantuan pengamanan di lapangan,\" katanya.\"Posisikan diri kalian sebagai pengayom dan pengawal pengunjuk rasa dan dekati mereka, redam emosinya agar tidak timbul kerugian yang bisa berdampak pada kepentingan bersama,\" kata dia. (Ida/ANTARA)
Panglima Kodam Jaya Akan Menjaga Aspirasi Tersampaikan Secara Baik
Jakarta, FNN - Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta, Mayor Jenderal TNI Untung Budiharto, menegaskan Kodam Jaya bersama Polda Metro akan menjaga aspirasi masyarakat agar bisa tersampaikan dengan baik dalam demo mahasiswa 11 April 2022.“Jangan berbuat anarkis. Kodam Jaya bersama Polda Metro akan menjaga agar aspirasi bisa tersampaikan dengan baik,” kata dia, ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.Lebih lanjut, ia juga menyampaikan permohonan kepada para demonstran agar menjaga kesucian bulan Ramadhan serta bertindak sesuai dengan aturan. “Kami mohon kepada masyarakat yang ingin melakukan unjuk rasa agar menjaga kesucian bulan Ramadhan, bertindaklah sesuai aturan,” ucapnya.Terkait dengan pengamanan unjuk rasa, Kodam Jaya telah menyiapkan 1.330 orang personel untuk mendukung tim gabungan antara Kodam Jaya dengan Polda Metro Jaya yang secara keseluruhan berjumlah 5.626 personel.Ia menjelaskan bahwa seluruh personel yang mengamankan tidak ada yang menggunakan senjata api maupun senjata tajam. Ia juga berpesan agar seluruh anggota yang bertugas untuk mengamankan tidak ada yang bertindak arogan dan menangani demonstrasi dengan tindakan yang manusiawi. “Selalu disiplin sesuai tugas pokok dan kewenangan,” ucapnya.Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia berencana melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR dan di Istana Merdeka, yang dipusatkan di Patung Arjuna Wijaya (populer disebut sebagai Patung Kuda), Jakarta.Direktur Lalu-lintas Polda Metro Jaya sebelumnya menjelaskan demonstrasi rasa dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB. (Ida/ANTARA)
LSM Merekomendasikan Empat Hal untuk Memberi Kepastian Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Aliansi dari sembilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati pemilu merekomendasikan empat hal dapat dilakukan Pemerintah, DPR RI, penyelenggara pemilu, partai politik, para pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat untuk memberikan kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024.“Hari pemungutan suara Pemilu 2024 telah ditetapkan pada 14 Februari 2024. Penyelenggara pemilu periode 2022-2027 pun telah ditetapkan dan akan segera dilantik Presiden Jokowi. Bahkan, Presiden secara tegas mengatakan kepada para menteri untuk berhenti membangun opini penundaan pemilu. Berdasarkan argumentasi tersebut, kami mendorong empat hal untuk memberikan kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata anggota aliansi dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Selain Formappi, perkumpulan LSM pemerhati pemilu ini juga terdiri atas Exposit Strategic, Kata Rakyat, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), PARA Syndicate, LIMA Indonesia, Komite Pemilih Indonesia (TePI) Indonesia, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, dan Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI).Empat hal tersebut adalah pertama, sembilan LSM pemerhati pemilu ini mendorong pihak penyelenggara pemilu, Pemerintah, dan DPR RI untuk segera memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 akan dimulai sesuai jadwal tahapan awalnya, yakni 14 Juni 2022.\"Untuk itu, pelantikan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 harus menjadi momentum awal yang ditindaklanjuti dengan memastikan kesiapan anggaran Pemilu 2024 agar tahapannya dapat berjalan sesuai rencana,\" kata Lucius.Kedua, sembilan LSM pemerhati pemilu ini juga mendorong penyelenggara pemilu, DPR, dan Pemerintah untuk segera menginisiasi forum rapat dengar pendapat (RDP) guna memastikan segala persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 berjalan sebelum reses DPR RI yang dimulai pada 15 April 2024.Lalu yang ketiga, mereka mendorong seluruh partai politik, Presiden beserta jajaran menteri, tokoh politik, dan elemen masyarakat untuk berhenti menginterupsi penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan membangun opini penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.\"Yang terakhir, kami mendorong agar semua pemangku kepentingan mulai mempersiapkan diri untuk mendukung suksesnya Pemilu 2024,\" kata Lucius. (Ida/ANTARA)
DPRD Sulteng Mendukung Tuntutan Mahasiswa Menolak Wacana Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah (DPRD Sulteng) mendukung dan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa yang menolak wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden.Pernyataan sikap tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sulteng Nilam Sari Lawira di hadapan ribuan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa se-Kota Palu yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam unjuk rasa yang berlangsung damai di depan Kantor DPRD Sulteng, Senin siang.\"Hentikan dan tindak tegas oknum ataupun kelompok yang menggulirkan isu perpanjangan masa jabatan presiden dan atau penundaan pemilu. Saya selaku Ketua DPRD Sulteng menyetujui untuk dilanjutkan dan ditindaklanjuti untuk menjadi bahan perhatian pemerintah pusat,\" katanya pula.Selain itu, katanya lagi, DPRD Sulteng juga mendukung, mendorong dan mengupayakan agar harga minyak goreng dapat turun dan stabil, sehingga dapat dijangkau dan tidak memberatkan masyarakat berpendapat menengah ke bawah khususnya.\"Kemudian kami juga mendukung dan mendorong harga bahan bakar minyak dapat stabil. Selanjutnya hentikan arogansi aparat dalam penanganan massa aksi saat berunjuk rasa,\" ujarnya lagi.Unjuk rasa yang digelar ribuan mahasiswa sejak pukul 11.00 WITA hingga selesai pada pukul 13.30 WITA berjalan damai, tertib, aman dan kondusif.Ratusan aparat yang mengawal jalannya unjuk rasa juga memberikan pengawalan yang baik dan ramah kepada para mahasiswa.Sebelum menyampaikan pernyataan sikapnya, Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira menggelar dialog dengan perwakilan pengunjuk rasa di ruang rapat utama Kantor DPRD Sulteng untuk mendengar poin-poin tuntutan mereka. (Ida/ANTARA)
Jenderal Andika Menjamin Demonstrasi Aman, Ada Kejutan Minggu Depan
Jakarta, FNN - Rencana aksi massa mahasiswa dan elemen terkait menolak isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode dan isu stabilitas harga pada Senin (11/4/2022) besok, menjadi sorotan. Rencananya demonstrasi akan digelar di Kawasan Istana Negara, Jakarta. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung berharap mahasiswa jangan khawatir karena dijamin aman. Ada sosok yang berjasa menjamin rasa aman bagi mahasiswa, dia adalah Jenderal Andika Perkasa. \"Mahasiswa aman, karena ada jaminan dari Panglima Militer dan Panglima Rakyat Daerah sebut saja begitu,\" kata pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan FNN Hersubeno Arief di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Minggu 10 April 2022. Panglima Rakyat Daerah yang dimaksud Rocky adalah Ketua DPD La Nyalla Mattalitti. Belakangan La Nyalla keras bersuara menolak presiden 3 periode. Bagi Rocky, Jenderal Andika Perkasa dan La Nyalla tahu dan paham momentum, maka mereka beraksi. \"Andika dapat momentum masuk kontroversi, setelah soal anak PKI boleh masuk TNI, terlihat Andika itu paham pemisahan politik sipil militer. Andika sekarang ini naik lagi, politik sipil dengan kunjungi La Nyalla, Andika masuk dalam percakapan politik,\" katanya. Menurut Rocky, efek pembelaan Jenderal Andika Perkasa kepada aksi demonstrasi mahasiswa itu, kata Rocky akan terlihat lebih jelas efeknya pada angka elektabilitas Jenderal Andika Perkasa. \"Elektabilitas Andika saya lihat survei kemarin, itu 5 persen, nah ini nanti mungkin naik jadi 7 persen, kita lihat minggu depan, karena bisa mencairkan keraguan besok ada kekerasan segala macam,\" katanya. Menurutnya, sinyal Andika kepada anak buahnya untuk tidak represif kepada mahasiswa ini memastikan mahasiswa akan aman saja besok saat aksi. Apalagi ucapan Jenderal Andika Perkasa itu disebarkan ke publik, artinya merupakan komando yang jelas kepada anak buahnya. \"Sinyal Andika dikoordinasikan dengan polisi, oke aman-aman saja, tentara ada di belakang mahasiswa, gampangnya baca lihatnya begitu,\" jelas Rocky. Nah, mendalami sikap Andika ini, membuktikan TNI memang lebih peka pada arah bangsa dan arah rakyat. Apalagi dalam berbagai bukti sejarah, TNI selalu menjadi perlindungan bagi rakyat dibanding aparat penegak hukum lainnya. Rocky melihat respons istana berbeda dengan Jenderal Andika Perkasa. Istana justru khawatir. Bukan mahasiswa yang khawatir disusupi. Mahasiswa punya sistem sendiri untuk mencegah penyusupan. Akan tetapi justru istana malah khawatir tidak mampu mencegah bila terjadi keadaan yang membahayakan. Jadi sinyal Andhika tentu dikoordinasikan dengan kepolisian bahwa aman-aman saja. Itu artinya, tentara bakal ada di belakang mahasiswa. Dan kita mulai ingat pola itu, juga pada ’98 pola itu yang terjadi. Sedangkan menurut Rocky, manuver La Nyalla yang galak menolak presiden 3 periode ini karena ingin memanfaatkan momentum saja. Manuver Ketua DPD itu, menurut Rocky, ingin melawan narasi Istana soal perpanjangan jabatan periode presiden. La Nyalla ingin menegaskan DPD ini adalah kunci dalam hal terjadi situasi yang menegangkan. \"Jadi La Nyala memanfaatkan momentum itu untuk mengatakan bahwa DPD punya suara. Bahkan, dalam keadaan ketegangan politik, DPD bisa muncul sebagai perangkul semua insan politik karena DPD ada di semua wilayah Indonesia dan betul-betul represtasinya adalah orangnya langsung,” katanya. (ida, sws)
Petinggi KAMI dan Ketua DPD RI Dituduh Otaki Demo 11 April 2022, Rocky: Intel Istana Cari Mudahnya Saja
Jakarta, FNN - Aksi demonstarsi yang akan digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin, 11 April 2022 membuat pemerintah kalang kabut. Setelah upaya menggembosi gerakan mahasiswa dengan mengundang BEM Nusantara, kini mereka menciptakan kambing hitam. Koalisi Aksi Menyekamatkan Indonesia (KAMI) dan La Nyalla Mattalitti Ketua DPD RI dituduh menggerakkan aksi ini. Tuduhan itu terbaca dari akun twitter @Siahaan. Ia menulis “Hmmm, otak di balik demo 11 April. Cara kotor di balik ambisi sahwat berkuasa. Beberapa tokoh KAMI, La Nyalla Matalitti, Gde Sriana, Jumhur Hidayat. Hanya satu kata bagi parasit seperti mereka,”LAWAN” Menanggapi hal itu, Gde Siriani dari KAMI menyatakan bahwa hal itu ulah intel yang coba menerka-nerka. “Itu tuduhan keji yang tidak berdasar. Mahasiswa adalah agen perubahan. Mereka punya idealisme, semangat, dan hati nurani untuk berpihak pada kebenaran. Bukan robot-robotnya elit penguasa. Hanya orang-orang kerdil yang menilai aspirasi mahasiswa ditunggangi,” katanya kepada redaksi FNN di Jakarta, Sabtu 09 April 2022. Menurut Gde, apa yang dilakukan mahasiswa adalah fakta atas nama rakyat yang sudah tidak tahan lagi dengan kebijakan rezim ini. Menanggapi tuduhan itu pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa memang DPD dalangnya. “Ya tiba-tiba, ada nama KAMI yang dipimpin oleh Gatot Nurmantyo di Jambi, lalu beredar ke dua orang tokoh KAMI Jumhur Hidayat dan Gde Sriana. Jadi terlihat ketika Jenderal Gatot diam-diam, maka dianggap bahwa dialah yang menjalankan sesuatu,” katanya kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 09 April 2022. Demikian juga sebaliknya, kata Rocky bahwa La Nyala, justru dia adalah anggota DPD yang memang harus mengucapkan kritisisme dan mem-backup gerakan mahasiswa supaya gerakan koreksi, tetapi justru dituduh sebagai dalang. “Ya dengan sendirinya dia adalah dalang karena memang DPD tahu keadaan ekonomi. Ini dalang yang bagus. Bukan dalang yang buruk. Dan mahasiswa itu selalu cari patokan pada hal-hal yang masuk akal. Keterangan La Nyala masuk akal karena dianggap bahwa tuntutan mahasiswa saja masuk akal kok. Jadi itu yang terjadi,” paparnya. “Sementara saudara Jumhur, kita tahu sekarang ketua KSPSI Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, punya massa, lalu dianggap bahwa dia akan menggerakkan karena Jumhur dipenjara kemarin karena dianggap menggerakkan masa waktu Omnibuslow,” tegasnya. Namun demikian Rocky menganggap bahwa tuduhan itu bisa jadi analisa intel yang cari gampangnya saka. “Semua ini kan buatan. Jadi sebetulnya ini intelijen istana enggak punya kapasitas untuk menguji kemampuannya, lalu dengan gampang nuduh aja bahwa ada tiga tokoh, yang sebetulnya jadi penggerak. Itu mahasiswa ketawain. Ngapain bikin alis gitu. Emang kita nggak punya otak sehingga musim minjem otak-otak orang lain,” paparnya. Rocky mengingatkan bahwa apa pun langkah gerakan sosial, selalu saja ada yang menghalangi. “ “Sekaligus itu yang kita maksud sebagai gerakan sosial selalu ada upaya untuk dihalangi. Tapi sering kita terangkan hukum sejarah itu enggak bisa dihalangi. Kalau mau lakukan perubahan ya dari dalam. Dari dalam kabinet,” pungkasnya. (ida, sws)
POPULER
