POLITIK
Pertumbuhan Ekonomi Bisa Turun Menjadi 4,6 Persen pada 2022
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa dampak kombinasi krisis pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina yang dinamakan \"Krisis di Atas Krisis\" dapat mengakibatkan turunnya pertumbuhan perekonomian Indonesia menjadi 4,6 persen pada 2022.“Bahkan, pada skenario terburuk, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 bisa turun menjadi 4,6 persen,\" kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Bamsoet mengungkapkan International Monetary Fund (IMF) pada 16 April 2022 telah mengeluarkan peringatan serius tentang dampak lanjutan pandemi COVID-19 ditambah dampak akibat perang Rusia-Ukraina. IMF menyebutnya sebagai \'Krisis di Atas Krisis\'.\"Perang Rusia dan Ukraina telah berimplikasi pada harga komoditas, perdagangan, dan pasar finansial global. Berbagai harga komoditi terkait konsumsi rumah tangga dan energi yang semakin tidak terkendali menyebabkan inflasi semakin menggila,” ucapnya.Sebagai peringatan awal, tutur Bamsoet, Bank Dunia (World Bank) pada 5 April 2022 telah mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 bagi negara-negara Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia.Rata-rata terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat berbagai tekanan, salah satunya dampak perang Rusia-Ukraina. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, misalnya, diperkirakan sebesar 5,1 persen pada tahun 2022 lebih rendah 0,1 poin dari proyeksi yang dirilis pada Oktober 2021. Akan tetapi, pada skenario terburuk dapat terjadi penurunan menjadi 4,6 persen.Mengantisipasi hal tersebut, Bamsoet meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri atas Kementerian Keuangan (Kepala KSSK), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk meningkatkan koordinasi guna mengantisipasi \'Krisis di Atas Krisis\'.“Seluruh energi bangsa harus disalurkan untuk pemulihan dan penguatan ekonomi, baik menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir maupun menghadapi dampak perang Rusia-Ukraina yang belum terlihat kapan akan berakhirnya,” kata Bamsoet.Dengan demikian, katanya, pemerintah dapat mengendalikan inflasi, stabilitas moneter, dan sistem keuangan tetap terjaga, serta kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha di sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan bisa tetap meningkat.Lebih penting lagi, tuturnya, mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional melalui peningkatan pendalaman pasar keuangan dengan mendorong pembiayaan alternatif berbasis digital, di antaranya melalui BWM Digital, P2P Lending, dan Securities CrowdfundingKetua DPR RI Ke-20 ini menjelaskan Indonesia bisa memanfaatkan momentum Presidensi G-20 dalam menghadapi berbagai dampak \'Krisis di Atas Krisis\' tersebut.“Pemerintah Indonesia harus bisa menyampaikan proposal yang komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi berbagai kerusakan yang terjadi akibat \'Krisis di Atas Krisis\' tersebut,” ucap Bamsoet. (Ida/ANTARA)
Ada Tiga Aktor yang Tidak Boleh Disepelekan Umat Islam
Jakarta, FNN - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyebutkan dalam Islam terdapat tiga aktor yang tidak boleh disepelekan oleh umat, yakni ulama (pemimpin agama), \"umaro\" (pemimpin negara), dan \"ashdiqo\" (teman). \"Ketika salah satu dari tiga aktor tersebut disepelekan, maka akan merusak kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat secara umum,\" kata Kiai Yahya dalam serial Inspirasi Ramadan bertajuk \"Akhlak Menghormati Pemimpin\" yang ditayangkan oleh akun Youtube BKN PDI Perjuangan, yang dikutip dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin. Selain itu, umat muslim juga dianjurkan untuk menerapkan ajaran tawadhu, yaitu mampu menempatkan diri dalam kehidupan bernegara, baik sebagai pemimpin atau orang yang dipimpin. Pria yang biasa disapa Gus Yahya ini menjelaskan anjuran untuk taat dan menghormati pemimpin itu sepaket dengan anjuran untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. \"Agama tujuan dasarnya itu untuk membangun dan merawat yang dinamakan tertib sosial. Tidak ada maslahat apapun di masyarakat tanpa adanya tertib sosial. Tertib sosial itu tidak bisa tidak membutuhkan kepemimpinan. Itulah kenapa sebabnya, seruan perintah taat kepada pemimpin masyarakat atau umaro atau ulil amri itu sepaket dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Hal ini karena soal nasib dan kemaslahatan orang banyak,\" paparnya. \"Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang mendorong orang untuk tidak taat kepada umaro, mendorong orang-orang untuk menyepelekan umaro karena itu semua akan merusak tertib sosial dan itu berarti berpotensi mencelakakan masyarakat seluruhnya. Itu berarti mafsadah namanya, kerusakan, dan membuat kerusakan ini tidak diperbolehkan,\" tegas Gus Yahya. Menurut dia, ketika orang menyepelekan ulama, maka orang itu akan menyepelekan agama karena ulama ini panutan agama. Begitu juga umaro, tidak bisa disepelekan karena akan merusak urusan dunia, karena urusan dunia ini penanggung jawabnya umara. \"Tertib sosial ini penanggung jawabnya umaro. Begitu juga asdiqo, ini teman, tidak boleh disepelekan karena jika disepelekan bisa merusak kehormatan kita, karena teman biasanya tahu banyak rahasisa kita, sehingga kalau kita sepelekan bisa membocorkan rahasia kita. Itu bisa celaka kan,\" tutur Gus Yahya. Terkait kritik di media sosial, Gus Yahya menjelaskan taat kepada ulama bukan berarti mengkultuskan seorang pemimpin di dunia. \"Pemimpin bukanlah orang yang selalu benar, sehingga mengkritik pemimpin diperlukan,\" ujarnya. Namun demikian, jangan sampai kritik yang disampaikan mendorong terjadinya ketidakpatuhan terhadap pemerintah, sehingga menciptakan kekacauan yang ada di dalam masyarakat. Jika itu terjadi, maka semua orang akan celaka. \"Kritik itu harus rasional, harus sesuatu yang memang masuk akal berdasarkan kenyataan, tidak mengada-ada, tidak didorong oleh kebencian personal, tetapi didorong untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat. Sekarang ini kita berhadapan dengan situasi ketika orang mendapatkan platform untuk mendapatkan panggung untuk mengaktualisasikan diri secara sangat-sangat liberal. Semua orang boleh berdialog, profesor tiba-tiba harus berdebat dengan orang yang sama sekali tidak memiliki basic pendidikan, ini semua di medsos sekarang bisa terjadi,\" ujar Gus Yahya. Ada juga fenomena orang di medsos itu biasanya mencari perhatian, bahkan menjadi bisnis seperti subscriber, follower dan kemudian membuat orang mencari sensasi. \"Ini yang berbahaya karena orang membuat artikulasi, mencari sensasi yang isinya hoaks, fitnah, dan sebagainya. Ini yang harus dihindari. Kita sebagai orang yang berpartisipasi di medsos harus menyadari ini, dan jangan telan mentah-mentah,\" tuturnya. Dia pun mengimbau agar umat muslim perlu menjalankan inti ajaran tawadhu, yaitu mampu menempatkan diri di hadapan siapapun. \"Sebagai orang yang dipimpin harus tahu menempatkan diri, begitu juga sebaliknya, pemimpin harus mampu menempatkan diri di hadapan orang yang dipimpinnya. Hal ini jika dilakukan akan menciptakan sebuah kemaslahatan dalam masyarakat,\" jelasnya. Dia menambahkan, bangsa Indonesia memilki modal yang besar, yaitu modal budaya guna menghadapi arus disrupsi yang terjadi saat ini. Arus yang menyebabkan banyak terjadi ketegangan di tengah masyarakat, bahkan ketegangan tersebut akhir-akhir ini semakin memuncak. \"Kita ini punya sejarah ratusan tahun sejak purba sebetulnya, yaitu masyarakat di nusantara ini dipelihara ketertibannya dengan mengandalkan harmoni dibanding paksa fisik. Ini masih bisa kita rasakan kekuatan dari warisan budaya itu, bahkan sekarang ketika ada momentum konflik tajam, sebetulnya bangsa ini yang paling mudah menemukan solusinya. Kita punya warisan budaya yang sangat dalam. Ini yang perlu kita bangkitkan kesadaran untuk menciptakan harmoni,\" kata Gus Yahya. (Ida/ANTARA)
Tudingan AS Soal Pelanggaran HAM PeduliLindungi Disayangkan DPR
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menyayangkan tudingan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang menyebutkan adanya indikasi aplikasi pelacakan COVID-19 Indonesia PeduliLindungi melakukan pelanggaran HAM. \"Sebagai warga negara dan sebagai anggota parlemen saya wajib mempertanyakan apa dasar Amerika menyampaikan pandangan seperti itu. Apakah cukup dengan sebatas laporan LSM, lalu menjustifikasi bahwa PeduliLindungi itu melanggar HAM?\" kata Rahmad dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu. Menurut dia, bila menyangkut soal penanganan COVID-19 Amerika Serikat (AS), sebaiknya berguru pada pemerintah Indonesia, khususnya tentang aplikasi pelacak COVID-19 PeduliLindungi. \"Daripada merilis tudingan dugaan pelanggaran HAM, Amerika lebih baik mempelajari bagaimana manfaatnya system aplikasi PeduliLindungi dalam mendeteksi COVID-19. Amerika perlu belajar dari Indonesia agar lebih sukses mengendalikan COVID-19,\" tegasnya. Semestinya, kata legislator PDI Perjuangan ini, Amerika lewat kedutaan yang ada di Indonesia bisa bertanya langsung pada pemerintah apa dan bagaimana sistem PeduliLindungi itu. Sebelum laporan tersebut dirilis, kata dia, seyogianya terlebih dahulu ada klarifikasi kepada pihak pemerintah. \"Sekali lagi, jangan dong menjustifikasi laporan LSM untuk menyatakan bahwa Indonesia melanggar HAM. Sangat tidak fair kalau laporan analisis pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dasarnya hanya sebatas LSM,\" kata Rahmad. Dalam pengendalian COVID-19, lanjut dia, ada beberapa cara pemerintah Indonesia bersama masyarakat, ada program vaksinasi, ada protokol kesehatan, ada juga cara gas dan rem. Ia menegaskan bahwa hal itu merupakan bagian-bagian terintegrasi dalam satu kesatuan. Begitulah cara pemerintah Indonesia melindungi rakyat Indonesia dari ancaman COVID-19. Adapun hasilnya, kata Rahmad, penanganan COVID-19 di Indonesia jauh lebih baik daripada pengendalian COVID-19 di Amerika. \"Fakta tidak bisa dibantah, Indonesia sudah diakui dunia sebagai salah satu negara terbaik dalam pengendalian COVID-19,\" ujarnya.Rahmad melanjutkan, \"Jangan lupa Indonesia pernah diundang Amerika Serikat untuk bertukar pikiran bagaimana mengendalikan COVID-19. Semestinya fakta ini dihormati, bukan justru mencari satu kesalahan yang hanya berdasarkan laporan LSM.\" Rahmad pun mempertanyakan motif Amerika merilis isu tersebut karena laporan tentang sebuah pelanggaran HAM, apalagi oleh negara sekelas Amerika, tentu tidak cukup hanya berdasarkan laporan LSM. \"Sebagai negara yang berdaulat, kita pantas mempertanyakan apa motivasi Amerika merilis isu pelanggaran HAM ini. Amerika harus dikoreksi, Kemenlu AS jangan semena-mena menilai suatu negara hanya berdasarkan laporan LSM tanpa adanya konfirmasi terhadap pemerintah Indonesia,\" kata Rahmad. Pemerintah Indonesia berhak melindungi rakyatnya dari ancaman COVID-19 dengan menerapkan sistem PeduliLindungi. Apalagi, faktanya sistem tersebut cukup berhasil dalam pengendalian COVID-19 di Tanah Air. \"Kita sebagai negara berdaulat juga menghormati kedaulatan negara lain. Artinya, Amerika juga harus menghormati kedaulatan Indonesia, jangan semena-mena menyebut Indonesia melanggar HAM,\" tegas Rahmad. Sebelumnya, dalam laporan berjudul \"Indonesia 2021 Human Rights Report\" yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri (Deplu) AS, pekan ini, disebutkan ada indikasi aplikasi pelacakan COVID-19 Indonesia, PeduliLindungi, telah melakukan pelanggaran HAM. Disebutkan bahwa PeduliLindungi memiliki kemungkinan untuk melanggar privasi seseorang karena informasi mengenai puluhan juta orang ada di dalam aplikasi itu dan pihak aplikasi juga diduga melakukan pengambilan informasi pribadi tanpa izin. AS pun menyebut indikasi ini sempat disuarakan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, tidak dijelaskan secara perinci siapa saja LSM tersebut. (Ida/ANTARA)
DPR Mengapresiasi Kabareskrim Hentikan Kasus Korban Begal Jadi Tersangka
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh, mengapresiasi Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto, yang menghentikan kasus korban begal menjadi tersangka, Amaq Sinta alias Murtede, di Nusa Tenggara Barat (NTB).\"Saya kembali apresiasi langkah Kepolisian RI, dalam hal ini Kabareskrim Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto yang memerintahkan Polda NTB untuk menghentikan kasus hukum tersangka Murtede alias Amaq Sinta, seorang korban begal yang akhirnya malah menjadi tersangka,\" kata Saleh dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu.Kasus ini menjadi sangat viral dan dibahas di berbagai kesempatan dan media sosial. Berbagai komentar warga jejaring menjadi bahan percakapan di dunia maya yang ramai. Ia juga sebelumnya memberikan pujian setelah Andrianto pada Februari lalu bersama dengan kejaksaan menghentikan penetapan tersangka Nurhayati yang menghebohkan masyarakat luas karena Nurhayati ini faktanya justru pelapor kasus korupsi. Menurut Saleh, muncul kekecewaan masyarakat terhadap keputusan Satreskrim Polres Lombok Tengah ini terhadap penetapan tersangka bagi korban begal. \"Saya sendiri sebelumnya juga kaget, mengapa justru satu orang korban yang dibegal empat orang, setelah melakukan pembelaan diri dengan menewaskan dua pembegalnya justru dijadikan tersangka,\" kata dia. Namun, dari awal dia optimistis kasus itu akan dihentikan proses hukumnya, yang dimulai setelah Polda NTB memutuskan penangguhan penahanan Murtede hingga Andrianto meminta agar kasus itu dihentikan. Sebelumnya, kasus itu diambil alih penanganannya oleh Polda NTB setelah sebelumnya ditangani di tingkat Polres Lombok Tengah. Saleh menegaskan, penetapan tersangka bagi korban begal harus dievaluasi demi tegaknya keadilan bagi masyarakat, khususnya korban.\"Namun, penghentian kasus ini memberi angin segar bahwa masyarakat tidak perlu takut untuk melawan segala bentuk kejahatan. Bukankah keberhasilan Kamtibmas Polri, salah satunya diukur dari sejauh mana daya cekal dan tangkal warga atas kejahatan berjalan dengan baik? Inilah sebenarnya wujud dari keberhasilan fungsi Binmas kepolisian bersama masyarakat,\" paparnya. Kasus korban begal menjadi tersangka yang ditangani Polres Lombok Tengah, NTB menjadi sorotan publik, lantaran Murtede (34) sempat dijadikan tersangka atas tewasnya dua pelaku begal di Jalan Raya Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, NTB pada Minggu dini hari (10/4). Kedua pelaku begal tewas di tempat setelah Murtede melawan dengan niat melindungi diri dari pencurian dengan kekerasan mematikan yang dilakukan komplotan begal bersenjata tajam itu. (Ida/ANTARA)
Pangdam Papua Barat Mengingatkan Agar Prajurit Baru Memegang Teguh Sapta Marga
Jakarta, FNN - Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema, menginginkan prajurit yang baru dilantik setelah menyelesaikan pendidikan pertama tamtama TNI AD Gelombang II/2021 agar pegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.\"Prajurit TNI terikat dengan disiplin militer, kehidupan senantiasa diatur oleh berbagai norma dan aturan yang berlaku di lingkungan TNI AD, seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, hal ini harus menjadi perhatian prajurit baru,\" kata dia, di Manokwari, Papua Barat, Sabtu.Ia mengharapkan prajurit baru pegang teguh norma-norma tersebut dan jadilah prajurit yang selalu berbuat terbaik, berani, jujur, ikhlas, berjiwa ksatria dan dapat diandalkan sebagai bhayangkari Negara dan Bangsa.Ia katakan ada 169 para prajurit remaja lulusan Sekolah Calon Tamtama Resimen Induk Kodam XVIII/Kasuari, yang baru saja dilantik berpangkat prajurit dua guna melaksanakan tugas di wilayah Papua Barat.Ia berharap prajurit baru tersebut kuatkan niat dan tekad untuk menjadi prajurit yang selalu mencintai dan dicintai rakyat. Hindari sikap dan perilaku yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat serta merusak citra TNI AD.\"Prajurit TNI muda adalah anak negara untuk menjaga kedaulatan NKRI, tidak boleh menjadi prajurit cengeng, harus tangguh dan tahan uji serta harus bersedia ditempatkan dimana saja ditugaskan,” ujar dia.Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan para Bupati Provinsi Papua Barat serta masyarakat yang telah memberikan perhatian yang begitu besar kepada lembaga pendidikan TNI AD di Papua Barat sebagai tempat pengembangan sumber daya manusia prajurit Kodam XVIII/Kasuari.Bupati Manokwari, Hermus Indou, yang memberikan keterangan terpisah, memberikan apresiasi kepada Kodam XVIII/Kasuari yang telah menyelesaikan pendidikan pertama tamtama TNI AD Gelombang II/2021 bagi 169 orang prajurit muda harapan bangsa.Ia berharap prajurit Tamtama yang telah lulus pendidikan pertama tersebut senantiasa membangun motivasi kuat untuk menjadi prajurit yang baik.“Senantiasa mengabdikan diri untuk Bangsa dan Negara lebih khusus masyarakat yang berada di Provinsi Papua Barat. Sekali berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap untuk selamanya,\" kata dia. (Ida/ANTARA)
BKSAP DPR Kecam Kekerasan Israel di Al Aqsa
Jakarta, FNN - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon prihatin dan mengecam keras rangkaian kekerasan yang dilakukan Israel akhir-akhir ini, termasuk aksi aparat keamanan Israel terhadap warga Palestina di kompleks Masjid Al Aqsa pada Jumat.Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, mengatakan dengan korban luka-luka lebih dari seratus dan korban tewas 36 warga Palestina sejak Januari tahun ini, hal tersebut menunjukkan masa depan suram kepemimpinan PM Israel Naftali Bennett sebagai mitra perdamaian.Seperti diketahui, kata Fadli Zon, keamanan Israel melakukan kekerasan terhadap jamaah shalat Subuh di Masjid Al Aqsa dan juga saat shalat Jumat (15/4/2022). Bulan Sabit Merah Palestina telah mengevakusi 152 warga Palestina ke rumah sakit terdekat.\"Naftali Bennett adalah politisi sayap kanan garis keras yang pernah menolak negara Palestina. Dia lebih keras dari Netanyahu. Rangkaian kekerasan dalam tiga pekan belakangan ini membuktikan tak ada yang berubah dari kebijakan Israel atas warga Palestina,” ujar politisi yang juga Wakil Presiden the League of Parliamentarians for Al Quds, organisasi parlemen global yang berbasis di Istanbul.Lebih lanjut, Fadlo Zon mengatakan, kekerasan di kompleks Al Aqsa terutama saat bulan suci Ramadhan seharusnya bisa dicegah lebih awal. Pasalnya, Israel kerap menempuh aksi kekerasan hampir tiap tahun di bulan Ramadhan ketika umat Islam beribadah di Masjid Al Aqsa.“Saya melihat perlu kesungguhan langkah preventif agar kekerasan di Kompleks Al Aqsa tidak terulang setiap Ramadhan. Seharusnya PBB dan komunitas internasional tak lepas tangan. Apalagi kalau kita merujuk resolusi penting Majelis Umum PBB Nomor 181 Tahun 1947, yang menetapkan Yerusalem sebagai wilayah di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum dan politik terpisah,” kata Fadli Zon.Terkait langkah konkrit BKSAP atas situasi terkini di Palestina, BKSAP DPR RI selalu konsisten mendukung Palestina di banyak forum parlemen.“Waktu Sidang Umum IPU (Inter Parliamentary Union) ke-144 pada 20 sampai 24 Maret lalu di Bali, kita pada awalnya akan mengajukan draf resolusi terkait Palestina. Namun karena konflik Rusia dan Ukraina semakin memanas, kita kembali menunda draf Palestina tersebut. Namun kita selalu mengingatkan bahwa krisis Rusia dan Ukraina tak boleh mengabaikan isu Palestina,\" katanya. (Sof/ANTARA)
KAMMI Jember Unjuk Rasa Tolak Kenaikkan BBM dan PPN
Jakarta, FNN - Puluhan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jember menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan berunjuk rasa menggunakan sepeda angin ke bundaran DPRD Jember, Jawa Timur, Sabtu.\"Seiring dengan kenaikan BBM jenis pertamax, maka jenis pertalite mengalami kelangkaan di sejumlah SPBU dan dapat dipastikan lambat laun dampak dari kenaikan BBM juga akan mempengaruhi inflasi secara umum,\" kata koordinator aksi Umar Abdul Aziz di Jember.Di waktu bersamaan, lanjut dia, pemerintah juga menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen per 1 April 2022 yang akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.\"Padahal saat ini bangsa Indonesia tengah bergerak memulihkan perekonomian setelah dua tahun dihadapkan dengan situasi krisis akibat pandemi COVID-19,\" tuturnya.Jika pemerintah tidak mampu mengantisipasi stabilitas harga bahan pokok, maka dikhawatirkan akan terjadinya inflasi yang signifikan dan akan mempengaruhi pemulihan ekonomi.\"Untuk itu, kami menolak kenaikan BBM dan PPN yang dinilai semakin menambah beban masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Pemerintah juga perlu membuat regulasi yang jelas terkait subsidi BBM,\" katanya.Selain itu, lanjut dia, persoalan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng masih mewarnai di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Jember yang hingga kini belum ada solusi selain digelarnya operasi pasar minyak goreng curah.\"Kami minta pemerintah dan aparat kepolisian mengusut tuntas mafia minyak goreng dan membuat kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat,\" ujarnya.Ia menjelaskan pihaknya juga menolak wacana jabatan presiden tiga periode karena sesuai konstitusi jabatan presiden dibatasi dua periode karena untuk memperpanjang masa jabatan ataupun membuka peluang untuk penambahan periode kekuasaan secara mutlak berarti mengkhianati upaya perbaikan rakyat pada masa reformasi.\"Sebagai organisasi yang lahir atas semangat reformasi maka KAMMI Jember juga menolak tegas segala upaya perubahan konstitusi, sehingga menolak perpanjangan jabatan presiden selama tiga periode,\" katanya.Sebelumnya berbagai elemen mahasiswa sudah berunjuk rasa dengan menyuarakan tuntutan serupa yakni BEM Se-Jember, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). (Sof/ANTARA)
Habib Mundzir Wariskan Cara Dakwah Lembut
Jakarta, FNN - Ketua Pengurus Wilayah Rabithah Ma\'ahid Islamiyah (RMI/Asosiasi Pesantren NU) DKI Jakarta KH Rakhmad Zailani Kiki berpendapat Habib Mundzir Al Musawa merupakan sosok ulama yang alim dan menaruh perhatian tinggi terhadap pentingnya berdakwah dengan cara-cara yang bijak. \"Dakwah yang merupakan medium untuk mengajak umat pada kebajikan harus berpedoman pada garis-garis yang sejalan dengan kebaikan, yang mengedepankan kasih sayang dan menjaga persatuan,\" kata Kiai Rakhmad pada Talkshow Inspirasi Ramadhan program sahur bertajuk \"Keteladanan Habib Mundir Al Musawa\", yang tayang melalui akun Youtube BKN PDI Perjuangan, Sabtu. Menurut dia, Habib Mundzir hidupnya sangat singkat, tapi beliau sudah meninggalkan sebuah warisan yang luar biasa untuk kehidupan Islam rahmatan lil \'alamin. \"Yaitu, tentang dakwah islam yang lembut, yang sejuk yang penuh kasih sayang, yang menjaga betul dan merawat kebangsaan ini,\" ujar Kiai Rakhmad dalam siaran persnya. Keberhasilan Habib Mundzir dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan, terutama dalam hal mengajak umat pada kebaikan, menyampaikan nasihat atau pesan dengan tujuan memberikan manfaat, maka metode yang santun amat mutlak diperlukan. Metode Habib Mundzir dalam berdakwah adalah dengan menyebarkan cinta dan kasih sayang Allah SWT yang membuat hati pendengar sejuk. \"Dakwahnya itu tidak lain tidak jauh dari urusan bagaimana memuliakan, bagaimana mengejawantahkan nilai-nilai kasih sayang agama Islam, dan teladan, cinta kasih dan rahmatan lil \'alamin,\" jelasnya. Kemudian, Habib Munzir dinilainya sosok yang sangat sederhana, saat awal-awal Habib Mundzir berdakwah yang kerap naik angkutan umum, mulai berdakwah dengan mengunjungi rumah-rumah. Habib Mundzir juga kerap berbaur dengan masyarakat dan memberi mereka jalan keluar dalam segala permasalahan. \"Dakwahnya dari naik angkot ke angkot, di tasnya isi kitab semua, apa yang diajarkan? Islam yang penuh rahmatan lil \'alamin, keteladanan nabi Muhammad SAW,\" tuturnya. Dia menambahkan, nama Habib Mundzir Al Musawa semakin di kenal setelah mendirikan Majelis Rasulullah pada tahun 1998 yang merupakan misi mulia karena menjadi jembatan untuk menciptakan keseimbangan dalam hidup. Harapannya, semua jamaahnya bisa meniru dan mencontoh Rasulullah SAW dan menjadikannya sebagai panutan hidup. Majelis Rasulullah ini didirikan berbarengan dengan kondisi Indonesia yang sedang mengalami ujian, saling curiga satu sama lain, \"Kita sedang di era reformasi, negara ini sedang luluh lantah masalah politik, kebangsaan kita lagi di uji, Majelis Rasulullah hadir,\" kata Kiai Rakhmad. Majelis Rasulullah yang didirikan Habib Mundzir Al Musawa bermula dari tiga orang yang rutin membuka majelis dan melakukan kegiatan ibadah, berzikir serta membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Namun, lanjut dia, karena sikap ketawadukan dan kesalehan Habib Mundzir, Majelis Rasulullah ini cepat tersebar dan di kenal masyarakat luas. Seiring berjalannya waktu, jamaah Majelis Rasulullah sudah mencapai jutaan orang dari seluruh pelosok Indonesia, dan memusatkan pengajiannya di Masjid Raya Almunawar Pancoran, Jakarta Selatan. Jamaah Majelis Rasulullah ini berkembang pesat lantaran ajaran-ajaran yang di kembangkan Habib Mundzir, adalah ajaran Islam yang penuh kasih sayang dan senantiasa memberikan kesejukan. \"Ketika jumlahnya ribuan apakah mengundang chaos? Apakah membuat sesuatu yang panas di tengah bangsa kita? Tidak. Tapi memberikan kesejukan,\" ucapnya. (Ida/ANTARA)
Rezim Ini Takut Pada Barang Yang Sudah Mereka Bunuh
Jakarta, FNN – Sejak awal berkuasa rezim ini tidak paham makna kemajemukan. Anehnya, di mana pun mereka berada selalu mengklaim dirinya yang paling tahu soal kebhinekaan. Makin aneh ketika HTI dan FPI dimatikan lalu gencarkan Islamophobia. “Itulah akibatnya kalau dari awal kekuasaan, nggak paham bahwa bangsa ini didesain untuk hidup majemuk. Jangan bunuh organisasi yang mewakili kemajemukan. HTI, FPI itu organisasi yang mewakili kemajemukan,”kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jum’at, 15 April 2022. Dua ormas Islam ini dimatikan oleh Presiden, akibatnya sekarang dia nggak bisa baca lagi, di mana ada HTI di mana ada FPI. Lalu dijadikan itu sebagai ketakutan. “Loh, barang yang sudah dihilangkan oleh negara kok masih ditakuti, itu kan ajaib. Kalau HTI itu beroperasi eksis, FPI eksis, bolehlah kelihatan bentuknya, posturnya, gerak-geriknya. Ini sudah nggak ada, oleh kekuasaan sudah dibasmi itu, kok ditakuti,” kata Rocky heran. Satu-satunya orang yang masih ada dan mewakili simbol FPI, Munarman juga dipenjara. Ia dituntut dengan hukuman yang oleh orang berakal - sebagai nggak adil. “Lalu apa yang ditakuti. Kekacauan ini datang dari kecemasan diri sendiri. Ini dia takut sendiri, figurisasi yang dia buat, dia takuti sendiri, “ paparnya. Rocky mengibaratkan ketakutan penguasaa pada Islam sama dengan seseorang takut pada gambar setan yang ia gambar sendiri. “Dia gambar setan di dinding rumahnya, lalu dia kabur karena dia takut sendiri. Itu yang dilakukan oleh teman-teman Cokro TV begitu. Saya kira studio Cokro itu penuh dengan mural. Mural yang menakutkan. Lalu satu orang masuk di situ, tiba-tiba dia melihat mural itu bergerak sendiri. Padahal itu mural yang dibuat sendiri kan? Ini gila memang,” papar Rocky. Padahal, kata Rocky sebetulnya hantu itu juga mau kabur karena dia liat ada hantu yang lebih gila. Iya mari kita hormati orang gila dengan cara melarikan diri nanti dikejar orang gila,”katanya berkelakar. Menurut Rocky, ada yang lebih gila dari kelakuan teman-temannya di Cokro TV. “Lebih gila lagi kalau ada asumsi bahwa karena KPU-nya Banser maka yang jadi presiden adalah ketua PBNU,” paparnya. Pengkondisian seperti itu kata Rocky sudah berlangsung hingga saat ini. Karena hampir semua orang sudah berpikir begitu. “Itu yang nggak bisa dilepaskan karena semua institusi publik itu sebetulnya diatur sedemikian rupa sehingga mengarah pada pendukungan istana di masa lalu, setidaknya dalam tujuh tahun ini, dan itu yang terjadi. Sehingga kalau ada orang yang bermutu datang dari Banser, orang langsung curiga. karena sudah ada record sebelumnya, “ sindirnya. Sampai saat ini, lanjut Rocky, sudah terbentuk frame bahwa ini negara hukum yang isinya didesain oleh istana, bukan oleh kebijakan publik atau kepentingan publik. “Jadi sudah, terima saja sinisme publik itu. KPU dari sekarang sudah nggak dipercaya orang. Jadi sebelum pemilu sudah menganggap ini pasti curang. Jalan pikiran ini nggak pernah bisa diselesaikan oleh Presiden Jokowi karena sekeliling Presiden Jokowi juga menganggap presiden mungkin senang dengan peralatan yang dia miliki yang disodorkan oleh punggawa punggawanya. Ini yang saya sering sebut bahwa pelembagaan politik kita yang disebut politik kebohongan atau politic lie institution, itu tidak kompetibel dengan political culture,” tegasnya. Culture-nya masih feodal, karena itu semua orang berupaya menyenangkan presiden dengan menyodorkan sesuatu yang menggembirakan presiden. “Jadi kekacauan institusi itu disponsori oleh feodalisme, yang terjadi pembusukan politik, political decay. Saya sering terangkan bahwa political decay itu akibat dari manipulasi di awal sehingga terus-menerus orang menganggap bahwa sekali Anda jadi manipulator, maka akan lakukan itu terus. Jadi pembusukan itu datang dari kedunguan istana,” pungkasnya. (ida, sws).
Gaji ke-13 Cara Presiden Nyogok ASN dan TNI-Polri
Jakarta, FNN – Pengamat politik Rocky Gerung menertawakan Presiden Joko Widodo yang memviralkan gaji ke-13 bagi aparat sipil negara (ASN) dan TNI-Polri. Menurutnya gaji ke-13 adalah mekanisme tenis yang sudah diatur rutin setiap tahun. Aneh jika hal yang sudah menjadi kebiasaan dianggap sebagai prestasi. “Ada gaji ke-13, ngapain musti dipamer-pamerin. Jadi memang ini presiden yang nggak bisa kalau nggak bikin headline. Padahal headline-nya itu sebetulnya oleh mahasiswa dirobek-robek. Tapi ngapain, mau nyogok lagi dengan gaji ke 13 dan TNI segala macam,” katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 15 April 2022. Eksploitasi gaji ke-13 oleh presiden menurut Rocky Gerung sungguh menggelikan jika dikaitan dengan kondisi riil bangsa ini. “Padahal sebetulnya di belakang itu ada problem yang lebih struktural yaitu utang, yang terus-menerus, yang kalau dibandingkan dengan Srilanka sangat jauh. Srilanka berhutang 700 triliun sudah panik, kita berutang 10.000 triliun masih tenang-tenang saja. Tapi orang tetap anggap bahwa Indonesia ini sangat rapuh,” tegasnya. Rocky meyakini bahwa Jokowi tidak sadar dengan besarnya utang, setiap saat bisa jadi seperti Srilanka, default, gagal bayar utang. “Kita tahu bahwa semua konsumsi bangsa ini, konsumsi negara harus dibiayai dengan utang luar negeri. Dan hutangnya sendiri harus dibiayai dengan hutang baru untuk membayar bunga. Jadi sebetulnya presiden menyembunyikan sesuatu,” tegasnya. Menurut Rocky, di belakang flyer yang dipromosikan Jokowi, ada flayer gelap yang tidak mau dibuka sebetulnya. “Menteri Keuangan tahu, Ibu Sri Mulyani juga pasti berpikir, ini ngapain sih harus dibuka-buka, hal-hal yang sebetulnya sudah diatur dalam peraturan yang memang sudah begitu. Jadi, tidak ada kemampuan lagi bagi istana untuk memperlihatkan rasionalitas dari ekonomi,” paparnya. Rocky melihat sesorang kalau sudah memakai promosi, artinya barangnya barang rendahan. “Kalau barang bagus, promosi sedikit dan orang sudah tahu kalau barangnya berkualitas. Tapi kalau masih perlu dipromosikan, hal yang sudah pasti masih dipromosikan, itu artinya ada semacam ketidakpercayaan diri,” katanya . Gaji ke-13 yang diberikan bersamaan dengan kenaikan harga-harga,menurut Rocky tak punya manfaat sama sekali. Mustinya pemerintah membuat kalkulasi yang benar. “Jadi gaji ke-13 itu hal biasa, tetapi nilai gajinya itu turun karena harga-harga naik,” katanya. Rocky menegaskan bahwa sebetulnya semua orang tahu bahwa gaji ke-13 itu bahkan tidak cukup untuk 1/13 dari harga BBM, karena harga BBM naiknya lebih dari 1/13 persen. “Jadi musti sampai ada gaji ke-17, baru itu ada ballance antara produk dan promosi,”paparnya. “Untuk minyak goreng, dikasih gaji ke-20 pun tetap minyak goreng nggak kebeli. Apalagi pemerintah barusan mengucapkan akan ada kenaikan pertalite segala macam. Apa artinya itu. Inflasi akan menelan gaji ke-13,” paparnya. Rocky memahami bahwa promo ini nggak ada isinya karena faktanya daya belinya nggak bisa dicapai atau nggak bisa disuplai atau ditempel dengan gaji ke-13. “Jadi fasilitas promosi presiden ini tunggu to be true, gampangnya begitulah,” tegasnya. Diketahui, Presiden Jokowi telah menyetujui pemberian THR dan gaji ke-13 bagi seluruh ASN, TNI, dan Polri di pusat maupun daerah. \"Pada tanggal 13 April 2022 saya telah menandatangani Peraturan Pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, ASN daerah, pensiunan, penerima pensiun dan pejabat negara,\" kata Jokowi dalam konferensi pers virtual, yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/4/2022). Jokowi juga memberikan tambahan tunjangan kinerja 50% untuk ASN, TNI, dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja. Hal itu sebagai penghargaan atas kontribusinya dalam penanganan pandemi COVID-19. (sof, sws)
