Jakarta, FNN - Walau banyak yang menyangsikan dan mempertanyakan, Presiden Jokowi tetap ngotot memaksakan Undang-Undang Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Diam-diam ternyata rencana pembangunan Ibu Kota Negara Baru terus dikebut. Padahal, pemerintah saat ini sedang mengalami kesulitan yang sangat berat yakni krisis ekonomi dan politik. Partai pendukung pemerintah satu per satu mencabut dukungan, termasuk PDIP. Jika pemerintah ini menggunakan sistem parlementer, maka Jokowi sudah tamat sebelum waktunya.  Demikian analiisis wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat, 06 Mei 2022.

Hersu panggilan akrab Hersubeno Arief mencatat Presiden Jokowi telah menerbitkan lima regulasi baru turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru. Regulasi turunan itu antara lain Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2022 mengatur tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran untuk persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota negara.

Lalu ada Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2022 tentang otoritas Ibu Kota Nusantara. Regulasi ini mengatur lebih detail soal kewenangan dan fungsi badan otorita Ibu Kota termasuk pembentukan dewan penasihat otorita Ibu Kota Negara Nusantara. 

Berikutnya ada Perpres nomor 63 tahun 2022 tentang perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara. Dilanjutkan dengan Perpes nomor 64 tahun 2022 tentang rencana ketakwaran uang kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara tahun 2022 tahun 2024 dan

Perpres nomor 65 tahun 2022 tentang perolehan tanah dan pengelolaan pertahanan Ibu Kota Nusantara.

Ada pula Kepmenseknek nomor 105 tahun 2022, ini berupa tim transisi pendukung persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara. Ini sudah diteken oleh Menteri Sekreratiat Negara Pratikno pada tanggal 28 April 2022. Dalam Keputusan Menteri Seknes itu disebutkan bahwa sebagai ketua tim penasihat adalah Prof. Bambang Brodjonegoro

Staf ahli Menteri Keuangan bidang Pengeluaran Negara Made Aryawijaya telah merinci anggaran yang akan digunakan untuk membangun kawasan inti pusat Pemerintahan di Ibu Kota Baru yakni di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Adapun  total anggaran Ibu Kota Nusantara ini direncakan sebesar Rp 466 trilliun, dimana 20% di antaranya berasal dari APBN.

Mengapa Jokowi memaksanakan diri membangun IKN. Padahal kondisi obyektif yakni anggaran dan dukungan politik sangat minim.  Pembangunan IKN seharusnya tidak dipaksakan. Ada dua Medan tempur yang dihadapi oleh Presiden, yakni krisis ekonomi dan krisis politik. Dua-duanya secara kalkulasi, berat bagi Jokowi, apalagi kalau tetap ditambah dengan memaksakan pemindahan ibukota baru. Seharusnya Jokowi fokus menghadapi 2 krisis tersebut. Krisis ekonomi jelas, pasca musim mudik dan balik Lebaran rakyat kembali menghadapi realita kehidupan bahwa mereka akan mengalami kesulitan hidup.

Survei yang dilakukan Litbang Kompas bahwa 7 dari 10 orang responden kesulitan untuk membeli kebutuhan hidup.

Apakah Jokowi mampu mengatasi krisis minyak goreng? Medan pertempuran harus dimenangkan Jokowi, bahwa minyak goreng harus murah dan melimpah sesuai janji Jokowi.

Kita jadi bertanya-tanya apakah instruksi Jokowi dipatuhi? Tidakkah terjadi penyelundupan minyak goreng dan CPO secara besar-besaran, karena harga di tingkat internasional sedang sangat tinggi.

Belum lagi kenaikan harga Pertalite dan gas 3 kg yang sudah diwacanakan Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Ini jelas akan memberangkatkan beban hidup masyarakat.

Kita tidak bisa membayangkan kemarahan masyarakat bawah, atas kenaikan semua barang kebutuhan pokok ini.

Belum lagi bicara bunga utang terus membengkak. Tahun ini saja harus membayar bunga utang sebesar Rp 405 triliun. 

Ini menjadi tanda tanya besar mengapa Jokowi ngotot meneruskan pembangunan IKN?

"Saya pikir setelah Jokowi merenung di Gedung Agung Jogjakarta, dia berubah pikiran, ternyata tidak. Padahal  masyarakat tahu satu per satu calon investor IKN mundur. Calon calon investor baru yang dilobi oleh Luhut Binsar Pandjaitan belum ada kejelasannya," tegasnya.

Dari sisi politik, Jokowi sudah tidak disupport oleh partai pendukungnya.

"Saya berkali-kali menyebut, kalau pemerintah ini menganut sistem parlementer, Jokowi sudah jatuh karena partai-partai pengusungnya sudah menarik diri. Ini terjadi gegara penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan," paparnya.

Satu persatu kata Hersu, partai pendukungnya meninggalkan Jokowi termasuk PDIP. Hanya tinggal Golkar dan PKB, tapi ini soal waktu dan dinamika di internal partai.

"Jokowi juga harus waspada, gegara krisis minyak goreng PDIP makin gerah dengan Luhut Binsar Pandjaitan. Di luar itu krisis minyak goreng ini menyeret Kaesang, putra Jokowi," tegasnya.

Jadi secara ekonomi dan politik, Jokowi sangat lemah dan dia mendapat tekanan yang sangat berat. Makanya, sikap dia ngotot melanjutkan pembangunan IKN sangat mengherankan. Jika melihat kondisi saat ini, Jokowi untuk bisa bertahan sampai 2024 sangat berat.

Hersu mengingatkan, seandainya Jokowi berani mengumumkan penundaan pembangunan IKN, dan biaya dialihkan untuk memulihkan ekonomi, maka tekanan dari partai politik akan mengendor.

Apalagi kalau Jokowi bersedia menghapus persyaratan Presidential Threshold, saya kira peta politik akan berubah drastis. Jika ini yang terjadi maka fokus masyarakat langsung mengarah kepada PDIP dan Gerindra. Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang punya andil memperbaiki proses demokrasi dengan menghapus persyaratan 20 persen calon presiden. Kesalahan-kesalahan Jokowi akan dilupakan orang, apalagi presiden berikutnya adalah sosok yang dikehendaki rakyat yang tidak dikendalikan oligarki. (*)