Jakarta, FNN. -- Delegasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan sejumlah Tokoh Nasional menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Rumah Dinas Ketua DPD RI, Sabtu (30/4/2022).

Delegasi yang hadir menemui Ketua DPD RI di antaranya adalah Bachtiar Chamsyah, M Hatta Taliwang, Marwan Batubara, Hafid Abbas, Zulkifli SE, Hendry H, Adhie Massardi, Ariady Achmad, Laode MK, Ahmad Yani, Syamsir Jalil, Gede Siriana, M Ramli Kamidin, Zulkifli S Ekomei dan sejumlah aktivis lainnya

Pada pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Administrasi Lalu Niqman Zahir.

Para tamu tersebut mengaku sejalan dengan gagasan dan pemikiran LaNyalla. Terutama upaya LaNyalla untuk mengoreksi arah perjalanan bangsa yang dinilai telah melenceng dari cita-cita nasional.

Pimpinan Delegasi KAMI, Bachtiar Chamsyah, menjelaskan kehadirannya ini untuk mengucapkan terima kasih kepada LaNyalla atas konsistensinya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. 

"Kami juga ingin menyampaikan bahwa ada kesamaan antara apa yang kami rasakan dengan yang disampaikan oleh Pak LaNyalla. Maka dari itu, kami ingin membersamai Pak LaNyalla dalam mengoreksi arah perjalanan bangsa ini," kata Bachtiar.

Kontradiksi Pemimpin

Dikatakannya, saat ini terjadi kontradiksi antara apa yang diucapkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pemimpin Negeri ini. Hal itu tak semestinya terjadi. 

"Jadi saat ini yang terjadi itu adalah tidak sesuai kata dan perbuatan. Pemimpin tak boleh begitu, dia itu panutan," ucap Bachtiar.

Ia mengaku mengalami semua masa kepemimpinan nasional mulai zaman Presiden Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Joko Widodo (Jokowi).

"Saya baru merasakan bagaimana seorang pemimpin itu jadi pergunjingan rakyat. Jadi bahan ledekan," katanya. 

Ia mengaku sudah sejak lama KAMI memprediksi tentang kebangkrutan BUMN. 

"Dan hari ini terbukti. Kalau BUMN bangkrut, negara ini terancam. Apa yang akan kita wariskan. Maka tidak ada kata lain, kita harus luruskan cita-cita bangsa," tegas Bachtiar.

Jika tak memungkinkan untuk dibenahi, Bachtiar menegaskan agar dicarikan landasan konstitusi untuk membenahi bangsa ini. "Kalau mayoritas menghendaki pemimpin mundur dari jabatannya, maka harus dicarikan landasan konstitusional. Adakah celah konstitusinya. Dari sana kita akan selesaikan masalah. Kalau tidak begitu, maka akan timbul gerakan inkonstitusional. Ini yang harus kita jaga," papar Bachtiar.

Ia juga meminta agar pemerintah tak memandang rendah persoalan ini. Ia berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi rakyat. 

Aktivis lainnya, Ahmad Yani, mengatakan yang harus dibenahi adalah hal mendasar dan fundamental dari bangsa ini yakni strong leadership. 

"Saya kira itu yang utama. Nah, Pak LaNyalla ini selama ini tak bicara politik, tapi beliau bicara dalam konteks sebagai seorang Negarawan. Saat ini rakyat butuh gantungan. Dan, Pak LaNyalla adalah harapannya," ujar Ahmad Yani.

Marwan Batubara menimpali, saat ini situasi nasional sedang tak baik-baik saja. Oleh karenanya, butuh kepemimpinan dan koreksi dari kalangan terdidik. 

"Dalam sosiologi Indonesia, lahirnya generasi baru itu terjadi setiap 20 tahun sekali. Tugas generasi baru itu memperbaiki dengan caranya sendiri," papar Marwan.

Peran Ketua DPD

Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengucapkan terima kasih atas dukungan dari para delegasi KAMI dan tokoh nasional tersebut. 

LaNyalla menjelaskan, ia bukan merupakan pribadi yang haus akan kekuasaan.

"Saya berbicara sebagai negarawan. Saya coba berpikir jauh ke depan untuk acak cucu kita, generasi kita. Saya bukan oposisi yang mengambil peran politisi. Saya mengambil peran sebagai Negarawan. Saya berkomitmen menjaga pemerintah agar sesuai konstitusi," kata LaNyalla. 

Senator asal Jawa Timur itu menilai, sejauh sebuah kebijakan berpihak kepada rakyat dan tak melanggar konstitusi, maka LaNyalla tak segan-segan untuk memberikan dukungan. 

Pun sebaliknya, jika kebijakan tersebut merugikan rakyat dan menabrak konstitusi, maka ia juga tak segan-segan menyampaikan kritik keras.

"Itulah peran saya selama ini. Kalau memang kebijakannya baik untuk rakyat, kita dukung. Tapi kalau tidak baik, merugikan rakyat, masak kita harus diam ketika rakyat dirugikan," tutur LaNyalla.

Oleh karenanya, Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengajak segenap aktivis KAMI untuk menyatukan gerak langkah dalam konteks memajukan bangsa ini ke depan. 

"Tujuan kita melakukan koreksi arah perjalanan bangsa ini tak lain dan tak bukan adalah untuk memajukan bangsa ini ke arah yang lebih baik, agar cita-cita Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sesuai sila ke-5 Pancasila dapat tercapai," kata LaNyalla.(TG)