POLITIK
Anggota DPR RI Tonton Video Porno, Rocky Gerung: Di Amerika Pejabat Itu Langsung Mundur
Jakarta, FNN – Harvey Malaiholo, anggota Komisi IX DPR RI yang tertangkap basah sedang menonton video porno saat menghadiri rapat resmi di DPR RI, tidak diberi sanksi oleh MKD. Berbeda dengan kasus serupa yang terjadi di Amerika, Inggris atau Filipina, mereka langsung mengundurkan diri. “Soal moral clarity atau standar etik dari kedudukan pejabat publik itu berlaku umum bahwa pejabat publik seharusnya tanpa kelihatan hukum pun dia tahu apa yang disebut noblesse oblige,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad, 01 Mei 2022. Artinya kata Rocky, semakin noblesse maka obligasinya semakin tinggi, semakin dia mulia maka dia memperoleh beban moral yang harus dipertanggungjawabkan. “Poin kita bukan mempersoalkan privacy orang. Ya silahkan Anda nonton video porno di kamar tertutup Anda, itu urusan Anda. Tetapi, kalau waktu tugas Anda kemudian disita oleh kenikmatan privat Anda, itu yang melanggar public etik. Apalagi di ruang DPR atau lagi acara rapat Anda buka pornografi, itu artinya Anda hilangkan attention Anda untuk urusan publik karena Anda ingin nikmati urusan privat Anda,” tegasnya. Rocky menegaskan bahwa masyarakat membayar politisi untuk mengurus publik, bukan mengurus private pejabat tersebut. Dan etika di Inggris itu, walaupun masyarakatnya liberal, tapi etikanya tetap kuat. “Seliberal-liberalnya masyarakat Amerika, tapi pada soal-soal pembagian wilayah etik privat dan publik mereka ketat sekali,” paparnya. Rocky mengakui bahwa kita sering justru bolong karena berupaya untuk menyelamatkan seseorang lalu argumennya dibuat-buat. “Itu enggak ada. Perintahnya imperatif bagi orang itu. Jadi kalau orang itu nggak kita hukum, ya hukum saja sendiri sebelum mendapat hukuman sosial. Itu yang harus kita pelajari juga,” paparnya. Rocky lantas mencontohkan apa yang terjadi pada koruptor. Selama belum tertangkap, mereka masih menganggap tidak ada pelanggaran etik. Padahal undang-undang, tegas mengatur hal itu. “Seorang pejabat publik bertemu dengan seorang pengusaha saja itu terlarang. Tapi bayangkan berapa banyak pertemuan di lapangan golf antara menteri dengan pengusaha. Itu kan sudah pasti korupsi. Karena dianggap bahwa itu memanfaatkan atau menjauhkan diri dari mata wartawan,” paparnya. Di lapangan golf kata Rocky menjadi biasa pertemuan antara penguasa dan pengusaha, namun wartawan tidak mungkin ikut di situ, yang akan membahayakan. “Tapi anehnya, nanti cady juga tahu bahwa ini orang terkenal. Dia foto lalu bocor, ada pejabat ketemu pengusaha. Apa yang dibicarakan. Ya mungkin nggak ada yang dibicarakan, tapi itu nggak boleh. Kan itu intinya,” tegasnya. Rocky menyarankan agar pejabat publik harus lebih banyak lagi belajar tentang etika. “Kita harus belajar tentang kedudukan, citra, dan etik. Itu yang nggak ada. Nggak ada juga di kabinet Presiden. Akhirnya langsung ke Pengpeng dan pengusaha sekaligus merangkap penguasa. Itu etika juga sudah nggak ada,” pungkasnya. (ida,sws)
Utang Menumpuk, Tagihan Membengkak, End Game Sudah Tampak
Jakarta, FNN – Kesabaran masyarakat tampaknya sudah sampai pada garis batas. Saudara-saudara kita yang tengah berjuang di jalanan untuk mudik, mendapatakan kesulitan. Bahkan sampai ada pemblokiran jalan tol. Akibatnya banyak penumpang pesawat yang telat sampai bandara. Ini semakin menambah kacau kondisi sosial masyarakat akhir-akhir ini. Menanggapi situasi kacau seperti itu, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa tensi masyarakat mulai naik dan mudah emosi serta peka terhadap hal-hal yang berbau ketidakadilan. “Ini akhirnya potensi amuk di jalanan itu terjadi, bukan karena mahasiswa marah pada presiden, tetapi rakyat yang merasa bahwa kok nggak bisa diatur dari awal ya. Jadi, hal-hal yang nggak kita duga akhirnya terjadi. Amuk itu bisa membuat puasa batal dan bisa membuat keakraban berhenti,” katanya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kalan YouTube Rocky Gerung Officials, Sabtu, 30 April 2022. Rocky melihat keadaan masyarakat kita yang sangat peka, terhadap satu kejadian kecil bisa membuat marah. “Kita tahu bahwa ada yang mudik Lebaran tapi pada saat yang sama, juga ada yang mudik ke Amerika, yaitu Dollar,” tambahnya. Rocky menegaskan Dollar sudah dipanggil pulang sama Joe Biden supaya ada konsolidasi ekonomi Amerika. “Ini dua kesulitan kita hari ini, di jalan raya banyak ketegangan. Dan juga dari dalam soal-soal politik luar negeri banyak ketegangan. Indonesia pasti akan frustrasi karena likuditas mata uang asing tersedot kembali ke Amerika dan kita kesulitan untuk mencari Dollar. Kalau ada pun pasti mahal untuk membayar hutang kita,” tegasnya. Masalah lain, menurut Rocky adalah ketegangan di internal kabinet akibat dari pembatalan CPO. “Kabinet sudah merasa bahwa tidak ada gunanya lagi, karena hal yang dibicarakan secara rasional oleh Airlangga dibatalkan secara emosional oleh Pak Jokowi. Kira-kira itu gejala awal dari end games,” tegasnya. Mengomentari sepak terjang Jokowi yang seakan-akan sibuk berkomunikasi dengan Presiden Putin dan Presiden Zelensky – yang dianggap sebagai sukses Jokowi menjalin dengan dunia luar, Rocky menduga bahwa hal itu hanya pencitraan di mata internasional. “Ya saya menduga ini, menduga ya, dengan gestimasi, menduga sambil mengukur, bahwa Pak Jokowi baru mendapat bigdata yang isinya kalau Pak Jokowi seolah-olah tampil sebagai tokoh internasional, maka legitimasi akan pulih. Lalu Pak Jokowi merasa oke saya perlu headline. Maka dibuatlah kalimat-kalimat itu, mengundang Putin atau meminta Putin dan Zelensky berdamai,” paparnya. Jokowi boleh saja berbuat seperti itu, akan tetapi Rocky mengingatkan bahwa masalah kita adalah profil kita di dunia internasional dianut sebagai pemain recehan. “Pak Jokowi tentu merasa hebat, sudah bikin headline. Tetapi bagi dunia luar, itu apa? Itu nggak ada apa-apanya. Karena kita-sudah kehilangan seluruh profil dari awal sebetulnya sudah gagal sehingga sebetulnya Jokowi dipermainkan oleh Selensky. Zelensky diundang, tetapi dia minta syarat bantuan senjata,” katanya. Rocky menegaskan bahwa dalam politik internasional ada ujian dua langkah. Langkah pertama adalah mengumpankan sambil membaca jawaban lawannya. “Ini enggak dihitung oleh penasehat-penasehat Pak Jokowi. Pak Jokowi akan dipermainkan lagi nih di dalam publik internasional,” katanya. “Orang tiba-tiba merasa kok Pak Jokowi hebat betul. Lebih internasional itu to go to be true. Jadi orang menganalisis pasti ada yang ngeluarin konsep lagi ke Pak Jokowi. Nggak mungkin orang yang tadinya gagap dan gugup tiba-tiba jadi lancar, kecuali ada semacam logoterapi dalam psikologi. Sudah ada suatu terapi untuk membuat seseorang itu pulih lagi rasionalitasnya,” paparnya. Rocky mengingatkan bahwa seseorang yang ingin tampil dan mempunyai high-profile di dalam global politik, di dalam negeri juga musti kuat. “Jadi, kalau Pak Jokowi elektabilitasnya mungkin sekarang tinggal satu digit, 9 atau 7 persen, orang menganggap apa pointnya Pak Jokowi nyindir-nyindir keadaan di luar negeri. Ini orang akan bilang bahwa Pak Jokowi, mungkin Anda inflasinya belum sampai 2 digit, tapi kita lihat kok publik sudah tidak mendukung Anda lagi,” tegasnya. Jadi, kata Rocky profil internasional itu harus terkait dengan keadaan di dalam negeri. Hal ini yang sering dilupakan oleh Pak Jokowi. “Tapi jangan salahkan Pak Jokowi karena beliau selalu menelan setiap mendapat konsep baru. Semua konsep yang bisa menggembirakannya, dia pasti akan lakukan. Itu yang kemudian dikritik oleh orang NU yang sebenarnya juga pendukung Jokowi, tapi kemudian mulai sadar,” pungkasnya. (ida, sws)
Penerbangan Internasional Beroperasi Kembali di Bandara Kualanamu
Medan, FNN - Penerbangan internasional kembali beroperasi di Bandara Kualanamu Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara membawa warna dan semangat baru terhadap pergerakan penumpang terutama periode angkutan Lebaran 2022.\"Dimana pergerakan penumpang pada tanggal 24 April 2022 mencapai sebanyak 15.694 orang dan 135 pesawat,\" kata Plt Executive General Manajer PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Kualanamu, Eri Braliantoro, dalam keterangan tertulis, Jumat.Eri mengaku, bangga karena pelaksanaan pendaratan perdana maskapai komersial Malaysia Airlines kembali hadir di Bandara Kualanamu berjalan lancar pada tanggal 22 April 2022 dan beroperasi secara reguler tiga kali dalam satu minggu.Selain Malaysia Airlines akan hadir kembali maskapai Air Asia dengan rute Kuala Lumpur-Kualanamu setiap harinya dimulai tanggal 27 April 2022.\"Kemudian dilanjutkan dengan Singapura Airlines dengan tujuan Singapore-Kualanamu yang direncanakan akan beroperasi pada awal bulan Mei 2022,\" ucapnya.Sebelumnya, pergerakan penumpang dan pesawat di Bandara Internasional Kualanamu Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara terus meningkat hingga diperkirakan arus mudik Sabtu (30/4) atau H-2 Lebaran 2022 jumlah penumpang dapat mencapai 20.000 orang.Bandara Kualanamu telah menerima permohonan penerbangan tambahan (exstra flight) dari sejumlah maskapai.Sampai saat ini jumlah penerbangan tambahan yang diajukan maskapai ke AP II telah mencapai 12 exstra flight untuk periode 16 April-09 Mei 2022.Terkait penerbangan tambahan di periode Angkutan Lebaran 2022 tentunya menjadi perhatian dan akan melakukan penyesuaian operasional serta memastikan kehandalan fasilitas guna mengakomodasi exstra flight yang disetujui.Adanya penerbangan tambahan juga sebagai salah satu indikator pemulihan sektor penerbangan nasional.(Sof/ANTARA)
Jepang Menyatakan Dukungan Atas Presidensi G20 Indonesia
Jakarta, FNN - Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio menyampaikan negaranya mendukung kepemimpinan atau Presidensi G20 oleh Indonesia tahun ini.\"Tahun ini Indonesia memegang presidensi G20 dan bertema recover together, recover stronger. Telah ditetapkan isu prioritas seperti transformasi digital, transisi energi, dan kesehatan. Jepang mendukung ini dan akan bekerja sama sebaik mungkin supaya G20 meraih kesuksesan,\" ujar PM Kishida.Hal tersebut disampaikan PM Kishida dalam keterangan pers bersama Presiden RI Joko Widodo seusai pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat.PM Kishida juga menyampaikan pada tahun 2023 bertepatan dengan 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang, serta 50 tahun persahabatan serta kerja sama Jepang dan ASEAN.Jepang menantikan Presiden Joko Widodo untuk hadir secara langsung di Jepang dalam rangka pertemuan khusus tingkat kepala negara untuk mengembangkan hubungan kedua negara serta hubungan Jepang dan ASEAN lebih lanjut lagi.Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam pertemuannya dengan PM Kishida menyampaikan Presidensi Indonesia di G20 dimanfaatkan sebagai katalisator penanganan kemanusiaan, termasuk dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap kemanusiaan, serta pemulihan ekonomi dunia.Pada keterangan persnya secara terpisah tentang pelaksanaan G20, Presiden Jokowi juga telah menegaskan ingin menjadikan Presidensi G20 Indonesia sebagai momentum untuk mendorong persatuan, sebab perdamaian dan stabilitas adalah kunci bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia.Presiden Jokowi secara langsung melalui sambungan telepon juga telah mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, sebagai dua pemimpin negara yang kini tengah berkonflik, untuk hadir pada perhelatan G20 di Indonesia. (Sof/ANTARA)
Kemenkes Harus Selektif Dalam Pengadaan Vaksin COVID-19
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Kesehatan selektif dalam pengadaan vaksin untuk program vaksinasi COVID-19.\"Kemenkes mau tidak mau harus selektif. Selain untuk menghindari kadaluarsa, Kemenkes juga harus memilih dan membeli vaksin halal. Pengadaan vaksin halal ini adalah amanat dari putusan judicial review di MA,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Dia mengingatkan terkait vaksin halal merupakan amanah dalam putusan MA, sehingga harus cepat dalam pengadaan. Dia juga meminta Kemenkes tidak menerima hibah vaksin non-halal.Ketua Fraksi PAN DPR itu meminta Kemenkes untuk memperhatikan masa kadaluarsa vaksin. Menurut dia, dalam rapat terakhir dengan kemenkes, biofarma, dan BPOM dilaporkan adanya vaksin yang sudah kadaluarsa.\"Jumlahnya mencapai 19,3 juta dosis vaksin. Tidak hanya itu, diperkirakan bahwa pada bulan April dan awal Mei, vaksin kadaluarsa bisa mencapai 50 juta dosis, bahkan lebih,\" ungkapnya.Anehnya, kata Saleh vaksin kadaluarsa itu diperiksa kembali oleh BPOM. Lalu, diperpanjang masa waktu berlakunya. Yang semestinya sudah kadaluarsa, ada yang diperpanjang dan diperbolehkan untuk disuntikkan lagi.\"Teman-teman komisi IX banyak yang mempertanyakan. Kalau memang bisa diperpanjang, mengapa ada masa kadaluarsa. Dengan perpanjangan itu, definisi kadaluarsa (expired date) menjadi kabur dan tidak jelas,\" katanya.Kata Saleh, kementerian kesehatan diminta untuk tegas menghindari penggunaan vaksin yang sudah kadaluarsa. Harus dipastikan bahwa vaksin yang diberikan ke masyarakat adalah vaksin terbaik dan sesuai ketentuan. Dalam logika awam, bagaimana pun vaksin kadaluarsa pastilah memiliki risiko tertentu.Sejalan dengan itu, lanjut Saleh, kementerian kesehatan diminta agar selektif dalam menerima hibah dan membeli vaksin. Penerimaan hibah dan pembelian vaksin pasti menggunakan APBN. Anggaran yang digunakan tidak sedikit. Sampai sejauh ini, biaya pembelian vaksin sudah mencapai lebih dari Rp32 Triliun. Angka ini belum termasuk biaya handling dan distribusi vaksin hibah. Kalau ada yang kadaluarsa dan tidak terpakai, tentu akan ada kerugian negara yang cukup besar.\"Sederhananya, kalau mau menerima hibah, Kemenkes harus memastikan dulu bahwa masa kadaluarsanya masih lama dan vaksinnya halal. Kalau mau beli, dipastikan halal dan dipilih yang masa kadaluarsanya lama. Dengan begitu, kebutuhan pada vaksin halal terpenuhi dan waktu untuk menyuntikkannya cukup. Tentu semua itu harus didasarkan pada ketentuan pelaksanaan vaksinasi sebagaimana diarahkan oleh para ahli epidemolog dan ITAGI,\" pungkasnya.Sebelumnya Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Ni\'am Sholeh menyebutkan saat ini sudah ada empat fatwa MUI yang berkaitan dengan vaksin COVID-19 dan sudah ditetapkan kehalalannya. Adapun Vaksin COVID-19 yang sudah mendapatkan fatwa halal MUI yakni Sinovac, Zifivax, Merah Putih, dan Sinopharm. (Sof/ANTARA)
Kisruh Ekspor CPO, Ada Tanda-Tanda Airlangga Hartarto Bakal Dikorbankan
Jakarta, FNN – Beberapa hari belakangan ini telah terjadi kegaduhan dan ketegangan sangat hebat di internal. Ini menandakan presiden dalam tarik menarik kepentingan dalam urusan crude palm oil (CPO) dan turunannya. “Presiden Jokowi akhirnya menunjukkan kegugupannya. Ini bisa terlihat dari wajahnya. Dia gugup karena Jokowi punya pikiran lain. Presiden Jokowi menyebutkan ini antara Jokowi dan Presiden Jokowi yang kita anggap nggak jelas,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 28 April 2022. Rocky menegaskan bahwa kemampuan publik untuk membaca keadaan terlihat secara nyata dalam kecemasan ketika Presiden mengambil keputusan. Padahal, kata Rocky presiden mengerti juga efeknya dan bahkan dia terangkan efek pada petani, ada tekanan beberapa produsen petani, lalu minta supaya industri itu tahu diri, penuhi dulu dan lainnya. Sebetulnya dalam hitungan-hitungan ekonomi, akan dengan mudah dipenuhi oleh eksportir asal ada keketatan dalam peraturan. Tetapi yang terjadi presiden akhirnya mengintervensi pasar. “Tentu itu hal yang paling buruk kalau kekuasaan enggak punya cara lagi lalu mengintervensi pasar. Padahal banyak cara yang bisa dilakukan untuk itu. Ada tips yang bisa kita kasih tahu, tapi nggak perlulah kan sudah terjadi kekacauan. Kita lebih enak ada kekacauan dari segi upaya untuk mempercepat perubahan,” papar Rocky. Jadi lanjut Rocky, bukan karena masyarakat ingin kekacauan itu berlangsung dan merugikan petani. Tapi memang kekacauan ini semacam sinyal ilmu sosiologi bahwa akan sampai di situ. “Keterjepitan presiden yang harus memastikan bahwa dia masih berkuasa atau tidak. Kekuasaan yang dipamerkan kemarin adalah kekuasaan yang agak palsu, karena hitung-hitungannya tidak masuk akal walaupun masyarakat sipil tentu menganggap, ‘wah buat sementara presiden berhasil untuk menekan oligarki.’ Tapi bukan itu masalahnya. Menekan oligarki dengan membebani produsen petani itu juga ngaco. Jadi ada trade-off selalu antara kecerdasan dan kecerdikan. Kali ini presiden tidak cerdik. Seolah-olah cerdas tapi tidak cerdik karena impact-nya akan panjang,” paparnya. Menurut Rocky, Presiden selalu menghitung siapa yang harus dia menangkan, opini publik kota atau petani sawit. Dan dia memilih untuk menyogok masyarakat sipil kota itu atau konsumen kelas menengah. Akan tetapi efek berantainya juga akan berlangsung. Rocky menyarankan, mustinya ada langkah yang disembunyikan oleh presiden. “Kalau presiden menyembunyikan langkah itu, mustinya dia gembira dengan sedikit mempermainkan sedikit isu ini,” katanya. Tapi apesnya, kata Rocky, wajah presiden menunjukkan bahwa dia sudah tidak punya langkah apa-apa. Jadi antara melempar handuk dan membakar handuk tidak jelas. Jadi kelihatannya presiden membakar handuk, bukan melempar handuk,” paparnya. Rocky mensinyalir di belakang ekonomi-politik CPO, ada upaya untuk rekonsolidasi kekuasaan. Jokowi tahu bahwa potensi untuk maju tiga periode dihalangi. Yang menghalangi sudah jelas dari PDIP dan dia menganggap bahwa PDIP bukan lagi partai yang mengasuh dia atau yang akan melindungi dia. Dia butuh partai lain. Pada posisi ini kata Rocky, Jokowi melihat secara gampang ada Golkar. Namun Jokowi tahu Airlangga mbalelo terhadapnya yang dua hari lalu bilang bahwa ditutup sepenuhnya, sedaghkan Airlangga bilang bahwa masih bisa tuh 50% separuhnya, Kawasan Berikat masih bisa. “Lalu presiden tutup dengan cara yang agak dramatis, ngggak semuanya saya larang. Ini sebetulnya Airlangga musti disalahkan dong kan masih bandel-bandel sama presiden. Nah, kita melihat sebetulnya sisi itu, dan sangat mungkin Golkar juga akan diacak-acak karena Airlangga nggak berhasil mengikuti jalan pikiran presiden. Ini periode berikut, kita lihat efek dari CPO ini terhadap jaket kuning yang memang ngga akan keliatan karena sama-sama jaketnya warna kuning,” papar Rocky. Diketahui, dalam minggu terakhir ini kebijakan presiden dibatalkan oleh menteri dan kemudian presiden membalas dengan pembatalan dan menegaskan keputusan sebelumnya yang harus tetap jalan. Ketika Presiden Jokowi melawan dan ngotot untuk memutuskan bahwa keputusannya yang harus jalan, ini tentu saja merupakan perkembangan yang sangat menarik. Tetapi ada sesuatu yang sangat besar yang sangat menentukan berkaitan dengan masa depan politik dan pemerintahan Jokowi. (sof, sws)
Dua Kapal Tanker Muat "Palm Oil" dan CPO Diamankan TNI AL
Jakarta, FNN - TNI Angkatan Laut (TNI AL) melalui unsur Komando Armada I mengamankan dua kapal tanker berbendera asing memuat \"palm oil\" dan \"crude palm oil\" (CPO) karena diduga melakukan pelanggaran dokumen. Kapal tanker yang diamankan, yakni MT World Progress yang berlayar dari Dumai menuju India di Selat Malaka dan MT Annabelle dari Kijing Pontianak menuju Shajarh, UAE di Perairan Barat Kalimantan.Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, mengatakan Koarmada I selaku Kotama Operasional TNI AL bertugas melaksanakan operasi dalam rangka operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang mengimplementasikan dengan menggelar operasi penegakan kedaulatan dan hukum di laut yurisdiksi Indonesia secara intensif.\"Intensitas operasi laut yang dilakukan TNI AL dalam hal ini Koarmada I membuahkan hasil, KRI Beladau-643 menangkap Kapal Tanker MT World Progress yang mengangkut \'palm oil\' 34.854,3 metrik ton (MT) di wilayah perairan Selat Malaka yang merupakan perairan teritorial Indonesia pada Rabu (27/4) pagi,\" kata Arysad.MT World Progress merupakan Kapal Tanker Berbendera Liberia dinakhodai Belov Alexander berkebangsaan Rusia dengan jumlah ABK 22 WNA (7 Rusia, 6 Ukraina, dan 9 India) diduga melakukan pelanggaran dokumen dengan spesifikasi GT kapal yang tertera di salah satu dokumen berbeda dengan dokumen lain serta spesifikasi kapasitas mesin pendorong yang tertera di salah satu dokumen berbeda dengan dokumen lain.Hal itu merupakan pelanggaran Pasal 302 ayat (2) Jo. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.\"Di tempat terpisah, KRI Siribua-859 juga menangkap Kapal Tanker MT. Annabelle yang mengangkut \'crude palm oil\' (CPO) sebanyak 13.357,425 metrik ton (MT) dan metanol sebanyak 98 drum (5 drum tersegel dan 93 drum telah terpakai) di perairan Barat Kalimantan,\" ujar Arsyad.MT Annabelle merupakan Kapal Tanker Berbendera Marshal Island dinakhodai oleh Zhao Junfeng Warga Negara Tiongkok dengan jumlah ABK 24 orang warga negara Tiongkok diduga melakukan tindak pidana pelanggaran membawa muatan metanol tanpa dilengkapi dokumen angkutan barang berbahaya.Hal itu melanggar Pasal 294 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.Penangkapan MT. World Progress dan MT. Annabelle merupakan implementasi perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono yang memerintahkan seluruh unsur operasi jajaran TNI AL untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan ketat, serta menangkap dan memproses hukum bila menemukan adanya ekspor CPO atau minyak sawit beserta turunannya yang resmi dilarang oleh Pemerintah Indonesia.\"Kasal menekankan agar mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural dengan loyalitas tegak lurus\" tegas Pangkoarmada IDisinyalir, katanya, penyelundupan ataupun pengiriman minyak serta bahan baku minyak ke luar negeri menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng dan tingginya harga bahan pokok di Tanah Air saat ini. Permasalahan ini menjadi perhatian serius pemerintah termasuk TNI AL.Ia menyampaikan bahwa dalam dua minggu terakhir TNI AL Koarmada I telah menangkap 5 kapal membawa muatan minyak sawit dan turunannya yang saat ini sedang dalam proses penyelidikan.KRI Beladau-643 yang dikomandani Mayor Laut (P) Nana Suryana selanjutnya menggiring MT. World Progress untuk diserahkan dan diproses lanjut oleh Pangkalan TNI AL (Lanal) Dumai.Sedangkan KRI Siribua-859 dikomandani oleh Mayor Laut (P) Jasmin Mudianto yang selanjutnya mengawal MT. Annabelle menuju Pangkalan Utama TNI AL XII Pontianak guna proses penyelidikan lanjutan. (Ida/ANTARA)
Kasal Menegaskan akan Menangkap Kapal yang Melakukan Ekspor CPO
Jakarta, FNN - TNI Angkatan Laut akan menangkap kapal yang nekat melakukan ekspor minyak goreng, termasuk bahan bakunya crude palm oil (CPO), kata Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono di Jakarta, Kamis.\"Karena Presiden sudah melarang ekspor, berarti kapal-kapal yang nekat akan berangkat untuk ekspor CPO, kami tangkap. Tetapi tetap kami berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,\" kata Yudo Margono di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.Yudo memastikan jajarannya akan meningkatkan patroli untuk mencegah penyelundupan minyak sawit mentah atau CPO ke luar negeri.\"Tentunya (meningkatkan patroli). Kalau patroli, kami sebenarnya tiap hari sudah rutin. Tadi sudah saya sampaikan terdapat 30-40 kapal setiap hari di seluruh wilayah Indonesia,\" kata mantan Pangkogabwilhan I tersebut. Namun, lanjutnya, patroli saat ini akan mengutamakan pada antisipasi penyelundupan CPO. Selain itu, Yudo juga telah menginstruksikan seluruh personel TNI AL untuk bersiaga di tempat-tempat pemberangkatan CPO untuk ekspor. \"Karena tempat-tempatnya sudah kami petakan di mana saja sebenarnya jalur distribusi ekspor CPO, maka kami awasi karena sudah perintah,\" tuturnya.Hingga saat ini, TNI AL telah mengamankan tujuh kapal yang mengangkut CPO di wilayah perairan Indonesia karena diduga melanggar hukum. Selain terkait CPO, tambahnya, jajaran TNI AL juga telah menangkap 11 kapal bermuatan batu bara yang diduga melanggar hukum.\"Nanti kami proses lebih lanjut. Untuk itu, dengan maraknya ekspor ilegal ini, maka kami berharap dukungan dari masyarakat apabila menemukan hal seperti ini; agar disampaikan kepada kami supaya kami tindak lanjuti,\" jelasnya.Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng, termasuk CPO, yang berlaku mulai Kamis. Keputusan terkait larangan itu dibuat setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat bersama para menteri pada Jumat (22/4).\"Dalam rapat saya putuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang ditentukan,\" kata Jokowi dalam keterangan videonya yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden.Jokowi mengatakan keputusan itu dibuat agar pasokan minyak goreng di dalam negeri kembali melimpah dan harganya murah. (Ida/ANTARA)
Panggilan Terakhir: Indonesia Sedang Sekarat!
Oleh Asyari Usman - Jurnalis senior FNN, pemerhati sosial-politik MORFIN Oligarki Cukong (MOC) adalah duit haram berdosis tinggi yang saat ini sedang meracuni hampir semua pemegang kekuasaan, baik itu di jajaran legislatif, eksekutif, maupun yudiktaif. Ketiga cabang kekuasaan ini adalah darah Indonesia. MOC sudah sangat akut merusak darah bangsa dan negara ini. Akibatnya, Indonesia sempoyongan. Pengaruh MOC sudah sangat dahsyat. Hampir semua penguasa di legislatif dan eksekutif tak bisa hidup tanpa MOC. Begitu juga di kalangan semua lembaga penegak hukum. Situasi yang ada saat ini mirip dengan ketergantungan pada sabu di kalangan penggunanya. Akal sehat hilang. Fungsi otak seratus persen diduduki oleh halusinasi. Menipu dan ditipu sama saja bagi mereka. Inilah jalan hidup para pengguna sabu kelas berat. Hidup tanpa masa depan. Emosi mereka tak stabil. Merampok akan mereka lakukan. Membunuh, termasuk menghabisi keluarga sendiri, juga biasa mereka lakukan kalau kehabisan uang untuk membeli sabu. Para penguasa di Indonesia ini persis seperti para pengguna sabu kelas berat. Mereka sudah sangat jauh terperangkap MOC. Berat sekali bagi mereka untuk menghentikan keterantungan pada duit cukong. Sekarang ini para penguasa itu, tanpa mereka sadari, telah melakukan tindakan yang “membunuh” Indonesia demi mendapatkan uang haram dari para cukong. Bersama para cukong itu, mereka sudah lama merampok dan memeras rakyat. Para penguasa pecandu duit cukong itu, kini, menjadi beban rakyat. Celakanya, rakyat berada dalam kondisi lemah. Tak bisa berbuat apa-apa. Rakyat akan berhadapan degan “satpam” peliharaan cukong. Mereka bersenjata lengkap. Semuanya tegap-tegap. Dan bengis-bengis. Siap membantai siap saja yang mengancam para cukong itu. Belum lama ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengakui situasi Indonesia yang sudah sangat kacau. Dalam wawancara dengan Total Politik, Mahfud MD mengatakan Indonesia memerlukan pemimpin yang kuat (strong leader) untuk mengatasi keadaan yang mengerikan sekarang ini. Menurut Pak Mahfud, seandainya penyakit kronis Indonesia ini terjadi di Amerika Latin, biasanya akan diobati dengan “pil kudeta”. Tentu saja obat yang disebutkan Pak Menko itu mahal harganya. Secara tersirat tetapi lantang, Pak Mahfud telah meneriakkan panggilan terakhir bahwa “Indonesia sedang sekarat”. Panggilan terakhir itu ditujukan kepada orang-orang yang masih memiliki nurani dan akal sehat. Bangkitlah. Selamatkan Indonesia. Segera buang darah yang penuh MOC itu. Tapi, apakah Indonesia perlu dibawa ke Amerika Latin untuk pengobatan yang disebutkan Pak Mahfud tadi? Entahlah! Yang jelas, Indonesia memerlukan perawatan intensif.[] 27 April 2022 (Jurnalis, Pemerhati Sosial-Politik)
Soal DI TII, Rahman Sabon Nama Anggap KSP Moeldoko hanya Mendengar Cerita Sejarah Perjuangan RI
Jakarta, FNN - Pernyataan Kepala Staf Presiden RI Jenderal TNI Purn.Moeldoko atas munculnya gerakan DI/TII mendapat tanggapan serius dari pengamat politik Rahman Sabon Nama. Sabon menegaskan perbedaan pernyataan dan sikap sebagai pejabat publik dalam menghadapi situasi kebangsaan saat ini berpontensi menimbulkan perpecahan/disintegrasi bangsa. Sepertinya Moeldoko tidak membaca sejarah Indonesia atau tidak belajar sejarah, apalagi bukan sebagai pelaku sejarah dia hanya berpijak pada egosentris kepentingan politik sesaat untuk golongannya sendiri. Atas pernyataannya itu rakyat semakin mafum atas gelagat yang diperlihatkan rezim terseret dalam upaya pengkaburan sejarah ke dalam gerakan yang berdasarkan ideologi lain di tengah penderitaan rakyat dalam menghadapi kesulitan hidup ,berbagai ketimpangan mahalnya harga kebutuhan pangan pokok khususnya minyak goreng dan lunturnya hukum dan keadilan belum juga diatasi pemerintah. Pemerintah seakan memberikan kesempatan semakin tumbuh berkembangnya ideologi komunis gaya baru untuk berusaha menjadi pahlawan guna mengatasi kesulitan rakyat dalam mendapatkan kebutuhan pokok lewat berbagai operasi pasar lewat tangan oligarki swasta bukan oleh pemerintah/ Bulog. Moldoko rupanya lupa ingatan bahwa munculnya pergolakan senjata paska proklamasi kemerdekaan hingga pada pemulihan kedalautan 27 Desember 1949 hingga pemberlakuan UU Dasar Sementara (1950-1955) terjadi perpecahan dan pertikaian bersenjata dengan beberapa daerah bersumber dari pelaksanaan kebijakan Soekarno berasas liberal diktator sentralistis dengan memusatkan kekuasaannya pada diri presiden sebagai pempimpin revolusi. Sehingga menimbulkan ketidakpuasan para tokoh pejuang kemerdekaan di daerah, sehingga terjadi gerakan separatisme/provinsialisme serentak di seluruh Indonesia seperti : 1).DI/TII Karto Soewiryo di Jawa Barat 2).APRA di bawah pimpinan Westerling di Bandung, 3).RMS di Maluku 4).Permesta di Minahasa Sulawes Utara dan DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, juga DI/TII Aceh pimpinan Tengku Abu Daud Breeh ,DI/TII Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah 5). Pemberontakan PRRI tidak hanya di Sumatera Barat tetapi meliputi (Sumatera Barat, Sumatera Tengah dan Sumatera Utara) dengan bantuan senjata dari Amerika Serikat. 6).Pemberontakan bersenjata OSM Medan di bawah pimpinan Kolonel Naenggolan. Moledoko seharusnya tahu kenapa hal itu bisa terjadi? Ini terjadi karena penyimpangan yang dilakukan rezim Bung Karno adanya peningkatan gerakan komunisme semakin kuat terjadi dengan terjadinya pemberontakan bersenjata PKI di Madiun. Adanya perbedaan sikap dari para tokoh pejuang daerah diredam lewat kebijakan dari Jenderal Ahmad Yani ,beliau menghadap Presiden Soekarno untuk menghentikan pemberontakan bersenjata dengan merekruet para pejuang yg menjadi pemberontak untuk menjadi anggota TNI. Pemulihan keadaan itu dimanfaatkan PKI setelah gagal dalam pemberontakan bersenjata di Madiun, dengan melakukan konsolidasi untuk membangun kekuatannya kembali berpusat di Komplek Merapi, Merbabu dan tempat lain sehingga eksis pada Pemilu pertama 1955 dan ketika gagal melakukan pemberontakan bersenjata dalam gerakan G30SPKI 1965 untuk mengubah Idologi negara Pancasila menjadi idologi komunis/markxisme. Di era pemerintahan Jokowi publik mengetahui ada upaya penghilangan jejak dan sejarah G30S PKI 1965 dengan berupaya membalikkan fakta sejarah lewat forum Seminar yang digagas oleh Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan Cs (periode pertama Jokowi) agar pemerintah meminta maaf pada PKI, mirip dengan apa yang disampaikan oleh Moeldoko dengan mendiskreditkan umat Islam lewat gerakan DI/TII . Oleh karena itu saya ingatkan bahwa upaya mengamputasi gerakan aksi demo mahasiswa saat ini dengan Isu DI/TII justru akan semakin memperburuk citra pemerintahan Jokowi, atas pernyataan kurang cerdas itu , justru menjadi bumerang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa, memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa, yang seharusnya dihindari pemerintah di tengah semakin merosotnya legitimasi dan kepercayaan rakyat pada pemerintahan Jokowi-Maruf Amin saat ini. (sws)
POPULER
