POLITIK
Konflik Sosial di Mareje NTB Sudah Diselesaikan Dengan Tuntas
Jakarta, FNN - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Akhmad memastikan konflik sosial di Desa Mareje, Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sudah diselesaikan secara tuntas.Rumadi mengatakan pemda bersama kepolisian serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan tokoh lintas agama telah menangani konflik dan mewujudkan kesepakatan damai dalam waktu yang cepat namun tetap demokratis.\"Kami melihat langkah dari pemkab dan kepolisian sudah sangat tepat karena dapat mengorkestrasi berbagai pihak dari aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama sehingga keributan ini bisa tertangani dengan cepat dan masyarakat kembali hidup dengan damai dan normal,\" kata Rumadi dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.Pada awal Mei 2022, terjadi perusakan dan pembakaran rumah seorang penganut Buddha di Desa Mareje, NTB. Aksi tersebut buntut dari kesalahpahaman antara pemuda Dusun Bangket Lauk dan warga Dusun Pelan di Desa Mareje akibat suara petasan pada malam takbiran.Rumadi berharap masyarakat bisa belajar dan mengambil hikmah dari setiap konflik sosial yang terjadi dan meningkatkan kualitas toleransi sosial.Ia juga meminta pemerintah daerah dan berbagai pihak dapat menyiapkan deteksi dini sehingga dapat melakukan berbagai antisipasi berbagai peristiwa yang akan terjadi.Selain itu, menurut Rumadi, forum-forum di masyarakat harus diaktifkan kembali sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai persoalan di masyarakat.“Perlu diaktifkan kembali FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Satgas Penanganan Konflik Sosial, dan forum lainnya agar pemda dapat mengantisipasi berbagai persoalan yang akan terjadi,\" jelasnya. (Sof/ANTARA)
Kelompok Pakar DPRD Karawang Digaji Rp52,5 Juta/Bulan
Karawang FNN - Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan kewajiban menggaji Kelompok Pakar beranggotakan tujuh orang sebesar Rp52,5 juta per bulan tidak memberatkan keuangan daerah.\"Anggarannya sudah teralokasi,\" kata Sekretaris DPRD Karawang Uus Hasanudin saat dihubungi di Karawang, Minggu.Ia mengatakan kewajiban Sekretariat DPRD Karawang menyediakan gaji Rp7,5 juta per anggota Kelompok Pakar tidak memberatkan karena jumlahnya hanya tujuh orang.\"Tidak, itu tidak terlalu berat. Terkecuali kalau (jumlah) anggota Kelompok Pakar ada 100 orang, itu baru berat menggaji mereka,\" katanya.Pada Juni 2022 ini DPRD Karawang memiliki tambahan alat kelengkapan dewan, yakni Kelompok Pakar. Anggota Kelompok Pakar berjumlah tujuh orang.Uus menyebutkan hak bagi seluruh anggota Kelompok Pakar DPRD Karawang itu hanya gaji, tanpa ada tunjangan.Besaran gaji bulanan Rp7,5 juta per orang. Jika ditotal, kebutuhan gaji per bulan untuk tujuh orang Kelompok Pakar itu mencapai Rp52,5 juta.\"Mereka hanya mendapatkan gaji Rp7,5 juta per orang setiap bulan, tidak ada tunjangan. Mulai Juni ini kita sudah berkewajiban menggaji Kelompok Pakar,\" katanya.Dikatakannya, para anggota Kelompok Pakar merupakan orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Jadi tugas pokok dan fungsinya sekadar membantu DPRD Karawang dalam hal gagasan dan saran.Ditanya tentang periodisasi Kelompok Pakar, Uus menyampaikan kalau masa kerjanya itu setahun. Dengan begitu, masa tugas akan habis pada akhir Desember 2022.\"Menjelang akhir tahun nanti akan dikaji, apakah keberadaan Kelompok Pakar masih dibutuhkan atau tidak. Jika dibutuhkan, akan dikaji apakah masa kerja Kelompok Pakar diperpanjang atau kita melakukan perekrutan lagi,\" katanya. (SofANTARA)
Presiden Tegaskan Relawan Prusan Politik 2024 Tidak Perlu Tergesa-gesa
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menegaskan kepada para relawan bahwa urusan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum pada tahun politik 2024 tidak perlu tergesa-gesa karena persoalan Negara yang masih ada.Hal itu disampaikan Presiden kepada para relawan dalam Acara Silaturahmi Tim Tujuh Relawan Jokowi di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu.\"Kita ini sedang bekerja keras menyelesaikan persoalan-persoalan besar Negara. Oleh karena itu, saya mengajak tidak usah tergesar-gesar dulu. Kita bekerja keras menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Tidak usah grasa-grusu,\" kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).Oleh karena itu, Presiden meminta kepada para relawan untuk mendengarkan suara dan keinginan rakyat.Menurut dia, keputusan dalam Pilpres dan Pemilu 2024 merupakan hal yang harus diputuskan bersama, sesuai dengan nilai kerakyatan dan kebersamaan yang ingin dijunjung.Jika momentumnya sudah tepat, Presiden berjanji akan berdiskusi soal keputusan selanjutnya, terkait calon yang akan diusung.\"Sekali lagi, kalau momentumnya sudah tepat, saya akan ajak bicara. Satu per satu akan saya tanya dan kita dengan energi yang penuh \'full\' mendukung siapapun yang sudah kita putuskan bersama,\" kata Jokowi.Menurut Presiden, di tengah situasi global yang tidak pasti dan tidak mudah, ia bersyukur atas acara pertemuan dengan relawan.Meski harus tertunda selama hampir tiga tahun, Jokowi menilai semangat dan solidaritas dari relawan masih terlihat jelas, terutama dari kalangan ibu-ibu.\"Saya senang sekali, hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul kembali dan ini \'ngobati\' kangen saya dan juga mengobati kangen bapak/ibu sekalian terhadap pertemuan yang sudah lama kita rancang,\" tambahnya. (mth/Antara)
Pakar: UUD 1945 Tidak Atur Ambang Batas Pencalonan Presiden
Jakarta, FNN - Pakar Hukum Tata Negara Andi Asrun menyatakan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen.\"Undang-Undang Dasar hanya mengatakan presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik,\" kata Andi Asrun saat dihubungi di Jakarta, Jumat.Artinya, sambung dia, setiap partai politik yang mendapatkan kursi di parlemen atau DPR bisa mengajukan calon presiden sehingga tidak bisa dibatasi dengan syarat ambang batas pencalonan 20 persen.Menurutnya, penerapan ambang batas 20 persen hanya keinginan dari sejumlah partai politik besar. Oleh karena itu, siapa pun boleh menggugat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK).Hanya saja, ujar dia, para pemohon pengujian undang-undang tersebut harus bisa membuktikan atau memiliki argumentasi yang kuat guna meyakinkan para majelis hakim MK agar mengabulkan permohonannya.\"Sebab, orang sudah berkali-kali mengajukan gugatan presidential threshold 20 persen,\" katanya.Terkait adanya beberapa hakim MK yang menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat mengenai putusan gugatan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hal itu merupakan sesuatu yang lumrah.\"Dari dulu MK selalu ada (hakim yang) dissenting opinion,\" jelasnya.Dengan demikian, hal tersebut juga tidak bisa menjadi tolok ukur dalam menilai lembaga peradilan tersebut terkait putusan gugatan Pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden. (mth/Antara)
Kemenlu Diminta untuk Membantu SecaraMaksimal Kepulangan Jenazah Eril
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar RI untuk Swiss Muliaman Hadad agar membantu kepulangan jenazah Emmeril Kahn Mumtadz, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang meninggal dunia di Sungai Aare, Bern, Swiss.“Saya sudah perintahkan kepada Kementerian Luar Negeri dan kepada duta besar untuk secara maksimal membantu kepulangan jenazah dari Swiss ke Indonesia dan kita harapkan insyaallah bisa segera terlaksana pemulangan jenazahnya,” kata Presiden di Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Jumat.Presiden sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Ridwan Kamil dan menyampaikan dukacita yang mendalam atas wafatnya Eril.“Dua hari yang lalu saya sudah berkomunikasi dengan Pak Ridwan Kamil untuk menyampaikan duka cita yang mendalam, Alhamdulillah sudah ditemukan,” ujar Presiden.Duta Besar RI untuk Swiss Muliaman Hadad sebelumnya mengumumkan Jasad Emmeril Kahn Mumtadz telah ditemukan pada Rabu (8/6) waktu setempat, berdasarkan keterangan dari Kepolisian Kanton Bern.Jasad Eril ditemukan pada sekitar pukul 06.50 pagi waktu Swiss atau pukul 11.50 WIB, Rabu (8/6). Keterangan yang diterbitkan Kepolisian Bern pada Kamis menyebutkan bahwa jasad Eril ditemukan oleh seorang pria di Bendungan Air Engehalde, Bern.Ridwan Kamil telah mengajukan izin ke luar negeri dari tanggal 9 hingga 19 Juni 2022 setelah mendapat kabar ditemukannya jasad Eril. Ridwan menuturkan jenazah Eril akan tiba di Indonesia pada Minggu (12/6) dan rencananya akan dimakamkan pada Senin (13/6).Eril dinyatakan hilang saat berenang di Sungai Aare, Bern, Swiss, pada Kamis, 26 Mei 2022. Menurut pernyataan polisi setempat, pemuda 22 tahun itu mengalami situasi darurat saat berenang di sungai tersebut. (Ida/ANTARA)
Indonesia Perlu Kodifikasi Hukum untuk Sengketa Pemilu
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai Indonesia memerlukan kodifikasi hukum acara dalam menangani perkara sengketa pemilu untuk menghadirkan kepastian dan keadilan hukum pada semua pihak.\"Kita perlu kodifikasi hukum acara sengketa pemilu, karena selama ini proses penyelesaian sengketa pemilu berjalan sendiri-sendiri di beberapa lembaga sehingga belum menghadirkan kepastian hukum,\" kata Rifqi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Dia mencontohkan sengketa di pemilihan kepada daerah (pilkada) yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK), dimana keputusannya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) beberapa kali yang seluruh prosesnya akan memakan waktu.Menurut dia, dalam proses PSU yang berkali-kali akan memakan waktu dan menunda adanya kepastian hukum. Selain itu, yang lebih penting adalah memangkas periodisasi jabatan yang seharusnya menjadi hak pejabat publik yang memenangkan kontestasi.\"Pemilu ini adalah kegiatan periodik untuk menghasilkan pejabat yang periodik, masa jabatannya sudah diatur dalam konstitusi dan ketentuan perundang-undangan. Kalau sampai sengketa itu kemudian memangkas sedemikian rupa waktu mereka menjabat maka sebetulnya kita menegakkan hukum di atas segala ketidakpastian,\" jelasnya.Rifqi menyadari bahwa untuk melakukan kodifikasi hukum penyelesaian sengketa pemilu harus melibatkan berbagai pihak dan prosesnya di DPR harus lintas alat kelengkapan dewan.Dia mencontohkan lembaga-lembaga yang terkait untuk menghadirkan kodifikasi hukum tersebut seperti KPU dan Bawaslu yang merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI. Selain itu menurut dia, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan mitra kerja Komisi III DPR.\"Hal ini sudah kami sampaikan dari Komisi II DPR RI kepada pimpinan agar bisa kita bantu selesaikan, untuk bangsa Indonesia bukan untuk kami yang akan jadi peserta saja. Ini untuk bangsa karena kita memerlukan kepastiannya, itu satu yang harus kita selesaikan,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Para Pakar Digandengg untuk Mengembangkan Budi Daya Sorgum
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menggandeng para pakar teknologi dan pangan untuk mengembangkan tanaman pangan sorgum dari aspek budi daya hingga tahapan industrialisasi.Karena itu, Moeldoko, Jumat di Jakarta, mengundang para pakar ke Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, untuk mendiskusikan prospek sorgum, riset sorgum hingga proses budi daya dan industrialisasi.“Ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk menghidupkan kembali tanaman biji-bijian ‘bandel’ ini sebagai salah satu alternatif bahan pangan di Indonesia,” kata Moeldoko melalui keterangan tertulis Kantor Staf Presiden (KSP).Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Moeldoko, bahkan kaget melihat potensi sorgum yang bisa bertumbuh di Waingapu, Nusa Tenggara Timur.“Bahkan jagung, kacang hijau, dan bawang merah ditanam di sana (Waingapu, NTT), gagal. Sorgum jelas bisa diandalkan untuk jadi alternatif pangan, jadi saya semakin yakin dengan sorgum yang saat ini dikembangkan di Waingapu,” kata dia.Ia menjelaskan pemerintah sedang memikirkan proses budi daya sorgum hingga ke proses pascapanen.“Ada hasil penelitian yang bisa meningkatkan usia produktivitas sorgum dari biasanya dipanen setelah 90 hari menjadi bisa dipanen setelah 70 hari, bahkan hasil panen yang biasanya tiga ton per hektare dengan teknologi bisa dikembangkan menjadi 7-8 ton per hektare,” kata Moeldoko.Para pakar disebut menyambut baik niat pemerintah karena sorgum dinilai memang dapat menjadi solusi kemiskinan, masalah kelestarian lingkungan, dan krisis pangan.Bahkan, institusi riset tenaga nuklir di bawah naungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sudah mengembangkan tiga varietas benih sorgum unggulan, yakni Pahat (Pangan Sehat), Samurai 1, dan Samurai 2. Hasil penelitian para pakar sorgum Indonesia ini telah banyak digunakan petani di Afrika.“Kami memang sudah sejak lama ingin mengembangkan ini. Jadi niat Pak Moeldoko mengundang kami untuk membicarakan budi daya sorgum menjadi momen yang pas. Semoga program pemerintah ini bersinergi dengan kita, maka kita siap untuk membantu program yang sudah berjalan saat ini,” kata akademisi bidang bioteknologi di Universitas Indonesia Dr. Ir. Kaseno, seperti dikutip dari keterangan KSP.Selain itu, kata Kaseno, sorgum adalah produk pertanian yang zero waste. Artinya, setiap bagian dari sorgum bisa dimanfaatkan.Biji sorgum bisa dijadikan beras dan diolah menjadi tepung, dan bagian batang sorgum bisa diolah menjadi gula cair, gula kristal atau bioetanol. Bahkan setelah semua proses itu, sisa batang, daun dan akar sorgum bisa diolah menjadi pupuk pertanian dan pakan ternak.“Sorgum ini bisa hidup di lahan marginal dan kritis. Sedangkan lahan marginal di Indonesia ini sangat banyak sekali. Jadi dengan sorgum ini, kita yakin Indonesia bisa swasembada pangan,” lanjutnya.Pada 2 Juni 2022, Presiden Joko Widodo menanam dan memanen sorgum di lahan budi daya seluas 400 hektar di Desa Laipori, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).Kunjungan Presiden ke Sumba Timur ini berkaitan dengan upaya pemerintah mencari sumber alternatif pangan sebagai tindak lanjut atas peringatan Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) tentang ancaman krisis pangan global akibat perubahan iklim. (Ida/ANTARA)
Rakernas Al Jam'iyatul Washliyah Membahas Peran Ormas Islam
Jakarta, FNN - Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam\'iyatul Washliyah Masyhuril Khamis mengatakan Rapat Kerja Nasional Pertama Al Jam\'iyatul Washliyah yang berlangsung 10-12 Juni 2022 akan membahas peranan ormas Islam dalam menyejahterakan bangsa.Hal tersebut dilaporkan Masyhuril kepada Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pertama Al Jam\'iyatul Washliyah di Istana Wapres, Jakarta, Jumat, sebagaimana disaksikan secara daring.\"Insyaallah dalam rakernas ini kami mengundang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar NU, dan Majelis Ulama Indonesia. Insyaallah besok beliau-beliau akan berdiskusi dengan kami, mendiskusikan peranan ormas Islam dalam rangka menjadikan negeri kita yang insyaallah sejahtera,\" ujar Masyhuril.Dia mengatakan dalam rakernas tersebut, Al Jam\'iyatul Washliyah ingin menekankan konsistensi dan komitmennya melanjutkan nilai-nilai perbaikan akhlak bangsa untuk menjaga negara dari paham-paham yang ingin mengganti dasar negara Pancasila.Selain itu, Rakernas Al Jam\'iyatul Washliyah akan membahas permasalahan umat di antaranya gerakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), yang menurutnya sangat masif dalam merusak tatanan generasi bangsa ke depan.\"Al Jam\'iyatul Washliyah tegas menolak LGBT. Al Jam\'iyatul Washliyah prihatin dengan gerakan-gerakan yang membuat akhlak negeri kita terpojok. Insyaallah rakernas akan mencoba untuk bersama-sama kita memberikan solusi permasalahan-permasalahan ini,\" ujarnya.Masyhuril mengatakan berkenaan akan dimulainya tahapan Pemilu pada 14 Juni 2022, Al Jam\'iyatul Washliyah mengajak seluruh komponen bangsa merawat dan menjadikan pemilu yang akan datang menjadi pemilu sejuk untuk memilih putra-putri terbaik negeri.Sementara itu Wapres Ma\'ruf Amin dalam arahannya meminta ormas-ormas Islam, termasuk Al Jam\'iyatul Washliyah, sebagai platform yang mewadahi perjuangan umat dapat terus menunjukkan kiprahnya dalam mengisi pembangunan nasional, baik melalui dakwah keagamaan, kegiatan sosial, maupun kegiatan pemberdayaan ekonomi.\"Tujuan dan aktivitas mulia yang dilaksanakan ormas keagamaan, termasuk Al Jam’iyatul Washliyah, selain sejalan dengan ajaran Islam, membangun Muslim kaffah, juga harus sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945,\" kata Wapres.Wapres mengatakan Rakernas Pertama Al Jam\'iyatul Washliyah sangat penting bagi organisasi dalam merumuskan langkah-langkah ke depan. (Ida/ANTARA)
Survei NEW INDONESIA: Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi Tetap Tinggi
Jakarta, FNN - Temuan survei NEW INDONESIA Research & Consulting menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi tetap tinggi mencapai 80,6 persen, bahkan di antaranya 9,6 persen merasa sangat puas. \"Meskipun cenderung stagnan, tetapi tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih tetap tinggi,\" kata Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, Kamis. Angka tersebut kata dia naik tipis dari hasil survei sebelumnya pada Februari 2022 yang dicatat sebesar 79,3 persen. Sementara itu, tingkat ketidakpuasan turun dari 19,6 persen menjadi 17,3 persen, di antaranya 1,1 persen merasa sangat tidak puas. Sisanya sebanyak 2,1 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab. \"Jika melihat angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2022 sebesar 5,01 persen, itu mengalami kontraksi tipis dibandingkan dengan kuartal sebelumnya,\" kata Andreas. Angka tersebut menurut dia juga lebih tinggi dibanding yang dicatat dari sejumlah negara, seperti Tiongkok, Korea, dan Amerika. Situasi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah sangat terkendali, ditandai dengan banyaknya pelonggaran terhadap pembatasan sosial. Untuk pertama kalinya sejak 2020, mudik lebaran diperbolehkan, berakibat pada lonjakan jumlah pemudik. Tingginya cakupan vaksinasi dan hasil survei serologi yang menunjukkan terbentuknya kekebalan masyarakat memberi keyakinan dan optimisme, dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas di tempat umum. Hal itu membuat tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi sedikit meningkat dibandingkan hasil survei sebelumnya. Namun juga cenderung stagnan karena beberapa hal, seperti dampak pemulihan ekonomi dunia pasca-pandemi, bayang-bayang resesi dan inflasi harus menjadi perhatian serius pemerintah. Dampak perang juga telah mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas strategis, khususnya pangan dan energi.Indonesia masih banyak mengimpor pangan, sehingga dikhawatirkan perekonomian nasional akan kembali terganggu. Bahkan, minyak goreng, di mana Indonesia penghasil CPO terbesar di dunia, kenaikan harga pun telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. \"Mendekati tahun politik, kesalahan dalam mengelola dampak ekonomi global bisa menjadi celah untuk menyerang kebijakan pemerintah, dan berpotensi menggerus tingkat kepuasan publik,\" tutur Andreas. Survei NEW INDONESIA Research & Consulting dilakukan pada 30 Mei-3 Juni 2022 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error plus minus 2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (mth/Antara)
Survei: Elektabilitas PDIP-Gerindra Belum Terkalahkan
Jakarta, FNN - Survei NEW INDONESIA Research & Consulting menyebutkan elektabilitas PDI Perjuangan dan Gerindra belum terkalahkan meski belakangan ada manuver partai politik lain yang mengarah ke koalisi. \"Di tengah terbentuknya KIB dan manuver partai-partai menuju 2024, elektabilitas PDIP dan Gerindra masih belum terkalahkan,\" kata Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, Kamis. Dia mengatakan belum ada partai yang bisa mengungguli posisi PDIP dan Gerindra di tengah-tengah manuver partai-partai tersebut. Temuan survei NEW INDONESIA Research & Consulting menunjukkan elektabilitas PDIP mencapai 17,7 persen, sedangkan Gerindra sebesar 12,5 persen. PDIP dan Gerinda selalu menempati peringkat pertama dan kedua, sementara partai-partai lain berfluktuasi. Posisi ketiga terakhir diduduki oleh PKB, dengan elektabilitas sebesar 8,0 persen. Golkar yang menjadi inisiator KIB hanya meraih elektabilitas 5,8 persen, atau kembali tergeser oleh parpol oposisi Demokrat (6,2 persen). Lalu berikutnya ada PSI (5,5 persen), PKS (5,0 persen), dan Nasdem (4,4 persen). Anggota KIB lainnya kata dia juga belum aman posisinya, karena masih di bawah ambang batas parlemen, yaitu PPP (2,5 persen) dan PAN (1,8 persen). \"Dibandingkan dengan Golkar, elektabilitas PPP dan PAN mengalami sedikit kenaikan,” tutur Andreas. Dia menjelaskan jika dikorelasikan dengan Pilpres, tingginya elektabilitas PDIP dan Gerindra menunjukkan poros koalisi yang terbangun untuk mengusung capres-cawapres berpeluang lebih solid dan merebut dukungan luas. Kemudian menurut dia KIB juga menghadapi tantangan mengingat belum ada tokoh dari internal ketiga parpol yang memiliki elektabilitas cukup tinggi, demikian pula dengan Nasdem, yang cenderung lebih memilih untuk mengusung capres-cawapres dari luar partai. Partai-partai lainnya masih belum membicarakan soal koalisi. Sisanya, kata dia adalah partai-partai baru dan non-parlemen, di antaranya Ummat (1,3 persen), Gelora (1,0 persen), dan Perindo (0,8 persen). Lalu, Hanura dengan elektabilitas (0,3 persen), PBB (0,2 persen), dan PKPI serta Berkarya masing-masing (0,1 persen). Garuda dan Masyumi Reborn nihil dukungan, sedangkan pilihan partai lainnya 0,9 persen. \"Masih ada 25,9 persen yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab,\" ucapnya. Survei NEW INDONESIA Research & Consulting digelar pada 30 Mei-3 Juni 2022 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error plus minus 2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (mth/Antara)
POPULER
