POLITIK
KASN Prediksi Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024 Meningkat
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Agus Pramusinto, memprediksikan adanya peningkatan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024.\"Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, diprediksikan angka pelanggaran netralitas ASN akan lebih besar karena semua provinsi dan kabupaten/kota mengikuti Pilkada Serentak 2024,\" kata dia, saat memberikan sambutan dalam acara penandatangan nota kesepahaman antara KASN dan Ombudsman, di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa.Dengan demikian, lanjut dia, pelanggaran netralitas ASN dalam penyelenggaran pesta demokrasi tersebut dapat dicegah melalui penyelenggaraan sosialisasi serta diskusi publik bertema pengawasan dan penguatan netralitas ASN.Selanjutnya, dia menyampaikan KASN telah memulai upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 melalui kerja sama dengan Ombudsman.Kerja sama itu ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman antara KASN dan Ombudsman tentang peningkatan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus manajemen ASN berbasis sistem merit.Ia mengatakan, kerja sama tersebut mulai diimplementasikan, salah satunya melalui penyelenggaraan gelar wicara bertajuk \"Sinergi Pengawasan Netralitas ASN\" yang diadakan baik secara luring maupun daring pada hari ini.\"(Kegiatan gelar wicara ini) menjadi wujud kerja sama antara KASN dan Ombudsman dalam rangka melakukan pencegahan terhadap pelanggaran kode etik dan perilaku serta peningkatan netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,\" kata dia.Pada kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman, Mokhammad Najih, menyampaikan, aspek independensi ASN merupakan salah satu hal yang senantiasa memicu kemunculan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu.\"Pengalaman menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, aspek indepedensi ASN menjadi suatu agenda yang terus memunculkan permasalahan-permasalahan yang belum dapat dituntaskan,\" kata dia.Oleh karena itu, menurut Najih, untuk menjaga netralitas dan independensi ASN dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, dibutuhkan peran serta sinergi antara Ombudsman RI, KASN, bahkan Badan Pengawas Pemilu demi mewujudkan pemilu yang netral, bebas, jujur, dan adil. (Ida/ANTARA)
Dugaan Penyembunyian Aset Bupati Probolinggo Nonaktif Diusut KPK
Jakarta, FNN - KPK mengusut dugaan penyembunyian sejumlah aset milik tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) yang menggunakan nama pihak lain.KPK mendalami itu melalui pemeriksaan empat saksi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (30/5), dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat Puput Tantriana.\"Dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya penyembunyian sejumlah aset milik tersangka PTS dengan menggunakan beberapa nama pihak lain,\" kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, di Jakarta, Selasa.Empat saksi, yakni Fajar Nugraha Eka Putra berprofesi sebagai advokat dan tiga pihak swasta masing-masing Muhammad Arief Budhi Santoso, Roni Y Hoetomo, dan Luqmanul Hakim.Sebelumnya, KPK telah menetapkan Puput bersama suaminya yang merupakan mantan anggota DPR dari Fraksi NasDem dan juga mantan Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin (HA), sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.KPK juga telah menyita berbagai properti serta aset nilai ekonomis lainnya dengan jumlah seluruhnya mencapai sekitar Rp50 miliar dalam kasus dugaan pencucian uang Puput Tantriana itu.Berbagai aset properti Puput di Kabupaten Probolinggo yang telah disita KPK ialah tanah dan bangunan di Kelurahan Sukabumi, tiga bidang tanah di Desa Karangren, satu bidang tanah di Desa Alaskandang, dan satu bidang tanah di Desa Sumberlele.Kasus tersebut merupakan pengembangan kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo yang sebelumnya juga menjerat Puput dan Hasan sebagai tersangka. (Ida/ANTARA)
Bawaslu Masifkan Sosialisasi Penguatan Netralitas ASN di Pemilu
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya berencana untuk memasifkan sosialisasi mengenai penguatan netralitas serta pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.Sosialisasi tersebut, kata Rahmat Bagja, akan dilakukan oleh Bawaslu bekerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Ombudsman RI, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.\"Yang belum masif, sosialisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ke depan, kami akan bekerja sama, baik dengan KASN, Ombudsman, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten,\" kata dia kepada wartawan usai menyaksikan penandatangan nota kesepahaman antara KASN dan Ombudsman di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa.Lebih lanjut, Bagja mencontohkan hal yang dapat dibahas dalam sosialisasi tersebut adalah mengenai penggunaan media sosial secara tepat di lingkungan ASN agar tidak memengaruhi netralitas mereka.Sejauh ini, menurut dia, ada beberapa ASN, terutama yang berusia muda, belum mengetahui apakah penggunaan fitur menyukai (like), mengomentari (comment), dan membagikan (share) pada unggahan peserta pemilu termasuk tindakan pelanggaran netralitas.\"(Pembahasan dalam sosialisasi) Misalnya, apakah like, comment, dan share mendukung si A, si B, bermasalah atau tidak. Media sosial adalah hal yang baru, bahkan beberapa ASN, terutama yang masih berusia muda belum sadar bahwa penggunaan media sosial bisa memengaruhi netralitas mereka,\" kata Bagja.Dia menyampaikan, selama ini, pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu banyak terjadi di media sosial. Pelanggaran tersebut, ujar Bagja, tidak hanya diadukan oleh masyarakat, tetapi juga oleh rekan sesama ASN.Untuk melindungi para pengadu atau pelapor, terutama mereka yang berasal pihak ASN di daerah, Bagja mengatakan Bawaslu masih memperbincangkan upaya perlindungan itu dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).Menurutnya, pengadu yang berasal dari pihak ASN di daerah lebih rentan mendapatkan ancaman dan berbagai gangguan daripada ASN di kementerian/lembaga akibat kentalnya budaya politik lokal yang mengutamakan hubungan kekerabatan.\"Untuk perlindungan pengadu, masih dalam bentuk perbincangan (Bawaslu) dengan teman-teman LPSK,\" kata Bagja. (Ida/ANTARA)
Perlu Komunikasi untuk Mengatasi Polemik Penjabat Usulan Gubernur
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid menilai perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik untuk mengatasi polemik penjabat (Pj) kepala daerah yang diusulkan gubernur.Menurut dia, perlu komunikasi antara Menteri Dalam Negeri dengan gubernur yang mengusulkan nama Pj kepala daerah namun ditolak pemerintah karena berbagai pertimbangan.\"Solusinya adalah Pj kepala daerah yang diusulkan gubernur yang ditolak Mendagri dikembalikan saja atau langsung telepon gubernur. Ini masalah komunikasi, koordinasi, dan konsultatif sehingga tidak menjadi gaduh,\" kata Anwar Hafid di Jakarta, Selasa.Dia berharap ke depannya pemerintah bisa lebih mengakomodir usulan Pj kepala daerah yang diusulkan gubernur untuk menghindari kegaduhan di daerah.Menurut dia, gubernur yang mengusulkan Pj kepala daerah merupakan dalam rangka ciptakan asas desentralisasi pemerintahan.Anwar menilai dalam kasus Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi yang sempat menolak melantik Pj kepala daerah yang ditunjuk Mendagri, bisa diselesaikan tanpa menimbulkan kegaduhan.\"Sebaiknya usulan nama Pj dikembalikan ke gubernur untuk diperbaiki, itu lebih \'soft\' sehingga kewibawaan pemerintah bisa terjaga,\" katanya.Menurut dia, Kemendagri pasti telah melakukan penelitian dan penelusuran sebelum menerima atau menolak usulan nama-nama Pj kepala kepala daerah yang diusulkan gubernur.Dia menilai bisa saja karena calon yang diajukan gubernur tidak netral dan memiliki unsur politis, sehingga tidak memenuhi syarat untuk ditunjuk Kemendagri sebagai Pj kepala daerah. (Ida/ANTARA)
Biar Tidak Dicap Peragu, Anies Baswedan Seharusnya Lantang Menyuarakan Nol Persen Presidential Threshold
Jakarta, FNN – Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Anies Baswedan yang hari Ahad (29/05) kemarin datang ke milad PKS disambut oleh konstituen PKS dengan teriakan presiden. Kebiasaan yang agak aneh karena biasanya para kader menjagokan Ketua Majelis Syuro untuk dicapreskan. Menyikapi fenomena ini pengamat politik Rocky Gerung menyatalan bahwa sepanjang pekan kemarin adalah pekan “I Love Anies”. Teriakan Anies Presiden, kata Rocky merupakan pembuktian spontanitas. “Jadi dengan bertumbuhnya sebuah partai, maka orang menganggap bahwa potensi partai itu untuk menghasilkan kader makin besar. Anies juga secara intuitif bagi kader PKS merasa lebih dekat dengan Anies dibanding sama Ganjar. Itu hal yang antropologis saja. Karena itu nama Anies disebut. Bukan karena mereka tidak menyebut nama Ganjar, mungkin juga karena Ganjar tidak ada di situ. Saya baca koran Ganjar nggak ada di situ. Tidak mungkin orang menyebut Ganjar kalau dia tidak ada di situ,” katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 30 Mei 2022. Dimensi-dimensi yang publik lihat kata Rocky adalah dimensi yang subtil dari politik. Sedangkan dimensi yang terbuka adalah yang ada di dalam headline media massa, yang nama-namanya termasuk nama Anies ada di situ. Tapi itu dimensi yang diatur oleh lembaga survei. “Jadi, kalau kita dengar nama Anies disuarakan oleh kader PKS di dalam satu forum yang sifatnya terbuka maka itu riil. Dia lebih riil daripada hasil survei. Yang tidak riil adalah Anies mau diusung oleh partai mana yang bisa beri dia tiket,” tegasnya. Oleh karena itu sejak awal Rocky menginginkan supaya dia tidak jadi subtil, tidak jadi bisik-bisik saja, Anies juga harus secara lantang menyuarakan 0%. “Kalau Anies ucapkan 0% mungkin partai-partai yang besar merasa wah Anies berada di pihak oposisi sehingga susah dirangkul. Akan tetapi Anies sebagai seorang yang mengalami penyiksaan politik dalam beberapa tahun ini, dia juga musti paham bahwa hanya melalui 0% Anies bisa dimunculkan di semua tempat. Kan itu intinya,” paparnya. Rocky mengapresiasi PKS dan partai-partai lain yang memperjuangkan 0% presidential threshold. “Jadi kalau PKS misalnya dan saya kira bagus PKS akhirnya berjuang 0%, maka potensi Anies untuk dicalonkan PKS masuk akal,” tegasnya. Jika, tidak, kata Rocky, Anies akan menjadi semacam bola bilyard yang disodok kiri kanan dan akhirnya yang gol adalah bola putihnya itu. Lalu gagal proses politik berikutnya. “Jadi, itu yang sanya tangkap. Ada yang otentik pada PKS sehingga nama Anies dimunculkan,” tegasnya. Pekik “Anies Presiden” oleh kader PKS merupakan fenomena menarik, sebab ketika Golkar, PAN, dan PPP bergabung membentuk satu koalisi yang namanya Koalisi Indonesia Bersatu, PPP sudah muncul dengan jelas bahwa dia akan mendukung Anies, yang dimulai dari DPW PPP Jakarta, kemudian PAN juga menyatakan bahwa konstituennya menginginkan Anies yang menjadi calon presiden. Rocky menduga PKS kemungkinan akan menjadi semacam lokomotif koalisi yang mendukung Anies Baswedan. “Jadi, kalau mungkin ya mungkin saja. Jadi ada kepastian PKS declaire Anies supaya Anies juga berfikir, tidak terlalu ragu bahwa sudah ada partai, tinggal soal grass root,” paparnya. Rocky menegaskan, dengan cara itu mungkin Demokrat menganggap bahwa oke, gabung saja satu paket. Sebab kemarin sinyal PKB, Cak Imin dianggap bahwa welcome. Cak Imin ingin sowan ke Partai Demokrat, hanya saja Cak Imin selalu memberi call tinggi, dia harus memimpin. “Biasalah Cak Imin, kita kenal wataknya. Tidak usah terlalu serius kalau menghadapi Imin. Tetap gaya mudanya enak tuh, gaya NU-nian,” katanya. Menurut Rocky yang lebih penting adalah bahwa dalam 1-2 hari ini Nasdem juga mulai berpikir, mau disebutin nggak namanya nanti kalau konferensi Nasdem. “Anies tentu senang-senang, tapi kita cemas-cemas kalau tidak disebut oleh Nasdem, misalnya, apa mau ditampung oleh PKS. Kalau PKS duluan mengatakan Anies adalah calon potensial kita, apakah Nasdem masih akan berupaya untuk merebut Pak Anies. Atau karena nama Anies disebut secara bersamaan oleh dua partai yang cukup vokal ini, PKS dan Nasdem, maka orang mulai menganggap oke kalau begitu ada pembicaraan dua kamar antara Anies dan PKS, Anis dan Nasdem, dan PKS dan Nasdem. Kan tinggal dicari moderatornya. FNN bisa menjadi moderator,” pungkasnya. (ida, sws)
Firli Bahuri Nyalon Presiden, Rocky Gerung: Di KPK Juga Ada Intrik, Sama Seperti di Istana
Jakarta, FNN – Menjelang musim pemilihan presiden 2024, makin banyak tokoh nasional yang “jual diri” dengan memajang etalase di ruang terbuka. Tak ketinggalan Ketua KPK, Firli Bahuri. Pantauan FNN ada dua spanduk yang mendukung Firli untuk maju pada Pilpres 2024. Dalam spanduk pertama, terdapat foto Firli yang disertai tulisan \"Kami Butuh Presiden yang Getol Berantas Korupsi\" dan di bawahnya juga terdapat tulisan \"Firli Bahuri untuk Indonesia\". Sementara dalam spanduk kedua, terpampang foto Firli dengan tulisan \"Masyarakat Banten Mendesak Tokoh Anti Korupsi Maju di Pilpres 2024\" juga disertai tagar \"DukungIndonesiaBersih\". Menanggapi fenomena ini pengamat politik Rocky Gerung menduga ada pihak-pihak yang sengaja menyeret Firli untuk berpolitik. “Itu pasti ada kerjaan macam-macam pihak yang berupaya untuk menyeret Pak Firli ke dalam politik, padahal sebetulnya memang tidak bisa. Karena ketua KPK tidak boleh masuk dalam kompetisi politik, kecuali dia mengundurkan diri,” kata Rocky kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 30 Mei 2022. “Jadi sangat mungkin juga, ada yang menyarankan Pak Firli mengundurkan diri saja deh supaya bisa bermain politik. Karena membaca Pak Firli kebanyakan sinyal politik sekarang, termasuk meminta 0% presidential threshold. Walaupun itu betul, tapi orang merasa Pak Firli menunggangi isu politik. Nggak ada soal kalau Pak Firli melakukan kerjaan tupoksinya,” paparnya. Menurut Rocky, Firli bisa memberi komen soal politik kalau tupoksinya sudah selesai. Firli bisa mengatakan mendukung nol persen karena itu adalah untuk memberantas korupsi juga. Karena korupsi dalam Pemilu juga tinggi sekali. “Betul Pak Firli, tetapi orang nunggu Harun Masiku ke mana Pak Firli? Orang masih ingin lihat Pak Firli mengucapkan sesuatu yang betul-betul kasus publik, yaitu Harun Masiku dan beberapa orang lain,” kata Rocky. Masalah Harun Masiku memang menarik, karena justru usulan ini datang dari wakil ketua KPK Nawawi Pomolango. Nawawi mengingatkan Firli, daripada memasang spanduk dukungan Pak Firli jadi presiden, lebih baik pasang spanduk DPO buronan Harun Masiku, karena masalah Harun Masiku sebenarnya tinggal dibungkus saja. Rocky meyakini bahwa di internal KPK juga terjadi saling intrik sama seperti di istana saling intriknya juga sudah tinggi sekali. Dan memang orang akhirnya menuntut agar KPK memberi pukulan terakhir sebelum Firli lengser. “Kan sebentar lagi selesai masa jabatan, sekaligus berakhir seluruh sentimen publik yang menganggap kok KPK tidak berani membuka kasus yang melibatkan PDIP,” paparnya. Rocky melihat, sebagian dari komisioner KPK merasa bahwa memang KPK belum maksimal karena yang dituntut publik itu justru yang disembunyikan oleh yang dalam hal ini ya Pak Firli yang menjadi sasaran empuk untuk kritik itu. “Jadi sekali lagi ingatan publik itu enggak bisa dimanipulasi hanya dengan baliho atau headline bahwa Firli ingin 0%, bahwa Firli ingin menjadi presiden. Lalu Pak Firly bantah, enggak itu orang-orang saja yang ingin menjebak dia,” katanya. Al semacam itu menurut Rocky tidak akan terjadi kalau Firli fokus pada pencarian Harun Masiku. “Dan kita tahu bahwa sebetulnya dengan mudah, dengan satu kalimat Harun Masiku langsung ditunjuk locus delictinya bisa diketahui secara pasti dalam 2 menit. Karena semua orang sudah tahu di mana tempatnya,” pungkasnya. (sof, sws)
Betty Epsilon: KPU Terus Mutakhirkan Data Jelang Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan lembaganya terus melakukan pemutakhirkan data pemilih menjelang Pemilu 2024.\"Pemutakhiran itu sudah dilakukan oleh KPU kabupaten kota dan direkap oleh KPU provinsi dan pusat,\" kata Betty dihubungi di Jakarta, Senin.Betty yang juga Koordinator Data dan Informasi KPU menjelaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).\"Insyaallah, kami mendapatkan data daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) yang akan disinkronisasi dengan daftar pemilih berkelanjutan yang sudah dipunyai oleh KPU,\" jelasnya.Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyatakan bahwa KPU kabupaten/kota yang tak perlu lagi meminta data DP4 ke dinas dukcapil daerah.\"Kami bekerja sama secara tersentralkan di satu titik di Ditjen Dukcapil Kemendagri. Data dari Ditjen Dukcapil kemudian diberikan ke KPU, selanjutnya ke KPUD dengan pemutakhiran data setiap 6 bulan sekali,\" katanya.Alasan kebijakan itu, kata Zudan, jika pemutakhiran pada bulan Januari, datanya bisa terkoreksi pada bulan Februari. Data pada bulan Februari bisa terkoreksi pada bulan Maret.Dengan demikian, lanjut dia, data pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei, bisa dijadikan satu pada bulan Juni. Pemutakhiran data cukup dilakukan per 6 bulan terlebih dahulu, sampai nanti masa penyiapan daftar pemilih sementara hingga ke daftar pemilih tetap. (mth/Antara)
Pengunduran Diri CPNS Harus Menjadi Perhatian Pemerintah
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai kasus pengunduran diri calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lulus tahap akhir harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah.\"Pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit dalam seleksi sampai tahap akhir. Berapa biaya yang sudah dikeluarkan per orang, biaya tes SKB, SKD, bahkan beberapa instansi mengeluarkan biaya untuk tes spesifik sendiri,\" kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Menurut dia, pengunduran diri ratusan CPNS tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemerintah karena mereka merasa tidak sesuai dengan besaran gaji hingga lokasi penempatan yang jauh.Dikatakan pula bahwa formasi yang sudah disiapkan bagi CPNS yang mundur itu tentu akan kosong dan baru bisa diisi apabila ada usulan kembali dari instansi yang bersangkutan terkait dengan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) dalam bentuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun CPNS.Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus melakukan evaluasi terkait dengan seleksi penerimaan CPNS sebagai bagian reformasi birokrasi. Transparansi mengenai hak dan kewajiban perlu dijelaskan dengan transparan kepada anggota masyarakat yang akan jadi CPNS.Langkah itu, menurut Guspardi, agar para CPNS dapat mengetahui dan mempertimbangkan segala sesuatu dan mengetahui hak serta kewajiban, termasuk juga jumlah gaji yang akan diterima sebelum mengikuti seleksi.Hal itu, kata dia, sangat penting agar tidak terulang lagi CPNS yang mundur setelah diterima sebagai abdi negara.Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 105 CPNS mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tes seleksi penerimaan tahun 2021 dengan Kementerian Perhubungan sebagai instansi dengan jumlah yang mengundurkan diri paling banyak, yakni 11 orang.Terhadap instansi yang terdapat CPNS mengundurkan diri tersebut, kata Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama,dapat mengajukan kembali formasi kosong itu pada penerimaan CPNS 2022.\"Instansi harus mengajukan lagi untuk penerimaan CPNS berikutnya atau diajukan untuk diisi oleh formasi PPPK,\" kata Satya ketika dihubungi ANTARA, Kamis.Berdasarkan data dari BKN, instansi pemerintah pusat, selain Kemenhub, yang terdapat CPNS mengundurkan diri ialah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (satu orang), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (satu orang), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dua orang), Kementerian Kesehatan (dua orang), Badan Intelijen Negara (satu orang), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (satu orang).(Sof/ANTARA)
Ridwan Kamil Diizinkan Berada di Luar Negeri Sampai 4 Juni 2022
Bandung, FNN - Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengizinkan Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil berada di luar negeri dari 29 Mei sampai 4 Juni 2022.Ridwan Kamil, yang menurut Setiawan sampai 28 Mei 2022 bertugas dinas di luar negeri, sedang berada di Swiss guna memantau langsung upaya untuk menemukan anak sulungnya, Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril, yang terseret arus Sungai Aare di Kota Bern pada 26 Mei 2022.\"Pemprov Jawa Barat mengambil inisiatif, khususnya untuk tanggal 29 Mei sampai 4 Juni 2022, untuk meminta izin kepada Mendagri... dan alhamdulillah tanggal 28 Mei lalu Mendagri memberikan surat izin terkait surat izin ke luar dengan alasan penting,\" kata Setiawan saat menyampaikan keterangan pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin.Ia mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil berdinas ke luar negeri dari 21 sampai 28 Mei 2022.Menurut dia, Gubernur Jawa Barat melakukan kunjungan dinas ke Italia pada 21 hingga 23 Mei 2022, berdinas ke Inggris pada 24 sampai 26 Mei 2022, dan bertugas ke Swiss pada 27 sampai 28 Mei 2022.\"Saya akan cerita, kurun waktu tanggal 21 Mei 2022 sampai yang saya ceritakan tadi posisinya perjalanan dinas luar negeri. Di Italia ikut The Assisi and Roma Roundtable 2022 di Assisi,\" kata Setiawan.\"Lalu yang kedua di Inggris. Di sana tentang pengembangan sumber daya manusia atau SDM yang menjadikan Jabar unggul dalam pengembangan SDM. Selain diskusi-diskusi dengan universitas juga dijalankan oleh gubernur,\" katanya, menambahkan, selanjutnya Gubernur Jawa Barat meninjau upaya pengelolaan sampah di Swiss. (Sof/ANTARA)
Audit Transparan Perusahaan Sawit Bisa Turunkan Harga Minyak Goreng
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menyatakan rencana pemerintah untuk mengaudit perusahaan produsen sawit pada Juni 2022 mendatang bila dilakukan dengan transparan dan tepat bisa berpotensi menurunkan harga minyak goreng.\"Jangan-jangan dengan audit yang transparan dan bebas dari kepentingan, HET nya bisa di bawah Rp14 ribu per liter. Ini tentu harus dibuktikan lewat audit tersebut,\" kata Amin Ak dalam keterangan di Jakarta, Senin.Menurut Amin, audit yang paling mendesak untuk dilakukan saat ini sebaiknya dengan menjadikan sisi konsumsi sebagai patokan.Dengan kata lain, lanjutnya, pemerintah harus menetapkan patokan harga jual produk akhir (minyak goreng) dan jumlah kebutuhannya.Ketetapan saat ini, ujar Amin, adalah aturan mengenai HET yang dipatok Rp14 ribu per liter dengan jumlah kebutuhan sebanyak 10 juta ton CPO (minyak sawit mentah).Dengan menjadikan dua garis batas dari sisi permintaan, kata dia, maka audit yang mendesak saat ini adalah berapa biaya produksi dan margin keuntungan yang wajar untuk memproduksi satu liter minyak goreng.Ia mengatakan, audit kedua yang saat ini urgen adalah audit data pasokan dan distribusi CPO dan minyak goreng.Ia berpendapat bahwa selama ini, masyarakat curiga, apakah pengusaha betul-betul mematuhi ketentuan kewajiban pasar domestik (DMO) 20 persen CPO untuk kebutuhan dalam negeri khususnya dalam rangka memenuhi pasokan minyak goreng curah.“Dengan mekanisme audit yang transparan dan bebas kepentingan, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab,” tegasnya.Amin menegaskan agar hasil audit hanya menjadi macan ompong atau bahkan jadi alat tawar menawar kepentingan penguasa dan oligarki sawit.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan melakukan audit terhadap perusahaan minyak kelapa sawit dan memastikannya untuk membangun kantor pusat di Indonesia.Luhut mengaku telah diminta Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah minyak goreng di Jawa dan Bali.\"Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit,\" katanya dalam seminar nasional Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) secara daring yang dipantau di Jakarta, Rabu (25/5).Menurut Luhut, audit dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit yang ada. Hal itu meliputi luasan kebun, produksi hingga kantor pusatnya.Luhut mengatakan kantor pusat perusahaan sawit wajib berada di Indonesia agar mereka membayar pajak. Pasalnya masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak. (Ida/ANTARA)
