POLITIK
Sensasi dan Ilusi Jokowi di Space X, Rakyat Butuh Migor, Bukan Mobil Tesla
Jakarta, FNN – Memburuknya perekonomian dunia di banyak negara dan masuknya negara-negara Eropa seperti Swedia dan Skandinavia yang tadinya netral kini masuk ke NATO menunjukkan bahwa resesi dunia sedang terjadi. Namun Presiden Joko Widodo tampak bungah setelah bertemu CEO mobil listrik Tesla, Elon Musk. Demikian kesimpulan yang bisa ditarik dari perbincangan pengamat politik Rocky Gerung dan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 16 Mei 2022. “Tetapi yang agak ajaib adalah Presiden Jokowi merasa bahwa keadaan negeri bisa diselesaikan, kalau Elon Musk masuk ke Indonesia dengan investasi. Itu sebetulnya yang mau dikasih sinyal,” katanya. Padahal, banga Indonesia tahu bahwa seluruh keadaan di dalam negeri bersumber pada ketidakmampuan Pemerintah menyediakan kebutuhan dasar manusia, dari minyak, kebutuhan sehari-hari, energi, BBM, dan segala macam. “Jadi, Pak Jokowi memelihara ilusi baru. Karena dia ketagihan ilusi. Nanti Elon Musk akan selamatkan kita, Elon Musk mungkin akan memimpin kabinet untuk menentukan harga minyak goreng nanti. Kira-kira begitu pikirannya,” tegasnya. Rocky menegsakan sesungguhnya kalau kita lihat lebih jauh politik dunia sedang mengkonsultasi diri dalam upaya untuk menangani akibat dari perang di Eropa nanti. “Jadi seluruh dunia bersiap-siap untuk melakukan pengetatan, penghematan, konsolidasi finansial. Seharusnya kita paham bahwa dunia memang sedang bersiap menghadapi Perang Dunia. Itu dengan konsekuensi harga-harga bahan yang seharusnya bisa lebih murah, tapi karena dipersiapkan untuk perang di Eropa atau pengetatan konsumsi dalam negeri beberapa produsen pangan dan energi, maka Indonesia akan kena dampak mahalnya energi dan dampak mahalnya harga pangan, karena situasi internasional tadi,” paparnya. Mengapa Jokowi punya pilihan seperti karena dia tidak sadar sedang dieksploitas dan dimanfaatkan anak buahnya untuk kepentingan bisnisnya. “Kita tahu mulai ada semacam kecurigaan bahwa Pak Jokowi sebetulnya diperalat saja oleh pemain-pemain ekstraktif, terutama nikel sekarang, di pasar internasional. Jadi, kita membayangkan bagaimana Presiden Jokowi tidak mengerti peta politik dunia dan peta sebut saja - permainan kartel terbaru - dalam membayangkan energi terbarukan dengan fasilitas industri baterai, misalnya. Ini yang kita sebut sebagai ketiadaan kapabilitas dari presiden. Karena itu Presiden akan tetap jadi boneka, boneka dari mereka yang paham tentang politik global dan politik energi global. Kan itu soalnya,” paparnya. Rocky mengaku tidak tahu persis pembicaraan Jokowi dengan Elon Musk, namun pertemuan itu sungguh mengundang spekulasi target-target titipan dari para orang dektanya, “Ini kita nggak tahu apa sebenarnya isi pembicaraan politik di sana, tiba-tiba presiden bertemu untuk apa? Penyelesaian ekonomi nasional ya tidak mungkin. Kita bisa duga bahwa itu ada sponsor-sponsor kartel dalam negeri yang berupaya untuk memanfaatkan jabatan presiden di ujung masa jabatannya, supaya industri baru yang disebut start up bisa dikembangkan lagi, yang disebut sebagai industri terbarukan dengan menggali nikel lagi itu bisa dijalankan oleh oligarki yang sama. Kan itu sebetulnya yang harus kita membaca sejarah lebih tertib,” tegasnya. Kalau hanya sekadar sinyal ketemu nggak pakai dasi itu, kata Rocky hal itu hanya semacam gimik belaka. “Di belakang itu tetap ada operasi khusus untuk memanfaatkan kedudukan presiden dalam rangka oligarki memperoleh keuntungan lagi dari proses-proses bisnis, terutama bisnis nikel yang memang sekarang sedang sangat berkembang di dunia,” paparnya. Hal semacam itu, kata Rocky hanya bagus bagi pebisnis dan juga pejabat semacam Luhut Binsar Pandjaitan. “Iya, itu buat bangsa ini ilusi, tapi buat Pak Luhut itu adalah bisnis. Tentu Pak Luhut sudah punya hitungan di atas kertas kalau pertemuan dengan Elon Musk itu yang untung siapa, ya pasti bisnis nikel duluan, bukan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu butuhnya adalah minyak goreng, bukan permainan energi terbarukan. Itu intinya,” tegasnya. Publik kata Rocky sudah bisa menilai bahwa dari kejadian itu kelihatannya ada yang disembunyikan di situ dan karena Pak Luhut yang bereaksi lebih cepat, maka orang semakin curiga kalau gitu Pak Jokowi disuruh oleh Pak Luhut untuk deal dengan Elon Musk. “Padahal Pak Jokowi bilang, saya sudah perintahkan Pak Luhut untuk bikin kesepakatan bisnis dan itu Elon Musk akan datang ke Jakarta. Kita kan tahu bahwa kemampuan Pak Luhut untuk membaca prospek bisnisnya lebih cepat daripada kemampuan Pak Jokowi untuk menguping saja soal apa industri terbarukan, soal apa itu high-tech dan segala macam. Kan Pak Jokowi nggak paham itu. Jadi kelihatnnya Pak Jokowi itu jadi proksinya Pak Luhut dalam bisnis nikel,” tegasnya. Kecuali, kata Rocky mobil Teslanya bisa hidup pakai minyak goreng, diisi minyak goreng lalu bisa ngebut. Rocky menambahkan bahwa selama ini, dalam beberapa hari ini, sibuk segala macam dengan pameran seolah-olah terjadi MOU. Hak itu Rocky anggap omong yang kosongnya terlalu besar. Dalam situasi ini, kata Rocky para buxzer akan gembira lagi. Padahal kegembiraan buzzer artinya mereka yang paling menderita. Kalau buzzer bergembira, itu karena memang mereka yang paling menderita, tapi ditutup-tutupi penderitaannya. “Jadi mereka berharap akan ada semacam malaikat bagus yang akan menghidupkan lagi ekonomi Indonesia. Padahal justru yang paling problem adalah kebutuhan pokok dan itu tidak mungkin diselesaikan hanya dengan mimpi tentang ekonomi startup, mimpi tentang SpaceX. Jadi, Pak Jokowi ada di dalam ilusi, itu yang saya mau terangkan,” katanya. “Itu yang namanya shadomasokisme, ada menderita karena disakiti, ada gembira karena disakiti, atau gembira karena dibohongi. Kan kita bisa paham bahwa apa sebetulnya substansi dari pertemuan kemarin. Yang ada adalah sensasi karena headline di mana-mana. Ini seringkali sensasi mendahului substansi yang menyebabkan tadi kegembiraan walaupun sebetulnya kosong atau zonk,” paparnya. Lebih jauh Rocky menganggap pertemuan antara Elon Musk dengan Jokowi hanya sensasi dan ilusi belaka, sedangkan isinya tidak. Ukurannya jelas, bahwa tidak ada satu pun berita Elon Musk menganggap itu pertemuan yang serius. “Wajahnya saja cuma yang tampak bagus, tetapi itu kan orang bertamu. Dan yang justru terlihat adalah presiden mengemis bisnis. Tentu kita akan tahu apa presidennya mengemis bisnis? Bukan. Presiden disuruh mengemis bisnis oleh oligarki nikel. Kan cuma itu yang diincar oleh Elon Musk. Masa Elon Musk mau ajak Indonesia untuk berpartner dalam SpaceX. Kan ajaib,”tegasnya. Membuat mobil Esemka saja kata Rocky nggak bisa, membuat ban serepnya saja, juga nggak bisa. “Pak Jokowi kan berupaya nanti ada transfer of technology, itu butuh otak luar biasa supaya bisa menyerap software yang sedang dirahasiakan oleh oleh spaceX,” pungkasnya. (ida, sws)
Pergantian Pimpinan Menjadi Keputusan Masing-Masing Fraksi
Jakarta, FNN - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pergantian pimpinan di tiap alat kelengkapan dewan (AKD) merupakan keputusan masing-masing fraksi termasuk di Komisi II DPR.\"Pergantian di komisi itu sesuatu yang biasa saja karena keputusan di masing-masing fraksi. Pasti ada \'tour of duty\' dari masing-masing fraksi, untuk anggota maupun pimpinan komisi,\" kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.Hal itu dikatakannya usai pelantikan Yanuar Prihatin sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB menggantikan Luqman Hakim yang ditugaskan ke Komisi IX DPR RI.Doli mengatakan, pelantikan Yanuar sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR memang baru secara formal dilakukan pada Selasa (17/5) dan berjalan secara baik.Menurut dia, surat pergantian Wakil Ketua Komisi II DPR sudah disampaikan Fraksi PKB ketika masa reses sehingga baru secara formal dilantik setelah masuk masa sidang.\"Ketika Komisi II DPR melakukan rapat konsinyering sudah kami posisikan sebagai Pimpinan Komisi II DPR meskipun belum resmi dilantik. Pelantikan ini secara formal saja. suratnya sudah masuk ketika reses lalu,\" ujarnya.Sebelumnya, Fraksi PKB DPR RI pada pertengahan April 2022 mengganti posisi Luqman Hakim sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, dan memindahkannya menjadi anggota Komisi IX DPR.Posisi Luqman digantikan oleh Yanuar Prihatin yang sebelumnya merupakan anggota Komisi II DPR RI.(Ida/ANTARA)
Ambang Batas Capres Tetap 20 Persen, DPD Tak Bisa Halangi “People Power”
Jakarta, FNN - Dalam acara Halal Bihalal yang diadakan oleh media online FNN, Anggota DPD (Senator) Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung mengatakan, saat ini sudah banyak kekacauan yang terjadi. Kita dipertontonkan banyak ketidak-warasan. Ada orang yang mencalonkan diri jadi Presiden, tetapi pada saat yang sama, balihonya terpasang di mana-mana, banner-nya terpasang di mana-mana, tetapi kemudian dia mendukung perpanjangan tiga periode (presiden). “Ini kan sesuatu yang tidak waras, bagaimana ini, Bung Rocky (Rocky Gerung) yang selama ini mengajari akal sehat, kok tidak sehat ini,” sindir Tamsil yang dilansir kanal Hersubeno Point. Kemudian, lanjutnya, kita mau pemilu tahun 2024, ada 9 partai, tetapi kita punya Presidential Threshold 20%. Sementara 7 partai sudah berada di kubu yang itu (jumlah kursinya mencapai) 82%. “Berarti sisanya 18%, berarti tidak memungkinkan untuk mencalonkan ini. Ini satu lagi bentuk ketidakwarasan,” ujarnya. Kemudian, lanjutnya, DPD melakukan Judicial Revieuw (JR) yang diawali dengan anggota-anggotanya. Yang kemudian, sekarang secara kelembagaan maju, yang akan bersama dengan Partai Bulan Bintang, lawyer-nya langsung Yusril Ihza Mahendra, dan beberapa teman. Semua yang mengajukan JR perorangan sudah ditolak dan dinyatakan tidak bisa diteruskan karena legal standing-nya. “Ini lagi satu bentuk ketidakwarasan, di mana MK yang kita harapkan menjadi penjaga konstitusi, tapi faktanya tidak demikian, malah dia melakukan kudeta konstitusi,” ungkap Tamsil. Karena itu, “Ketua DPD (AA LaNyalla M Mattalitti), saya tidak pernah menduga selama ini, tetapi dia sangat kencang, meminta saya mewakili dalam beberapa pertemuan, karena dia lagi Umroh,” ungkapnya. Pada 16 Mei 2022 Tamsil diminta Ketua DPD untuk berbicara dalam Sidang Paripurna. Tamsil diminta menyampaikan bahwa DPD telah menerima banyak aspirasi. Dan kalau tetap dipertahankan Pemilu 2024 dengan PT 20%, maka DPD tidak dalam posisi menghalang-halangi masyarakat melakukan People Power untuk menolak. “Kita berada dalam posisi yang sama untuk itu. Tidak setuju,” tegas Tamsil. “Nah, ada kemungkinan kalau begitu, ini Pemilu dipercepat. Karena selama ini kita mengikuti pendapat-pendapat bung Rocky bahwa 16 Agustus yang akan datang ini sudah presiden baru yang menyampaikan pidato nota keuangan,” ungkapnya diikuti tertawa para narasumber seperti Rocky Gerung, Pendiri Lembaga Survei Kedai KOPI Hendri Satrio, dan pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti. Kemudian Tamsil bercerita saat bertemu dengan Bachtiar Chamsah (tokoh senior PPP, mantan Menteri Sosial). Bachtiar mengatakan, baru-baru ini setelah sekian lama, Ketum PPP Suharso Monoarfa tiba-tiba nyelonong di rumahnya. Bachtiar kaget saat Ketua PPP menyampaikan, “Pak, Kabinet ini pecah. Bu Sri Mulyani itu sudah enggak ada di sisi ini. Udah di seberang dia,” jelas Ketum PPP kepada Bachtiar Chamsah, seperti ditirukan Tamsil. Bachtiar mengatakan, Suharso juga mengetahui bahwa dari laporan intelijen, gerakan mahasiswa ini skalanya mengkhawatirkan. “Ini kita di kabinet sudah sampaikan. Cuman, kalau hutang negara saya bisa menjelaskan, bahwa itu tidak ada masalah. Itu bisa diselesaikan,” kata Ketum PPP kepada Bachtiar. “Saya tidak mau berdiskusi dengan Anda. Tetapi begini, kalau Anda punya pendapat seperti itu saya bisa mempertemukan dengan yang berpendapat yang lain. Kita bikinkan forum,” kata Bachtiar. “Oh siap.Tapi jangan yang kayak Ichsanudin Nursy,” kata Ketum PPP. “Kenapa Ichsanudin Nursy?” tanya Bachtiar “Ya udah nanti ribut aja kalau Ichsanudin Nursy,” jawab Ketum PPP. “Lha, Ichsanudin itu kan cuma menyampaikan data. Bantah aja data-data yang disampaikan,” jawab Bachtiar. “Pokoknya jangan Ichsanudin Nursy,” kata Ketum PPP bersikukuh. “Kalau begitu Anda mau berdebat dengan orang yang Anda tentukan juga. Wah kalau itu tidak bisa,” kata Bachtiar Chamsah, seperti ditirukan Tamsil Linrung. Sementara itu pengamat politik Rocky Gerung yang juga hadir sebagai narasumber dalam forum itu mengatakan, bahwa nanti akan dikenang, pernah di suatu sore ada halal bihalal yang membicarakan tentang masa depan bangsa. Dan disimpulkan bahwa bangsa sudah tidak punya masa depan lagi. “Orang nggak berpikir lagi 2024, enggak ada pikiran itu. Kalau semua variabel politik ekonomi ditaruh di atas meja, sebetulnya yang terjadi adalah krisis di dalam Istana. Dan DPD itu satu-satunya lembaga demokrasi yang dipilih rakyat,” ungkap Rocky Gerung. “DPD itu singkatan dari Dewan Perlawanan Daerah. Dan saya tahu di daerah itu gerakan mahasiswa dan buruh nggak akan berhenti. Terus mengepung, tapi tidak dimuat di media. Tapi laporannya pasti masuk,” lanjutnya. Menurutnya, kita sedang berada di dalam susana orang berharap transisi ini dipercepat. Ini yang enggak bisa dibaca dengan baik oleh kekuasaan. Jadi, “Ini anggap saja situasi yang sering saya sebut “the beginning of end” (mulainya sesuatu yang akan segera berakhir).” Berbicara tentang calon presiden, lanjutg Rocky, semua rakat Indonesia layak jadi capres. Yang perlu dilakukan adalah melakukan pencoretan “siapa yang tidak layak jadi calon presiden”. “Pencoretan. Siapa yang tidak layak dari daftar itu. Siapa yang kita coret pertama dari daftar itu. Siapa yang kedua. Siapa yang dari bawah kita coret. Kalau semuanya akhirnya kita coret kita mesti tentukan, taruh nama yang kita inginkan, bukan hasil survei segala macam,” jelas Rocky. Jadi, kata Rocky Gerung, kalau kita tanya pada publik (mana yang penting), elektabilitas, intelektualitas, atau etikabilitas. “Elektability itu sifatnya kuantitatif. Intelektuality itu mesti diuji di dalam debat. Tapi etikability itu wajib dimiliki oleh seseorang yang akan kita beri mandat memimpin negara. Elektabilitas itu urusan KPU. Intelektualitas itu urusan kita yang ingin tahu pemimpinnya punya konsep,” ujar Rocky. “Tetapi hati kecil kita selalu menganggap bahwa seandainya elektabiltas ditambahkan intelektualitas tapi kalau tidak punya etikabilitas, maka pemimpin itu juga akan terjebak dalam korupsi,” papar Rocky. Oleh karena itu, menurut Rocky, yang pertama diuji adalah etikabilitas, kedua intelektualitas, baru kita masuk pada elektabilitas. “Jadi sekali lagi percakapan kita pada sore hari ini yaitu untuk menghasilkan perubahan yang dipercepat, dengan cara berpikir yang lain. Jadi, sekali lagi, kita ingin pastikan bahwa percakapan kita akan mengarah pada percepatan perubahan politik,” pungkas Rocky. (mth/sws)
Tiga Ketua Umum Partai “Membelot”, Presiden Sudah Seperti Bebek Lumpuh
Jakarta, FNN - Deklarasi kebulatan tekad tiga ketua umum partai politik masing-masing: Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar, Suharso Monoarfa Ketua Umum PPP, dan Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN mengonfirmasi bahwa kabinet sudah lumpuh. “Ya, saya kira itu Airlangga akhirnya bikin pertahanan strategis, paling tidak, itu dulu. Belum perlawanan strategis atau penyerangan strategis, dan dia sudah bertahan. Karena itu, PPP dan PAN itu menganggap bahwa ada kubu alternatif,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 13 Mei 2022. Kenyataan ini menurut Rocky menunjukkan bahwa kekuasaan presiden sudah tidak efektif dan cenderung mandheg. “Ini selalu cebong marah, kalau kita bilang presiden sudah land duck. Sudah jadi bebek lumpuh. Mereka anggap istilah bebek lumpuh itu salah. Bebek lumpuh itu bukan betul-betul bebek. Itu istilah diplomasi politik untuk menerangkan inkapasiti dari Presiden,” tegasnya. Rocky menduga keadaan land duck itu diperhatikan oleh Airlangga untuk bersikap. “Karena itu Golkar saya kira akan tiba pada kesepakatan bahwa lebih baik bertahan untuk mempersiapkan perlawanan daripada diblejeti oleh mereka yang berupaya untuk menyingkirkan Airlangga,” paparnya. Rocky melihat Airlangga memang banyak problem, akan tetapi, cara-cara yang dipakai istana adalah cara-cara buruk. Rocky menerangkan bahwa dulu PPP juga dibelah oleh Jokowi, PAN juga dibelah. “Akhirnya tesis kita masih sama, Presiden Jokowi tentu menginginkan Golkar yang dilumpuhkan supaya bisa dikendalikan atau bahkan dimanfaatkan sebagai bumper presiden dalam menghadapi politik pasca dia lengser nanti,” tegasnya. Suasana politik saat ini, kata Rocky betul-betul panas dan sangat mungkin Airlangga akan mundur karena jelas-jelas dia sudah punya blok baru dengan PPP dan PAN. Dengan demikian beberapa menteri strategis juga akan ikut mengundurkan diri, sehingga problem ketegangan politik selesai. “Jadi, kalau Sri Mulyani mundur, Airlangga mundur, dua menteri ekonomi mundur, itu artinya kebijakan-kebijakan ekonomi harusnya ditata ulang. Dan biarkan Pak Jokowi memilih menteri keuangan baru atau menteri perekonomian baru, karena selama ini kita tahu kalau ada ketegangan antara rasionalitas, kan yang berpikir rasional dalam kebijakan ini cuma Sri Mulyani dan Airlangga yang berupaya untuk memberi nasehat teknokratis murni,” tegasnya. Pikiran rasional inilah kata Rocky yang gagal dipertahankan di kabinet, karena menteri-menteri lain berupaya untuk memusuhi Airlangga dan Sri Mulyani. “Dua orang ini yang harusnya jadi simbol kemasukakalan ekonomi, lepas dari soal-soal politik di Golkar,” paparnya. Namun Rocky melihat Airlangga tidak ada di dalam metodologi untuk memberi solusi teknokratik, membeli solusi rasional pada problem ekonomi. Demikkian juga Sri Mulyani, paham bagaimana anggaran itu harus didistribusikan secara rasional. “Yang terjadi Sri Mulyani dipaksa untuk mengalokasikan anggaran untuk hal yang irasional. Jadi saya kira itu pengelompokan baru. Saya senang ada pengelompokan baru di kabinet, pengelompokan semi oposisi,” tegasnya. Persekutuan tiga pimpinan partai politik itu menurut Rocky sesungguhnya mengkonfirmasi apa yang selama ini kita sampaikan bahwa bubarnya kabinet, soal menunggu waktu saja. “Sekali lagi, ini betul yang kita sebut land duck, tinggal nunggu waktu karena presiden enggak punya kapasitas lagi. Di dalam negeri yang dia tinggalkan, terjadi perkomplotan baru kalau nggak mau disebut perkelompokan baru,” tegasnya. Lebih jauh Rocky menegaskan bahwa ini menunjukkan fakta apa yang oleh para buzzer ingin mempertahankan legitimasi presiden, akhirnya dibatalkan oleh fakta internasional, bagaimana presiden tidak dianggap warga Amerika Serikat dan di dalam negeri para menteri akhirnya berkomplot untuk membuat blok baru. (ida, sws)
Hendri Satrio: Kepala Daerah yang Ditunjuk Langsung Harus Netral dalam Berpolitik
Jakarta, FNN – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menunjuk langsung 271 calon penjabat kepala daerah di seluruh Indonesia, untuk memenuhi target politiknya, yakni Pemilu serentah hingga 2024. Penunjukan langsung ini dikecam oleh masyarakat karena dikhawatirkan tidak demokratis dan tidak transparan. Pengamat politik Hendri Satrio mengingatkan agar pejabat pengganti yang dipilih atau ditunjuk untuk menggantikan para kepala daerah yang telah habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023, harus netral dalam berpolitik. “Mereka harus ingat bahwa akan bertugas hingga Pilkada serentak digelar pada 2024. Jangan sampai ada keberpihakan politik saat para pejabat yang ditunjuk atau dipilih ini menjadi plt kepala daerah,\" kata Hendri Satrio kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat (13/5). Hendri yang juga pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini juga menekankan, dengan ditunjuknya kepala daerah oleh pemerintah maka akan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya bahwa orang yang ditunjuk pemerintah bukan aji mumpung. Jika berhasil memimpin daerah, akan diteruskan keberlanjutannya. “Karena dinilai sukses maka, ada keinginan untuk meneruskan itu,\" kata Hendri. Selain itu, potensi pelanggaran undang-undang jika dipaksakan dengan menunjuk TNI/Polri sebagai pengganti kepala daerah. Juga terkait pertanggungjawaban pejabat itu kepada warga masyarakat. \"Saya mengusulkan, pemilihan penggantinya harusnya melibatkan masyarakat yang akan dipimpin oleh pejabat itu,\" ujarnya. Hensat panggilan akrab Hendri Satrio juga berpesan agar isu toleransi, intoleransi dan radikalisme harus segera diakhiri sebelum memasuki masa kampanye. Jika tidak, hal itu akan menjadi makin buruk di masa pesta demokrasi. “Jangan ajari kami soal toleransi, karena kami paham toleransi itu seperti apa. Justru yang sering teriak-teriak intoleransi itulah biang keroknya di Indonesia,\" tegas dosen komunikasi politik itu. (sof, sws)
Bvitri Susanti: Pasal Yang Dipakai Buat Menunjuk Kepala Daerah Beda Konteks
Jakarta, FNN – Penunjukan 271 calon penjabat kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk lima Pj Gubernur yang baru dilantik hari Kamis, 12/05/2022, dikhawatirkan berjalan tidak transparan dan tidak demokratis. Apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan 49 kepala daerah - lima gubernur dan 44 bupati serta wali kota— pada Mei ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih belum mengumumkan ke publik nama calon-calon penjabatnya dan belum membentuk aturan pelaksana mengenai mekanisme pengisian penjabat calon sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK). Penunjukan calon penjabat itu juga dikhawatirkan \"rentan dieksploitasi\" demi kepentingan politik menjelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Pakar Hukum Tata Negara, Bvitri Susanti termasuk yang merasa khawatir terhadap penunjukan itu. Ia menegaskan pasal yang menjadi rujukan untuk menunjuk kepala daerah tidak sesuai dengan konteks yang sekarang, karena berbeda beda tujuan. “Waktu pasal itu dibuat, sebenarnya tujuannya adalah untuk mengisi kalau ada bencana, ada yang meninggal dunia, tidak dalam rangka melaksanakan sebuah pemilihan yang memang didesain untuk diundur supaya menjadi satu,” kata Bvitri kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat (13/5). Akibat dari ketidaksesuaian pasal, akhirnya tidak kompatibel antara pasal yang menjadi rujukan dengan apa yang dilakukan sekarang. Tak hanya itu, Bvitri juga menyoal peraturan yang sekarang, tidak ada syarat demokratis dan transparan. Padahal, Mahkamah Konstitusi sebenarnya waktu memutuskan soal penjabat kepala daerah ini, menyatakan bahwa penggantian demokratis dan transparan. “Mustinya, hal-hal seperti ini kata Bvitri harus diatur oleh orang-orang yang menjadi penjabat Kepala Daerah. Ini semua tidak ada di dalam peraturan yang sekarang,” paparnya. Bvitri menjelaskan, penunjukan kepala daerah dilakukan melalui gelombang pertama dan kedua. Sampai tahun 2024 ada lebih dari setengah seluruh Kepala Daerah seluruh Indnesia akan diisi oleh orang-orang yang tidak dipilih secara langsung. “Masalahnya juga bahkan cara memilihnya pun oleh Presiden dan Mendagri, dimana aturan mainnya pun jauh dari cukup,” tegasnya. Bvitri mencontohkan kasus di beberapa daerah bagaimana proses untuk menjadi penjabat kepala daerah dilakukan dengan keras. Ia menyebut contoh Papua. “Di daerah, misalya di Papua, itu pertempurannya luar biasa, orang-orang yang mau duduk sebagai penjabat kepala daerah bertarung sangat keras. Karena prosesnya betul-betul politis, maka tidak transparan dan terserah pada Mendagri dan Presiden. Negosiasi, sogokan, ancaman yang digunakan untuk menduduki jabatan kepala daerah kerap dilakukan. Kita tidak tahu kreterianya seperti apa, tidak tahu dia punya rekam jejak seperti apa, bahkan tidak tahu apakah punya kapabilitas atau tidak untuk menjadi seorang kepala daerah,” paparnya. Menghadapi Pemilu serentak 2024, Bvitri menegaskan bahwa tahun 2022 adalah tahun-tahun orang saling menyerang, tahun 2023 akan sedikit bermanis-manis karena dalam konteks tahapan pemilu, lalu tahun 2024 mulai ramai lagi. (sof, sws)
Ada 271 Kepala Daerah Menjabat tanpa Pemilu, Demokrasi Sudah Hancur
Jakarta, FNN - Kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum Pilkada Serentak 2024 akan digantikan oleh penjabat gubernur sementara. Aturan mengenai hal ini tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 201 poin 9. Jika diakumulasikan, terdapat 271 kepala daerah yang akan lengser selama periode 2022-2023, terdiri dari 24 gubernur, 56 wali kota, dan 191 bupati. Penjabat gubernur sementara nantinya akan diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Presiden, dengan kriteria Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat tinggi madya atau setara eselon I. Sedangkan penjabat bupati/wali kota sementara akan diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, dengan kriteria ASN pejabat tinggi pratama atau setara eselon II. Menanggapi kenyataan ini, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa merosotnya demokrasi dalam negeri, seimbang dengan pudarnya profil Indonesia di mata internasional. “Itu yang menyedihkan kita hari-hari ini. Gubernur-gubernur akan diangkat oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri tanpa ada legitimasi. Dan itu bisa dua setengah tahun. Itu artinya, Gubernur tidak perlu mempertanggungjawabkan kebijakannya pada publik, pada konstituen. Ini juga satu sinyal bahwa memang demokrasi kita sudah hancur,” katanya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 12 Mei 2022. Rocky mensinyalir orang-orang sekitar kekuasaan sejak awal sudah kita duga akan menduduki pos-pos itu untuk mengamankan kekuasaan Pak Jokowi. Yakni untuk memastikan bahwa seluruh investasi dari yang disebut oligarki itu, akan diamankan oleh ke gubernur baru yang sebetulnya merupakan proksi istana. “Ya, itu poin-poinnya sebetulnya. Jadi alih-alih memperlihatkan demokrasi kendati tidak ada prosedur demokrasi, ini justru diperlihatkan tentang kroniisme,” paparnya. Kenyataan ini akan semakin membuat investor luar negeri takut masuk ke Indonesia. “Jadi, tidak berubah cara investor asing melihat kita. Kalau begitu, nggak ada gunanya masuk ke Indonesia karena akan terjadi semacam lipat melipat regulasi,” tegasnya. Bahkan, kenyataan ini, kata Rocky semakin memastikan kita, bahwa membayangkan 2024 itu kayaknya mustahil. Namun demikian, Rocky mengajak agar masyarakat sipil supaya terus tidak putus asa dalam memperjuangkan keadilan. Keteguhan masyarakat ditunjukkan dengan adanya kalangan mahasiswa, buruh, dan ormas-ormas LSM yang bertemu di Cibubur untuk melakukan konsolidasi. Anehnya, pertemuan itu masih dihalangi untuk melakukan percobaan. “Padahal ini pertemuan justru untuk membaca situasi agar supaya ada wilayah yang bisa kita amankan kalau terjadi kles di tingkat elite,” papar Rocky. Rocky menegaskan sepertinya rezim menganggap bahwa konsolidasi masyarakat sipil itu untuk mendorong kekuasaan supaya jatuh. “Bukan. Itu justru untuk menyiapkan kalau kekuasaan jatuh, maka ada kelompok yang menangkap problem bangsa ini,” paparnya. Oleh karena itu, lanjut Rocky mulai dilakukan koordinasi antara buruh, mahasiswa, masyarakat sipil untuk menjaga supaya kalau kekuasaan jatuh, ada institusi alternatif yang bisa mengelola bangsa ini. Perihal penunjukan Kepala Daerah, Rocky menyarankan sebaiknya pejabat sebelumnya diperpanjang saja karena masih punya legitimasi. “Kalau ada akal sehat mustinya perpanjang saja kan? Anies diperpanjang, gubernur yang lain juga diperpanjang. Itu lebih masuk akal. Kan dia masih punya legitimasi,” tegasnya. Rocky melihat ada kesengajaan untuk mendesain perkumpulan politik di kalangan penguasa. “Jadi memang terlihat dari awal, ini didesain untuk regrouping politik sambil menyingkirkan mereka yang potensial untuk secara kritis mempersoalkan kekuasaan,” paparnya. “Sementara kita lihat contoh-contoh bagaimana pemusatan kekuasaan itu justru diakhiri dengan berhentinya presiden, seperti Perdana Menteri Pakistan Raja Paksa, juga soal Filipina,” lanjutnya. Menurut Rocky dengan penunjukan 271 kepala daerah, itu menandakan bahwa oligarki dan otokrasi akan menguasai Indonesia menuju 2024. Seolah-olah kita enggak ada ide untuk menghasilkan demokrasi itu. “Kenapa itu terjadi? Karena koordinasi atau koordinator-koordinator istana itu hanya melihat secara satu sisi bahwa Presiden Jokowi harus diselamatkan,” paparnya. Semua ini kata Rocky adalah upaya untuk menyelamatkan Presiden Jokowi. Karena itu, dipasanglah orang-orang istana. Padahal kalau dari sekarang dicicil demokrasinya, orang akan berpikir bahwa oke Presiden Jokowi akan meninggalkan jejak, bukan mematikan demokrasi, tapi menghidupkan kembali ide demokrasi. Oleh karena itu, kata Rocky kepala daerah tidak diangkat berdasarkan like and dislike pada presiden. Sedangkan yang terjadi saat ini adalah langsung terlihat like and dislike makin nyata. “Orang dari istana ditaruh di DKI yang memang untuk mengatur ekonomi DKI. Demikian juga wilayah-wilayah yang lebih praktis secara ekonomi di mana izin-izin pertambangan dan eksekusi masih dipegang oleh oligarki, ditaruhlah orang-orang yang nanti akan memperpanjang izin-izin itu kan. Jadi ini semua bagian buruk dari kekuasaan,” pungkasnya. Para kepala daerah kata Rocky memang dipakai untuk mengamankan proyek-proyek strategis dari oligarki, bukan proyek strategis negara. “Kalau proyek strategis negara pasti bangkrut karena APBN-nya sudah tidak cukup,” pungkas Rocky. (sof, sws)
Aji Mumpung Cari Popularitas, Fahri Hamzah Minta Presiden Jokowi Berhentikan Menteri yang Mulai Kampanye Capres 2024
Jakarta, FNN - Tahapan Pemilu 2024, baik pemilhan legislatif pileg), pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) hingga pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak baru akan dimulai pada pertengahan tahun ini. Saat ini sejumlah Kabinet Indonesia Maju sudah mulai aktif berkampanye dan berniat ikut konstestasi Pilpres 2024, antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora( Indonesia Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberhentikan sejumlah menteri yang mulai aktif berkampanye dan mulai menunjukkan gelagat politik untuk maju dalam Pemilu 2024. Fahri juga mengingatkan agar semua menteri yang nampak berkampanye ataupun tidak nampak berkampanye, tapi ada niat untuk ikut kontestasi eksekutif atau legislatif 2024, sebaiknya mundur dan fokus kerjanya selamatkan Indonesia dari krisis yang ada di depan mata. \"Secara umum, semua menteri yang punya konflik kepentingan baik pribadi maupun jabatan sebaiknya mengundurkan diri. Kabinet ini babak belur padahal masih 2,5 tahun. Saat Krisis menghadang tapi menteri pada cari \'cuan\' dan popularitas. Akhirnya presiden menanggung beban sendiri!,\" kata Fahri dalam keterangannya, Kamis (12/5/2022). Fahri mengingatkan kembali komitmen Presiden Jokowi yang menentang adanya sistem rangkap jabatan dalam semua lini pemerintahan. Tapi susah kalau di kabinet justru yang berkembang adalah budaya tidak tahu diri. \"Pedagang menengah, tiba-tiba memegang jabatan politik penting (memakai istilah penjelasan UUD, \'Bukan pejabat tinggi bias\') harusnya tahu diri, berterima kasih dan fokus kerja bantu presiden. Dan kalau mereka menganggap diri profesional, ya profesional aja, curahkan ilmu sedalam-dalamnya untuk membereskan kerja-kerja besar yang ditugaskan oleh Presiden. Habis itu kembali aja ke dunia profesional. Tapi sayangnya pada \'Aji Mumpung\', melihat popularitas sebagai segala-galanya. Pengen berkuasa!,\" sentil Fahri. Akhirnya, lanjut Fahri, kepercayaan yang begitu besar dari Presiden dan kekuasaan yang begitu luas justru dipakai untuk membangun popularitas dan tentunya menambah pundi-pundi dengan alasan biaya politik. Bahkan, tanpa canggung-canggung mereka bangga dengan semuanya padahal kerja tidak becus! \"Saya tahu betul bahwa di negara kita aturan rangkap jabatan belum terlalu ketat diatur, tapi mereka yang merasa dirinya sekolah di Barat, harusnya tahu diri bahwa konflik kepentingan sebaiknya mereka hindari. Pengabdian harus fokus tidak bisa di campur-campur dengan agenda pribadi,\" tandas dia lagi. Mungkin saja, kata Fahri, mereka para pedagang ini yang juga menjadi pejabat, sukses meyakinkan presiden bahwa mereka lebih efektif kalau jadi pejabat dibandingkan birokrat atau politisi. \"Boleh saja, dan boleh jadi presiden percaya. Tapi catat omongan saya. ini awal bencana bagi kalian semua. Apalagi oleh sebagian pengamat mereka ini diberi gelar \'PENGPENG\' yaitu penguasa pengusaha atau secara bercanda kita sebut aja mereka itu \'PENGUASAHA\'. Mereka-mereka itu nggak paham makna luhur jadi abdi negara, dicampur-campur sehingga kerja nggak fokus. Parahnya sampai pada tahap bikin kebijakan yang untungkan pribadi,\" sindirnya. Oleh karena itu, Fahri Hamzah berharap semoga Presiden Jokowi sadar bahwa kabinet harus dipulihkan keadaannya, mengingat waktu 2,5 tahun masih panjang untuk fokus mengerjakan banyak hal bagi kepentingan umum yang masih banyak terbengkalai. \"Mumpung masih punya waktu lebih dari dua setengah tahun sebaiknya Presiden Jokowi merombak kabinetnya dan melepas para menteri yang ditengarai memiliki ambisi politik, sehingga kegiatan rangkap jabatan bisa dihilangkan. Apa lagi krisis Global mengancam keadaan kita sekarang! Semoga presiden menyadari!\" ucap politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini. (sws)
Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar Terang-terangan Membela Anies Baswedan: “Saya Muak dengan Polarisasi”
Jakarta, FNN - Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar menjadi sorotan karena aksinya yang dinilai berbeda dengan kebiasaan selama ini yang sering memberikan \'serangan\' kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan PSI sering diplesetkan menjadi Partai Seputar Ibukota, karena yang disorot kebanyakan hanya Anies Baswedan dan Jakarta. Tiba-tiba Michael membela Anies Baswedan saat disebut sebagai \'Orang Yaman\' berbeda dengan penilaian masyarakat selama ini terhadap kebijakan PSI Pusat. Sebelumnya, seorang pemuda berkaus kuning yang tak diketahui identitasnya mendadak viral. Pemuda tersebut menyindir baliho bergambar Gubernur DKI Anies Baswedan yang belakanga diketahui berada di Sidoarjo. Pada video tersebut, sang pemuda menyebut Anies sebagai \'orang Yaman\'. Video yang beredar di TikTok itu berdurasi 15 detik, diunggah oleh akun TikTok @rianda27. Pemuda yang bicaranya bercengkok Melayu dan dengan nada genit itu merasa tidak terima dengan adanya baliho Anies Baswedan tdipasang di Bundaran Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Michael diketahui membela Gubernur Jakarta terkait video seorang pemuda yang mengatakan baliho bergambar Anies Baswedan dengan sebutan \'Orang Yaman\'. Ia mengatakan pihaknya menolak perilaku rasisme yang dilakukan terhadap siapapun. \"Keliru! Gubernur Anies itu adalah orang Indonesia. Kita harus sudahi perpecahan, dan PSI tegas menolak rasisme oleh siapapun kepada siapapun. Menilai seseorang harus bicara ide dan gagasan,\" katanya dalam keterangan tertulis. Menanggapi sorotan yang ditujukan kepadanya usai membela Anies Baswedan, Michael Victor Sianipar pun memberikan tanggapannya. Wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point mengundang secara offline Michael Victor Sianipar bersama Dilla (Direktur Eksekutif Institut Harkat Negeri), dan Irfan Pulungan (TGUPP, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) DKI Jakarta untuk memperbincangan persoalan terkini yang terjadi di masyarakat dalam perspektif anak muda, Rabu, 11 Mei 2022. Michael menyatakan bahwa statemen pembelaan terhadap Anies Baswedan itu dikeluarkan secara tiba-tiba. “Statemen itu sebetulnya saya keluarkan secara insting saja, karena bagi saya, hal yang disampaikan itu menjadi viral. Saya merasa kalau hal itu tidak kita tegur secara terbuka, bahkan bisa digoreng oleh pihak tertentu, nanti dampaknya bisa negatif untuk bangsa kita dalam jangka panjang. Untuk jangka pendeknya kita sedang memasuki tahun politik 2024, polarisasi akan terjadi, belajar dari Pilpres 2019. Nah, saya termasuk politisi muda yang muak dengan polarisasi, walaupun realitanya dalam politik pasti akan terjadi,” katanya. Menurut Michael, perlu ada orang-orang yang punya keberanian dan komitmen untuk menyatakan tidak, pada polarisasi. “Kita sebagai bangsa Indonesia harus melihat persatuan kita apa, yakni sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama punya UUD 1945, Pancasila. Itu yang membuat kita satu bangsa. Bahwa ada agama berbeda-beda, etnis berbeda-beda, itu bagian dari keberagaman yang harus kita rayakan, celebrasi bukan menjadi sesuatu yang kita ungkit untuk menjelekkan,” paparnya. Michael menyebut seringkali orang menggunakan ujaran kebencian tanpa menyangka hal itu akan viral. Sementara soal PSI Pusat, Michael mengaku tidak ada masalah dengan sikap dirinya. “Saya tidak merasa itu berbeda dengan pusat. Dari DPP langsung mengatakan hal yang sama dengan saya. Justru PSI itu lahir dengan dasar toleransi. Kalimat-kalimat yang mengungkit SARA, itu intoleran. Harus PSI terdepan dan mengutuk ujaran kebencian seperti itu,” tegasnya. Michael menegaskan bahwa harus ada itikad baik dari kedua sisi untuk membangun jembatan yang mempersatukan perbedaan. \"Lebih baik harus ada itikad baik dari kedua Sisi yang terjadi polarisasi ini, ada orang-orang yang menjadi pionir, berinisiatif membangun jembatan, dan ada risiko bagi si pionir ini,\" tuturnya. \"Misalkan saya, tadi disebut misalkan saya ada statemen yang terkesan membela pak Anies. Ini kalau saya lihat di sosial media itu ada kiri kanan sama-sama mengkritisi,\" ujarnya menambahkan. Michael Victor Sianipar kemudian mengungkapkan respons dari kedua belah kubu terkait pembelaannya terhadap Anies Baswedan. \"Dari kubu sana bilangnya udah insyaf, udah tobat. Jadi mungkin dianggap saya ini orang yang aneh atau apa gitu kan. Dari kubu yang sini bilangnya \'wah jangan-jangan ini ketua DKI udah ikut makan lobster\' itu ada juga bahasa-bahasa begitu,\" ucapnya. \"Jadi sebagai orang yang berdiri di tengah-tengah ini bisa dituduh kiri-kanan, saya sadar itu, saya sadar risiko itu, dan harus tetap kita ambil,\" kata Michael Victor Sianipar menambahkan. Dia pun berharap sisi seberang juga mau mengambil langkah ke tengah dan membangun jembatan bersama sisinya. \"Karena menurut saya, saya berharap dari sisi sana juga ada yang mau mengambil langkah ke tengah, jabat tangan, bangun jembatan apapun risiko di kiri diomongin apa di kanan diomongin apa,\" tutur Michael Victor Sianipar. \"Tapi kita melakukan ini, saya punya keyakinan orang-orang akan lihat kok pada akhirnya mereka melihat bahwa upaya kita membangun jembatan ini tulus. Boleh difitnah segala macam tapi selama kita konsisten Mereka melihat bahwa niat kita baik,\" ujarnya menambahkan. Michael Victor Sianipar juga berharap masyarakat umum bisa melihat ketulusan mereka membangun jembatan, jika suatu saat nanti terealisasikan. \"Dan semoga, dan saya yakin akan terjadi, masyarakat umum akan melihat bahwa memang jembatan ini yang perlu kita bangun untuk menjaga keutuhan Indonesia dan lebih dari itu inilah yang akan membawa keadilan dan kesejahteraan,\" tegasnya. Irfan Pulungan dari TGUPP menyatakan bahwa sebetulnya kebebasan menyampaikan pendapat itu diberikan koridor yang sangat luas di Indonesia. Semua orang yang memiliki pendapat itu berhak mengemukakan pendapat dan menjadi domain publik untuk didiskusikan. “Pernyataan kelompok atau individu, mau PSI atau partai lain, tentu bagian dari bagaimana bangsa ini mengkonstruksi dan mendekonstruksi dirinya dalam konteks berbangsa dan bernegara. Pembelahan itu menjadi barrier kita untuk maju ke depan,” katanya. Sementara Dilla, Direktur Eksekutif Harkat Anak Negeri menyatakan bahwa problem anak muda sekarang adalah soal keteladanan dan pentingnya kejelasan dari tokoh-tokoh bangsa, mana domain publik dan domain privat, yang selama ini rancu. Anak muda butuh kepastian soal itu. Anak muda tidak melihat kepada polarisasi, tetapi kepada isu-isunya. (ida, sws)
DPRD DKI Sepakat Bentuk Pansus Jakarta Terkait Perpindahan Ibu Kota
Jakarta, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jakarta terkait perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. \"Badan Musyawarah (Bamus) menargetkan jajaran pansus dapat terbentuk mulai awal Juni 2022 dan diumumkan dalam rapat paripurna,\" kata Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri di Jakarta, Rabu. Alasan pembentukan Pansus Jakarta ini, kata Misan, karena perlu pendalaman-pendalaman yang dimatangkan pansus setelah Jakarta tak lagi menyandang status Ibu Kota Negara (IKN). \"Seperti apa (Jakarta) setelah perpindahan ibu kota, harus terencana. Makanya dibentuklah pansus untuk merumuskan hasilnya rekomendasinya apa,\" ujarnya. Misan menyebutkan bahwa hal tersebut juga telah diungkapkan dalam rapat Bamus yang digelar DPRD Rabu. Selain menetapkan pembentukan Pansus Jakarta terkait perpindahan IKN, rapat juga menyepakati pembentukan Pansus Raperda tentang Rencana Induk Transportasi serta Pansus Pengelolaan Air Minum setelah kontrak kerja Aetra dan Palyja. \"Kontrak Aetra dan Palyja kan berakhir Januari 2023. Harus kita bahas karena tidak akan diperpanjang,” katanya. (mth/Antara)
POPULER
