POLITIK
Penghapusan Tenaga Honorer Perlu Ditangani Secara Bijak
Tanjungpinang, Kepulauan Riau, FNN - Pengamat politik dan pemerintahan, Endri Sanopaka, berpendapat rencana pemerintah menghapus tenaga honorer sebaiknya ditangani secara bijak sehingga dapat meminimalisir dampak negatif.\"Ada potensi negatif akibat kebijakan itu baik secara politik, sosial, hukum maupun ekonomi sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan nasib tenaga honorer jauh sebelum kebijakan itu diberlakukan,\" kata ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji, itu di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin.Menurut dia, penghapusan tenaga honorer yang saat ini hangat dibicarakan publik, berpotensi memberi dampak negatif terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ingin mencalonkan diri kembali pada Pilkada 2024, meski ribuan tenaga honorer harus memahami bahwa kebijakan penghapusan tenaga honorer di pemerintahan berdasarkan amanah UU Nomor 5/2014 tentang ASN.Berdasarkan undang-undang itu, ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PNS dan PPPK). Namun sumber keuangan honor atau gaji kepada tenaga honorer tidak membebani anggaran pusat, melainkan daerah.Begitu pula dengan PPPK, menurut dia anggaran untuk pembayaran gaji mereka bersumber dari anggaran daerah, berbeda dengan PNS yang bersumber dari anggaran pusat. Karena itu, sejak awal pemda menunda membuka penerimaan PPPK, kecuali untuk guru lantaran jumlah tenaga honorer yang cukup banyak.Selama ini, kata dia tenaga honorer yang bekerja di pemerintahan daerah tidak semata-mata berorientasi terhadap gaji. Sebab, gaji yang diperoleh mereka relatif jauh lebih rendah dibanding PNS atau PPPK.Pertimbangan mereka justru merasa bangga dapat bekerja di pemerintahan karena mendapatkan status sosial yang baik di tengah masyarakat. \"Pendapatan daerah turun sejak pandemi Covid-19. Tahun 2022 ini baru terlihat perlahan-lahan kondisi kembali normal, aktivitas masyarakat meningkat dan perekonomian berjalan,\" ucapnya.Keinginan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, agar pemerintah pusat menangguhkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di pemerintahan tersebut tidak akan berarti apa-apa bila para honorer tidak mendukungnya. \"Semestinya berjuang bersama-sama minta kebijakan khusus dari pusat,\" tegasnya.Selain aspek politik, Endri berpendapat bahwa penghapusan tenaga honorer pada 2023 potensial menimbulkan permasalahan sosial yang cukup besar akibat peningkatan angka pengangguran.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tahun 2021, jumlah penduduk usia kerja di Kepri yang terdampak Covid-19 sehingga tidak bekerja sebanyak 209.506 orang (9,91 persen). Jumlah tersebut turun 27,40 persen dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 288.549 orang.Penghapusan tenaga honorer di Kepri akan berkontribusi terhadap peningkatan jumlah pengangguran sehingga perlu ditangani secara bijak.\"Di Pemprov Kepri terdapat sekitar 7.000 orang honorer, belum lagi di pemerintahan kabupaten dan kota. Tentu permasalahan sosial yang timbul akibat peningkatan angka pengangguran semakin tinggi sehingga perlu ditangani secara serius,\" ujarnya.Sebelumnya, Sekda Kepulauan Riau, Adi Prihantara, menyatakan, mereka berupaya memperjuangkan nasib sekitar 7.000 tenaga honorer di pemda setempat menyusul rencana pemerintah pusat menghapus status mereka mulai 2023. \"Kami tetap memikirkan nasib status honorer agar jangan sampai dihapus tanpa ada solusi,\" katanya.Menurut dia, tidak mudah memberhentikan tenaga honorer begitu saja, karena harus diakui keberadaan mereka selama ini membantu pemerintah daerah dalam melayani publik.Ia juga mengklaim ribuan pegawai honorer itu tidak membebani APBD Pemprov Kepri, sebab setiap tahun memang sudah dianggarkan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. \"Kami tentu tidak ingin kebijakan penghapusan honorer, justru memicu meningkatnya angka pengangguran terbuka,\" ujar dia.Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak dapat menyangkal atas turunnya surat edaran Kementerian PAN-RB perihal penghapusan tenaga honorer pada tahun depan. Apalagi undang-undang yang mengatur tentang larangan pengangkatan tenaga honorer pemerintahan sudah berlaku sejak lama.Namun, kata dia, di sisi lain pemerintah juga harus mencari solusi terbaik untuk para honorer, terutama mereka yang sudah mengabdi lima hingga 10 tahun. Misalnya, diterima menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) atau CPNS melalui serangkaian seleksi.\"Kami terus mengusulkan formasi P3K dan CPNS ke pemerintah pusat, namun kuotanya memang terbatas. Sebab, itu menjadi kewenangan mereka,\" ucap dia. (Ida/ANTARA)
Rakernas II PDIP Akan Dibuka Megawati di Jakarta
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diagendakan membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Selasa (21/6) hingga Kamis (23/6). \"Acara Rakernas ini akan dibuka oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri. Presiden Joko Widodo dijadwalkan memberi sambutan di Rakernas,\" kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin. Dia mengatakan, Rakernas PDIP kali ini mengusung tema \"Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat\", dengan sub tema \"Desa Taman Sari Kemajuan Nusantara\". Hasto menjelaskan, seperti yang pernah diungkap Megawati Soekarnoputri, bahwa Indonesia memiliki kepentingan yang besar untuk memastikan pembangunan desa, sebab pembangunan Indonesia ke depan dimulai dari desa. Bagi PDIP, kata Hasto, desa adalah ujung tombak pemerintahan, yang berada di garda terdepan pelayanan publik, sekaligus tempat hidup tradisi dan adat istiadat. \"Desa adalah taman sari kearifan lokal nusantara. Itulah sumber kebudayaan dan kepribadian bangsa. Membangun Indonesia harus dimulai dari desa dengan program pembangunan di segala bidang kehidupan, berbasis pada hasil riset nasional. Sehingga ke depan harus ada optimalisasi peran peneliti dan perekayasa di kampus-kampus yang mengolah sumber daya di desa,\" papar Hasto. Dengan tema ini, lanjut Hasto, PDIP ingin memperjuangkan perbaikan kehidupan rakyat melalui keputusan-keputusan politik yang jelas. Sehingga benar terwujudlah membangun Indonesia dari desa. \"Desa kuat, Indonesia maju dan berdaulat,\" tegas Hasto. Secara kepartaian, lanjut Hasto, rakernas dilaksanakan berdasarkan amanat Kongres V Partai yang dilaksanakan pada tanggal 8-11 Agustus 2019, dan instruksi Ketua Umum Partai. Konsolidasi partai dilaksanakan melalui Program 5 Mantap. Yakni Mantap Ideologi; Mantap Organisasi; Mantap Kader; Mantap Program dan Mantap Sumber Daya. \"Rakernas partai dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan konsolidasi partai, mendengarkan laporan dari badan-badan partai dan alat kelengkapan partai, serta untuk menyusun program pemenangan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2024,\" tuturnya. (Ida/ANTARA)
Spanduk Gibran-Puan Muncul di Sejumlah Titik Solo Raya
Solo, FNN - Sejumlah spanduk bergambar Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dengan Ketua DPR RI Puan Maharani muncul di sejumlah titik di Solo Raya, antara lain, di kawasan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dan beberapa titik di Kota Solo, Jawa Tengah.Pantauan di Solo, Senin, menunjukkan bahwa spanduk yang terpasang tersebut atas mengatasnamakan Projo atau sukarelawan Pro Jokowi. Pada spanduk tersebut tertulis Puan bersama Gibran dari Solo Raya untuk Indonesia.Terkait dengan hal itu, Gibran irit memberi tanggapan. Ia juga baru mengetahui adanya spanduk tersebut setelah ada kenalan yang mengirimkan foto kepadanya.\"Ya tanya yang masang spanduk saja to, saya sudah tahu (terkait pemasangan spanduk),\" katanya.Terkait pesan dukungan yang tersirat dalam spanduk tersebut, ia juga enggan menanggapi.\"Nggak gimana-gimana, aku juga nggak tahu yang masang siapa, kapan dipasang kok tahu-tahu dipasang seperti itu,\" katanya.Mengenai kemungkinan Gibran untuk maju pada Pemilihan Presiden mendatang, ia tidak ingin berandai-andai.\"Saya fokus yang di Solo dulu saja, fokus ASEAN Para Games,\" katanya.Sementara itu, salah seorang petugas Linmas Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Solo, bernama Nimo mengatakan tidak tahu kapan pemasangan tersebut dilakukan.\"Kemarin belum ada, pas saya tugas di sana belum ada. Tadi saya berangkat tugas pukul 08.00 WIB sudah ada,\" katanya.Projo: Selebaran hitamSaat dikonfirmasi terkait pemasangan spanduk tersebut, Ketua DPC Projo Solo Tego Wigati mengatakan tidak pernah memasang satu pun spanduk.\"Kami mengikuti arahan pengurus pusat dan Dewan Pembina (Projo) Bapak Joko Widodo. Kami menunggu hasil dari musyawarah rakyat dan menunggu petunjuk Pak Jokowi seperti apa. Untuk dukung-mendukung, belum berani,\" katanya.Menurut dia, pemasangan tersebut juga tidak mungkin dilakukan oleh anggota Projo yang lain.\"Nggak mungkin karena semua tegak lurus DPP. Di situ (spanduk) kan simbolnya warna hitam ya, kami simbolnya merah. Saya menganggap itu selebaran hitam karena DPC Projo Surakarta tidak pernah merasa memasang itu,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Pegawai Kemenhan Harus Peka Kebijakan Strategis
Jakarta, FNN - Pengamat manajemen pertahanan Universitas Pertahanan Victorio Litaay menyatakan setiap pegawai Kementerian Pertahanan harus memiliki kepekaan terhadap kebijakan strategis yang berhubungan dengan tata kelola dan penyelenggaraan pertahanan negara.Victorio dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), diperlukan aparatur yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan mendukung pembangunan serta cita-cita bangsa.“Para aparatur negara harus mampu menjawab tantangan besar di berbagai bidang kehidupan, baik pada skala global, nasional, maupun lokal,” ucapnya.Untuk itu, menurut dia, diperlukan birokrat-birokrat pemerintahan yang dinamis, adaptif, visioner, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik.Ia menambahkan tantangan dan tugas yang dihadapi Kemenhan akan beragam, terlebih dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis di tataran global, regional, dan nasional yang makin kompleks serta dinamis.Oleh karena itu, pegawai Kemenhan harus terus berupaya mengembangkan kompetensi serta inovasi baru untuk menunjang optimalisasi tugas.Victorio melihat tenaga profesional di Indonesia yang bisa mengisi posisi-posisi tersebut, sangat mumpuni dari segi jumlah maupun kualitas.Adapun SDM profesional tersebut bisa didatangkan dari TNI maupun sipil yang berkompeten dan memiliki latar belakang sesuai kebutuhan serta beban kerja.Kendati demikian, posisi jabatan hendaknya tidak didominasi dari institusi dan kecabangan tertentu di TNI maupun sipil.\"Kebutuhan akan pemenuhan posisi jabatan dalam struktur organisasi di Kementerian Pertahanan dapat berasal dari berbagai institusi dan kecabangan TNI ataupun dari sipil yang berkompeten. Pasalnya, hal ini terkait pula dengan kompetensi dan inovasi pada peningkatan prestasi kerja serta pengabdiannya kepada bangsa dan negara melalui Kemenhan,\" demikian Victorio. (Sof/ANTARA)
PKS Akan Merekomendasikan Koalisi Setelah Rapimnas
Jakarta, FNN - Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri menyatakan pihaknya mungkin akan menghasilkan rekomendasi koalisi partai untuk menghadapi Pemilu 2024 setelah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Senin (20/6).“Besok sama lusa coba nanti kita lihat. Kalau final, saya sih melihat belum ada. Tapi mungkin akan ada rekomendasi partai koalisinya. Final siapa calon presidennya, belum,” kata Salim kepada wartawan setelah menghadiri acara Mengenang Almarhumah Ani Yudhoyono di Assembly Hall Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu.Terkait dengan kemungkinan untuk membangun koalisi dengan Partai Gerindra dan PKB, ia mengatakan bahwa pihak PKS masih melakukan komunikasi awal dan belum ada hasil yang final.Oleh karena itu, tutur Salim Segaf, seluruh kader partai harus bersabar. “Jadi, masih komunikasi awal, ya. Belum ada sesuatu yang final. Kita perlu bersabar,” kata Salim.Dalam kesempatan yang sama, Salim juga mengungkapkan harapannya agar munculnya poros baru dalam catur perpolitikan nasional.“Sampai nanti, mudah-mudahan akan ada poros, ya. Kalau kita lihat, kemungkinan ada tiga calon ya, tiga calon presiden. Mudah-mudahan itu terwujud,” ucapnya.Lebih lanjut, ia juga membahas mengenai kemungkinan untuk membangun koalisi dengan Partai Gerindra.Bagi PKS, meskipun sebelumnya telah menjalin koalisi dengan Partai Gerindra berulang kali dan belum memenangkan pemilihan umum, tidak ada kata kapok atau jera dalam menjalin koalisi.“Sama siapa pun bisa. Kalau politik itu tak ada kapoknya selama kepentingan bisa ketemu,” kata Salim. (Sof/ANTARA)
KASN dan BNN Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan ASN
Jakarta, FNN - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menandatangani dua perjanjian kerja sama di Jakarta, Jumat, dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan aparatur sipil negara (ASN).Penandatanganan perjanjian kerja sama pertama ialah mengenai tes atau uji narkotika bagi ASN di instansi pemerintah, yang dilakukan oleh Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto dan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Tagam Sinaga.Selanjutnya, perjanjian kerja sama kedua mengenai pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika bagi ASN, yang dilakukan oleh Tasdik dengan Direktur Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN Jafriedi.\"Kami berharap selama masa implementasi perjanjian kerja sama ini koordinasi antara KASN dan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Deputi Bidang Pencegahan BNN dapat berjalan simultan, sehingga kerja sama berjalan secara efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi terwujudnya lingkungan ASN yang bebas narkotika,\" kata Tasdik seperti dikutip dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.Tasdik menyampaikan KASN, sebagai lembaga pengawasan penerapan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, telah menerima berbagai laporan mengenai penyalahgunaan narkotika oleh ASN. Dengan demikian, lanjutnya, pelanggaran tersebut perlu ditindak secara tegas agar tidak menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik.Ia pun menyampaikan ASN merupakan profesi yang mulia karena berfungsi melayani publik dan melaksanakan kebijakan Pemerintah. Namun, tambahnya, fungsi tersebut tidak dapat berjalan optimal apabila ASN mengalami kecanduan terhadap penyalahgunaan narkotika.\"Fungsi ini tidak akan berjalan optimal apabila pegawai ASN mulai kecanduan penyalahgunaan narkotika. Kinerja akan merosot, integritas menjadi tercela, bahkan merusak lingkungan sekitar,\" jelasnya.Oleh karena itu, kata Tasdik, KASN menilai perlu mengambil langkah strategis untuk bersinergi dengan BNN dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan ASN.Melalui kerja sama tersebut, diharapkan ada tindakan implementatif berkenaan dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan ASN. Di antaranya ialah transfer ilmu pengetahuan dan pemahaman untuk memperkuat kapasitas kedua lembaga, khususnya penjelasan terkait dengan penyalahgunaan narkotika kepada KASN dan manajemen ASN berbasis sistem merit kepada BNN, katanya.Kemudian, KASN berharap ada sosialisasi pencegahan narkotika ke instansi Pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan kesadaran instansi dan ASN dalam membentengi diri dari penyalahgunaan narkotika. Selain itu, tambahnya, perlu ada koordinasi dengan pimpinan instansi pemerintah dalam memonitor pembinaan disiplin terhadap ASN yang terbukti menyalahgunakan narkotika.Terakhir, KASN dan BNN daerah dalam kesempatan tertentu dapat melakukan uji narkotika yang bersifat inspeksi mendadak, sebagai salah satu upaya meningkatkan pengawasan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN.Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Tagam Sinaga mengatakan kerja sama dengan KASN merupakan langkah strategis di tengah peningkatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2021. Prevalensi adalah jumlah pengguna narkoba dalam kurun waktu tertentu dan dikaitkan dengan besar populasi dari kasus itu berasal.Sebelumnya, pada 2019, pengguna narkoba di Indonesia berjumlah 1,80 persen atau 3,41 juta; sedangkan pada 2021 meningkat menjadi 1,95 persen atau 3,66 juta jiwa.Selain itu, kerja sama antara BNN dan KASN juga dapat dilakukan melalui penyebarluasan informasi yang intens mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), baik secara internal maupun eksternal.Tagam berharap kerja sama antara BNN dan KASN dapat dilaksanakan secara konsisten, sehingga cita-cita untuk membebaskan Indonesia dari narkoba dapat segera terwujud. (Ida/ANTARA)
Try Sutrisno Sebut Pikiran LaNyalla untuk Perbaiki Bangsa Gamblang dan Komprehensif
Jakarta, FNN – Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno tak bisa menyembunyikan kekaguman terhadap sosok Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mattalitti. Ia mengatakan bahwa pemikiran Ketua DPD RI itu sangat gamblang dan komprehensif. Hal tersebut diungkapkan Try Sutrisno dalam acara Silaturahmi Elemen Masyarakat Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia, Kamis (16/6/2022) di Gedung B DPD RI, Senayan, Jakarta. “Sambutan pak Nyalla itu sangat tegas sekali, gamblang dan komprehensif. Sambutan beliau adalah sama persis dengan pemikiran saya. Buku saya yang tebal-tebal terangkum semua oleh pemikiran beliau dan pandangan pak Nyalla,” ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan para peserta. Lebih lanjut Try mengatakan, dia sangat setuju dengan Ketua DPD RI yang mana tadi mengajak kita sebagai rakyat jangan sampai disebut mengkhianati bangsa dan negara. “Kalau dalam Islam beliau ini kita panggil syuhada. Karena beliaulah yang nantinya akan berjuang menyelamatkan bangsa dari Oligarki. Saya sepakat bahwa Oligarki kini sudah ada dua. Oligarki Ekonomi maupun Oligarki Politik. Pak Nyalla memperjuangkan untuk mengkaji ulang konstitusi dan punya tujuan mulia, yakni menyelamatkan bangsa kita dari orang-orang yang tidak peduli dengan Pancasila,” ujarnya. Pernyataan Try Sutrisno menegaskan dari pertemuan sebelumnya antara Try Sutrisno dan Ketua DPD di kediaman mantan Panglima TNI itu beberapa waktu lalu. Seperti diberitakan, saat itu, Try Sutrisno memberikan wasiat kepada Ketua DPD RI untuk melakukan Kaji Ulang Konstitusi hasil Amandemen tahun 1999-2002 silam, demi penyelamatan bangsa dan negara. “Saya ini sudah 87 tahun, tidak lama lagi akan meninggal, saya titip wasiat kepada Anda, karena saya tahu Kakek Anda, Pak Mattalitti itu pejuang. Waktu peristiwa perobekan Bendera Belanda di Surabaya, saya masih anak-anak, melihat dari toko Kakek Anda di Tunjungan. Tolong selamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran di masa depan,” ungkap pria kelahiran Surabaya 15 November 1935 itu. Dia membeberkan bahwa, Amandemen Konstitusi yang dilakukan empat tahap di tahun 1999 hingga 2002 silam sama sekali tidak dilakukan dengan tahapan yang ideal. Perubahan dilakukan cepat-cepatan, dan ada pengaruh kepentingan asing. Sehingga hasilnya, bangsa ini kehilangan keindonesiaannya. “Isi pasal-pasalnya sudah tidak nyambung lagi dengan Pancasila yang ada di naskah Pembukaan UUD. Sehingga jangan heran kalau kemudian lahir banyak sekali Undang-Undang turunan dari Konstitusi yang merugikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan bangsa ini,” tuturnya beberapa waktu lalu. Puncaknya, kata Try Sutrisno, adalah diubahnya sistem paling hakiki dari Pancasila, yaitu lembaga keterwakilan rakyat, yang dulu berada di Lembaga Tertinggi Negara, yaitu MPR, yang terdiri dari DPR, Utusan Daerah, Utusan Golongan dan Fraksi ABRI (TNI-Polri). “Sehingga sekarang sistem negara ini menjadi liberalis, individualistis dan kapitalis. Semua ditentukan Partai Politik. Padahal Pancasila yang dirumuskan pendiri bangsa ini adalah sistem asli yang sudah sangat cocok untuk membuat Indonesia menjadi negara yang kuat dan berdaulat,” tandasnya. Dikatakan Try, situasi sekarang dimana Legislatif menjadi heavy (kuat, red), bukan kemudian berdampak kepada check and balances yang kuat dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Tetapi menjelma menjadi parpol heavy. Karena DPR adalah kepanjangan parpol. Karena itu, lanjutnya, Kaji Ulang Amandemen Konstitusi, dengan cara kembali kepada UUD Naskah Asli, lalu lakukan perbaikan-perbaikan melalui Adendum. Agar bangsa ini, dan anak cucu kita selamat. Bangsa ini bukan milik segelintir orang, tetapi milik 270 juta rakyat. “Saya minta Anda, karena Kakek Anda itu pejuang lho. Perjuangkan Kaji Ulang Konstitusi kita. Pastikan kedaulatan kembali ke tangan rakyat. Pastikan Pancasila yang ditetapkan di Naskah Pembukaan UUD menjadi falsafah dan norma dari semua Pasal yang ada di Konstitusi. Ini wasiat saya,” pungkasnya. (*)
Komisi Infomasi Pusat Ingatkan Bawaslu-KPU Mengedepankan Keterbukaan Informasi Pemilu
Jakarta, FNN - Komisi Informasi (KI) Pusat mengingatkan para penyelenggara pemilu, terutama KPU RI dan Bawaslu RI agar mengedepankan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan beragam tahapan Pemilu 2024 bagi publik.\"KI Pusat mengingatkan agar dalam penyelenggaraan pemilu, KPU RI dan Bawaslu RI, mengedepankan keterbukaan informasi dalam kegiatannya, sebagaimana diketahui KPU RI telah meluncurkan tahapan Pemilu 2024 dan Bawaslu RI sedang melakukan seleksi Bawaslu di 25 provinsi,\" kata Komisioner KI Pusat Handoko Agung Saputro dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Mengenai praktik keterbukaan informasi, dia pun mengatakan KPU dan Bawaslu yang dikategorikan sebagai Badan Publik Informatif tidak hanya diharuskan berpegang pada ketentuan normatif dan regulatif, tetapi juga diwajibkan mengedepankan kepentingan umum yang lebih luas dalam memberikan layanan informasi publik.Lebih lanjut, Handoko menyampaikan secara rinci mengenai langkah yang sepatutnya dilakukan oleh Bawaslu RI dan KPU RI untuk mewujudkan keterbukaan informasi secara optimal.Ia mengatakan, dalam melakukan seleksi anggota Bawaslu di 25 provinsi, Bawaslu RI harus menjamin hak-hak informasi setiap peserta dan masyarakat dengan standar yang sama terpenuhi.\"Hak-hak informasi tersebut bukan semata aspek prosedur dan tahapan seleksi, melainkan pula hak untuk mengetahui, misalnya, alasan-alasan kegagalan dalam tahapan seleksi,\" jelas dia.Handoko mengimbau Bawaslu RI mencegah terjadinya perlakuan yang berbeda dari tim seleksi terhadap peserta calon anggota Bawaslu provinsi saat hasil seleksi diumumkan.Oleh karena itu, lanjut dia, Bawaslu RI perlu menetapkan pedoman tentang syarat dan prosedur peserta mendapatkan informasi.Lalu untuk KPU RI, Handoko mengimbau mereka agar mengingatkan jajarannya, khususnya di tingkat kabupaten/kota, untuk memahami standar layanan informasi publik.\"KPU RI harus memastikan bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di jajaran KPU kabupaten/kota bekerja dan telah memberikan layanan informasi, baik informasi terkait tahapan maupun non-tahapan, seperti alokasi dan penggunaan anggaran,\" ujar dia.Menurut Handoko, hal tersebut perlu dilakukan karena sejauh ini, PPID di KPU kabupaten/kota belum maksimal dalam menyampaikan informasi kepada publik.Selanjutnya, Handoko menyampaikan bahwa KI Pusat, KI Provinsi, dan KI kabupaten/kota siap mengawal KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya agar hak-hak publik terpenuhi dan meminimalisasi potensi sengketa informasi yang melibatkan KPU dan Bawaslu. (Sof/ANTARA)
PTDI Diminta Kelola Perusahaan Dengan Baik Demi Menjaga Investasi Rakyat
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengajak PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) senantiasa menjaga investasi rakyat di bidang pertahanan dengan mengelola perusahaan secara baik.\"Marilah kita menjaga investasi rakyat. Marilah kita bersama-sama meraih teknologi. Saudara-saudara, kelemahan-kelemahan di industri pertahanan setelah kita bedah adalah akibat salah urus atau missmanagement,\" kata Menhan sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Prabowo menyampaikan hal tersebut saat menyerahkan alat utama sistem senjata (alutsista) produksi PTDI berupa dua helikopter antikapal selam (AKS) dan satu Pesawat CN235 MPA kepada Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono di Hangar Aircraft Service PTDI Bandung, Jawa Barat, Rabu.Pada kesempatan yang sama, Prabowo berterima kasih kepada PTDI yang telah bekerja keras memproduksi alutsista tersebut. Meskipun begitu, ia mengharapkan kinerja PTDI ke depan akan senantiasa membaik.“Hari ini, kita menyaksikan penyerahan satu CN235, khusus untuk patroli maritim, dan dua helikopter untuk antikapal selam. Jadi, ini juga prestasi PTDI. Namun, kami juga berharap PTDI akan bekerja lebih baik, memperbaiki kinerja, dan meningkatkan efisiensi,\" kata Prabowo.Selanjutnya, Ketua Umum Partai Gerindra ini berpesan, agar direksi PTDI yang baru senantiasa setia pada negara dan berupaya meningkatkan produksi. Menurut dia, hal itu perlu dilakukan karena PTDI memiliki tugas yang berat menjelang kerja sama dengan berbagai pihak dari negara-negara lain.“PTDI punya tugas yang berat dan kita akan merintis kerja sama dengan berbagai pihak dari beberapa negara lain,\" ujar Prabowo.Di sisi lain, Prabowo mengaku optimistis bahwa PTDI dapat berkembang lebih baik jika manajemen mereka dikelola secara efisien.\"Kami sangat optimistis melihat perkembangan PTDI, namun tadi saya ingatkan bahwa kinerja manajemen PTDI harus benar-benar efisien, harus benar-benar setingkat dengan praktik-praktik terbaik di dunia. Jadi, itu tuntutannya seperti itu,” kata Prabowo. (Sof/ANTARA)
Presiden Melantik Tiga Wakil Menteri Baru
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo melantik tiga wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu.Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 24 M tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024.Berdasarkan surat yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Kemensesneg Nanik Purwanti, tiga wakil menteri baru yang dilantik yakni:1. Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri2. Afrianyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan3. Raja Juli Anthony sebagai Wakil Menteri Agragria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional\"Kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,\" tulis Keputusan Presiden yang dibacakan. (Ida/ANTARA)
POPULER
