POLITIK
Pemerintah Terus Memperkuat Tim Kesehatan Jamaah Haji
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin mengatakan pemerintah terus berupaya memperkuat tim kesehatan jamaah haji guna menurunkan angka kematian jamaah di Tanah Suci.\"Kita memperkuat tim kesehatan. Tahun ini tim kesehatan cukup solid, obat-obatan semua (cukup),\" kata Wapres seusai melepas keberangkatan jamaah calon haji kloter 1 Embarkasi Surabaya, di Jawa Timur, Sabtu.Wapres menyampaikan pelayanan rumah sakit darurat di Mekkah, Madinah maupun bandara juga terus ditingkatkan guna memantau jamaah.Menurut Wapres dari tahun ke tahun angka kematian jamaah mengalami penurunan, karena pemerintah terus melakukan evaluasi pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.\"Dari segi pelayanan kesehatan, jamaah kita dianggap dari Pemerintah Arab Saudi yang terbaik, karena kita paling siap melayani. Ambulan, petugas, kita siapkan dengan baik,\" kata Wapres.Adapun dalam pesannya saat melepas para jamaah, Wapres menyampaikan agar jamaah senantiasa menjaga kesehatan. Wapres juga meminta petugas haji memperhatikan jamaah dengan baik.Wapres mendoakan agar para jamaah dapat beribadah dengan khusyu dan menjadi haji mabrur. Wapres juga berharap dapat ikut beribadah haji tahun ini jika ada kesempatan. \"Doakan saya supaya juga bisa berangkat, tidak ada halangan,\" ujar Wapres. (Ida/ANTARA)
Kualitas Manusia Merupakan Aspek Penting untuk Mewujudkan Indonesia Emas
Jakarta, FNN - Pengusaha TP Rachmat mengatakan salah satu aspek yang memiliki banyak peran penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045 adalah kualitas manusia yang dibangun melalui pemberian pendidikan secara lengkap kepada seluruh masyarakat.\"Aspek (untuk mewujudkan Indonesia Emas) ini amat sering dibicarakan, tetapi perwujudan-nya sering terkalahkan oleh aspek-aspek lain yang bersifat lebih mendasar. Aspek ini juga amat sulit untuk disiapkan karena sifatnya jangka panjang, perlu komitmen, serta konsistensi lintas generasi dan lintas pemerintahan yang gigih dan pantang menyerah. Aspek ini adalah kualitas manusia,\" ujar TP Rachmat.Hal tersebut dikemukakannya saat menyampaikan pidato bertajuk \"ndonesia Raya, Seribu Tahun Lamanya\", atas penghargaan Paramadina Award yang dia terima dalam acara Wisuda Ke-36 Program Sarjana dan Magister Universitas Paramadina, di Jakarta, Sabtu, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Universitas Paramadina.Lebih lanjut, TP Rachmat menilai kualitas manusia berperan penting dalam mewujudkan Indonesia Emas atau Indonesia Maju pada tahun 2045 karena aspek tersebut menjadi faktor penentu dan pembeda bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kebesaran antara suatu bangsa dan bangsa lainnya.Menurutnya, banyak bangsa yang dapat memberikan dampak besar bagi dunia, meskipun jumlah penduduknya sedikit, sumber daya alamnya tidak berlimpah, dan letak geografis yang tidak strategis atau menguntungkan.TP Rachmat mengatakan mereka mampu melakukan hal tersebut karena menyadari pentingnya kualitas manusia yang baik, seperti mampu melahirkan beragam karya, untuk menjadi suatu negara maju.Ia juga mengatakan, pada umumnya, bangsa-bangsa tersebut mengoptimalkan kualitas manusianya dengan merumuskan prinsip dasar pendidikan, menempatkan talenta-talenta terbaik untuk mengelola pendidikan, mengalokasikan sumber dana yang besar bagi pendidikan, dan menetapkan kebijakan yang mendukung serta meningkatkan kualitas pendidikan.\"Semua itu dilakukan dengan teguh, konsisten, all out, dari generasi ke generasi, walaupun pemerintahnya silih berganti,\" lanjut dia.Lalu, ia menjelaskan pendidikan yang lengkap atau paripurna adalah pendidikan yang tidak hanya mengajarkan unsur ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan pondasi yang kokoh dalam unsur rasionalisme, spiritualitas, nilai-nilai inti, dan cara berpikir yang benar.\"Bangsa membutuhkan kombinasi dari kelima unsur tersebut, agar dapat terus tumbuh menuju kejayaan dan kemuliaan. Ilmu pengetahuan semata bisa saja membawa bangsa pada kemajuan dan skala ekonomi yang mengagumkan, namun tanpa nasionalisme, spiritualitas, nilai-nilai inti, serta cara berpikir yang benar, sebuah bangsa akan sulit mencapai peradaban yang jaya, mulia, dan langgeng,\" tutur TP Rachmat.Oleh karena itu, TP Rachmat menekankan bahwa pendidikan bernilai penting untuk membangun kualitas manusia yang baik dalam suatu bangsa.Melalui keberadaan penduduk yang terdidik, menurut dia, suatu bangsa akan dapat melepaskan diri dari beragam persoalan besar, seperti kelaparan, kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan, serta ketidaksetaraan.Ia mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia, apa pun profesi-nya, untuk berperan dalam dunia pendidikan.\"Pendidikan menjadi kunci terjadinya Indonesia yang raya yang akan ada sampai 1000 tahun lamanya. Dalam konteks itu, saya mengajak kita semua untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan,\" imbau TP Rachmat.TP Rachmat memperoleh Paramadina Award yang merupakan wujud apresiasi dari Universitas Paramadina untuk orang-orang yang konsisten berjuang mewujudkan masyarakat madani Indonesia.Paramadina Award merupakan penghargaan tertinggi pada tokoh dan institusi yang sangat berjasa tidak hanya bagi perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan, tetapi juga bangsa dan negara secara luas.Paramadina Award tidak membatasi pada bidang tertentu. Penghargaan itu diberikan pada sosok yang berjasa dan berkontribusi sejalan dengan nilai-nilai Paramadina, yaitu keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan.(Ida/ANTARA)
Berebut Anies Baswedan, Ganjar, Puan, Andika, AHY, dan Siapa Lagi?
Jakarta, FNN – Siapa kandidat lain sebagai Capres dan Cawapres pada 2024 nanti? Ketum DPP Partai NasDem Surya Paloh misalnya, sudah menjajakan Anies Baswedan ke Presiden Joko Widodo untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Ganjar sebagai Capresnya dan Anies sebagai Cawapresnya. “Sementara mantan Cawapres Yusuf Kalla juga secara intensif menjajakan Anies untuk dijodohkan berpasangan dengan Puan Maharani, kali ini Anies sebagai Capres dan Puan Maharani sebagai Cawapres,” kata wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Jum’at (3/6/2022). Sebelumnya banyak juga pengamat yang menjodohkan Anies dengan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa atau dengan Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harymurti Yudhoyono (AHY). Menurut Hersubeno, alasan menjodoh-jodohkan Anies ini tampaknya tak lepas dari beberapa fakta. Pertama adalah elektabilitas Anies yang selalu ada di jajaran teratas para kandidat yang tengah dielus-elus mejadi Capres. Bahkan, terakhir ini Kompas membuat survei di media sosial menyebutkan bahwa posisi Anies itu teratas. Sentimen positif dan negatif yang cukup berimbang. Yang kedua ini alasannya adalah basis representasi, apa boleh buat Anies itu sampai sejauh ini masih tetap diposisikan sebagai representasi umat Islam. “Representasi kanan, karena itu dia perlu dipasangkan dengan mereka yang diposisikan merepresentasikan kalangan nasionalis,” lanjutnya. Dalam soal representasi ini masuk juga kriteria Jawa-Non Jawa. Dan, bahkan dalam kasus Andika atau AHY itu juga dimasukkan representasi atau sesuai presentasi Sipil dan Militer. Yang menarik, menurut Hersubeno, sampai sejauh ini belum muncul nama Anies dipasangkan dengan Prabowo Subianto, ini beda sekali dengan Pilpres 2019 lalu saat Prabowo waktu itu melamar Anies, bahkan sampai 3 kali Anies dilamar menjadi Cawapres. “Tapi Anies bertahan tetap melanjutkan jabatannya sebagai Gubenur DKI dan kemudian seperti yang sama-sama kita ketahui yang dipilih Prabowo menjadi Cawapresnya adalah Sandiaga Uno,” ujar Hersubeno. Dalam beberapa simulasi yang dilakukan oleh lembaga survei justru Anies ini kalau sama Prabowo diposisikan sebagai kompetitor dari Prabowo dan yang menarik Anies ini lebih unggul kalau dipasang-pasangkan berhadapan dengan Prabowo. Hersubeno menyebut, sudah sejak lama sesungguhnya Anies ini diposisikan sebagai kandidat penantang dari kalangan oposisi dan umat Islam dan itu dua image yang melekat kuat pada diri Anies. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies itu dihadapkan face to face dengan rezim Pemerintahan Jokowi, sehingga dia dianggap sebagai matahari kembar bersama dengan Jokowi. Kondisi ini tampaknya merupakan residium dari Pilkada DKI pada 2017 yang kemudian berlanjut pada Pilpres 2019. Posisi itu tidak juga berubah. Setelah Prabowo dan Sandiaga masuk dalam kabinet Jokowi yang terjadi sebaliknya, malah perkubuan itu semakin mengental dan hubungan oposisi dengan umat Islam terhadap Anies Baswedan juga semakin militan. “Posisi Anies ini jika kita lihat ke belakang sesungguhnya memang sangat unik ya. Tadi melihat latar belakang Anies yang sebelumnya dia pernah menjadi tim sukses bahkan dia menjadi juru bicara Jokowi pada pilpres 2014,” lanjutnya. Anies bahkan kemudian diganjar Jokowi dengan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode pemerintahan pertama Jokowi. Hanya, jabatan itu tidak bertahan terlalu lama, Anies di-reshuffle di tengah jalan. Saat hanya baru nganggur beberapa bulan, terjadi Pilkada DKI 2017 tiba-tiba saja dia kemudian dipasangkan dengan Sandiaga Uno berhadapan dengan pasangan yang diusung oleh PDIP dan Jokowi, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat. “Ada calon lainnya, yakni AHY dengan Silvia Murni. Tetapi perkubuan itu yang sangat kelihatan adalah Anies-Sandi berhadapan dengan Ahok-Djarot,” tutur Hersubeno. Karena itu sangat menarik ketika tiba-tiba saja Surya Paloh membawa nama Anies ke Jokowi untuk dipasangkan dengan Ganjar. Pertemuan berlangsung tanggal 24 Mei lalu, tetapi Surya Paloh menolak membenarkan bahwa dia menyodorkan nama Anies berpasangan dengan Ganjar sebagai cawapresnya Ganjar. “Tetapi soal ini dibenarkan oleh petinggi Nasdem yang dikenal sebagai orang dekat dari Surya Paloh, yakni Sugeng Sumarwoto Ketua Komisi 7 di DPR RI yang menyatakan bahwa sampai saat ini mereka punya sejumlah opsi tetapi pasangan Ganjar Pranowo dengan Anies ini adalah opsi yang terbaik,” ujarnya. Begitu juga dengan langkah pudar dari Yusuf Kalla, dia menyodorkan nama Anies untuk berpasangan dengan Puan Maharani. Jadi, kalau dalam hal ini Anies menjadi Capres dan Puan Maharani sebagai Cawapres. Kedua-duanya punya alasan yang sama untuk mengakhiri pembelahan yang terjadi dalam masyarakat kita, itu alasan yang muncul ke permukaan. Hersubeno mengatakan, di luar itu pasti ada kalkulasi-kalkulasi lain yang tidak dikemukakan. “Namun sesungguhnya kita sebenarnya bisa menduga-duga satu hal yang hampir dapat saya pastikan, kalau kalkulasi kepentingan itu, baik secara politis maupun ekonomis menjadi faktor yang lebih berkepentingan (lagi jika) dibandingkan dengan alasan-alasan etis yang terdengar sangat mulia tadi,” ujarnya Karena kalau mau jujur ini sebenarnya banyak politisi sebenarnya mengeruk keuntungan dari pembelahan ini, baik dari politisi atau partai-partai politik yang berada di kiri maupun kanan. “Mereka sebenarnya kalau pembelahan ini bisa menjadi status hukum mereka tetap diuntungkan. Tapi soal ini nantilah kita bahas,” sindir Hersubeno. Mari kita bahas peluang-peluang kemungkinan terjadinya koalisi dan pasang memasang Capres-Cawapres tersebut, basis analisis kita tetap menggunakan asumsi bahwa presidential threesold 20% itu akan tetap diberlakukan. Dengan komposisi partai di parlemen ini total dalam perolehan suaranya itu dalam porsi total kursi di parlemen itu sekarang 576 kursi, maka ini akan muncul maksimal muncul dipasangan calon namun kemungkinan besar itu akan muncul 2 pasang calon saja ini seperti mengulang pada Pilpres 2019 dan banyak orang yang menghindari ini karena 2 pasang calon ini menimbulkan pembelahan sampai sekarang. “Tapi saya kira kepentingan politik seperti oligarki sekarang dia masih tetap berkepentingan untuk menjadikan 2 pasang calon yang muncul itu 2 pasang calon saja. Salah satu calonnya adalah calon Boneka. Untuk itu mereka bisa memastikan siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 2024 yakni mereka-mereka yang tentu saja bisa kendalikan, itu maunya oligarki,” ujar Hersubeno. Sejauh ini setidaknya kalau kita amati sudah ada 2 kubu yang punya 2 tiket untuk mengajukan calon kubu pertama jelas PDIP dengan jumlah korsi di DPR sebanyak 128 korsi, maka PDIP itu menjadi satu-satunya parpol yang bisa mengusung sendirian pasangan Capres dan Cawapres. Jumlah tersebut sudah memenuhi persyaratan 115 kursi yakni 20% dari total 575 kursi di DPR. Kubu kedua adalah Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, PPP, total jumlah kursi mereka ini 148 kursi. Terdiri dari Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi, dan PPP 19 kursi. Di luar itu masih ada partai-partai lain yang tampaknya sekarang ini telah menjajaki koalisi Nasdem, yang punya 59 kursi, PKB 58 kursi, Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi, dan Gerindra 78 kursi. Menurut Hersubeno, partai-partai lain tadi, kecuali Gerindra, mereka kalau mau berkoalisi minimal harus 3 partai. Sementara kalau Gerindra, dia cukup memilih salah satu partai ini, dia bisa memilih PKS, bisa memilih Demokrat, PKB atau Nasdem. Mereka kalau Gerindra sudah bisa menggeser 1 partai saja mereka sudah bisa mengusung calon partai sendiri. Tapi balik lagi tadi total suara dari Nasdem, PKB, Demokrat, PKS dan Gerindra itu jumlahnya 299, secara teori ini masih bisa membentuk 2 partai lagi. Tapi, secara Kalkulasi Politik termasuk kandidat yang diusung dan tentu saja juga Amunisi yang harus disediakan ini tidak mudah. Jadi, logikanya memang maksimal itu hanya 3 pasangan. “Yang menarik kalau kita bicara Gerindra ini selama ini ada kesan kuat bahwa Gerindra akan berkoalisi dengan PDIP mengusung Prabowo-Puan. Namun, ini tampaknya rencana koalisi itu sampai sekarang ini masih cair,” lanjutnya. Munculnya nama Anies yang kemudian dipasangkan dengan Puan dan adanya pertemuan makan siang antara Surya Paloh dan Prabowo, mengindikasikan hal itu. Prabowo mengaku dia diundang makan siang oleh Surya Paloh tetapi kepada media dia hanya mengatakan ini kangen-kangenan alumni dari Golkar. “Saya kira pasti gak seperti itulah, dan kalau dia sudah ada kesepakatan yang kuat dengan PDIP mungkin Gerindra tidak perlu lagi pertemuan-pertemuan politik dengan partai lain termasuk pertemuan dengan partai Nasdem itu,” ungkap Hersubeno. Mari kita lihat dengan peta politik tadi bahwa kubu KIB itu yang menyatukan Golkar, PPP dan PAN ini diduga kuat akan menjadi kendaraan yang digunakan Jokowi atau Proxy Jokowi dalam, hal ini Ganjar untuk maju sebagai Capres. Dugaan itu semakin kuat dengan langkah Surya Paloh menemui Jokowi dan menawarkan Ganjar berpasangan dengan Anies sebagai Capres dan Cawapres. Artinya, kalau tawaran itu disepakati, maka Nasdem akan bergantung dengan Golkar, PAN dan PPP. Yang tersisa tinggal Gerindra, PKB, Demokrat, dan PKS. Mereka masih bisa membentuk koalisi baru. Jika memang benar Anies akan dipasangkan dengan Puan, maka terbuka peluang PKS itu bergabung dan berkoalisi dengan PDIP. Sebab, sebenarnya banyak sekali konstituen PKS ini yang mendukung Anies dan mereka bisa menerima kalau posisi Anis sebagai Calon Presiden, bukan Cawapres. “Anda pasti bilang, gak mungkin terbentuk koalisi PDIP dengan PKS secara politik tidak akan bertemu, seperti minyak dan air. Tapi namanya juga politik, kita tidak pernah tahu yang jelas kalau Anda pastikan di level daerah banyak terjadi. PKS bisa berkoalisi dengan PDIP mengusung kepala daerah, mereka berkualisi,” ungkap Hersubeno. Dengan begitu kalau terwujud koalisi PDIP dengan PKS yang tersisa tinggal Gerindra, Demokrat, dan PKB. Kalau koalisi ini terbentuk, siapa yang jadi Capres dan Cawapres, posisi Prabowo pasti tidak bisa ditawar-tawar tidak mungkin dia menjadi Cawapres dari AHY atau Muhaimin Iskandar. “Nih kan Muhaimin berkali-kali menyatakan bahwa dia siap bergabung dengan KIB atau koalisi lain selama dia menjadi Cawapresnya. Saya kira ini hanyalah (tawaran) tinggi saja dari Cak Imin,” tambahnya. Selanjutnya Muhaimin dengan AHY pasti juga sangat sulit saling mengalah, kalau kemudian misalnya yang menjadi Cawaprees dari Prabowo itu adalah Muhaimin atau sebaliknya AHY sebagai Cawapres. Perlu juga dicatat bahwa dengan kasus hukum yang membelit Cak Imin ini dia dengan mudah di-blackmil dan dipaksa oleh Jokowi untuk bergabung dengan KIB. Kalau PKB akhirnya bergabung dengan Golkar, PPP dan Nasdem itu maka yang tersisa tinggal Gerindra dan Demokrat. Jumlah kursi mereka itu sudah mencukupi, Gerindra punya 78 kursi, Demokrat 54 kursi. Jadi total 132 kursi. Hanya masalahnya pasangan Prabowo AHY apakah bisa menarik pemilih, dan yang lebih penting lagi menarik investor politik. Sementara bila Gerindra memutuskan tetap berkoalisi dengan PDIP dan tetap mengusung Prabowo-Puan, maka dukungan Anies-Puan itu menjadi buyar, jadi tinggal peluang Anies menjadi Cawapresnya. Begitu posisi Anies kalau kita membaca peta hari ini. Jadi sesungguhnya manuver para ketua umum partai dan elit politik saling bertemu kemudian menjajakan para calon-calonnya, mencoba memasang-masangkan ini menunjukkan kepada kita bahwa peta koalisi saat ini masih sangat cair. Biasa menjodoh-jodohkan para kandidat dengan basis representasi akan bisa menyatukan bangsa yang terbelah saat ini. “Saya kira patut dihargai, namun harus diakui itu tidak semudah membalik tangan,” ujar Hersubeno. Perjodohan Ganjar-Anies belum-belum sudah mendapat respon negatif dari kedua kubu pendukung ini. Sekali lagi, mengkonfirmasi adanya pembelahan yang luar biasa di tengah masyarakat kita. Begitu juga halnya perjodohan Anies dengan Puan khusus untuk pasangan Ganjar-Anies apakah Anies bersedia menjadi corong dibandingkan dengan Ganjar atau mungkin pilihannya, Anies untuk dia tetap dipasangkan sebagai calon nomor 2 akan seperti Pilpres 2019 dia akan memilih berlaga lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta dan melanjutkan lagi program pembangunannya dia selesaikan. Satu hal lagi yang perlu kita selesaikan dan menurut saya ini tidak perlu anda abaikan sebagai kalkulasi, yakni faktor kepentingan Oligarki yang apa boleh buat mereka punya kewenangan besar guna menentukan siapa yang menjadi kandidat mereka akan confotable buat kepentingan bisnis dan politik mereka. (mth/sws)
Pernyataan Humor Pejabat Publik Harus Selektif
Makassar, FNN - Pengamat Sosial Kemasyarakatan dari Universitas Hasanuddin, Dr Sawedi Muhammad mengatakan, lontaran pernyataan yang bersifat candaan atau humor seorang pejabat publik harus terjadi secara selektif melihat khalayak yang dihadapi.\"Apa yang terjadi di Rampi saat gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan pidato resminya di Luwu Timur beberapa waktu lalu, hendaknya menjadi pembelajaran bagi semua pihak,\" kata dia, di Makassar, Jumat.Hal itu mencermati desakan Wija To Luwu --khususnya warga Kecamatan Rampi di Kabupaten Luwu Utara-- agar Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, meminta maaf atas pidato resminya pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur di Malili pada 12 Mei 2022 lalu.Sulaiman dianggap telah melukai dan mencederai perasaan Wija To Luwu dan warga Kecamatan Rampi di Kabupaten Luwu Utara atas pernyataan dia yang menyerukan agar warga Rampi keluar sekalian dari Indonesia.Muhammad mengatakan, seorang pejabat publik seperti gubernur yang mengeluarkan pernyataan dengan suatu konteks ataupun melakukan komunikasi politik, kerap disertai humor, namun kadang tidak pada political correct atau konteks politik yang benar.Karena itu, lanjut dia, dalam mengeluarkan humor harus melihat khalayak dengan perspektif yang tidak berlaku universal.Sebagai contoh, pemanggilan seseorang dengan sebutan si gemuk, si ceking, atau si pendek untuk komunitas budaya tertentu itu dianggap sebagai upaya menjalin keakraban, namun pada komunitas budaya yang berbeda, misalnya di Amerika, panggilan-panggilan itu dianggap pelecehan bentuk tubuh alias body shaming atau ejekan terkait fisik seseorang.Sementara di sisi lain, lanjut Muhammad, pada era global dan digitalisasi ini, kemudahan memviralkan suatu hal yang memungkinkan dapat dipelintir pihak tertentu untuk kepentingan sensasi atau tujuan politik, harus menjadi pertimbangan bagi pejabat publik lebih selektif memberikan pernyataan.Apalagi di lapangan, banyak faktor yang dapat memicu masyarakat menjadi peka berlebihan, sehingga kasus Rampi ini harus benar-benar menjadi pembelajaran bagi semua pihak. (Sof/ANTARA)
Komisi II Berkomitmen untuk Menuntaskan Pembahasan Persiapan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin menegaskan pihaknya berkomitmen menuntaskan pembahasan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bersama dengan lembaga penyelenggara pemilu dan Pemerintah.Yanuar mengatakan Komisi II sejak awal terus mendesak agar persiapan pemilu bisa segera dituntaskan, khususnya terkait tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilu 2024.\"Pemilu 2024 adalah hajat nasional dan Komisi II DPR sangat berkomitmen terkait hal tersebut sejak awal,\" kata Yanuari di Jakarta, Jumat.Dia menjelaskan tidak ada pembatalan rapat terkait pembahasan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Komisi II DPR bersama penyelenggara pemilu dan Pemerintah. Menurut dia, yang terjadi selama ini adalah penundaan rapat untuk menyesuaikan jadwal semua pihak yang terlibat dalam pembahasan tersebut.\"Itu adalah rapat bersama antara DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU dan Bawaslu. Jadi, wajar jika soal waktu, harus sinkron antara semuanya,\" jelasnya.Dia menambahkan penjadwalan rapat memang rutin dilakukan di internal Komisi II DPR sepanjang masa persidangan. Namun, tambahnya, Komisi II DPR menghormati jika ada mitra kerja yang tidak bisa hadir dalam jadwal yang telah ditentukan.\"Otomatis harus dicari jadwal lagi yang cocok dengan semua pihak yang terlibat,\" ujarnya.Sebelumnya, Komisi II DPR menjadwalkan rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu pada 23 Mei 2022, dengan agenda pembahasan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.Namun, rapat tersebut batal dilaksanakan karena Kemendagri ada acara pada tanggal tersebut. Kemudian, rapat diundur pada 30 Mei 2022 dan batal diselenggarakan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ingin bertemu dengan pimpinan lembaga negara.Rapat tentang pembahasan persiapan Pemilu 2024 antara Komisi II DPR dan Pemerintah dijadwalkan kembali pada Selasa (7/6). (Ida/ANTARA)
Indonesia dan Australia Membahas Kerja Sama Bilateral Pertahanan Darat
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Kasad Australia Letnan Jenderal Rick Burr membahas peluang kerja sama di bidang pertahanan angkatan darat antara kedua negara.Dudung melakukan pembahasan peluang kerja sama dengan Rick tersebut melalui konferensi video dari Ruang Bina Yudha I Markas Besar AD (Mabesad) di Jakarta, Jumat.\"Mudah-mudahan, kedekatan ini merupakan kekuatan bagi kita untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan ancaman yang timbul dan akan mengganggu kedua belah negara,\" kata Dudung dalam siaran pers dari Dinas Penerangan AD (Dispenad) yang diterima di Jakarta, Jumat.Pembahasan yang dilakukan kedua Kasad secara virtual itu berlangsung hangat dan penuh keakraban, dengan turut berdiskusi terkait kerja sama di bidang militer yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan di masa mendatang.Kedekatan itu juga merupakan wujud diplomasi militer TNI AD dan Angkatan Darat Australia, yang selama ini berjalan dengan baik, solid, dan erat.Dalam kesempatan itu, Dudung juga menyampaikan terima kasih kepada Rick Burr yang akan purna tugas dalam waktu dekat. Di bawah kepemimpinan Rick Burr, Dudung menilai hubungan Angkatan Darat Australia dan TNI AD berjalan positif dan semakin menguat melalui sejumlah program kerja sama.Dia mendoakan Rick Burr dan keluarga mendapat kebahagiaan dan berharap hubungan yang telah terjalin antara Indonesia dan Australia semakin kokoh dan solid demi keamanan di kawasan.\"Saya berkeyakinan, siapa pun nanti pimpinan panglima Angkatan Darat Australia yang baru ke depan akan semakin mempererat hubungan antara Angkatan Darat Australia dan TNI AD,\" ujar Dudung.Beberapa program kerja sama kedua negara di bidang pertahanan AD itu antara lain pertukaran pendidikan, logistik, pengadaan, serta latihan dan operasi, seperti Latihan Bersama Rhino Ausindo, dan Wirajaya Ausindo.Selain itu, ada pula program pengiriman personel Angkatan Darat Australia untuk Latihan Bersama Garuda Shield yang diselenggarakan pada Agustus mendatang.Dudung juga mengapresiasi atas kunjungan Panglima Divisi I Angkatan Darat Australia Major General Scott Winter ke Indonesia pada 24-27 Mei lalu, termasuk menghadiri upacara penutupan kegiatan Junior Officer Combat Instructor Training-Indonesia (JOCIT-I). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pusdikif Kodiklatad di wilayah Cipatat, Jawa Barat.Dudung menyampaikan terima kasih atas undangan yang diterimanya untuk mengikuti Land Forces Conference di Brisbane, Australia, pada 4-6 Oktober mendatang. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Penghapusan Honorer
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta pemerintah mengkaji ulang dan menyiapkan mitigasi atas kebijakan penghapusan tenaga honorer yang mulai berlaku pada 28 November 2023.\"Pemerintah harus mengevaluasi rencana penghapusan tenaga honorer ini, atau setidaknya menyiapkan solusi yang berkelanjutan mengenai nasib jutaan tenaga honorer yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia,\" kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Ia menilai tenaga honorer memiliki peran sangat penting di berbagai sektor publik, seperti di sektor pendidikan banyak mendayagunakan tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan pendidik.Oleh karena itu, kata kata Syarief Hasan, jika terjadi penghapusan tenaga honorer, lumpuhnya pelayanan publik akan sangat mungkin terjadi.\"Ada banyak tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun. Namun, mereka kesulitan untuk mendapatkan status yang pasti jika aturan sebagaimana yang disampaikan pemerintah ini diberlakukan. Perlu adanya atensi atas pengabdian tenaga honorer,\" ujarnya.Syarief mengatakan bahwa kebijakan terkait tenaga honorer sangat terkait dengan keberpihakan pada nasib jutaan rakyat dan keluarganya yang menggantungkan hidup pada pekerjaan sebagai tenaga honorer.Wakil Ketua MPR RI ini menekankan bahwa tugas pemerintah adalah memastikan regulasi tidak membawa duka bagi rakyat. Dengan demikian, jika kebijakan penghapusan tenaga honorer justru menghilangkan harapan jutaan rakyat, tentu perlu mengevaluasi kebijakan tersebut.\"Oleh karena itu, pemerintah semestinya memitigasi jangan sampai ada banyak tenaga honorer yang kehilangan pekerjaannya dan menimbulkan masalah baru, antara lain, bertambahnya angka pengangguran,\" katanya.Syarief meminta pemerintah memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pastikan semua anak bangsa mendapatkan penghidupan yang layak.Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengimbau para pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN (non-PNS, non-PPPK, dan eks-Tenaga Honorer Kategori II) paling lambat 28 November 2023.Hal ini tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pernyataan Tjahjo tersebut seperti yang dikutip dalam situs resmi Kementerian PAN-RB.Tjahjo berharap PPK menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi calon PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu 28 November 2023.Pengangkatan pegawai melalui pola tenaga alih daya atau outsourcing sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing kementerian/lembaga/daerah (K/L/D).\"Jadi, PPK pada K/L/D tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai dengan kebutuhannya, bukan dihapus serta-merta,\" kata Tjahjo.Instansi pemerintah yang juga membutuhkan tenaga lain, seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat melalui tenaga alih daya oleh pihak ketiga.Menteri Tjahjo mengatakan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah mengabdi di lingkungan instansi pemerintah.Langkah itu, menurut dia, seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM aparatur dan penguatan organisasi instansi pemerintah.Langkah strategis dan signifikan, lanjut dia, telah dilakukan pemerintah untuk penanganan tenaga honorer sesuai dengan kesepakatan dengan DPR RI (7 komisi gabungan DPR RI, yaitu Komisi I, II, III, VIII, IX, X, dan Komisi XI ). (Ida/ANTARA)
Hersubeno: Perpecahan Jokowi vs Megawati Makin Nyata dan Dalam
Jakarta, FNN - Perpecahan antara Jokowi khususnya menghadapi Pilpres 2024 ini makin nyata dan dalam. Ada perbedaan kepentingan di antara keduanya yang membuat mereka memulai menempuh jalan masing-masing. Demikkian paparan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Kamis, 02 Juni 2022. Semakin dalamnya antara Ketua Umum PDIP dengan petugas partainya itu setidaknya bisa kita saksikan dalam drama 2 babak yang berlansung hanya dalam waktu 2 hari berselang. Megawati tidak hadir pada peringatan Hari Lahir Pancasila versi pemerintahan Jokowi yang diselenggarakan pada Rabu 01 Juni 2022 dan digelar di Ende Nusa Tenggara Timur. Sebaliknya Jokowi juga tidak hadir dalam peresmian Smart Campus Sekolah Tinggi Inteligen Negara di Sentul Jawa Barat yang dilaksanakan pada hari Senin 30 Mei 2022. Jadi pada hari Senin, 30 Mei 2022 Jokowi tidak hadir dalam acara penting yang dihelat oleh Megawati dan giliran tanggal 1 Juni 2022 Megawati tidak hadir pada peringatan Hari Lahir Pancasila. Ketidakhadiran 2 figur penting itu di 2 acara yang berbeda menyiratkan makna yang sangat simbolis. Acara yang digelar di Kampus Sekolah Intelegent Negara itu yang punya hajat adalah kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi Budi Gunawan. Ini figur yang sangat dekat dengan Megawati. Kalau kita kaitkan dengan Jokowi, ia punya jasa yang sangat penting yakni Pasca Pilpres 2019 bisa mempertemukan Jokowi dengan rivalnya yakni Prabowo Subianto yang sama-sama kita ketahui berakhir dengan Prabowo masuk kabinet Jokowi. Bukan hanya Prabowo tapi pasangan Cawapres Sandiaga Uno juga belakangan bergabung menjadi anak buah Jokowi. Sementara kalau dilihat dari namanya Smart Campus Dr. Honoris Causa Ir. Sukarno jelas ini nama yang secara personal melekat pada Megawati. Jadi ini merupakan acara yang sangat penting bagi Megawati secara personal dan sudah selayaknya Jokowi hadir. Bagaimana dengan peringatan Hari Lahir Pancasila? Dengan memilih hari lahir Pancasila di Pulau Ende tentu saja ada maksud khusus dari Jokowi untuk merajuk hati Megawati. Di pulau inilah Bung Karno pernah mengalami pembuangan bersama salah satu istrinya yakni Nyonya Inggit Garnasih pada masa sebelum kemerdekaan. Ini sebenarnya tidak tepat disebut sebagai salah satu istrinya karena pada waktu itu satu-satunya istri memang Inggit Garnasih. Maksud saya ini kan Presiden Sukarno punya banyak istri dan pada waktu itu Bung Karno masih didampingi oleh Inggit Garnasih. Di tempat ini pula dikabarkan Bung Karno merumuskan Pancasila yang kemudian disampaikannya pada pidato di Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang kita kenal sebagai BPUPK dan kemudian dikenal sebagai BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Sudah lama keluarga Sukarno memperjuangkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, namun pemerintahan sebelumnya ini tidak menyepakatinya, sebab sekarang Pancasila yang rumusannya disepakati seperti yang kita tahu sekarang. Ini resminya baru lahir pada tanggal 18 Agustus 1945, disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Beda sekali dengan rumusan yang diajukan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang paling mencolok adalah Sila Ketuhanan itu menjadi Sila kelima, pada formula komposisi dari Pancasila yang digagas oleh Bung Karno kemudian pada tanggal 1 Juni itu diklaim oleh Pemerintaan Jokowi sebagai hari lahir Pancasila. Banyak ahli sejarah yang tidak menyepakatinya. Tapi apapun itu sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi menjadi hari lahir Pancasila dan waktu itu upaya untuk melahirkan hari lahir Pancasila sudah dimulai gencar ketika Taufik Kiemas suami ibu Megawati menjadi ketua MPR ditahun 2009 sampai 2013. Barulah setelah Jokowi terpilih menjadi presiden pada tahun 2016 melalui Kepres 24 tahun 2016 hari lahir Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni. Kalau melihat proses ditentukan hari lahir Pancasila dan dipilihnya Ende sebagai hari peringatan, maka sesungguhnya ini penuh makna simbolis bagi Megawati dan keluarga Sukarno. Namun ternyata dia sendiri tidak hadir bukan hanya tidak hadir di lokasi, tapi dia tidak hadir melalui virtual karena banyak tokoh lain termasuk Wakil Presiden Ma\'ruf Amin dan Mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno juga hadir melalui virtual. Megawati berkilah ketidakhadirannya karena dia harus menghadiri acara yang penting yakni Seminar Nasional Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa yang juga diselenggarakan secara virtual. “Saya ditanya kenapa sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP ibu tidak muncul di sana. Biasa toh wartawan jahil, saya bilang kita bagi tugas di sana ada pengurus BPIP itu,” kilah Megawati kepada media. Kalau kita mau jahil tetapi agak sulit rasanya menerima masalah Megawati masalah waktu seminar. Ini kan tinggal batu akur atau waktunya mundur sebentar tidak harus diganti harinya, waktunya aja 24 jam. Sementara kalau kegiatan kenegaraan peringatam hari lahir Pancasila pastilah sudah terjadwal jauh-jauh hari sebelumnya. Peringatan ini tidak hanya sekadar kaitannya karena Ibu Megawati sebagai Dewan Pengarah BPIP tetapi makna historis secara personal sangat-sangat kuat bagi keluarga besar Soekarno. Dua peristiwa terakhir ini membuka mata publik. Ini pasti ada sesuatu yang sangat serius di antara Jokowi dengan Megawati, masing-masing sudah punya agenda dan kepentingan sendiri yang sulit dipertemukan sehingga, mereka mencoba menghindari dalam event ini. Kan penting bagi Jokowi untuk terus memanuver berjuang memperpanjang masa jabatannya atau setidaknya menyiapkan subsesor yang bisa mengamankan kepentingannya pasca dia lengser. Megawati juga tetap kukuh pada pendiriannya untuk memperpanjang eksistensj pra-Sukarno dengan mempersiapkan Putri Mahkota Puan Maharani menjadi Cawapres 2024, syukur-syukur kalo bisa menjadi Capres. Perbedaan kepeningan yang diametral antara ketua umum dan petugas partai inilah yang tampaknya menjadi pangkal pecahnya kongsi politik di antara mereka. Tanda awal perpecahan itu muncul setelah para pendukung Jokowi berjuang untuk memperpanjang masa Jabatan sebanyak 3 periode. Sebuah media mengutip saking kesalnya saking marahnya Megawati sampai mengucapkan kata memang negara ini milik mbahnya! Ini pernyataan yang sangat keras, untuk memperpanjang masa jabatannya Megawati sampai memerintahkan fraksi PDIP di MPR menarik diri PPHN atau pokok-pokok haluan negara kalau dulu dikenal sebagai GBHN pada pemerintahan masa Orde Baru. Padahal PPHN ini adalah gagasan yang diperjuangkan oleh Megawati, namun agar tak dimanfaatkan untuk kepentingan Amandemen UUD 45 yang memungkinkan mengubah batas waktu periode kepresidenan dari dua periode menjadi 3 periode. Megawati bersama beberapa Parpol Koalisi pendukung pemerintah menutup rapat pintu amandemen sampai pada tahun 2024. Megawati sampai mau mengorbankan gagasannya untuk membuat PPHN itu demi menghadang langkah Jokowi untuk maju menjadi 3 periode. Tak mau menyerah lewat jalur Amandemen ini, di bawah komando Luhut Panjaitan para pendukung Jokowi berusaha menunda Pemilu dengan memperpanjang masa jabatan Jokowi sampai setidaknya tahun 2027. Upaya ini juga dimentahkan oleh Megawati dan partaj pengusung lainnya kecuali Golkar, PKB dan PAN yang waktu itu menggagas memperpanjang masa jabatan Jokowi dengan cara menunda Pemilu. Sejak itu hubungan Megawati dan Jokowi merenggang, pada awal Idul Fitri lalu Jokowi memilih berlebaran di Jakarta. Ini ada kesan kuat ia menghindari Megawati yang biasanya selama Hari Raya, apalagi kita tahu Lebaran tahun ini adalah pertama orang bisa bebas bersilaturahmi setelah 2 tahun mengalami pengetatan pertemuan-pertemuan yang bersifat offline karena pandemi. Dan ketika tiba-tiba sekarang orang ingin leluasa bisa bersilaturahmi ternyata Jokowi malah memilih untuk berlebaran di Jogjakarta. Pada waktu itu Jokowi hanya Lebaran dengan Megawati by phone dan baru beberapa hari dia di Jakarta dia sowan ke Megawati di Jalan Teuku Umar. Jokowi lebih memilih berlebaran di Jogjakarta itu dan memperpanjang masa liburannya dengan berlibur ke Bali bersama dengan anak cucunya. Walaupun Megawati sudah menunjukkan ketidaksenangannya dengan langkah Jokowi, namun Jokowi tampaknya gak peduli juga. Pada saat bertemu dengan relawan Projo di kawasan Borobudur Jawa Tengah pada tanggal 21 Mei 2022, Jokowi menunjukkan sikap bahwa dia seolah punya otoritas sendiri untuk menentukan siapa capres penggantinya. Ucapan Jokowi ini bisa ditafsirkan dengan beragam makna. Ada yang menyebut itu merupakan sinyal bahwa dia akan mendukung Ganjar yang juga hadir diacara tersebut, ada pula yang menafsirkan Jokowi akan maju kembali sebagai Capres untuk 3 periode. Apapun tafsirnya, namun ini sudah pasti Jokowi sudah punya pilihan sendiri dan tidak lagi tunduk pada keputusan partai yang dipimpin oleh Megawati. Ini kita jadi terkejut karena 5 hari berselang setelah itu yakni tanggal 26 Mei ketika Jokowi menikahkan adiknya, Hidayati dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Ambar Usman di Solo. Pesta besar-besaran itu dihadiri sejumlah tamu penting elit parpol dan juga petinggi negara namun Megawati dan keluarganya tidak tampak hadir. Ini beda sekali dengan saat Pak Jokowi menikahkan putra dan putrinya beberapa waktu yang lalu, hubungan keduanya tampak sekali kompak dan harmonis. Megawati bersama keluarganya lengkap mereka tampak berfoto bersama dengan kedua mempelai dan menebar senyum yang menunjukkan kebahagiaan. Kemesraan itu tampaknya kini sudah berlalu. Putri Megawati yakni Puan Maharani yang juga ketua DPR sempat mengaku tidak bisa hadir karena ada acara di Bali. Namun Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengaku kepada media bahwa Megawati dan keluarga memang tak diundang dalam acara pernikahan adik Pak Jokowi itu. Beritanya sempat dikutip oleh tempo.co, namun beberapa saat berita tersebut hilang. Apakah memang keluarga Megawati tak diundang atau di undang tetapi tidak datang, itu menunjukkan adanya sesuatu yang sedang terjadi? Ketua DPD di MPR Tamsil Lingrung mengaku dia mendapat bocoran dari mantan Mensos Bakhtiar Chamzah bahwa Ketua Umum PPP yang kini menjadi kepala Bappernas yaitu Menteri Perencanaan Nasional dia diminta Jokowi untuk menjauhi PDIP. Apakah info tersebut akurat, faktanya kemuduan kita menyaksikan terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN. Pembetukan koalisi itu terjadi tak lama setelah muncul kabar yang sangat santer bahwa Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto itu mau dikudeta dan dicopot dari jabatannya sebagai Menko Perekonomian. Banyak yang menduga koalisi ini akan digunakan Jokowi sebagai kendaraan politiknya. Ini ada 2 opsi, yang pertama akan digunakan sendiri oleh Jokowi dilihat dari keadaan amandemen UUD 1945 batasan untuk 2 periode menjadi 3 periode. Kalau dia tidak bisa dia terobos amandemen ini, maka dia akan gunakan sebagai kendaraan politik proxy-nya yakni proxy Jokowi. Nama yang sangat santer beredar itu disebut adalah Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah saat ini. Nama Ganjar ini semakin menguat bahkan menjadi subsesor sekaligus proxy Jokowi ketika Ketua Umum Partai Nasdem menemui Jokowi pada 24 Mei malam dan menyodorkan nama Ganjar-Anies sebagai pasangan calon Presiden tahun 2024. Ketus DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengakui bahwa memang mereka menyodorkan nama Ganjar-Anies yang memang pilihan terbaik dengan alasan untuk mengatasi pembelahan rakyat Indonesia. Bagaimana dengan nasib Puan? Selama ini namanya disebut-sebut sebagai Calon Wakil Presiden bagi Prabowo. Namun ini muncul opsi baru mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dikabarkan mencoba menjadi Mak Comblang agar Puan berpasangan sebagai Cawapres Anies. Salah satu bukti seriusnya perjodohan Anies dan Puan ini indikasinya adalah saat ini Puan sedang menjalankan Umroh ke tanah suci Mekah didampingi oleh Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Syafrudin yang dikenal sebagai orang dekat Jusuf Kalla. Jadi artinya kabar bahwa mereka ini dicoba dijodohkan oleh Jusuf Kalla ini benar dong dan disebutkan oleh Tamsil Lingrung mereka sudah bertemu sampai 3 kali. Sementara itu hari Rabu (1/06/2022) kemarin Prabowo justru diundang makan siang ke kantor Nasdem. Di depan Prabowo Surya Paloh mengakui dia bertemu Jokowi pada tanggal 24 Mei malam. Dia mengatakan pada pertemuan tersebut dia membicarakan bagaimana kelanjutan pembangunan Indonesia ini pasca-Jokowi. Pernyataan Surya Paloh ini pernyataan sorang politisi yang multi tafsir. Nadanya mirip seperti yang dikatakan Airlangga Hertarto soal Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk untuk menjaga kelanjutan pembangunan di era Jokowi yang menurut dia sudah dirasakan manfaatnya. Kita bisa menafsirkan pernyataan-pernyataan dari elit politik ini tampaknya mereka sudah ada kesepakatan bahwa Jokowi akan berakhir masa jabatannya dan dia diyakinkan bahwa penggantinya adalah figur yang bisa menjaga kepentingan politiknya. Siapa nama itu yang jelas bukan Puan. Nasdem dengan tegas menyebut nama Ganjar berpasangan dengan Anies, bagaimana dengan Prabowo? Setelah dia bertemu dengan Surya Paloh dia mengatakan bahwa pertemuan itu adalah kangen-kangenan sesama alumni Partai Golkar, Anda percaya? Saya sih tidak. Satu hal yang pasti Jokowi jelas punya agenda politik sendiri dan itu berbeda dengan Megawati. Dia ingin kepastian politiknya terjaga setelah dia lengser. Para politisi yang sudah memanufer ini adalah bagian dari upaya mengaitkan Jokowi apakah janji mereka nantinya bisa dipegang oleh Jokowi? Satu hal yang pasti dalam politik itu tidak ada pertemanan abadi. Itu adagium yang berlaku di politik bahwa yang abadi itu adalah kepentingan. Itu hukum basic politik yang tidak bisa ditawar-tawar. (sof, sws)
Kemarahan Megawati kepada Jokowi dan Ganjar Sudah Sampai Ubun-ubun
Jakarta, FNN - Keretakan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi tak bisa ditutup-tutupi lagi. Jokowi dicap sebagai orang bebal dan Ganjar Pranowo distempel sebagai orang yang belagu, kemlinthi, dan sok pintar. Anehnya, banyak orang yang tidak percaya kalau mereka berseteru. Publik menganggap hanya settingan belaka. Pengamat politik Rocky Gerung menilai perseteruan mereka serius dan kemarahannya sudah sampai ke ubun-ubun. “Kemarahan Ibu Mega bisa kita dengar melalui kalimatnya Masinton yang menyebut Jokowi bebal. Juga kalimatnya Trimedya yang menyebut Ganjar itu kemlinthi. Pilihan bahasa ini sudah di ubun-ubun,” katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 02 Juni 2022. Rocky menduga, barangkali mereka sudah ada rapat khusus DPP untuk memilih istilah tersebut. “Mungkin mereka pikir disebut apa? Sebut banyak tingkah atau bacot, tetiba dipakai istilah bebal. Pasti mereka tidak akan pakai istilah dungu karena itu istilah saya,” paparnya. Kemarahan para kader PDIP terhadap Jokowi dan Ganjar, bisa dibaca juga dengan melihat watak Megawati Soekarnoputri yang ingin agar supaya ada yang lurus di dalam politik partainya sendiri. “Nah, Jokowi yang diasuh sebagai - bahkan Pak Jokowi sendiri suatu waktu pernah mengganggu, ya hubungan saya dengan Ibu Mega bukan sekadar hubungan kader atau tugas, tapi saya sudah anggap orang tua, jadi ibu saya sendiri. Apalagi kalau itu kita kenang kembali, terus-terus Ibu Mega merasa ini anak kurang ajar betul ya. Jadi neko-neko atau plintat plintut ini bagi ibu Mega atau Pak Jokowi itu sudah selesai. Dan itu saya kira nggak bakal bisa dipulihkan lagi,” papar Rocky. Rocky menegaskan, tentu Jokowi sudah bersiap-siap untuk mengambil langkah frontal atau diametral dengan PDIP. Itu yang menandakan kenapa dalam beberapa peristiwa terakhir Mega tidak menghadiri peristiwa yang seharusnya ia hadiri, yaitu perkawinan adik Jokowi, lalu peresmian kota Pancasila di Ende. “Jadi seluruh aktivitas politik minggu ini memperlihatkan ada ketegangan yang nggak mungkin lagi dijembatani,” tegasnya. Rocky meyakini olok-olok dari Trimedya dan Masinton terhadap Jokowi dan Ganjar merupakan manifestasi dari kemarahan Megawati. “Jadi betul-betul ini adalah suara Ibu Mega melalui dua kadernya yang paling tajam dalam membuat olok-olok. Itu sudah enggak mungkin dipulihkan lagi. Sudah langsung dimengerti oleh Pak Jokowi sebagai orang Solo. Itu kan kasar sekali. Tapi Pak Joko Widodo merasa bahwa kalau begitu nggak bisa dipulihkan,” tegasnya. Jadi, ini betul-betul menohok. “Batin Jokowi itu pasti terluka. Dan itu konsekuensi dari tidak taat pada perintah pemimpin partai. Kan sebetulnya dalam etika politik Pak Jokowi tetap memang kader PDIP. Ya bikin negosiasi dengan PDIP,” tegasnya. Rocky mengingatkan masyarakat bahwa sudah seringkali Megawati merasa tidak didenger nasihatnya. “Jadi, Mega sebagai orang yang membesarkan Presiden Jokowi berhak untuk memilih kalimat yang akan diucapkan melalui dua kadernya. Itu kira-kira bacaan psikologi politiknya,” paparnya. Rocky menegaskan bahwa saat ini persaingan-persaingan politik sudah terbaca, dan gerak politik yang menganggap Ganjar itu kita tinggalkan saja, terbaca melalui beberapa statement PDIP yang seolah-olah memberi angin kepada Panglima Andika. Pasangan Andika – Puan, kata Rocky, lalu muncul kemarin yang betul-betul brilian dari Pak JK yang berupaya untuk mengambilalih isu dan menyodorkan duet Anies dan Puan. Jadi, menurut Rocky semua fasilitas itu sudah dibaca publik dan tinggal tunggu kejelasan PDIP kapan Ganjar mau dipecat dari partai. “Tapi ini sudah disebut bebal, sudah disebut sebagai kemlinthi, kenapa nggak dipecat. Sekarang bolanya balik PDIP. Konsisten dong supaya jangan dianggap bahwa PDIP marahnya cuma pura-pura. Tapi kita tahu pasti Bu Mega akan lakukan kemarahan itu secara sempurna,” tegasnya. (ida, sws)
Pasangkan Anies-Puan, Jusuf Kalla Porakporandakan Konstelasi Politik Hari Ini
Jakarta, FNN – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan ibadah umroh dengan didampingi oleh Komjen Syafrudin, dulu Wakapolri, sekarang Ketua Dewan Masjid Indonesia. Orang melihat hubungan dekat antara Syafrudin dengan Jusuf Kalla (JK). JK sudah tiga kali bertemu dengan Puan dan ingin menjadi comblang menjodohkannya dengan Anies Baswedan. Pengamat politik, Rocky Gerung menanggapi akrobat mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) sebagai upaya untuk memporak-porandakkan konstelasi politik hari ini. Pasalnya, Anies dan Puan memiliki basis pendukung yang berlawanan. Anies didukung pemilih Islam sedangkan Puan didukung kaum nasionalis. Hal ini disampaikan Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief yang ditayangkan di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 02Juni 2022. Dalam wawancara tersebut, awalnya Hersubeno Arief mengaku mendengar kabar bahwa JK telah tiga kali bertemu dengan Puan Maharani. “Jadi ia ingin menjadi Pak Comblang menjodohkannya dengan Anies Baswedan,” kata Hersubeno Arief. Menanggapi itu, awalnya Rocky Gerung mengatakan bahwa political sense yang dimiliki JK memang tidak bisa dianggap enteng. Baginya, JK adalah King Maker. Sebab, JK pengalaman panjang JK di dunia politik membuatnya tahu lorong sempit yang masih bisa ditempuh. “Yang menarik memang, orang akan terkejut bahwa manuver Pak JK itu bisa memporak-porandakkan politic equation, persamaan politik atau konstelasi politik hari ini,” tambahnya. Kendati demikian, ia menilai bahwa manuver JK ini memang wajar terjadi. Pasalnya, Anies Baswedan merupakan kandidat kuat untuk maju di Pilpres 2024. Akan tetapi, ia bisa saja terhalangi oleh syarat Presidential Threshold. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 UU menyebutkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Anies sebagai tokoh yang tidak memiliki partai bisa saja terhalangi untuk maju sebagai presiden karena persyaratan di atas. Sementara, Puan Maharani yang berasal dari partai besar seperti PDIP tidak memiliki kesulitan tersebut. “Kan agak ajaib kalau misalnya Anies dihalangi hanya karena tidak punya tiket 20 persen, kan. Jadi orang akhirnya masuk pada pragmatisme,” ujar Rocky Gerung. Di sisi lain, Rocky Gerung menilai bahwa pihak Puan Maharani juga memiliki kepentingan sendiri untuk bergabung dengan Anies Baswedan. Ia menyebut, Presiden Jokowi yang berasal dari PDIP juga mungkin merasa bahwa jika elektabilitas kadernya terus turun, lebih baik mencari orang yang elektabilitasnya baik meskipun berasal dari wilayah lawan. “Ibu Mega juga begitu, mungkin melihat bahwa Puan tetap adalah calon pemimpin, tapi kesempatan hari-hari ini belum maksimal,” kata Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, orang-orang akhirnya mencari “jalan tikus” seperti ini karena persyaratan Presidential Threshold 20 persen. Ia pun memuji kecerdikan JK mengintip celah untuk menyiasati persyaratan ini, yakni dengan berupaya memasangkan Anies dengan Puan. “Ini bisa bikin blunder banyak pihak karena nanti dianggap bagaimana mungkin ada perkawinan antara kadrun dan cebong,” katanya. Tapi, menurut Rocky Gerung, politik memang selalu dapat diselesaikan dengan negosiasi-negosiasi. “Pak SBY juga adalah seorang strategi yang ampuh melihat peluang dan sangat rasional. Jadi tokoh-tokoh politik, ketua-ketua partai itu harus belajar dari kemampuan menelikung, men-zig zag, atau slideng tackle dari tokoh-tokoh semacam Pak JK dan Pak SBY. Ibu Mega tentu dengan sendirinya,” paparnya. Menurut Roky yang penting buat kita, jangan sampai negosiasi itu didasarkan pada transaksi yang kasar. “Kita ingin lihat kalaupun misalnya ada Anies – Puan, oke, tetapi, mesti dibuka ke publik bahwa itu adalah upaya untuk menghasilkan pemimpin terbaik, bukan sekadar untuk meneruskan oligarki, meneruskan di belakangnya ada transaksi bisnis. Itu akan jadi buruk lagi,” tegasnya. (ida, sws)
