POLITIK
Tidak Ada Pembahasan Capres-Cawapres di Rakernas PDIP
Jakarta, FNN - Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau biasa disapa Bambang Pacul menegaskan tak ada pembahasan capres dan cawapres pada Rapat Kerja Nasional II PDIP Tahun 2021, yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Jakarta.\"Rakernas kali ini hanya mendapatkan perintah dari Ketua Umum Megawati untuk membahas pileg dan pilpres tetapi tidak capres dan cawapres,\" kata Bambang Pacul di sela-sela Rakernas PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.Dia juga memastikan seluruh kader partai tidak punya wewenang dalam menentukan kandidat pada Pilpres 2024.Dia menjelaskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memiliki hak prerogatif menentukan capres-cawapres.Sebagai partai yang taat hukum, katanya, seluruh kader PDIP tidak akan melangkahi kewenangan Ketum Megawati yang merupakan amanah Kongres V.\"Kewenangan itu ada di Ibu Ketua Umum, kan, gitu, Bos. Jadi sudah clear. Capres dan cawapres tidak ada dalam pembahasan Komisi Pemenangan Pemilu dalam rakernas ini,\" kata legislator asal Jawa Tengah tersebut.Ketua Komisi III DPR RI itu menerangkan seluruh ketua DPP partai juga ditunjuk Megawati untuk melaksanakan tugas kepartaian, termasuk dirinya sebagai Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu.Dia menambahkan pembahasan pilpres hanya sebatas strategi pemenangan dan konsolidasi kekuatan di akar rumput. Mengenai materi strateginya, dia merahasiakan.\"Strategi pemenangan pemilu dengan basis pemenangan gotong royong. Bagaimana pelaksanaannya? Itu sudah dibahas dan clear. Mungkin itu jadi rekomendasi putusan, keluarkan SK, maka akan bergerak dengan cara itu,\" ujar Sekretaris Fraksi PDIP di DPR itu. Perekrutan SaksiSementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan dalam Rakernas II PDIP 2021, partainya akan memantapkan mekanisme terkait pemenangan Pemilu 2024.Dia menuturkan salah satu elemen yang sudah disiapkan untuk menghadapi Pemilu 2024 adalah perekrutan sejumlah saksi.\"Kalau regu pemilih saksi sudah mulai perekrutannya, kurang lebih perintah partai 3 bulan yang lalu. Karena kita harus mencukupi satu kebutuhan personel untuk menjadi ujung tombak kita di setiap TPS yang total jumlahnya kurang lebih 3,5 juta saksi dan guraklih (regu penggerak pemilih) dan itu semua anggota dan kader partai,\" kata Arif.Tahapan ini dimulai sejak awal untuk melatih para pelatihnya sampai akhir tahun, targetnya paling lambat sampai akhir tahun harus selesai pada 12 gelombang.\"Pelatihan itu ini sudah mau lima gelombang, tujuh gelombang lagi secara berturutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,\" katanya.Rakernas II PDIP juga membahas perbaikan perekrutan dan seleksi sebagaimana perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.\"Satu tentang calon anggota DPR, DPRD, dan DPD RI. Yang kedua calon kepala daerah sehingga jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan satu mekanisme yang lebih baik ketimbang di masa lalu untuk perekrutan dan seleksi calon anggota DPR, DPRD, DPD, dan kepala daerah kita supaya nanti hasilnya melahirkan bibit-bibit, wakil-wakil rakyat yang mumpuni, yang dipercaya rakyat, yang bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya kepada rakyat,\" jelas Arif. (Ida/ANTARA)
Ganjar Merasa Diingatkan Oleh Pidato Megawati Soal Manuver Politik
Jakarta, FNN - Kader PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku merasa diingatkan dengan pernyataan tegas Ketua Umum Megawati Soekarnoputri soal manuver politik para kader. Ganjar mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui usai ngopi bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Gubernur Bali I Wayan Koster, di sela-sela Rakernas II PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu. Ganjar juga menilai, bahwa peringatan Megawati itu ditujukan kepada seluruh kader PDIP dan semua merasa diingatkan akan pernyataan Megawati itu. \"Ya semua merasa diingatkan kalau mereka memang zig-zag, semua pasti merasa diingatkan,\" kata Ganjar. Peringatan dari Megawati itu juga diarahkan kepada seluruh kader. Oleh karena itu, seluruh kader partai berlambang banteng bermoncong putih itu harus menjaga soliditas di internal partai. \"Bu Mega tidak personal. Mbak Puan (Puan Maharani,red) kemarin sudah statement kok itu peringatan untuk semua untuk siapa pun yang ada di PDI Perjuangan,\" ucap Ganjar. Megawati, kata Ganjar, sejati-nya ingin semua kader partai merapatkan barisan dalam menyikapi setiap situasi politik. Dia juga memahami, bahwa setiap keputusan politik harus melalui Ketua Umum sesuai dengan amanat Kongres. \"Bu Mega mengingatkan kepada anak-anaknya untuk semuanya dalam satu rapat barisan, saya kira dalam konteks itu. Semua sepakat kok, kalau kita bicara perintah partai, ketua umum yang sudah mendapatkan mandat pemegang hak prerogatif, ya briefing ini terjadi,\" jelas Ganjar. Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara tegas menegur kader partai yang mulai melakukan manuver-manuver politik. Bahkan, Megawati dengan tegas siap memecat kader yang melakukan manuver politik. \"Kalian siapa yang berbuat manuver manuver, keluar! Karena apa, tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver!,\" tegas Megawati dengan nada tinggi dalam Pembukaan Rakernas PDIP pada Selasa (21/6). Megawati juga mengingatkan, bahwa dalam keputusan Kongres V PDIP, ketua umum partai memiliki hak yang namanya hak prerogatif. Dimana, hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. \"Ingat lho! Lebih baik keluar deh. Lebih baik keluar deh, daripada saya pecat-pecati lho kamu, saya pecat lho,\" tegas Megawati lagi.(Ida/ANTARA)
Anies Disebut Dalam Pertemuan NasDem dan PKS
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi salah satu nama yang disebut dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.\"Sekitar-sekitar situlah,\" ujar Ahmad Syaikhu di kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu.Nama Anies mencuat setelah survei internal PKS menempatkan sebagai bakal calon presiden yang diharapkan kader partai.Namun, Syaikhu menegaskan bahwa jika nama capres dan cawapres di PKS dikumpulkan dan diserap berdasarkan aspirasi pimpinan wilayah se Indonesia.\"Kami ada mekanisme, bahwa yang memutuskan bukan DPP, dan kami tidak ingin mendahului Majelis Syuro sebagai lembaga yang memang berwenang untuk memutuskan dan mengumumkannya,\" kata Syaikhu di hadapan Surya Paloh.Dia menegaskan PKS dan NasDem memiliki banyak persamaan, sehingga posisi mereka merupakan satu kemitraan yang setara.Diketahui, Anies Baswedan merupakan salah satu kandidat bakal calon presiden yang telah diumumkan ke publik oleh Partai NasDem. Selain Anies, terdapat pula dua nama lainnya yakni Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan sejumlah kesamaan PKS dan NasDem, yakni menghargai arti keberadaan institusi politik yang merupakan posisi yang super strategis di dalam melanjutkan pembangunan bangsa Indonesia.Kemudian, NasDem dan PKS sama-sama menyadari jika pergumulan seluruh permasalahan bangsa yang begitu kompleks, tidak bisa diselesaikan hanya satu institusi partai politik atau satu kelompok saja. \"Harus diwujudkan dengan merajut kerja sama dengan para pihak,\" ujarnya.Kesamaan terakhir yakni menempatkan dan menumbuhkan nilai-nilai komitmen ideologi Pancasila di atas kepentingan kedua partai. (Ida/ANTARA)
Program KTP-el Disabilitas Tidak Ada Kaitannya Dengan Pemilu
Sumatera Selatan, FNN - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullloh menegaskan program pencanangan perekaman dan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) bagi penyandang disabilitas tidak ada kaitan dengan Pemilu 2024.“Saya sering mendapat tanggapan seperti itu, di sini saya sampaikan program penerbitan dokumen kependudukan seperti biodata, KTP-el, dan KIA bagi penyandang disabilitas sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024” katanya dalam acara Pencanangan Perekaman dan Penerbitan KTP-el bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas di Palembang, Rabu.Ia menjelaskan program pencanangan itu sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir dengan perencanaan yang matang karena tujuan pemerintah melaksanakan program ini untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan secara lengkap tanpa diskriminasi dan pemutakhiran data penyandang disabilitas.Ia mengatakan kebutuhan pendataan penyandang disabilitas hingga kini belum terhimpun lengkap secara nasional.“Kami menyadari pelayanan administrasi kependudukan belum paripurna karena baru sekitar 600 ribu penduduk (penyandang disabilitas) yang terlayani adminduk, terbanyak berada di Pulau Jawa dari 34 provinsi. Dengan demikian Ditjen Dukcapil Kemendagri terus berupaya menyosialisasikan program pencanangan secara masif ke setiap daerah, termasuk Sumatera Selatan,\" katanya.Zudan mengharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat mempercepat pendataan administrasi kependudukan (adminduk) masyarakatnya, terutama penyandang disabilitas untuk mencapai target nasional tahun ini sebesar 40 persen.Salah satu manfaat kepemilikan kartu identitas anak (KIA), tambah dia, untuk mempermudah penyandang disabilitas mendapatkan bantuan sosial ataupun kesehatan dari pemerintah pusat.“Ya, anak disabilitas perlu mendapatkan bantuan sosial ataupun kesehatan, maka kami Dukcapil mendorong untuk dilakukan percepatan, termasuk bagi ODGJ (orang dengan gangguan jiwa),” kata dia.Dalam melaksanakan percepatan pendataan, katanya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diminta membentuk tim terpadu untuk menerapkan skema jemput bola, seperti yang sudah dilakukan provinsi besar di Pulau Jawa.Ia mengatakan tim terpadu melibatkan petugas Disdukcapil, Dinsos, dan Disdik yang tugasnya terjun langsung ke lapangan untuk mendata dan perekaman diri penyandang disabilitas.“Sebanyak 600 ribu penyandang disabilitas itu terdiri atas tunawicara, tunarungu, tunanetra, dan tunagranita sudah memiliki identitas KIA dan KTP-el. Sebagian besar mereka berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dengan menerapkan skema jemput bola sehingga dari situ Sumsel bisa mengefektifkan,” kata dia.Ia mengharapkan adanya dukungan penuh dari kepala daerah beserta instansi terkait lain untuk menyediakan anggaran cukup sehingga pelaksanaan program administrasi kependudukan bisa terselesaikan.“Kalau bisa target kami tahun ini semua administrasi kependudukan masyarakat disabilitas termasuk ODGJ 100 persen sudah terlayani,” tandasnya. (Ida/ANTARA)
Ketum Dharma Pertiwi Bangga Anggotanya Menghasilkan Beragam Kerajinan Tangan
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati mengaku bangga dengan beragam hasil karya kerajinan tangan anggota Dharma Pertiwi Koordinator Cabang (Koorcab) Nusa Tenggara Barat (NTB).\"Setiap kunjungan ke berbagai daerah, saya selalu berdecak kagum dan bangga dengan hasil buah tangan terampil pengurus Dharma Pertiwi,\" kata Ketum Dharma Pertiwi Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati dipantau dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta, Rabu.Dalam kunjungan kerja Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ke Korem 162/Wira Bakti Nusa Tenggara Barat, Hetty panggilan akrabnya, menyambangi pengurus Dharma Pertiwi Koorcab NTB yang sedang membuat dan memajang beragam hasil kerajinan tangan.Pada kesempatan itu, Hetty yang merupakan istri Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa itu berdialog langsung dengan sejumlah perajin yang tergabung dalam organisasi atau perkumpulan istri prajurit TNI tersebut.Kepada salah seorang penenun, Hetty mengaku bangga dan mengapresiasi keteladanan serta keuletan anggota Dharma Pertiwi Koorcab NTB.Setelah mendengar penjelasan dari salah seorang penenun, Hetty mengatakan untuk menekuni profesi tersebut membutuhkan waktu yang lama. Bahkan, pada umumnya para perajin mulai menggeluti tenun sejak kecil dan sudah menjadi tradisi turun temurun keluarga.Di lokasi tersebut, ia melihat aneka tas tenun, pernak-pernik berbahan dasar mutiara hingga makanan dan minuman tradisional hasil olahan anggota Dharma Pertiwi setempat.Anak dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono tersebut membeli kopi jahe dan kopi robusta hasil olahan masyarakat setempat.Terakhir, dari kunjungan kerja ke Korem 162/Wira Bakti Nusa Tenggara Barat tersebut, ia bersama Panglima TNI disuguhkan karya seni lukis oleh salah seorang pelukis yang juga anggota Dharma Pertiwi Koorcab NTB. (Ida/ANTARA)
PDIP Menerima Bantuan Dana Parpol dari Pemerintah Sebesar Rp27 Miliar
Jakarta, FNN - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menerima bantuan dana partai politik (parpol) dari pemerintah sebesar Rp27 miliar. Bantuan dana itu secara simbolis diserahkan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP Tahun 2021, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mempersilakan Bahtiar memasuki Aula Sekolah Partai. Selanjutnya Bahtiar bersama Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey meneken dokumen serah terima bantuan tersebut.Selanjutnya Olly Dondokambey mengantar dokumen itu untuk diteken Ketua Umum Megawati. Sempat terjadi percakapan ringan antara Megawati, Olly, dan Bahtiar. Peserta rakernas bertepuk tangan atas momen tersebut. Apalagi saat Olly mengatakan bantuan ini lebih besar dari yang diterima sebelumnya. Saat ini agenda rakernas adalah menerima laporan Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN), antara lain Perwakilan Asia, Afrika, Eropa, dan Australia.\"Ada hal yang baru dalam Rakernas II PDIP, yaitu mendengarkan laporan Dewan Pimpinan Partai Luar Negeri (DPLN) dari Benua Eropa, Australia, Eropa, Afrika, dan Amerika Serikat,\" kata Hasto sebelum mempersilakan perwakilan berbicara. \"Seluruh pengurus DPLN PDI Perjuangan menyampaikan program pemenangan di luar negeri dan komitmen untuk membangun kerja sama politik global,\" tambah Hasto. (Ida/ANTARA)
Tanggapan Puan soal Peluang Kerja Sama Politik dengan PKB dan Gerindra
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespons peluang partai-nya untuk bekerja sama politik dengan partai politik lain, seperti dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra yang tengah menjajaki komunikasi. Hal itu disampaikan Puan menjawab wartawan di sela-sela acara Rakernas II PDIP, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa. Menurut Puan, PDIP tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan dua partai tersebut dalam Pemilu 2024. \"Ya, mungkin saja,\" ucap Puan. Ketua DPR RI ini pun mengaitkan soal pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu tidak bisa sendirian dalam membangun Indonesia. Menurut Megawati, kata Puan, dibutuhkan kerja sama antarpartai politik untuk pembangunan Indonesia ke depan. \"Ibu Ketum tadi mengatakan membangun Indonesia tidak bisa sendirian, harus gotong royong,\" tuturnya. Puan pun mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal membangun Indonesia. Dimana, Presiden Jokowi pun senada bahwa membangun Indonesia harus saling bahu membahu di antara semua pihak, termasuk antarpartai politik. \"Presiden juga menyatakan seperti itu, harus bisa bantu membantu membangun Indonesia,\" ujarnya.(Ida/ANTARA)
Dubes Inggris Apresiasi Kepemimpinan Sultan HB X dalam Menangani COVID-19
Yogyakarta, FNN - Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam menangani COVID-19.\"Saya sangat mengapresiasi kepemimpinan beliau dalam penanganan pandemi COVID-19 dan kepeduliannya terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat Yogyakarta,\" kata Owen Jenkins seusai bertemu Sultan HB X di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa.Menurut Owen, selain membahas kesehatan dan penanganan COVID-19, pertemuannya dengan Sultan HB X membicarakan potensi kerja sama antara DIY dan Inggris di sektor ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan pendidikan.\"Ini adalah kunjungan resmi saya ke Yogyakarta sebagai Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste dan saya mendapatkan kehormatan untuk bisa diterima oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X,\" ujar dia.Bersama Sultan, Owen mendiskusikan mengenai proses digitalisasi manuskrip miliki Keraton Yogyakarta yang ada di Inggris.Menurut dia, Perpustakaan Inggris sudah berkomunikasi soal manuskrip milik Keraton Yogyakarta dengan Pemda DIY serta Perpustakaan Nasional.\"Kami sangat senang bahwa digitalisasi manuskrip yang dilakukan tahun 2019 berjalan sangat baik dan ada prioritas untuk digitalisasi di masa depan. Gubernur (DIY) berbicara banyak tentang kerja yang dilakukan Keraton untuk mendukung proyek ini, seperti seminar dan pameran. Kami sangat menantikan kerja sama selanjutnya di bidang ini,\" ujar dia.Owen menyatakan kebanggaannya karena DIY menjadi salah satu tuan rumah rangkaian Presidensi G20.\"Saya di sini menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Kesehatan G20 yang berlangsung dari kemarin hingga hari ini. Saya senang Digital Working Group diadakan di Yogyakarta dan merupakan \'tribute\' khusus bagi Yogyakarta sebagai tuan rumah yang tepat bagi kegiatan ini,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
RUU KIA Tunjukkan Komitmen Politik DPR RI
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menilai Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menunjukkan komitmen politik DPR terhadap perempuan, anak, dan keluarga.“Kalau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) komitmen politik DPR terhadap anak, perempuan, dan kaum disabilitas, maka RUU KIA agak lebar sedikit, yaitu perempuan, anak, dan keluarga,” kata Willy saat diskusi Forum Legislasi dengan tema “RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak: Komitmen DPR Wujudkan SDM Unggul”, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.Dia menjelaskan dalam kehidupan masyarakat urban di kota-kota besar banyak kasus terjadi karena tidak ada ruang bagaimana seorang anak dibesarkan dalam sebuah keluarga.Willy mencontohkan seorang ibu yang bekerja berangkat pukul 06.00 WIB saat anak belum bangun, lalu pulang pukul 20.00 WIB ketika anaknya sudah tidur.“Ini fenomena urban yang sangat banal (biasa sekali), bahkan kita tidak punya tempat penitipan anak, kalaupun ada sangat mahal sekali,” ujarnya.Willy mengatakan RUU KIA mengatur secara holistik, khususnya terkait perlindungan perempuan hamil dengan aturan cuti enam bulan dan cuti suaminya selama 40 hari.Aturan tersebut, menurut dia, agar para orang tua mendampingi anak-anaknya pada masa-masa emas atau \"golden age\" dalam perkembangan anak usia 0-6 tahun.\"Bagaimana kesadaran itu tumbuh, \'golden age\' itu hal yang fundamental dalam tumbuh kembang seorang anak. Karena memori awalnya di sana,sehingga perlu UU untuk mengatur menciptakan sebuah lingkungan yang fundamental untuk tumbuh kembang anak dan keluarga,\" katanya.Menurut dia, terkait kemungkinan pihak industri yang memprotes aturan cuti tersebut, maka pihaknya siap untuk berdialog dan menjelaskan secara rinci karena terkait dengan perkembangan generasi penerus bangsa ke depan. (Ida/ANTARA)
Perlu Konsistensi Tingkatkan Kontribusi Perempuan di Ruang Publik
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, menilai perlu dorong yang konsisten untuk meningkatkan kontribusi peran perempuan di ruang-ruang publik.Langkah itu menurut dia sangat penting karena perempuan harus mampu keluar dari stereotip yang ada saat ini, sehingga mampu lebih banyak berperan dalam mewujudkan kebijakan publik.\"Selama ini perempuan selalu dicitrakan harus menjadi manusia yang sempurna. Untuk meningkatkan perannya dalam setiap kebijakan publik, perempuan harus berani untuk menjadi tidak sempurna dengan memecahkan tembok kaca stereotip yang mengungkungnya,\" kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Hal itu dia katakan saat menjadi pembicara kunci dalam webinar bertema “Diaspora Global Aceh Revisiting Pahlawan Perempuan Aceh Dalam Kepemimpinan Perempuan”, Sabtu (18/6).Ia menilai, berkorban untuk menjadi manusia yang tidak sempurna dan keluar dari steriotip yang selama ini mengukung kaum perempuan, menjadi tantangan besar agar keterlibatan perempuan di ruang publik bisa ditingkatkan.Menurut dia, perjuangan perempuan Aceh untuk berkiprah di ruang publik seharusnya bisa lebih baik mengingat peran perempuan Aceh yang mengemuka di masa lalu.“Adapun sejarah nusantara mencatat, perempuan telah menjadi bagian dari perjuangan bangsa Indonesia. Apalagi secara khusus perempuan Aceh memiliki kedaulatan dalam kerajaan Islam antara 1641-1699,” ujarnya.Ia mencontohkan, Aceh memiliki banyak pahlawan perempuan, antara lain Laksamana Keumalahayati (1550-1615), Tjut Nyak Dien (1848-1908), dan Cut Nyak Meutia (1870-1910).Namun menurut dia, saat ini perempuan di Indonesia masih berjuang untuk mewujudkan peningkatan keterwakilannya di parlemen menjadi 30 persen.Ia mengutip data World Bank (2019), Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen.“Data tersebut memperlihatkan partisipasi perempuan Indonesia dalam parlemen masih terbilang rendah. Karena itu, berbagai upaya untuk mendorong agar perempuan mampu keluar dari stereotip yang mengukungnya selama ini harus terus diupayakan,” katanya.Ia menilai, pemberdayaan dari sisi pendidikan dan pengetahuan agar mampu membuka cakrawala berpikir para perempuan. Selain itu menurut dia, masyarakat harus konsisten dan masif dilakukan agar tercipta kemandirian yang sangat berguna untuk meningkatkan peran perempuan di ruang-ruang publik. (Ida/ANTARA)
POPULER
