POLITIK
Banyak Capres Tuna Wisma Parpol, Rocky Optimistis PT 0 Persen Terwujud
Jakarta, FNN - Persyaratan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% selama ini menyuburkan praktik politik uang yang sering disebut politik transaksional. Aturan tersebut juga menghambat calon potensial yang minim dukungan dana untuk tampil dalam pemilihan calon presiden. Ada kesadaran yang ditunjukkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan yang mulai mengkritisi ambang batas tersebut pun dinilai menjadi sinyal baik untuk perbaikan demokrasi di Indonesia. Menanggapi perubahan sikap politik PAN tersebut pengamat politik, Rocky Gerung menyatakan bahwa sikap PAN perlu diikuti oleh partai-partai lain yang terjerat persyaratan PT 20 persen. “Saya kira ini Minggu yang akan menentukan awal dari perkelahian politik. Mulai terjadi semacam pengerucutan. Jadi kalau saya rumuskan dengan gampang Ketua PAN, Bang Zul sudah mulai sadar, sementara Cak Imin mulai panik. Semua hal sebetulnya ada di depan mata kita. Tapi kita tetap ingin agar demokrasi dituntun dengan akal pikiran yang lurus,” ujar Rocky Gerung kepada warawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 26 Mei 2022. Diketahui, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, belakangan menyebut PT 20 persen membuat politik menjadi transaksional. Hal itu disampaikan Zulhas usai mengikuti program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/5/2022). Rocky menegaskan keberadaan PT 20 persen sama saja membuat tiket menuju pencapresan menjadi sangat mahal. Ada potensi politik transaksional antara calon dengan partai politik agar dapat maju dalam kontestasi. Oleh karena itu untuk mengurangi beban politik dan memberi kesempatan kepada seluruh anak bangsa, Rocky menyebut PT 0 persen dapat menjadi solusi untuk lepas dari demokrasi yang transaksional tersebut. “Karena tiket yang mahal, semua menjadi koruptor. Solusinya ya jangan pasang tiket,” kata dia. Rocky menyarankan partai-partai yang mustahil mencalonkan figur sendiri karena terkendala PT 20 persen perlu melakukan gerakan politik agar Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut aturan tersebut. Dia menilai MK bakal berpikir apabila partai seperti PAN dan PKB turun langsung ke MK untul melakukan judicial review. “Partai-partai yang merasa enggak mungkin punya calon sendiri, ya persoalkanlah apa yang menghambat. Bang Zul dan Cak Imin (Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB) perlu bikin gerakan politik untuk ganggu MK agar bebas dari kedunguan. PT 0 persen perlu segera diproses secara bertahap dan konstitusional,” ujarnya. Lebih lanjut, Rocky menilai bakal banyak yang menyambut dengan sukacita apabila PT 0 persen berhasil digolkan. Dia mencontohkan Ganjar Pranowo kini yang masih menjadi “tuna wisma” parpol meski berasal dari PDIP. Hal itu karena PDIP sejauh ini masih menunjukkan rasa enggan untuk mendukung Ganjar dalam pencapresan. Selain itu figur seperti Anies Baswedan, Erick Thohir hingga Ridwan Kamil juga tak memiliki perahu sendiri untuk nyapres. “Boleh-boleh saja buzzer Pak Jokowi pengin Ganjar jadi presiden. Makanya itu start di nol persen. Saat ini saya lihat Pak Ganjar itu tuna netra politik, enggak bisa melihat kejernihan politik,” pungkasnya. (sof, sws)
Anis Matta: Tokoh Reformasi Harus Memimpin Indonesia untuk Melanjutkan Reformasi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah dalam sejarah perjalanan reformasi yang telah berjalan selama 24 tahun belum selesai dan tidak sesuai dengan harapan. Sehingga memunculkan rasa penyesalan dari para pelaku sejarah reformasi atau tokoh reformasi seperti Budiman Sujatmiko dan Fahri Hamzah, yang telah menumbangkan rezim Orde Baru dan melahirkan beberapa presiden. Namun, perubahan yang mereka ciptakan, ternyata tidak bisa dikontrol dan dikendalikan sesudahnya, oleh mereka sendiri. \"Saya kira, saya telah berhasil membuat tokoh reformasi ini menyampaikan penyesalannya dengan baik. Yang mereka sesali adalah satu hal yang sama, bahwa reformasi belum selesai,\" kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk \'24 Tahun Reformasi, Sudah Sampai di Mana dan Mau Ke Mana Indonesia? yang digelar secara daring, Rabu (25/5/2022) sore. Anis Matta meminta Budiman Sujatmiko dan Fahri Hamzah yang hadir dalam diskusi tersebut, untuk curhat dengan mimpi mereka sebagai seorang aktivis yang belum terealisasi atau belum menjadi kenyataan selama hampir seperempat abad reformasi. \"Saya ingin sedikit meminta komentar mereka berdua yang bisa personal, khususnya Mas Budiman Sujatmiko dan Bung Fahri. Kira-kira apa yang Anda sesali, mimpi apa sebagai aktivis yang belum terealisasi dalam waktu 24 tahun reformasi ini,? tanya Anis Matta kepada mereka berdua. Menurut Anis Matta, Budiman Sujatmiko dan Fahri Hamzah memiliki satu kesamaan, yakni tidak memiliki ambisi kekuasaan. Sehingga perubahan yang mereka ciptakan, perjalanan sejarahnya tidak bisa mereka kontrol sesudahnya. \"Itu menyebabkan perubahan yang mereka ciptakan tidak bisa mereka kontrol. Jalannya sejarah sesudahnya tidak seperti yang ada dalam rencana mereka. Sehingga banyak pekerjaan rumah yang belum selesai,\" katanya. Karena itu, Anis Matta berharap agar para calon presiden (capres) yang akan maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berasal dari tokoh-tokoh reformasi agar agenda pekerjaan rumah reformasi bisa dituntaskan. \"Bisakah kita berharap, bahwa tahun depan itu sekaligus para capres yang akan maju untuk Pemilu 24 itu datangnya dari tokoh-tokoh reformasi, untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai,\" ujar Anis Matta. Sebab, cita-cita reformasi pada dasarnya adalah pintu gerbang untuk menciptakan kesejahteraan, bukan hanya demokrasi saja, meskipun kedua-duanya bisa berdiri sendiri. \"Tapi mimpi reformasi pada mulanya adalah menciptakan satu sintesa di mana demokrasi dan kesejahteraan bisa bertemu pada suatu titik dalam perjalanan sejarah kita,\" katanya. Hal itu seperti yang terjadi pada sintesa Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba). Orla dikatakan memiliki kebebasan, tapi tidak ada kesejahteraan, sementara saat Orba ada kesejahteraan, tapi tidak ada kebebasan. \"Makanya saya membuat perumpamaan, Indonesia itu seperti burung. Dia disebut burung, kalau dia bisa terbang dan berkicau. Tapi kalau kalau dia lapar, dia tidak bisa terbang dan bisa berkicau saja, itu namanya burung dalam sangkar. Itu ada lagunya,\" kata Anis Matta sambil berseloroh. Indonesia, lanjut Anis Matta, itu seperti burung yang sudah bisa terbang, tapi tidak terlalu lapar, sehingga terbangnya rendah, tidak begitu tinggi, padahal langitnya sangat tinggi. \"Jadi lahirnya Partai Gelora sebenarnya, karena cita-cita reformasi yang ingin menjadikan Indonesia terbang tinggi. Sekarang sudah terbang, tapi terbangnya tidak terlalu tinggi, sementara langit Indonesia ini terlalu tinggi,\" ujarnya. Ketua Umum Partai Gelora ini berharap agar para aktivis reformasi bisa mencari ilham dari kisah Nabi Yusuf, yang menafsirkan mimpi Raja Mesir. \"Bahwa Nabi Yusuf meramalkan akan ada krisis yang terjadi di Mesir seperti yang dimimpikan oleh Raja Mesir. Dia tahu bagaimana mengatasi krisis, tapi beliau meminta dijadikan penguasa dan sebagai bendahara keuangan negara agar bisa mengambil alih situasi krisis,\" katanya. Makna yang terkandung dari kisah tersebut, adalah para aktivis reformasi harus terjun untuk mengejar kekuasaan agar bisa melakukan perubahan dan menuntaskan agenda reformasi yang belum selesai, tidak sekedar mengedepankan intelektualitas. \"Kita harus pertemukan semangat perubahan yang ada pada para aktivis intelektual ini, dengan semangat pengambil-alihan situasi krisis tersebut. Syahwat kekuasaan mereka saat ini kecil, sehingga tidak bisa mengendalikan jalannya sejarah reformasi,\" katanya. Menanggapi hal ini, Politisi dan Aktivis Demokrasi Budiman Sudjatmiko menegaskan, bahwa dirinya tidak memiliki ambisi untuk mengejar kekuasaan di eksekutif. Ia mengaku sudah puas menjadi Anggota DPR di lembaga legislatif. \"Kalau ada yang saya sesali selama 24 tahun reformasi ini, karena secara pribadi, saya tidak punya ambisi perebutan kekuasaan atau kekuasaan eksekutif. Itu saya sadari, hanya puas di legislatif,\" kata Budiman Sujatmiko. Mantan Anggota DPR dari PDIP mengatakan, penyesalan itu baru dia sadari sekarang ini, setelah 24 tahun reformasi, ternyata banyak agenda yang belum selesai dan tidak seusai dengan harapan seperti yang dicita-citakan reformasi. \"Jadi setelah 24 tahun reformasi, kita akan lebih menyesal lagi dari apa yang tidak bisa kita lakukan sekarang. Sehingga perlu dorongan lebih kuat lagi supaya jelang 25 tahun reformasi, Indonesia punya lompatan yang lebih jauh lagi dalam pencapaian,\" katanya. Untuk memimpin lompatan tersebut, kata Budiman, harus dipimpin oleh orang-orang yang dulu berjuang pada tahun 1998. \"Sekarang bangsa Indonesia jelang 25 tahun hidup di sistem demokrasi. Kira-kira ada tidak, lompatan kualitatif yang bisa kita dorong lebih kencang lagi?\" ucapnya. Ia menyadari bahwa Indonesia saat ini, banyak kemajuan, tapi kamajuannya masih belum signifikan. \"Rasanya bisa digas, digas lagi deh, dan rasa-rasanya untuk bisa ngegas jalannya reformasi ini, syarat utama adalah seharusnya orang seperti teman aktivis (1998) untuk jadi garda depan untuk ngegas. Agar bisa keluar dari quarter life crisis kehidupan 24 tahun Idonesia pasca reformasi,\" ujarnya. Dengan melihat kondisi saat ini, Budiman merasa adanya suatu energi, tujuan, dan semangat bersama yang sama seperti pada tahun 1998. Namun yang berbeda dari 24 tahun lalu adalah cakupan dari isi dan konten. \"Menuju lompatan yang lebih jauh ini merupakan pekerjaan rumah tangga untuk satu tahun ke depan agar kelak saat 25 tahun usia reformasi, Indonesia sudah bisa mendapat skor yang jauh lebih positif lagi,\" katanya. Budiman Sudjatmiko mengatakan narasi besar yang dirasa cocok dengan semangat zaman sekarang ini adalah narasi kemajuan. \"Kalau tahun 98 itu adalah narasi kebebasan, kemudian setelah kebebasan saya ingin mendorong narasi kesetaraan dan keadilaan. Sekarang kita harus mendorong narasi kemajuan,\" ujarnya. Sementara Wakil Ketua DPR Periode 2004-2019 Fahri Hamzah mengatakan, ia tidak terlalu memusingkan rasa penyesalan secara personal terhadap agenda reformasi yang belum selesai. \"Kita nggak boleh mengambil itu terlalu personal, tapi hanya sebagai sebuah kritik. Kita memang tidak memiliki sebuah desain tentang reformasi, tapi tahu-tahu mendadak kita masuk dalam revolusi perubahan itu,\" kata Fahri Hamzah. Reformasi ketika itu, kata Fahri Hamzah, hanya dibaca sebagai ekspresi rasa kebosanan dari rezim Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun, yang menginginkan kebebasan dan kemapanan. \"Nafasnya zaman itu, orang sudah bosan, makanya ketika Soeharto mengundurkan diri, rakyat pesta, banyak yang potong ayam dan sapi, begitulah ekspresinya. Tidak punya ide atau gagasan,\" ungkap Fahri Hamzah. Padahal ekspresi kebosanan ini, bisa sangat berbahaya bagi sistem ketatenagaran dan perpolitikan kita, apabila tidak diatur secara tegas. Rakyat bisa menjatuhkan Presidennya sewaktu-waktu jika sudah bosan, sehingga ketika reformasi masalah pembatasan jabatan Presiden diatur. \"Kalau masa jabatan Presiden tidak dibatasi, ketika kebosanan rakyat ini datang tiba-tiba itu yang berbahaya. Kalau orang sudah bosan pokoknya, susah dilawan. Itulah problem kita, karena kita tidak punya narasi,\" katanya. Karena itu, Fahri Hamzah mengkritik mantan aktivis reformasi yang kini menjadi Anggota DPR dari PDIP Adian Yunus Yusak Napitupulu, yang menolak BJ Habibie sebagai Presiden menggantikan Soehato, karena dianggap kaki tangan Soeharto dan Orba. \"Saya dulu bentrok dengan temen-temennya mas Budiman Sudjatmiko, termasuk Mas Adian Napitupulu. Kenapa BJ Habibie ketika jadi Presiden, teman-teman mahasiswa tidak mengambil sedikit momen untuk membaca sejarah bahwa BJ Habibie ini, manusia yang lain. Dia datang membawa gagasan lain dalam negara, meskipun dia berada dibawah kekuasan Orde Baru. Dia ini orang Jerman, punya pikiran Eropa tentang konsep demokrasi,\" katanya. Habibie ini, menurut Fahri, memiliki pespektif lain dalam berbangsa dan bernegara. Ia justru disalahkan gara-gara membela Habibie, padahal dia melihat Presiden RI ke-3 itu, memiliki konsep arsitektur bangunan sistem perpolitikan dan demokrasi di Indonesia. \"Jadi sebagai bangsa kita punya problem itu. Kita selalu lebih tertarik kepada orang, daripada pada gagasannya. Habibie dianggap dari bagian dari Soeharto yang harus diturunkan dan dihancurkan,\" paparnya. Reformasi yang telah berjalan 24 tahun ini, menurutnya, tidak memiliki bangunan arsitektur dari perubahannya, hanya sekedar mengakomodasi tuntutan mahasiswa seperti amandemen konstitusi, penghapusan Dwifungsi ABRI dan Otonomi Daerah. \"Setelah 24 tahun reformasi, kalau kita mau mengevaluasi, maka bangunan pemerintahan itu harus memiliki fondasi dan narasi yang kuat agar bisa dipertahankan,\" katanya. Sebab, gagasan yang diletakkan sebagai fondasi bangunan yang solid akan memelihara kebebasan dari sistem tersebut. \"Makanya kita tidak punya masalah dengan para pemimpin, termasuk dengan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) karena sudah dipilih rakyat, ya harus diterima, : katanya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini mengkritik Presiden Jokowi, karena Presiden dinilai ingin mengembangkan narasi kemajuan dengan mencontoh negara totaliter seperti China, bukan negara demokrasi. \"Kita menginginkan antara demokrasi dan kesejahteraan harus jalan bersama-sama,\" ujarnya. Terakhir, adalah penyerdehanaan pola keterpilihan pemimpin politik, jauh dari rekayasa politik. Karena saat ini, lanjutnya, muncul begitu banyak pemimpin yang didukung oligarki dan uang, padahal tidak memiliki kapasitas sebagai pemimpin. \"Tiba-tiba balihonya muncul di mana-mana, karena dia punya uang, ini tidak fair. Sistem kita masih memfasilitasi kemewahan uang ini untuk memimpin, bukan kemewahan gagasan. Kalau orang seperti Mas Budiman Sujadmiko menjadi Presiden saya rela, tapi ini karena dia sekolah di luar negeri, punya uang banyak, menggunakan faslitas negara untuk populer, kita tolak karena orang seperti ini tidak punya gagasan,\" tegasnya. Sedangkan Ketua Umum Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Ryano Panjaitan meminta agar para aktivis reformasi tidak terjebak pada rasa penyesalan, karena akan membawa dampak pafa generasi berikutnya. \"Kita tidak perlu terjebak di dalam penyesalan, tapi kita perlu mengawasi kinerja pemerintahan agar kebijakan-kebijakan yang dilahirkan sesuai amanat reformasi,\" kata Ryano Panjaitan. Ia berharap semua pihak tidak berorientasi hanya kepada kekuasaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga harus mendukung program-program investasi dan enterpreneur. \"Jadi narasi baru kita, adalah menciptakan aktivis enterpreneur yang jiwa kemandirian jiwa, kreativitas dan inovatif. Negara dikatakan maju, karena memiliki banyak entrepeneur, dan pemerintah perlu menggalakkan program enterpreuner ini,\" katanya. (sws)
TNI-Polri Ditunjuk Menjabat Kepala Daerah, Jokowi Set Back ke Neo-Dwifungsi ABRI
Jakarta, FNN - Pengamat Komunikasi Politik dan Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting mengungkapkan kemungkinan Presiden Jokowi bermain mata dengan TNI-Polri dalam Pilpres 2024. Dengan demikian pemerintah Jokowi telah set back kembali ke era seperti Neo Dwifungsi ABRI, dimana TNI-Polri menduduki jabatan-jabatan sipil di pemerintahan seperi di era Orde Lama dan Orde Baru. “Jadi dalam sejarah politik Indonesia hubungan sipil-militer ini mengalami pasang surut, ada kalanya hubungan dikendalikan oleh sipil atau sebaliknya militer yang mengendalikan sipil,” katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Rabu, 25 Mei 2022. Ginting mencontohkan, pada masa demokrasi parlementer era Sukarno intervensi sipil dalam urusan militer semakin dalam, kemudian militer merasa terpolarisasi oleh kepentingan partai politik, sehingga militer di era itu juga coba mempengaruhi Sukarno untuk dimasukkan kedalam wilayah kekuasaan presiden. Sama dengan presiden juga membujuk TNI dan Polri untuk memperkuat bargaining posisi terhadap partai politik. Menurut Ginting, yang menarik ketika posisi kepala daerah diisi oleh TNI dan Polri menjelang Pilkada atau Pemilu. Yang dikhawatirkan adalah pejabat gubernur itu bagian dari rezim yang berkuasa atau partai politik yang berkuasa yang ingin kembali menempatkan personilnya menjadi pejabat atau gubernur bupati maupun walikota. “Saya cenderung kalau di daerah-daerah konflik misalnya Aceh, Papua, Maluku memang bisa masuk akal. Kalau dari background militer atau polisi yang mengetahui konflik-konflik,” paparnya. Tetapi kalau dari birokrat dikhawatirkan mereka bisa dipengaruhi oleh afiliasi dari partai-partai supaya bisa memperlancar calon-calonya untuk bisa mempengaruhi jabatan-jabatan di posisi gubernur, bupati atau walikota yang sebelumnya ditempati oleh kader partai yang bersangkutan. Menurut Ginting, praktek buruk politik semacam ini pernah pula dilakukan pada eraa Orde Lama maupun Orde Baru. \"Sejak tahun 62, era Soekarno itu, di situ kemudian Presiden Soekarno juga jelas-jelas mengundang atau menarik ABRI dalam kancah politik untuk memperkuat posisinya menghadapi lawan-lawan politik,\" tuturnya. Di sisi lain tentu ABRI mendapatkan kesempatan untuk memperkuat posisi tawarnya. Nah apakah sekarang juga seperti itu? tentu akan kita uji,\" ucapnya. \"Presiden Soekarno maupun ABRI pada waktu itu sama-sama berkepentingan untuk menekan partai politik, hal ini karena mereka merasa terpinggirkan pada masa demokrasi parlementer di mana partai politik sangat berkuasa,\" ujarnya menambahkan. Oleh karena itu Ginting mengungkapkan kemungkinan Jokowi bermain mata dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). \"Nah sekarang juga begitu, partai politik begitu berkuasa, jangan-jangan kemudian Presiden Jokowi juga main mata dalam hal ini untuk merangkul TNI dan Polri agar kemudian mendapatkan keuntungan dalam mempertahankan kekuasaannya,\" katanya. \"Jadi ada pembagian peran yang yang sedang dimainkan oleh Presiden Jokowi,\" ucapnya menambahkan. Selamat Ginting kemudian membeberkan sejarah dominasi ABRI pada saat masa transisi pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto. \"Nah kita ingat pada masa Presiden Soeharto, transisi dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto juga itu kelihatan sekali posisi politik ABRI sangat dominan, terutama pada era orde baru, khususnya di tahun 80-an,\" tuturnya. Di situ kata Ginting, muncul dwifungsi yang berbeda arah dengan konsep Jalan Tengah yang dicetuskan oleh Jenderal AH Nasution. “Jadi sejak tahun 82 akhir itu memang kepentingan intelijen sangat kuat untuk menempatkan personel-personel TNI, terutama di jabatan-jabatan Pemerintah Daerah,\" ujarnya. Ginting melihat, hampir sebagian besar di Pulau Jawa, terutama Bupati, Walikota, bahkan Gubernur adalah background-nya militer. Kondisi tersebut sampai saat ini masih sama, hanya berbeda aparat yang mendominasinya. “Sekarang ini kondisi memang agak berubah, mungkin dalam sejarah baru sekali ini juga Menteri Dalam Negeri background-nya polisi,\" katanya. Oleh karena itu, Ginting melihat Jenderal Tito Karnavian tampak sekali mempunyai kepentingan polisi lebih dominan di pemerintahan daerah dalam posisi pejabat-pejabat gubernur, bupati, maupun walikota daripada militer. Dulu itu Menteri Dalam Negeri itu Era Soekarno dan Soeharto itu seperti jatahnya militer tapi di era Jokowi kan berubah dari posisi ini dipegang oleh partai pemenang Pemilu Tjahjo Kumolo waktu itu dan juga kemudian diserahkan kepada Tito Karnavian, mantan Kapolri,\" ujar Selamat Ginting menambahkan. Ginting menegaskan, Dwifungsi ABRI yang telah dominan sejak tahun 1982 akhirnya kembali terjadi di era Jokowi. \"Jadi kita ingat dwifungsi ABRI yang bagaimana peran sosial politik itu sangat dominan, terutama setelah tahun 82 ke atas 82, 83, dan seterusnya ini akhirnya kita ingat kembali kasus penempatan seperti Adi Chandra,\" ucap Selamat Ginting. Ginting juga mengingatkan bahwa tidak ada aturan main dalam penempatan personel TNI-Polri untuk di jabatan BUMN. “Tapi nyatanya, kita tahu sendiri komisaris-komisaris BUMN itu banyak sekali, mungkin lebih dari sekitar 15 komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN itu dipegang oleh jenderal-jenderal purnawirawan,\" katanya. Bahkan, sebelumnya kita tahu beberapa Jenderal polisi dan juga Jenderal TNI masih aktif tapi dialihkan menjadi komisaris di BUMN. Oleh karena itu, Selamat Ginting menekankan bahwa ada kemunduran di era pemerintahan Jokowi, yakni kembali seperti era dwifungsi ABRI. \"Jadi kita sebenarnya sedang set back kembali ke era seperti Neo Dwifungsi ABRI, di dalam hal ini TNI-Polri dengan penempatan sejumlah personel TNI-Polri aktif di jabatan-jabatan sipil yang tidak sesuai aturan main,\" pungkasnya. (ida, sws)
Berkas Verifikasi Partai Gelora Capai 50 Persen, Anis Matta: Menang di TPS, Bukan Cuma di Twitter
Jakarta, FNN – Keseriusan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam mempersiapkan persyaratan administrasi verifikasi partai politik (parpol) pendaftaran peserta Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, bukan isapan jempol atau sekedar bualan belaka. Setelah pekan lalu, ada tiga Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang menyerahkan berkas verifikasi parpol kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dalam dua gelombang, pada Selasa (24/5/2022), sebanyak 4 DPW menyerahkan berkas pada gelombang ketiga ini. Yakni DPW Partai Gelora Jawa Barat (Jabar), DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sehingga total sudah ada 7 DPW, setelah sebelumnya ada DPW Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Sulawesi Barat (Sulbar). “Nanti hari Jumat (27/5/2022) akan ada 9 DPW lagi. Insya Allah sampai akhir pekan ini, total sudah 16 DPW dari 34 DPW yang menyerahkan berkas atau 50 persen DPW,” kata Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Selasa (24/5/2022) sore. Sehingga pekerjaan persiapan administrasi verifikasi parpol, kata Anis Matta, akan selesai akhir Mei atau pekan pertama Juni 2022. Begitu pendaftaran peserta Pemilu 2024 dibuka oleh KPU pada bulan Agustus mendatang, Partai Gelora akan menjadi partai yang akan mendaftar. “Kita semakin yakin, Insya Allah Partai Gelora bukan hanya akan menang di Twitter, tapi juga menang di TPS. Jangan sampai kita ramai di Twitter, tapi sepi di TPS,” ujarnya. Menurut Anis Matta, Partai Gelora tentu memiliki sedikit kesulitan dalam pengumpulan berkas verifikasi parpol, akibat suasana pandemi Covid-19 dan berbagai keterbatasan ruang gerak lainnya namun itulah tantangannya. Karena itu, Anis Matta mengapresiasi kerja keras seluruh DPW, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam pengumpulan berkas verifikasi parpol. “Saya tahu persis seluruh teman-teman DPW, DPD, DPC tertekan berat dan stress, apalagi minim bantuan finansial dari DPN. Tapi alhamdulillah, semua bisa kita lalui dengan pencapaian besar yang kita lihat hari ini,” katanya. Anis Matta menegaskan, dalam proses pencalegan di Pemilu 2024, Partai Gelora akan memperkuat tesis ke Indonesiaan dan menghapuskan kendala etnis. “Kita akan mencalonkan orang Batak sebagai caleg di masyarakat Sunda dan orang Jawa di masyarakat Lombok. Kita obrak-abrik ini, supaya semangat ke-Indonesiaan kita semua ada. Partai Gelora ingin membangun jembatan, bukan tembok,” tegasnya. Anis Matta menilai, kemenangan Partai Gelora di Pemilu 2024 mendatang, bukan hanya penting bagi Partai Gelora, tapi juga penting bagi Indonesia dan dunia secara global yang tengah dilanda krisis yang sangat kompleks. “Kita datang dengan satu semangat, bahwa krisis itu bukan tantangan, tapi peluang. Krisis ini yang akan menjadikan Indonesia menjadi kekuatan utama dunia. Itu sebabnya, kemenangan kita bukan hanya penting bagi Partai Gelora, tapi juga penting bagi Indonesia,” ungkapnya. Aura dari semangat Partai Gelora ini, lanjut Anis Matta, inshaALLAH akan menyebar ke seluruh Indonesia dan akan menciptakan perubahan besar di masyarakat. Ia yakin Partai Gelora akan menciptakan sejarah baru di dalam Pemilu 2024 mendatang. “Keterbatasan sumber daya bukanlah suatu kendala bagi kita untuk mencapai target-target besar yang sudah kita tetapkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi atas kerja keras DPW, DPD dan DPC untuk memenangkan Pemilu 2024,” tandasnya. Ketua DPW Partai Gelora Jabar Haris Yuliana mengatakan, DPW Jabar menyerahkan berkas verifikasi parpol melebihi target yang telah ditetapkan DPN Partai Gelora, baik mengenai jumlah DPD, DPC, kader dan masalah keterwakilan perempuan. “Ini menegaskan, bahwa Jawa Barat siap untuk menang besar. Teman-teman di Jawa Barat telah bekerja keras siang, malam, subuh, pagi hari, semua waktunya dipakai untuk verifikasi parpol,” kata Haris Yuliana. Sedangkan Ketua DPW DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, DPW DKI Jakarta menyerahkan berkas verfikasi parpol lengkap 100 persen, mulai dari DPD dan DPC. Bahkan ditingkat PAC, Koordinator RW dan RT juga sudah lengkap 100 persen. “Sebenarnya PAC, Kor-RW dan Kor-RT juga sudah 100 persen. Tapi karena bukan merupakan persyaratan yang diminta KPU, maka cukup ini saja, jadi tidak kita ikut serahkan, sebenarnya sudah 100 persen hingga tingkat Kor-RT” kata Triwisaksana. Sementara Ketua DPW Partai Gelora DIY Zuhrif Hudaya mengatakan, berkas verifikasi parpol baru dikumpulkan DPW DIY pada pekan lalu, dan langsung diserahkan ke DPN pada Selasa (24/5/2022). “Berkas verifikasi parpol ini memang belum lama kita kumpulkan, ketika Ketua Pokja DPN meminta pada minggu lalu, memang belum ada. Tapi alhamdulliah, dalam waktu 1 pekan, ternyata semua bisa terkumpul. Kita bawa rombongan 40 orang, satu bis untuk menyerahkan berkas ini. Kita menyerahkan berkas 100 % DPW 100 % DPD dan 100 % DPC ,” kata Zuhrif Hudaya. Terakhir, Ketua DPW Partai Gelora NTB, Lalu Fahrurrozi mengatakan, berkas verifikasi parpol yang diserahkan sebanyak 90 persen DPD dari 9 DPD, dan 67 persen DPC. Hal ini hasil kolaborasi dari seluruh pengurus dan kader Partai Gelora di NTB. “Mudah-mudahan ini menjadi penanda, bahwa Partai Gelora di Nusa Tenggara Barat siap hadir dan memberikan kursi penuh di setiap kabupaten/kota dan provinsi, serta mengirimkan wakilnya di DPR RI ini,” katanya. Ia menambahkan, Partai Gelora NTB siap berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia. “Ini langkah pertama untuk menuju kemenangan kami, Partai Gelora di Nusa Tenggara Barat,” tegasnya. Penyerahan berkas verifikasi parpol empat DPW ini, selain dihadiri oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan empat ketua DPW, juga dihadiri Sekretraris Jenderal Mahfuz Sidik, Ketua Pengembangan Teritori II DPN Partai Gelora Ahmad Zaifori, Teritori III Achmad Zainudin dan Teretori IV Rofi’ Munawar, serta Ketua Pokja DPN untuk Verifikasi Parpol Acmad Chudori. Selanjutnya pada gelombang keempat, ada 9 DPW yang akan menyerahkan berkas verfifikasi parpol pada Jumat (27/5/2022). Yakni DPW Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Gorontalo. (sws)
Sebanyak 54 Wartawan Mengikuti UKW Dewan Pers-ANTARA di Denpasar
Denpasar, FNN - Sebanyak 54 wartawan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diadakan Dewan Pers berkolaborasi dengan tiga lembaga uji (LU) di Kota Denpasar, Provinsi Bali, 24-25 Mei 2022Tiga lembaga uji, yakni Kantor Berita (LKBN) ANTARA, Lembaga Pers dr Soetomo (LPDS), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)Ke-54 wartawan yang mengikuti UKW yang dibuka Wakil Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya pada Selasa (24/5) itu terdiri atas wartawan jenjang muda sebanyak 20 peserta, wartawan jenjang madya 14 peserta, dan wartawan jenjang utama sebanyak 20 peserta.UKW itu melibatkan sembilan penguji dari Dewan Pers dan ketiga LU, di antaranya A.A. Aribowo/Dewan Pers, Priyambodo RH/LPDS, Maria Andriana/LPDS, Chaidar/LPDS, Ahmad Buchori/ANTARA-Ombudsman, Budisantoso Budiman/AJI, dan Primayanti/ANTARA-LPA.Saat membuka UKW, Wakil Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya menyatakan jurnalis atau wartawan yang kompeten itu penting karena pengaduan terkait wartawan yang diterima Dewan Pers selama 2021 mencapai hampir 700-an pengaduan.\"Karena itu, UKW menjadi kebutuhan. Seperti orang yang bisa naik motor, tentu tetap perlu SIM. Wartawan tidak bisa hanya berprinsip 5W+1 H dalam menulis, tapi wartawan harus bisa menulis dengan akurat, baik, dan sesuai kode etik,\" katanya.Di hadapan peserta UKW yang berlangsung selama dua hari (pagi-malam) itu, ia mencontohkan beberapa persoalan keseharian, di antaranya rilis yang diterima wartawan itu tetap harus dikonfirmasi kepada narasumber dari rilis tersebut, apalagi kalau rilis itu mengandung perbedaan pendapat agar tidak bermasalah.\"Kode etik juga harus dipahami dengan benar pasal-pasal yang ada. Intinya, kode etik itu terkait dengan masalah jurnalistik, jadi kalau ada wartawan yang melakukan tindak kriminal, seperti melanggar peraturan lalu lintas ya jangan mengaku wartawan. Itu jauh dari soal kode etik jurnalistik,\" katanya.Dalam kesempatan itu, sembilan penguji dari masing-masing LU itu diperkenalkan kepada peserta oleh Edy M Ya\'kub (Kepala LKBN ANTARA Biro Bali), Baskoro (LPDS), dan Budisantoso Budiman (AJI). \"Terima kasih kepada Dewan Pers yang memfasilitasi UKW ini, semoga wartawan di Bali bisa memanfaatkan UKW ini secara optimal agar bisa menjadi lebih kompeten lagi. Bagi media, peningkatan kapasitas SDM itu penting agar publik menerima informasi yang akurat dan baik,\" kata Edy.Sementara itu, Budisantoso Budiman dari AJI menyarankan UKW ke depan lebih dikembangkan sesuai dengan perkembangan digitalisasi saat ini. \"Ke depan, bisa saja UKW dilakukan secara hybrid, misalnya penguji tidak harus datang ke Bali, tapi teman-teman jurnalis Bali berkumpul di satu tempat,\" katanya.Sebelumnya, LKBN ANTARA Biro Bali menjadi tuan rumah acara \"coaching clinic\" bagi 10 pewarta LKBN ANTARA dari Biro Jawa Timur, Biro Bali, Biro NTB, dan Biro NTT di Kantor LKBN ANTARA Biro Bali di Jalan Mataram 1, Lapangan Lumintang, Denpasar, Bali pada 29-31 Maret 2022.Narasumber pelatihan untuk meningkatkan kualitas penulisan berita dan artikel itu adalah Ahmad Wijaya (Anang) yang merupakan Ombudsman LKBN ANTARA dan Sigit Pinardi yang juga Kepala Redaksi (Kared) Polhukam LKBN ANTARA. (Ida/ANTARA)
Haikal Hasan Menemui Ketua PP Muhammadiyah
Jakarta, FNN -- Ustaz Haikal Hasan menemui Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas di Kantor PP Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya No 62, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2022). Pada kesempatan tersebut, kedua tokoh ummat Islam ini membicarakan tentang persatuan. \"Saya sangat prihatin dengan fenomena buzzer yang memecahbelah masyarakat, bahkan banyak yang melakukan penistaan agama,\" ungkap Anwar Abbas . Munculnya para buzzer seiring dengan berkembangnya platform media sosial membuat kekhawatiran banyak kalangan. Banyak isu sosial politik tiba-tiba menjadi kontroversial. Seolah-olah masyarakat hanya dipecah antara yang pro pemerintah dan anti pemerintah. Ulama Dihujat BuzzeRp Ungkapan Buya Anwar Abbas ini bukan tanpa alasan. Karena banyak ulama yang dibully dan dihujat oleh para buzzer. Kasus terakhir, misalnya Ustadz Abdul Somad yang dilarang masuk ke Singapura karena tuduhan sebagai ustadz radikal. Kasus serupa juga sering menimpa Ustadz Haikal yang biasa dipanggil Babe ini. \"Saya sudah menyampaikan kepada Kapolri ketika berkunjung ke Muhammadiyah untuk segera menangkap orang-orang yang menghina ulama dan menistakan agama, karena akan merusak keutuhan bangsa ini,\" lanjut Anwar Abbas yang juga Wakil Ketua Umum MUI. Menurut Buya Anwar, jika ada ustadz yang ceramahnya kritis terhadap pemerintah harus dipahami karena cinta dengan NKRI. \"Contohnya Ustadz Haikal kalau orang belum ngobrol langsung, mungkin dianggapnya negatif radikal,\" ujar Buya Anwar. Padahal, orang yang faham agama seperti Ustadz Haikal mampu menempatkan kapan berceramah keras atau lembut, bahkan mampu bergaul baik dengan yang satu pemahaman maupun yang berbeda, termasuk yang berbeda agama. Buya Anwar yang juga terkenal kritis ini mencontohkan Muhammadiyah. Organisasi Islam yang berdiri tahun 1912, lebih tua usianya dari Indonesia ini, juga sering melontarkan kritik-kritiknya terhadap pemerintah, tapi tetap menjaga hubungan baik dengan siapa pun, termasuk para pejabat pemerintah dan tokoh politik. \"Inilah teladan yang harus ane ikuti sebagaimana yang juga telah dicontohkan rasululloh,\" ujar Babe Haikal sambil menyalami tokoh Muhammadiyah ini. (TG)
People Power itu Tidak Berbahaya, Itu Hak Rakyat yang Powerless
Jakarta, FNN - Pasca Rakernas Projo, bursa pencapresan makin menghangat, gaduh, dan berisik. Ketum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan siap berkoalisi deng Golkar, PAN dan PPP kalau dia yang menjadi capresnya. Kumpulan orang-orang ini publik menyebutnya “pasien rawat jalan KPK”. Ada juga Erick Thohir yang digadang dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Tapi Erick Thohir punya masalah serius berkaitan dengan saham GOTO dan keterlibatan kakaknya Erick, yakni Garibaldi Thohir. “Ya, akhirnya politik itu artinya bongkar membongkar kejahatan. Padahal sebetulnya rakyat ingin ada kebaikan di depan, dan memang kita enggak lihat apa sebetulnya versi kebaikan buat Indonesia yang dibicarakan oleh Erick Thohir. Aset nasional saja, aset negara tidak bisa dia selamatkan. Bahkan insider trading terjadi untuk kepentingan politik yang dibahas terus oleh pengamat,” kata pengamat politik Rocky Gerung dalam wawancara eksklusif dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 23 Mei 2022. Rocky menyebut, Agustinus Edy Kristianto, pegiat media sosial yang selalu tajam untuk melihat bahwa problem-problem bangsa ini bukan pada elektabilitas, tapi pada koruptibilitas. Jadi korupsi-korupsi semacam ini kan orang lupa. Rocky menegaskan bahwa pihaknya ingin mendoroang dengan satu tesis, sekarang telah terjadi deindustrialisasi sekaligus deinstitusionalisasi dalam demokrasi. “Jadi fungsi partai ambruk, kemampuan elit untuk memberi harapan sudah tidak ada. Maka orang melihat bahwa perkoncoan di dalam istana atau dalam elite itu menghina rakyat. Karena itu rakyat musti terhina oleh praktik politik busuk itu,” paparnya. Oleh karena itu, kata Rocky rakyat musti mempersiapkan cara sendiri untuk mengatasi perubahan politik yang jalannya adalah people power. Sampai saat ini, kata Rocky masih ada orang yang menganggap people power berbahaya. “Oke kalau enggak mau people power, biarkan hidup kita ditentukan oleh perkoncoan di satu dua kamar di istana. Jadi kan begitu intinya,” paparnya. Sebetulnya istilah people power itu istilah yang bagus, kekuatan rakyat itu, power dari rakyat itulah yang menentukan arah demokrasi. Jadi ini vitamin untuk memperkuat kita bahwa kedaulatan itu memang harus dipulihkan oleh rakyat, bukan oleh elit yang sekarang lagi berkonco. Bahkan PDIP yang sebetulnya harus di depan untuk mengatakan people power itu adalah hak konstitusional rakyat. Kan wong cilik itu artinya people power. Lebih jauh Rocky menegaskan bahwa PDIP kadangkala tidak mampu untuk secara cerdik dan cerdas mencari celah supaya people power itu justru berpihak pada dia. Kata Rocky, sekarang orang menganggap bahwa kalau begitu PDIP itu bagian dari elit doang, bukan wong cilik yang dia perjuangkan. Jadi sekali lagi, bahwa kita balik saja bahwa gumpalan kekuasaan ini harus dicairkan oleh people power. Hanya dengan cara itu, dalam sejarah dunia people power itu adalah hak etis rakyat untuk mendongkel kekuasaan. “Jadi, jangan pernah membayangkan bahwa people power itu kerusuhan besar atau akan ada perampokan, pembunuhan, enggak. People power itu adalah hak rakyat yang powerless, yang akhirnya memutuskan untuk masuk di dalam perubahan politik melalui kekuatan massa, bukan melalui kekuatan elit politik yang memang sudah busuk,” paparnya. Tugas kita sekarang, kata Rocky adalah menjadi juru pemurnian politik yang harus dimulai dengan people power. Ini jangan dikait-kaitkan dengan makar. Makar itu adalah teori politik dari orang yang terganggu kekuasaannya, kalau people power itu adalah hak resmi rakyat untuk mengatasi kebuntuan dengan mengerahkan massa. Massa itu makin lama makin terbentuk sebetulnya. Jadi tanpa kita ucapkan massa mahasiswa, buruh, rakyat adat, masyarakat adat, kelompok-kelompok lingkungan, mereka yang tersisih oleh politik tanah di era hari ini oleh Pak Jokowi yang seolah-olah mengatakan kami sudah melakukan pembagian tanah, padahal tanah-tanah yang dikuasai oleh konglomerat, oleh oligarki, tidak dibagi itu. Jadi tanah rakyat yang seharusnya menjadi hak dia dianggap sebagai hadiah dari pemerintah melalui sertifikasi. Padahal sertifikatnya sudah keluar sejak awal tinggal tunggu dibagikan oleh Pak Jokowi. Jadi rakyat semakin paham bahwa kekuasaan itu betul-betul menyembunyikan kebusukan dan bau busuk itu sama seperti bau duren bisa lebih cepat tercium. (ida, sws)
Lebih Baik People Power daripada Negosiasi Semu antara PDIP dan Jokowi
Jakarta, FNN - Panggung politik tanah air semakin hari semakin dinamis dan progresif. Para menteri yang masih aktif tak malu lagi untuk mencalonkan diri jadi presiden. Demikian juga presiden mencalonkan jagoan andalannya. Pengamat politik Rocky Gerung meyakini, gonjang-ganjing politik saat ini tak terlepas dari kepentingan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo. “Ya, kalau hari ini kita buka panggung duel itu pasti Jokowi vs Megawati. Tapi kita ingin agar supaya jangan hanya Jokowi dan Megawati. Itu urusan merekalah di dalam internal untuk memutuskan. Tapi hak-hak rakyat, itu yang harusnya ada panggung lain. Jadi kalau betul-betul kita mau demokrasi, ya sudah hentikan seluruh permainan politik ini dan bilang mungkin Ibu Megawati dan Jokowi bisa bikin sukses bersama untuk bikin konferensi pers, saya dengan petugas partai saya sudah memutuskan bahwa tidak boleh segera ada 2 blok ini. Karena itu berbahaya bagi negara. Oleh karena itu, saya minta Mahkamah Konstitusi membuka kesempatan kandidat yang lain. Kan selesai problem,” kata Rocky kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 23 Mei 2022. Rocky menyarankan agar masyarakat jangan cuma nonton duel di atas ring tinju itu antara PDIP dan bloknya Jokowi, kemudian masyarakat bertepuk tangan seseorang menang, tapi sebetulnya sama juga, sebab menang atau tidak, itu artinya mengkhianati konstitusi. Karena itu di antara mereka yang mengaturnya,” paparnya. Rocky menegaskan sampai saat ini masyarakat masih mendapatkan sinyal publik bahwa etika politik penguasa buruk sekali. Oleh karena itu masyarakat akan gembira kalau Megawati betul-betul nonjok Jokowi. Setelah itu Megawati mengatakan oke saya fair, harusnya ada kandidat yang lain. Kalau tidak ada ucapan itu, kata Rocky maka kita tahu bahwa dua tokoh ini, Megawati maupun Jokowi, hanya dealer doang. “Di satu titik mereka juga akan sepakat akhirnya, oke kalau begitu dari pada kita duel, mari kita bagi kekuasaan. Itu menghina demokrasi, menghina kita sebagai orang yang paham tentang aturan-aturan demokrasi,” paparnya. Rocky menyarankan, seharusnya PDIP mengutip hasil riset, supaya PDIP regain peoples power. “Jadi kekuatan rakyat yang klaim sebagai wong cilik itu kan terkait langsung dengan soal kehidupan dasar itu, termasuk minyak goreng kan. Jadi wong cilik dan minyak goreng itu satu nafas dan itu yang sebetulnya orang tunggu bahwa PDIP betul-betul ingin membela wong cilik. Itu artinya persoalkan habis-habisan soal minyak goreng,” tegasnya. Rocky mengingatkan bahwa sejak awal Megawati mengatakan beliau memimpin semacam pemberontakan terhadap kartel minyak goreng yang memang begitu dibongkar pasti terkait dengan politik di istana, dengan kroninya Pak Jokowi. Tetapi, karena sama-sama dipelihara oleh kroni dengan proksi yang berbeda, akhirnya terjadi semacam saling tahulah. Cukup Lin Che Wei yang ditangkap. “Jadi bagian ini yang seolah-olah membuat kita nggak percaya apapun kalau yang bicara politisi. Kita hanya percaya kalau revolusi. Kita hanya percaya kalau people power. Kan begitu yang terjadi,” paparnya. Rocky menegaskan bahwa lebih baik ada people power daripada negosiasi semu di antara PDIP dan Pak Jokowi, yang akhirnya adalah tukar tambah. Rocky mengajak memperhatikan survei-survei yang mulai masuk akal karena memang beberapa survei juga akhirnya tahu bahwa demokrasi musti diselamatkan. “Yang boleh dihancurkan adalah kompetisi di antara elit saja, biarin saja hancur. Tetapi, demokrasi sebagai institusi, sebagai value, itu musti diselamatkan. Dan itu tidak terlihat hari ini,” pungkasnya. (ida, sws)
Kasus Goto, Itu Jelas Insider Trading, Mem-backup Bisnis Keluarga dengan Memanfaatkan Kedudukan sebagai Penguasa
Jakarta, FNN - Pasca Rakernas Projo, bursa pencapresan makin menghangat. Ketum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan siap berkoalisi dengan Golkar, PAN dan PPP kalau dia yang menjadi capresnya. Kumpulan orang-orang ini oleh publik disebut sebagai “pasien rawat jalan KPK”. Ada juga Erick Thohir yang digadang dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Tapi Erick Thohir punya masalah serius berkaitan dengan saham GOTO dan keterlibatan kakaknya Erick, yakni Garibaldi Thohir. “Ya, akhirnya politik itu artinya bongkar membongkar kejahatan. Padahal sebetulnya rakyat ingin ada kebaikan di depan, dan memang kita enggak lihat apa sebetulnya versi kebaikan buat Indonesia yang dibicarakan oleh Erick Thohir. Aset nasional saja, aset negara tidak bisa dia selamatkan. Bahkan insider trading terjadi untuk kepentingan politik yang dibahas terus oleh pengamat,” kata pengamat politik Rocky Gerung dalam wawancara eksklusif dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 23 Mei 2022. Rocky menyebut, Agustinus Edy Kristianto, pegiat media sosial yang selalu tajam untuk melihat bahwa problem-problem bangsa ini bukan pada elektabilitas, tapi pada koruptibilitas. Rocky melihat Erick Thohir memang mondar-mandir di kawasan yang makin lama makin ke arah rural, ke arah pedesaan. Tetapi, orang desa terlalu jauh isunya untuk mengerti apa sebetulnya yang menjadi tanggung jawab Erick Thohir. “Jelas itu insider trading, mem-backup bisnis keluarga dengan memanfaatkan kedudukan sebagai penguasa, lalu memerintahkan BUMN untuk tanam saham di situ. Itu poin yang dalam masyarakat beradab tidak boleh karena itu conflict of interest,”papar Rocky. Jadi, kata Rocky dari satu prinsip itu saja Erick Thohir mustinya sudah bisa bilang oke, ‘saya berhenti karena saya terlibat conflict of interest’. “Tapi, nanti tim suksesnya akan bilang ya itu kan belum tentu. Bisa ke depan itu justru gojek Tokopedia ini bisa berkembang 300 kali dari sinisme hari ini. Oh iya, 3000 tahun lagi itu masih bisa berkembang, tapi Gunung Tambora sudah 13 kali meletus kalau begitu. Jadi tetap kita musti lihat etika itu musti ada,” tegasnya. Menurut Rocky, Erick Thohir bisa dianggap sebagai orang yang di masa depan menjadi pemimpin, dengan catatan kalau dia mengakui bahwa hari ini dia gagal. Gagal memulihkan aset BUMN, bahkan gagal untuk mempertahankan profesionalitas di kalangan BUMN. “Berapa banyak komisaris yang diangkat tanpa kapasitas. Jadi kita musti betul-betul tega untuk mengatakan Pak Erick berhenti saja. Anda itu komorbidnya banyak betul. Itu bahayanya,” kata Rocky. Akan tetapi fakta seperti ini bagi Jokowi, bukan masalah yang harus dituntaskan. Rocky menduga Jokowi menikmati kondisi ini. “Orang semacam Pak Jokowi tetap merasa bahwa, ya saya punya beberapa pion. Biarkan pion itu bertengkar duluan. Itu yang namanya politik pecah belah, ala politik Mataram. Bagian buruk dari politik Mataram adalah memecah-belah untuk kepentingan Si Raja sendiri. Bahkan mengadu domba itu bukan sekadar tradisi de vide et impera Belanda, tetapi sistem kerajaan selalu begitu, ingin memecah belah supaya kekuasaan sang raja bertahan terus,” tegasnya. Rocky menduga Jokowi memanfaatkan politik pecah belah ini dengan cara kompor-komporin orang yang sedang berambisi menjadi presiden. Ada Erick Thohir, ada pula Ganjar Pranowo. Hal semacam ini menurut Rocky tidak dibaca oleh lembaga survei. Lembaga survei hanya mau melihat elektabilitas, padahal permainan kotor politik juga musti dibongkar. Teman-teman di daerah tahu bahwa nggak mungkin Indonesia ini selamat kalau permainan kotor politik yang justru dielu-elukan di head line. Oleh karena itu mereka menunggu supaya selalu ada analisis, apakah Erick Thohir bisa jadi pemimpin? Bisa. Kenapa? Karena konstitusi kita bilang siapa pun boleh jadi Presiden. Tetapi, apakah dia memenuhi kriteria etikabilitas, ya pasti tidak. Rocky menegaskan bahwa kasus yang dibongkar oleh Agustinus itu sudah menunjukkan tidak ada etikabilitas pada Pak Erick Thohir. “Apakah Pak Erick Thohir bisa dipilih? Bisa, asal pemilihnya itu adalah pelanggan Tiktok. Kan itu intinya. Kalau di tiktok ya terpilih saja. Tetapi ini soal kita,” paparnya. Demikian juga kata Rocky soal Pak Muhaimin yang selalu ada bagian konyolnya, tetapi juga ada semacam kekhawatiran bahwa suatu waktu komorbid politik duren itu akan tiba di meja Pak Muhaimin. “Jadi zig zag di antara mereka itu sekadar zig zag untuk menyelamatkan diri sebetulnya. Bukan zig zag untuk menyelamatkan bangsa ini,” pungkas. (ida, sws)
Letusan Gunung Tambora Mampu Kacaukan Politik Eropa, Apakah Jokowi Akan Menantang Kekacauan?
Jakarta, FNN – Kebiasaan pengamat politik Rocky Gerung menjaga kebugaran tubuh dan pikiran adalah dengan olahraga mendaki gunung. Pekan lalu Rocky baru saja turun gunung dari Puncak Tambora di Bima, NTB. Di mana pun dia berada, selalu menganalisis peristiwa politik yang terjadi setiap hari. Tak lupa politik Jokowi. “Saya baru turun dari Gunung Tambora, di Bima, bertemu juga dengan berapa LSM dan teman-teman HMI, juga ada Pak Walikota. Saya mendapat kesan bahwa pembicaraan politik memang berkembang jauh sampai ke pelosok-pelosok dan mereka menganggap bahwa Indonesia kok jadi sibuk sekali dengan urusan politik, padahal ada urusan pariwisata di Bima yang tempatnya bagus sekali, tapi perspektifnya belum ketemu dan upaya untuk menghasilkan perspektif itu memerlukan energi kebudayaan bukan sekadar energi politik,” kata Rocky kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube, Rocky Gerung Official, Ahad, 22 Mei 2022. Rocky menangkap kesan dari mahasiswa di Bima bahwa mereka menganggap Jakarta terlalu sentris, terlalu berfokus pada tukar tambah politik, padahal di daerah soal semacam itu dianggap biasa dan politik lokal pun jauh lebih rumit untuk diselesaikan. “Jadi terlihat masyarakat melek politik dan saya menganggap bahwa itu justru dimaksudkan untuk mencegah agar supaya politik ini jangan jatuh pada sekadar hanya transaksi di antara elit politik,”tegasnya. Rocky lalu pergi naik Gunung Tambora - gunung yang menjadi alasan mengapa dulu pada 1815 dia meledak dan meletus, kemudian mengacaukan sistem cuaca dunia, sehingga Napoleon kalah dalam perang melawan Prusia, karena cuaca pada waktu itu mencegah Napoleon untuk masuk dan menguasai Prusia. “Jadi kita menganggap bahwa Napoleon bukan dikalahkan oleh Prusia tapi dikalahkan oleh Tambora dan Tambora adalah simbol dari ecopark baru di Indonesia di mana orang ingin lakukan riset apa peran Indonesia di dalam soal-soal lingkungan,” tegasnya. Rocky melihat dalam bidang, Indonesia terlambat, padahal dunia selalu melihat Tambora sebagai suatu contoh bagaimana satu gejala alam bisa membatalkan satu peristiwa politik. “Tambora yang membatalkan peristiwa politik di Eropa sehingga Napoleon akhirnya mundur dari upaya menyerbu Prusia. Saya tidak tahu apakah ada tanda-tanda peristiwa alam yang akan terus menahan Pak Jokowi untuk berhenti mengampanyekan tiga periode,” paparnya. Tambora, menurut Rocky adalah wilayah yang cantik. Demikian juga Kota Bima, wilayah cantik sekali karena terletak di teluk sehingga ada perlindungan dari samudera besar walaupun kota itu menghadap ke samudera luas. “Tetapi yang lebih penting, pemerintah sebaiknya lebih fokus untuk menghasilkan identitas kultural Indonesia yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk meminta investor masuk Indonesia. Jadi, bidang pariwisata itu sebetulnya harus dikaitkan sekaligus sebagai bidang yang mewakili kemampuan Indonesia untuk bercakap-cakap secara global di dalam soal imperium etik,” katanya. Oleh karena itu Rocky mengkritik Menteri Pariwisata Sandiaga Uno yang terkesan kurang serius menggarapparowosata Indonesia. “Saya kira, itu pentingnya Pak Sandi di kabinet supaya sisa masa jabatannya, fokus dulu pada soal pariwisata yang intinya adalah mengucapkan bahwa Indonesia punya potensi wisata, tapi bukan sekadar untuk memanjakan mata, tapi juga untuk memanjakan pikiran karena ekowisata di Indonesia itu sekaligus upaya untuk menyadarkan publik Indonesia dan dunia, bahwa Indonesia bukan sekadar punya lumbung kebudayaan, tapi juga lumbung pengetahuan,” tegasnya. Rocky menegaskan bahwa riset-riset soal Tambora masih berlangsung terus karena orang mau tahu apa sebetulnya yang menyebabkan Tambora itu harus diingat sebagai pintu masuk untuk melihat bagaimana keadaan kita sekarang telah melampaui daya ledak dari Tambora, yang biasa disebut dalam ilmu geologi sebagai antroposin. “Artinya kemampuan manusia merusak sudah melampaui kemampuan alam untuk memulihkan dirinya. Politik itu kadangkala, juga sering politik Jakarta justru merusak awal peradaban kita karena mem-bypass kiri-kanan, menyogok kiri-kanan, menjadikan banyak orang tertarik pada kekuasaan karena iming-iming komisaris macam-macamlah, yang saya buat jeda kemarin untuk membayangkan bahwa Indonesia punya problem lain selain politik,” tegasnya. (sof, sws)
POPULER
