POLITIK
Bvitri Susanti: Pasal Yang Dipakai Buat Menunjuk Kepala Daerah Beda Konteks
Jakarta, FNN – Penunjukan 271 calon penjabat kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk lima Pj Gubernur yang baru dilantik hari Kamis, 12/05/2022, dikhawatirkan berjalan tidak transparan dan tidak demokratis. Apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan 49 kepala daerah - lima gubernur dan 44 bupati serta wali kota— pada Mei ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih belum mengumumkan ke publik nama calon-calon penjabatnya dan belum membentuk aturan pelaksana mengenai mekanisme pengisian penjabat calon sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK). Penunjukan calon penjabat itu juga dikhawatirkan \"rentan dieksploitasi\" demi kepentingan politik menjelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Pakar Hukum Tata Negara, Bvitri Susanti termasuk yang merasa khawatir terhadap penunjukan itu. Ia menegaskan pasal yang menjadi rujukan untuk menunjuk kepala daerah tidak sesuai dengan konteks yang sekarang, karena berbeda beda tujuan. “Waktu pasal itu dibuat, sebenarnya tujuannya adalah untuk mengisi kalau ada bencana, ada yang meninggal dunia, tidak dalam rangka melaksanakan sebuah pemilihan yang memang didesain untuk diundur supaya menjadi satu,” kata Bvitri kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat (13/5). Akibat dari ketidaksesuaian pasal, akhirnya tidak kompatibel antara pasal yang menjadi rujukan dengan apa yang dilakukan sekarang. Tak hanya itu, Bvitri juga menyoal peraturan yang sekarang, tidak ada syarat demokratis dan transparan. Padahal, Mahkamah Konstitusi sebenarnya waktu memutuskan soal penjabat kepala daerah ini, menyatakan bahwa penggantian demokratis dan transparan. “Mustinya, hal-hal seperti ini kata Bvitri harus diatur oleh orang-orang yang menjadi penjabat Kepala Daerah. Ini semua tidak ada di dalam peraturan yang sekarang,” paparnya. Bvitri menjelaskan, penunjukan kepala daerah dilakukan melalui gelombang pertama dan kedua. Sampai tahun 2024 ada lebih dari setengah seluruh Kepala Daerah seluruh Indnesia akan diisi oleh orang-orang yang tidak dipilih secara langsung. “Masalahnya juga bahkan cara memilihnya pun oleh Presiden dan Mendagri, dimana aturan mainnya pun jauh dari cukup,” tegasnya. Bvitri mencontohkan kasus di beberapa daerah bagaimana proses untuk menjadi penjabat kepala daerah dilakukan dengan keras. Ia menyebut contoh Papua. “Di daerah, misalya di Papua, itu pertempurannya luar biasa, orang-orang yang mau duduk sebagai penjabat kepala daerah bertarung sangat keras. Karena prosesnya betul-betul politis, maka tidak transparan dan terserah pada Mendagri dan Presiden. Negosiasi, sogokan, ancaman yang digunakan untuk menduduki jabatan kepala daerah kerap dilakukan. Kita tidak tahu kreterianya seperti apa, tidak tahu dia punya rekam jejak seperti apa, bahkan tidak tahu apakah punya kapabilitas atau tidak untuk menjadi seorang kepala daerah,” paparnya. Menghadapi Pemilu serentak 2024, Bvitri menegaskan bahwa tahun 2022 adalah tahun-tahun orang saling menyerang, tahun 2023 akan sedikit bermanis-manis karena dalam konteks tahapan pemilu, lalu tahun 2024 mulai ramai lagi. (sof, sws)
Ada 271 Kepala Daerah Menjabat tanpa Pemilu, Demokrasi Sudah Hancur
Jakarta, FNN - Kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum Pilkada Serentak 2024 akan digantikan oleh penjabat gubernur sementara. Aturan mengenai hal ini tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 201 poin 9. Jika diakumulasikan, terdapat 271 kepala daerah yang akan lengser selama periode 2022-2023, terdiri dari 24 gubernur, 56 wali kota, dan 191 bupati. Penjabat gubernur sementara nantinya akan diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Presiden, dengan kriteria Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat tinggi madya atau setara eselon I. Sedangkan penjabat bupati/wali kota sementara akan diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, dengan kriteria ASN pejabat tinggi pratama atau setara eselon II. Menanggapi kenyataan ini, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa merosotnya demokrasi dalam negeri, seimbang dengan pudarnya profil Indonesia di mata internasional. “Itu yang menyedihkan kita hari-hari ini. Gubernur-gubernur akan diangkat oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri tanpa ada legitimasi. Dan itu bisa dua setengah tahun. Itu artinya, Gubernur tidak perlu mempertanggungjawabkan kebijakannya pada publik, pada konstituen. Ini juga satu sinyal bahwa memang demokrasi kita sudah hancur,” katanya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 12 Mei 2022. Rocky mensinyalir orang-orang sekitar kekuasaan sejak awal sudah kita duga akan menduduki pos-pos itu untuk mengamankan kekuasaan Pak Jokowi. Yakni untuk memastikan bahwa seluruh investasi dari yang disebut oligarki itu, akan diamankan oleh ke gubernur baru yang sebetulnya merupakan proksi istana. “Ya, itu poin-poinnya sebetulnya. Jadi alih-alih memperlihatkan demokrasi kendati tidak ada prosedur demokrasi, ini justru diperlihatkan tentang kroniisme,” paparnya. Kenyataan ini akan semakin membuat investor luar negeri takut masuk ke Indonesia. “Jadi, tidak berubah cara investor asing melihat kita. Kalau begitu, nggak ada gunanya masuk ke Indonesia karena akan terjadi semacam lipat melipat regulasi,” tegasnya. Bahkan, kenyataan ini, kata Rocky semakin memastikan kita, bahwa membayangkan 2024 itu kayaknya mustahil. Namun demikian, Rocky mengajak agar masyarakat sipil supaya terus tidak putus asa dalam memperjuangkan keadilan. Keteguhan masyarakat ditunjukkan dengan adanya kalangan mahasiswa, buruh, dan ormas-ormas LSM yang bertemu di Cibubur untuk melakukan konsolidasi. Anehnya, pertemuan itu masih dihalangi untuk melakukan percobaan. “Padahal ini pertemuan justru untuk membaca situasi agar supaya ada wilayah yang bisa kita amankan kalau terjadi kles di tingkat elite,” papar Rocky. Rocky menegaskan sepertinya rezim menganggap bahwa konsolidasi masyarakat sipil itu untuk mendorong kekuasaan supaya jatuh. “Bukan. Itu justru untuk menyiapkan kalau kekuasaan jatuh, maka ada kelompok yang menangkap problem bangsa ini,” paparnya. Oleh karena itu, lanjut Rocky mulai dilakukan koordinasi antara buruh, mahasiswa, masyarakat sipil untuk menjaga supaya kalau kekuasaan jatuh, ada institusi alternatif yang bisa mengelola bangsa ini. Perihal penunjukan Kepala Daerah, Rocky menyarankan sebaiknya pejabat sebelumnya diperpanjang saja karena masih punya legitimasi. “Kalau ada akal sehat mustinya perpanjang saja kan? Anies diperpanjang, gubernur yang lain juga diperpanjang. Itu lebih masuk akal. Kan dia masih punya legitimasi,” tegasnya. Rocky melihat ada kesengajaan untuk mendesain perkumpulan politik di kalangan penguasa. “Jadi memang terlihat dari awal, ini didesain untuk regrouping politik sambil menyingkirkan mereka yang potensial untuk secara kritis mempersoalkan kekuasaan,” paparnya. “Sementara kita lihat contoh-contoh bagaimana pemusatan kekuasaan itu justru diakhiri dengan berhentinya presiden, seperti Perdana Menteri Pakistan Raja Paksa, juga soal Filipina,” lanjutnya. Menurut Rocky dengan penunjukan 271 kepala daerah, itu menandakan bahwa oligarki dan otokrasi akan menguasai Indonesia menuju 2024. Seolah-olah kita enggak ada ide untuk menghasilkan demokrasi itu. “Kenapa itu terjadi? Karena koordinasi atau koordinator-koordinator istana itu hanya melihat secara satu sisi bahwa Presiden Jokowi harus diselamatkan,” paparnya. Semua ini kata Rocky adalah upaya untuk menyelamatkan Presiden Jokowi. Karena itu, dipasanglah orang-orang istana. Padahal kalau dari sekarang dicicil demokrasinya, orang akan berpikir bahwa oke Presiden Jokowi akan meninggalkan jejak, bukan mematikan demokrasi, tapi menghidupkan kembali ide demokrasi. Oleh karena itu, kata Rocky kepala daerah tidak diangkat berdasarkan like and dislike pada presiden. Sedangkan yang terjadi saat ini adalah langsung terlihat like and dislike makin nyata. “Orang dari istana ditaruh di DKI yang memang untuk mengatur ekonomi DKI. Demikian juga wilayah-wilayah yang lebih praktis secara ekonomi di mana izin-izin pertambangan dan eksekusi masih dipegang oleh oligarki, ditaruhlah orang-orang yang nanti akan memperpanjang izin-izin itu kan. Jadi ini semua bagian buruk dari kekuasaan,” pungkasnya. Para kepala daerah kata Rocky memang dipakai untuk mengamankan proyek-proyek strategis dari oligarki, bukan proyek strategis negara. “Kalau proyek strategis negara pasti bangkrut karena APBN-nya sudah tidak cukup,” pungkas Rocky. (sof, sws)
Aji Mumpung Cari Popularitas, Fahri Hamzah Minta Presiden Jokowi Berhentikan Menteri yang Mulai Kampanye Capres 2024
Jakarta, FNN - Tahapan Pemilu 2024, baik pemilhan legislatif pileg), pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) hingga pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak baru akan dimulai pada pertengahan tahun ini. Saat ini sejumlah Kabinet Indonesia Maju sudah mulai aktif berkampanye dan berniat ikut konstestasi Pilpres 2024, antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora( Indonesia Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberhentikan sejumlah menteri yang mulai aktif berkampanye dan mulai menunjukkan gelagat politik untuk maju dalam Pemilu 2024. Fahri juga mengingatkan agar semua menteri yang nampak berkampanye ataupun tidak nampak berkampanye, tapi ada niat untuk ikut kontestasi eksekutif atau legislatif 2024, sebaiknya mundur dan fokus kerjanya selamatkan Indonesia dari krisis yang ada di depan mata. \"Secara umum, semua menteri yang punya konflik kepentingan baik pribadi maupun jabatan sebaiknya mengundurkan diri. Kabinet ini babak belur padahal masih 2,5 tahun. Saat Krisis menghadang tapi menteri pada cari \'cuan\' dan popularitas. Akhirnya presiden menanggung beban sendiri!,\" kata Fahri dalam keterangannya, Kamis (12/5/2022). Fahri mengingatkan kembali komitmen Presiden Jokowi yang menentang adanya sistem rangkap jabatan dalam semua lini pemerintahan. Tapi susah kalau di kabinet justru yang berkembang adalah budaya tidak tahu diri. \"Pedagang menengah, tiba-tiba memegang jabatan politik penting (memakai istilah penjelasan UUD, \'Bukan pejabat tinggi bias\') harusnya tahu diri, berterima kasih dan fokus kerja bantu presiden. Dan kalau mereka menganggap diri profesional, ya profesional aja, curahkan ilmu sedalam-dalamnya untuk membereskan kerja-kerja besar yang ditugaskan oleh Presiden. Habis itu kembali aja ke dunia profesional. Tapi sayangnya pada \'Aji Mumpung\', melihat popularitas sebagai segala-galanya. Pengen berkuasa!,\" sentil Fahri. Akhirnya, lanjut Fahri, kepercayaan yang begitu besar dari Presiden dan kekuasaan yang begitu luas justru dipakai untuk membangun popularitas dan tentunya menambah pundi-pundi dengan alasan biaya politik. Bahkan, tanpa canggung-canggung mereka bangga dengan semuanya padahal kerja tidak becus! \"Saya tahu betul bahwa di negara kita aturan rangkap jabatan belum terlalu ketat diatur, tapi mereka yang merasa dirinya sekolah di Barat, harusnya tahu diri bahwa konflik kepentingan sebaiknya mereka hindari. Pengabdian harus fokus tidak bisa di campur-campur dengan agenda pribadi,\" tandas dia lagi. Mungkin saja, kata Fahri, mereka para pedagang ini yang juga menjadi pejabat, sukses meyakinkan presiden bahwa mereka lebih efektif kalau jadi pejabat dibandingkan birokrat atau politisi. \"Boleh saja, dan boleh jadi presiden percaya. Tapi catat omongan saya. ini awal bencana bagi kalian semua. Apalagi oleh sebagian pengamat mereka ini diberi gelar \'PENGPENG\' yaitu penguasa pengusaha atau secara bercanda kita sebut aja mereka itu \'PENGUASAHA\'. Mereka-mereka itu nggak paham makna luhur jadi abdi negara, dicampur-campur sehingga kerja nggak fokus. Parahnya sampai pada tahap bikin kebijakan yang untungkan pribadi,\" sindirnya. Oleh karena itu, Fahri Hamzah berharap semoga Presiden Jokowi sadar bahwa kabinet harus dipulihkan keadaannya, mengingat waktu 2,5 tahun masih panjang untuk fokus mengerjakan banyak hal bagi kepentingan umum yang masih banyak terbengkalai. \"Mumpung masih punya waktu lebih dari dua setengah tahun sebaiknya Presiden Jokowi merombak kabinetnya dan melepas para menteri yang ditengarai memiliki ambisi politik, sehingga kegiatan rangkap jabatan bisa dihilangkan. Apa lagi krisis Global mengancam keadaan kita sekarang! Semoga presiden menyadari!\" ucap politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini. (sws)
Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar Terang-terangan Membela Anies Baswedan: “Saya Muak dengan Polarisasi”
Jakarta, FNN - Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar menjadi sorotan karena aksinya yang dinilai berbeda dengan kebiasaan selama ini yang sering memberikan \'serangan\' kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan PSI sering diplesetkan menjadi Partai Seputar Ibukota, karena yang disorot kebanyakan hanya Anies Baswedan dan Jakarta. Tiba-tiba Michael membela Anies Baswedan saat disebut sebagai \'Orang Yaman\' berbeda dengan penilaian masyarakat selama ini terhadap kebijakan PSI Pusat. Sebelumnya, seorang pemuda berkaus kuning yang tak diketahui identitasnya mendadak viral. Pemuda tersebut menyindir baliho bergambar Gubernur DKI Anies Baswedan yang belakanga diketahui berada di Sidoarjo. Pada video tersebut, sang pemuda menyebut Anies sebagai \'orang Yaman\'. Video yang beredar di TikTok itu berdurasi 15 detik, diunggah oleh akun TikTok @rianda27. Pemuda yang bicaranya bercengkok Melayu dan dengan nada genit itu merasa tidak terima dengan adanya baliho Anies Baswedan tdipasang di Bundaran Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Michael diketahui membela Gubernur Jakarta terkait video seorang pemuda yang mengatakan baliho bergambar Anies Baswedan dengan sebutan \'Orang Yaman\'. Ia mengatakan pihaknya menolak perilaku rasisme yang dilakukan terhadap siapapun. \"Keliru! Gubernur Anies itu adalah orang Indonesia. Kita harus sudahi perpecahan, dan PSI tegas menolak rasisme oleh siapapun kepada siapapun. Menilai seseorang harus bicara ide dan gagasan,\" katanya dalam keterangan tertulis. Menanggapi sorotan yang ditujukan kepadanya usai membela Anies Baswedan, Michael Victor Sianipar pun memberikan tanggapannya. Wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point mengundang secara offline Michael Victor Sianipar bersama Dilla (Direktur Eksekutif Institut Harkat Negeri), dan Irfan Pulungan (TGUPP, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) DKI Jakarta untuk memperbincangan persoalan terkini yang terjadi di masyarakat dalam perspektif anak muda, Rabu, 11 Mei 2022. Michael menyatakan bahwa statemen pembelaan terhadap Anies Baswedan itu dikeluarkan secara tiba-tiba. “Statemen itu sebetulnya saya keluarkan secara insting saja, karena bagi saya, hal yang disampaikan itu menjadi viral. Saya merasa kalau hal itu tidak kita tegur secara terbuka, bahkan bisa digoreng oleh pihak tertentu, nanti dampaknya bisa negatif untuk bangsa kita dalam jangka panjang. Untuk jangka pendeknya kita sedang memasuki tahun politik 2024, polarisasi akan terjadi, belajar dari Pilpres 2019. Nah, saya termasuk politisi muda yang muak dengan polarisasi, walaupun realitanya dalam politik pasti akan terjadi,” katanya. Menurut Michael, perlu ada orang-orang yang punya keberanian dan komitmen untuk menyatakan tidak, pada polarisasi. “Kita sebagai bangsa Indonesia harus melihat persatuan kita apa, yakni sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama punya UUD 1945, Pancasila. Itu yang membuat kita satu bangsa. Bahwa ada agama berbeda-beda, etnis berbeda-beda, itu bagian dari keberagaman yang harus kita rayakan, celebrasi bukan menjadi sesuatu yang kita ungkit untuk menjelekkan,” paparnya. Michael menyebut seringkali orang menggunakan ujaran kebencian tanpa menyangka hal itu akan viral. Sementara soal PSI Pusat, Michael mengaku tidak ada masalah dengan sikap dirinya. “Saya tidak merasa itu berbeda dengan pusat. Dari DPP langsung mengatakan hal yang sama dengan saya. Justru PSI itu lahir dengan dasar toleransi. Kalimat-kalimat yang mengungkit SARA, itu intoleran. Harus PSI terdepan dan mengutuk ujaran kebencian seperti itu,” tegasnya. Michael menegaskan bahwa harus ada itikad baik dari kedua sisi untuk membangun jembatan yang mempersatukan perbedaan. \"Lebih baik harus ada itikad baik dari kedua Sisi yang terjadi polarisasi ini, ada orang-orang yang menjadi pionir, berinisiatif membangun jembatan, dan ada risiko bagi si pionir ini,\" tuturnya. \"Misalkan saya, tadi disebut misalkan saya ada statemen yang terkesan membela pak Anies. Ini kalau saya lihat di sosial media itu ada kiri kanan sama-sama mengkritisi,\" ujarnya menambahkan. Michael Victor Sianipar kemudian mengungkapkan respons dari kedua belah kubu terkait pembelaannya terhadap Anies Baswedan. \"Dari kubu sana bilangnya udah insyaf, udah tobat. Jadi mungkin dianggap saya ini orang yang aneh atau apa gitu kan. Dari kubu yang sini bilangnya \'wah jangan-jangan ini ketua DKI udah ikut makan lobster\' itu ada juga bahasa-bahasa begitu,\" ucapnya. \"Jadi sebagai orang yang berdiri di tengah-tengah ini bisa dituduh kiri-kanan, saya sadar itu, saya sadar risiko itu, dan harus tetap kita ambil,\" kata Michael Victor Sianipar menambahkan. Dia pun berharap sisi seberang juga mau mengambil langkah ke tengah dan membangun jembatan bersama sisinya. \"Karena menurut saya, saya berharap dari sisi sana juga ada yang mau mengambil langkah ke tengah, jabat tangan, bangun jembatan apapun risiko di kiri diomongin apa di kanan diomongin apa,\" tutur Michael Victor Sianipar. \"Tapi kita melakukan ini, saya punya keyakinan orang-orang akan lihat kok pada akhirnya mereka melihat bahwa upaya kita membangun jembatan ini tulus. Boleh difitnah segala macam tapi selama kita konsisten Mereka melihat bahwa niat kita baik,\" ujarnya menambahkan. Michael Victor Sianipar juga berharap masyarakat umum bisa melihat ketulusan mereka membangun jembatan, jika suatu saat nanti terealisasikan. \"Dan semoga, dan saya yakin akan terjadi, masyarakat umum akan melihat bahwa memang jembatan ini yang perlu kita bangun untuk menjaga keutuhan Indonesia dan lebih dari itu inilah yang akan membawa keadilan dan kesejahteraan,\" tegasnya. Irfan Pulungan dari TGUPP menyatakan bahwa sebetulnya kebebasan menyampaikan pendapat itu diberikan koridor yang sangat luas di Indonesia. Semua orang yang memiliki pendapat itu berhak mengemukakan pendapat dan menjadi domain publik untuk didiskusikan. “Pernyataan kelompok atau individu, mau PSI atau partai lain, tentu bagian dari bagaimana bangsa ini mengkonstruksi dan mendekonstruksi dirinya dalam konteks berbangsa dan bernegara. Pembelahan itu menjadi barrier kita untuk maju ke depan,” katanya. Sementara Dilla, Direktur Eksekutif Harkat Anak Negeri menyatakan bahwa problem anak muda sekarang adalah soal keteladanan dan pentingnya kejelasan dari tokoh-tokoh bangsa, mana domain publik dan domain privat, yang selama ini rancu. Anak muda butuh kepastian soal itu. Anak muda tidak melihat kepada polarisasi, tetapi kepada isu-isunya. (ida, sws)
DPRD DKI Sepakat Bentuk Pansus Jakarta Terkait Perpindahan Ibu Kota
Jakarta, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jakarta terkait perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. \"Badan Musyawarah (Bamus) menargetkan jajaran pansus dapat terbentuk mulai awal Juni 2022 dan diumumkan dalam rapat paripurna,\" kata Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri di Jakarta, Rabu. Alasan pembentukan Pansus Jakarta ini, kata Misan, karena perlu pendalaman-pendalaman yang dimatangkan pansus setelah Jakarta tak lagi menyandang status Ibu Kota Negara (IKN). \"Seperti apa (Jakarta) setelah perpindahan ibu kota, harus terencana. Makanya dibentuklah pansus untuk merumuskan hasilnya rekomendasinya apa,\" ujarnya. Misan menyebutkan bahwa hal tersebut juga telah diungkapkan dalam rapat Bamus yang digelar DPRD Rabu. Selain menetapkan pembentukan Pansus Jakarta terkait perpindahan IKN, rapat juga menyepakati pembentukan Pansus Raperda tentang Rencana Induk Transportasi serta Pansus Pengelolaan Air Minum setelah kontrak kerja Aetra dan Palyja. \"Kontrak Aetra dan Palyja kan berakhir Januari 2023. Harus kita bahas karena tidak akan diperpanjang,” katanya. (mth/Antara)
Saat Itu Soeharto Keluar Negeri, Rapat di Pesawat, Lalu Dijatuhkan Mahasiswa
Jakarta, FNN - Pemerintahan Joko Widodo saat ini tengah mengalami hal yang tidak normal, yakni terjadinya banyak intrik di dalam kabinet itu sendiri. Sementara keadaan ekonomi makin memburuk dan tidak ada yang peduli. Demikian juga keresahan mahasiswa dan buruh, konsolidasi daerah tetap terjadi, tapi pers tetap dikendalikan. “Kondisi ini sama seperti Putin yang mengendalikan pers supaya jangan disebut bahwa dia itu melakukan invasi ke Ukraina. Kemarin ada undang-undang khusus buat pers di Rusia yang melarang pers memberitakan invasi Rusia, jika memberitakan, pers dalam negeri Rusia sendiri itu kena 15 tahun,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 11 Mei 2022. Rocky menegaskan bahwa keadaan saat itu sama dengan keadaan pada bangsa Indonesia saat ini. “Begitu juga di kita. Keadaan di daerah tidak bisa kita tahu secara sempurna, kalau kita enggak bergaul dengan LSM daerah atau buruh daerah atau mahasiswa daerah,” paparnya. Hal itu, kata Rocky harus menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo sebelum meninggalkan Indonesia. “Jadi kelihatannya itu dua hal seolah-olah Presiden Jokowi pergi ke Amerika dengan pencitraan investasi, tapi pasti Amerika tahu lebih dulu bagaimana kelakuan perbisnisan di Indonesia yang hanya dikuasai oleh konglomerat. Hal-hal macam ini yang mungkin akan menjadikan Presiden Jokowi akan balik ke Indonesia tanggal 15 itu dan melihat bahwa makin berantakan,” tegasnya. Rocky menduga, Presiden juga akan melakukan rapat di atas pesawat sebagaimana Presiden Soeharto tahun 1998. “Jadi dari atas pesawat pasti ada laporan paling berantakan. Dan dia lebih panik lagi. Nanti juga ada berita baik sebetulnya buat mereka yang ingin mempercepat perubahan. Jadi semua hal yang kita analisis ini sebetulnya berita baik walaupun faktanya buruk. Fakta-fakta ini mengingatkan kita pada peristiwa 1998 yang saat itu Presiden Soehrto juga sedang pergi keluar negeri,” tegasnya. Oleh karena Rocky mengaku harus lebih hati-hati dalam mengulas persoalan ini semua, karena ini sangat peka, mengingatkan kita pada peristiwa 1998 dimana saat itu Pak Harto pergi keluar negeri dan pulang-pulang rakyat teriak reformasi. “Pak Harto masih di Mesir waktu itu. Kan sama saja, ketika presiden ada di luar negeri dan briefing presiden di atas pesawat, itu justru menyebabkan reformasi dipercepat. Ia kita cuma mengingatkan sejarah,” katanya. Rocky menegaskan bahwa hari ini orang melihat permainan politik yang basisnya nilai etika value, itu dikalahkan oleh post trust. Jadi terpilihnya anaknya Marcos itu juga akibat dari big data. Karena permainan sosial media. “Seolah-olah politik itu bisa dikendalikan hanya dengan hobi 2 - 3 orang untuk utak-atik statistik, lalu dipromosikan oleh segala macam sosial media, lalu jadilah,” paparnya. Hal itu mengingatkan kita bahwa peristiwa demokrasi itu memang musti diolah oleh akal sehat, bukan sekadar akal-akalan survei. Itu poin pertama. Yang kedua adalah di sekitar kita juga, masih di Asean, itu ada soal Filipina, ada soal istana yang kemudian kehilangan Raja Paksa di Srilanka, presidennya dan satu paket dengan Perdana Menteri, akhirnya mundur karena tekanan ekonomi. Menurut Rocky, kemarahan publik tidak bisa dicegah oleh headline media saja. Begitu juga waktu Marcos, kan tiba-tiba Istana Malacanang diserbu dan ditemukan di situ ribuan sepatu mewah dari Imelda Marcos. “Kita tidak tahu kalau ada istana yang diserbu nggak ada apa-apanya, isinya cuma komik-komik doang. Jadi bagian-bagian ini yang kita sebut sebagai evidence, fakta dalam sejarah yang kemudian mengingatkan orang bahwa sejarah bisa berulang dengan model yang sama,” tegasnya. Rocky menegaskan bahwa saat ini ada pertemuan di Washington antara Amerika Serikat dan companion dia di ASEAN Summit itu, pasti akan bicara soal dua fakta ini, soal Filipina dan soal Raja Paksa. Semua hal itu kata Rocky sebetulnya akan menjadi point of interest karena Amerika berupaya untuk mengkonsolidasi demokrasi justru di Indo-Pasifik. Sementara di Indo-Pasifik sudah ada dua kasus yang berlangsung secara tidak demokratis, satu pemerintahan gagal memberi semangat demokrasi dan keadilan rakyat, lalu muncul otoriterisme. Jadi soal-soal semacam itu yang akan menjadi background dari perginya Presiden Jokowi. “Di dalam negeri Presiden Jokowi pergi dengan meninggalkan bom waktu soal Golkar. Saya kira mungkin Presiden Jokowi juga sudah tahu dari awal apa yang musti dia lakukan nanti. Tapi seperti biasa kita tahu ada operatornya, pasti Pak Luhut yang akan bersiap-siap untuk oh, nggak apa-apa, nanti akan saya monitor terus dari Washington apa yang terjadi di Jakarta, terutama Airlangga,” kata Rocky. Jokowi kata Rocky, kalau tidak lagi menjabat Presiden, bukan apa-apa dan siapa lagi. Ia hanya pensiunan Presiden, karena PDIP adalah milik Megawati. Setiap ke tokoh politik, kata Rocky, dia akan diganggu setelah selesai memerintah. Banyak yang mengincar Pak Jokowi, tidak alang kepalang. Mulai dari laporan Ubed yang belum diproses. Tetapi ternyata laporan Ubed tentang KKN anak presiden semakin lama makin terbuka. “Ini sebetulnya ada kekhawatiran sebagai seorang tokoh yang paham tentang nasibnya nanti, bahwa dia bisa juga dipersoalkan secara hukum,” pungkasnya. (sof, sws)
Airlangga Mau Digusur dari Golkar, Jokowi Butuh Sekoci Penyelamat
Jakarta, FNN – Istana diduga sedang menyiapkan skenario untuk menguasai Partai Golkar yang ujung-ujungnya menjadi skoci Joko Widodo setelah dilepeh Megawati. Jalan pengambilalihan itu tampak mulus karena Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto berlumuran “dosa” yang mudah untuk disemprotkan ke “wajahnya”. Demikian benang merah yang bisa disimpulkan dari perbincangan pengamat politik Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 11 Mei 2022. “Saya kira operasi menggusur Airlangga akan berhasil karena ini hal yang terpaksa mesti kita nyatakan akan terjadi pembelahan di situ. Karena musti ada yang dikorbankan,” tegas Rocky. Rocky menduga, Airlangga akan dibidik dengan dua senjata, pertama soal wacana tiga periode yang gagal dan kedua soal perlawanan Airlangga terhadap presiden perihal ekspor CPO (crude palm oil). “Sebetulnya, kalau kita lihat secara objektif, proposal Airlangga soal CPO itu proposal rasional. Itu kalkulasi ekonomi saja, lepas dari soal analisis kepentingan di belakang itu. Airlangga membaca pikiran Jokowi, lalu dia sebutkan bahwa ‘oke, jangan semuanya dinyatakan terlarang ekspor’. Kan itu ballancing antara kepentingan oligarki dan kemarahan presiden. Orang-orang di sekitar presiden yang juga berupaya untuk mencari muka menghajar Airlangga. Jadi sekalian terjadi hari ini kita lihat Koran Tempo memperlihatkan Inside Story sedikit-sedikit di situ. Tapi background awalnya tetap, yaitu persaingan di dalam kabinet. Itu berita bagus buat oposisi. Sebentar lagi berantakan,” kata Rocky. Sementara soal wacana tiga periode, publik sudah tahu bahwa isu itu layu sebelum berkembang. “Sekali lagi, saya anggap bahwa Pak Airlangga memang akan menjadi sasaran karena sebetulnya ide tiga periode itu kan Airlangga hanya merefer puzzle, mengucapkan ulang, membaca kira-kira keinginan Presiden Joko Widodo, lalu dia ucapkan tiga periode. Ternyata berbalik, lalu dia terpaksa disalahkan. Dan itu akan dimulai dengan melihat hasil survei. Kira-kira begitu,” kata Rocky. Rocky menegaskan bahwa secara normal, Pak Jokowi lengser keprabon itu sesuai keinginan dia, akan tetapi musti ada sekoci penyelamat. Satu-satunya yang mungkin adalah Golkar. “Mungkin PSI akan diambilalih oleh Pak Jokowi untuk menjadi backbone dia atau backup pasca dia lengser, tetapi yang paling mungkin saya kira Golkar,” paparnya. Menurut Rocky, Golkar mungkin tidak jadi diincar sebagai sekoci penyelamat Pak Jokowi, kalau dalam beberapa bukan ini situasi politik baik-baik saja. “Lain kalau Pak Jokowi itu betul-betul nggak ada problem selama tujuh atau delapan tahun. Lah, ini kan makin lama makin buruk pemerintahan Pak Jokowi,” paparnya. Tapi fakta ini kata Rocky hanya bisa disodorkan sebelum para cebong bergejolak dari dalam kolam, terus tiba-tiba menghajar kita lagi. “Wah nggak begitu. Iya, tapi analisis itu kalau dasarnya belajar berpikir lurus ke situ kan, nggak mungkin Pak Jokowi mengambilalih Golkar, dia tetap ke PDIP. Iya, tapi semula hal yang ada di belakang layar itu harus diterangkan dengan logika yang kuat,” kata Rocky. Menurut Rocky, tema penggusuran Airlangga ini sebetulnya adalah persekongkolan antara mereka yang membenci Airlangga karena menjadi pesaing politik 2024 dan mereka yang ingin mengambilalih Golkar justru untuk kesempatan membujuk Pak Presiden supaya tidak usah ragu, lakukan pembelahan di Golkar. Step berikutnya akan terjadi pembelahan di Golkar. “Itu sudah rumus dan intrik yang biasa. Nanti belakangan akan disebutkan bahwa Airlangga itu memang pantas digusur karena big-data mengatakan Airlangga tidak pantas jadi Presiden. Jadi kesimpulan itu akan dibuatkan untuk mem-backup keputusan,” paparnya. Hal semacam itu, kata Rocky adalah hal yang normal saja. “Yang tidak normal, adalah keadaan dimana intrik di dalam kabinet itu, makin kuat dan makin dalam. Sementara keadaan ekonomi makin memburuk dan tidak ada yang peduli. Demikian juga keresahan mahasiswa dan buruh itu. Konsolidasi daerah tetap terjadi, tapi pers tetap dikendalikan,” tegasnya. Jadi, kata Rocky kita bisa analisis konflik di sana dalam satu tema, yaitu sudah pada tidak sabar untuk mempercepat perubahan. “Tapi saya tahu Pak Airlangga kan orang yang juga mampu untuk melawan. Jadi, sambil kita menganalisis, kita komporin juga Pak Airlangga supaya lakukan sideback,” kata Rocky. Gonjang-ganjing di istana sebetulnya sudah lama diprediksi oleh Rocky Gerung dengan istilah saling makan memakan di sekitar Jokowi. “Dari semester lalu kita bikin prediksi sedikit dengan variabel yang kuat untuk memperlihatkan saling makan-memakan di istana. Waktu itu kita masih pakai istilah saling agitasi dan saling amputasi. Sekarang mulai terjadi yang kira-kira bakal diamputasi pertama ini adalah Airlangga Hartarto. Itu konteksnya yang selalu orang menuduh kita kompor, padahal kita cuma mencoba menganalisis dan kemampuan analisis kan memerlukan ketajaman menginterpretasikan fakta dengan logika yang kuat,” katanya. Menurut Rocky, FNN selalu hanya bikin analisis, bukan ngomporin. Kalau ternyata terjadi beneran, yaitu karena ketepatan metodologi saja. “Dan sekarang juga masalah-masalah besar kita ada di depan mata dan kita mau coba lihat apakah dengan masalah-masalah ini 2024 masih bisa diagendakan secara normal atau kita musti justru berpikir keadaan yang abnormal. Kan begitu. Ini juga bahasa beginian nanti si Cebong mulai lagi ini provokasi, padahal ini bahasa biasa saja,” pungkasnya. (sof, sws)
.jpg)
Merapat ke Umat Islam, Prabowo Disentil untuk Ingat Etika Berpolitik
Jakarta, FNN - Pada momen Lebaran 2022 ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terbilang paling sibuk berkunjung ke tokoh nasional dan ulama. Setelah dari Jogjakarta menemui Presiden Jokowi, Prabowo lalu ke Jakarta bersilaturahmi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dilanjutkan ke Jawa Timur menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan para ulama Tapal Kuda. Setelah itu ia berkunjung ke ulama dan PBNU Cabang Cirebon Jawa Barat. Menanggapi lincahnya Prabowo berpolitik di musim Lebaran ini pengamat politik Rocky Gerung menyatakan hal itu merupakan hal baik jika tujuannya untuk memperbaiki etika berpolitik. \"Bagus-bagus saja, jika tujuannya untuk menguji kembali etika berpolitik bahwa kalau berjanji jangan berbohong,\" kata Rocky kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad, 8 Mei 2022. Rocky menegaskan bahwa politik bangsa ini sering diasuh oleh metafisik. Oleh karena itu sepak terjangnya kadang aneh. Prabowo ke PBNU Cirebon itu menurut Rocky tentu dalam rangka menjajaki kembali hubungan dengan umat Islam. Sementara NU sendiri jelas membuka peluang kepada siapa saja. Rocky menyebut di situlah kemampuan NU untuk memperlihatkan netralitasnya. \"NU menerima semua unsur. Ini yang harus kita pahami. Sinyal NU itu harus dibaca berlapis lapis. Prabowo kalau masuk ke pesantren artinya ada bisikan bahwa dukungan umat Islam kepada Prabowo sedang menurun. Karena itu Prabowo menyapa lebih dulu sebagai bagian segmen politik Indonesia bahwa umat Islam kecewa dengan Prabowo. Ia ingin mengobati luka yang masih menganga karena kesalahan strategi Prabowo yang tidak melayani politik Islam, padahal dia diusung oleh umat Islam. Sekarang Prabowo mengambil kembali peluang itu,\" paparnya. Rocky menyebut tak hanya Prabowo yang memanfaatkan Lebaran untuk berpolitik. Bahkan ada yang memperperpanjang safari politik, ada yang di Surabaya, ada yang di Bali untuk membaca tanda-tanda alam. \"Ini semua bagian dari keunikan politik Indonesia. Semua memperlihatkan hal- hal di luar pakem rasional,\" tegasnya. Menurut Rocky, Jokowi di Bali mengunjungi hewan langka dan merenung, karena sedang banyak kelangkaan di ibukota. \"Langka minyak goreng, langka etika. Karena ini masih suasana Lebaran, biarlah pemimpin kita seperti Jokowi dan Prabowo melakukan Tapabrata menata batin,\" katanya. Lebih jauh Rocky Gerung memprediksi Prabowo akan berpasangan dengan Puan Maharani di Pilpres 2024 mendatang. Kendati Puan Maharani tak memiliki elektabilitas tinggi, status PDIP sebagai partai besar sekaligus pemilik 20 persen kursi di pemerintahan dinilai sebagai peluang menggiurkan. Fakta tersebut juga mengantarkan PDIP menjadi satu-satunya partai yang berpeluang mempertahankan dominasinya di pemerintahan saat ini. Dalam konteks itu, Rocky Gerung menilai niatan berkoalisi pasti muncul di benak Prabowo, meski PDIP merupakan lawan politik yang mengalahkannya di pemilihan presiden lalu. Menurut Rocky, Prabowo Subianto tidak akan pernah mengalami dilema lantaran memiliki determinasi tinggi untuk menduduki jabatan presiden. \"Prabowo gak pernah punya dilema, dia punya determinasi, dan itu sebetulnya ajaib. Walaupun elektabilitasnya di bawah tapi Prabowo punya semacam watak untuk mendeterminasi keinginannya,\" ucap Rocky. Rocky melanjutkan, watak determinasi itulah yang membuat Prabowo bersikeras mengejar posisi presiden, meski telah kalah berkali-kali dan memiliki peluang kecil dalam pemilu. \"Berkali-kali Prabowo mengalami dilema ini, tapi orang ini, sosok yang memang determinasinya kuat dan kalkulasinya itu didasarkan pada determinasi. Determinasi Prabowo mendahului kalkulasinya,\" ujar Rocky. Rocky memuji determinasi Prabowo sebagai kelebihan. Dia meyakini sifat itulah yang berhasil membuat Prabowo beredar dalam dunia politik Indonesia hingga saat ini. (Ida sws)
Melaporkan Gratifikasi Pun Anies Dapat Fitnah
Oleh Yarifai Mappeaty - Pengamat Sosial Politik Di negeri ini saat ini, siapa pemimpin yang tak mempan disuap tak ciut digertak? Demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, semoga saja banyak bupati/walikota, gubernur, dan pejabat negara seperti itu. Namun sejauh ini, baru ada satu satu nama layak disebut : Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Beberapa hari lalu, Anies diketahui melaporkan semua bentuk gratifikasi yang terjadi dalam lingkup Pemprov DKI Jakarta. Tidak main-main, Anies menyampaikan 300 laporan gratifikasi kepada KPK yang jumlahnya mencapai 23 milyar rupiah, terjadi hingga tahun kelima masa jabatannya. Tetapi di media sosial, berita pelaporan itu diplintir sedemikian sehingga Anies terkesan menerima gratifikasi. Mereka membangun narasi bahwa Anies seolah-olah tahu kalau KPK telah mengendusnya, sehingga ia buru-buru melaporkannya agar tidak ditangkap. Bayangkan, betapa jahatnya mereka menyebar fitnah terhadap Anies. Siapa mereka sampai mau melakukan hal sejahat itu? Mereka adalah musuh seluruh rakyat Indonesia yang tak menginginkan bangsa ini memiliki pemimpin terbaik. Mereka adalah antek-antek oligarki yang rela memperbudak dirinya demi fulus untuk kenikmatan hidup dirinya dan keluarganya semata. Pokoknya, citra dan reputasi Anies harus dihancurkan agar rakyat tak memilihnya pada Pilpres 2024. Apapun caranya, Anies harus dijegal, sebab tuan-tuan mereka – kaum oligarki penguasa ekonomi negeri ini - tak menghendaki Anies menjadi presiden. Mengapa? Sebab Anies tidak bisa diajak berkolusi. Disuap saja tidak mempan, apa lagi hanya digertak. Sebagai contoh, masih ingat mega proyek reklamasi pantai Teluk Jakarta? Di sana, meski digertak oleh seorang sekaliber Luhut Binsar Panjaitan, Anies tetap saja bergeming dan tak ragu sedikitpun untuk menghentikannya. Buntutnya, Anies kemudian difitnah menerima gratifikasi dari pengembang reklamasi. Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana Anies diberitakan menerima gratifikasi berupa rumah mewah pada 2021. Tentu saja, selain karena dendam, fitnah itu bertujuan untuk menghadang Anies agar tidak maju sebagai capres. Lucunya, foto rumah mewah yang disebar secara masif itu, disebutkan berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun, setelah ditelusuri oleh Drone Emprit, lokasi rumah mewah itu ternyata berada di Cipayung, Jakarta Timur. Kejahatan mereka memfitnah Anies pun terungkap. Hebatnya, meski penyebar fitnah itu pada akhirnya ketahuan, namun Anies tak tergerak sedikit pun untuk mengambil langkah hukum. Ia hanya berusaha tabah sembari mendo’akan yang bersangkutan agar menyadari kejahatannya dan bertobat. Tidak banyak yang tahu bahwa untuk membentengi dirinya dari jebakan permainan suap dan gratifikasi, Anies menciptakan sebuah mekanisme pencegahan. Di seluruh lingkup Pemprov DKI Jakarta, ia membuat ruangan khusus pelaporan gratifikasi yang ditangani oleh sebuah tim khusus. Pejabat yang menerima gratifikasi mengisi form pelaporan lalu disampaikan kepada tim khusus untuk disimpan. Form pelaporan itulah yang kemudian dikumpulkan oleh Anies untuk dilaporkan kepada KPK. Begitulah duduk persoalan pelaporan gratifikasi yang dilakukan Anies. Tidak hanya itu, dalam TGUPP Provinsi DKI Jakarta, terdapat organ yang disebut Komite Pencegahan Korupsi DKI (KPK – DKI). Di dalamnya terdapat Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja, dua orang mantan pimpinan KPK. Ada Oegroseno - mantan Wakapolri, Nursyahbani Katjasungkana - pendiri Kontras, serta Tatak Ujiyati dari Indonesian Institute of Political Strategy. Kendati begitu, Anies tak juga berhenti diobok-obok. Seluruh proyek di Pemprov DKI Jakarta di ubek-ubek dan dikutui, demi menemukan petunjuk dan bukti Anies melakukan korupsi, menerima suap dan atau gratifikasi. Yang paling mutakhir adalah LHKPN 2021 yang dirilis KPK. Namun, mereka tentu kecewa karena harta Anies hanya bertambah 40 juta rupiah. Bandingkan dengan Ganjar Pranowo yang tak pernah diusik, hartanya bertambah 1,2 milyar. Tetapi kita harus tetap berprasangka baik, sebab mungkin memang Ganjar Pranowo punya bisnis pribadi. Atau anggap saja Ganjar lebih pandai cari duit dari pada Anies. Ah, Anies, nasibmu. Benar saja kamu digituin, bagaimana jika sampai terpeleset, sedikit saja, mereka semua so pasti pada tepuk tangan. Maka, berhati-hatilah. Makassar, 08 Mei 2022.
Anis Matta Ingatkan 5 Tantangan Besar Indonesia di Tengah Krisis Yang Kompleks
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Indonesia saat ini menghadapi 5 tantangan besar, sehingga dibutuhkan terobosan besar dalam hal kepemimpinan. Yakni pemimpin yang mampu menavigasi kapal di tengah badai krisis sistemik saat ini. \"Di tengah gelombang krisis sistemik ini, kita butuh kemampuan yang bisa menavigasi kapal di tengah badai. Sekarang kita sadar, ternyata semua janji-janji Pemilu adalah janji-janji palsu yang sekedar diucapkan. Tapi terasa begitu sulit dijalani, dan semua seperti tidak ada yang relevan dengan situasi sekarang,\" kata Anis Matta saat Konsolidasi Pemenangan Partai Gelora Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar, Jumat (6/5/2022). Menurut Anis Matta, 5 tantangan besar itu yang dihadapi Indonesia saat ini, adalah pertama masalah perubahan iklim, kedua perubahan geopolitik dunia, ketiga krisis ekonomi, keempat tidak ada elit yang memahami kompleksitas krisis dan kelima potensi terjadinya revolusi sosial. \"Ini sebenarnya menjelaskan, kenapa Indonesia harus menjadi kekuatan 5 besar dunia. Karena untuk memimpin negara sebesar Indonesia diperlukan pemikiran baru, dan wawasan baru, bukan janji-janji palsu,\" katanya. Akibat janji-janji palsu Pemilu itu, kata Anis Matta, banyak program pembangunan yang tidak bisa dilaksanakan dan menjadi prioritas. Sehingga pemerintah saat ini menghadapi kebingungan untuk mencari solusi keluar dari krisis. \"Masyarakat akan semakin tidak percaya kepada para elit dan para pemimpinnya. Karena itu, Demo yang kita saksikan di awal Ramadhan kemarin, akan terus terjadi di hari-hari akan datang. Sebab, krisis ekonomi sudah masuk dan rutenya sekarang menuju ke tahapan revolusi sosial,\" ujarnya. Ketua Umum Partai Gelora ini mengungkapkan sudah mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal krisis sistemik ini, dimana periode kedua pemerintahanya hingga berakhir masa jabatannya bakal dilanda krisis. Sehingga Jokowi perlu memilih dan menata ulang agenda-agenda prioritasnya. \"Krisis sistemik itu mirip orang tua yang penyakitnya sudah terlalu banyak, ada gula, ada kolesterol, ada tensi. Dikasih obat, ini sembuh, muncul penyakit yang lain, ada saja kontradiksinya. Makanya, kita harus berpikir terbalik, karena krisis pada dasarnya sebagai peluang,\" ujarnya. Partai-partai lama, lanjut Anis Matta, juga tidak punya solusi atas 5 tantangan besar Indonesia, karena hanya berpikir bagaimana bisa mempertahankan kekuasaan dengan meraup suara sebanyak-banyaknya. \"Tidak ada elit dan partai-partai yang mampu menjawab apa yang diperlukan Indonesia. Ini akan menjadi peluang Partai Gelora untuk menang besar. Kita punya terobosan besar dalam kemenangan, Insya Allah,\" tegas Anis Matta. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman yang hadir dalam konsolidasi ini, memuji pandangan tentang masa depan Indonesia. \"Pak Anis Matta sudah saya kenal lama sejak 2011, dan saya kira Pak Anis adalah sedikit orang Sulsel yang bisa bangun partai di level Nasional,\" ungkap Andi Sudirman Sulaiman. Sementara itu, Ketua Partai Gelora Sulsel, Syamsari Kitta mengatakan, dalam Pemilu 2024, Partai Gelora menargetkan 8 kursi DPR RI di Sulsel dan 13 kursi di DPRD Provinsi. \"Kita sudah berulang kali sampaikan kepada pengurus, kami target 8 kursi DPR RI di Sulsel dan provinsi 13 kursi,\" ujar Syamsari Kitta. Dalam Konsolidasi Pemenangan Partai Gelora ini, sejumlah kader dan fungsionaris Partai Gelora Sulsel terlihat membawa poster yang bergambar wajah Anis Matta dan bertuliskan \'Anis Matta Presidenku\'. Terkait hal ini, Anis Matta belum ingin menanggapi terlalu jauh. \"Jalan saja dulu,\" ungkapnya. Agenda konsolidasi ini dihadiri oleh sekitar 500 kader dan fungsionaris Partai Gelora Sulsel. Konsolidasi Pemenangan di gelar di Claro Hotel and Convention Makassar pada Jumat (6/5/2022). Konsolidasi pemenangan ini, juga dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Ketua Bidang Teroriteri V Ahmad Faradis, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi dan lain-lain. (sws)
