POLITIK
Serem, Pengamanan Jokowi Makin Super Ketat, Ada Apa?
Jakarta, FNN - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyebut pengamanan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang semakin super ketat saat berkunjung ke Pasar Cisarua Bogor adalah sesuatu yang berlebihan. Di dalam video yang viral di masyarakat, pasukan sniper berada di sudut-sudut pasar saat presiden berinteraksi dengan masyarakat setempat. “Saya mau lihat pesannya. Mungkin pesannya bahwa ini lingkungan teroris. Karena Jawa Barat itu selalu beroposisi dengan Pak Jokowi. Baik dalam pilpres atau apa pun. Dalam survei, masyarakat Jawa Barat memang kritis terhadap kekuasaan. Bukan pada hasil kekuasaan yang dijanjikan Pak Jokowi, tapi fakta pada hari-hari ini dan itu memungkinkan persiapannya lebih dramatis,” kata Rocky kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 22 April 2022. Rocky melihat adegan yang sangat dramatis dalam peristiwa biasa itu. Ia menyebut biasanya pasukan Paspampres tampil biasa saja, tetapi ini terlihat sangat dramatis. “Artinya, musuhnya sudah dekat. Jadi, kita lihat Pak Jokowi dikawal seolah-olah memasuki Kandahar atau seperti sedang di Ukraina. Jadi, kita mau cari tahu apa sebetulnya di belakang pameran itu,” paparnya. Menurut dugaan Rocky, kenapa Jokowi dikawal superketat, sebetulnya dengan mudah bisa ditebak, yakni krisis ekonomi dan krisis sosial yang bisa berakibat pada sesuatu yang tidak diharapkan. Penjagaan superketat bagi rakyat, bisa diartikan sebagai sinyal bahwa presiden sudah tidak dekat dengan rakyat lagi. Indikasinya jelas, kata Rocky, yakni legitimasi presiden sudah turun drastis, drop. “Inilah yang menyebabkan Penasihat Presiden menyimpulkan ini berbahaya,” katanya. Rocky menegaskan, jika presiden tidak dalam bahaya, tidak mungkin presiden menyiapkan Paspampres seketat itu. Ia mengingatkan peristiwa super dahsyat yang terjadi tahun 2016, namun presiden berada di tengah-tengahnya. “Dulu presiden dengan gagah berani datang ke Pertemuan 212 di Monas, walaupun sudah dilarang oleh aparat keamanan. Tapi presiden merasa aman dan memaksakan diri masuk ke Monas didampingi Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Tito Karnavian. Nyatanya memang aman-aman saja,” paparnya. Sekarang, kata Rocky untuk bertemu dengan rakyat pengamanannya luar biasa. “Jadi, ada perubahan kualitatif dalam sistem pengamanan presiden karena satu isu bahwa potensi kekerasan ada di mana-mana, di pojok-pojok kota. Ini mendebarkan kita, karena belum pernah ada seorang presiden yang dikawal superketat semacam itu,” tegasnya. Apa yang terjadi di Pasar Cisarua, kata Rocky mengingatkan dirinya pada pengawalan presiden di negara-negara otoriter seperti di Amerika Latin dan Filipina. “Jadi, Indonesia akhirnya dilihat sebagai negara yang mengalami rasa tidak aman karena di sekitar kita ada senjata. Itu konyol. Kalau aman karena ada aparat keamanan, itu artinya tidak aman. Aman mustinya tidak terlihat ada aparat keamanan di sekitar kita,” tegas Rocky yang sering dijuluki Presiden Akal Sehat itu. Dampak buruk pengamanan super ketat itu akhirnya presiden tidak lagi dipercaya oleh rakyat. Oleh karena itu dia musti dikawal secara berlebihan. “Jadi, itu sinyal. Dan ini akan menjadi ukuran bagi internasional. Juga untuk melihat, bagaimana kita nanti diundang untuk ke G20 November 2022 nanti. Apakah begini Indonesia? Apa bedanya G20 di Bali dan G20 di Ukraina,” papar Rocky. Tak hanya itu, lanjut Rocky, para investor juga menganggap Indonesia tidak aman, karena itu mereka ramai-ramai membatalkan MoU. “Jadi percakapan-percakapan di pusat finansial di Singapura lalu konglomerat bicara, wah Indonesia gawat, Presiden Jokowi saja terpaksa musti dikawal. Jadi, bagi masyarakat finansial, dunia menganggap bahwa Indonesia itu negeri yang berbahaya. Sinyal buruknya begitu, dan faktanya memang begitu,” tegasnya. Rocky ingin melihat apa sebetulnya yang bisa menyelesaikan masalah bangsa ini, apalagi kalau pembelahan sosial tidak dieratkan ulang, jangan berharap ada keyakinan internasional untuk masuk ke Indoensia, baik dalam pariwisata maupun bisnis, kalau sinyal-sinyal yang diberikan oleh Jokowi tertangkap oleh lensa internasional bahwa bangsa ini adalah bangsa yang sudah dibelah. Rocky menegaskan, jika keadaan ini semakin parah, Indonesia bisa bangkrut atau presiden jatuh bukan karena aktivis-aktivis atau teroris yang mereka sebut sebagai NII. “Presiden bisa jatuh karena harga migas tidak bisa dia kendalikan. Kalau Pertamina gagal disuntik utangnya nggak dibayar Rp 90 triliun dalam satu bulan ini, itu artinya kita akan mengalami kelangkaan bahan bakar minyak dan kelangkaan itu justru yang bisa membakar bangsa ini. Karena ini soal basicly. Soal hidup orang,” pungkasnya. (ida, sws)
Kejagung Mempertimbangkan Jerat Hukuman Mati Tersangka Ekspor CPO
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung RI mempertimbangkan untuk menjerat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor kepada para tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng.Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.“Saya rasa pemberatan ini menjadi pertimbangan penting bagi kami,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah dalam konferensi pers di Gedung Kejagung RI, Jakarta, Jumat.Febrie mengatakan penyidik Kejaksaan saat ini berkonsentrasi betul terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang strategis dan penting untuk kelangsungan pembangunan nasional. Sehingga bila ada perbuatan hukum yang menyangkut masyarakat banyak serta merugikan pembangunan, maka akan dilakukan tindakan tegas.“Ini menjadi konsentrasi kami, sehingga apabila ada kebijakan-kebijakan yang menyangkut masyarakat banyak dan pembangunan, ini pasti akan kami lakukan penindakan tegas,” kata Febrie.Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya yang terjadi pada kurun waktu Januari 2021 hingga Maret 2022.Keempat tersangka, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana. Kemudian, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.Jaksa penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), kemudian Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri.Lalu, ketentuan Bab 2 huruf a angka 1 huruf b jo Bab 2 huruf c angka 4 huruf c Peraturan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 DAGLU per 1 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor CPO.“Perkara ini dikenakan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang seperti sudah disampaikan Jaksa Agung ada ketentuan-ketentuan perdagangan yang telah disebut itu adalah sebagai ketentuan yang dijadikan dasar penyidik sebagai perbuatan melawan hukumnya,” kata Febrie. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Akan Menindak Tegas Pelaku Ekspor Ilegal Minyak Goreng
Yogyakarta, FNN - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma\'ruf Amin menegaskan Pemerintah terus berusaha memenuhi pasokan minyak goreng di pasaran dan melakukan upaya penindakan tegas kepada pelaku ekspor ilegal minyak goreng.\"Saya kira Pemerintah berusaha untuk memenuhi (pasokan) minyak goreng, oleh karena itu Pemerintah sedang melakukan upaya penindakan tegas terhadap mereka yang melakukan ekspor ilegal,\" ujar Wapres di sela kunjungan kerja ke Gunung Kidul, Yogyakarta, Jumat.Wapres mengatakan Presiden sudah tegas menginstruksikan pengusutan tuntas terhadap para pelaku ekspor ilegal minyak goreng. Ekspor ilegal yakni mereka yang melakukan ekspor tidak sesuai ketentuan atau persyaratan.Pada sisi lain Pemerintah akan berupaya mempertahankan harga minyak goreng curah.\"Karena sekarang yang harus kita pertahankan itu yang curah. Kalau harga minyak goreng kemasan itu tentu mengikuti harga keekonomian,\" ujarnya pula.Dia mengatakan harga minyak goreng curah ditekan melalui upaya operasi pasar. Wapres berharap harga minyak goreng akan segera kembali normal.\"Kita harap dengan tindakan Pemerintah, pengawasan, dan operasi pasar, kita harap nanti minyak akan kembali normal seperti sediakala,\" ujar Wapres. (Ida/ANTARA)
Maklum Jika Jumlah Pemudik Lebaran 2022 Mengalami Kenaikan
Yogyakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin memaklumi akan ada kenaikan jumlah masyarakat melakukan mudik Lebaran tahun ini, yang diprediksi mencapai 70-80 juta orang.\"Ya diperkirakan antara 70 -80 juta orang mudik, karena sudah dua tahun tidak mudik; ya bisa dimengerti,\" kata Wapres di sela-sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Jumat.Dengan prediksi banyaknya masyarakat melakukan perjalanan mudik itu, Wapres mengimbau agar tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, selain juga melaksanakan vaksinasi COVID-19.\"Karena itu, pesannya supaya pemudik tetap menjaga, menerapkan protokol kesehatan, kemudian vaksinasi,\" tambahnya.Dia menekankan Pemerintah sudah mengimbau para pemudik untuk melaksanakan vaksinasi dosis penguat atau booster sebelum melakukan perjalanan mudik. Hal itu untuk mengantisipasi transmisi virus dari kota ke desa maupun sebaliknya.\"Karena di tempat mereka menuju mudik, ada orang tua, ada orang sakit, anak-anak. Jangan sampai membawa virus ke kampung. Sebaliknya, jangan bawa virus dari kampung (saat) kembali ke kota. Ini (mungkin) akan terjadi transmisi, (maka) harus dijaga,\" tegasnya.Wapres juga mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk menjaga agar tidak terjadi peningkatan kasus COVID-19. Wapres kembali mengingatkan di beberapa negara sudah mulai terjadi peningkatan kasus penularan COVID-19, seperti Inggris dan China. \"Kita tidak ingin dengan ada Lebaran, mudik, ini menjadi sebab terjadinya peningkatan,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Empat "Side Events" G20 Indonesia Digelar di Jawa Tengah
Semarang, FNN - Empat acara sampingan atau side events G20 Indonesia akan diselenggarakan di Jawa Tengah, sebagai rangkaian acara road to Presidensi G20 Indonesia, kata Staf Ahli Menteri Luar Negeri bidang Hubungan Antarlembaga Muhsin Syihab di Semarang, Jumat.\"Ada empat pertemuan yang merupakan program Road to Presidensi G20 Indonesia yang digelar di Jawa Tengah,\" kata Muhsin Syihab dalam acara Sosialisasi Presidensi G20 Indonesia Sektor Prioritas Transisi Energi di Semarang, Jumat.Keempat side events tersebut adalah Forum Dialog Labour 20 pada 15-17 Mei 2022, Seminar Ekonomi Syariah pada 24 Agustus 2022, Konferensi Green Investment pada 25-26 Agustus 2022, serta Seminar Potensi Ekonomi Jawa Tengah pada 1 November 2022.Secara keseluruhan, dia menyebutkan sebanyak 438 kegiatan dalam Presidensi G20 Indonesia itu terdiri atas 184 pertemuan dan 254 program kegiatan sampingan.\"Betapa sibuknya Indonesia dengan sekian banyak kegiatan yang dilaksanakan,\" tambahnya.Hingga saat ini, sekitar 120 rangkaian kegiatan menuju Presidensi G20 Indonesia telah berlangsung. Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan terdapat pemahaman yang sama tentang signifikansi Presidensi G2 Indonesia, katanya.Selain itu, tambahnya, masyarakat juga dapat memahami posisi Indonesia sebagai tuan rumah yang memiliki keistimewaan dalam menyusun agenda G20.Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu Teuku Faizasyah, saat membuka acara sosialisasi itu, mengatakan partisipasi masyarakat Indonesia saat menjadi tuan rumah G20 akan memberikan nilai tambah bagi negara.\"Kegiatan ini dilakukan ke berbagai daerah sehingga diharapkan masyarakat dapat turut memiliki dalam penyelenggaraan Presidensi G20 ini,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Indonesia Tidak Memihak Siapa pun dalam Konflik Rusia-Ukraina
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Indonesia berada dalam posisi netral dan tidak memihak salah satu pihak terkait konflik antara Rusia dan Ukraina.Selain menganut asas politik bebas aktif, Indonesia juga memiliki tanggung jawab moral sebagai pemegang Presidensi G20 untuk tidak berpihak secara politik kepada negara mana pun, kata Moeldoko saat menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.\"Indonesia dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mendukung Ukraina dan memberikan sanksi kepada Rusia, karena sebagai Presidensi G20 Indonesia harus merangkul semua negara anggota secara adil. Indonesia tidak memihak siapa pun dalam konflik ini,” katanya.Indonesia tetap berada dalam posisi yang mendukung perdamaian dan menentang segala macam bentuk kekerasan oleh siapa pun. Namun, dia menyayangkan eskalasi perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.Sementara itu, Vincent Piket menemui Moeldoko untuk membahas kekhawatiran negara-negara Eropa terhadap ketidakpastian global di sektor ekonomi dan keamanan yang dipicu oleh perang antara Rusia-Ukraina.\"Uni Eropa meminta agar Indonesia menggunakan pengaruhnya sebagai Presidensi G20 untuk memberikan tekanan kepada Rusia agar menghentikan perang di Ukraina, karena sanksi merupakan salah satu kunci yang dapat mempengaruhi eskalasi perang Rusia-Ukraina. Sanksi dapat membuka peluang terjadinya negosiasi,\" kata Vincent dalam keterangan KSP di Jakarta, Jumat.Merespons hal itu, Moeldoko mengatakan Indonesia akan mencatat semua kekhawatiran dan perhatian negara-negara di dunia. Dia juga mengapresiasi seruan global dan perhatian negara mitra kepada Indonesia.Hal itu menandakan Indonesia telah memberikan peran dan pengaruh yang signifikan di panggung dunia, ujar Moeldoko. (Ida/ANTARA)
Emak-emak Ikut Demo Mahasiswa, Rocky: Yang Paling Paham tentang Ketidakadilan ya Emak-emak
Jakarta, FNN - Ribuan buruh dan mahasiswa turun ke jalan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI dan Istana Negara, Jakarta Pusat, tepat di hari Kartini, Kamis (21 April 2022). Massa berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) serta elemen buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan masyarakat sipil. BEM UI beraksi di Istana Negara. Sedangkan buruh di Gedung DPR RI. Mahasiswa dan buruh punya cara berbeda memperingati Hari Kartini, 21 April. Ada paradigma baru sekarang bahwa kesadaran politik itu dimulai dari dapur. Dan dapur secara operasional identik dengan perempuan. Demikisn paparan pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Officials, Kamis, 21 April 2022. Rocky menegaskan, sebetulnya istilah perempuan bisa dipakai secara generik untuk menyebut semua kelompok yang mengalami marginalisasi. Dalam strata sosiologi, kaum perempuan adalah kaum yang mengalami ketidakadilan paling berat. “Jadi seluruh beban ketidakadilan akhirnya harus dihitung di dapur. Karena itu sering dikatakan - bahkan pada teori-teori yang agak kiri - perempuan itu proletarnya proletriat, bagian yang paling menderita dari orang yang menderita,” paparnya. Zaman telah berubah. “Dulu perempuan disebut the unspeekable, dianggap nggak mampu bicara. Sekarang mereka adalah the unstopable, tidak mampu lagi ditahan oleh kekuasaan. Karena yang paling paham tentang ketidakadilan ya emak-emak,” tegasnya. Rocky menegaskan bahwa gerakan emak-emak saat ini paralel dengan yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini, yang menganggap bahwa diskriminasi terhadap manusia dimulai dari diskriminasi terhadap perempuan, yang kemudian Kartini menulis surat menyurat yang diterbitkan “Habis Gelap Terbitlah Terang”. “Jadi, emak-emak sekarang juga menganggap bahwa kita harus mengambil cahaya dari RA Kartini untuk menerangi lorong-lorong dan gorong-gorong kekuasaan yang dikuasai oleh mereka yang memiskinkan rakyat,” paparnya. Menurut Rocky, keyakinan selalu tiba bahwa dari rahim perempuanlah generasi dihasilkan. Karena itu, perempuan selalu peka terhadap pengkhianatan politik keadilan. “Bagi perempuan, kalau ketidakadilan itu diperlakukan atau diaktifkan oleh kekuasaan, itu artinya ada bagian dalam rencana hidupnya yang batal. Misalnya emak-emak pagi-pagi sudah membuka dompet dan dia lihat tinggal 2 lembar 20 ribuan, padahal anaknya masih perlu jajan. Jadi, emak-emaklah yang paling peka terhadap ketidakadilan,” katanya. Rocky sulit menerangkan bagaimana uang 20 ribu dibelanjakan. Bahkan membeli minyak goreng saja sudah tidak bisa, apalagi membeli baju yang lebih mewah. “Hal semacam ini yang tidak terjadi di dalam politik kita yaitu hubungan antara kebijakan dan rasa keadilan di bawah. Emak-emak selalu turun ke jalan karena menganggap bahwa meminta kekuasaan buat mengubah kebijakannya itu susah. Mending bersama buruh dan mahasiswa melakukan demonstrasi,” paparnya. Rocky menceritakan seorang aktivis perempuan di Amerika Serikat berkulit hitam yang menulis dengan bagus, kira-kira tahun 70-an tentang hak perempuan, yaitu berdemo dan tidak perlu mengemis-ngemis pada kekuasaan. Perempuan itu mengatakan,”Peralatan raja tidak bisa dipakai membongkar istana raja. Karena itu musti pakai peralatan dari luar yaitu demonstrasi.” Jadi menurut Rocky, kalau emak-emak berdemonstrasi itu memang karena rasa keadilannya tidak mungkin lagi ditahan oleh bujuk rayu kekuasaan. “Misalnya menangkap mafia minyak goreng, itu emak-emak bilang hanya untuk menutupi kesalahan dan menyogok kita dengan seolah-olah sudah ada yang ditangkap. Padahal di dalam analisa ekonomi politik seluruh permainan minyak goreng itu pasti ada yang menetes ke partai politik, ke menteri A B, bukan sekadar permainan industri miyak goreng. Pasti di belakangnya ada tukar tambah kekuasaan. Emak-emaklah yang mampu menangkap itu karena dia yang merasakan setiap hari,” tegasnya. (ida, sws)
Partai Gelora Minta Presiden Jokowi Lebih Serius Lakukan Rekonsiliasi Nasional
Jakarta, FNN – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diberi gelar Bapak Rekonsiliasi, yang akan mengakhiri jabatannya selama dua periode pada 2024 mendatang. Sebab, Jokowi dinilai telah berhasil merangkul lawan politik di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, yang telah diberikan kedudukan sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif di Kabinet Indonesia Maju. Namun, Jokowi dinilai masih perlu menuntaskan kasus pembelahan yang terjadi di masyarakat akibat polarisasi Pilpres 2019 lalu, yang hingga kini belum selesai dan cenderung meningkat ekskalasinya menjelang Pemilu 2024. “Saya masih khawatir dengan pembelahan yang ada di akar rumput itu sebabnya kalau misalnya Pak Jokowi mau diberi gelar saya lebih suka kalau beliau mengejar gelar Bapak Rekonsiliasi, sebab, kalau bisa, sebelum beliau turun, beliau menyatukan kembali negara kita yang agak terpecah di arus bawah,” kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya, Selasa (19/4/2022). Menurut Fahri, capaian fisik yang diraih Jokowi dalam pembangunan infrasktur yang masif bisa hilang, jika Indonesia tidak berhasil melakukan rekonsiliasi sesama anak bangsa, serta mengakhiri pembelahan dan polarisasi politik di masyarakat. “Saya merasa bahwa semua capaian secara fisik itu bisa hilang kalau rekonsiliasinya gagal jadi lebih baik dituntaskan rekonsiliasinya supaya capaian fisiknya otomatis kita dapatkan,” ujarnya. Fahri menilai, jika Jokowi berhasil merekonsiliasi rakyatnya, maka kesuksesan Jokowi lainnya boleh jadi akan mengikuti. Dia mengatakan, orang Indonesia saat ini sensitif, sehingga butuh pendekatan dan berbicara dari hati ke hati untuk menuntaskan suatu permasalahan. “Kalau rekonsiliasinya sukses, maka Pak Jokowi bisa mendapatkan lebih banyak dari yang lain selain rekonsiliasi juga infrastruktur. Buktinya orang sensitif semua,” ujarnya. Seperti diketahui, akun Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengunggah julukan enam Presiden Indonesia. Kemensatneg meminta masyarakat memberikan masukan dan usulan mengenai julukan yang akan disematkan kepada Presiden ketujuh RI Joko Widodo. Presiden pertama RI Sukarno disebut sebagai Bapak Proklamator. Bung Karno memiliki peranan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan sosok yang membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kemudian Presiden kedua RI Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan. Karena Soeharto memfokuskan program kerjanya terhadap pembangunan ekonomi dan menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Lalu, Presiden ketiga RI BJ Habibie disebut sebagai Bapak Teknologi, karena pada masanya Indonesia mendirikan industri pesawat terbang yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Pesawat N250 Gatotokaca merupakan pesawat buatan Indonesia pertama yang digagas BJ Habibie. Selanjutnya, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) disebut sebagai Bapak Pluralisme. Gus Dur dinlai telah memberikan gagasan-gagasan universal mengenai pentingnya menghormati perbedaan sebagai bangsa yang beragam dan lantang dalam membela minoritas. Salah satu buktinya adalah pencabutan peraturan yang melarang kegiatan adat warga Tionghoa secara terbuka seperti perayaan Imlek, serta mengakui agama Konghucu. Berikutnya, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri disebut sebagai Ibu Penegak Konstitusi. Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, Megawati tercatat sebagai Presiden wanita pertama di Indonesia. Megawati dianggap sebagai pencetus berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Konstitusi dan menyiapkan sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Sedangkan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut sebagai Bapak Perdamaian. SBY dinilai berhasil mengakhiri konflik Aceh melalui Perjanjian Damai Helshinki. Saat itu, Indonesia juga banyak berpartisipasi dalam misi perdamaian dunia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sementara Presiden ketujuh RI Joko Widodo dalam dua periode pemerintahan sangat gencar dan masif dalam membangun berbagai infrasktruktur mulai dari jalan, jalan tol, bendungan, kereta cepat, LRT, bandar udara, pelabuhan dan lain-lain. Jokowi juga memutuskan untuk memidahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara di Kabupaten Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur. IKN tersebut saat ini dalam proses pembangunan. Namun, dua periode pemerintahan Jokowi masih dibayang-bayangi pembelahan di masyarakat, imbas daru polarisasi politik dan agama di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 dan Pilpres 2019. Pembelahan tersebut, hingga kini belum bisa diakhiri dan ekskalasinya cenderung naik menjelang Pemilu 2024. (ida)
Anis Matta: Tak Lama Lagi Akan Terjadi Revolusi Skala Besar
Jakarta, FNN – Bangsa-bangsa di dunia saat ini tengah mengalami krisis secara bersamaan. Oleh karena itu revolusi menjadi satu peristiwa yang tak bisa dihindari. “Ini revolusi dalam skala besar. Partai Gelora ingin ada dalam pergerakan besar ini. Politik adalah industri pemikiran. Menciptakan tata kelola bagi kehdupan bagi orang banyak. Saat ini yang terjadi adalah runtuhnya sisem global, semua negara terkena dampaknya. Tak lama lagi akan terjadi revolusi di semua Negara,” papar Anis Matta, Ketua DPN Partai Gelora dalam acara Gelora Talk bertajuk \'Mengukur Nafas Gerakan Mahasiswa Indonesia\', Rabu (20/4/2022). Anis menegaskan bahwa revolusi saat ini berbeda dengan revolusi demokrasi 1998. Saat itu revolusi yang dipimpin oleh neoliberal. Sedangkan saat ini justru perlawanan terhadap kelompok neoliberal. Sedangkan di Indonesia saat ini, kata Anis, tak hanya penolakan presiden 3 periode atau perpanjangan masa jabatan, tapi lebih dari itu bahwa adanya krisis ekonomi yang semakin parah, dan beberapa elit tak bisa menyelesaikan masalah. Sementara Arjuna Putra Aldino, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengaskan bahwa mahasiswa masih dalam komitmen yang sama. Hadir bukan untuk dongkel mendongkel kekuasaan. Mahasiswa menghindari politik praktis, tapi akan selalu menyajikan masalah secara holistik dan tuntas. Senada dengan Arjuna, Abdul Musawir Yahya, Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menyatakan bahwa manusia fitrahnya adalah untuk berpikir, maka akal manusia dipakai untuk menyelesaikan masalah. Problem hari ini secara spontan menjadi perhatian mahasiswa. Sebelum 2024 tidak ada penggulingan presiden. Komit sampai 2024. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menegaskan bahwa secara normatif tidak ada pihak-pihak yang ingin revolusi menjatuhkan presiden, tetapi secara deskriptif, suasananya berbeda. “Secara normatif memang tidak ada yang ingin menjatuhkan presiden, tetapi secara deskriptif keadaan menghendaki presiden harus segera turun,” paparnya. Semua deskripsi tentang kepemimpinan ini kata Rocky mengarah kepada rezim harus berhenti. “Ini adalah kehendak yang tak mungkin dibatalkan. Arah baru harus menjadi arah yang benar,” pungkas Rocky yang sering dijuluki Presiden Akal Sehat itu. (ida, sws)
Peringatan Hari Kartini Era Bangkitnya Perempuan Lawan Pandemi
Jakarta, FNN - Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyatakan peringatan Hari Kartini pada tahun ini harus dimaknai sebagai era kebangkitan perempuan melawan pandemi COVID-19 dan kebangkitan perempuan untuk memulihkan ekonomi.\"Kita bisa segera wujudkan Indonesia Maju seperti yang kita cita-citakan bersama,\" kata Iriana Jokowi dalam Peringatan Hari Kartini Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, sebagaimana disiarkan kanal resmi YouTube Sekretariat Presiden.Menurut Iriana, berkat perjuangan dan semangat Raden Adjeng (R.A.) Kartini, perempuan-perempuan Indonesia dapat sejajar dengan laki-laki di setiap bidang kehidupan, dan turut berkontribusi bagi pembangunan keluarga, bangsa dan negara.Perjuangan R.A. Kartini, kata Iriana, juga telah menginspirasi banyak perempuan Indonesia untuk memiliki jasa dan prestasi, baik di provinsi masing-masing, skala nasional, maupun internasional.Ibu Negara menyebutkan peringatan ke-144 Hari Kartini pada tahun ini masih berada dalam situasi pandemi. Namun, berkat kerja keras seluruh pihak, termasuk perempuan-perempuan hebat, situasi pandemi COVID-19 di Indonesia dapat dikendalikan dengan baik.\"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan perempuan dan kepada seluruh perempuan Indonesia yang telah berjuang mengendalikan pandemi di Tanah Air,\" ujarnya.Iriana juga menyampaikan dukacita kepada perempuan-perempuan Indonesia yang gugur dalam perjuangan menjadi garda depan saat menangani pandemi COVID-19.\"Peran perempuan Indonesia sangat diharapkan untuk berkontribusi mendorong pemulihan akibat pandemi. Hal ini merupakan potensi besar guna mempercepat pemulihan dan meningkatkan perekonomian,\" kata Iriana.Pemerintah, kata Iriana, akan terus berkomitmen memberi peluang sebesar-besarnya kepada perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan memaksimalkan segala potensinya di setiap sektor.Dalam kesempatan itu, Iriana juga memberikan penghargaan kepada 514 perempuan penerima penghargaan yang telah berjasa dan berprestasi di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan pertanian.Menurut dia, hal itu menjadi bukti bahwa perempuan juga bisa berjasa, berprestasi, dan memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitarnya.\"Saya berharap tetap semangat yang muda, yang tua, tanpa halangan untuk berprestasi,\" demikian Iriana Jokowi. (Ida/ANTARA)
POPULER
