Jakarta, FNN - Perpecahan antara Jokowi khususnya menghadapi Pilpres 2024 ini makin nyata dan dalam. Ada perbedaan kepentingan di antara keduanya yang membuat mereka memulai menempuh jalan masing-masing. Demikkian paparan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Kamis, 02 Juni 2022.

Semakin dalamnya antara Ketua Umum PDIP dengan petugas partainya itu setidaknya bisa kita saksikan dalam drama 2 babak yang berlansung hanya dalam waktu 2 hari berselang.

Megawati tidak hadir pada peringatan Hari Lahir Pancasila versi pemerintahan Jokowi yang diselenggarakan pada Rabu 01 Juni 2022 dan digelar di Ende Nusa Tenggara Timur.

Sebaliknya Jokowi juga tidak hadir dalam peresmian Smart Campus Sekolah Tinggi Inteligen Negara di Sentul Jawa Barat yang dilaksanakan pada hari Senin 30 Mei 2022.

Jadi pada hari Senin, 30 Mei 2022 Jokowi tidak hadir dalam acara penting yang dihelat oleh Megawati dan giliran tanggal 1 Juni 2022 Megawati tidak hadir pada peringatan Hari Lahir Pancasila. Ketidakhadiran 2 figur penting itu di 2 acara yang berbeda menyiratkan makna yang sangat simbolis.

Acara yang digelar di Kampus Sekolah Intelegent Negara itu yang punya hajat adalah kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi Budi Gunawan. Ini figur yang sangat dekat dengan Megawati. Kalau kita kaitkan dengan Jokowi, ia punya jasa yang sangat penting yakni Pasca Pilpres 2019 bisa mempertemukan Jokowi dengan rivalnya yakni Prabowo Subianto yang sama-sama kita ketahui berakhir dengan Prabowo masuk kabinet Jokowi. Bukan hanya Prabowo tapi pasangan Cawapres Sandiaga Uno juga belakangan bergabung menjadi anak buah Jokowi.

Sementara kalau dilihat dari namanya Smart Campus Dr. Honoris Causa Ir. Sukarno jelas ini nama yang secara personal melekat pada Megawati. Jadi ini merupakan acara yang sangat penting bagi Megawati secara personal dan sudah selayaknya Jokowi hadir.

Bagaimana dengan peringatan Hari Lahir Pancasila?

Dengan memilih hari lahir Pancasila di Pulau Ende tentu saja ada maksud khusus dari Jokowi untuk merajuk hati Megawati. Di pulau inilah Bung Karno pernah mengalami pembuangan bersama salah satu istrinya yakni Nyonya Inggit Garnasih pada masa sebelum kemerdekaan. Ini sebenarnya tidak tepat disebut sebagai salah satu istrinya karena pada waktu itu satu-satunya istri memang Inggit Garnasih. Maksud saya ini kan Presiden Sukarno punya banyak istri dan pada waktu itu Bung Karno masih didampingi oleh Inggit Garnasih.

Di tempat ini pula dikabarkan Bung Karno merumuskan Pancasila yang kemudian disampaikannya pada pidato di Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang kita kenal sebagai BPUPK dan kemudian dikenal sebagai BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945.

Sudah lama keluarga Sukarno memperjuangkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, namun pemerintahan sebelumnya ini tidak menyepakatinya, sebab sekarang Pancasila yang rumusannya disepakati seperti yang kita tahu sekarang. Ini resminya baru lahir pada tanggal 18 Agustus 1945, disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Beda sekali dengan rumusan yang diajukan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945.

Yang paling mencolok adalah Sila Ketuhanan itu menjadi Sila kelima, pada formula komposisi dari Pancasila yang digagas oleh Bung Karno kemudian pada tanggal 1 Juni itu diklaim oleh Pemerintaan Jokowi sebagai hari lahir Pancasila. Banyak ahli sejarah yang tidak menyepakatinya.

Tapi apapun itu sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi menjadi hari lahir Pancasila dan waktu itu upaya untuk melahirkan hari lahir Pancasila sudah dimulai gencar ketika Taufik Kiemas suami ibu Megawati menjadi ketua MPR ditahun 2009 sampai 2013.

Barulah setelah Jokowi terpilih menjadi presiden pada tahun 2016 melalui Kepres 24 tahun 2016 hari lahir Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni.

Kalau melihat proses ditentukan hari lahir Pancasila dan dipilihnya Ende sebagai hari peringatan, maka sesungguhnya ini penuh makna simbolis bagi Megawati dan keluarga Sukarno. Namun ternyata dia sendiri tidak hadir bukan hanya tidak hadir di lokasi, tapi dia tidak hadir melalui virtual karena banyak tokoh lain termasuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno juga hadir melalui virtual.

Megawati berkilah ketidakhadirannya karena dia harus menghadiri acara yang penting yakni Seminar Nasional Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa yang juga diselenggarakan secara virtual. “Saya ditanya kenapa sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP ibu tidak muncul di sana. Biasa toh wartawan jahil, saya bilang kita bagi tugas di sana ada pengurus BPIP itu,” kilah Megawati kepada media.

Kalau kita mau jahil tetapi agak sulit rasanya menerima masalah Megawati masalah waktu seminar. Ini kan tinggal batu akur atau waktunya mundur sebentar tidak harus diganti harinya, waktunya aja 24 jam.  Sementara kalau kegiatan kenegaraan peringatam hari lahir Pancasila pastilah sudah terjadwal jauh-jauh hari sebelumnya.

Peringatan ini tidak hanya sekadar kaitannya karena Ibu Megawati sebagai Dewan Pengarah BPIP tetapi makna historis secara personal sangat-sangat kuat bagi keluarga besar Soekarno.

Dua peristiwa terakhir ini membuka mata publik. Ini pasti ada sesuatu yang sangat serius di antara Jokowi dengan Megawati, masing-masing sudah punya agenda dan kepentingan sendiri yang sulit dipertemukan sehingga, mereka mencoba menghindari dalam event ini. Kan penting bagi Jokowi untuk terus memanuver berjuang memperpanjang masa jabatannya atau setidaknya menyiapkan subsesor yang bisa mengamankan kepentingannya pasca dia lengser. Megawati juga tetap kukuh pada pendiriannya untuk memperpanjang eksistensj pra-Sukarno dengan mempersiapkan Putri Mahkota Puan Maharani menjadi Cawapres 2024, syukur-syukur kalo bisa menjadi Capres.

Perbedaan kepeningan yang diametral antara ketua umum dan petugas partai inilah yang tampaknya menjadi pangkal pecahnya kongsi politik di antara mereka.

Tanda awal perpecahan itu muncul setelah para pendukung Jokowi berjuang untuk memperpanjang masa Jabatan sebanyak 3 periode. Sebuah media mengutip saking kesalnya saking marahnya Megawati sampai mengucapkan kata memang negara ini milik mbahnya!

Ini pernyataan yang sangat keras, untuk memperpanjang masa jabatannya Megawati sampai memerintahkan fraksi PDIP di MPR menarik diri PPHN atau pokok-pokok haluan negara kalau dulu dikenal sebagai GBHN pada pemerintahan masa Orde Baru. Padahal PPHN ini adalah gagasan yang diperjuangkan oleh Megawati, namun agar tak dimanfaatkan untuk kepentingan Amandemen UUD 45 yang memungkinkan mengubah batas waktu periode kepresidenan dari dua periode menjadi 3 periode.

Megawati bersama beberapa Parpol Koalisi pendukung pemerintah menutup rapat pintu amandemen sampai pada tahun 2024. Megawati sampai mau mengorbankan gagasannya untuk membuat PPHN itu demi menghadang langkah Jokowi untuk maju menjadi 3 periode.

Tak mau menyerah lewat jalur Amandemen ini, di bawah komando Luhut Panjaitan para pendukung Jokowi berusaha menunda Pemilu dengan memperpanjang masa jabatan Jokowi sampai setidaknya tahun 2027.

Upaya ini juga dimentahkan oleh Megawati dan partaj pengusung lainnya kecuali Golkar, PKB dan PAN yang waktu itu menggagas memperpanjang masa jabatan Jokowi dengan cara menunda Pemilu.

Sejak itu hubungan Megawati dan Jokowi merenggang, pada awal Idul Fitri lalu Jokowi memilih berlebaran di Jakarta. Ini ada kesan kuat ia menghindari Megawati yang biasanya selama Hari Raya, apalagi kita tahu Lebaran tahun ini adalah pertama orang bisa bebas bersilaturahmi setelah 2 tahun mengalami pengetatan pertemuan-pertemuan yang bersifat offline karena pandemi. Dan ketika tiba-tiba sekarang orang ingin leluasa bisa bersilaturahmi ternyata Jokowi malah memilih untuk berlebaran di Jogjakarta.

Pada waktu itu Jokowi hanya Lebaran dengan Megawati by phone dan baru beberapa hari dia di Jakarta dia sowan ke Megawati di Jalan Teuku Umar.

Jokowi lebih memilih berlebaran di Jogjakarta itu dan memperpanjang masa liburannya dengan berlibur ke Bali bersama dengan anak cucunya. Walaupun Megawati sudah menunjukkan ketidaksenangannya dengan langkah Jokowi, namun Jokowi tampaknya gak peduli juga. Pada saat bertemu dengan relawan Projo di kawasan Borobudur Jawa Tengah pada tanggal 21 Mei 2022, Jokowi menunjukkan sikap bahwa dia seolah punya otoritas sendiri untuk menentukan siapa capres penggantinya.

Ucapan Jokowi ini bisa ditafsirkan dengan beragam makna. Ada yang menyebut itu merupakan sinyal bahwa dia akan mendukung Ganjar yang juga hadir diacara tersebut, ada pula yang menafsirkan Jokowi akan maju kembali sebagai Capres untuk 3 periode.

Apapun tafsirnya, namun ini sudah pasti Jokowi sudah punya pilihan sendiri dan tidak lagi tunduk pada keputusan partai yang dipimpin oleh Megawati. Ini kita jadi terkejut karena 5 hari berselang setelah itu yakni tanggal 26 Mei ketika Jokowi menikahkan adiknya, Hidayati dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Ambar Usman di Solo. Pesta besar-besaran itu dihadiri sejumlah tamu penting elit parpol dan juga petinggi negara namun Megawati dan keluarganya tidak tampak hadir.

Ini beda sekali dengan saat Pak Jokowi menikahkan putra dan putrinya beberapa waktu yang lalu, hubungan keduanya tampak sekali kompak dan harmonis. Megawati bersama keluarganya lengkap mereka tampak berfoto bersama dengan kedua mempelai dan menebar senyum yang menunjukkan kebahagiaan.

Kemesraan itu tampaknya kini sudah berlalu. Putri Megawati yakni Puan Maharani yang juga ketua DPR sempat mengaku tidak bisa hadir karena ada acara di Bali. Namun Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengaku kepada media bahwa Megawati dan keluarga memang tak diundang dalam acara pernikahan adik Pak Jokowi itu.

Beritanya sempat dikutip oleh tempo.co, namun beberapa saat berita tersebut hilang. Apakah memang keluarga Megawati tak diundang atau di undang tetapi tidak datang, itu menunjukkan adanya sesuatu yang sedang terjadi?

Ketua DPD di MPR Tamsil Lingrung mengaku dia mendapat bocoran dari mantan Mensos Bakhtiar Chamzah bahwa Ketua Umum PPP yang kini menjadi kepala Bappernas yaitu Menteri Perencanaan Nasional dia diminta Jokowi untuk menjauhi PDIP.

Apakah info tersebut akurat, faktanya kemuduan kita menyaksikan terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN. Pembetukan koalisi itu terjadi tak lama setelah muncul kabar yang sangat santer bahwa Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto itu mau dikudeta dan dicopot dari jabatannya sebagai Menko Perekonomian.

Banyak yang menduga koalisi ini akan digunakan Jokowi sebagai kendaraan politiknya. Ini ada 2 opsi, yang pertama akan digunakan sendiri oleh Jokowi dilihat dari keadaan amandemen UUD 1945 batasan untuk 2 periode menjadi 3 periode. Kalau dia tidak bisa dia terobos amandemen ini, maka dia akan gunakan sebagai kendaraan politik proxy-nya yakni proxy Jokowi.

Nama yang sangat santer beredar itu disebut adalah Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah saat ini. Nama Ganjar ini semakin menguat bahkan menjadi subsesor sekaligus proxy Jokowi ketika Ketua Umum Partai Nasdem menemui Jokowi pada 24 Mei malam dan menyodorkan nama Ganjar-Anies sebagai pasangan calon Presiden tahun 2024.

Ketus DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengakui bahwa memang mereka menyodorkan nama Ganjar-Anies yang memang pilihan terbaik dengan alasan untuk mengatasi pembelahan rakyat Indonesia.

Bagaimana dengan nasib Puan? Selama ini namanya disebut-sebut sebagai Calon Wakil Presiden bagi Prabowo. Namun ini muncul opsi baru mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dikabarkan mencoba menjadi Mak Comblang agar Puan berpasangan sebagai Cawapres Anies.

Salah satu bukti seriusnya perjodohan Anies dan Puan ini indikasinya adalah saat ini Puan sedang menjalankan Umroh ke tanah suci Mekah didampingi oleh Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Syafrudin yang dikenal sebagai orang dekat Jusuf Kalla.

Jadi artinya kabar bahwa mereka ini dicoba dijodohkan oleh Jusuf Kalla ini benar dong dan disebutkan oleh Tamsil Lingrung mereka sudah bertemu sampai 3 kali.

Sementara itu hari Rabu (1/06/2022) kemarin Prabowo justru diundang makan siang ke kantor Nasdem. Di depan Prabowo Surya Paloh mengakui dia bertemu Jokowi pada tanggal 24 Mei malam. Dia mengatakan pada pertemuan tersebut dia membicarakan bagaimana kelanjutan pembangunan Indonesia ini pasca-Jokowi.

Pernyataan Surya Paloh ini pernyataan sorang politisi yang multi tafsir. Nadanya mirip seperti yang dikatakan Airlangga Hertarto soal Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk untuk menjaga kelanjutan pembangunan di era Jokowi yang menurut dia sudah dirasakan manfaatnya.

Kita bisa menafsirkan pernyataan-pernyataan dari elit politik ini tampaknya mereka sudah ada kesepakatan bahwa Jokowi akan berakhir masa jabatannya dan dia diyakinkan bahwa penggantinya adalah figur yang bisa menjaga kepentingan politiknya. Siapa nama itu yang jelas bukan Puan.  Nasdem dengan tegas menyebut nama Ganjar berpasangan dengan Anies, bagaimana dengan Prabowo?

Setelah dia bertemu dengan Surya Paloh dia mengatakan  bahwa pertemuan itu adalah kangen-kangenan sesama alumni Partai Golkar, Anda percaya? Saya sih tidak. Satu hal yang  pasti Jokowi jelas punya agenda politik sendiri dan itu berbeda dengan Megawati. Dia ingin kepastian politiknya terjaga setelah dia lengser.

Para politisi yang sudah memanufer ini adalah bagian dari upaya mengaitkan Jokowi apakah janji mereka nantinya bisa dipegang oleh Jokowi?

Satu hal yang pasti dalam politik itu tidak ada pertemanan abadi. Itu adagium yang berlaku di politik bahwa yang abadi itu adalah kepentingan.

Itu hukum basic politik yang tidak bisa ditawar-tawar. (sof, sws)