POLITIK
Revisi UU ASN Mengakomodasi Tiga Putusan MK
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mengakomodasi tiga keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan ASN.\"Rapat Panja RUU ASN tadi tidak mengambil keputusan apa pun, hanya memberikan penjelasan tentang apa yang sudah ditetapkan MK. Kami akan mengakomodasi putusan MK tersebut dalam revisi UU ASN,\" kata Syamsurizal di Jakarta, Kamis.Dia menjelaskan ada tiga putusan MK yang akan diakomodasi dalam RUU ASN. Pertama, Putusan MK Nomor 41/PUU/XII/2014 yang menilai Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN bertentangan dengan UUD 1945.Menurut dia, Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN disebutkan ASN yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, presiden, dan wakil presiden harus mengundurkan diri.\"Namun dalam Putusan MK Nomor 41/PPU/XII/2014 disebutkan ASN yang telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah, calon presiden, calon wakil presiden tak harus mengundurkan diri. MK benar itu, kalau daftar lalu tidak lolos, kasihan karena sudah mengundurkan diri,\" ujarnya.Kedua, menurut dia, Putusan MK Nomor 8/PUU/XIII/2015 yang mengubah Pasal 124 ayat (2) UU ASN, yang sebelumnya disebutkan \"Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat\".\"Ketika selesai jabatan negara bisa balik lagi, dikasih kesempatan 2 tahun kalau ada lowongan, kalau tidak ada maka diberikan kesempatan. MK usulkan 5 tahun,\" ujarnya.Ketiga adalah Putusan MK Nomor 87/PUU/XVI/2018 terkait Pasal 87 ayat (4) UU ASN terkait \"PNS diberhentikan tidak dengan hormat dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki keputusan hukum tetap karena lakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum\".Menurut dia, dalam Putusan MK Nomor 87/PUU/XVI/2018 yang dihilangkan terkait pidana umum sehingga kalau melanggar jabatan, boleh diberhentikan tidak dengan hormat.\"Kalau pidana umum, misalnya, maling ayam yang tidak ada hubungannya dengan jabatan ASN maka diberhentikan biasa. Namun kalau terkait jabatan seperti korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, bisa diberhentikan dengan tidak hormat,\" katanya.Dia mengatakan ketiga putusan MK tersebut wajib diakomodasi dalam revisi UU ASN. (Ida/ANTARA)
Jangan Terjebak Euforia Pelonggaran Penggunaan Masker
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta masyarakat jangan terjebak euforia pelonggaran penggunaan masker di area terbuka sehingga abai terhadap kesehatan, kebersihan diri, dan lingkungan.Dia menilai kebijakan pelonggaran penggunaan masker di area terbuka harus dimaknai sebagai bagian dari proses menuju endemi.\"Dalam proses menuju endemi memang perlu secara bertahap menguji imunitas masyarakat terhadap kondisi terkini. Karena itu, kepatuhan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dalam pengendalian COVID-19 harus terus ditingkatkan,\" kata Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis.Dia mengatakan masyarakat perlu mencermati kebijakan tersebut karena pemerintah hanya memperbolehkan masyarakat melepas masker di area terbuka.Sementara itu, menurut dia, di ruang tertutup dengan jumlah kepadatan orang tertentu, maka penggunaan masker masih diperlukan.\"Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 persentase kelompok penduduk lanjut usia di Indonesia tercatat 29,3 juta jiwa atau setara dengan 10,82 persen. Kelompok lansia ini dinilai relatif rentan terhadap paparan COVID-19,\" ujarnya.Selain itu, menurut dia, masih ada kelompok masyarakat yang berisiko, seperti orang dengan komorbid yang meliputi diabetes, hipertensi, dan gagal ginjal.Lestari berharap masyarakat tetap waspada dan disiplin mematuhi kebijakan pengendalian COVID-19 yang diberlakukan pemerintah. (Ida/ANTARA)
Cucu Panglima Perang Jelajah Nusantara Surati Sultan Jogja HB X untuk Ambil Peran
Jakarta, FNN - Menyikapi situasi carut marut ekonomi, politik, dan keamanan nasional saat ini yang mengkhawatirkan keselamatan rakyat, bangsa dan negara banyak tokoh yang merasa khawatir. Salah satunya Dr. Rahman Sabon Nama, pengamat politik senior cucu pahlawan Adipati Kapitan Lingga Ratu Loli. Ia mengaku merasa gusar atas keselamatan konstitusi negara UUD 1945 dan tegaknya Pancasila. Sehingga mendorongnya meminta restu kepada YM Sri Sultan Hamengkubowono X Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dan rekannya para Sultan/Raja Nusantara mendirikan Partai Daulat Kerajaan Nusantars (PDKN). Surat itu ditulis sendiri oleh Rahman Sabon Nama, sebagaimana yang dikirim ke redaksi FNN. Jakarta, 13 May 2022 Kepada Yth. Bapak YM Sri Sultan Hamengkubowono X Raja Kesultanan Yogjakarta Hadiningrat Dan Rekan/Saudaraku YM 101 Para Sultan dan Raja Nusantara Assalamualaikum wr.wb. Mohon dengan hormat perkenalkan kami Dr. Rahman Sabon Nama, Cucu Buyut (Wareng ke-VI) dari Panglima Perang Jelajah Nusantara Pra-Kemerdekaan RI Adipati Kapitan Lingga Ratu Loli dan Letjen TNI Purn. Dr. H. Umar Abdul Azis, SH. MH, Cucu buyut dari Sultan Siak, Sultan Syarif Kasim II Kerajaan Siak Sri Indrapura Riau, melaporkan dan mohon perkenan pada Bpk YM Sri Sultan HB X bahwa kami berinisiatif untuk membuat kendaraan politik guna menyalurkan aspirasi kita dalam hidup berbangsa, bernegara, dan berdaulat. Inisiatif ini berangkat dari amatan dan telaah kami, serta mempelajari secara saksama pelbagai sumber analisis tentang fenomena/kecenderungan perilaku sosial, politik, budaya dalam kehidupan negara kita belakangan ini. Di antara fenomena/kecenderungan itu adalah semakin terkikisnya kesadaran nasional dari generasi pribumi dengan mereduksi pranata nilai agama (relegius), sosial, bahkan budaya ke-Nusantara-an yang pada gilirannya dapat melahirkan pelbagai krisis nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Krisis seperti inilah menjadikan suatu bangsa menjadi lumpuh, dimangsa oleh bangsa lain, terlebih di tengah gelombang konspirasi global saat ini. Adalah tanggungjawab moral kita bersama, para Sultan dan Raja seantero Nusantara, menghadapi fenomena dan kecenderungan itu. Alasan utama dan sahihnya adalah: Karena kita, para Sultan dan Raja di seantero Nusantara, telah dengan kebesaran hati dan jiwa menyerahkan segenap kebesaran berupa kekuasaan, mahkota, martabat, bahkan tanah kedaulatan termasuk rakyat kita kepada Negara Republik Indonesia lewat Presiden Soekarno beberapa waktu pasca Proklamasi RI pada 17 Agustus 1945. Penyerahan kekuasaan hingga penyerahan wilayah kedaulatan termasuk rakyat yang berada di wilayah Kesultanan dan Kerajaan tersebut terkandung perjanjian/komitmen bahwa Negara RI berkewajiban menyejahterakan dan memakmurkan Kesultanan/Kerajaan berikut seluruh rakyatnya yang telah digabungkan ke dalam Negara Kesatuan RI. Perjanjian/komitmen akan kesejahteraan dari kemakmuran yang wajib dipenuhi oleh Negara RI itu terpatri dalam UUD 1945 dan Pancasila, realistis jauh panggang dari api. Namun, para Sultan dan Raja yang hebat dan luar biasa itu tidak permasalahkan. Atau, belum mau permasalahkan??? Hari ini, di tengah negara, RI, mengidap multi krisis---krisis keterbelahan sosial (polarisasi), keberadilan hukum, dan krisis ekonomi --- para Sultan dan Raja tetap memiliki tanggungjawab moral untuk mengambil peran perbaikan dan pelurusan. Terlebih, krisis kepercayaan publik terhadap lembaga penyalur aspirasi rakyat (DPR/MPR/DPRD), pemerintahan eksekutif maupun yudikatif. Ruang atau kiprah untuk mengejawantah peran perbaikan bagi bangsa dan negara adalah melalui kendaraan politik yaitu organisasi partai politik. Ini urgen, karena selain upaya perbaikan tatanan bangsa, juga upaya mengawal kepentingan Kesultanan/Kerajaan Nusantara dan rakyat. Langkah strategis ini dikemas dengan kekuatan terpadu, yaitu Para Sultan/Raja dan Ulama. Langkah tersebut secara struktural kepartaian, para Sultan dan Raja menduduki posisi dalam struktur Dewan Pembina, sedangkan para Ulama chos berada di posisi Dewan Mursyidin sebagai bentuk pengejawantahan partisipasi ulama dalam pembangunan nasional yakni melakukan amar makruf nahi munkar: Suatu tugas pokok dalam membina masyarakat dan umat maupun interaksi dengan umara (penguasa). Berangkat dari pemikiran di atas, mohon perkenan dukungan dari YM Bpk Sri Sultan HB X dan rekan YM para Sultan/Raja dan para Ulama/Mursyid se-Indonesia untuk desain dan rancangan pendirian Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN). Demikian dan terima kasih. (*)
Anis Matta: Kinerja Pemerintah Makin Terpuruk Kalau Menteri Sibuk Kampanye
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia Anis Matta menegaskan, kinerja pemerintah saat ini semakin terpuruk, karena para menterinya sibuk kampanye atau melakukan kerja-kerja politik menjelang Pemilu 2024. Padahal sebagai pembantu Presiden, kemampuan teknis seorang menteri dibutuhkan untuk mengatasi kompleksitas krisis berlarut saat ini, bukan sibuk mempersiapkan pertarungan politik berikutnya Hal itu disampaikan Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk \'Kasak Kusuk Politik Aji Mumpung 2024, Bagaimana Sikap Presiden?\', yang digelar secara daring, Rabu (18/5/2022) petang. \"Seseorang yang seharusnya menjadi pembantu Presiden menggunakan seluruh resources yang ada dalam departemennya untuk membantu Presiden menjalankan tugas-tugasnya, justru melakukan kerja-kerja politik di luar itu\" kata Anis Matta. Menurut Anis Matta, manuver politik dari para menteri ini dalam rangka sosialisasi pencapresan atau berupaya membentuk koalisi baru menimbulkan persoalan moral dan etika, serta kontradiksi kompleksitas sistem presidensil. Dalam sistem presidensial, lanjut Anis, para menteri adalah pembantu Presiden yang diangkat dengan asumsi memiliki kemampuan teknis dalam bidang yang ditunjuk oleh Presiden. \"Jabatan kementerian adalah jabatan yang tidak dipertaruhkan melalui pemilihan, melainkan pengangkatan. Tapi begitu Presiden memasuki paruh kedua dari periode masa kerjanya, para menteri justru sibuk menyiapkan pertarungan berikutnya,\" ujar Anis Matta. Hal ini, tentu saja sangat disayangkan di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional. Anis Matta berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membiarkan kondisi tersebut, hanya melihat saja para menterinya menggunakan jabatannya untuk melakukan kerja-kerja politik atau berkampanye secara terselubung. Sebab, kompleksitasnya masalah sekarang membutuhkan perhatian serius dari seorang Presiden dengan dibantu para menteri yang memiliki kemampuan teknis. \"Presiden tidak bisa membenarkan kelemahannya, ini memang bagian dari kompleksitas masalah sistem presidensil. Tetapi nanti kalau kita hidup 10-20 tahun lagi, kita mengenang ini sebagai periode Pak Jokowi, bukan periodenya Airlangga Hartarto. Karena kita mengenal satu nama yang bertanggungjawab dalam periode itu, yaitu presiden,\" katanya. Ketua Umum Partai Gelora ini menilai Presiden Jokowi akan menghadapi ujian berat dalam 2,5 tahun di sisa masa jabatannya. \"Presiden harus mampu memfaslitasi semua tujuan besarnya di tengah kompleksitas masalah sekarang, sehingga dapat meninggalkan legacy yang baik saat mengakhiri jabatannya,\" pungkas Anis Matta. Menanggapi hal ini, aktivis demokrasi Syahganda Nainggolan meminta Jokowi segera memberikan instruksi kepada menterinya untuk tidak bicara politik atau melakukan kerja-kerja politik hingga 2023. \"Buat saja Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, semua menteri tidak boleh bicara politik sampai Tahun 2023. Kalau perlu ganti menteri agar fokus, dilakukan reshuffle. Jokowi harus keras kepada menterinya, supaya etika bernegara bisa ditegakkan,\" tegas Syahganda Nainggolan. Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai ada sikap paradoks yang ditunjukkan Presiden Jokowi, sehingga sulit untuk mengganti menterinya yang melakukan kampanye terselubung. \"Selain mengizinkan menterinya rangkap jabatan ketua umum partai, jangan lupa tahun lalu, salah satu pimpinan Partai Gerindra sudah minta izin untuk maju sebagai calon Presiden. Jadi memang Jokowi membiarkan dan memberikan izin menterinya menjadi capres,\" kata Ujang Komarudin. Ia sudah meminta Jokowi agar memecat menteri yang melakukan kampanye atau melakukan kerja-kerja politik, hingga akhirnya dibully oleh buzzer empat calon presiden dari menteri tersebut. \"Tapi demi kepentingan bangsa, meski saya dibully sama buzzer empat capres tetap harus saya lakukan. Sekarang ini apa yang kita ucapkan, sering kali berbeda dengan tindakan. Kita sudah membiasakan kemunafikan,\" katanya. Sebaliknya, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai Presiden Jokowi menghadapi dilema dengan sistem perpolitikan sekarang, sehingga tidak bisa seenaknya mengganti menteri meski tidak bisa bekerja di lapangan. \"Dari 33 menteri sekarang, Presiden Jokowi hanya memilih setengahya, setengahnya lagi ditentukan ketua umum parpol. Jadi kalau berharap dengan kinerja menteri sekarang sama saja dengan mimpi,\" kata Qodari. Menurut Qodari, desain politik sekarang harus dipahami semua pihak, yang kurang memberikan ruang bagi Presiden untuk menentukan seorang menteri tanpa harus konsultasi dengan ketua umum parpol. Sehingga ketika seorang menteri yang diusulkan ketua umum parpol tidak bisa bekerja, Presiden tetap saja tidak bisa menggantinya, karena ada dukungan partai politik, meskipun tidak memiliki kompetensi. \"Jadi anda harus pahami desain politik sekarang. Ketika dia didukung kekuatan politik, apa kemudian saya bisa mengganti, ya tidak bisa. Suka tidak suka, itulah realitas dan situasi dan kondisi sekarang. Rekomendasinya perbaiki sistemnya,\" kata Direktur Eksekutif Indo Barometer ini. Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah menegaskan, politik itu memiliki aturan hukum. Jika standar etiknya dilanggar, maka akan menimbulkan kekacauan dalam sistem. \"Presidensialisme itu, tidak mentoleir membagi-bagi kekuasaan. Presiden itu mutlak, dia nggak bisa diatur-atur pimpinan parpol atau parlemen, dan Presiden tidak bisa dijatuhkan. Menterinya boleh berdebat jangan takut dihadang parlemen, kalau anggarannya ditolak, apa susahnya kembali ke anggaran tahun lalu,\" kata Fahri. Fahri justru mempertanyakan, apakah benar para pimpinan parpol berani sama Presiden, karena mereka akan menghadapi situasi dalam pemilu, dimana partainya maupun yang bersangkutan bisa tidak terpilih lagi \"Makanya kalau di Amerika Serikat ada pemilu sela sebagai ajang koreksi terhadap Presiden dan partai politik. Sehingga ketika ada pemilu akan menghasilkan partai yang berbeda dengan Presidenya,\" katanya. Fahri meminta Presiden Jokowi menertibkan para menterinya yang sibuk kampanye atau melakukan kerja-kerja politik menjelang Pemilu 2024. \"Keluyuran-keluyuran yang enggak jelas dari orang-orang yang ingin menjadi capres ini, adalah tindakan liar yang harus dihentikan, dan yang harus menghentikan memang Presiden. Elektabilitas Presiden sekarang melorot, karena memang ini salah, dan nggak boleh dibiarkan orang-orang itu. Berkampanye sendiri sudah ada jadwalnya baik itu Pilpres maupun Pemilu Legislatif,\" tegas Fahri Hamzah. (sws)
Para Profesor dan Akademisi Dukung Gerakan Mahasiswa
Jakarta, FNN - Sejumlah profesor dan para akademisi berkumpul di kawasan Cikini Jakarta untuk membicarakan sejumlah persoalan bangsa. Dari problem ekonomi, problem korupsi, problem pendidikan, problem politik hingga problem hak azasi manusia dan lain-lain. Akademisi yang hadir dan bersedia disebutkan namanya diantaranya Ubedilah Badrun, Laode M Kamaludin, Hafied Abas, Anthony Budiawan, dan lain-lain. \" Mahasiswa itu kelompok masyarakat ilmiah. Ketika mereka menyampaikan aspirasi itu sesuatu yang wajar karena mereka pemilik masa depan republik ini, maka dengarkan suara mahasiswa \" ujar Prof.Hafid Abas Laode M Kamaludin dalam pertemuan tersebut mengemukan tentang tugas kesejarahan mahasiswa. \" mahasiswa itu menyampaikan tugas kesejarahan mereka sebagai anak muda untuk menyuarakan aspirasi rakyat, melalui semacam gerakan moral untuk mengingatkan agar bangsa ini betul betul menjalankan Pancasila. Saya mendukung gerakan mahasiswa, karena memang secara historis perubahan selalu dimulai dari anak muda mahasiswa \" ujar Prof.Laode M Kamaludin. \" ini diskusi agak serius, kita saling berbagi pandangan tentang kondisi Indonesia saat ini. Diskusi tadi mengerucut setidaknya pada tiga hal. Pertama, sama-sama memahami bahwa Indonesia sesungguhnya dalam kondisi bermasalah sangat serius. Kedua, respon terhadap kondisi saat ini yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat lainya melalui demonstrasi dinilai hal biasa dalam demokrasi. Ketiga, para profesor dan akademisi memberikan dukungan kepada para mahasiswa dan lain-lain yang akan menyampaikan aspirasi rakyat melalui demonstrasi\" ujar Ubedilah Badrun. (sws)
Sensasi dan Ilusi Jokowi di Space X, Rakyat Butuh Migor, Bukan Mobil Tesla
Jakarta, FNN – Memburuknya perekonomian dunia di banyak negara dan masuknya negara-negara Eropa seperti Swedia dan Skandinavia yang tadinya netral kini masuk ke NATO menunjukkan bahwa resesi dunia sedang terjadi. Namun Presiden Joko Widodo tampak bungah setelah bertemu CEO mobil listrik Tesla, Elon Musk. Demikian kesimpulan yang bisa ditarik dari perbincangan pengamat politik Rocky Gerung dan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 16 Mei 2022. “Tetapi yang agak ajaib adalah Presiden Jokowi merasa bahwa keadaan negeri bisa diselesaikan, kalau Elon Musk masuk ke Indonesia dengan investasi. Itu sebetulnya yang mau dikasih sinyal,” katanya. Padahal, banga Indonesia tahu bahwa seluruh keadaan di dalam negeri bersumber pada ketidakmampuan Pemerintah menyediakan kebutuhan dasar manusia, dari minyak, kebutuhan sehari-hari, energi, BBM, dan segala macam. “Jadi, Pak Jokowi memelihara ilusi baru. Karena dia ketagihan ilusi. Nanti Elon Musk akan selamatkan kita, Elon Musk mungkin akan memimpin kabinet untuk menentukan harga minyak goreng nanti. Kira-kira begitu pikirannya,” tegasnya. Rocky menegsakan sesungguhnya kalau kita lihat lebih jauh politik dunia sedang mengkonsultasi diri dalam upaya untuk menangani akibat dari perang di Eropa nanti. “Jadi seluruh dunia bersiap-siap untuk melakukan pengetatan, penghematan, konsolidasi finansial. Seharusnya kita paham bahwa dunia memang sedang bersiap menghadapi Perang Dunia. Itu dengan konsekuensi harga-harga bahan yang seharusnya bisa lebih murah, tapi karena dipersiapkan untuk perang di Eropa atau pengetatan konsumsi dalam negeri beberapa produsen pangan dan energi, maka Indonesia akan kena dampak mahalnya energi dan dampak mahalnya harga pangan, karena situasi internasional tadi,” paparnya. Mengapa Jokowi punya pilihan seperti karena dia tidak sadar sedang dieksploitas dan dimanfaatkan anak buahnya untuk kepentingan bisnisnya. “Kita tahu mulai ada semacam kecurigaan bahwa Pak Jokowi sebetulnya diperalat saja oleh pemain-pemain ekstraktif, terutama nikel sekarang, di pasar internasional. Jadi, kita membayangkan bagaimana Presiden Jokowi tidak mengerti peta politik dunia dan peta sebut saja - permainan kartel terbaru - dalam membayangkan energi terbarukan dengan fasilitas industri baterai, misalnya. Ini yang kita sebut sebagai ketiadaan kapabilitas dari presiden. Karena itu Presiden akan tetap jadi boneka, boneka dari mereka yang paham tentang politik global dan politik energi global. Kan itu soalnya,” paparnya. Rocky mengaku tidak tahu persis pembicaraan Jokowi dengan Elon Musk, namun pertemuan itu sungguh mengundang spekulasi target-target titipan dari para orang dektanya, “Ini kita nggak tahu apa sebenarnya isi pembicaraan politik di sana, tiba-tiba presiden bertemu untuk apa? Penyelesaian ekonomi nasional ya tidak mungkin. Kita bisa duga bahwa itu ada sponsor-sponsor kartel dalam negeri yang berupaya untuk memanfaatkan jabatan presiden di ujung masa jabatannya, supaya industri baru yang disebut start up bisa dikembangkan lagi, yang disebut sebagai industri terbarukan dengan menggali nikel lagi itu bisa dijalankan oleh oligarki yang sama. Kan itu sebetulnya yang harus kita membaca sejarah lebih tertib,” tegasnya. Kalau hanya sekadar sinyal ketemu nggak pakai dasi itu, kata Rocky hal itu hanya semacam gimik belaka. “Di belakang itu tetap ada operasi khusus untuk memanfaatkan kedudukan presiden dalam rangka oligarki memperoleh keuntungan lagi dari proses-proses bisnis, terutama bisnis nikel yang memang sekarang sedang sangat berkembang di dunia,” paparnya. Hal semacam itu, kata Rocky hanya bagus bagi pebisnis dan juga pejabat semacam Luhut Binsar Pandjaitan. “Iya, itu buat bangsa ini ilusi, tapi buat Pak Luhut itu adalah bisnis. Tentu Pak Luhut sudah punya hitungan di atas kertas kalau pertemuan dengan Elon Musk itu yang untung siapa, ya pasti bisnis nikel duluan, bukan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu butuhnya adalah minyak goreng, bukan permainan energi terbarukan. Itu intinya,” tegasnya. Publik kata Rocky sudah bisa menilai bahwa dari kejadian itu kelihatannya ada yang disembunyikan di situ dan karena Pak Luhut yang bereaksi lebih cepat, maka orang semakin curiga kalau gitu Pak Jokowi disuruh oleh Pak Luhut untuk deal dengan Elon Musk. “Padahal Pak Jokowi bilang, saya sudah perintahkan Pak Luhut untuk bikin kesepakatan bisnis dan itu Elon Musk akan datang ke Jakarta. Kita kan tahu bahwa kemampuan Pak Luhut untuk membaca prospek bisnisnya lebih cepat daripada kemampuan Pak Jokowi untuk menguping saja soal apa industri terbarukan, soal apa itu high-tech dan segala macam. Kan Pak Jokowi nggak paham itu. Jadi kelihatnnya Pak Jokowi itu jadi proksinya Pak Luhut dalam bisnis nikel,” tegasnya. Kecuali, kata Rocky mobil Teslanya bisa hidup pakai minyak goreng, diisi minyak goreng lalu bisa ngebut. Rocky menambahkan bahwa selama ini, dalam beberapa hari ini, sibuk segala macam dengan pameran seolah-olah terjadi MOU. Hak itu Rocky anggap omong yang kosongnya terlalu besar. Dalam situasi ini, kata Rocky para buxzer akan gembira lagi. Padahal kegembiraan buzzer artinya mereka yang paling menderita. Kalau buzzer bergembira, itu karena memang mereka yang paling menderita, tapi ditutup-tutupi penderitaannya. “Jadi mereka berharap akan ada semacam malaikat bagus yang akan menghidupkan lagi ekonomi Indonesia. Padahal justru yang paling problem adalah kebutuhan pokok dan itu tidak mungkin diselesaikan hanya dengan mimpi tentang ekonomi startup, mimpi tentang SpaceX. Jadi, Pak Jokowi ada di dalam ilusi, itu yang saya mau terangkan,” katanya. “Itu yang namanya shadomasokisme, ada menderita karena disakiti, ada gembira karena disakiti, atau gembira karena dibohongi. Kan kita bisa paham bahwa apa sebetulnya substansi dari pertemuan kemarin. Yang ada adalah sensasi karena headline di mana-mana. Ini seringkali sensasi mendahului substansi yang menyebabkan tadi kegembiraan walaupun sebetulnya kosong atau zonk,” paparnya. Lebih jauh Rocky menganggap pertemuan antara Elon Musk dengan Jokowi hanya sensasi dan ilusi belaka, sedangkan isinya tidak. Ukurannya jelas, bahwa tidak ada satu pun berita Elon Musk menganggap itu pertemuan yang serius. “Wajahnya saja cuma yang tampak bagus, tetapi itu kan orang bertamu. Dan yang justru terlihat adalah presiden mengemis bisnis. Tentu kita akan tahu apa presidennya mengemis bisnis? Bukan. Presiden disuruh mengemis bisnis oleh oligarki nikel. Kan cuma itu yang diincar oleh Elon Musk. Masa Elon Musk mau ajak Indonesia untuk berpartner dalam SpaceX. Kan ajaib,”tegasnya. Membuat mobil Esemka saja kata Rocky nggak bisa, membuat ban serepnya saja, juga nggak bisa. “Pak Jokowi kan berupaya nanti ada transfer of technology, itu butuh otak luar biasa supaya bisa menyerap software yang sedang dirahasiakan oleh oleh spaceX,” pungkasnya. (ida, sws)
Pergantian Pimpinan Menjadi Keputusan Masing-Masing Fraksi
Jakarta, FNN - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pergantian pimpinan di tiap alat kelengkapan dewan (AKD) merupakan keputusan masing-masing fraksi termasuk di Komisi II DPR.\"Pergantian di komisi itu sesuatu yang biasa saja karena keputusan di masing-masing fraksi. Pasti ada \'tour of duty\' dari masing-masing fraksi, untuk anggota maupun pimpinan komisi,\" kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.Hal itu dikatakannya usai pelantikan Yanuar Prihatin sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB menggantikan Luqman Hakim yang ditugaskan ke Komisi IX DPR RI.Doli mengatakan, pelantikan Yanuar sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR memang baru secara formal dilakukan pada Selasa (17/5) dan berjalan secara baik.Menurut dia, surat pergantian Wakil Ketua Komisi II DPR sudah disampaikan Fraksi PKB ketika masa reses sehingga baru secara formal dilantik setelah masuk masa sidang.\"Ketika Komisi II DPR melakukan rapat konsinyering sudah kami posisikan sebagai Pimpinan Komisi II DPR meskipun belum resmi dilantik. Pelantikan ini secara formal saja. suratnya sudah masuk ketika reses lalu,\" ujarnya.Sebelumnya, Fraksi PKB DPR RI pada pertengahan April 2022 mengganti posisi Luqman Hakim sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, dan memindahkannya menjadi anggota Komisi IX DPR.Posisi Luqman digantikan oleh Yanuar Prihatin yang sebelumnya merupakan anggota Komisi II DPR RI.(Ida/ANTARA)
Ambang Batas Capres Tetap 20 Persen, DPD Tak Bisa Halangi “People Power”
Jakarta, FNN - Dalam acara Halal Bihalal yang diadakan oleh media online FNN, Anggota DPD (Senator) Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung mengatakan, saat ini sudah banyak kekacauan yang terjadi. Kita dipertontonkan banyak ketidak-warasan. Ada orang yang mencalonkan diri jadi Presiden, tetapi pada saat yang sama, balihonya terpasang di mana-mana, banner-nya terpasang di mana-mana, tetapi kemudian dia mendukung perpanjangan tiga periode (presiden). “Ini kan sesuatu yang tidak waras, bagaimana ini, Bung Rocky (Rocky Gerung) yang selama ini mengajari akal sehat, kok tidak sehat ini,” sindir Tamsil yang dilansir kanal Hersubeno Point. Kemudian, lanjutnya, kita mau pemilu tahun 2024, ada 9 partai, tetapi kita punya Presidential Threshold 20%. Sementara 7 partai sudah berada di kubu yang itu (jumlah kursinya mencapai) 82%. “Berarti sisanya 18%, berarti tidak memungkinkan untuk mencalonkan ini. Ini satu lagi bentuk ketidakwarasan,” ujarnya. Kemudian, lanjutnya, DPD melakukan Judicial Revieuw (JR) yang diawali dengan anggota-anggotanya. Yang kemudian, sekarang secara kelembagaan maju, yang akan bersama dengan Partai Bulan Bintang, lawyer-nya langsung Yusril Ihza Mahendra, dan beberapa teman. Semua yang mengajukan JR perorangan sudah ditolak dan dinyatakan tidak bisa diteruskan karena legal standing-nya. “Ini lagi satu bentuk ketidakwarasan, di mana MK yang kita harapkan menjadi penjaga konstitusi, tapi faktanya tidak demikian, malah dia melakukan kudeta konstitusi,” ungkap Tamsil. Karena itu, “Ketua DPD (AA LaNyalla M Mattalitti), saya tidak pernah menduga selama ini, tetapi dia sangat kencang, meminta saya mewakili dalam beberapa pertemuan, karena dia lagi Umroh,” ungkapnya. Pada 16 Mei 2022 Tamsil diminta Ketua DPD untuk berbicara dalam Sidang Paripurna. Tamsil diminta menyampaikan bahwa DPD telah menerima banyak aspirasi. Dan kalau tetap dipertahankan Pemilu 2024 dengan PT 20%, maka DPD tidak dalam posisi menghalang-halangi masyarakat melakukan People Power untuk menolak. “Kita berada dalam posisi yang sama untuk itu. Tidak setuju,” tegas Tamsil. “Nah, ada kemungkinan kalau begitu, ini Pemilu dipercepat. Karena selama ini kita mengikuti pendapat-pendapat bung Rocky bahwa 16 Agustus yang akan datang ini sudah presiden baru yang menyampaikan pidato nota keuangan,” ungkapnya diikuti tertawa para narasumber seperti Rocky Gerung, Pendiri Lembaga Survei Kedai KOPI Hendri Satrio, dan pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti. Kemudian Tamsil bercerita saat bertemu dengan Bachtiar Chamsah (tokoh senior PPP, mantan Menteri Sosial). Bachtiar mengatakan, baru-baru ini setelah sekian lama, Ketum PPP Suharso Monoarfa tiba-tiba nyelonong di rumahnya. Bachtiar kaget saat Ketua PPP menyampaikan, “Pak, Kabinet ini pecah. Bu Sri Mulyani itu sudah enggak ada di sisi ini. Udah di seberang dia,” jelas Ketum PPP kepada Bachtiar Chamsah, seperti ditirukan Tamsil. Bachtiar mengatakan, Suharso juga mengetahui bahwa dari laporan intelijen, gerakan mahasiswa ini skalanya mengkhawatirkan. “Ini kita di kabinet sudah sampaikan. Cuman, kalau hutang negara saya bisa menjelaskan, bahwa itu tidak ada masalah. Itu bisa diselesaikan,” kata Ketum PPP kepada Bachtiar. “Saya tidak mau berdiskusi dengan Anda. Tetapi begini, kalau Anda punya pendapat seperti itu saya bisa mempertemukan dengan yang berpendapat yang lain. Kita bikinkan forum,” kata Bachtiar. “Oh siap.Tapi jangan yang kayak Ichsanudin Nursy,” kata Ketum PPP. “Kenapa Ichsanudin Nursy?” tanya Bachtiar “Ya udah nanti ribut aja kalau Ichsanudin Nursy,” jawab Ketum PPP. “Lha, Ichsanudin itu kan cuma menyampaikan data. Bantah aja data-data yang disampaikan,” jawab Bachtiar. “Pokoknya jangan Ichsanudin Nursy,” kata Ketum PPP bersikukuh. “Kalau begitu Anda mau berdebat dengan orang yang Anda tentukan juga. Wah kalau itu tidak bisa,” kata Bachtiar Chamsah, seperti ditirukan Tamsil Linrung. Sementara itu pengamat politik Rocky Gerung yang juga hadir sebagai narasumber dalam forum itu mengatakan, bahwa nanti akan dikenang, pernah di suatu sore ada halal bihalal yang membicarakan tentang masa depan bangsa. Dan disimpulkan bahwa bangsa sudah tidak punya masa depan lagi. “Orang nggak berpikir lagi 2024, enggak ada pikiran itu. Kalau semua variabel politik ekonomi ditaruh di atas meja, sebetulnya yang terjadi adalah krisis di dalam Istana. Dan DPD itu satu-satunya lembaga demokrasi yang dipilih rakyat,” ungkap Rocky Gerung. “DPD itu singkatan dari Dewan Perlawanan Daerah. Dan saya tahu di daerah itu gerakan mahasiswa dan buruh nggak akan berhenti. Terus mengepung, tapi tidak dimuat di media. Tapi laporannya pasti masuk,” lanjutnya. Menurutnya, kita sedang berada di dalam susana orang berharap transisi ini dipercepat. Ini yang enggak bisa dibaca dengan baik oleh kekuasaan. Jadi, “Ini anggap saja situasi yang sering saya sebut “the beginning of end” (mulainya sesuatu yang akan segera berakhir).” Berbicara tentang calon presiden, lanjutg Rocky, semua rakat Indonesia layak jadi capres. Yang perlu dilakukan adalah melakukan pencoretan “siapa yang tidak layak jadi calon presiden”. “Pencoretan. Siapa yang tidak layak dari daftar itu. Siapa yang kita coret pertama dari daftar itu. Siapa yang kedua. Siapa yang dari bawah kita coret. Kalau semuanya akhirnya kita coret kita mesti tentukan, taruh nama yang kita inginkan, bukan hasil survei segala macam,” jelas Rocky. Jadi, kata Rocky Gerung, kalau kita tanya pada publik (mana yang penting), elektabilitas, intelektualitas, atau etikabilitas. “Elektability itu sifatnya kuantitatif. Intelektuality itu mesti diuji di dalam debat. Tapi etikability itu wajib dimiliki oleh seseorang yang akan kita beri mandat memimpin negara. Elektabilitas itu urusan KPU. Intelektualitas itu urusan kita yang ingin tahu pemimpinnya punya konsep,” ujar Rocky. “Tetapi hati kecil kita selalu menganggap bahwa seandainya elektabiltas ditambahkan intelektualitas tapi kalau tidak punya etikabilitas, maka pemimpin itu juga akan terjebak dalam korupsi,” papar Rocky. Oleh karena itu, menurut Rocky, yang pertama diuji adalah etikabilitas, kedua intelektualitas, baru kita masuk pada elektabilitas. “Jadi sekali lagi percakapan kita pada sore hari ini yaitu untuk menghasilkan perubahan yang dipercepat, dengan cara berpikir yang lain. Jadi, sekali lagi, kita ingin pastikan bahwa percakapan kita akan mengarah pada percepatan perubahan politik,” pungkas Rocky. (mth/sws)
Tiga Ketua Umum Partai “Membelot”, Presiden Sudah Seperti Bebek Lumpuh
Jakarta, FNN - Deklarasi kebulatan tekad tiga ketua umum partai politik masing-masing: Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar, Suharso Monoarfa Ketua Umum PPP, dan Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN mengonfirmasi bahwa kabinet sudah lumpuh. “Ya, saya kira itu Airlangga akhirnya bikin pertahanan strategis, paling tidak, itu dulu. Belum perlawanan strategis atau penyerangan strategis, dan dia sudah bertahan. Karena itu, PPP dan PAN itu menganggap bahwa ada kubu alternatif,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 13 Mei 2022. Kenyataan ini menurut Rocky menunjukkan bahwa kekuasaan presiden sudah tidak efektif dan cenderung mandheg. “Ini selalu cebong marah, kalau kita bilang presiden sudah land duck. Sudah jadi bebek lumpuh. Mereka anggap istilah bebek lumpuh itu salah. Bebek lumpuh itu bukan betul-betul bebek. Itu istilah diplomasi politik untuk menerangkan inkapasiti dari Presiden,” tegasnya. Rocky menduga keadaan land duck itu diperhatikan oleh Airlangga untuk bersikap. “Karena itu Golkar saya kira akan tiba pada kesepakatan bahwa lebih baik bertahan untuk mempersiapkan perlawanan daripada diblejeti oleh mereka yang berupaya untuk menyingkirkan Airlangga,” paparnya. Rocky melihat Airlangga memang banyak problem, akan tetapi, cara-cara yang dipakai istana adalah cara-cara buruk. Rocky menerangkan bahwa dulu PPP juga dibelah oleh Jokowi, PAN juga dibelah. “Akhirnya tesis kita masih sama, Presiden Jokowi tentu menginginkan Golkar yang dilumpuhkan supaya bisa dikendalikan atau bahkan dimanfaatkan sebagai bumper presiden dalam menghadapi politik pasca dia lengser nanti,” tegasnya. Suasana politik saat ini, kata Rocky betul-betul panas dan sangat mungkin Airlangga akan mundur karena jelas-jelas dia sudah punya blok baru dengan PPP dan PAN. Dengan demikian beberapa menteri strategis juga akan ikut mengundurkan diri, sehingga problem ketegangan politik selesai. “Jadi, kalau Sri Mulyani mundur, Airlangga mundur, dua menteri ekonomi mundur, itu artinya kebijakan-kebijakan ekonomi harusnya ditata ulang. Dan biarkan Pak Jokowi memilih menteri keuangan baru atau menteri perekonomian baru, karena selama ini kita tahu kalau ada ketegangan antara rasionalitas, kan yang berpikir rasional dalam kebijakan ini cuma Sri Mulyani dan Airlangga yang berupaya untuk memberi nasehat teknokratis murni,” tegasnya. Pikiran rasional inilah kata Rocky yang gagal dipertahankan di kabinet, karena menteri-menteri lain berupaya untuk memusuhi Airlangga dan Sri Mulyani. “Dua orang ini yang harusnya jadi simbol kemasukakalan ekonomi, lepas dari soal-soal politik di Golkar,” paparnya. Namun Rocky melihat Airlangga tidak ada di dalam metodologi untuk memberi solusi teknokratik, membeli solusi rasional pada problem ekonomi. Demikkian juga Sri Mulyani, paham bagaimana anggaran itu harus didistribusikan secara rasional. “Yang terjadi Sri Mulyani dipaksa untuk mengalokasikan anggaran untuk hal yang irasional. Jadi saya kira itu pengelompokan baru. Saya senang ada pengelompokan baru di kabinet, pengelompokan semi oposisi,” tegasnya. Persekutuan tiga pimpinan partai politik itu menurut Rocky sesungguhnya mengkonfirmasi apa yang selama ini kita sampaikan bahwa bubarnya kabinet, soal menunggu waktu saja. “Sekali lagi, ini betul yang kita sebut land duck, tinggal nunggu waktu karena presiden enggak punya kapasitas lagi. Di dalam negeri yang dia tinggalkan, terjadi perkomplotan baru kalau nggak mau disebut perkelompokan baru,” tegasnya. Lebih jauh Rocky menegaskan bahwa ini menunjukkan fakta apa yang oleh para buzzer ingin mempertahankan legitimasi presiden, akhirnya dibatalkan oleh fakta internasional, bagaimana presiden tidak dianggap warga Amerika Serikat dan di dalam negeri para menteri akhirnya berkomplot untuk membuat blok baru. (ida, sws)
Hendri Satrio: Kepala Daerah yang Ditunjuk Langsung Harus Netral dalam Berpolitik
Jakarta, FNN – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menunjuk langsung 271 calon penjabat kepala daerah di seluruh Indonesia, untuk memenuhi target politiknya, yakni Pemilu serentah hingga 2024. Penunjukan langsung ini dikecam oleh masyarakat karena dikhawatirkan tidak demokratis dan tidak transparan. Pengamat politik Hendri Satrio mengingatkan agar pejabat pengganti yang dipilih atau ditunjuk untuk menggantikan para kepala daerah yang telah habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023, harus netral dalam berpolitik. “Mereka harus ingat bahwa akan bertugas hingga Pilkada serentak digelar pada 2024. Jangan sampai ada keberpihakan politik saat para pejabat yang ditunjuk atau dipilih ini menjadi plt kepala daerah,\" kata Hendri Satrio kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat (13/5). Hendri yang juga pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini juga menekankan, dengan ditunjuknya kepala daerah oleh pemerintah maka akan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya bahwa orang yang ditunjuk pemerintah bukan aji mumpung. Jika berhasil memimpin daerah, akan diteruskan keberlanjutannya. “Karena dinilai sukses maka, ada keinginan untuk meneruskan itu,\" kata Hendri. Selain itu, potensi pelanggaran undang-undang jika dipaksakan dengan menunjuk TNI/Polri sebagai pengganti kepala daerah. Juga terkait pertanggungjawaban pejabat itu kepada warga masyarakat. \"Saya mengusulkan, pemilihan penggantinya harusnya melibatkan masyarakat yang akan dipimpin oleh pejabat itu,\" ujarnya. Hensat panggilan akrab Hendri Satrio juga berpesan agar isu toleransi, intoleransi dan radikalisme harus segera diakhiri sebelum memasuki masa kampanye. Jika tidak, hal itu akan menjadi makin buruk di masa pesta demokrasi. “Jangan ajari kami soal toleransi, karena kami paham toleransi itu seperti apa. Justru yang sering teriak-teriak intoleransi itulah biang keroknya di Indonesia,\" tegas dosen komunikasi politik itu. (sof, sws)
