POLITIK
Perludem Rekomendasikan Sekretaris Daerah Jadi Penjabat Kepala Daerah
Jakarta, FNN - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, untuk mengisi posisi penjabat kepala daerah secara langsung dari sekretaris daerah.\"Opsi penjabat diisi langsung oleh sekretaris daerah sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi para ASN (aparatur sipil negara) dalam melaksanakan program pembangunan nasional, pelayanan publik, serta kesuksesan persiapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada pada 2024,\" tutur Titi.Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam diskusi virtual bertajuk \"Penjabat Kepala Daerah: Antara Daulat Rakyat dan Keserentakan Jadwal Pilkada\" yang disiarkan di kanal YouTube Perludem, dipantau dari Jakarta, Minggu.Selain merekomendasikan posisi penjabat kepala daerah untuk diisi oleh sekretaris daerah, Titi juga merekomendasikan agar pejabat ASN yang diangkat menjadi penjabat untuk dinonaktifkan sementara dari jabatan utamanya sehingga bisa dapat menjalankan tugasnya dengan fokus sebagai penjabat gubernur, bupati, atau wali kota.\"Sebelum mengangkat penjabat, Presiden atau Menteri Dalam Negeri sebaiknya meminta pendapat dan masukan dari DPRD setempat,\" ujarnya.Sebelum pemilihan nama, tutur ia melanjutkan, agar terlebih dahulu meminta usulan kriteria dan nama yang diharapkan atau dibutuhkan oleh daerah. Serta, setelah memiliki nama calon penjabat, Presiden maupun Menteri Dalam Negeri juga sebaiknya meminta respon atau pendapat dan masukan atas nama calon penjabat tersebut.Lebih lanjut, Titi menegaskan bahwa personel TNI atau Polri yang sedang dalam penugasan di luar institusi TNI atau Polri tidak memenuhi syarat untuk menjadi penjabat.\"Karena penugasan di luar institusi TNI atau Polri adalah untuk memenuhi kebutuhan di kementerian atau lembaga tersebut. Bukan untuk posisi penjabat kepala daerah yang bahkan harus dijalankan secara penuh waktu dan diusulkan kewenangan-nya setara dengan kepala daerah definitif,\" ucap dia.Terkait dengan Pemilihan Penjabat di Provinsi Papua, Titi berharap agar pemilihan tersebut memperhatikan afirmasi Orang Asli Papua (OAP).\"Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) perlu membentuk tim atau kelompok kerja khusus untuk mengawasi pengisian Penjabat Kepala Daerah, serta memastikan netralitas penjabat dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024,\" ucap Titi.Guna memastikan netralitas, Titi merekomendasikan agar KPK, PPATK, dan aparat penegak hukum dapat lebih bersiaga dan jeli terhadap potensi praktik transaksional dan koruptif dalam pengisian penjabat kepala daerah. (mth/Antara)
Rocky Gerung: Semua Kebusukan Pemerintah Akhirnya Terbongkar dengan Sendirinya
Jakarta, FNN – Menko Polhukam Mahfud MD mengeluhkan korupsi yang saat ini sudah merajalela dan dilakukan oleh semua pihak seperti legislatif, yudikatif, eksekutif dan pengusaha. Menurutnya situasi ini membutuhkan pemimpin yang kuat. Mahfud mengingatkan, jika kondisi ini terjadi di Amerika Latin, maka bisa dilakukan melalui kudeta. \"Strong leader dibutuhkan agar negara tidak runtuh,\" ujar Mahfud. Menanggapi pernyataan Mahfud yang viral di media sosial, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan lambat laun semua kebusukan pemerintah akan terbongkar dengan sendirinya. “Jadi begitulah sejarah diatur sedemikian rupa sehingga kebusukan istana akhirnya dia buka sendiri. Jadi presiden sepertinya sedang ke menepuk air di dulang dan akan terpercik ke muka sendiri,” katanya kepada watawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 23 April 2022. Rocky menyebut, Mahfud MD sering mengeluarkan pernyataan yang unik, namun sering menjadi kenyataan. “Ya memang ini serius sekali karena Pak Mahfud seringkali yang dia ucapkan itu betul-betul hal yang dialami, tapi sayang dia nggak mampu untuk beritahu pada Pak Jokowi. Karena dia ya sebagai Menko doang,” paparnya. Rocky menegaskan, dari waktu ke waktu orkestrasi Jokowi sudah gagal, lantaran tidak ada lagi yang peduli dengan kebijakan Jokowi. “Ini bahayanya, sebab dari awal Pak Mahfud juga ikut menyetujui langkah Pak Jokowi untuk mengambil alih semua partai masuk ke dalamnya. Dan nggak ada oposisi lagi di luar,” tegasnya. Kondisi saat ini menurut Rocky ada peran Mahfud dalam menghasilkan kekacauan. “Itu juga kesalahan Pak Mahfud yang paham sejarah tata negara bahwa musti ada distribusi kekuasaan dengan oposisi. Sekarang semua diserap ke dalam. Yang beroposisi bukannya dielu-elukan sebagai loyal oposisi, tapi dimusuhin. Kan ajaib presiden memusuhi oposisi: memusuhi demokrat, mencurigai PKS,” tandasnya. Yang terjadi saat ini kata Rocky, tidak ada lagi pengertian dasar tentang politik. Padahal, politik itu harus menghormati oposisi dan oposisilah yang menjadi the advise advocad, bagian yang mengganggu tapi berguna untuk menghasilkan stabilitas. “Jadi sekarang stabilitasnya semu. Karena semu maka terpaksa ditopang dengan ancaman,” katanya. Ancaman itu kata Rocky terlihat ketika Jokowi datang ke pasar Cisarua Bogor. “Dia bukan datang menghadapi rakyat, tapi dia mengancam rakyat karena membawa pasukan keamanan yang berlebihan. Jadi orang menganggap memang krisis. Kalau baik-baik saja, datang saja bertamu. Masa bertamu bawa senjata, yang bener aja. Itu soalnya,” paparnya. Rocky juga menyinggung carut carutnya ekspor CPO yang menjadi korban akhirnya petani sawit. Presiden tidak paham bahwa komoditas itu selalu up and down, ada turbulensi, ada siklus naik siklus turun. Petani itu tidak ngerti soal begituan. Mereka cuma ingin ada harga yang stabil seperti pernah dijanjikan oleh Pak Jokowi di awal kampanye, “kita akan menstabilkan harga sawit supaya petani sejahtera”. Kekacauan itu, kata Rocky menunjukkan bahwa koordinasi makro ekonomi politiknya tidak berjalan. Karena sangat mungkin juga ada yang sengaja membisikkan Pak Jokowi, “Ya sudah hajar aja itu oligraki. Iya, oligarki itu bukan dihajar tapi dinyatakan sebagai bersalah supaya diperbaiki kebijakannya. Bukan menghajar oligarki.” “Lalu Sri Mulyani juga bilang waduh kita nggak bisa dapat lagi pajak eksport, nggak bisa dapat lagi rezeki dari komoditas dong. Padahal Sri Mulyani bingung mau menarik pajak dari mana lagi. Kan selalu dikatakan bahwa kita kelebihan 400 triliun, karena ekspor komoditas batubara, sawit, dan segala macem. Sekarang itu mau dibatalkan,” paparnya. “Belum lagi soal IKN bingung mau dibiayai dengan apa? Jadi soal beginian ini yang bikin gejolak, bukan sekadar gejolak tapi soal kemampuan Indonesia untuk memperlihatkan postur rasionalitas ekonominya atau rasioanalitas kebijakannya,” kata Rocky. Rocky menegaskan tidak ada kebijakan yang diukur berdasarkan keputusan masuk akal, keputusan rasional. Soal-soal yang teknis ini Jokowi tidak paham. “Akhirnya, semua yang diucapkan oleh Pak Jokowi orang nggak dengar lagi, orang cuma lihat wajahnya itu. Wajahnya seperti apa sih? Wajah nipu lagi nih. Begitu saja kan,” pungkasnya. (ida, sws)
Anis Matta Apresiasi Langkah Presiden Jokowi Melarang Ekspor CPO dan Minyak Goreng
Jakarta, FNN - Pemerintah akhirnya menetapkan larangan ekspor sawit dan minyak goreng. Larangan ekspor berlaku mulai 28 April 2022 mendatang hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan itu, diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri membahas soal ketersediaan minyak goreng nasional pada Jumat (22/4/2022). Presiden menyatakan, akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, pemerintah telah mengambil langkah substansial dalam mengatasi krisis ketersediaan bahan pokok. \"Saya ingin mengapresiasi langkah Presiden Jokowi melarang ekspor CPO dan minyak goreng. Langkah ini sangat penting untuk memproteksi pasar dan kepentingan dalam negeri,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (23/4/2022). Menurut Anis Matta, gejolak geopolitik telah membuat harga komoditas dunia naik tinggi. Naluri ekonomi akan membawa barang ke tempat dengan harga dan keuntungan tertinggi. \"Di sinilah negara harus hadir untuk mengendalikan agar naluri ekonomi tidak merugikan hajat hidup orang banyak,\" ujarnya. Anis Matta mengungkapkan, pada akhir Maret lalu, Rusia juga mengambil kebijakan serupa dengan Indonesia, dengan melarang ekspor minyak biji bunga matahari untuk menstabilkan harga di dalam negeri. Rusia adalah pengekspor kedua minyak jenis ini dan menguasai sekitar 23% dari pasokan dunia. Eksportir terbesarnya adalah Ukraina, yang menguasai pangsa pasar 46% atau senilai USD 3,4 miliar (sekitar Rp 51 triliun). \"Semoga pelarangan ekspor ini menjadi awal dari serangkaian langkah-langkah terukur pemerintah dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau,\" katanya. Ketua Umum Partai Gelora menegaskan, situasi krisis saat ini tidak bisa diurus secara \'business as usual\' atau bisnis seperti biasa. \"Harus ada terobosan besar dan cara-cara non-konvensional untuk menyelamatkan rakyat. Berbagai problema harus diselesaikan sampai ke akar-akarnya, agak tidak terkesan sebagai gimmick,\" katanya. Sebab, di tengah krisis global saat ini, tantangan terbesar kita adalah mencapai kemandirian pangan, sebab ketahanan pangan kita masih rapuh. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Mengukur Nafas Gerakan Mahasiswa Indonesia’ pada Rabu (20/4/2022) lalu, meminta pemerintah untuk tidak menciptakan \'gimmick-gimmick\' baru, karena akan menjadi \'backfire\' atau serang balik terjadap pemerintah sendiri. \"Tidak ada ruang untuk gimmick, misalnya menangkap orang-orang dalam kasus minyak goreng, hanya sebentar memuaskan kemarahan rakyat. Tetapi, sekarang ini masalah riilnya adalah begitu orang tidak bisa belanja, maka perut langsung terpengaruh,\" katanya. Ia sudah berulang kali mengingatkan pemerintah agar memiliki solusi yang fundamental, bukan sekedar tambal sulam, dan perlukan terobosan baru. \"Sebab, krisis saat ini bersifat sistemik dan multidemensi,\" pungkasnya. (sws)
Mahfud MD Akui Jokowi Gagal, Rocky Gerung,”Ya Kalau Konsisten Jangan Berada di Tempat Busuk Itu”
Jakarta, FNN - Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa polarisasi politik menuju Pemilu 2024 sudah sangat dalam. Salah satu indikasinya, menurut Mahfud, kasus Ade Armando yang dianiaya secara brutal terkait perbedaan ideologi yang terpolarisasi. \"Ini masalah ideologis sehingga membutuhkan kepemimpinan yang kuat di 2024. Pemimpin yang bisa menjaga dan merekatkan, butuh orang kuat,\" kata Mahfud. Selain itu, Mahfud menyinggung bahwa korupsi saat ini sudah merajalela dan dilakukan oleh semua pihak seperti legislatif, yudikatif, eksekutif dan pengusaha. Menurutnya situasi ini membutuhkan pemimpin yang kuat. Jika di Amerika Latin, hal ini bisa dilakukan melalui kudeta. \"Strong leader dibutuhkan agar negara tidak runtuh,\" ujar Mahfud. Menanggapi pernyataan Mahfud yang viral di media sosial, pengamat politik Rocky Gerung menyesalkan pengakuan Mahfud yang hanya berani ngomong. “Iya, Pak Mahfud ini seolah nggak menganggap bahwa Pak LBP adalah strong leader ya. Namun, sebetulnya kalau dia konsisten, ya dia jangan ada di tempat yang busuk itu,” katanya kepada watawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 23 April 2022. Menurut Rocky, Mahfud MD hanya bisa ngomong dan mengeluh di depan rakyat, namun tak ada aksi. “Kan dia cuma ngomong dan mengeluh pada rakyat bahwa ‘Saya menyaksikan banyak korupsi di sekeliling saya. Saya menyaksikan ini ada potensi keterbelahan bangsa,’. Terus, jika sudah mengeluh, lalu penyelesaiannya dengan wawancara apa?,” tegas Rocky. Rocky menegaskan, secara implisit Mahfud mau bilang bahwa Presiden Jokowi sudah tidak mampu. “Itu artinya pembantu-pembantunya juga nggak mampu. Ya, bubar saja, supaya ada pengganti baru. Mau dia strong leader atau strong segala macam, tapi kita memang melihat yang disampaikan oleh Pak Mahfud, itu memang yang sedang terjadi,” paparnya. Orang mencari strong leader karena menganggap bahwa selama ini leader yang ada, bolak-balik nggak bisa menyelesaikan masalah, yang ada hanya alat keluh-kesah. Rocky menilai, rezim ini memang aneh dan ajaib, para pejabat banyak yang mengeluh, tapi mereka tetap berada di dalam pemerintahan yang mereka keluhkan. “Mahfud berkeluh kesah, Sri Mulyani berkeluh-kesah tentang keadaan krisis ekonomi, kemarin juga Bank Indonesia salah satu direkturnya berkeluh kesah bahwa perang Ukraina dan Covid-29 menyebabkan Indonesia nggak bertumbuh. Lah, Indonesia nggak bertumbuh jauh sebelum Covid dan sebelum perang Ukraina,” kata Rocky geram. Hal-hal semacam ini kata Rocky yang membuat orang menganggap bahwa pemburukan berlangsung terus. “Orang akhirnya berpikir bukan lagi soal akhir pekan, tapi akhir kekuasaan. Begitu inti pikirannya,” papar Rocky. Apalagi lanjut Rocky, soal CPO atau soal apa yang Jokowi bilang ia hebat, bisa hentikan. Hal itu juga mengganggu sistem perekonomian Indonesia bahwa sesuatu yang drastis diputuskan, padahal sebetulnya ini hanya soal teknis bagaimana mendistribusikan minyak goreng itu dan atasi dengan kebijakan yang terukur. “Ini kebijakan yang bisa-bisa Pak Jokowi bisa dikudeta oleh oligarki- oligarki sawit. Masalah seperti di atas yang membuat rakyat akhirnya dari awal pekan sampai akhir pekan itu merasa was-was tentang keadaan. “Sinyal-sinyal itu yang menunjukkan bahwa memang istana sudah lumpuh atau dengan kata lain ya sudah Pak Jokowi enggak lagi diasuh oleh Ibu Mega. Karena itu Pak Jokowi kehilangan arah,” tegasnya. Menurut Rocky, arah baru ini mungkin akan ditentukan oleh interplay di dalam politik mahasiswa, politik buruh, dan kemungkinan adanya tokoh alternatif, yang oleh Pak Mahmud disinyalkan sebagai orang kuat. “Ya mungkin yang dimaksud orang kuat yang diterima semua pihak. Kalau orang kuat dalam arti seorang ditaktor baru apa bedanya dengan yang sekarang. Seluruh kebijakan Jokowi dan politik adalah diktator,” pungkasnya. (ida, sws)
Bank Indonesia Proyeksi Inflasi April 2022 Mencapai 0,74 Persen
Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan inflasi Maret mencapai 0,48 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya (month to month/mtm), yang disumbang oleh kenaikan harga minyak goreng.Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan perkiraan tersebut berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada minggu ketiga April 2022 yang mencerminkan perkembangan harga tetap terkendali.Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Maret 2022 sebesar 1,95 persen secara tahun kalender (year to date/ytd) dan 3,26 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).Ia menuturkan, penyumbang utama inflasi April 2022 sampai dengan minggu ketiga yaitu komoditas minyak goreng sebesar 0,26 persen (mtm), bensin sebesar 0,18 persen (mtm), daging ayam ras sebesar 0,08 persen (mtm), dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04 persen (mtm).Selain itu, telur ayam ras, sabun detergen bubuk/cair, dan jeruk masing-masing menyimbang sebesar 0,02 persen (mtm). Daging sapi, bawang putih, tempe, bayam, kangkung, nasi dengan lauk, ayam goreng, rokok kretek dan rokok kretek filter masing-masing menyumbang sebesar 0,01 persen (mtm).Sementara itu, komoditas yang mengalami deflasi pada periode minggu ini yaitu tomat dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,02 persen (mtm) dan 0,01 persen (mtm).BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan eksternal yang meningkat.BI juga akan terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut. (Sof/ANTARA)
Indonesia dan Prancis Siapkan Draf Kerja Sama Pertahanan
Jakarta, FNN - Indonesia dan Prancis menyiapkan draf kerja sama dan rencana alokasi anggaran kemitraan di bidang industri pertahanan melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dan Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis.Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, mengatakan langkah itu merupakan tindak lanjut atas pertemuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly di Jakarta pada Februari 2022.\"Proses tindak lanjut hasil pertemuan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis dengan Menhan RI Februari lalu, yang membicarakan peningkatan kerja sama bidang pertahanan kedua negara, termasuk kerja sama partnership industri pertahanan, saat ini berjalan paralel dalam hal penyiapan draf kerja sama maupun perencanaan budget,\" kata Donny.Informasi itu juga disampaikan langsung oleh Sekjen Kemhan saat bertemu dengan Direktur Jenderal Pengembangan Internasional Direktorat Persenjataan Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis Insinyur Jenderal Thierry Carlier di Jakarta, Kamis (21/4).Dalam pertemuan itu, Donny didampingi oleh Perencanaan Pertahanan Mayjen TNI Budi Prijono, Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Marsma TNI Yusran Lubis, dan Direktur Kerja Sama Internasional Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Brigjen TNI Steverly Parengkuan.Sementara itu, Thierry didampingi Atase Pertahanan Prancis untuk Indonesia Kolonel Sven Meic. Indonesia dan Prancis sejak 2021 berkomitmen meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, melalui penandatanganan dokumen Persetujuan Kerja sama Pertahanan (DCA) di Paris, yang diteken langsung Prabowo Subianto dan Florence Parly, pada 28 Juni 2021.Pada 15 Maret 2022, Prabowo kembali berkunjung ke Paris untuk memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan Élysée Palace.Indonesia dan Prancis telah membangun kemitraan bidang pertahanan sejak 1950. Hubungan itu kian menguat setelah penandatanganan perjanjian kerja sama khusus bidang pertahanan serta adanya berbagai kemitraan lain, seperti pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) dan alih teknologi pertahanan.Di luar itu, Indonesia dan Prancis juga meningkatkan kerja sama peningkatan kapasitas prajurit. Setidaknya, lebih dari 300 perwira TNI telah menyelesaikan pendidikan setingkat Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (Seskoad) serta Sekolah Spesialisasi TNI Angkatan Laut di Prancis. (Sof/ANTARA)
Menteri Perindustrian Tidak Boleh Takut Dengan Ancaman Pengusaha
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita untuk tidak takut menghadapi ancaman pengusaha industri minyak goreng.Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, dia mengatakan ancaman pengusaha yang akan mundur dari program subsidi bila kasus penangkapan tiga orang petinggi perusahaan minyak goreng tidak diselesaikan.\"Justru dari kejadian ini, kita dapat ambil pelajaran bahwa motif para pengusaha minyak goreng hanya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kondisi masyarakat,\" kata Mulyanto.Menurut dia, ancaman itu bukti salah satu bentuk arogansi pengusaha yang merasa besar. Mereka berani mengancam karena tidak sadar akan penderitaan rakyat yang membesarkan mereka yang hampir enam bulan mengalami kelangkaan dan kemahalan minyak goreng.Mulyanto meminta Menperin harus bertindak tegas kepada perusahaan minyak goreng yang tidak memenuhi komitmennya untuk memproduksi minyak goreng curah.\"Jangan dibiarkan berlarut-larut. Beri sanksi tegas. Jangan Menperin kalah terhadap pengusaha, apalagi Satgas Khusus Minyak Goreng Curah sudah terbentuk,\" katanya.Kemenperin merilis produksi minyak goreng curah masih jauh di bawah target. Dari 75 perusahaan yang terdaftar hanya empat ribu ton per hari yang diproduksi atau sekitar setengah dari kebutuhan masyarakat, di mana kebutuhannya delapan ribu ton per hari. Sementara itu, sebanyak 20 perusahaan masih belum memproduksi minyak goreng curah subsidi tersebut.Mulyanto mengingatkan Kemenperin agar cermat dalam mengawasi berbagai dokumen verifikasi terkait pembayaran subsidi minyak goreng curah. Jangan sampai yang dibayarkan dana subsidi adalah dokumen bodong. Kalau ini terjadi, maka negara akan dirugikan.Sebelumnya, pengusaha sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga memprotes penetapan tersangka kasus ekspor CPO (minyak sawit) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kemenperin. Ia mengancam Kemenperin bahwa pelaku industri minyak goreng akan mundur dari program subsidi bila kasus tersebut tidak diselesaikan. (Sof/ANTARA)
Ombudsman RI Mendorong Masyarakat Berani Lapor Masalah THR
Jakarta, FNN - Ombudsman RI mendorong masyarakat untuk berani melapor apabila mengalami masalah-masalah seputar penerimaan tunjangan hari raya (THR), seperti tidak menerima THR dari perusahaan tempatnya bekerja atau nominal THR yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan.\"Ini adalah tantang di masyarakat agar berani melapor pada posko-posko THR, yang disediakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan RI, karena itu terkait dengan hak yang melekat pada pekerja dan harus diberikan oleh perusahaan. Jadi, kami harap masyarakat tidak takut untuk melapor pada posko-posko THR,\" kata Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Tim Substansi VI Ombudsman RI Ahmad Sobirin dalam konferensi pers di Kantor Ombdusman RI, Jakarta, Jumat.Ia pun mengatakan bahwa pada tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan telah mengatur perihal pelindungan terhadap pelapor dalam mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran pemberian THR.\"Beberapa waktu lalu, kami telah bertemu dengan Kementerian Ketenagakerjaan, dikatakan bahwa mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran terkait dengan pemberian THR pada tahun ini sudah ada mitigasinya untuk pelindungan terhadap pelapor,\" ujar Ahmad.ia mengimbau agar pelaporan terhadap pelanggaran THR tidak hanya oleh masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar.\"Siapa pun yang mengalami dugaan pelanggaran dalam pemberian THR dapat melaporkan ke posko-posko THR. Tidak hanya bagi masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga bagi masyarakat yang bekerja di mana pun, silakan melapor ke posko THR,\" kata Ahmad.Ia menekankan bahwa THR merupakan hak bagi para pekerja yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.Peraturan itu menyebutkan bahwa THR keagamaan merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh menjelang hari raya keagamaan.Apabila pemberi kerja tidak dapat memenuhi pemberian THR, mereka akan mendapatkan sanksi, yakni denda 5 persen dari jumlah THR tanpa menghilangkan kewajiban untuk tetap membayarkannya. (Sof/ANTARA)
NII Ingin Menumbangkan Jokowi Sebelum 2024 Pakai Golok, Rocky: Hoaks Istana Berlebihan
Jakarta, FNN - Istana Negara dianggap menyebar hoaks mengenai klaim Densus 88 yang menyatakan jika jaringan NII (Negara Islam Indonesia) akan melakukan kudeta terhadap kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Densus 88 Anti Teror menyebut bahwa terdapat 1.125 anggota NII di Sumatera Barat yang diduga akan menggulingkan pemerintahan sebelum 2024. Informasi didapatkan pasca penangkapan 16 orang anggota NII di Sumatera Barat. Menanggapi klaim pemerintah, pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa istana cukup keterlaluan dalam menebar hoaks. “Itu adalah hoaks yang diedarkan oleh istana. Saya menganggap terlalu dilebih-lebihkan. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan faksi NII yang di Jawa Barat, biasanya ada di sekitar gunung di Cianjur,” kata Rocky kepada wartawan senior FNN< Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 22 April 2022. Rocky menegaskan bahwa soal ideologi, orang tidak pernah merasa takut dengan apa yang disebut sebagai negara Islam Indonesia. “Itu masa lalu dan sudah kita sepakati untuk tidak lagi berorientasi ke situ. Faktanya partai-partai politik yang berbasis Islam juga menambahkan elektabilitasnya kan tidak pernah melampaui 50% sehingga nggak ada basis sosial untuk berpikir tentang negara Islam Indonesia,” paparnya. Rocky menegaskan bahwa dengan viralnya kabar tersebut dinilai memecah opini publik. \"Akhirnya opini publik terbelah lagi karena seolah-olah isu utama adalah NII. Ya orang mau bahkan mencari referensinya isu NII itu apa. Orang anggap NII itu operasinya di Jawa Barat tiba-tiba ke Sumbar,\" kata Rocky Gerung yang sering dijuluki Presiden Akal Sehat itu. Menurut Rocky Gerung, isu tersebut dipakai kekuasaan untuk menggoda masyarakat dalam mengalihkan isu. Pengalihan isu tersebut berkaitan dengan aktivitas mahasiswa dan buruh yang memiliki rencana untuk melakukand demo untuk me menyampaikan tuntutannya kepada Presiden Jokowi pada Kamis, 21 April 2022. \"Jadi sebetulnya kita digoda apa sebetulnya di belakang headline yang dipromosikan kekuasaan. Kan Densus 88 yang bicara tentu itu ada semacam briefing yang tersamar di dalamnya dan publik langsung menangkap bahwa ini adalah pengalihan isu lagi,\" ujar Rocky. \"Meskipun data-data yang cukup signifikan, tetapi kemudian diterangkan dengan cara yang bombastis. Bagaimana mungkin makar pakai golok, ini udah zaman retas saja sudah bisa jadi makar,\" ucap Rocky Gerung lagi. Diberitakan sebelumnya Densus 88 menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penangkapan terhadap anggota NII Sumatera Barat (Sumbar). Ketika menangkap NII, Densus 88 menyebutkan menemukan golok sebagai salah satu bukti untuk melancarkan aksi kudeta Jokowi. Namun, pernyataan Densus 88 kemudian dibantah oleh Fadli Zon dan Gubernur Sumbar, Mahyeldi yang berujar jika Sumbar bukan merupakan markas NII. (ida, sws)
Anis Matta Dorong Mahasiswa Lakukan Revolusi Sosial
Jakarta, FNN – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai, pemerintah tidak memiliki solusi yang fundamental dalam mengatasi krisis multidemensi saat ini. Solusi yang ada hanya bersifat tambal sulam, dan tidak menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi rakyat seperti masalah minyak goreng dan kenaikan harga-harga pangan. Masyarakat tetap menghadapi kesulitan ekonomi dan himpitan hidup yang makin berat. “Pemerintah saat ini sedang bingung, tidak punya solusi secara fundamental untuk menyelesaikan masalah, yang ada hanya tambal sulam saja,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Mengukur Nafas Gerakan Mahasiswa Indonesia’ , Rabu (20/4/2022). Diskusi yang digelar secara daring menghadirkan pengamat politik Rocky Gerung, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Arjuna Putra Aldino dan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Abdul Musawir Yahya ini, Anis Matta meminta pemerintah untuk tidak menciptakan ‘gimik-gimik’ baru, karena akan menjadi ‘backfire’ atau serang balik terjadap pemerintah sendiri. “Tidak ada ruang untuk gimik, misalnya menangkap orang-orang dalam kasus minyak goreng, hanya sebentar memuaskan kemarahan rakyat. Tetapi, sekarang ini masalah riilnya adalah begitu orang tidak bisa belanja, maka perut langsung terpengaruh,” katanya. Ia sudah berulang kali mengingatkan pemerintah agar memiliki solusi yang fundamental, bukan sekedar tambal sulam, dan perlukan terobosan baru. Sebab, krisis saat ini bersifat sistemik dan multidemensi. Beberapa negara sudah menjadi korban dari krisis global saat ini seperti Pakistan dan Sri Langka. Bahkan di Jerman para pekerjanya sudah mulai bergolak, akibat dampak kebijakan embargo energi yang dilakukan pemerintahannya terhadap Rusia. “Makanya, saya selalu mengatakan, bahwa legacy terbaik untuk Pak Jokowi itu, sebenarnya bukan infrastruktur, bukan juga IKN, tetapi membuka ruang kepada lahirnya pemimpin-pemimpin baru Indonesia yang bisa menyelesaiakan krisis,” ujarnya. Karena itu, jangan pernah ada pikiran untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden. Sebab, pikiran tersebut, justru akan mempercepat periodesasi atau lengsernya pemerintahan saat ini. “Masalah sekarang tidak bisa diselesaikan dengan tambal sulam, harus ada pendekatan sistematik dan komprehensif. Situasi sekarang akan menentukan, mana pemimpin yang autentik, pemimpin yang murni atau pemimpin pencitraan,” katanya. Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, semua negara akan mengalami revolusi sosial, termasuk Indonesia. Revolusi sosial sekarang, bukan hanya terjadi di dalam negeri saja, tetapi sudah menjadi pergolakan global dalam skala besar. “Saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, anda sudah menyalakan alarm zaman, jangan berhenti melakukan revolusi sosial, teruskan,” katanya. Anis Matta menilai semua pihak harus memberikan dukungan moral kepada mahasiswa yang turun ke jalan saat ini dalam upaya memperbaiki keadaan. Sebab, dalam sejarah politik Indonesia, dari tahun 1966 dan 1998, mahasiswa adalah penjaga moral bangsa. Mahasiswa Indonesia selalu hadir dalam persimpangan sejarah politik yang sangat rumit. Sehingga membuat wibawa moral mahasiswa Indonesia, sangat berbeda dengan mahasiswa di negara lain. “Kita berikan dukungan moral sepenuhnya kepada teman-teman mahasiswa yang turun ke jalan. Karena kita yakin, nafas mereka panjang, tetapi mereka tetap membutuhkan dukungan moral. Ini semakin meyakinkan kita, bahwa yang mereka lakukan itu benar adanya,” tegas Anis Matta. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan, gerakan mahasiswa saat ini membuktikan bahwa mahasiswa selalu mendahulukan intelektualitas ketimbang elektabilitas. “Artinya, gerakan mahasiswa harus tumbuh dengan intelektualitas, harus mendahului elektabilitas. Jadi pemimpin itu, otaknya harus lebih panjang daripada mulutnya,” kata Rocky Gerung. Ia menduga penangkapan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardana dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor Minyak Sawit Mentah (CPO) menjadi semacam sogokan buat mahasiwa. Sogokan dimaksudkan, kata Rocky, agar tuntutan para rakyat atau mahasiswa kekinian soal mafia minyak goreng bisa diredam dan selesai. “Kita mau tahu sebetulnya adalah potensi pergerakan mahasiswa ini di dalam dua hari terakhir kita duga ditangkapnya Dirjen Perdangangan Luar Negeri lalu ada komisaris Wilmar segala macam itu juga harus dibaca sebagai semacam sogokan,” katanya. Rocky menduga penangkapan ini bagian dari rekayasa pemerintah untuk meredam gejolak demonstrasi mahasiswa yang makin massif, terarah, dan fokus. “Seolah-olah dengan ditangkapnya tokoh-tokoh ini yang mempermainkan izin ekspor itu, selesai lah tuntutan mahasiswa soal minyak goreng. Kan nggak begitu,” tegas Rocky. Kejanggalan lain yang diungkap Rocky adalah peran Komisi Pemberantasan Korupsi yang melempem. Ia mempertanyakan mengapa yang melakukan penindakan justru Kejaksaan Agung bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Polri. “Ini semua pertanyaan yang terarah pada semacam kesimpulan bahwa istana ini mau tukar tambah. Dan yang lebih harus dipersoalkan ini sampai di mana sih penangkapan itu akan memulihkan kembali kepercayaan publik,” ungkapnya. Ketua Umum GMNI Arjuna Putra Aldino mengatakan, di tengah kondisi saat ini, mahasiswa harus kritis agar terhindar dari transaksi politik praktis, disaat partai politik tidak melaksanakan tugasnya dan mengabaikan suara-suara rakyat. “Apa yang dilakukan mahasiswa sekarang, adalah melakukan refleksi kritis terhadap kondisi yang ada. Kondisi yang ada tidak bisa dibiarkan terus menerus. Inilah cara mahasiswa meluruskan pemerintah,” kata Arjuna. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya turun ke jalan untuk menyuarakan suara-suara rakyat, tetapi juga menempuh upaya diplomasi atau dialog dengan Istana. “Sehingga kami berharap pemerintah tidak mengabaikan lagi suara-suara rakyat. Jadi tugas kami melakukan refleksi kritis, tidak hanya turun ke jalan, tapi juga melakukan diplomasi Istana, berdialog membahas dinamika pada saat ini,” katanya. Ketua Umum DPP IMM Abdul Musawir Yahya menegaskan, aksi mahasiswa saat ini tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu, meskipun telah bertemu dengan pihak Istana. Gerakan mahasiswa, katanya, murni gerakan kaum intelektual, yang secara spontan melihat kondisi saat ini perlu segera disikapi mahasiswa. “Ini panggilan kita sebagai kaum intelektual. Kehadiran kita di Istana, bukan untuk menjilat sebagaimana yang diberitakan media-media. Kita datang ke sana murni untuk menyampaikan banyak problem kebangsaan,” ungkap Abdul Musawir. Ia mengatakan, untuk memperbaiki keadaan saat ini dibutuhkan kolaborasi semua pihak, sehingga ditemukan solusi yang komprehensif, bahwa situasi sekarang membahayakan perekonomian dan bangsa. “Kita perlu kolaborasi untuk memikirkan apa yang pas. Kita tidak ada upaya untuk menggulingkan presiden, kita tetap laksanakan Pemilu 2024 secara konstitusional. Jadi saya tegaskan disini, jangan gara-gara kita bicara di diskusi Partai Gelora terus muncul berita-berita aksi mahasiswa ditunggangi partai politik tertentu. Tidak ada itu,” tegas Ketua Umum DPP IMM. (sws)
POPULER
