POLITIK
Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura dalam Tahap Ratifikasi
Jakarta, FNN - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura sedang dalam tahap ratifikasi.\"Saat ini, pemerintah Indonesia sedang menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut ke tahap ratifikasi,\" kata Menkumham Yasonna H. Laoly usai menerima kunjungan Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar di Jakarta, Selasa.Perjanjian ekstradisi (treaty for the extradition of fugitives/ET) antara Indonesia dengan Singapura ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2022 yang disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong.Nota kesepahaman tersebut sekaligus menandai 55 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Singapura. Dengan adanya ekstradisi, kata dia, akan mempermudah kedua negara untuk mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana.Hubungan bilateral kedua negara yang terbangun dengan baik tersebut juga tercermin dari kebijakan Indonesia yang menetapkan Singapura sebagai salah satu negara yang diberlakukannya visa on arrival (VoA).Yasonna berharap Duta Besar Singapura untuk Indonesia yang akan menggantikan posisi Anil Kumar Nayar bisa melanjutkan kerja sama dengan Indonesia, termasuk manajemen perbatasan dan perizinan imigrasi sebagai bentuk program peningkatan kapasitas dalam bidang keimigrasian.Terkait dengan kolaborasi kedua negara di bidang kekayaan intelektual dan bidang hukum, Yasonna berharap sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.Sementara itu, Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar mengapresiasi kerja sama bilateral yang telah terjalin antara kedua negara, terutama selama dirinya mengabdi di Indonesia.Ia menilai selama 10 tahun mengemban tugas sebagai duta besar, hubungan Indonesia dan Singapura terus berkembang positif dari tahun ke tahun.\"Terima kasih atas kerja sama selama saya menjabat. Saya cukup lama berada di sini hingga merasa kehilangan,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Hakim Konstitusi Tidak Boleh Ditekan dan Diintervensi
Jakarta, FNN - Guru besar ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Profesor Agus Surono, mengatakan, majelis hakim konstitusi tidak boleh ditekan maupun diintervensi pihak mana pun untuk menjaga integritas dalam membuat putusan.“Kompetensi dan integritas dari hakim yang ada di dalam Mahkamah Konstitusi tidak boleh terpengaruh oleh siapa pun, tidak boleh diintervensi oleh siapa pun, dan tidak boleh ditekan oleh siapa pun,” kata dia, ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.Dalam proses pembuatan putusan, Mahkamah Konstitusi pasti mempertimbangkan hal-hal yang memang menjadi keadilan bagi masyarakat. Serta, ketika pembacaan putusan, majelis hakim pasti menjelaskan dasar-dasar pertimbangan mereka dalam membuat putusan.“Karena itu, kita tidak bisa buru-buru memvonis bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memihak kepada rakyat apabila putusan tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Pemohon. Saya kira tidak bisa seperti itu,” ucap dia.Mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi tentu sah-sah saja, tuturnya melanjutkan. Akan tetapi, menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mendukung masyarakat dan melanggengkan praktik oligarki tentu tidak bisa dilihat hanya dari putusan pengadilan.Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya bagi masyarakat untuk membaca lebih lengkap mengenai putusan dari hakim, tidak bisa mengambil simpulan hanya dari putusan yang dibacakan.Pada sisi lain, ia juga mengingatkan agar hakim dapat lebih cermat dalam menangani permohonan, baik permohonan tersebut dapat diterima maupun tidak dapat diterima. Melalui langkah itu majelis hakim di Mahkamah Konstitusi dapat menghasilkan putusan yang memiliki kualitas dan memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi di mata masyarakat.“Yang paling penting adalah alasan-alasan atau dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan permohonan uji materi undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Ada sembilan hakim Mahkamah Konstitusi, bahkan satu anggota hakim pun bisa memiliki opini yang berbeda. Itu dan penyelesaiannya yang harus diperhatikan oleh masyarakat,” kata dia.Ia menegaskan, putusan MK memiliki sifat yang final dan mengikat. Oleh karena itu, apa pun keputusan MK haruslah dihormati dan dijalani masyarakat. (Ida/ANTARA)
Kekuatan Nasional Penting untuk Hadapi Tantangan Global
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengatakan kekuatan nasional yang terdiri atas unsur demografi, sumber daya alam, ekonomi, politik, militer, dan psikologis bangsa berperan penting bagi Indonesia menghadapi tantangan global.“Menurut Profesor Hans Joachim Morgenthau, yang dikenal sebagai guru hubungan internasional dengan aliran realis mengakui kenyataan. Mereka mengatakan dalam hubungan antara negara yang berlaku adalah kekuatan atau power,\" kata Prabowo berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.Hal tersebut dikemukakannya saat menyampaikan orasi ilmiah bertema “Peran Indonesia Menghadapi Perubahan Dunia Global dalam Satu Dekade ke Depan” dalam acara Wisuda Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Pancasila di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa.Selain itu, Prabowo menyampaikan sebagaimana disebutkan ahli sejarah Thucydides bahwa pihak yang kuat dapat melakukan apa pun yang dia mampu lakukan.\"Seperti kata ahli sejarah Thucydides, pada 2.500 tahun yang lalu bahwa the strong will do what they can, the weak suffer what they must (yang kuat akan melakukan yang dia mampu, yang lemah akan menderita oleh apa yang harus dideritanya),” ucap dia.Prabowo membedah unsur-unsur kekuatan nasional tersebut dengan menyoroti aspek militer yang merupakan salah satu unsur kekuatan nasional bernilai penting.“Bangsa itu apakah mampu mengolah, me-manage (mengelola), mendirikan, dan melatih tentara yang baik. Kita punya kekayaan yang luar biasa, jadi kita perlu tentara yang baik,” ujar Prabowo.Dalam orasi tersebut, Prabowo menyampaikan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang untuk menuju keberhasilan kepada para wisudawan.Contohya, kata Prabowo, bagi seseorang yang ingin menjadi pemimpin maka dia harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengasah kecerdasan, disiplin, berpikir positif, memiliki semangat, tidak mengenal menyerah, mampu bekerja sama, dan setia.“Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, meskipun kau harus jatuh. Kau akan jatuh di antara bintang-bintang,” ujar Prabowo kepada para wisudawan mengutip kata-kata Presiden Ke-1 RI Soekarno.Pada akhir orasi ilmiahnya, Prabowo menyerahkan secara simbolis 1.200 buku berjudul Paradoks Indonesia dan Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto kepada para wisudawan.Saat menyerahkan buku-buku itu, Prabowo didampingi Rektor Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) Siswono Yudo Husodo, dan Ketua Pengawas YPPUP Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar. (Ida/ANTARA)
Aspirasi Masa Jabatan Kades Diteruskan ke Kemendagri
Makassar, FNN - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar di hadapan para kepala desa di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menyampaikan bahwa aspirasi mereka terkait masa jabatan sudah diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri.\"Aspirasi para kepala desa mengenai masa jabatan sudah saya teruskan ke Kemendagri. 18 tahun masa jabatan kalau boleh bukan dibagi tiga tapi dibagi dua (periode) saja,\" ujarnya di Gowa, Senin.Ia mengatakan jabatan kepala desa yang sebelumnya hanya enam tahun bisa diduduki oleh kepala desa maksimal tiga periode dengan jumlah masa jabatan 18 tahun.Namun, ia mengaku jika aspirasi para kepala desa itu cukup dua periode tetapi masa jabatannya sama, yakni selama 18 tahun atau dalam satu periode bisa dijabat selama sembilan tahun.\"Yang berkembang di kalangan para kepala desa bagaimana 18 tahun ini dibagi dua saja, yakni sembilan tahun. Bahasan yang mendasari adalah permasalahan yang terjadi di masyarakat tidak bisa menyelesaikan perbedaan pilihan kalau hanya enam tahun,\" katanya.Menurut dia, salah satu pertimbangan yang diambil adalah meredam dan meminimalisir konflik horizontal yang ditimbulkan dari pemilihan kepala desa (pilkades).Kemendagri sendiri, kata dia, sudah memberikan perhatian serius mengenai aspirasi para kepala desa tersebut dan segera akan melakukan pembahasan lebih lanjut. \"Sudah ada tanggapan dari Kemendagri dan ini akan dibahas lebih lanjut,\" terangnya.Selain itu, keputusan yang diambil Kemendagri mengenai permasalahan kepala desa sudah diputuskan, yakni terkait pelaksana tugas (Plt) kepala desa yang tidak boleh lebih dari enam bulan.\"Kemendagri sudah memberikan solusi tidak ada Plt boleh lebih dari enam bulan karena kalau lebih, maka akan dilaksanakan pilkades tetapi yang memilih adalah perwakilan,\" ucapnya. (Ida/ANTARA)
DPR-KPU Menyepakati Durasi Masa Kampanye 75 Hari
Jakarta, FNN - DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyepakati durasi masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 selama 75 hari dalam rapat konsultasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.\"Pimpinan DPR bersama pimpinan Komisi II DPR dan anggota KPU melakukan rapat konsultasi terkait pelaksanaan dan tahapan Pemilu 2024. Ditetapkan biaya tahapan sampai pelaksanaan pemilu yaitu Rp76,6 triliun dan durasi masa kampanye ditetapkan disepakati akan dilaksanakan 75 hari,\" kata Ketua DPR Puan Maharani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.Dengan durasi masa kampanye tersebut, Puan mengatakan KPU diharapkan dapat melaksanakan pembuatan dan distribusi logistik pemilu sesuai dengan tahapan serta jadwal yang telah disepakati. Puan juga berharap Pemerintah mengeluarkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur terkait pengadaan logistik Pemilu 2024 agar prosesnya berjalan dengan lancar.\"Kami harap pembahasan perpres terkait logistik tersebut tetap dilakukan bersama-sama antara Pemerintah, KPU, dan DPR; sehingga apa pun yang dihasilkan sesuai pembahasan dan bermanfaat bagi pelaksanaan pemilu,\" katanya.Terkait anggaran Pemilu 2024 yang disepakati sebesar Rp76,6 triliun, Puan berharap anggaran itu bisa digunakan secara efisien dan efektif serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan.Dia mengatakan DPR juga meminta terkait lamanya prosedur dan mekanisme penanganan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dilakukan maksimal 21 hari sesuai peraturan perundang-undangan.Namun, tambahnya, penanganan sengketa pemilu tersebut diupayakan bisa lebih cepat agar tidak berlarut-larut, sehingga pelaksanaan pemilu serta pilkada berjalan sesuai dengan harapan.Puan juga meminta aspek sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan setiap tahapan pemilu harus diperhatikan, misalnya Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), khususnya terkait syarat pendidikan, kesehatan, dan beban kerja.Menurut dia, aspek keselamatan dan beban kerja petugas pemilu harus diperhatikan agar peristiwa meninggalnya petugas di Pemilu 2019 tidak terulang kembali.Dalam konferensi pers tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan pihaknya memerlukan dukungan DPR dalam bertugas menyusun peraturan KPU (PKPU) terkait semua tahapan pemilu.\"Sehingga, pembahasan PKPU ke depan perlu dukungan DPR sebagai pembentuk UU agar substansi PKPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu; dan dari sisi anggaran Pemilu ada di DPR dalam hal persetujuan,\" kata Hasyim.Dia menyampaikan terima kasih atas dukungan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi II DPR dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Menurut dia, dukungan politik dari DPR sangat penting agar pemilu yang dilaksanakan reguler setiap lima tahun sekali dapat dilaksanakan. (Sof/ANTARA)
PM Australia Komitmen Menghadiri KTT G20 di Bali
Jakarta, FNN - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan komitmennya untuk menghadiri perhelatan KTT G20 Indonesia di Bali pada November 2022.\"Hari ini saya mengonfirmasi kepada Presiden Jokowi bahwa saya akan menghadiri KTT G20 di Bali, pada bulan November 2022,\" kata PM Albanese usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin.Albanese menekankan pertemuan KTT G20 sangat penting di tengah ketidakpastian perekonomian global saat ini.\"Kita harus secara efektif mengatasi banyak tantangan yang kita hadapi dalam mengarungi pemulihan ekonomi global pascapandemi COVID-19. Saya akan bekerja sama dengan Presiden Jokowi untuk membantu suksesnya KTT G20 Indonesia,\" kata Albanese.Albanese menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian lima besar dunia.Australia akan bekerja sama dengan Indonesia untuk mewujudkan potensi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) Indonesia-Australia.\"Menteri Ekonomi kami akan membahas secara berkala dan kami akan terus memberikan dukungan dari sisi bisnis,\" kata dia. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Didorong Berkolaborasi Multipihak untuk Kebijakan Tepat Sasaran
Jakarta, FNN - Anggota DPR Faisol Riza mendorong Pemerintah mengoptimalkan kolaborasi multipihak atau dikenal pula dengan konsep pentahelix untuk menciptakan kebijakan yang tepat sasaran dalam momen G20 dan B20.\"Saya mengharapkan momen B20 dan G20 ini dapat mewujudkan istilah pentahelix atau terlibatnya multipihak, sebagai bagian dari pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang relevan bagi korporasi,\" kata Faisol dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Pentahelix merupakan suatu konsep yang melibatkan lima pihak, yakni akademisi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, pemerintah, dan media.Faisol menilai kolaborasi dan inovasi merupakan benang merah dari berbagai forum Business Twenty (B20), yang menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan G20 di 2022. Hal itu, lanjutnya, akan menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk membangun iklim bisnis kondusif dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif.Dia mendukung forum B20 sebagai ajang untuk menampung aspirasi dunia usaha supaya memberikan dampak signifikan bagi perekonomian.\"Pemerintah harus memberikan kesempatan bagi pengusaha-pengusaha kita dan mengambil peran dalam pertemuan tersebut,\" kata Ketua Komisi VI DPR itu.Dia menjelaskan pertemuan dengan berbagai satuan tugas (task force) B20 pada Februari dan Maret lalu melibatkan banyak pihak, sehingga Indonesia perlu mengambil peran di G20 tahun ini.\"Saya berharap Indonesia dapat memanfaatkan ini, terutama untuk meningkatkan perjanjian dagang di antara kita dengan negara-negara G20 maupun yang lainnya; terutama untuk mengembangkan volume perdagangan sekaligus memperluas surplus ekspor kita,\" jelasnya.Sementara itu, Chairman B20 Task Force Trade & Investment Arif Rachmat mengatakan dunia usaha sudah menjalankan semangat kolaboratif dan inovatif dalam membantu usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk segera bangkit dan berkembang.\"Sejumlah co-chair telah menceritakan key success (kunci sukses) mereka, contohnya Unilever atau Philip Morris, dimana mereka telah membina ratusan ribu UMKM termasuk di dalamnya perempuan. Kunci sukses mereka adalah pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh korporasi,\" jelasnya.Dia mengatakan Indonesia telah mengimplementasikan kolaborasi positif sejak beberapa tahun lalu. Momentum Indonesia sebagai ketua G20 dan B20 perlu dioptimalkan untuk menceritakan berbagai kunci sukses tersebut, sehingga Indonesia menjadi unggul dan acuan dalam percepatan pemulihan setelah pandemi.\"Pada intinya, kami ingin mencoba create awareness (membangun kesadaran) dan berbagi contoh acuan yang sudah diimplementasikan pelaku usaha supaya berdampak lebih luas lagi,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Politik Identitas Memecah Belah Persatuan Umat
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Golkar, sekaligus Ketua Majelis A\'la Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), Airlangga Hartarto meminta organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut tidak lagi memanfaatkan politik identitas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.Menggunakan politik identitas sebagai alat politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat merupakan sikap yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia, kata Airlangga usai melantik pengurus Majelis Pimpinan Pusat (MPP) MDI periode 2022-2027 di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta, Minggu (5/6) malam.\"Politik identitas telah merusak tatanan hidup berbangsa dan memecah belah persatuan umat. MDI memiliki tugas untuk menyatukan umat dan menghentikan politik identitas pada tahun politik,\" katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Dia juga mengingatkan para pengurus MPP MDI yang baru dilantik itu agar turut membantu mencari solusi untuk penyelesaian masalah elektoral serta mampu menyalurkan aspirasi umat Islam.Menurutnya, Partai Golkar bersama beberapa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terus berusaha menyelesaikan masalah populisme dan politik identitas.\"Sementara MDI bergerak pada persoalan dakwah yang menyatukan umat,\" kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.Di hadapan 1.000 anggota MDI dan para santri, Airlangga meminta Ketua Umum MDI K.H. Choirul Anam, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MDI Gunawan Hidayat, serta seluruh jajarannya harus terus mengembangkan Islam washatiyah.\"Menjadi Islam yang moderat agar tercipta persatuan bangsa, tidak terpecah belah,\" tegasnya.Dia juga menegaskan pentingnya kebangkitan ekonomi dari pondok pesantren, yang salah satunya digagas Kementerian Perindustrian melalui program Santripreneur, untuk menciptakan santri yang mandiri dan menjadikan pesantren mampu mengembangkan produk usaha untuk ekspor.\"Contohnya, bisa punya pabrik sandal. Jadi, sandal santri tidak sering hilangl; bahkan bisa mengekspor sandal,\" tambahnya.Sementara itu, Choirul Anam mengatakan sejak dibentuk pada 24 Mei 1978, keberadaan MDI terus mendukung dan membantu Pemerintah dalam pembangunan.\"MDI mengambil peran dakwah pembangunan dengan bahasa agama,\" katanya.Lewat visinya untuk memajukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, lanjutnya, MDI akan membawa Islam rahmatan lil alamin melalui dakwah yang menyatukan dan tidak memecah belah umat. MDI juga akan berdiri di belakang Koalisi Indonesia Bersatu, katanya.\"Kami ingin terus menumbuhkan semangat toleransi dan semangat kebangsaan, setinggi apa pun dinamika politik yang terjadi,\" ujarnya.Choirul Anam mengajak seluruh kader MDI untuk menghindari politik identitas, yang terbukti dapat menciptakan jurang perpecahan antaranak bangsa, bahkan umat Islam sendiri. (Ida/ANTARA)
MDI Akan Menjadi Garda Terdepan Sudahi Politik Identitas
Jakarta, FNN - Majelis Pimpinan Pusat (MPP) Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) menyatakan akan menjadi garda terdepan dalam upaya menghentikan perpecahan, pembelahan masyarakat dan praktik mengotak-ngotakkan masyarakat.\"Dinamika sekeras apapun tentu MDI akan menjauhkan praktek identitas yang menimbulkan perpecahan bangsa,\" kata Ketua Umum KH M Choirul Anam dalam keterangannya yang diterima di Jakarta Senin.Ia juga menyebutkan MDI dituntut mengikuti perkembangan zaman dan menjadi media dakwah yang mempersatukan umat dan menciptakan suasana yang sejuk.\"Kami segenap pengurus MDI berada bersama pihak yang memperjuangkan semangat persatuan dan ukhuwah Islamiyah, termasuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang baru saja melakukan silatnas,\" ucapnya.Hal itu disampaikan Choirul Anam dalam acara pelantikan pengurus dan milad ke-44 Majelis Dakwah Islamiyah di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta. (Ida/ANTARA)
Penentuan Pasangan Capres-Cawapres di KIB Tidak Melalui "Voting"
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan, penentuan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di internal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak melalui mekanisme pemungutan suara atau voting\"Tidak ada voting dalam penentuan pasangan calon presiden-calon wakil presiden di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Semua akan diputuskan secara musyawarah mufakat, kolektif kolegial, bulat lingkaran, tidak lonjong telur,\" kata dia, kepada ANTARA, di Jakarta, Minggu.Ia mengatakan, tiga partai dalam KIB yaitu PAN, Partai Golkar, dan PPP sama-sama mengusulkan kandidat calon presiden untuk Pilpres 2024.Namun menurut dia, tiga partai politik dalam KIB tetap menjaga soliditas dan kekompakan dalam setiap situasi termasuk penentuan paslon capres-cawapres.\"PAN mengusulkan Zulkifli Hasan sebagai figur untuk pilpres, Partai Golkar mengusung Airlangga dan PPP mengusung Suharso Monoarfo. Jika partai politik mencalonkan ketua umum sebagai kader terbaiknya, hal itu sangat wajar,\" ujarnya.Namun menurut dia, penentuan paslon capres-cawapres di internal KIB harus melihat perkembangan dan dinamika politik. Hal itu menurut dia karena koalisi tersebut telah membuka diri untuk figur di luar tiga nama ketua umum partai politik di KIB.\"KIB juga telah membuka diri untuk figur di luar ketua umum di KIB. Ada Mas Ganjar (Ganjar Pranowo), Mbak Puan (Puan Maharani), Mas Anies (Anies Baswedan), Kang Emil (Ridwan Kamil), Khofifah (Khofifah Indar Parawansa), Sandi Uno (Sandiaga Uno),\" katanya.Mauladi menegaskan, KIB akan menentukan siapa paslon capres-cawapres yang akan diusung di Pemilu 2024 pada waktu yang tepat. (Sof/ANTARA)
