Jakarta, FNN – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengingatkan partai politik (parpol) di Indonesia untuk jangan menganggap bahwa dia adalah pabrik memproduksi para politisi yang akan dipakai.

“Parpol menganggap tiketnya itu sebagai segala-galanya, padalah parpol itu seharusnya istilahnya hanya pencalonan kandidat yang melambangkan partai saya punya ideologi dan pemikiran ini yang calon kandidatnya ini, bukan seolah-olah memberi nyawa kepada kandidat sehingga sewaktu kandidat terpilih dia masih terus berjalan menjadi kandidat partai, kaki tangan partai, itu tradisi komunis,” kata Fahri Dalam wawancara dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Hersubeno Point, Kamis (23/6/2022).

Fahri menjelaskan bayangan dia tentang sistem politik yang presidensial tapi ala-ala parlementer adalah dalam presidensialisme rakyat memberikan kekuasaan kepada dua yaitu kepada presiden dan kongres. Hal Ini menganggap presiden itu kuat, karena dia kuat maka rakyat membentuk opisisi yang bernama kongres,  jadi anggota dewan itu sebenarnya opisisi terhadap presiden. Kemudian dalam parlementerisme rakyat hanya memberikan kekuasaan kepada parlemen, eksekutif dibentuk oleh parlemen bukan dibentuk rakyat, jadi di dalam parlementer ada kecendrungan berfikir bahwa eksekutif itu lemah.

“Jadi sekarang bagaimana kalau anggota kongres ternyata petugas parpol?” tanya Hersubeno Arief.

“Menjadi sulit dia bertugas menjadi oposisi sebagaimana yang dikehendaki rakyat waktu dia dicoblos apabila dia petugas partai, karena nanti pemimpin partai punya tugas buat dia, tugasnya bukan pengawasan tetapi mendukung,” jawab Fahri.

Fahri juga mengatakan presiden kita sekarang ini ngumpul untuk ngumpulin semua ketum partai sampai mayoritas,  anggota dewan tidak independen, proteksi kepada anggota dewan belum kuat, re-call masih terjadi, pemecatan terjadi, sehingga nyaris anggota-angoota dewan kita itu adalah peternakan politisi.

Partai politik menganggap bahwa dia adalah pabrik memproduksi para politisi yang akan dipakai. Padahal ini salah, hubungan antara parpol dan pejabat publik adalah hubungan ideologis atau hubungan pemikiran, partai komunis menganggap bahwa hal tersebut merupakan hubungan komando.

“Pemilu itu kan masih dua tahun lagi, seharusnya ditegaskan bahwa pemilu ini petarungan ide-ide dan harus ada waktu yang cukup bagi pertarungan ide-ide, baik calon legislatif ditingkat bawah maupun ditingkat atas, juga capres dan cawapres. Perbaiki pemilu dulu, fasilitasi pertarungan ide, kurangi biaya pelimu sekurang-kurangnya, perpanjang masa pemilu, sehinga kita berharap rakyat kembali punya gairah untuk memilih berbasis kepada pikiran,” tutup  Fahri (Lia)