POLITIK
Anis Matta: Capres 2024 Harus Didukung dari Suara Segar Pileg 2024
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, capres yang akan mengikuti kontestasi Pilpres 2024 harus didukung \'suara segar\' perolehan suara Pileg 2024. Bukan sebaliknya, calon presiden (capres) yang diusulkan didukung oleh \'suara mati\' hasil perolehan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu. \"Logika sederhananya adalah kita ke restoran, kemudian kita dihidangkan ikan yang sudah mati 5 tahun yang lalu, diproses lagi sekarang. Kira-kira, apakah mau kita makan atau tidak? Harusnya yang kita makan ikan segar,\" kata Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk \"Pro Kontra Pileg dan Pilpres 2024 di Waktu Bersamaan, Apa untung dan Ruginya? yang digelar secara daring Rabu (1/6/2022) sore. Menurut Anis Matta, maknanya adalah seorang capres 2024 sekarang pada dasarnya tidak didukung oleh suara aktual perolehan suara Pileg 2024, tetapi tetap berdasarkan suara usang hasil Pileg 2019 lalu. \"Dalam perspektif politik itu, bukan soal legal atau hukumnya saja, tetapi lebih tepatnya menafsirkan makna tentang keserentakan pelaksanaan Pemilu 2024 antara Pileg dan Pilpres tentang keserentakan,\" katanya. Karena itu, kata Anis Matta, Partai Gelora mengusulkan pemisahan Pileg dan Pilpres 2024 tidak digelar dalam waktu bersamaan, dengan mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Supaya Presiden yang akan datang mendapatkan dukungan suara aktual dan legitimasi dari hasil perolehan suara Pileg 2024. \"Sehingga kita menentukan pelaksanaannya dimulai dengan pemilu legislatif terlebih dahulu, baru kemudian pemilihan presiden agar jaraknya tidak terlalu jauh untuk mendapatkan dasar dukungan perolehan suara untuk seorang calon presiden,\" jelasnya. Anis Matta berharap agar keinginan semua orang untuk berpartisipasi secara politik maupun sebagai kandidat sebagai capres tidak perlu dibatasi, karena kualifikasi untuk maju saja sudah berat \"Kan untuk maju tidak gampang, mestinya kayak kita lomba renang dibikin kolam lebih besar untuk partisipasi. Mau jadi caleg atau capres silahkan. Nanti akan gugur dengan sendirinya, jika tidak memenuhi kualifikasi, karena ongkosnya kan mahal. Jadi sampai tujuan itu saja sudah susah, kenapa harus dipersulit untuk berpartisipasi,\" katanya. Anis Matta menilai persyaratan untuk seorang capres juga tidak perlu dibatasi, karena ada putaran kedua yang akan menyeleksinya. Persyaratannya tidak perlu ditetapkan dengan aturan presidential treshold (PT) 20 persen, harus 0 persen. \"Tapi andaikata PT 20 persen tetap diberlakukan, dan MK terus menerus menolak gugatan 0 %, maka paling tidak pemilihannya dipisah. Jangan membuat barrier-barrier lagi, pintu masuknya saja susah. Ini pesan penting untuk MK, apakah tuntutan yang terus menerus diajukan dan ditolak itu, harus dipahami MK sebagai semangat untuk memperbaiki sistem,\" tegas Anis Matta. Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan, sebagai penyelenggara Pemilu, KPU akan menindaklanjuti semua ketentuan yang berlaku. Saat ini, untuk pelaksanaan Pemilu 2024, merujuk pada UU No.7 Tahun 2027 tentang Pemilu, dan untuk Pilkada Serentak berdasarkan UU Tajin 2016 tentang Pilkada. \"Kira-kira dalam waktu sekitar 20 bulan lagi, apakah akan ada revisi UU atau tidak, kita serahkan ke pemerintah dan DPR. KPU sekarang sedang melakukan simulasi dan tahapan untuk Pemilu 2024, yang jadwalnya akan kita mulai 14 Juni 2022,\" katanya. Namun, KPU berharap agar pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berkualitas, meskipun pelaksanaannya masih berdasakan pada UU No.7 Tahun 2017 sebagai rujukan seperti pada Pemilu 2019 lalu. \"Pengalaman yang buruk-buruk di Pemilu 2019 akan diperbaiki, dan kualitasnya akan kita tingkatkan. Mudah-mudahan kualitas Pemilu 2024, lebih baik lagi. Catatan-catatan, perbaikan-perbaikan dan langkah-langkah mitigasinya akan kita sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan menjelang Pemilu 2024,\" katanya. Akademi Ilmu Politik Universitas Indonesia Hurriyah mengatakan, keengganan DPR merevisi UU Pemilu, karena parpol besar terjebak pada zona nyaman kekuasaan. Sehinga akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kekuasaan usai Pemilu 2024. \"Kepentingan politik praktis membuat parpol besar tidak merevisi UU Pemilu. Mereka sengaja mempersempit ruang kompetisi. Tapi ini menjadi dilema dan menggali kuburnya sendiri, jika hasilnya di Pemilu 2024 tidak sesuai yang diharapkan,\" kata Hurriyah. Hurriyah berpandangan UU Pemilu No.7 Tahun 2017 tidak hanya menyulitkan parpol baru, tetapi juga parpol lama dan menciptakan tantangan berat bagi semua pihak. \"Kita perlu mempertimbangkan ulang pelaksanaan Pemilu Serentak, karena dampak kerumitan yang bakal ditimbulkan sangat besar. Efektifitas pemerintahan yang dihasilkan juga tidak bisa menjawab problem-problem yang kita dihadapi sekarang. Pemilu 2024 super kompleks, menjadi pemilu yang super eksperimental,\" katanya. Menurut dia, pemisahan Pilpres dan Pileg di Pemilu 2024 akan mendorong terjadinya efektifitas pemerintahan yang dihasilkan, serta akan memperkuat sistem presidensial, baik penguatan legislatif maupun eksekutif. \"Keserantakan Pemilu seperti sekarang ini, banyak mudharatnya dan tidak akan membawa manfaat, sehingga kita perlu mengkaji lagi untuk memberi kesempatan lebih banyak tujuan penyelenggaraan pemilu itu tercapai,\" katanya. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, pelaksanan Pemilu serentak awalnya bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan publik terhadap pelaksanaan Pemilu, Pilpres maupun Pilkada yang bisa digelar setiap tahun dengan anggaran yang sangat besar. \"Kita sebenarnya ingin memberikan pendidikan politik dengan mendorong Pemilu digelar serentak agar kita tidak bertengkar terus. Menghilangkan politik identitas yang mulai ada di Pemilu 2014, berlanjut di Pilkada 2017 dan Pemilu 2019. Ini saja belum selesai, dan akan kita hadapi lagi di Pemilu 2024,\" kata Ray Rangkuti. Ray Rangkuti menegaskan, persyaratan PT 20 persen untuk presiden dan PT 4 persen untuk parlemen tidak sesuai yang diharapkan, harusnya aturannya yang ditetapkan 0 persen. \"Putusan MK itu hanya mengatur soal keserentakan saja. Tapi sama partai politik aturan ini dikuci dengan persyaratan parlementary treshold dan presidensial treshold yang tinggi. Jadi ini bukan bagian dari kesuksesan kita di MK,\" ungkapnya. Karena itu, Ray Rangkuti mendukung ide Partai Gelora untuk melakukan pemisahan Pilpres dan Pileg pada Pemilu 2024 yang telah mengajukan JR ke MK. \"Kami juga mendorong dilakukan lagi revisi UU Pemilu, karena mengingat waktunya sekarang sudah mepet tidak mungkin melakukan perubahan. Maka revisi UU Pemilu tetap harus dilakukan setelah 2024,\" tegasnya. Ketua Bidang Hukum dan HAM DPN Partai Gelora Amin Fahrudin mengatakan, MK telah menggelar dua kali persidangan usulan JR pemisahan Pilpres dan Pileg di Pemilu 2024 pada pertengahan April 2022 lalu, yang diajukan Partai Gelora Saat ini, kata Amin, Partai Gelora sedang menunggu putusan sela dan undangan persidangan berikutnya, apakah materi gugatan tersebut bisa diterima atau tidak. Jika diterima, materi gugatannya bisa dilanjutkan ke tahapan persidangan berikutnya. \"Sebagai tim kuasa hukum, kami ingin memberikan progres. Kami sudah sudah menjalani dua persidangan, termasuk sidang perbaikan pada pertengahan April lalu. Kita belum mendapatkan undangan untuk sidang berikutnya, kita menunggu saja. Semoga ada arah yang baik, gugatan kami dikabulkan Mahkamah Konstitusi,\" tandasnya. (sws)
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Mencegah Korupsi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia (DPP LVRI) Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun berharap semua pihak, termasuk pejabat di lingkungan pemerintahan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila agar tidak melakukan korupsi.\"Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, nafsu duniawi akan terkendali sekaligus tidak mudah tergoda kesenangan sesaat yang akan berujung pada penyimpangan dan penyelewengan,\" kata Saiful Sulun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu malam, terkait dengan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2022.Agar korupsi tidak melanda seluruh negeri yang akan memiskinkan negara dan rakyat, mantan Pangdam V/Brawijaya ini meminta semua pihak mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.Ia juga mengatakan bahwa reformasi yang diwarnai kebebasan luar biasa sebagai buah demokrasi, telah muncul kembali berbagai ideologi yang dahulu pernah dilarang, seperti liberalisme, komunisme, dan paham agama.\"Hal ini membuat kehidupan bangsa jauh dari nilai-nilai Pancasila, termasuk kebersamaan dan setia kawan longgar dan tipis, tidak lagi sehangat dahulu,\" ujar jenderal berbintang dua purnawirawan ini.Selain itu, lanjut dia, keberagaman ditolak, pemaksaan kehendak dan aksi kekerasan sering terjadi. Lebih jauh lagi, adanya upaya untuk mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dengan NKRI yang berdasarkan syariah.Keadaan ini, kata dia harus dicegah dan dihentikan. Oleh karena itu, Pancasila harus membumi agar cita-cita merdeka \"masyarakat adil maju sejahtera\" dapat terwujud.Di sisi lain, Saiful Sulun mengemukakan bahwa lima nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila mampu menyatukan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, etnis, budaya, dan agama.Di samping itu, kata Ketua Umum DPP LVRI ini, Pancasila tetap eksis dalam pertarungan ideologi sejak bangsa ini berdiri sehingga situasi nasional terkendali dan pembangunan dapat berjalan sampai sekarang. (Sof/ANTARA)
Akademisi Dorong Audit Peraturan Sesuai Nilai Pancasila
Jakarta, FNN - Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Karlie mendorong audit peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.\"Perlu memastikan setiap produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, agar sesuai dengan nilai Pancasila,\" kata Tholabi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah itu menyebutkan dua pola untuk memastikan setiap produk hukum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.\"Pertama, memastikan nilai Pancasila terkandung dalam setiap norma hukum; dimulai dari perencanaan setiap produk hukum di seluruh jenis peraturan perundang-undangan, baik level Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,\" jelasnya.Langkah tersebut perlu dilakukan secara serius dan sungguh-sungguh oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, dengan memastikan aspek filosofis pembentukan regulasi yang terakomodasi dalam rumusan draf, katanya.\"Secara operasional, melibatkan partisipasi publik yang sebanyak-banyaknya menjadi salah satu instrumen untuk melahirkan rancangan produk hukum agar sesuai dengan nilai Pancasila,\" jelasnya.Kedua, lanjutnya, ialah itu dengan melakukan langkah proaktif dari pembentuk peraturan untuk melakukan perubahan terhadap setiap produk hukum yang terindikasi keluar dari spirit Pancasila.\"Pilihannya bisa dilakukan melalui mekanisme legislative review bila merupakan produk hukum yang dihasilkan bersama antara eksekutif dan legislatif di pusat maupun daerah; atau dilakukan executive review bila produk hukum yang dihasilkan dari pihak eksekutif,\" kata Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia itu.Berbagai langkah tersebut menjadi upaya konkret untuk memastikan setiap peraturan berjalan sesuai dengan Pancasila.\"Saya kira Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dapat memimpin langkah tersebut. Apalagi BPIP bertanggungjawab langsung kepada Presiden,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Gde Siriana Anggap Kepemimpinan Nasional Hari Ini Ibarat Sopir Tembak
Jakarta, FNN – Ugak-ugalan. Itulah kesan yang terbaca di masyarakat atas kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama tujuh setengah tahun. Tabiat buruknya dikeluhkan sejumlah kalangan masyarakat lantaran tak memberikan perubahan yang lebih baik untuk demokrasi di Indonesia. Salah satu yang memberikan evaluasi terhadap rezim Jokowi ialah Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gde Siriana Yusuf. Menurutnya, Jokowi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tak memberikan suri tauladan yang baik kepada masyarakat. Kata Gde, contoh nyata yang dia lihat yakni Jokowi telah melampaui batas membangun dinasti politik. Di mana bukan hanya memasang anak dan menantunya sebagai pejabat eksekutif di tingkat daerah, tapi juga melebarkan sayap hingga ke lembaga yudikatif dengan mengawinkan adiknya, Idayati dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. \"Jika kedaulatan rakyat dilanggar oleh pemerintahan hari ini (Eksekutif Legislatif dan MK), kepada siapa lagi rakyat mengadu?\" ujar Gde Siriana kepada FNN di Jakarta, Selasa (31/5). Tak cuma itu, Gde Siriana juga menilai tata kelola pemerintahan Jokowi sudah masuk ke tataran ugal-ugalan. Utamanya dari segi perekonomian, dimana utang negara di masanya sudah mencapai Rp 7.052,5 triliun per Maret 2022.Dari situ, Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus) ini memberikan pengibaratan kepada Jokowi soal gaya kepemimpinannya yang terkesan abai dengan masa depan bangsa.\"Kepemimpinan nasional hari ini ibarat sopir tembak, enggak peduli dengan kerusakan mobil yang diwariskan kepada sopir berikutnya,\" tuturnya. Di samping itu, Gde Sirian juga menyampaikan pandangannya terkait minimnya upaya rezim Jokowi memperbaiki sistem demokrasi Indonesia. Indikator yang dipakainya yaitu mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang di masanya masih dipertahankan, alih-alih tidak ada upaya menghapus dari partai koalisi pemerintahan Jokowi.\"Demokrasi dengan pemberlakuan presidential threshold 20 persen, jangan dilihat hanya dari perspektif Pemilu atau Pilpres saja, tetapi itu secara sistematis menghancurkan sistem regenerasi kepemimpinan dalam Parpol,\" tuturnya. \"Karena itu Parpol akhirnya tidak melakukan regenerasi calon-calon kepemimpinan, lebih suka memilih pemimpin-pemimpin instan yang punya elektabilitas karena dipoles pencitraan media. Tidak melihat kapabilitas dan visi seorang pemimpin,\" pungkasnya. (sws)
Hari Lahir Pancasila Mengingatkan Dasar Filosofi Bangsa
Jakarta, FNN - Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva mengatakan bahwa peringatan mengenai Hari Lahir Pancasila penting untuk terus mengingatkan masyarakat Indonesia mengenai dasar filosofi bangsa yang menjadi pemandu perjalanan negara.“Saya kira memang perlu ada Hari Pancasila ini untuk terus mengingatkan kita bahwa ini (Pancasila) adalah dasar filosofi bangsa, bahwa inilah yang menjadi guidance (pemandu) perjalanan bangsa,” kata Hamdan dalam acara bertajuk “Hari Lahir Pancasila, 1 Juni atau 18 Agustus?” yang disiarkan di kanal YouTube Salam Radio Channel, dipantau dari Jakarta, Selasa.Melalui paparannya, Hamdan mengingatkan kepada masyarakat Indonesia untuk memahami Pancasila tidak terbatas pada sila-sila yang tertulis. Ia mengajak masyarakat untuk memahami dan mendalami Pancasila melalui proses yang telah berlangsung, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia.Adapun proses yang ia maksud adalah perdebatan dan diskusi alot panitia Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ketika merumuskan dasar negara, kehadiran dan penegasan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai pidato Presiden Soekarno pada masa Orde Lama, sampai akhirnya Undang-Undang Dasar diberlakukan kembali pada 5 Juli 1959.“Kalau kita membaca perdebatan 1958 atau 1957 sampai 1959 itu, banyak yang mengatakan bahwa Pancasila itu adalah ungkapan verbal yang bisa diisi dengan apa saja, karena itu kita harus mendalami isi Pancasila dari perjalanan pergerakan bangsa Indonesia,” ucapnya.Lebih lanjut, perjalanan Pancasila selama masa Orde Baru hingga mencapai masa Reformasi juga harus menjadi catatan bagi masyarakat dalam memahami nilai-nilai Pancasila.“Jadi, materi Pancasila itu harus dilihat di rangkaian utuh seluruh proses itu,” tutur Hamdan.Bagi Hamdan, melihat kembali bagaimana keberadaan Pancasila sepanjang pergerakan bangsa Indonesia dapat membantu masyarakat untuk memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam kelima sila, sebagaimana para pendiri bangsa memaknai masing-masing butir tersebut di dalam perdebatan maupun pidato mereka. (Ida/ANTARA)
KASN Prediksi Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024 Meningkat
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Agus Pramusinto, memprediksikan adanya peningkatan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024.\"Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, diprediksikan angka pelanggaran netralitas ASN akan lebih besar karena semua provinsi dan kabupaten/kota mengikuti Pilkada Serentak 2024,\" kata dia, saat memberikan sambutan dalam acara penandatangan nota kesepahaman antara KASN dan Ombudsman, di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa.Dengan demikian, lanjut dia, pelanggaran netralitas ASN dalam penyelenggaran pesta demokrasi tersebut dapat dicegah melalui penyelenggaraan sosialisasi serta diskusi publik bertema pengawasan dan penguatan netralitas ASN.Selanjutnya, dia menyampaikan KASN telah memulai upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 melalui kerja sama dengan Ombudsman.Kerja sama itu ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman antara KASN dan Ombudsman tentang peningkatan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus manajemen ASN berbasis sistem merit.Ia mengatakan, kerja sama tersebut mulai diimplementasikan, salah satunya melalui penyelenggaraan gelar wicara bertajuk \"Sinergi Pengawasan Netralitas ASN\" yang diadakan baik secara luring maupun daring pada hari ini.\"(Kegiatan gelar wicara ini) menjadi wujud kerja sama antara KASN dan Ombudsman dalam rangka melakukan pencegahan terhadap pelanggaran kode etik dan perilaku serta peningkatan netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,\" kata dia.Pada kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman, Mokhammad Najih, menyampaikan, aspek independensi ASN merupakan salah satu hal yang senantiasa memicu kemunculan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu.\"Pengalaman menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, aspek indepedensi ASN menjadi suatu agenda yang terus memunculkan permasalahan-permasalahan yang belum dapat dituntaskan,\" kata dia.Oleh karena itu, menurut Najih, untuk menjaga netralitas dan independensi ASN dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, dibutuhkan peran serta sinergi antara Ombudsman RI, KASN, bahkan Badan Pengawas Pemilu demi mewujudkan pemilu yang netral, bebas, jujur, dan adil. (Ida/ANTARA)
Dugaan Penyembunyian Aset Bupati Probolinggo Nonaktif Diusut KPK
Jakarta, FNN - KPK mengusut dugaan penyembunyian sejumlah aset milik tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) yang menggunakan nama pihak lain.KPK mendalami itu melalui pemeriksaan empat saksi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (30/5), dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat Puput Tantriana.\"Dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya penyembunyian sejumlah aset milik tersangka PTS dengan menggunakan beberapa nama pihak lain,\" kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, di Jakarta, Selasa.Empat saksi, yakni Fajar Nugraha Eka Putra berprofesi sebagai advokat dan tiga pihak swasta masing-masing Muhammad Arief Budhi Santoso, Roni Y Hoetomo, dan Luqmanul Hakim.Sebelumnya, KPK telah menetapkan Puput bersama suaminya yang merupakan mantan anggota DPR dari Fraksi NasDem dan juga mantan Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin (HA), sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.KPK juga telah menyita berbagai properti serta aset nilai ekonomis lainnya dengan jumlah seluruhnya mencapai sekitar Rp50 miliar dalam kasus dugaan pencucian uang Puput Tantriana itu.Berbagai aset properti Puput di Kabupaten Probolinggo yang telah disita KPK ialah tanah dan bangunan di Kelurahan Sukabumi, tiga bidang tanah di Desa Karangren, satu bidang tanah di Desa Alaskandang, dan satu bidang tanah di Desa Sumberlele.Kasus tersebut merupakan pengembangan kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo yang sebelumnya juga menjerat Puput dan Hasan sebagai tersangka. (Ida/ANTARA)
Bawaslu Masifkan Sosialisasi Penguatan Netralitas ASN di Pemilu
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya berencana untuk memasifkan sosialisasi mengenai penguatan netralitas serta pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.Sosialisasi tersebut, kata Rahmat Bagja, akan dilakukan oleh Bawaslu bekerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Ombudsman RI, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.\"Yang belum masif, sosialisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ke depan, kami akan bekerja sama, baik dengan KASN, Ombudsman, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten,\" kata dia kepada wartawan usai menyaksikan penandatangan nota kesepahaman antara KASN dan Ombudsman di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa.Lebih lanjut, Bagja mencontohkan hal yang dapat dibahas dalam sosialisasi tersebut adalah mengenai penggunaan media sosial secara tepat di lingkungan ASN agar tidak memengaruhi netralitas mereka.Sejauh ini, menurut dia, ada beberapa ASN, terutama yang berusia muda, belum mengetahui apakah penggunaan fitur menyukai (like), mengomentari (comment), dan membagikan (share) pada unggahan peserta pemilu termasuk tindakan pelanggaran netralitas.\"(Pembahasan dalam sosialisasi) Misalnya, apakah like, comment, dan share mendukung si A, si B, bermasalah atau tidak. Media sosial adalah hal yang baru, bahkan beberapa ASN, terutama yang masih berusia muda belum sadar bahwa penggunaan media sosial bisa memengaruhi netralitas mereka,\" kata Bagja.Dia menyampaikan, selama ini, pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu banyak terjadi di media sosial. Pelanggaran tersebut, ujar Bagja, tidak hanya diadukan oleh masyarakat, tetapi juga oleh rekan sesama ASN.Untuk melindungi para pengadu atau pelapor, terutama mereka yang berasal pihak ASN di daerah, Bagja mengatakan Bawaslu masih memperbincangkan upaya perlindungan itu dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).Menurutnya, pengadu yang berasal dari pihak ASN di daerah lebih rentan mendapatkan ancaman dan berbagai gangguan daripada ASN di kementerian/lembaga akibat kentalnya budaya politik lokal yang mengutamakan hubungan kekerabatan.\"Untuk perlindungan pengadu, masih dalam bentuk perbincangan (Bawaslu) dengan teman-teman LPSK,\" kata Bagja. (Ida/ANTARA)
Perlu Komunikasi untuk Mengatasi Polemik Penjabat Usulan Gubernur
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid menilai perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik untuk mengatasi polemik penjabat (Pj) kepala daerah yang diusulkan gubernur.Menurut dia, perlu komunikasi antara Menteri Dalam Negeri dengan gubernur yang mengusulkan nama Pj kepala daerah namun ditolak pemerintah karena berbagai pertimbangan.\"Solusinya adalah Pj kepala daerah yang diusulkan gubernur yang ditolak Mendagri dikembalikan saja atau langsung telepon gubernur. Ini masalah komunikasi, koordinasi, dan konsultatif sehingga tidak menjadi gaduh,\" kata Anwar Hafid di Jakarta, Selasa.Dia berharap ke depannya pemerintah bisa lebih mengakomodir usulan Pj kepala daerah yang diusulkan gubernur untuk menghindari kegaduhan di daerah.Menurut dia, gubernur yang mengusulkan Pj kepala daerah merupakan dalam rangka ciptakan asas desentralisasi pemerintahan.Anwar menilai dalam kasus Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi yang sempat menolak melantik Pj kepala daerah yang ditunjuk Mendagri, bisa diselesaikan tanpa menimbulkan kegaduhan.\"Sebaiknya usulan nama Pj dikembalikan ke gubernur untuk diperbaiki, itu lebih \'soft\' sehingga kewibawaan pemerintah bisa terjaga,\" katanya.Menurut dia, Kemendagri pasti telah melakukan penelitian dan penelusuran sebelum menerima atau menolak usulan nama-nama Pj kepala kepala daerah yang diusulkan gubernur.Dia menilai bisa saja karena calon yang diajukan gubernur tidak netral dan memiliki unsur politis, sehingga tidak memenuhi syarat untuk ditunjuk Kemendagri sebagai Pj kepala daerah. (Ida/ANTARA)
Biar Tidak Dicap Peragu, Anies Baswedan Seharusnya Lantang Menyuarakan Nol Persen Presidential Threshold
Jakarta, FNN – Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Anies Baswedan yang hari Ahad (29/05) kemarin datang ke milad PKS disambut oleh konstituen PKS dengan teriakan presiden. Kebiasaan yang agak aneh karena biasanya para kader menjagokan Ketua Majelis Syuro untuk dicapreskan. Menyikapi fenomena ini pengamat politik Rocky Gerung menyatalan bahwa sepanjang pekan kemarin adalah pekan “I Love Anies”. Teriakan Anies Presiden, kata Rocky merupakan pembuktian spontanitas. “Jadi dengan bertumbuhnya sebuah partai, maka orang menganggap bahwa potensi partai itu untuk menghasilkan kader makin besar. Anies juga secara intuitif bagi kader PKS merasa lebih dekat dengan Anies dibanding sama Ganjar. Itu hal yang antropologis saja. Karena itu nama Anies disebut. Bukan karena mereka tidak menyebut nama Ganjar, mungkin juga karena Ganjar tidak ada di situ. Saya baca koran Ganjar nggak ada di situ. Tidak mungkin orang menyebut Ganjar kalau dia tidak ada di situ,” katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 30 Mei 2022. Dimensi-dimensi yang publik lihat kata Rocky adalah dimensi yang subtil dari politik. Sedangkan dimensi yang terbuka adalah yang ada di dalam headline media massa, yang nama-namanya termasuk nama Anies ada di situ. Tapi itu dimensi yang diatur oleh lembaga survei. “Jadi, kalau kita dengar nama Anies disuarakan oleh kader PKS di dalam satu forum yang sifatnya terbuka maka itu riil. Dia lebih riil daripada hasil survei. Yang tidak riil adalah Anies mau diusung oleh partai mana yang bisa beri dia tiket,” tegasnya. Oleh karena itu sejak awal Rocky menginginkan supaya dia tidak jadi subtil, tidak jadi bisik-bisik saja, Anies juga harus secara lantang menyuarakan 0%. “Kalau Anies ucapkan 0% mungkin partai-partai yang besar merasa wah Anies berada di pihak oposisi sehingga susah dirangkul. Akan tetapi Anies sebagai seorang yang mengalami penyiksaan politik dalam beberapa tahun ini, dia juga musti paham bahwa hanya melalui 0% Anies bisa dimunculkan di semua tempat. Kan itu intinya,” paparnya. Rocky mengapresiasi PKS dan partai-partai lain yang memperjuangkan 0% presidential threshold. “Jadi kalau PKS misalnya dan saya kira bagus PKS akhirnya berjuang 0%, maka potensi Anies untuk dicalonkan PKS masuk akal,” tegasnya. Jika, tidak, kata Rocky, Anies akan menjadi semacam bola bilyard yang disodok kiri kanan dan akhirnya yang gol adalah bola putihnya itu. Lalu gagal proses politik berikutnya. “Jadi, itu yang sanya tangkap. Ada yang otentik pada PKS sehingga nama Anies dimunculkan,” tegasnya. Pekik “Anies Presiden” oleh kader PKS merupakan fenomena menarik, sebab ketika Golkar, PAN, dan PPP bergabung membentuk satu koalisi yang namanya Koalisi Indonesia Bersatu, PPP sudah muncul dengan jelas bahwa dia akan mendukung Anies, yang dimulai dari DPW PPP Jakarta, kemudian PAN juga menyatakan bahwa konstituennya menginginkan Anies yang menjadi calon presiden. Rocky menduga PKS kemungkinan akan menjadi semacam lokomotif koalisi yang mendukung Anies Baswedan. “Jadi, kalau mungkin ya mungkin saja. Jadi ada kepastian PKS declaire Anies supaya Anies juga berfikir, tidak terlalu ragu bahwa sudah ada partai, tinggal soal grass root,” paparnya. Rocky menegaskan, dengan cara itu mungkin Demokrat menganggap bahwa oke, gabung saja satu paket. Sebab kemarin sinyal PKB, Cak Imin dianggap bahwa welcome. Cak Imin ingin sowan ke Partai Demokrat, hanya saja Cak Imin selalu memberi call tinggi, dia harus memimpin. “Biasalah Cak Imin, kita kenal wataknya. Tidak usah terlalu serius kalau menghadapi Imin. Tetap gaya mudanya enak tuh, gaya NU-nian,” katanya. Menurut Rocky yang lebih penting adalah bahwa dalam 1-2 hari ini Nasdem juga mulai berpikir, mau disebutin nggak namanya nanti kalau konferensi Nasdem. “Anies tentu senang-senang, tapi kita cemas-cemas kalau tidak disebut oleh Nasdem, misalnya, apa mau ditampung oleh PKS. Kalau PKS duluan mengatakan Anies adalah calon potensial kita, apakah Nasdem masih akan berupaya untuk merebut Pak Anies. Atau karena nama Anies disebut secara bersamaan oleh dua partai yang cukup vokal ini, PKS dan Nasdem, maka orang mulai menganggap oke kalau begitu ada pembicaraan dua kamar antara Anies dan PKS, Anis dan Nasdem, dan PKS dan Nasdem. Kan tinggal dicari moderatornya. FNN bisa menjadi moderator,” pungkasnya. (ida, sws)
POPULER
