POLITIK
Rakernas Al Jam'iyatul Washliyah Membahas Peran Ormas Islam
Jakarta, FNN - Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam\'iyatul Washliyah Masyhuril Khamis mengatakan Rapat Kerja Nasional Pertama Al Jam\'iyatul Washliyah yang berlangsung 10-12 Juni 2022 akan membahas peranan ormas Islam dalam menyejahterakan bangsa.Hal tersebut dilaporkan Masyhuril kepada Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pertama Al Jam\'iyatul Washliyah di Istana Wapres, Jakarta, Jumat, sebagaimana disaksikan secara daring.\"Insyaallah dalam rakernas ini kami mengundang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar NU, dan Majelis Ulama Indonesia. Insyaallah besok beliau-beliau akan berdiskusi dengan kami, mendiskusikan peranan ormas Islam dalam rangka menjadikan negeri kita yang insyaallah sejahtera,\" ujar Masyhuril.Dia mengatakan dalam rakernas tersebut, Al Jam\'iyatul Washliyah ingin menekankan konsistensi dan komitmennya melanjutkan nilai-nilai perbaikan akhlak bangsa untuk menjaga negara dari paham-paham yang ingin mengganti dasar negara Pancasila.Selain itu, Rakernas Al Jam\'iyatul Washliyah akan membahas permasalahan umat di antaranya gerakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), yang menurutnya sangat masif dalam merusak tatanan generasi bangsa ke depan.\"Al Jam\'iyatul Washliyah tegas menolak LGBT. Al Jam\'iyatul Washliyah prihatin dengan gerakan-gerakan yang membuat akhlak negeri kita terpojok. Insyaallah rakernas akan mencoba untuk bersama-sama kita memberikan solusi permasalahan-permasalahan ini,\" ujarnya.Masyhuril mengatakan berkenaan akan dimulainya tahapan Pemilu pada 14 Juni 2022, Al Jam\'iyatul Washliyah mengajak seluruh komponen bangsa merawat dan menjadikan pemilu yang akan datang menjadi pemilu sejuk untuk memilih putra-putri terbaik negeri.Sementara itu Wapres Ma\'ruf Amin dalam arahannya meminta ormas-ormas Islam, termasuk Al Jam\'iyatul Washliyah, sebagai platform yang mewadahi perjuangan umat dapat terus menunjukkan kiprahnya dalam mengisi pembangunan nasional, baik melalui dakwah keagamaan, kegiatan sosial, maupun kegiatan pemberdayaan ekonomi.\"Tujuan dan aktivitas mulia yang dilaksanakan ormas keagamaan, termasuk Al Jam’iyatul Washliyah, selain sejalan dengan ajaran Islam, membangun Muslim kaffah, juga harus sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945,\" kata Wapres.Wapres mengatakan Rakernas Pertama Al Jam\'iyatul Washliyah sangat penting bagi organisasi dalam merumuskan langkah-langkah ke depan. (Ida/ANTARA)
Survei NEW INDONESIA: Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi Tetap Tinggi
Jakarta, FNN - Temuan survei NEW INDONESIA Research & Consulting menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi tetap tinggi mencapai 80,6 persen, bahkan di antaranya 9,6 persen merasa sangat puas. \"Meskipun cenderung stagnan, tetapi tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih tetap tinggi,\" kata Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, Kamis. Angka tersebut kata dia naik tipis dari hasil survei sebelumnya pada Februari 2022 yang dicatat sebesar 79,3 persen. Sementara itu, tingkat ketidakpuasan turun dari 19,6 persen menjadi 17,3 persen, di antaranya 1,1 persen merasa sangat tidak puas. Sisanya sebanyak 2,1 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab. \"Jika melihat angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2022 sebesar 5,01 persen, itu mengalami kontraksi tipis dibandingkan dengan kuartal sebelumnya,\" kata Andreas. Angka tersebut menurut dia juga lebih tinggi dibanding yang dicatat dari sejumlah negara, seperti Tiongkok, Korea, dan Amerika. Situasi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah sangat terkendali, ditandai dengan banyaknya pelonggaran terhadap pembatasan sosial. Untuk pertama kalinya sejak 2020, mudik lebaran diperbolehkan, berakibat pada lonjakan jumlah pemudik. Tingginya cakupan vaksinasi dan hasil survei serologi yang menunjukkan terbentuknya kekebalan masyarakat memberi keyakinan dan optimisme, dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas di tempat umum. Hal itu membuat tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi sedikit meningkat dibandingkan hasil survei sebelumnya. Namun juga cenderung stagnan karena beberapa hal, seperti dampak pemulihan ekonomi dunia pasca-pandemi, bayang-bayang resesi dan inflasi harus menjadi perhatian serius pemerintah. Dampak perang juga telah mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas strategis, khususnya pangan dan energi.Indonesia masih banyak mengimpor pangan, sehingga dikhawatirkan perekonomian nasional akan kembali terganggu. Bahkan, minyak goreng, di mana Indonesia penghasil CPO terbesar di dunia, kenaikan harga pun telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. \"Mendekati tahun politik, kesalahan dalam mengelola dampak ekonomi global bisa menjadi celah untuk menyerang kebijakan pemerintah, dan berpotensi menggerus tingkat kepuasan publik,\" tutur Andreas. Survei NEW INDONESIA Research & Consulting dilakukan pada 30 Mei-3 Juni 2022 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error plus minus 2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (mth/Antara)
Survei: Elektabilitas PDIP-Gerindra Belum Terkalahkan
Jakarta, FNN - Survei NEW INDONESIA Research & Consulting menyebutkan elektabilitas PDI Perjuangan dan Gerindra belum terkalahkan meski belakangan ada manuver partai politik lain yang mengarah ke koalisi. \"Di tengah terbentuknya KIB dan manuver partai-partai menuju 2024, elektabilitas PDIP dan Gerindra masih belum terkalahkan,\" kata Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, Kamis. Dia mengatakan belum ada partai yang bisa mengungguli posisi PDIP dan Gerindra di tengah-tengah manuver partai-partai tersebut. Temuan survei NEW INDONESIA Research & Consulting menunjukkan elektabilitas PDIP mencapai 17,7 persen, sedangkan Gerindra sebesar 12,5 persen. PDIP dan Gerinda selalu menempati peringkat pertama dan kedua, sementara partai-partai lain berfluktuasi. Posisi ketiga terakhir diduduki oleh PKB, dengan elektabilitas sebesar 8,0 persen. Golkar yang menjadi inisiator KIB hanya meraih elektabilitas 5,8 persen, atau kembali tergeser oleh parpol oposisi Demokrat (6,2 persen). Lalu berikutnya ada PSI (5,5 persen), PKS (5,0 persen), dan Nasdem (4,4 persen). Anggota KIB lainnya kata dia juga belum aman posisinya, karena masih di bawah ambang batas parlemen, yaitu PPP (2,5 persen) dan PAN (1,8 persen). \"Dibandingkan dengan Golkar, elektabilitas PPP dan PAN mengalami sedikit kenaikan,” tutur Andreas. Dia menjelaskan jika dikorelasikan dengan Pilpres, tingginya elektabilitas PDIP dan Gerindra menunjukkan poros koalisi yang terbangun untuk mengusung capres-cawapres berpeluang lebih solid dan merebut dukungan luas. Kemudian menurut dia KIB juga menghadapi tantangan mengingat belum ada tokoh dari internal ketiga parpol yang memiliki elektabilitas cukup tinggi, demikian pula dengan Nasdem, yang cenderung lebih memilih untuk mengusung capres-cawapres dari luar partai. Partai-partai lainnya masih belum membicarakan soal koalisi. Sisanya, kata dia adalah partai-partai baru dan non-parlemen, di antaranya Ummat (1,3 persen), Gelora (1,0 persen), dan Perindo (0,8 persen). Lalu, Hanura dengan elektabilitas (0,3 persen), PBB (0,2 persen), dan PKPI serta Berkarya masing-masing (0,1 persen). Garuda dan Masyumi Reborn nihil dukungan, sedangkan pilihan partai lainnya 0,9 persen. \"Masih ada 25,9 persen yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab,\" ucapnya. Survei NEW INDONESIA Research & Consulting digelar pada 30 Mei-3 Juni 2022 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error plus minus 2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (mth/Antara)
Anis Matta: Judicial Review Pemisahan Pileg dan Pilpres Bagian dari Pematangan Proses Demokrasi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan judicial review yang diajukan Partai Gelora ke Mahkamah Kostitusi (MK) mengenai pemisahan antara Pemilu Legislatif (Pileg) dengan Pemilihan Presiden (Pilpes) beberapa waktu lalu, bagian dari pematangan proses demokrasi. “Tujuan kita adalah ingin melampaui kepentingan sempit, kepada satu tujuan yang lebih besar untuk kepentingan bangsa kita, seperti melakukan pematangan demokrasi secara terus-menerus dengan melakukan perbaikan pada prosedur secara berkesinambungan,” kata Anis Matta dalam Gelora Talks “Menakar Pileg dan Pilpres 2024 Digelar Terpisah (Kembali?): Mungkinkah?, Rabu (8/6/2022) sore. Sehingga demokrasi prosedural, lanjut Anis Matta, mengalami reformasi dan perubahan secara sistematis menuju demokrasi kualitatif dengan menghasilkan output yang diharapkan oleh penyelenggara Pemilu. “Saya melihat tidak ada kendala waktu yang terlalu berlebihan di sini, jika Pileg dan Pilpres kembali dipisah. KPU tidak akan merubah banyak secara teknis, karena proses pencetakan kertas suaranya kan tidak dilakukan sekarang,” ujarnya. Proses pencetakan suara, menurutnya, baru dilakukan apabila proses verifikasi data pemilih, data calon legislatif (caleg) dan calon presiden (capres) semuanya selesai. “Jadi sebenarnya, kalau MK mengambil keputusan sekarang masih ada kelonggaran waktu, sehingga KPU bisa melakukan adaptasi terhadap keputusan tersebut,” katanya. Anis Matta yakin gugatan Partai Gelora bakal dikabulkan MK dan proses persidangannya bisa berlanjut. Sebab, secara teknis MK tidak akan mengubah keputusannya soal makna keserentakan, apabila mengabulkan gugatan Partai Gelora, karena Pemilu Serentak tetap dilakukan pada tahun yang sama “Pemilu 2024 menandai reformasi kita telah 26 tahun bergulir, banyak proses pembelajaran demokrasi kita. Pemilu 2019 adalah pemilu yang terburuk sepanjang masa sejak Pemilu 1955, karena inilah pemilu dengan korban yang paling banyak,” katanya. Menurut Anis Matta, dalam Pemilu 2019 lalu, untuk mendapatkan satu kursi di DPR RI harus mengorbankan dua nyawa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “Saya tidak bisa membayangkan, bahwa untuk setiap satu kursi di DPR RI ada dua nyawa. Coba bayangkanlah Anda duduk di atas tengkorak-tengkorak itu, bagaimana perasaan Anda? Tetapi kan itu menunjukkan kualitas kita sebagai bangsa,” tandasnya. Anis Matta lantas mempertanyakan, tujuan dari pelaksanaan pesta demokrasi yang seharusnya membawa manfaat bagi rakyat, tetapi justru jadi ajang takziah kematian rakyatnya. “Bagaimana mungkin kita menyelenggarakan satu pesta, tapi berujung takziah. Nah, kira-kira apa ini tujuan besar kita? Jadi kenapa kita melakukan judicial review, karena kita percaya hakim-hakim MK akan memandang hal ini secara bijaksana,” katanya. Partai Gelora tidak akan menekan MK agar mengabulkan gugatan yang diajukannya. Sebab, kekuatan utama dari gugatan yang diajukan Partai Gelora adalah terletak pada rasionalitasnya itu sendiri. “Rasionalitasnya sendiri itu alasan utamanya, kita tidak perlu menekan mereka (hakim konstitusi MK, red). Itu menurut saya yang akan menjadi alasan mengapa, Insya Allah gugatan ini akan diterima,” tegas Anis Matta. Komisioner KPU Tahun 2012-2017 Hadar Nafis Gumay mengatakan, Pemilu Serentak membuat penyelenggaraan pemilu tidak sederhana dan menjadi begitu besar. Karena ada pemilu di tingkat pusat (DPR), di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (DPRD), Anggota DPD RI, serta Pilpres. “Ini membuat pemilihan itu menjadi sangat besar seperti tampak jelas di penyelenggaraan Pemilu Serentak pertama kali di 2019. Sistem pemilihan kita sangat rumit, penggabungan itu bukan pekerjaan mudah, punya tantangan yang sangat besar,” kata Hadar Gumay. Hadar Gumay menilai penggabungan Pemilu tidak perlu dipertahankan, karena tidak cocok dengan situasi sosial budaya politik Indonesia yang sangat beragam, selain soal beban kerja yang sangat berat. “Kita tidak cukup berhenti dan mengatakan, telah sukses tingkat partisipasi saja. Tetapi buat masyarakat, penggabungan Pemilu itu memilih calon yang mempunyai integritas tinggi,” katanya. Pemilu Serentak 2019 lalu, kata Hadar Gumay, justru mengungkapkan sebuah fakta adanya kesalahan dan ketidaksahan suara yang tercoblos sangat tinggai mencapai 11 persen atau sekitar 17 jutaan. Angka tersebut, bukan angka yang kecil dibandingkan dengan negara lain, yang paling tinggi pada kisaran angka 6 persen. “Kesalahan tersebut akibat publik lebih merespon Pilpres ketimbang Pileg. Penyelenggara Pemilu sendiri juga tidak terlalu menyadari itu dengan memberi ruang-ruang lebih untuk Pilpres ketimbang Pileg. Yang menonjol yang terekspos di masyarakat adalah Pemilihan Presiden, sehingga Pemilu Legislatif terlupakan,” jelasnya. Selain itu, pengadaan logistik Pemilu juga menjadi tidak mudah karena memiliki batas waktu dan mesti diadakan dalam masa berkampanye. Padahal pengadaan logistik untuk Pileg membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan Pilpres. “Karena itu, Pemilu Legislatifnya jauh lebih rumit dibandingkan Pemilihan Presiden maka sebaiknya dipisah, tidak digabungkan. Pilpres bisa digelar dua bulan setelah Pileg, ini pengalaman kita dulu,” katanya. Hadar Gumay menegaskan, dirinya tidak terlalu bangga dengan sistem Pemilu Serentak saat ini, karena banyak hal-hal yang tidak pas diterapkan seperti kasak-kusuk yang dilakukan partai politik tertentu menjelang Pemilu 2024. “Padahal situasi politik 5 tahun lalu, dengan situasi sekarang sangat mungkin berbeda di 2024. Mereka bisa tidak terpilih lagi, tapi sudah membuat koalisi-koalisi. Jadi mohon maaf, hal seperti ini tidak perlu diteruskan,” katanya. Pelaksanaan Pemilu Serentak saat ini, dalam pandangannya tidak mencerminkan sistem presidensil yang mendapatkan dukungan kuat dari legislatif. Sebaliknya, situasi sekarang menjadi anomali dan kontra produktif di publik dan ketatanegaraan. “Sepengetahuan saya di Korea Selatan, Prancis maupun negara lain di dunia, siklus Pemilu 5 tahunan itu tidak dibangun dari suara 5 tahun lalu, tetapi berdasarkan survei atau suara terdekat. Ini hanya terjadi di Indonesia, makanya saya tidak begitu bangga dengan Indonesia, dan harus saya katakan itu. Menurut saya, itu bertentangan dengan konstitusi,” tegas Hadar. Kuasa Hukum Partai Gelora Said Salahudin menilai, isu pemisahan kembali Pileg dan Pilpres yang diajukan Partai Gelora telah menarik perhatian Hakim Konstitusi MK, sehingga belum membuat putusan sela mengabulkan gugatan atau tidak hingga kini. “Kan biasanya kalau ada gugatannya, dalil-dalilnya dianggap selalu tidak memadai dan dianggap tidak relevan, dan bilang tidak punya legal standing. Tapi isu ini dianggap menarik oleh MK, sampai kita ditanyai terus itu ada di halaman berapa dalam perbaikan permohonan. Mudah-mudahan ini menjadi tanda-tanda gugatan kita diterima,” kata Said Salahudin. Namun, Said berharap agar MK dalam memberikan keputusan dalam waktu yang tidak mepet atau diujung pelaksanaan Pemilu 2024, sehingga masih memungkinkan KPU untuk melakukan perubahan, apabila ada keputusan gugatan dikabulkan MK. “Ya kalau kita ngikuti konvensi yang dulu sejak 2004, Pilegnya di bulan April dan Pilpresnya di bulan Juni seperti . Tapi kami tidak ingin mengarahkan, apalagi membuat skenario sendiri yang penting Pemilu Serentaknya tetap di 2024,” katanya. Said Salahudin menegaskan, keserentakan Pemilu bisa dimaknai diselenggarakan dalam tahun yang sama setiap 5 tahunan. Sehingga apabila MK mengabulkan judiicial review Partai Gelora, sebenarnya juga tidak mengubah keputusan apapun dari keputusan yang telah dikeluarkan atas gugatan yang diajukan oleh Effendi Gazali, hanya sekadar mempertegas saja. “Ini hanya masalah penafsiran original intens atas putusan 14 yang diajukan Effendi Gazali. Kita optimis gugatan kita dikabulkan oleh MK. Bisa jadi kenegarawanan hakim MK juga akan membuat keputusan menambahkan keputusan lain. Tapi Insya Allah mengabulkan permohonan kita,” tegas Said Salahudin. (sws)
Sosialisasi Cuaca Ekstrem di Arab Saudi Hendaknya Disampaikan kepada Jamaah Haji
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Agama memberikan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah calon haji untuk waspada dalam menghadapi cuaca yang panas dan ekstrem di Arab Saudi menjelang pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2022.\"Kami mendapatkan informasi bahwa musim haji tahun 2022 dengan temperatur udara yang cukup panas di Arab Saudi. Karena itu Kementerian Agama diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah calon haji untuk waspada dalam menghadapi cuaca yang panas ini,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.Menurut dia, kondisi di Arab Saudi saat ini yang sedang mengalami musim panas dengan suhu rata-rata 40-44 derajat celcius, bahkan suhu bisa lebih tinggi dari yang diperkirakan.Menurut Ace, sosialisasi dan edukasi terkait cuaca ekstrem di Arab Saudi perlu terus dilakukan oleh pemerintah dan petugas haji demi menjaga keselamatan jamaah haji.\"Komisi VIII DPR juga meminta Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan harus memberikan pengetahuan kepada jamaah calon haji untuk mempersiapkan payung selama di luar hotel,\" ujarnya.Selain itu, Ace meminta kepada para jamaah haji untuk menjaga kesehatan dan memperhatikan kebutuhan air minum agar tidak terjadi dehidrasi selama musim haji.Dia juga menyarankan agar para jamaah haji memperhatikan asupan makanan yang bernutrisi selama menjalani ibadah haji di saat musim panas di Arab Saudi.Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi melalui aplikasi e-Haj mengumumkan bahwa jamaah haji reguler mendapat 92.825 kuota. Sementara untuk haji khusus, Saudi juga sudah menentukan jumlah kuota-nya, sebesar 7.226 jamaah. Kuota petugas tahun ini berjumlah 1.901 orang. Sehingga, total jumlah kuota haji Indonesia sebanyak 100.051 orang di tahun 2022.Jamaah yang bisa berangkat haji adalah mereka yang usianya berusia maksimal 65 tahun, kelahiran sebelum tanggal 30 Juni 1957. Selain itu, mereka juga sudah menerima vaksinasi lengkap COVID-19. (Sof/ANTARA)
KPU Kirim Surat Permohonan Harmonisasi PKPU ke Kemenkumham
Jakarta, FNN - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) M. Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat permohonan harmonisasi kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk segera mengesahkan dan mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tahapan Pemilu 2024.\"Koordinasi KPU dengan Kemenkumham telah dilakukan berupa mengirim surat permohonan harmonisasi kepada Kemenkumham hari ini, Rabu 8 Juni 2022,\" kata Afifuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Draf PKPU Tahapan Pemilu 2024 telah disetujui bersama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR, Pemerintah dan KPU pada Selasa, 7 Juni 2022. Oleh karena itu, kini PKPU akan segera diundangkan.\"KPU bergerak cepat untuk segera memproses harmonisasi, pengesahan, dan pengundangan PKPU Tahapan Pemilu 2024,\" tutur Afifuddin melanjutkan.Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM sudah memberikan merespon positif terkait dengan permohonan untuk melakukan harmonisasi PKPU. Kemenkumkam juga sudah menjadwalkan harmonisasi RPKPU Tahapan Pemilu 2024 pada hari ini, Rabu, 8 Juni 2022 pukul 18.30 WIB.\"Kami berharap PKPU Tahapan Pemilu 2024 dapat diundangkan pada hari Kamis, 9 Juni 2022, atau paling lambat Jumat, 10 Juni 2022, sehingga sudah tersedia payung hukum yang kokoh untuk dimulainya tahapan Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022 ini,\" kata Afifuddin berharap.Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati PKPU tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.Salah satu poin yang disepakati di dalam RDP tersebut adalah masa kampanye yang dipangkas dari 90 hari menjadi 75 hari.\"Dari sisi pemerintah, semakin pendek semakin baik. Kami harapkan anggaran bisa berkurang dan potensi keterbelahan rakyat tidak terlalu lama, yakni hanya 75 hari,\" tutur Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Lanjutkan PPKM Sebulan ke Depan Agar Pandemi Terkendali
Jakarta, FNN - Pemerintah tetap mewaspadai dan terus menjaga kondisi usai libur Idul Fitri dengan tetap menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) satu bulan ke depan agar pandemi terkendali dan tidak terjadi lonjakan kasus baru setelah libur bersama.Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kriteria PPKM saat ini hanya akan memperhitungkan kriteria dan data transmisi komunitas (laju penularan) dari Kementerian Kesehatan dan tidak memperhitungkan kriteria capaian vaksinasi dosis 2 dan lansia, yang relatif sudah cukup tinggi di sebagian besar daerah.“Untuk mengatur kembali perpanjangan PPKM di luar Jawa-Bali, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2022,” tutur Menko Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.Ia menyebutkan aturan tersebut mulai berlaku sejak 7 Juni sampai 4 Juli 2022 atau sekitar satu bulan, namun dapat diubah sewaktu-waktu sesuai kondisi yang terjadi di masyarakat.Perpanjangan PPKM didasarkan pada arahan Presiden Joko Widodo agar tetap adanya pelaksanaan PPKM di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah luar Jawa-Bali.Pelaksanaan PPKM di masing-masing wilayah tersebut disesuaikan dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan level asesmen yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan kasus di lapangan.Menko Airlangga mengatakan kondisi pandemi di luar Jawa dan Bali juga masih terjaga cukup baik, yang terlihat dari jumlah 386 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali, sebanyak 385 kabupaten/kota berada pada level 1 dan hanya satu kabupaten yakni Kabupaten Teluk Bintuni yang berada di level 2.Hal ini menunjukkan bahwa level asesmen di seluruh wilayah cukup stabil, yang terlihat pula dari level asesmen untuk seluruh Provinsi di Luar Jawa-Bali dengan transmisi komunitas di Level 1.Selain itu mengikuti Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 19 Tahun 2022, maka pintu masuk untuk Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) ditambahkan sebanyak enam bandara untuk keberangkatan dan kepulangan pelaku ibadah Haji.Sementara itu untuk pelabuhan laut yang digunakan yaitu seluruh pelabuhan laut internasional sesuai pertimbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub). (Ida/ANTARA)
Perlu Cari Solusi untuk Mengatasi Mahalnya Tiket Pesawat
Jakarta, FNN - Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencarikan solusi untuk mengatasi mahalnya harga tiket pesawat terbang belakangan ini.\"Apakah memungkinkan untuk menurunkan tarif batas atas (TBA) kelas ekonomi, termasuk mengawasi ketat penerapan batas atas. Jangan sampai ada maskapai yang menetapkan tarif di atas batas atas,\" kata Sigit Sosiantomo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Sigit menyampaikan hal itu menyusul banyaknya keluhan masyarakat soal kenaikan tarif tiket pesawat. Menurut Sigit, sebagai regulator Kemenhub diharapkan bisa mengambil kebijakan solutif untuk persoalan kenaikan tarif tiket pesawat ini.\"Banyak keluhan dari warga soal kenaikan tiket pesawat yang luar biasa. Memang ini tidak bisa dihindari karena terkait kenaikan harga avtur yang menjadi komponen penting penentu tarif, tetapi sebagai regulator, Kemenhub tidak bisa diam saja. Harus membuat kebijakan solutif,\" kata dia.Sigit mengatakan harga tiket pesawat yang melonjak akhir-akhir ini dikhawatirkan akan berdampak pada perekonomian Indonesia, khususnya sektor transportasi udara yang baru mulai bangkit pascapandemi COVID-19.Menurut Sigit, dampaknya bukan hanya konsumen yang harus mengeluarkan biaya lebih besar dari biasanya, tetapi industri pariwisata dan perhotelan akan terkena imbas.“Saat ini sektor transportasi mulai bangkit setelah terpuruk dua tahun karena pandemi. Jangan sampai terkontraksi lagi karena tarif yang terlalu tinggi sehingga minat masyarakat untuk melakukan perjalanan menjadi menurun lagi karena \'cost\' (biaya) yang dikeluarkan mahal sekali,\" Kata Sigit.Mengenai penetapan tarif, Sigit mengatakan pemerintah hanya mengatur tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) untuk penumpang pesawat dengan rute domestik pada kelas ekonomi sesuai UU No. 1/2009 tentang Penerbangan.Sementara itu, kelas bisnis untuk perjalanan domestik atau rute domestik, tarifnya tidak diatur dalam sebuah peraturan dan diserahkan pada mekanisme pasar, katanya.Begitu pula, kata dia, untuk penerbangan rute internasional yang tidak diatur dan diserahkan kepada mekanisme pasar sehingga maskapai dapat menetapkan harga tiket penerbangan internasional sesuai dengan situasi atau mekanisme pasar yang ada. (Ida/ANTARA)
Peran Forum Rektor Dibutuhkan untuk Selesaikan Radikalisme di Kampus
Jakarta, FNN - Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid mengatakan keberadaan civitas akademika, seperti Forum Rektor harus terlibat aktif dan produktif untuk membantu menyelesaikan radikalisme dan terorisme di kampus..\"Peran Rektor atau civitas akademika sangat vital dan signifikan sehingga dibutuhkan untuk mendorong para pengambil kebijakan, dalam hal ini negara maupun pemerintah. Karena kita negara demokrasi, maka yang menjadi pilar utamanya supremasi hukum sehingga regulasi sangat diperlukan. Ini sebagai solusi efektif untuk menurunkan tingkat indeks potensi radikalisme,\" katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Nurwakhid menjelaskan BNPT dalam strategi penanggulangan radikalisme dan terorisme telah membuat kebijakan yang dinamakan pentahelix dengan melibatkan multipihak yang dibagi dalam lima pihak besar. Pertama adalah pemerintah, yaitu kementerian dan lembaga terkait maupun pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah komunitas, ketiga civitas akademika, keempat adalah media, dan kelima adalah pengusaha.\"Radikalisme dan terorisme menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara. Nah civitas akademika yang salah satunya melalui Forum Rektor bisa ikut terlibat aktif dan produktif membantu bangsa ini guna menyelesaikan masalah radikalisme dan terorisme,” katanya usai acara Focus Group Discussion Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia dan Perguruan Tinggi se-Provinsi Lampung pada Selasa (7/6).Nurwakhid berharap para rektor agar tidak henti-hentinya menjaga lingkungan kampus dari pengaruh penyebaran paham radikal dan terorisme karena sejatinya tak ada keterkaitan antara radikalisme dan terorisme dengan lingkungan kampus.Rektor IAIN Metro, Lampung, Hajah Siti Nurjanah mengatakan bahwa tujuan forum diskusi ini adalah bagaimana rektor-rektor ini bertanggung jawab terhadap lingkungan kampusnya.\"Ini agar mahasiswa, dosen, dan pegawai tidak terpapar, tidak terindikasi dengan paham radikal yang justru akan mengarah pada tindakan terorisme di perguruan tinggi. Berikutnya adalah meneguhkan moderasi beragama di segala sektor,\" ujar Siti Nurjanah.Ketua Kelompok Ahli BNPT yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) RI Habib Muhammad Luthfi bin Yahya meminta seluruh umat untuk menjadi penyelamat bangsa dan umat.Untuk itu, kata Habib Luthfi, seluruh masyarakat harus bisa menjadi perekat umat guna menghindari dari segala macam perpecahan dan tidak memberikan kesempatan kepada orang atau oknum-oknum lain untuk memecah belah umat dan bangsa ini. (Ida/FNN)
Ancaman Multibencana Diantisipasi Melalui Perencanaan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta ancaman multibencana di Indonesia harus diantisipasi melalui perencanaan yang menyeluruh dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat.\"Upaya melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mengantisipasi ancaman multibencana di Tanah Air harus terus diupayakan karena secara alami negara kita memang dikelilingi gunung berapi, diapit dua benua, dan samudra yang sangat memengaruhi cuaca,\" katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.Hal itu dikatakannya terkait pernyataan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati pada pekan lalu yang mengungkapkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di wilayah cincin api dan negara seismik aktif, rentan terhadap risiko multibencana alam, baik berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, banjir bandang, banjir rob, puting beliung, dan longsor.Lestari mengutip data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa selama tahun 2021 mencatat 3.092 kejadian yang didominasi bencana hidrometeorologi.Bencana yang paling sering terjadi, yaitu banjir 1.298 kejadian, cuaca ekstrem (804), tanah longsor (632), kebakaran hutan dan lahan (265), gelombang pasang dan abrasi (45), gempa bumi (32), kekeringan (15), dan erupsi gunung api (1).\"Kondisi ancaman bencana yang sedemikian kompleks itu harus menjadi perhatian semua pihak agar sejumlah rencana dan upaya penanggulangan bencana di Tanah Air bisa direalisasikan dengan baik,\" ujarnya.Menurut dia, upaya mitigasi bencana harus ditingkatkan dengan melibatkan, antara lain sejumlah pakar di bidang infrastruktur, perencanaan kota, dan lingkungan.Dia mengatakan kesiapan menghadapi ancaman bencana bertujuan untuk sedapat mungkin menekan jumlah korban yang diakibatkan bencana alam.\"Upaya tersebut harus diikuti dengan peningkatan pemahaman masyarakat terkait ancaman bencana alam yang ada di sekitar tempat tinggal mereka,\" katanya.Lestari menilai mengedepankan kearifan lokal dalam melakukan mitigasi bencana harus dilakukan untuk mengakselerasi pemahaman masyarakat.Dia berharap ancaman multibencana di Tanah Air dapat dilihat sebagai tantangan yang harus dihadapi melalui kolaborasi yang baik dari seluruh elemen bangsa. (Ida/ANTARA)
