POLITIK
Indonesia dan Australia Membahas Kerja Sama Bilateral Pertahanan Darat
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Kasad Australia Letnan Jenderal Rick Burr membahas peluang kerja sama di bidang pertahanan angkatan darat antara kedua negara.Dudung melakukan pembahasan peluang kerja sama dengan Rick tersebut melalui konferensi video dari Ruang Bina Yudha I Markas Besar AD (Mabesad) di Jakarta, Jumat.\"Mudah-mudahan, kedekatan ini merupakan kekuatan bagi kita untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan ancaman yang timbul dan akan mengganggu kedua belah negara,\" kata Dudung dalam siaran pers dari Dinas Penerangan AD (Dispenad) yang diterima di Jakarta, Jumat.Pembahasan yang dilakukan kedua Kasad secara virtual itu berlangsung hangat dan penuh keakraban, dengan turut berdiskusi terkait kerja sama di bidang militer yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan di masa mendatang.Kedekatan itu juga merupakan wujud diplomasi militer TNI AD dan Angkatan Darat Australia, yang selama ini berjalan dengan baik, solid, dan erat.Dalam kesempatan itu, Dudung juga menyampaikan terima kasih kepada Rick Burr yang akan purna tugas dalam waktu dekat. Di bawah kepemimpinan Rick Burr, Dudung menilai hubungan Angkatan Darat Australia dan TNI AD berjalan positif dan semakin menguat melalui sejumlah program kerja sama.Dia mendoakan Rick Burr dan keluarga mendapat kebahagiaan dan berharap hubungan yang telah terjalin antara Indonesia dan Australia semakin kokoh dan solid demi keamanan di kawasan.\"Saya berkeyakinan, siapa pun nanti pimpinan panglima Angkatan Darat Australia yang baru ke depan akan semakin mempererat hubungan antara Angkatan Darat Australia dan TNI AD,\" ujar Dudung.Beberapa program kerja sama kedua negara di bidang pertahanan AD itu antara lain pertukaran pendidikan, logistik, pengadaan, serta latihan dan operasi, seperti Latihan Bersama Rhino Ausindo, dan Wirajaya Ausindo.Selain itu, ada pula program pengiriman personel Angkatan Darat Australia untuk Latihan Bersama Garuda Shield yang diselenggarakan pada Agustus mendatang.Dudung juga mengapresiasi atas kunjungan Panglima Divisi I Angkatan Darat Australia Major General Scott Winter ke Indonesia pada 24-27 Mei lalu, termasuk menghadiri upacara penutupan kegiatan Junior Officer Combat Instructor Training-Indonesia (JOCIT-I). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pusdikif Kodiklatad di wilayah Cipatat, Jawa Barat.Dudung menyampaikan terima kasih atas undangan yang diterimanya untuk mengikuti Land Forces Conference di Brisbane, Australia, pada 4-6 Oktober mendatang. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Penghapusan Honorer
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta pemerintah mengkaji ulang dan menyiapkan mitigasi atas kebijakan penghapusan tenaga honorer yang mulai berlaku pada 28 November 2023.\"Pemerintah harus mengevaluasi rencana penghapusan tenaga honorer ini, atau setidaknya menyiapkan solusi yang berkelanjutan mengenai nasib jutaan tenaga honorer yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia,\" kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Ia menilai tenaga honorer memiliki peran sangat penting di berbagai sektor publik, seperti di sektor pendidikan banyak mendayagunakan tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan pendidik.Oleh karena itu, kata kata Syarief Hasan, jika terjadi penghapusan tenaga honorer, lumpuhnya pelayanan publik akan sangat mungkin terjadi.\"Ada banyak tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun. Namun, mereka kesulitan untuk mendapatkan status yang pasti jika aturan sebagaimana yang disampaikan pemerintah ini diberlakukan. Perlu adanya atensi atas pengabdian tenaga honorer,\" ujarnya.Syarief mengatakan bahwa kebijakan terkait tenaga honorer sangat terkait dengan keberpihakan pada nasib jutaan rakyat dan keluarganya yang menggantungkan hidup pada pekerjaan sebagai tenaga honorer.Wakil Ketua MPR RI ini menekankan bahwa tugas pemerintah adalah memastikan regulasi tidak membawa duka bagi rakyat. Dengan demikian, jika kebijakan penghapusan tenaga honorer justru menghilangkan harapan jutaan rakyat, tentu perlu mengevaluasi kebijakan tersebut.\"Oleh karena itu, pemerintah semestinya memitigasi jangan sampai ada banyak tenaga honorer yang kehilangan pekerjaannya dan menimbulkan masalah baru, antara lain, bertambahnya angka pengangguran,\" katanya.Syarief meminta pemerintah memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pastikan semua anak bangsa mendapatkan penghidupan yang layak.Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengimbau para pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN (non-PNS, non-PPPK, dan eks-Tenaga Honorer Kategori II) paling lambat 28 November 2023.Hal ini tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pernyataan Tjahjo tersebut seperti yang dikutip dalam situs resmi Kementerian PAN-RB.Tjahjo berharap PPK menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi calon PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu 28 November 2023.Pengangkatan pegawai melalui pola tenaga alih daya atau outsourcing sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing kementerian/lembaga/daerah (K/L/D).\"Jadi, PPK pada K/L/D tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai dengan kebutuhannya, bukan dihapus serta-merta,\" kata Tjahjo.Instansi pemerintah yang juga membutuhkan tenaga lain, seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat melalui tenaga alih daya oleh pihak ketiga.Menteri Tjahjo mengatakan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah mengabdi di lingkungan instansi pemerintah.Langkah itu, menurut dia, seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM aparatur dan penguatan organisasi instansi pemerintah.Langkah strategis dan signifikan, lanjut dia, telah dilakukan pemerintah untuk penanganan tenaga honorer sesuai dengan kesepakatan dengan DPR RI (7 komisi gabungan DPR RI, yaitu Komisi I, II, III, VIII, IX, X, dan Komisi XI ). (Ida/ANTARA)
Hersubeno: Perpecahan Jokowi vs Megawati Makin Nyata dan Dalam
Jakarta, FNN - Perpecahan antara Jokowi khususnya menghadapi Pilpres 2024 ini makin nyata dan dalam. Ada perbedaan kepentingan di antara keduanya yang membuat mereka memulai menempuh jalan masing-masing. Demikkian paparan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Kamis, 02 Juni 2022. Semakin dalamnya antara Ketua Umum PDIP dengan petugas partainya itu setidaknya bisa kita saksikan dalam drama 2 babak yang berlansung hanya dalam waktu 2 hari berselang. Megawati tidak hadir pada peringatan Hari Lahir Pancasila versi pemerintahan Jokowi yang diselenggarakan pada Rabu 01 Juni 2022 dan digelar di Ende Nusa Tenggara Timur. Sebaliknya Jokowi juga tidak hadir dalam peresmian Smart Campus Sekolah Tinggi Inteligen Negara di Sentul Jawa Barat yang dilaksanakan pada hari Senin 30 Mei 2022. Jadi pada hari Senin, 30 Mei 2022 Jokowi tidak hadir dalam acara penting yang dihelat oleh Megawati dan giliran tanggal 1 Juni 2022 Megawati tidak hadir pada peringatan Hari Lahir Pancasila. Ketidakhadiran 2 figur penting itu di 2 acara yang berbeda menyiratkan makna yang sangat simbolis. Acara yang digelar di Kampus Sekolah Intelegent Negara itu yang punya hajat adalah kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi Budi Gunawan. Ini figur yang sangat dekat dengan Megawati. Kalau kita kaitkan dengan Jokowi, ia punya jasa yang sangat penting yakni Pasca Pilpres 2019 bisa mempertemukan Jokowi dengan rivalnya yakni Prabowo Subianto yang sama-sama kita ketahui berakhir dengan Prabowo masuk kabinet Jokowi. Bukan hanya Prabowo tapi pasangan Cawapres Sandiaga Uno juga belakangan bergabung menjadi anak buah Jokowi. Sementara kalau dilihat dari namanya Smart Campus Dr. Honoris Causa Ir. Sukarno jelas ini nama yang secara personal melekat pada Megawati. Jadi ini merupakan acara yang sangat penting bagi Megawati secara personal dan sudah selayaknya Jokowi hadir. Bagaimana dengan peringatan Hari Lahir Pancasila? Dengan memilih hari lahir Pancasila di Pulau Ende tentu saja ada maksud khusus dari Jokowi untuk merajuk hati Megawati. Di pulau inilah Bung Karno pernah mengalami pembuangan bersama salah satu istrinya yakni Nyonya Inggit Garnasih pada masa sebelum kemerdekaan. Ini sebenarnya tidak tepat disebut sebagai salah satu istrinya karena pada waktu itu satu-satunya istri memang Inggit Garnasih. Maksud saya ini kan Presiden Sukarno punya banyak istri dan pada waktu itu Bung Karno masih didampingi oleh Inggit Garnasih. Di tempat ini pula dikabarkan Bung Karno merumuskan Pancasila yang kemudian disampaikannya pada pidato di Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang kita kenal sebagai BPUPK dan kemudian dikenal sebagai BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Sudah lama keluarga Sukarno memperjuangkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, namun pemerintahan sebelumnya ini tidak menyepakatinya, sebab sekarang Pancasila yang rumusannya disepakati seperti yang kita tahu sekarang. Ini resminya baru lahir pada tanggal 18 Agustus 1945, disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Beda sekali dengan rumusan yang diajukan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang paling mencolok adalah Sila Ketuhanan itu menjadi Sila kelima, pada formula komposisi dari Pancasila yang digagas oleh Bung Karno kemudian pada tanggal 1 Juni itu diklaim oleh Pemerintaan Jokowi sebagai hari lahir Pancasila. Banyak ahli sejarah yang tidak menyepakatinya. Tapi apapun itu sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi menjadi hari lahir Pancasila dan waktu itu upaya untuk melahirkan hari lahir Pancasila sudah dimulai gencar ketika Taufik Kiemas suami ibu Megawati menjadi ketua MPR ditahun 2009 sampai 2013. Barulah setelah Jokowi terpilih menjadi presiden pada tahun 2016 melalui Kepres 24 tahun 2016 hari lahir Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni. Kalau melihat proses ditentukan hari lahir Pancasila dan dipilihnya Ende sebagai hari peringatan, maka sesungguhnya ini penuh makna simbolis bagi Megawati dan keluarga Sukarno. Namun ternyata dia sendiri tidak hadir bukan hanya tidak hadir di lokasi, tapi dia tidak hadir melalui virtual karena banyak tokoh lain termasuk Wakil Presiden Ma\'ruf Amin dan Mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno juga hadir melalui virtual. Megawati berkilah ketidakhadirannya karena dia harus menghadiri acara yang penting yakni Seminar Nasional Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa yang juga diselenggarakan secara virtual. “Saya ditanya kenapa sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP ibu tidak muncul di sana. Biasa toh wartawan jahil, saya bilang kita bagi tugas di sana ada pengurus BPIP itu,” kilah Megawati kepada media. Kalau kita mau jahil tetapi agak sulit rasanya menerima masalah Megawati masalah waktu seminar. Ini kan tinggal batu akur atau waktunya mundur sebentar tidak harus diganti harinya, waktunya aja 24 jam. Sementara kalau kegiatan kenegaraan peringatam hari lahir Pancasila pastilah sudah terjadwal jauh-jauh hari sebelumnya. Peringatan ini tidak hanya sekadar kaitannya karena Ibu Megawati sebagai Dewan Pengarah BPIP tetapi makna historis secara personal sangat-sangat kuat bagi keluarga besar Soekarno. Dua peristiwa terakhir ini membuka mata publik. Ini pasti ada sesuatu yang sangat serius di antara Jokowi dengan Megawati, masing-masing sudah punya agenda dan kepentingan sendiri yang sulit dipertemukan sehingga, mereka mencoba menghindari dalam event ini. Kan penting bagi Jokowi untuk terus memanuver berjuang memperpanjang masa jabatannya atau setidaknya menyiapkan subsesor yang bisa mengamankan kepentingannya pasca dia lengser. Megawati juga tetap kukuh pada pendiriannya untuk memperpanjang eksistensj pra-Sukarno dengan mempersiapkan Putri Mahkota Puan Maharani menjadi Cawapres 2024, syukur-syukur kalo bisa menjadi Capres. Perbedaan kepeningan yang diametral antara ketua umum dan petugas partai inilah yang tampaknya menjadi pangkal pecahnya kongsi politik di antara mereka. Tanda awal perpecahan itu muncul setelah para pendukung Jokowi berjuang untuk memperpanjang masa Jabatan sebanyak 3 periode. Sebuah media mengutip saking kesalnya saking marahnya Megawati sampai mengucapkan kata memang negara ini milik mbahnya! Ini pernyataan yang sangat keras, untuk memperpanjang masa jabatannya Megawati sampai memerintahkan fraksi PDIP di MPR menarik diri PPHN atau pokok-pokok haluan negara kalau dulu dikenal sebagai GBHN pada pemerintahan masa Orde Baru. Padahal PPHN ini adalah gagasan yang diperjuangkan oleh Megawati, namun agar tak dimanfaatkan untuk kepentingan Amandemen UUD 45 yang memungkinkan mengubah batas waktu periode kepresidenan dari dua periode menjadi 3 periode. Megawati bersama beberapa Parpol Koalisi pendukung pemerintah menutup rapat pintu amandemen sampai pada tahun 2024. Megawati sampai mau mengorbankan gagasannya untuk membuat PPHN itu demi menghadang langkah Jokowi untuk maju menjadi 3 periode. Tak mau menyerah lewat jalur Amandemen ini, di bawah komando Luhut Panjaitan para pendukung Jokowi berusaha menunda Pemilu dengan memperpanjang masa jabatan Jokowi sampai setidaknya tahun 2027. Upaya ini juga dimentahkan oleh Megawati dan partaj pengusung lainnya kecuali Golkar, PKB dan PAN yang waktu itu menggagas memperpanjang masa jabatan Jokowi dengan cara menunda Pemilu. Sejak itu hubungan Megawati dan Jokowi merenggang, pada awal Idul Fitri lalu Jokowi memilih berlebaran di Jakarta. Ini ada kesan kuat ia menghindari Megawati yang biasanya selama Hari Raya, apalagi kita tahu Lebaran tahun ini adalah pertama orang bisa bebas bersilaturahmi setelah 2 tahun mengalami pengetatan pertemuan-pertemuan yang bersifat offline karena pandemi. Dan ketika tiba-tiba sekarang orang ingin leluasa bisa bersilaturahmi ternyata Jokowi malah memilih untuk berlebaran di Jogjakarta. Pada waktu itu Jokowi hanya Lebaran dengan Megawati by phone dan baru beberapa hari dia di Jakarta dia sowan ke Megawati di Jalan Teuku Umar. Jokowi lebih memilih berlebaran di Jogjakarta itu dan memperpanjang masa liburannya dengan berlibur ke Bali bersama dengan anak cucunya. Walaupun Megawati sudah menunjukkan ketidaksenangannya dengan langkah Jokowi, namun Jokowi tampaknya gak peduli juga. Pada saat bertemu dengan relawan Projo di kawasan Borobudur Jawa Tengah pada tanggal 21 Mei 2022, Jokowi menunjukkan sikap bahwa dia seolah punya otoritas sendiri untuk menentukan siapa capres penggantinya. Ucapan Jokowi ini bisa ditafsirkan dengan beragam makna. Ada yang menyebut itu merupakan sinyal bahwa dia akan mendukung Ganjar yang juga hadir diacara tersebut, ada pula yang menafsirkan Jokowi akan maju kembali sebagai Capres untuk 3 periode. Apapun tafsirnya, namun ini sudah pasti Jokowi sudah punya pilihan sendiri dan tidak lagi tunduk pada keputusan partai yang dipimpin oleh Megawati. Ini kita jadi terkejut karena 5 hari berselang setelah itu yakni tanggal 26 Mei ketika Jokowi menikahkan adiknya, Hidayati dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Ambar Usman di Solo. Pesta besar-besaran itu dihadiri sejumlah tamu penting elit parpol dan juga petinggi negara namun Megawati dan keluarganya tidak tampak hadir. Ini beda sekali dengan saat Pak Jokowi menikahkan putra dan putrinya beberapa waktu yang lalu, hubungan keduanya tampak sekali kompak dan harmonis. Megawati bersama keluarganya lengkap mereka tampak berfoto bersama dengan kedua mempelai dan menebar senyum yang menunjukkan kebahagiaan. Kemesraan itu tampaknya kini sudah berlalu. Putri Megawati yakni Puan Maharani yang juga ketua DPR sempat mengaku tidak bisa hadir karena ada acara di Bali. Namun Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengaku kepada media bahwa Megawati dan keluarga memang tak diundang dalam acara pernikahan adik Pak Jokowi itu. Beritanya sempat dikutip oleh tempo.co, namun beberapa saat berita tersebut hilang. Apakah memang keluarga Megawati tak diundang atau di undang tetapi tidak datang, itu menunjukkan adanya sesuatu yang sedang terjadi? Ketua DPD di MPR Tamsil Lingrung mengaku dia mendapat bocoran dari mantan Mensos Bakhtiar Chamzah bahwa Ketua Umum PPP yang kini menjadi kepala Bappernas yaitu Menteri Perencanaan Nasional dia diminta Jokowi untuk menjauhi PDIP. Apakah info tersebut akurat, faktanya kemuduan kita menyaksikan terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN. Pembetukan koalisi itu terjadi tak lama setelah muncul kabar yang sangat santer bahwa Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto itu mau dikudeta dan dicopot dari jabatannya sebagai Menko Perekonomian. Banyak yang menduga koalisi ini akan digunakan Jokowi sebagai kendaraan politiknya. Ini ada 2 opsi, yang pertama akan digunakan sendiri oleh Jokowi dilihat dari keadaan amandemen UUD 1945 batasan untuk 2 periode menjadi 3 periode. Kalau dia tidak bisa dia terobos amandemen ini, maka dia akan gunakan sebagai kendaraan politik proxy-nya yakni proxy Jokowi. Nama yang sangat santer beredar itu disebut adalah Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah saat ini. Nama Ganjar ini semakin menguat bahkan menjadi subsesor sekaligus proxy Jokowi ketika Ketua Umum Partai Nasdem menemui Jokowi pada 24 Mei malam dan menyodorkan nama Ganjar-Anies sebagai pasangan calon Presiden tahun 2024. Ketus DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengakui bahwa memang mereka menyodorkan nama Ganjar-Anies yang memang pilihan terbaik dengan alasan untuk mengatasi pembelahan rakyat Indonesia. Bagaimana dengan nasib Puan? Selama ini namanya disebut-sebut sebagai Calon Wakil Presiden bagi Prabowo. Namun ini muncul opsi baru mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dikabarkan mencoba menjadi Mak Comblang agar Puan berpasangan sebagai Cawapres Anies. Salah satu bukti seriusnya perjodohan Anies dan Puan ini indikasinya adalah saat ini Puan sedang menjalankan Umroh ke tanah suci Mekah didampingi oleh Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Syafrudin yang dikenal sebagai orang dekat Jusuf Kalla. Jadi artinya kabar bahwa mereka ini dicoba dijodohkan oleh Jusuf Kalla ini benar dong dan disebutkan oleh Tamsil Lingrung mereka sudah bertemu sampai 3 kali. Sementara itu hari Rabu (1/06/2022) kemarin Prabowo justru diundang makan siang ke kantor Nasdem. Di depan Prabowo Surya Paloh mengakui dia bertemu Jokowi pada tanggal 24 Mei malam. Dia mengatakan pada pertemuan tersebut dia membicarakan bagaimana kelanjutan pembangunan Indonesia ini pasca-Jokowi. Pernyataan Surya Paloh ini pernyataan sorang politisi yang multi tafsir. Nadanya mirip seperti yang dikatakan Airlangga Hertarto soal Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk untuk menjaga kelanjutan pembangunan di era Jokowi yang menurut dia sudah dirasakan manfaatnya. Kita bisa menafsirkan pernyataan-pernyataan dari elit politik ini tampaknya mereka sudah ada kesepakatan bahwa Jokowi akan berakhir masa jabatannya dan dia diyakinkan bahwa penggantinya adalah figur yang bisa menjaga kepentingan politiknya. Siapa nama itu yang jelas bukan Puan. Nasdem dengan tegas menyebut nama Ganjar berpasangan dengan Anies, bagaimana dengan Prabowo? Setelah dia bertemu dengan Surya Paloh dia mengatakan bahwa pertemuan itu adalah kangen-kangenan sesama alumni Partai Golkar, Anda percaya? Saya sih tidak. Satu hal yang pasti Jokowi jelas punya agenda politik sendiri dan itu berbeda dengan Megawati. Dia ingin kepastian politiknya terjaga setelah dia lengser. Para politisi yang sudah memanufer ini adalah bagian dari upaya mengaitkan Jokowi apakah janji mereka nantinya bisa dipegang oleh Jokowi? Satu hal yang pasti dalam politik itu tidak ada pertemanan abadi. Itu adagium yang berlaku di politik bahwa yang abadi itu adalah kepentingan. Itu hukum basic politik yang tidak bisa ditawar-tawar. (sof, sws)
Kemarahan Megawati kepada Jokowi dan Ganjar Sudah Sampai Ubun-ubun
Jakarta, FNN - Keretakan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi tak bisa ditutup-tutupi lagi. Jokowi dicap sebagai orang bebal dan Ganjar Pranowo distempel sebagai orang yang belagu, kemlinthi, dan sok pintar. Anehnya, banyak orang yang tidak percaya kalau mereka berseteru. Publik menganggap hanya settingan belaka. Pengamat politik Rocky Gerung menilai perseteruan mereka serius dan kemarahannya sudah sampai ke ubun-ubun. “Kemarahan Ibu Mega bisa kita dengar melalui kalimatnya Masinton yang menyebut Jokowi bebal. Juga kalimatnya Trimedya yang menyebut Ganjar itu kemlinthi. Pilihan bahasa ini sudah di ubun-ubun,” katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 02 Juni 2022. Rocky menduga, barangkali mereka sudah ada rapat khusus DPP untuk memilih istilah tersebut. “Mungkin mereka pikir disebut apa? Sebut banyak tingkah atau bacot, tetiba dipakai istilah bebal. Pasti mereka tidak akan pakai istilah dungu karena itu istilah saya,” paparnya. Kemarahan para kader PDIP terhadap Jokowi dan Ganjar, bisa dibaca juga dengan melihat watak Megawati Soekarnoputri yang ingin agar supaya ada yang lurus di dalam politik partainya sendiri. “Nah, Jokowi yang diasuh sebagai - bahkan Pak Jokowi sendiri suatu waktu pernah mengganggu, ya hubungan saya dengan Ibu Mega bukan sekadar hubungan kader atau tugas, tapi saya sudah anggap orang tua, jadi ibu saya sendiri. Apalagi kalau itu kita kenang kembali, terus-terus Ibu Mega merasa ini anak kurang ajar betul ya. Jadi neko-neko atau plintat plintut ini bagi ibu Mega atau Pak Jokowi itu sudah selesai. Dan itu saya kira nggak bakal bisa dipulihkan lagi,” papar Rocky. Rocky menegaskan, tentu Jokowi sudah bersiap-siap untuk mengambil langkah frontal atau diametral dengan PDIP. Itu yang menandakan kenapa dalam beberapa peristiwa terakhir Mega tidak menghadiri peristiwa yang seharusnya ia hadiri, yaitu perkawinan adik Jokowi, lalu peresmian kota Pancasila di Ende. “Jadi seluruh aktivitas politik minggu ini memperlihatkan ada ketegangan yang nggak mungkin lagi dijembatani,” tegasnya. Rocky meyakini olok-olok dari Trimedya dan Masinton terhadap Jokowi dan Ganjar merupakan manifestasi dari kemarahan Megawati. “Jadi betul-betul ini adalah suara Ibu Mega melalui dua kadernya yang paling tajam dalam membuat olok-olok. Itu sudah enggak mungkin dipulihkan lagi. Sudah langsung dimengerti oleh Pak Jokowi sebagai orang Solo. Itu kan kasar sekali. Tapi Pak Joko Widodo merasa bahwa kalau begitu nggak bisa dipulihkan,” tegasnya. Jadi, ini betul-betul menohok. “Batin Jokowi itu pasti terluka. Dan itu konsekuensi dari tidak taat pada perintah pemimpin partai. Kan sebetulnya dalam etika politik Pak Jokowi tetap memang kader PDIP. Ya bikin negosiasi dengan PDIP,” tegasnya. Rocky mengingatkan masyarakat bahwa sudah seringkali Megawati merasa tidak didenger nasihatnya. “Jadi, Mega sebagai orang yang membesarkan Presiden Jokowi berhak untuk memilih kalimat yang akan diucapkan melalui dua kadernya. Itu kira-kira bacaan psikologi politiknya,” paparnya. Rocky menegaskan bahwa saat ini persaingan-persaingan politik sudah terbaca, dan gerak politik yang menganggap Ganjar itu kita tinggalkan saja, terbaca melalui beberapa statement PDIP yang seolah-olah memberi angin kepada Panglima Andika. Pasangan Andika – Puan, kata Rocky, lalu muncul kemarin yang betul-betul brilian dari Pak JK yang berupaya untuk mengambilalih isu dan menyodorkan duet Anies dan Puan. Jadi, menurut Rocky semua fasilitas itu sudah dibaca publik dan tinggal tunggu kejelasan PDIP kapan Ganjar mau dipecat dari partai. “Tapi ini sudah disebut bebal, sudah disebut sebagai kemlinthi, kenapa nggak dipecat. Sekarang bolanya balik PDIP. Konsisten dong supaya jangan dianggap bahwa PDIP marahnya cuma pura-pura. Tapi kita tahu pasti Bu Mega akan lakukan kemarahan itu secara sempurna,” tegasnya. (ida, sws)
Pasangkan Anies-Puan, Jusuf Kalla Porakporandakan Konstelasi Politik Hari Ini
Jakarta, FNN – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan ibadah umroh dengan didampingi oleh Komjen Syafrudin, dulu Wakapolri, sekarang Ketua Dewan Masjid Indonesia. Orang melihat hubungan dekat antara Syafrudin dengan Jusuf Kalla (JK). JK sudah tiga kali bertemu dengan Puan dan ingin menjadi comblang menjodohkannya dengan Anies Baswedan. Pengamat politik, Rocky Gerung menanggapi akrobat mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) sebagai upaya untuk memporak-porandakkan konstelasi politik hari ini. Pasalnya, Anies dan Puan memiliki basis pendukung yang berlawanan. Anies didukung pemilih Islam sedangkan Puan didukung kaum nasionalis. Hal ini disampaikan Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief yang ditayangkan di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 02Juni 2022. Dalam wawancara tersebut, awalnya Hersubeno Arief mengaku mendengar kabar bahwa JK telah tiga kali bertemu dengan Puan Maharani. “Jadi ia ingin menjadi Pak Comblang menjodohkannya dengan Anies Baswedan,” kata Hersubeno Arief. Menanggapi itu, awalnya Rocky Gerung mengatakan bahwa political sense yang dimiliki JK memang tidak bisa dianggap enteng. Baginya, JK adalah King Maker. Sebab, JK pengalaman panjang JK di dunia politik membuatnya tahu lorong sempit yang masih bisa ditempuh. “Yang menarik memang, orang akan terkejut bahwa manuver Pak JK itu bisa memporak-porandakkan politic equation, persamaan politik atau konstelasi politik hari ini,” tambahnya. Kendati demikian, ia menilai bahwa manuver JK ini memang wajar terjadi. Pasalnya, Anies Baswedan merupakan kandidat kuat untuk maju di Pilpres 2024. Akan tetapi, ia bisa saja terhalangi oleh syarat Presidential Threshold. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 UU menyebutkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Anies sebagai tokoh yang tidak memiliki partai bisa saja terhalangi untuk maju sebagai presiden karena persyaratan di atas. Sementara, Puan Maharani yang berasal dari partai besar seperti PDIP tidak memiliki kesulitan tersebut. “Kan agak ajaib kalau misalnya Anies dihalangi hanya karena tidak punya tiket 20 persen, kan. Jadi orang akhirnya masuk pada pragmatisme,” ujar Rocky Gerung. Di sisi lain, Rocky Gerung menilai bahwa pihak Puan Maharani juga memiliki kepentingan sendiri untuk bergabung dengan Anies Baswedan. Ia menyebut, Presiden Jokowi yang berasal dari PDIP juga mungkin merasa bahwa jika elektabilitas kadernya terus turun, lebih baik mencari orang yang elektabilitasnya baik meskipun berasal dari wilayah lawan. “Ibu Mega juga begitu, mungkin melihat bahwa Puan tetap adalah calon pemimpin, tapi kesempatan hari-hari ini belum maksimal,” kata Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, orang-orang akhirnya mencari “jalan tikus” seperti ini karena persyaratan Presidential Threshold 20 persen. Ia pun memuji kecerdikan JK mengintip celah untuk menyiasati persyaratan ini, yakni dengan berupaya memasangkan Anies dengan Puan. “Ini bisa bikin blunder banyak pihak karena nanti dianggap bagaimana mungkin ada perkawinan antara kadrun dan cebong,” katanya. Tapi, menurut Rocky Gerung, politik memang selalu dapat diselesaikan dengan negosiasi-negosiasi. “Pak SBY juga adalah seorang strategi yang ampuh melihat peluang dan sangat rasional. Jadi tokoh-tokoh politik, ketua-ketua partai itu harus belajar dari kemampuan menelikung, men-zig zag, atau slideng tackle dari tokoh-tokoh semacam Pak JK dan Pak SBY. Ibu Mega tentu dengan sendirinya,” paparnya. Menurut Roky yang penting buat kita, jangan sampai negosiasi itu didasarkan pada transaksi yang kasar. “Kita ingin lihat kalaupun misalnya ada Anies – Puan, oke, tetapi, mesti dibuka ke publik bahwa itu adalah upaya untuk menghasilkan pemimpin terbaik, bukan sekadar untuk meneruskan oligarki, meneruskan di belakangnya ada transaksi bisnis. Itu akan jadi buruk lagi,” tegasnya. (ida, sws)
Bawaslu RI Minta Jajarannya Mengutamakan Pencegahan pada Pemilu 2024
Bandung, FNN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia meminta jajarannya untuk mengutamakan unsur pencegahan dalam pengawasan tahapan Pemilu 2024 di antaranya melalui uji petik pemuktahiran data pemilih berkelanjutan.\"Evaluasi pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan (DPB) ini merupakan salah satu bagian dari pencegahan yang dilakukan Bawaslu,\" kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.Ia menambahkan evaluasi pemutakhiran berkelanjutan bertujuan untuk memastikan validitas data daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024.Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI ini menekankan prioritas utama Bawaslu sekarang adalah memperkuat pencegahan.\"Kita harus mengutamakan pencegahan sebagai upaya awal untuk meminimalisasi terjadinya permasalahan terkait kepemiluan nanti,\" ucapnya pada acara Rapat Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang diselenggarakan Bawaslu Bali.Selain itu, katanya, harus memperkuat partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa informasi yang tersebar di masyarakat merupakan informasi valid dan dapat dipertanggungjawabkan.Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani mengatakan proses pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan sudah berjalan usai Pilkada Serentak 2020.Ariyani mengatakan jajarannya telah melakukan uji petik untuk memverifikasi secara faktual data pemilih berkelanjutan yang telah dihasilkan KPU kabupaten/kota.Dalam kesempatan itu, Ariyani didampingi empat komisioner lainnya, yakni I Wayan Widyardana Putra, I Wayan Wirka, I Ketut Rudia, dan I Ketut Sunadra, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Bali Ida Bagus Putu AdinathaSelain Lolly dan Komisioner Bawaslu Bali, hadir dalam acara tersebut anggota KPU Bali I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya beserta Ketua dan Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu kabupaten/kota se-Bali. (Sof/ANTARA)
Pakar Mengingatkan Agar Dominasi Politik Tidak Menundukkan Riset
Jakarta, FNN - Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mengingatkan agar dominasi politik yang sedang berlangsung tidak menundukkan riset dan cara berpikir masyarakat melalui berbagai doktrin politis.\"Jangan sampai politik terlalu dominan sehingga riset pun ditundukkan di bawah agenda politik dan doktrin-doktrin politik. Ini tidak sehat,\" kata Jimly Asshiddiqie ketika menyampaikan paparan dalam serial diskusi peradaban-Paramadina bertajuk Nurcholish Madjid dan Indonesia yang disiarkan di platform Zoom Meeting, dipantau dari Jakarta, Kamis.Dengan demikian, menurut Jimly, penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya generasi penerus, untuk melanjutkan semangat Nurcholish Madjid atau Cak Nur yang merupakan seorang tokoh nasional dengan pemikiran-pemikirannya mengenai hubungan antara negara dan agama.Menghadirkan alternatif pemikiran, kata dia, yang membuat suatu bangsa menjadi kaya akan solusi guna menemukan jalan terbaik untuk pembangunan nasional dan kemajuan peradaban Indonesia.\"Kemajuan peradaban Indonesia tidak bisa tidak ditopang oleh sains dan teknologi. Ini tidak bisa. Tidak bisa juga tidak ditopang oleh respected and respectable rule of law and rule of ethics (supremasi hukum dan supremasi etika yang terhormat dan dihormati, red.),\" tuturnya.Salah satu wujud dari upaya untuk melanggengkan semangat Cak Nur, menurut dia, adalah melalui partisipasi aktif di dalam berbagai forum diskusi untuk berbagi sudut pandang dan cara berpikir.Terkait hal tersebut, Jimly mengatakan bahwa pengembangan pemikiran memerlukan ruang bebas dan lingkungan yang toleran terhadap berbagai jenis cara berpikir seseorang. Bahkan, untuk cara berpikir yang mungkin berada di luar kelaziman banyak orang.\"Jadi, toleransi jangan hanya urusan pakaian salat, tetapi juga toleransi untuk ruang berpikir. Untuk berdiskusi dan berbagi sudut pandang,” kata Jimly.Oleh karena itu, Jimly mendorong masyarakat untuk terus mengembangkan pemikiran kritis dan alternatif guna meneruskan semangat milik Cak Nur. (Sof/ANTARA)
Anak Lahir Sebelum UU Kewarganegaraan Wajib Didaftarkan
Jakarta, FNN - Dosen Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Nur Widyastanti mengatakan anak yang lahir sebelum diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tetap wajib didaftarkan untuk mencegah status asing anak tersebut.\"Harus didaftarkan dulu ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu empat tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan,\" katanya pada webinar bertajuk \"Kewarganegaraan Ganda untuk Pasangan WNA dari Keluarga Perkawinan Campuran\" yang dipantau di Jakarta, Kamis.Sebab, jelas dia, anak yang lahir sebelum UU Nomor 12 Tahun 2006 diundangkan tidak otomatis memperoleh status kewarganegaraan Indonesia tanpa didaftarkan. \"Jadi, kalau tidak mendaftar status anak tersebut tetap asing,\" kata Nur.Ia mencontohkan kasus yang menimpa Gloria Natapradja Hamel sekitar tahun 2016. Dalam kasus tersebut Gloria diketahui memiliki masalah status kewarganegaraan sehingga diberhentikan atau dibatalkan menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).Gloria batal menjadi anggota Paskibraka dikarenakan belakangan diketahui sang ayah berstatus sebagai warga negara Prancis.\"Ia tidak bisa mengibarkan bendera karena diketahui ternyata dia ini warga negara asing,\" ujarnya.Dalam kasus yang menimpa Gloria, diketahui ibunya tidak melapor ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah UU Nomor 12 Tahun 2006 lahir. Meskipun orang tua perempuannya berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI), tetap wajib melapor dan memberitahukan bahwa ayah dari anak tersebut seorang WNA yang bertujuan agar status anak tidak dianggap asing.n\"Sehingga waktu itu Gloria tetap menjadi warga negara asing,\" jelas dia.Dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan atau memungkinkan diberikannya dwi kewarganegaraan terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran antara WNI dan WNA hingga anak tersebut berusia 18 tahun.Namun, dalam waktu tiga tahun setelah anak tersebut berusia 18 tahun, ia harus memilih kewarganegaraan Indonesia atau asing. (Ida/ANTARA)
Anggota DPR Minta KSP Ikut Perbaiki Pola Komunikasi kepada Publik
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin meminta Kantor Staf Kepresidenan (KSP) ikut memperbaiki pola komunikasi pemerintah kepada publik, terkait berbagai kebijakan strategis agar tidak mengalami bias.\"Perlu dipertimbangkan melalui KSP, keterangan formal pemerintah harus diberikan kepada publik secara ajeg yaitu ada \'time line\' yang jelas dan tetap,\" kata Yanuar dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR bersama Menteri Sekretariat Negara, KSP, dan Sekretariat Kabinet, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.Dia mengatakan, dunia komunikasi politik di Indonesia mengalami masalah besar karena sulit memisahkan mana informasi hoaks atau bukan, mana rumor dan analisa.Menurut dia, saat ini banyak kebijakan negara terkait hal-hal strategis mengalami bias dan menjadi simpang-siur di masyarakat sehingga membingungkan publik.\"Banyak hal terkait kebijakan Presiden mengalami bias sehingga duduk perkara di publik banyak cabangnya. Hal seperti ini kalau tidak dikelola dengan baik, akan menjadi masalah besar,\" ujarnya.Karena itu dia menyarankan ada forum yang diselenggarakan secara konstan dan ajeg untuk mengurangi derajat masalah komunikasi tersebut.Yanuar mencontohkan saat pandemi COVID-19, informasi terkait pandemi disampaikan secara ajeg oleh Satgas Penanganan COVID-19 sehingga masyarakat mencari informasi dari saluran tersebut.\"Saat COVID-19 kita ada pengalaman, ada Satgas COVID-19 yang menyampaikan informasi rutin secara ajeg sehingga masyarakat menyerap informasi dari Satgas,\" ucapnya.Dalam Raker tersebut, anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta KSP muncul ke depan untuk memperbaiki pola komunikasi publik kepada masyarakat.Dia menilai terlalu banyak isu di publik yang harus diselesaikan KSP, misalnya, terkait pemberitaan mengenai penjabat (Pj) kepala daerah yang menimbulkan polemik di masyarakat.\"Banyak \'bottle necking\' yang jadi prioritas dari kerja-kerja KSP, misalnya, tadi anggota Komisi II DPR Anwar Hafid cerita bagaimana semrawut terkait Pj kepala daerah, baru dilantik lalu mengundurkan diri. Saya ingin KSP punya komitmen untuk memperbaiki pola komunikasi publik dari istana ke publik,\" katanya.Rifqi mengatakan, tensi politik jelang Pemilu 2024 semakin meningkat sehingga KSP harus muncul ke depan untuk memperbaiki pola komunikasi publik. Hal itu menurut dia agar pemerintahan Jokowi-Ma\'ruf bisa mengakhiri masa jabatannya dengan baik atau \"soft landing\" di tahun 2024. (Ida/ANTARA)
Pengesahan UU IKN: Bukti DPR Tunduk Pesanan Eksekutif
Jakarta, FNN – Dalam GELORA Talks, Rabu (1/6/2022), Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menyebutkan bahwa partainya tidak hanya mengajukan uji materi (judial review) atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Tapi kami juga akan mengajukan JR Presidential Threshold dan Parlementary Theshold,” ungkap Anis Matta. Adapun pasal yang diuji materi atas UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1). Gugatan tersebut, diajukan pada Kamis, 24 Februari 2024, dengan Nomor 27/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022, dan telah tercatat dalam situs resmi milik Mahkamah Kontitusi. Uji materi diajukan oleh Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta bersama Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah dan Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik. Partai Gelora berharap agar Pemilu 2024 tidak digelar serentak, karena ada preseden buruk pada pemilu 2019 adanya kematian sembilan ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu, hasil Pemilu serentak yang diselenggarakan pada 2019 lalu menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi. “Ancaman tersebut kita rasakan belakangan ini, di mana mekanisme check and balance tidak berjalan dengan baik. Kekuasaan Presiden sebagai eksekutif yang begitu kuat mencengkeram DPR sebagai lembaga legislatif,” ungkap Amin Fahrudin, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPN Partai Gelora Indonesia. Hal itu terjadi antara lain dalam pengesahan UU Cipta Kerja pada November 2020 dua tahun lalu, yang telah mengubah begitu banyak aspek dunia usaha, ketenagakerjaan, pendidikan dan sebagainya. Secara formil UU Cipta Kerja telah dinyatakan konstitusional bersyarat oleh MK, karena itu menyalahi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3), sehingga berujung pada revisi. Menurut Amin, proses legislasi yang mengikuti kemauan eksekutif juga terjadi pada pengesahan UU Ibu Kota Negara (IKN) baru pada 18 Januari 2022. Penyusunan UU tersebut tercepat, yakni selama 25 hari berlangsung saat masa reses dan diselesaian dalam waktu 42 hari, tanpa melibatkan partisipasi publik dalam proses penyusunan UU. “Ini menjadi bukti nyata betapa proses legislasi sebagai salah satu fungsi DPR tidak dijalankan dengan baik. DPR tunduk pada pesanan eksekutif,” katanya dalam GELORA Talks juga, Rabu (1/6/2022). Karena itu, lanjut Amin, dari akar persoalan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 secara serentak antara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), yang juga akan diterapkan pada Pemilu 2024 ini, telah menciptakan berbagai persoalan. Sebab, Pemilu serentak menyebabkan pemilih lebih berfokus pada pemilihan presiden. Hal ini bisa dilihat pada perbandingan suara tidak sah dalam pelaksanaan Pemilu 2019, dimana suara tidak sah untuk Pilpres mencapai 2,38% (3.75.905 suara). Sementara suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPR mencapai 11,12% (29.710.175 suara) dan suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPD mencapai 19,02% (17.503.393 suara). “Pemilu serentak memecah perhatian pemilih dimana perhatian lebih tertuju pada pemilihan presiden dibandingkan pemilihan anggota DPR maupun DPD. Pemilih datang pada bilik suara yang sama namun perbandingan suara tidak sah sangat jauh antara Pilpres dan Pileg,” ujarnya. Partai Gelora menilai kenyataan ini, jelas merugikan bagi keberlangsungan demokrasi kita. Anggora legislatif yang terpilih bisa jadi adalah residu dari perhatian masyarakat yang tersedot pada Pilpres. “Dampaknya kita rasakan saat ini dimana DPR tidak mampu mengimbangi presiden dalam proses jalannya pemerintahan. Presiden dapat melaksanakan kehendaknya secara bebas dan secara mudah mendapatkan stempel legitimasi dari DPR,” tandasnya. Pemilu serentak juga menyebabkan hilangnya nyawa petugas PPS dan PPK sebanyak 894 petugas PPS meninggal dunia dan 5.175 orang petugas pemilu mengalami sakit berat dalam Pemilihan Umum serentak 2019. Di samping itu, lanjut Amin, alasan keserentakan pemilu untuk efisiensi anggaran juga tidak terbukti, karena faktanya dalam penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019 justru terdapat pembengkakan biaya pemilu. Total anggaran penyelenggaraan pemilu 2019 berjumlah Rp 25,59 triliun, naik Rp 10 triliun dari anggaran pemilu tahun 2014. Partai Gelora berharap dukungan penuh dari masyarakat agar upaya untuk melakukan reformasi sistem politik demi menjaga keberlangsungan demokrasi, dapat memberikan hasil yang baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. (mth)
POPULER
