POLITIK
Mentan Memilih Fokus Kerja daripada Menanggapi Isu "Reshuffle"
Jakarta, FNN - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo enggan menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle yang menyeret namanya dan fokus untuk bekerja melakukan tugasnya.\"Aku enggak tahu tuh. Aku kerja aja. Aku mulai dari bawah kerjanya, kerja aja, semampu-mampu dan sekuat-kuatnya,\" kata Syahrul kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.Politisi Partai Nasional Demokrat itu namanya kerap disebut-sebut ketika rumor perombakan kabinet menguat sebagai salah satu menteri yang layak dicopot.Sejumlah pengamat politik bahkan kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo secara kerap menyebut nama Syahrul dalam jajaran menteri yang layak digantikan.Kepada wartawan Syahrul mengaku tidak tahu menahu soal rumor reshuffle dan memilih fokus untuk mengerjakan tugasnya sebagai Mentan.Syahrul juga mengaku tidak pernah mendapat pemanggilan khusus dari Presiden Jokowi untuk membicarakan wacana perombakan kabinet.\"Enggak tadi rapat aja. Rapat dan salah satunya aku diminta untuk mempersiapkan beras cukup. Ya sekali-kali kita ekspor, aku lagi persiapkan itu,\" katanya.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 luas panen padi mencapai 10,41 juta hektare, turun sebanyak 245,47 ribu hektare atau 2,30 persen dibandingkan 10,66 juta hektare setahun sebelumnya.Produksi padi tahun 2021 mencapai 54,42 juta ton gabah kering giling (GKG), turun sebanyak 233,91 ribu ton atau 0,43 persen dibandingkan 54,65 juta GKG pada 2020.Sedangkan produksi beras tahun 2021 untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 31,3 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 140,73 ribu ton atau 0,45 persen dibandingkan 31,50 juta ton pada 2020.Sementara itu BPS menyebutkan kinerja ekspor pertanian 2021 melanjutkan tren positif yakni sebesar 4,24 miliar dolar AS atau meningkat 2,86 persen dibandingkan 4,12 miliar dolar AS setahun sebelumnya.Tren positif berlanjut dalam laporan BPS yang menyebutkan bahwa ekspor pertanian pada April 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 15,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. (Ida/ANTARA)
APEKSI Usul Dana Kelurahan Dikucurkan Lagi
Bogor, FNN - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengusulkan kepada pemerintah pusat agar mengucurkan lagi dana kelurahan yang manfaatnya dinilai sangat dirasakan oleh pemerintah kota.Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya, mengatakan hal itu dalam sebuah diskusi secara hybrid yang dikutip dari keterangannya, Minggu.Bima Arya menuturkan, keberadaan kelurahan di kota tidak kalah penting dengan desa di kabupaten. \"Apalagi ke depan semuanya akan tinggal di kota,\" katanya.Wali Kota Bogor itu menyatakan, Kota Bogor sempat mendapatkan dana kelurahan selama satu tahun pada 2019.Ketika terjadi wabah COVID-19 dan pemerintah menetapkan pandemi, dana kelurahan itu diberhentikan oleh pemerintah pusat.\"Padahal, lurah berada di garda terdepan dan telah menyerap aspirasi warga, harus memutar otak untuk mewujudkan aspirasi warganya,\" kata dia.Bima menjelaskan, di kelurahan ada banyak aspirasi warga, tidak hanya mau infrastruktur yang baik, tetapi juga pelayanan publik dan sebagainya.\"Kami meminta penjelasan dari pemerintah pusat persoalannya apa. \"Saat ini belum ada model seperti pendanaan kelurahan yang sifatnya permanen, berkelanjutan, dan melembaga,\" katanya.Menurut Bima, APEKSI sempat berdiskusi dengan Badan Anggaran DPR RI, dari mana sumbernya dana kelurahan itu, apakah dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), atau diamanatkan dari APBD.\"Kami menunggu menjelaskan soal dana kelurahan itu. Menurut Anggota Banggar DPR itu sudah jelas, tapi menurut kami belum,\" jelasnya.Ia berpandangan, dana kelurahan ini sangat penting. Hal ini berkaitan dengan peningkatan pelayanan di tingkat terkecil, partisipasi, program padat karya, kolaborasi dengan masyarakat, menyerap tenaga kerja dan sebagainya.Di sisi lain, persoalan dana kelurahan ini membukakan pintu atas beberapa persoalan yang jauh lebih besar. Di atas dana kelurahan ada dana transfer dari pusat ke daerah. Kemudian ada isu tentang keseimbangan keuangan pusat dan daerah. Paling atas adalah komitmen terhadap otonomi daerah.\"Carut-marut itu saya melihat sebagian besar karena inkonsistensi terhadap semangat otonomi daerah. Ada godaan-godaan bukan dengan membangun sistem, tetapi tingkat kepercayaan. Hendaknya membangun sistem ada reward and punishment, seperti Sakip dan Lakip,\" kata dia,Bima juga menyampaikan usulan agar pemerintah pusat membangun sistem mengenai dana kelurahan. \"Berikan kewenangan pada daerah untuk menentukan membangun infrastruktur,\" katanya (Ida/ANTARA)
Panglima TNI Diminta Memfasilitasi Relawan MER-C ke Palestina
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada Panglima TNI untuk membantu memfasilitasi relawan kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) yang terhalang masuk ke Palestina melalui Mesir.\"Ini butuh koordinasi antar-intelijen negara, dalam hal ini BAIS (Badan Intelijen Strategis) yang memang di bawah kendali Panglima TNI. Maka, saya meminta Panglima TNI untuk memfasilitasi hal ini agar relawan MER-C dapat masuk ke Gaza dengan misi kemanusiaannya,\" tutur LaNyalla saat menerima audiensi pengurus MER-C di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu.Secara administrasi, relawan MER-C telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan. Hanya saja, mereka terhalang oleh izin intelijen Mesir. Oleh karena itu, LaNyalla memandang perlu untuk berkoordinasi dengan Panglima TNI guna memfasilitasi relawan kemanusiaan MER-C agar dapat membantu kesehatan rakyat Palestina melalui rumah sakit yang didirikan dari donasi masyarakat Indonesia.\"Secepatnya harus ditindaklanjuti agar masyarakat Palestina segera mendapatkan hak kesehatan yang layak. Saya sangat mendukung dan mendorong agar relawan MER-C dapat segera difasilitasi masuk ke Palestina,\" kata LaNyalla.Dalam audiensi tersebut, jajaran pengurus MER-C mengeluhkan akses yang sulit untuk dapat masuk ke Palestina melalui Mesir.\"Kami meminta akses untuk dapat masuk ke Palestina. Hubungan Indonesia dan Mesir sangat bagus,\" kata Head of Presidium MER-C dr. Sarbini Abdul Murad.Menurutnya, bulan lalu, dua orang relawannya tertahan di perbatasan Palestina-Mesir lantaran tak diberikan akses masuk oleh intelijen Mesir.\"Untuk masuk ke Palestina, selain visa dan persyaratan lainnya, juga harus ada izin dari intelijen. Kami sudah berkoordinasi dengan KBRI di Mesir, tapi tetap gagal masuk dari perbatasan karena terhambat oleh izin intelijen Mesir,\" ujar Sarbini.Sementara itu, untuk pengembangan rumah sakit, mereka membutuhkan akses yang mudah untuk masuk karena Indonesia membawa material, tukang, tenaga ahli, dokter, hingga relawan.Akhir tahun 2015, rumah sakit hasil donasi masyarakat Indonesia telah beroperasi di Palestina. Setiap harinya, terdapat lebih dari 500 pasien masyarakat Palestina yang memanfaatkan fasilitas kesehatan rumah sakit tersebut.Saat ini, Indonesia akan menambah fasilitas dengan membangun dua lantai agar pelayanan dapat lebih maksimal. (Sof/ANTARA)
Konflik Sosial di Mareje NTB Sudah Diselesaikan Dengan Tuntas
Jakarta, FNN - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Akhmad memastikan konflik sosial di Desa Mareje, Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sudah diselesaikan secara tuntas.Rumadi mengatakan pemda bersama kepolisian serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan tokoh lintas agama telah menangani konflik dan mewujudkan kesepakatan damai dalam waktu yang cepat namun tetap demokratis.\"Kami melihat langkah dari pemkab dan kepolisian sudah sangat tepat karena dapat mengorkestrasi berbagai pihak dari aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama sehingga keributan ini bisa tertangani dengan cepat dan masyarakat kembali hidup dengan damai dan normal,\" kata Rumadi dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.Pada awal Mei 2022, terjadi perusakan dan pembakaran rumah seorang penganut Buddha di Desa Mareje, NTB. Aksi tersebut buntut dari kesalahpahaman antara pemuda Dusun Bangket Lauk dan warga Dusun Pelan di Desa Mareje akibat suara petasan pada malam takbiran.Rumadi berharap masyarakat bisa belajar dan mengambil hikmah dari setiap konflik sosial yang terjadi dan meningkatkan kualitas toleransi sosial.Ia juga meminta pemerintah daerah dan berbagai pihak dapat menyiapkan deteksi dini sehingga dapat melakukan berbagai antisipasi berbagai peristiwa yang akan terjadi.Selain itu, menurut Rumadi, forum-forum di masyarakat harus diaktifkan kembali sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai persoalan di masyarakat.“Perlu diaktifkan kembali FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Satgas Penanganan Konflik Sosial, dan forum lainnya agar pemda dapat mengantisipasi berbagai persoalan yang akan terjadi,\" jelasnya. (Sof/ANTARA)
Kelompok Pakar DPRD Karawang Digaji Rp52,5 Juta/Bulan
Karawang FNN - Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan kewajiban menggaji Kelompok Pakar beranggotakan tujuh orang sebesar Rp52,5 juta per bulan tidak memberatkan keuangan daerah.\"Anggarannya sudah teralokasi,\" kata Sekretaris DPRD Karawang Uus Hasanudin saat dihubungi di Karawang, Minggu.Ia mengatakan kewajiban Sekretariat DPRD Karawang menyediakan gaji Rp7,5 juta per anggota Kelompok Pakar tidak memberatkan karena jumlahnya hanya tujuh orang.\"Tidak, itu tidak terlalu berat. Terkecuali kalau (jumlah) anggota Kelompok Pakar ada 100 orang, itu baru berat menggaji mereka,\" katanya.Pada Juni 2022 ini DPRD Karawang memiliki tambahan alat kelengkapan dewan, yakni Kelompok Pakar. Anggota Kelompok Pakar berjumlah tujuh orang.Uus menyebutkan hak bagi seluruh anggota Kelompok Pakar DPRD Karawang itu hanya gaji, tanpa ada tunjangan.Besaran gaji bulanan Rp7,5 juta per orang. Jika ditotal, kebutuhan gaji per bulan untuk tujuh orang Kelompok Pakar itu mencapai Rp52,5 juta.\"Mereka hanya mendapatkan gaji Rp7,5 juta per orang setiap bulan, tidak ada tunjangan. Mulai Juni ini kita sudah berkewajiban menggaji Kelompok Pakar,\" katanya.Dikatakannya, para anggota Kelompok Pakar merupakan orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Jadi tugas pokok dan fungsinya sekadar membantu DPRD Karawang dalam hal gagasan dan saran.Ditanya tentang periodisasi Kelompok Pakar, Uus menyampaikan kalau masa kerjanya itu setahun. Dengan begitu, masa tugas akan habis pada akhir Desember 2022.\"Menjelang akhir tahun nanti akan dikaji, apakah keberadaan Kelompok Pakar masih dibutuhkan atau tidak. Jika dibutuhkan, akan dikaji apakah masa kerja Kelompok Pakar diperpanjang atau kita melakukan perekrutan lagi,\" katanya. (SofANTARA)
Presiden Tegaskan Relawan Prusan Politik 2024 Tidak Perlu Tergesa-gesa
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menegaskan kepada para relawan bahwa urusan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum pada tahun politik 2024 tidak perlu tergesa-gesa karena persoalan Negara yang masih ada.Hal itu disampaikan Presiden kepada para relawan dalam Acara Silaturahmi Tim Tujuh Relawan Jokowi di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu.\"Kita ini sedang bekerja keras menyelesaikan persoalan-persoalan besar Negara. Oleh karena itu, saya mengajak tidak usah tergesar-gesar dulu. Kita bekerja keras menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Tidak usah grasa-grusu,\" kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).Oleh karena itu, Presiden meminta kepada para relawan untuk mendengarkan suara dan keinginan rakyat.Menurut dia, keputusan dalam Pilpres dan Pemilu 2024 merupakan hal yang harus diputuskan bersama, sesuai dengan nilai kerakyatan dan kebersamaan yang ingin dijunjung.Jika momentumnya sudah tepat, Presiden berjanji akan berdiskusi soal keputusan selanjutnya, terkait calon yang akan diusung.\"Sekali lagi, kalau momentumnya sudah tepat, saya akan ajak bicara. Satu per satu akan saya tanya dan kita dengan energi yang penuh \'full\' mendukung siapapun yang sudah kita putuskan bersama,\" kata Jokowi.Menurut Presiden, di tengah situasi global yang tidak pasti dan tidak mudah, ia bersyukur atas acara pertemuan dengan relawan.Meski harus tertunda selama hampir tiga tahun, Jokowi menilai semangat dan solidaritas dari relawan masih terlihat jelas, terutama dari kalangan ibu-ibu.\"Saya senang sekali, hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul kembali dan ini \'ngobati\' kangen saya dan juga mengobati kangen bapak/ibu sekalian terhadap pertemuan yang sudah lama kita rancang,\" tambahnya. (mth/Antara)
Pakar: UUD 1945 Tidak Atur Ambang Batas Pencalonan Presiden
Jakarta, FNN - Pakar Hukum Tata Negara Andi Asrun menyatakan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen.\"Undang-Undang Dasar hanya mengatakan presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik,\" kata Andi Asrun saat dihubungi di Jakarta, Jumat.Artinya, sambung dia, setiap partai politik yang mendapatkan kursi di parlemen atau DPR bisa mengajukan calon presiden sehingga tidak bisa dibatasi dengan syarat ambang batas pencalonan 20 persen.Menurutnya, penerapan ambang batas 20 persen hanya keinginan dari sejumlah partai politik besar. Oleh karena itu, siapa pun boleh menggugat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK).Hanya saja, ujar dia, para pemohon pengujian undang-undang tersebut harus bisa membuktikan atau memiliki argumentasi yang kuat guna meyakinkan para majelis hakim MK agar mengabulkan permohonannya.\"Sebab, orang sudah berkali-kali mengajukan gugatan presidential threshold 20 persen,\" katanya.Terkait adanya beberapa hakim MK yang menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat mengenai putusan gugatan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hal itu merupakan sesuatu yang lumrah.\"Dari dulu MK selalu ada (hakim yang) dissenting opinion,\" jelasnya.Dengan demikian, hal tersebut juga tidak bisa menjadi tolok ukur dalam menilai lembaga peradilan tersebut terkait putusan gugatan Pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden. (mth/Antara)
Kemenlu Diminta untuk Membantu SecaraMaksimal Kepulangan Jenazah Eril
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar RI untuk Swiss Muliaman Hadad agar membantu kepulangan jenazah Emmeril Kahn Mumtadz, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang meninggal dunia di Sungai Aare, Bern, Swiss.“Saya sudah perintahkan kepada Kementerian Luar Negeri dan kepada duta besar untuk secara maksimal membantu kepulangan jenazah dari Swiss ke Indonesia dan kita harapkan insyaallah bisa segera terlaksana pemulangan jenazahnya,” kata Presiden di Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Jumat.Presiden sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Ridwan Kamil dan menyampaikan dukacita yang mendalam atas wafatnya Eril.“Dua hari yang lalu saya sudah berkomunikasi dengan Pak Ridwan Kamil untuk menyampaikan duka cita yang mendalam, Alhamdulillah sudah ditemukan,” ujar Presiden.Duta Besar RI untuk Swiss Muliaman Hadad sebelumnya mengumumkan Jasad Emmeril Kahn Mumtadz telah ditemukan pada Rabu (8/6) waktu setempat, berdasarkan keterangan dari Kepolisian Kanton Bern.Jasad Eril ditemukan pada sekitar pukul 06.50 pagi waktu Swiss atau pukul 11.50 WIB, Rabu (8/6). Keterangan yang diterbitkan Kepolisian Bern pada Kamis menyebutkan bahwa jasad Eril ditemukan oleh seorang pria di Bendungan Air Engehalde, Bern.Ridwan Kamil telah mengajukan izin ke luar negeri dari tanggal 9 hingga 19 Juni 2022 setelah mendapat kabar ditemukannya jasad Eril. Ridwan menuturkan jenazah Eril akan tiba di Indonesia pada Minggu (12/6) dan rencananya akan dimakamkan pada Senin (13/6).Eril dinyatakan hilang saat berenang di Sungai Aare, Bern, Swiss, pada Kamis, 26 Mei 2022. Menurut pernyataan polisi setempat, pemuda 22 tahun itu mengalami situasi darurat saat berenang di sungai tersebut. (Ida/ANTARA)
Indonesia Perlu Kodifikasi Hukum untuk Sengketa Pemilu
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai Indonesia memerlukan kodifikasi hukum acara dalam menangani perkara sengketa pemilu untuk menghadirkan kepastian dan keadilan hukum pada semua pihak.\"Kita perlu kodifikasi hukum acara sengketa pemilu, karena selama ini proses penyelesaian sengketa pemilu berjalan sendiri-sendiri di beberapa lembaga sehingga belum menghadirkan kepastian hukum,\" kata Rifqi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Dia mencontohkan sengketa di pemilihan kepada daerah (pilkada) yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK), dimana keputusannya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) beberapa kali yang seluruh prosesnya akan memakan waktu.Menurut dia, dalam proses PSU yang berkali-kali akan memakan waktu dan menunda adanya kepastian hukum. Selain itu, yang lebih penting adalah memangkas periodisasi jabatan yang seharusnya menjadi hak pejabat publik yang memenangkan kontestasi.\"Pemilu ini adalah kegiatan periodik untuk menghasilkan pejabat yang periodik, masa jabatannya sudah diatur dalam konstitusi dan ketentuan perundang-undangan. Kalau sampai sengketa itu kemudian memangkas sedemikian rupa waktu mereka menjabat maka sebetulnya kita menegakkan hukum di atas segala ketidakpastian,\" jelasnya.Rifqi menyadari bahwa untuk melakukan kodifikasi hukum penyelesaian sengketa pemilu harus melibatkan berbagai pihak dan prosesnya di DPR harus lintas alat kelengkapan dewan.Dia mencontohkan lembaga-lembaga yang terkait untuk menghadirkan kodifikasi hukum tersebut seperti KPU dan Bawaslu yang merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI. Selain itu menurut dia, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan mitra kerja Komisi III DPR.\"Hal ini sudah kami sampaikan dari Komisi II DPR RI kepada pimpinan agar bisa kita bantu selesaikan, untuk bangsa Indonesia bukan untuk kami yang akan jadi peserta saja. Ini untuk bangsa karena kita memerlukan kepastiannya, itu satu yang harus kita selesaikan,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Para Pakar Digandengg untuk Mengembangkan Budi Daya Sorgum
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menggandeng para pakar teknologi dan pangan untuk mengembangkan tanaman pangan sorgum dari aspek budi daya hingga tahapan industrialisasi.Karena itu, Moeldoko, Jumat di Jakarta, mengundang para pakar ke Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, untuk mendiskusikan prospek sorgum, riset sorgum hingga proses budi daya dan industrialisasi.“Ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk menghidupkan kembali tanaman biji-bijian ‘bandel’ ini sebagai salah satu alternatif bahan pangan di Indonesia,” kata Moeldoko melalui keterangan tertulis Kantor Staf Presiden (KSP).Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Moeldoko, bahkan kaget melihat potensi sorgum yang bisa bertumbuh di Waingapu, Nusa Tenggara Timur.“Bahkan jagung, kacang hijau, dan bawang merah ditanam di sana (Waingapu, NTT), gagal. Sorgum jelas bisa diandalkan untuk jadi alternatif pangan, jadi saya semakin yakin dengan sorgum yang saat ini dikembangkan di Waingapu,” kata dia.Ia menjelaskan pemerintah sedang memikirkan proses budi daya sorgum hingga ke proses pascapanen.“Ada hasil penelitian yang bisa meningkatkan usia produktivitas sorgum dari biasanya dipanen setelah 90 hari menjadi bisa dipanen setelah 70 hari, bahkan hasil panen yang biasanya tiga ton per hektare dengan teknologi bisa dikembangkan menjadi 7-8 ton per hektare,” kata Moeldoko.Para pakar disebut menyambut baik niat pemerintah karena sorgum dinilai memang dapat menjadi solusi kemiskinan, masalah kelestarian lingkungan, dan krisis pangan.Bahkan, institusi riset tenaga nuklir di bawah naungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sudah mengembangkan tiga varietas benih sorgum unggulan, yakni Pahat (Pangan Sehat), Samurai 1, dan Samurai 2. Hasil penelitian para pakar sorgum Indonesia ini telah banyak digunakan petani di Afrika.“Kami memang sudah sejak lama ingin mengembangkan ini. Jadi niat Pak Moeldoko mengundang kami untuk membicarakan budi daya sorgum menjadi momen yang pas. Semoga program pemerintah ini bersinergi dengan kita, maka kita siap untuk membantu program yang sudah berjalan saat ini,” kata akademisi bidang bioteknologi di Universitas Indonesia Dr. Ir. Kaseno, seperti dikutip dari keterangan KSP.Selain itu, kata Kaseno, sorgum adalah produk pertanian yang zero waste. Artinya, setiap bagian dari sorgum bisa dimanfaatkan.Biji sorgum bisa dijadikan beras dan diolah menjadi tepung, dan bagian batang sorgum bisa diolah menjadi gula cair, gula kristal atau bioetanol. Bahkan setelah semua proses itu, sisa batang, daun dan akar sorgum bisa diolah menjadi pupuk pertanian dan pakan ternak.“Sorgum ini bisa hidup di lahan marginal dan kritis. Sedangkan lahan marginal di Indonesia ini sangat banyak sekali. Jadi dengan sorgum ini, kita yakin Indonesia bisa swasembada pangan,” lanjutnya.Pada 2 Juni 2022, Presiden Joko Widodo menanam dan memanen sorgum di lahan budi daya seluas 400 hektar di Desa Laipori, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).Kunjungan Presiden ke Sumba Timur ini berkaitan dengan upaya pemerintah mencari sumber alternatif pangan sebagai tindak lanjut atas peringatan Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) tentang ancaman krisis pangan global akibat perubahan iklim. (Ida/ANTARA)
