POLITIK
Presiden Tepis Anggapan Pemerintah Pusat Tak Dukung Jakarta E-Prix
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis anggapan bahwa pemerintah pusat kurang mendukung pelaksanaan ajang balap mobil listrik Jakarta E-Prix 2022 yang dilangsungkan di Jakarta International E-Circuit, Ancol, Jakarta, Sabtu.\"Saya kira mulai dari pembangunan sirkuitnya, saya juga turun untuk melihat kesiapan,\" kata Presiden kepada wartawan selepas balapan.\"Kemudian juga semua berkaitan dengan barang-barang masuk, bea cukai di Kemenkeu, kemudian juga Menparekraf izin-izin dikeluarkan, itu bentuk dukungan,\" ujarnya menambahkan. Presiden Jokowi menghadiri langsung seri kesembilan balapan Formula E tersebut, sempat melakukan grid walk jelang dimulainya lomba, bahkan menyerahkan trofi untuk pebalap Selandia Baru Mitch Evans yang keluar sebagai juara. Sembari menepis anggapan minimnya dukungan pemerintah pusat, Presiden juga menyampaikan harapan agar sirkuit JIEC ke depannya bisa lebih rutin dimanfaatkan dan digunakan untuk menggelar ajang-ajang balap lainnya tanpa harus menunggu Formula E per tahun. \"Ya lebih baik kalau sebuah sirkuit lebih banyak event-nya, akan lebih produktif dan baik. Kalau bisa setiap minggu ada terus akan lebih baik. Kalau setiap tahun 10-15 kali \'kan lebih baik,\" ujar Kepala Negara. Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah tentunya akan mendukung apabila di musim-musim mendatang Jakarta diberi kesempatan menggelar dua seri Formula E beruntun seperti Roma, Italia, atau Berlin, Jerman. Sebelumnya, dukungan pemerintah pusat terhadap kelangsungan Jakarta E-Prix 2022 menjadi polemik menyusul tidak adanya BUMN yang menjadi sponsor ajang balap tersebut. Menteri BUMN Erick Thohir tidak menyampaikan penjelasan rinci mengenai langkah tersebut dan hanya menyatakan bahwa BUMN tahun ini sudah berpartisipasi di banyak event internasional seperti G20. Sementara itu Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan bahwa proposal sponsorship yang ditawarkan panitia Jakarta E-Prix 2022 terlalu berdekatan dengan waktu penyelenggaraan lomba atau hanya berjarak satu bulan saja. (Sof/ANTARA)
Wapres Ucapkan Belasungkawa kepada Ridwan Kamil Dengan Panggilan Video
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin mengucapkan belasungkawa kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas wafatnya sang putra Emmiril Khan Mumtadz, melalui panggilan video, di sela kunjungan kerja Wapres di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.\"Saya ikut menyampaikan belasungkawa kepada ananda Eril, Emmiril Khan Mumtadz. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah, mudah-mudahan, dan Pak Ridwan Kamil sekeluarga diberi kesabaran, ketabahan,\" ujar Wapres didampingi istri Wury Ma’ruf Amin.Ridwan Kamil pun mengucapkan terima kasih kepada Wapres dan menyampaikan dirinya beserta keluarga sudah mengikhlaskan kepergian Eril.\"Insyaallah dengan doa dari mbah Kiai dan ibu. Kami sudah mengikhlaskan. Anaknya anak soleh. Di luar dugaan orang tuanya, banyak yang mendoakan,\" ujar Ridwan Kamil.Ridwan kemudian memberi tahu Wapres bahwa dirinya juga tengah bersama istri Atalia Praratya. \"Assalamualaikum,\" sapa istri Ridwan Kamil kepada Wapres.Wapres pun meminta istri Ridwan Kamil untuk mengikhlaskan kepergian Eril yang semata-mata karena kehendak Allah SWT.Adapun Ridwan Kamil pada kesempatan tersebut sempat meminta waktu kepada Wapres untuk bertemu secara langsung di lain kesempatan, guna berbincang banyak hal dengan Wapres.\"Kapan waktu izin menghadap. Mau bercerita macam-macam,\" mohon Ridwan Kamil.\"Mari-mari, ditunggu,\" sambut Wapres.Wapres kemudian membacakan doa untuk anak Ridwan Kamil, lalu memberitahu Ridwan Kamil bahwa dirinya sedang berada di Surabaya dalam kunjungan kerja dan baru saja akan kembali ke Jakarta.\"Saya di airport Surabaya ini,\" kata Wapres.\"Oh, menuju ke mana Abah?\" tanya Ridwan.\"Menuju ke Jakarta,\" jawab Wapres.Mengakhiri percakapan, Ridwan Kamil kembali berterima kasih atas ucapan belasungkawa yang disampaikan Wapres. Dia mendoakan Wapres selalu dalam kondisi sehat.\"Abah sehat-sehat ya. Kami semua sayang Abah. Terlihat awet muda, alhamdulillah,\" ujar Ridwan Kamil. (Sof/ANTARA)
Ketua DPR Menyaksikan Formula E Memenuhi Undangan Gubernur DKI Jakarta
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani memenuhi undangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyaksikan langsung putaran final balapan Formula E. “Diundang Pak Gubernur nonton balapan Formula E,” kata Puan saat menyaksikan perhelatan Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu. Puan pun berharap ajang balap mobil listrik dunia itu akan makin meningkatkan citra positif Indonesia. Puan menyaksikan jalannya lomba balapan mobil Formula E di Tribun VVIP bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committee/ OC) Formula E Jakarta Ahmad Sahroni, serta Chief Championship Officer dan Co-Founder Formula E Alberto Longo, juga menyaksikan langsung balapan mobil listrik tersebut. Selain itu, ada pula Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Puan hadir didampingi oleh Anggota DPR RI Dapil DKI III Charles Honoris. Saat menonton balapan, Puan duduk di antara Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Sesekali, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu tampak berbincang dengan Anies. \"Alhamdulillah acaranya berlangsung lancar,\" kata Puan. Balapan Formula E 2022 dimenangi oleh Mitch Evans usai menyalip Jean-Eric Vergne. Puan berharap kemeriahan Jakarta E-Prix 2022 dapat meningkatkan nama baik Indonesia di dunia balap internasional. “Dan saya cukup merasa senang karena balapan Formula E membawa hiburan bagi rakyat Indonesia,” ujar Puan. (Sof/ANTARA)
Keberangkatan Jamaah Calon Haji Kloter I Surabaya Dilepas Wapres
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin melepas keberangkatan jamaah calon haji kloter 1 dari Embarkasi Surabaya di Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.Pemberangkatan jamaah calon haji kloter pertama Surabaya untuk tahun ini merupakan perjalanan perdana sejak terjadinya pandemi COVID-19.Dalam siaran pers yang diterima, di Jakarta, Sabtu disebutkan, Wapres tiba di VIP Room Terminal 2, Bandar Udara Internasional Juanda pukul 07.00 WIB.Selanjutnya, Wapres langsung menuju pesawat Saudi Arabia Airline SV 5141 yang akan membawa jamaah menuju Madinah.Di dalam kabin pesawat, Wapres menyapa langsung para jemaah, dan berpesan agar jamaah fokus beribadah dan menjaga protokol kesehatan secara ketat.\"Saya minta di sana betul-betul yang pertama ya, karena masih COVID-19 belum habis, supaya menjaga kesehatannya,\" ujar Wapres melalui broadcast radio pesawat.\"Yang kedua, sekarang ini musim panas, nanti bapak-bapak, ibu-ibu jangan keluyuran. Nah karena panasnya agak tinggi, jadi supaya menjaga diri. Ini penting untuk kesehatan Bapak Ibu,\" lanjutnya.Sementara kepada para petugas haji, Wapres mengimbau untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.\"Jangan sampai di sana petugasnya sibuk sendiri, ibadah sendiri, sehingga tidak melayani jamaah. Jadi supaya melayani jamaah dengan baik,\" imbau Wapres.Menutup pesannya, Wapres turut mendoakan keselamatan dan kelancaran para jemaah Indonesia yang akan menuju ke Baitullah untuk beribadah haji.\"Banyak-banyak ibadah kepada Allah. Karena itu, pemerintah mendoakan semuanya berjalan dengan baik,\" ujar wapres.Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir mendampingi Wapres berpesan, agar seluruh jamaah dapat beribadah dengan khusyu dan kembali ke tanah air dengan selamat.\"Alhamdulillah Allah memanggil Ibu Bapak sekalian sebagai tamu Allah pada pelaksanaan ibadah haji 1443 Hijriah. Mudah-mudahan semuanya sehat, yang di rumah juga sehat, yang melaksanakan ibadah haji semuanya khusyu dan mabrur. Aamiin,\" ujat Khofifah.Jumlah jemaah haji yang termasuk dalam kloter 1 Surabaya sebanyak 449 orang dengan rincian 445 orang calon haji dan 4 orang petugas haji.Secara keseluruhan, Embarkasi Surabaya direncanakan memberangkatkan 38 kloter dengan total jemaah 16.967 orang, dengan rincian 16.087 calon haji dari Jawa Timur, 318 dari Bali, 291 dari NTT, 119 dari Palembang, dan 152 petugas kloter. Kloter terakhir direncanakan berangkat pada 2 Juli 2022 (Ida/ANTARA)
Aksi "Gowes" Digelar AWG sebagai Bentuk Dukungan untuk Al Aqsa dan Palestina
Jakarta, FNN - Massa dari lembaga kemanusiaan Aqsa Working Group (AWG) menggelar aksi bersepeda atau gowes bertajuk \"Gowes Bela Aqsa\" di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, sebagai bentuk dukungan untuk pembebasan Masjid Al Aqsa dan Palestina dari pendudukan Israel.\"\'Gowes Bela Aqsa\' ini merupakan kegiatan yang sering dilakukan AWG sebagai bentuk dukungan terhadap (Masjid) Al Aqsa dan Palestina yang saat ini berada di bawah pendudukan Israel. \'Gowes Bela Aqsa\' digagas oleh Pembina AWG Imaam Yakhsallah Mansur pada Maret 2019,\" kata Ketua Presidium AWG M. Anshorullah, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.Ia pun mengatakan aksi gowes ini akan dimulai pada pukul 14.00 WIB dari Jalan Jatinangor menuju Jembatan Tol Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, hingga tiba di Masjid Al Fatah Ciluluk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan jarak tempuh delapan kilometer.\"Rute gowes kali ini akan dimulai pukul 14.00 WIB dari Jalan Jatinangor, di bawah Jembatan Tol Jatinangor, Sumedang, sampai ke Masjid Al Fatah Ciluluk dengan jarak tempuh delapan kilometer,\" kata dia.Lalu terkait dengan peserta, Anshorullah mengatakan aksi gowes ini akan diikuti oleh alumni gowes rute Bandung-Tasikmalaya dan peserta umum yang bisa mendaftar secara gratis, namun dengan jumlah terbatas.Lebih lanjut, Anshorullah menjelaskan kegiatan \"Gowes Bela Aqsa\" kali ini juga dilakukan dalam rangka menyemarakkan acara \"Tabligh Akbar dan Ghazwah Fathul Aqsa Jawa Barat\" yang akan dilaksanakan pada Minggu (5/6).Acara tersebut, kata dia, akan dihadiri oleh Imaam Yakhsyallah Mansur, Duta Besar Palestina di Jakarta Zuhair Al Shun, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Pembina Suffah Samarinda Makmun Saleh, serta Mudir (Kepala) Kutab Cimahi Ustadz Abiem Ismail.Anshorullah menyampaikan pula, setelah digagas oleh Imaam Yakhsallah Mansur pada Maret 2019, aksi gowes ini pertama kali digelar pada bulan April 2019.Rute gowes tersebut dimulai dari Pondok Pesantren Al Fatah Cileugsi, Bogor, Jawa Barat, menuju Kedutaan Palestina di Jakarta, dan melanjutkan perjalanan ke Pondok Pesantren Al Fatah Muhajiru, Lampung Selatan.AWG merupakan lembaga yang dibentuk dalam rangka mewadahi dan mengelola upaya kaum Muslim untuk membebaskan Masjid Al Aqsa serta membantu perjuangan rakyat Palestina.AWG didirikan oleh komponen umat yang hadir dalam kegiatan \"Al Aqsha International Conference\" di Wisma Antara, Jakarta, 21 Agustus 2008/20 Sya’ban 1429 Hijriah. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Terus Memperkuat Tim Kesehatan Jamaah Haji
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin mengatakan pemerintah terus berupaya memperkuat tim kesehatan jamaah haji guna menurunkan angka kematian jamaah di Tanah Suci.\"Kita memperkuat tim kesehatan. Tahun ini tim kesehatan cukup solid, obat-obatan semua (cukup),\" kata Wapres seusai melepas keberangkatan jamaah calon haji kloter 1 Embarkasi Surabaya, di Jawa Timur, Sabtu.Wapres menyampaikan pelayanan rumah sakit darurat di Mekkah, Madinah maupun bandara juga terus ditingkatkan guna memantau jamaah.Menurut Wapres dari tahun ke tahun angka kematian jamaah mengalami penurunan, karena pemerintah terus melakukan evaluasi pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.\"Dari segi pelayanan kesehatan, jamaah kita dianggap dari Pemerintah Arab Saudi yang terbaik, karena kita paling siap melayani. Ambulan, petugas, kita siapkan dengan baik,\" kata Wapres.Adapun dalam pesannya saat melepas para jamaah, Wapres menyampaikan agar jamaah senantiasa menjaga kesehatan. Wapres juga meminta petugas haji memperhatikan jamaah dengan baik.Wapres mendoakan agar para jamaah dapat beribadah dengan khusyu dan menjadi haji mabrur. Wapres juga berharap dapat ikut beribadah haji tahun ini jika ada kesempatan. \"Doakan saya supaya juga bisa berangkat, tidak ada halangan,\" ujar Wapres. (Ida/ANTARA)
Kualitas Manusia Merupakan Aspek Penting untuk Mewujudkan Indonesia Emas
Jakarta, FNN - Pengusaha TP Rachmat mengatakan salah satu aspek yang memiliki banyak peran penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045 adalah kualitas manusia yang dibangun melalui pemberian pendidikan secara lengkap kepada seluruh masyarakat.\"Aspek (untuk mewujudkan Indonesia Emas) ini amat sering dibicarakan, tetapi perwujudan-nya sering terkalahkan oleh aspek-aspek lain yang bersifat lebih mendasar. Aspek ini juga amat sulit untuk disiapkan karena sifatnya jangka panjang, perlu komitmen, serta konsistensi lintas generasi dan lintas pemerintahan yang gigih dan pantang menyerah. Aspek ini adalah kualitas manusia,\" ujar TP Rachmat.Hal tersebut dikemukakannya saat menyampaikan pidato bertajuk \"ndonesia Raya, Seribu Tahun Lamanya\", atas penghargaan Paramadina Award yang dia terima dalam acara Wisuda Ke-36 Program Sarjana dan Magister Universitas Paramadina, di Jakarta, Sabtu, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Universitas Paramadina.Lebih lanjut, TP Rachmat menilai kualitas manusia berperan penting dalam mewujudkan Indonesia Emas atau Indonesia Maju pada tahun 2045 karena aspek tersebut menjadi faktor penentu dan pembeda bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kebesaran antara suatu bangsa dan bangsa lainnya.Menurutnya, banyak bangsa yang dapat memberikan dampak besar bagi dunia, meskipun jumlah penduduknya sedikit, sumber daya alamnya tidak berlimpah, dan letak geografis yang tidak strategis atau menguntungkan.TP Rachmat mengatakan mereka mampu melakukan hal tersebut karena menyadari pentingnya kualitas manusia yang baik, seperti mampu melahirkan beragam karya, untuk menjadi suatu negara maju.Ia juga mengatakan, pada umumnya, bangsa-bangsa tersebut mengoptimalkan kualitas manusianya dengan merumuskan prinsip dasar pendidikan, menempatkan talenta-talenta terbaik untuk mengelola pendidikan, mengalokasikan sumber dana yang besar bagi pendidikan, dan menetapkan kebijakan yang mendukung serta meningkatkan kualitas pendidikan.\"Semua itu dilakukan dengan teguh, konsisten, all out, dari generasi ke generasi, walaupun pemerintahnya silih berganti,\" lanjut dia.Lalu, ia menjelaskan pendidikan yang lengkap atau paripurna adalah pendidikan yang tidak hanya mengajarkan unsur ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan pondasi yang kokoh dalam unsur rasionalisme, spiritualitas, nilai-nilai inti, dan cara berpikir yang benar.\"Bangsa membutuhkan kombinasi dari kelima unsur tersebut, agar dapat terus tumbuh menuju kejayaan dan kemuliaan. Ilmu pengetahuan semata bisa saja membawa bangsa pada kemajuan dan skala ekonomi yang mengagumkan, namun tanpa nasionalisme, spiritualitas, nilai-nilai inti, serta cara berpikir yang benar, sebuah bangsa akan sulit mencapai peradaban yang jaya, mulia, dan langgeng,\" tutur TP Rachmat.Oleh karena itu, TP Rachmat menekankan bahwa pendidikan bernilai penting untuk membangun kualitas manusia yang baik dalam suatu bangsa.Melalui keberadaan penduduk yang terdidik, menurut dia, suatu bangsa akan dapat melepaskan diri dari beragam persoalan besar, seperti kelaparan, kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan, serta ketidaksetaraan.Ia mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia, apa pun profesi-nya, untuk berperan dalam dunia pendidikan.\"Pendidikan menjadi kunci terjadinya Indonesia yang raya yang akan ada sampai 1000 tahun lamanya. Dalam konteks itu, saya mengajak kita semua untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan,\" imbau TP Rachmat.TP Rachmat memperoleh Paramadina Award yang merupakan wujud apresiasi dari Universitas Paramadina untuk orang-orang yang konsisten berjuang mewujudkan masyarakat madani Indonesia.Paramadina Award merupakan penghargaan tertinggi pada tokoh dan institusi yang sangat berjasa tidak hanya bagi perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan, tetapi juga bangsa dan negara secara luas.Paramadina Award tidak membatasi pada bidang tertentu. Penghargaan itu diberikan pada sosok yang berjasa dan berkontribusi sejalan dengan nilai-nilai Paramadina, yaitu keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan.(Ida/ANTARA)
Berebut Anies Baswedan, Ganjar, Puan, Andika, AHY, dan Siapa Lagi?
Jakarta, FNN – Siapa kandidat lain sebagai Capres dan Cawapres pada 2024 nanti? Ketum DPP Partai NasDem Surya Paloh misalnya, sudah menjajakan Anies Baswedan ke Presiden Joko Widodo untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Ganjar sebagai Capresnya dan Anies sebagai Cawapresnya. “Sementara mantan Cawapres Yusuf Kalla juga secara intensif menjajakan Anies untuk dijodohkan berpasangan dengan Puan Maharani, kali ini Anies sebagai Capres dan Puan Maharani sebagai Cawapres,” kata wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Jum’at (3/6/2022). Sebelumnya banyak juga pengamat yang menjodohkan Anies dengan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa atau dengan Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harymurti Yudhoyono (AHY). Menurut Hersubeno, alasan menjodoh-jodohkan Anies ini tampaknya tak lepas dari beberapa fakta. Pertama adalah elektabilitas Anies yang selalu ada di jajaran teratas para kandidat yang tengah dielus-elus mejadi Capres. Bahkan, terakhir ini Kompas membuat survei di media sosial menyebutkan bahwa posisi Anies itu teratas. Sentimen positif dan negatif yang cukup berimbang. Yang kedua ini alasannya adalah basis representasi, apa boleh buat Anies itu sampai sejauh ini masih tetap diposisikan sebagai representasi umat Islam. “Representasi kanan, karena itu dia perlu dipasangkan dengan mereka yang diposisikan merepresentasikan kalangan nasionalis,” lanjutnya. Dalam soal representasi ini masuk juga kriteria Jawa-Non Jawa. Dan, bahkan dalam kasus Andika atau AHY itu juga dimasukkan representasi atau sesuai presentasi Sipil dan Militer. Yang menarik, menurut Hersubeno, sampai sejauh ini belum muncul nama Anies dipasangkan dengan Prabowo Subianto, ini beda sekali dengan Pilpres 2019 lalu saat Prabowo waktu itu melamar Anies, bahkan sampai 3 kali Anies dilamar menjadi Cawapres. “Tapi Anies bertahan tetap melanjutkan jabatannya sebagai Gubenur DKI dan kemudian seperti yang sama-sama kita ketahui yang dipilih Prabowo menjadi Cawapresnya adalah Sandiaga Uno,” ujar Hersubeno. Dalam beberapa simulasi yang dilakukan oleh lembaga survei justru Anies ini kalau sama Prabowo diposisikan sebagai kompetitor dari Prabowo dan yang menarik Anies ini lebih unggul kalau dipasang-pasangkan berhadapan dengan Prabowo. Hersubeno menyebut, sudah sejak lama sesungguhnya Anies ini diposisikan sebagai kandidat penantang dari kalangan oposisi dan umat Islam dan itu dua image yang melekat kuat pada diri Anies. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies itu dihadapkan face to face dengan rezim Pemerintahan Jokowi, sehingga dia dianggap sebagai matahari kembar bersama dengan Jokowi. Kondisi ini tampaknya merupakan residium dari Pilkada DKI pada 2017 yang kemudian berlanjut pada Pilpres 2019. Posisi itu tidak juga berubah. Setelah Prabowo dan Sandiaga masuk dalam kabinet Jokowi yang terjadi sebaliknya, malah perkubuan itu semakin mengental dan hubungan oposisi dengan umat Islam terhadap Anies Baswedan juga semakin militan. “Posisi Anies ini jika kita lihat ke belakang sesungguhnya memang sangat unik ya. Tadi melihat latar belakang Anies yang sebelumnya dia pernah menjadi tim sukses bahkan dia menjadi juru bicara Jokowi pada pilpres 2014,” lanjutnya. Anies bahkan kemudian diganjar Jokowi dengan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode pemerintahan pertama Jokowi. Hanya, jabatan itu tidak bertahan terlalu lama, Anies di-reshuffle di tengah jalan. Saat hanya baru nganggur beberapa bulan, terjadi Pilkada DKI 2017 tiba-tiba saja dia kemudian dipasangkan dengan Sandiaga Uno berhadapan dengan pasangan yang diusung oleh PDIP dan Jokowi, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat. “Ada calon lainnya, yakni AHY dengan Silvia Murni. Tetapi perkubuan itu yang sangat kelihatan adalah Anies-Sandi berhadapan dengan Ahok-Djarot,” tutur Hersubeno. Karena itu sangat menarik ketika tiba-tiba saja Surya Paloh membawa nama Anies ke Jokowi untuk dipasangkan dengan Ganjar. Pertemuan berlangsung tanggal 24 Mei lalu, tetapi Surya Paloh menolak membenarkan bahwa dia menyodorkan nama Anies berpasangan dengan Ganjar sebagai cawapresnya Ganjar. “Tetapi soal ini dibenarkan oleh petinggi Nasdem yang dikenal sebagai orang dekat dari Surya Paloh, yakni Sugeng Sumarwoto Ketua Komisi 7 di DPR RI yang menyatakan bahwa sampai saat ini mereka punya sejumlah opsi tetapi pasangan Ganjar Pranowo dengan Anies ini adalah opsi yang terbaik,” ujarnya. Begitu juga dengan langkah pudar dari Yusuf Kalla, dia menyodorkan nama Anies untuk berpasangan dengan Puan Maharani. Jadi, kalau dalam hal ini Anies menjadi Capres dan Puan Maharani sebagai Cawapres. Kedua-duanya punya alasan yang sama untuk mengakhiri pembelahan yang terjadi dalam masyarakat kita, itu alasan yang muncul ke permukaan. Hersubeno mengatakan, di luar itu pasti ada kalkulasi-kalkulasi lain yang tidak dikemukakan. “Namun sesungguhnya kita sebenarnya bisa menduga-duga satu hal yang hampir dapat saya pastikan, kalau kalkulasi kepentingan itu, baik secara politis maupun ekonomis menjadi faktor yang lebih berkepentingan (lagi jika) dibandingkan dengan alasan-alasan etis yang terdengar sangat mulia tadi,” ujarnya Karena kalau mau jujur ini sebenarnya banyak politisi sebenarnya mengeruk keuntungan dari pembelahan ini, baik dari politisi atau partai-partai politik yang berada di kiri maupun kanan. “Mereka sebenarnya kalau pembelahan ini bisa menjadi status hukum mereka tetap diuntungkan. Tapi soal ini nantilah kita bahas,” sindir Hersubeno. Mari kita bahas peluang-peluang kemungkinan terjadinya koalisi dan pasang memasang Capres-Cawapres tersebut, basis analisis kita tetap menggunakan asumsi bahwa presidential threesold 20% itu akan tetap diberlakukan. Dengan komposisi partai di parlemen ini total dalam perolehan suaranya itu dalam porsi total kursi di parlemen itu sekarang 576 kursi, maka ini akan muncul maksimal muncul dipasangan calon namun kemungkinan besar itu akan muncul 2 pasang calon saja ini seperti mengulang pada Pilpres 2019 dan banyak orang yang menghindari ini karena 2 pasang calon ini menimbulkan pembelahan sampai sekarang. “Tapi saya kira kepentingan politik seperti oligarki sekarang dia masih tetap berkepentingan untuk menjadikan 2 pasang calon yang muncul itu 2 pasang calon saja. Salah satu calonnya adalah calon Boneka. Untuk itu mereka bisa memastikan siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 2024 yakni mereka-mereka yang tentu saja bisa kendalikan, itu maunya oligarki,” ujar Hersubeno. Sejauh ini setidaknya kalau kita amati sudah ada 2 kubu yang punya 2 tiket untuk mengajukan calon kubu pertama jelas PDIP dengan jumlah korsi di DPR sebanyak 128 korsi, maka PDIP itu menjadi satu-satunya parpol yang bisa mengusung sendirian pasangan Capres dan Cawapres. Jumlah tersebut sudah memenuhi persyaratan 115 kursi yakni 20% dari total 575 kursi di DPR. Kubu kedua adalah Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, PPP, total jumlah kursi mereka ini 148 kursi. Terdiri dari Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi, dan PPP 19 kursi. Di luar itu masih ada partai-partai lain yang tampaknya sekarang ini telah menjajaki koalisi Nasdem, yang punya 59 kursi, PKB 58 kursi, Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi, dan Gerindra 78 kursi. Menurut Hersubeno, partai-partai lain tadi, kecuali Gerindra, mereka kalau mau berkoalisi minimal harus 3 partai. Sementara kalau Gerindra, dia cukup memilih salah satu partai ini, dia bisa memilih PKS, bisa memilih Demokrat, PKB atau Nasdem. Mereka kalau Gerindra sudah bisa menggeser 1 partai saja mereka sudah bisa mengusung calon partai sendiri. Tapi balik lagi tadi total suara dari Nasdem, PKB, Demokrat, PKS dan Gerindra itu jumlahnya 299, secara teori ini masih bisa membentuk 2 partai lagi. Tapi, secara Kalkulasi Politik termasuk kandidat yang diusung dan tentu saja juga Amunisi yang harus disediakan ini tidak mudah. Jadi, logikanya memang maksimal itu hanya 3 pasangan. “Yang menarik kalau kita bicara Gerindra ini selama ini ada kesan kuat bahwa Gerindra akan berkoalisi dengan PDIP mengusung Prabowo-Puan. Namun, ini tampaknya rencana koalisi itu sampai sekarang ini masih cair,” lanjutnya. Munculnya nama Anies yang kemudian dipasangkan dengan Puan dan adanya pertemuan makan siang antara Surya Paloh dan Prabowo, mengindikasikan hal itu. Prabowo mengaku dia diundang makan siang oleh Surya Paloh tetapi kepada media dia hanya mengatakan ini kangen-kangenan alumni dari Golkar. “Saya kira pasti gak seperti itulah, dan kalau dia sudah ada kesepakatan yang kuat dengan PDIP mungkin Gerindra tidak perlu lagi pertemuan-pertemuan politik dengan partai lain termasuk pertemuan dengan partai Nasdem itu,” ungkap Hersubeno. Mari kita lihat dengan peta politik tadi bahwa kubu KIB itu yang menyatukan Golkar, PPP dan PAN ini diduga kuat akan menjadi kendaraan yang digunakan Jokowi atau Proxy Jokowi dalam, hal ini Ganjar untuk maju sebagai Capres. Dugaan itu semakin kuat dengan langkah Surya Paloh menemui Jokowi dan menawarkan Ganjar berpasangan dengan Anies sebagai Capres dan Cawapres. Artinya, kalau tawaran itu disepakati, maka Nasdem akan bergantung dengan Golkar, PAN dan PPP. Yang tersisa tinggal Gerindra, PKB, Demokrat, dan PKS. Mereka masih bisa membentuk koalisi baru. Jika memang benar Anies akan dipasangkan dengan Puan, maka terbuka peluang PKS itu bergabung dan berkoalisi dengan PDIP. Sebab, sebenarnya banyak sekali konstituen PKS ini yang mendukung Anies dan mereka bisa menerima kalau posisi Anis sebagai Calon Presiden, bukan Cawapres. “Anda pasti bilang, gak mungkin terbentuk koalisi PDIP dengan PKS secara politik tidak akan bertemu, seperti minyak dan air. Tapi namanya juga politik, kita tidak pernah tahu yang jelas kalau Anda pastikan di level daerah banyak terjadi. PKS bisa berkoalisi dengan PDIP mengusung kepala daerah, mereka berkualisi,” ungkap Hersubeno. Dengan begitu kalau terwujud koalisi PDIP dengan PKS yang tersisa tinggal Gerindra, Demokrat, dan PKB. Kalau koalisi ini terbentuk, siapa yang jadi Capres dan Cawapres, posisi Prabowo pasti tidak bisa ditawar-tawar tidak mungkin dia menjadi Cawapres dari AHY atau Muhaimin Iskandar. “Nih kan Muhaimin berkali-kali menyatakan bahwa dia siap bergabung dengan KIB atau koalisi lain selama dia menjadi Cawapresnya. Saya kira ini hanyalah (tawaran) tinggi saja dari Cak Imin,” tambahnya. Selanjutnya Muhaimin dengan AHY pasti juga sangat sulit saling mengalah, kalau kemudian misalnya yang menjadi Cawaprees dari Prabowo itu adalah Muhaimin atau sebaliknya AHY sebagai Cawapres. Perlu juga dicatat bahwa dengan kasus hukum yang membelit Cak Imin ini dia dengan mudah di-blackmil dan dipaksa oleh Jokowi untuk bergabung dengan KIB. Kalau PKB akhirnya bergabung dengan Golkar, PPP dan Nasdem itu maka yang tersisa tinggal Gerindra dan Demokrat. Jumlah kursi mereka itu sudah mencukupi, Gerindra punya 78 kursi, Demokrat 54 kursi. Jadi total 132 kursi. Hanya masalahnya pasangan Prabowo AHY apakah bisa menarik pemilih, dan yang lebih penting lagi menarik investor politik. Sementara bila Gerindra memutuskan tetap berkoalisi dengan PDIP dan tetap mengusung Prabowo-Puan, maka dukungan Anies-Puan itu menjadi buyar, jadi tinggal peluang Anies menjadi Cawapresnya. Begitu posisi Anies kalau kita membaca peta hari ini. Jadi sesungguhnya manuver para ketua umum partai dan elit politik saling bertemu kemudian menjajakan para calon-calonnya, mencoba memasang-masangkan ini menunjukkan kepada kita bahwa peta koalisi saat ini masih sangat cair. Biasa menjodoh-jodohkan para kandidat dengan basis representasi akan bisa menyatukan bangsa yang terbelah saat ini. “Saya kira patut dihargai, namun harus diakui itu tidak semudah membalik tangan,” ujar Hersubeno. Perjodohan Ganjar-Anies belum-belum sudah mendapat respon negatif dari kedua kubu pendukung ini. Sekali lagi, mengkonfirmasi adanya pembelahan yang luar biasa di tengah masyarakat kita. Begitu juga halnya perjodohan Anies dengan Puan khusus untuk pasangan Ganjar-Anies apakah Anies bersedia menjadi corong dibandingkan dengan Ganjar atau mungkin pilihannya, Anies untuk dia tetap dipasangkan sebagai calon nomor 2 akan seperti Pilpres 2019 dia akan memilih berlaga lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta dan melanjutkan lagi program pembangunannya dia selesaikan. Satu hal lagi yang perlu kita selesaikan dan menurut saya ini tidak perlu anda abaikan sebagai kalkulasi, yakni faktor kepentingan Oligarki yang apa boleh buat mereka punya kewenangan besar guna menentukan siapa yang menjadi kandidat mereka akan confotable buat kepentingan bisnis dan politik mereka. (mth/sws)
Pernyataan Humor Pejabat Publik Harus Selektif
Makassar, FNN - Pengamat Sosial Kemasyarakatan dari Universitas Hasanuddin, Dr Sawedi Muhammad mengatakan, lontaran pernyataan yang bersifat candaan atau humor seorang pejabat publik harus terjadi secara selektif melihat khalayak yang dihadapi.\"Apa yang terjadi di Rampi saat gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan pidato resminya di Luwu Timur beberapa waktu lalu, hendaknya menjadi pembelajaran bagi semua pihak,\" kata dia, di Makassar, Jumat.Hal itu mencermati desakan Wija To Luwu --khususnya warga Kecamatan Rampi di Kabupaten Luwu Utara-- agar Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, meminta maaf atas pidato resminya pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur di Malili pada 12 Mei 2022 lalu.Sulaiman dianggap telah melukai dan mencederai perasaan Wija To Luwu dan warga Kecamatan Rampi di Kabupaten Luwu Utara atas pernyataan dia yang menyerukan agar warga Rampi keluar sekalian dari Indonesia.Muhammad mengatakan, seorang pejabat publik seperti gubernur yang mengeluarkan pernyataan dengan suatu konteks ataupun melakukan komunikasi politik, kerap disertai humor, namun kadang tidak pada political correct atau konteks politik yang benar.Karena itu, lanjut dia, dalam mengeluarkan humor harus melihat khalayak dengan perspektif yang tidak berlaku universal.Sebagai contoh, pemanggilan seseorang dengan sebutan si gemuk, si ceking, atau si pendek untuk komunitas budaya tertentu itu dianggap sebagai upaya menjalin keakraban, namun pada komunitas budaya yang berbeda, misalnya di Amerika, panggilan-panggilan itu dianggap pelecehan bentuk tubuh alias body shaming atau ejekan terkait fisik seseorang.Sementara di sisi lain, lanjut Muhammad, pada era global dan digitalisasi ini, kemudahan memviralkan suatu hal yang memungkinkan dapat dipelintir pihak tertentu untuk kepentingan sensasi atau tujuan politik, harus menjadi pertimbangan bagi pejabat publik lebih selektif memberikan pernyataan.Apalagi di lapangan, banyak faktor yang dapat memicu masyarakat menjadi peka berlebihan, sehingga kasus Rampi ini harus benar-benar menjadi pembelajaran bagi semua pihak. (Sof/ANTARA)
Komisi II Berkomitmen untuk Menuntaskan Pembahasan Persiapan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin menegaskan pihaknya berkomitmen menuntaskan pembahasan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bersama dengan lembaga penyelenggara pemilu dan Pemerintah.Yanuar mengatakan Komisi II sejak awal terus mendesak agar persiapan pemilu bisa segera dituntaskan, khususnya terkait tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilu 2024.\"Pemilu 2024 adalah hajat nasional dan Komisi II DPR sangat berkomitmen terkait hal tersebut sejak awal,\" kata Yanuari di Jakarta, Jumat.Dia menjelaskan tidak ada pembatalan rapat terkait pembahasan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Komisi II DPR bersama penyelenggara pemilu dan Pemerintah. Menurut dia, yang terjadi selama ini adalah penundaan rapat untuk menyesuaikan jadwal semua pihak yang terlibat dalam pembahasan tersebut.\"Itu adalah rapat bersama antara DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU dan Bawaslu. Jadi, wajar jika soal waktu, harus sinkron antara semuanya,\" jelasnya.Dia menambahkan penjadwalan rapat memang rutin dilakukan di internal Komisi II DPR sepanjang masa persidangan. Namun, tambahnya, Komisi II DPR menghormati jika ada mitra kerja yang tidak bisa hadir dalam jadwal yang telah ditentukan.\"Otomatis harus dicari jadwal lagi yang cocok dengan semua pihak yang terlibat,\" ujarnya.Sebelumnya, Komisi II DPR menjadwalkan rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu pada 23 Mei 2022, dengan agenda pembahasan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.Namun, rapat tersebut batal dilaksanakan karena Kemendagri ada acara pada tanggal tersebut. Kemudian, rapat diundur pada 30 Mei 2022 dan batal diselenggarakan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ingin bertemu dengan pimpinan lembaga negara.Rapat tentang pembahasan persiapan Pemilu 2024 antara Komisi II DPR dan Pemerintah dijadwalkan kembali pada Selasa (7/6). (Ida/ANTARA)
POPULER
