POLITIK
PM Australia Komitmen Menghadiri KTT G20 di Bali
Jakarta, FNN - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan komitmennya untuk menghadiri perhelatan KTT G20 Indonesia di Bali pada November 2022.\"Hari ini saya mengonfirmasi kepada Presiden Jokowi bahwa saya akan menghadiri KTT G20 di Bali, pada bulan November 2022,\" kata PM Albanese usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin.Albanese menekankan pertemuan KTT G20 sangat penting di tengah ketidakpastian perekonomian global saat ini.\"Kita harus secara efektif mengatasi banyak tantangan yang kita hadapi dalam mengarungi pemulihan ekonomi global pascapandemi COVID-19. Saya akan bekerja sama dengan Presiden Jokowi untuk membantu suksesnya KTT G20 Indonesia,\" kata Albanese.Albanese menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian lima besar dunia.Australia akan bekerja sama dengan Indonesia untuk mewujudkan potensi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) Indonesia-Australia.\"Menteri Ekonomi kami akan membahas secara berkala dan kami akan terus memberikan dukungan dari sisi bisnis,\" kata dia. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Didorong Berkolaborasi Multipihak untuk Kebijakan Tepat Sasaran
Jakarta, FNN - Anggota DPR Faisol Riza mendorong Pemerintah mengoptimalkan kolaborasi multipihak atau dikenal pula dengan konsep pentahelix untuk menciptakan kebijakan yang tepat sasaran dalam momen G20 dan B20.\"Saya mengharapkan momen B20 dan G20 ini dapat mewujudkan istilah pentahelix atau terlibatnya multipihak, sebagai bagian dari pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang relevan bagi korporasi,\" kata Faisol dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Pentahelix merupakan suatu konsep yang melibatkan lima pihak, yakni akademisi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, pemerintah, dan media.Faisol menilai kolaborasi dan inovasi merupakan benang merah dari berbagai forum Business Twenty (B20), yang menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan G20 di 2022. Hal itu, lanjutnya, akan menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk membangun iklim bisnis kondusif dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif.Dia mendukung forum B20 sebagai ajang untuk menampung aspirasi dunia usaha supaya memberikan dampak signifikan bagi perekonomian.\"Pemerintah harus memberikan kesempatan bagi pengusaha-pengusaha kita dan mengambil peran dalam pertemuan tersebut,\" kata Ketua Komisi VI DPR itu.Dia menjelaskan pertemuan dengan berbagai satuan tugas (task force) B20 pada Februari dan Maret lalu melibatkan banyak pihak, sehingga Indonesia perlu mengambil peran di G20 tahun ini.\"Saya berharap Indonesia dapat memanfaatkan ini, terutama untuk meningkatkan perjanjian dagang di antara kita dengan negara-negara G20 maupun yang lainnya; terutama untuk mengembangkan volume perdagangan sekaligus memperluas surplus ekspor kita,\" jelasnya.Sementara itu, Chairman B20 Task Force Trade & Investment Arif Rachmat mengatakan dunia usaha sudah menjalankan semangat kolaboratif dan inovatif dalam membantu usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk segera bangkit dan berkembang.\"Sejumlah co-chair telah menceritakan key success (kunci sukses) mereka, contohnya Unilever atau Philip Morris, dimana mereka telah membina ratusan ribu UMKM termasuk di dalamnya perempuan. Kunci sukses mereka adalah pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh korporasi,\" jelasnya.Dia mengatakan Indonesia telah mengimplementasikan kolaborasi positif sejak beberapa tahun lalu. Momentum Indonesia sebagai ketua G20 dan B20 perlu dioptimalkan untuk menceritakan berbagai kunci sukses tersebut, sehingga Indonesia menjadi unggul dan acuan dalam percepatan pemulihan setelah pandemi.\"Pada intinya, kami ingin mencoba create awareness (membangun kesadaran) dan berbagi contoh acuan yang sudah diimplementasikan pelaku usaha supaya berdampak lebih luas lagi,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Politik Identitas Memecah Belah Persatuan Umat
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Golkar, sekaligus Ketua Majelis A\'la Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), Airlangga Hartarto meminta organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut tidak lagi memanfaatkan politik identitas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.Menggunakan politik identitas sebagai alat politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat merupakan sikap yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia, kata Airlangga usai melantik pengurus Majelis Pimpinan Pusat (MPP) MDI periode 2022-2027 di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta, Minggu (5/6) malam.\"Politik identitas telah merusak tatanan hidup berbangsa dan memecah belah persatuan umat. MDI memiliki tugas untuk menyatukan umat dan menghentikan politik identitas pada tahun politik,\" katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Dia juga mengingatkan para pengurus MPP MDI yang baru dilantik itu agar turut membantu mencari solusi untuk penyelesaian masalah elektoral serta mampu menyalurkan aspirasi umat Islam.Menurutnya, Partai Golkar bersama beberapa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terus berusaha menyelesaikan masalah populisme dan politik identitas.\"Sementara MDI bergerak pada persoalan dakwah yang menyatukan umat,\" kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.Di hadapan 1.000 anggota MDI dan para santri, Airlangga meminta Ketua Umum MDI K.H. Choirul Anam, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MDI Gunawan Hidayat, serta seluruh jajarannya harus terus mengembangkan Islam washatiyah.\"Menjadi Islam yang moderat agar tercipta persatuan bangsa, tidak terpecah belah,\" tegasnya.Dia juga menegaskan pentingnya kebangkitan ekonomi dari pondok pesantren, yang salah satunya digagas Kementerian Perindustrian melalui program Santripreneur, untuk menciptakan santri yang mandiri dan menjadikan pesantren mampu mengembangkan produk usaha untuk ekspor.\"Contohnya, bisa punya pabrik sandal. Jadi, sandal santri tidak sering hilangl; bahkan bisa mengekspor sandal,\" tambahnya.Sementara itu, Choirul Anam mengatakan sejak dibentuk pada 24 Mei 1978, keberadaan MDI terus mendukung dan membantu Pemerintah dalam pembangunan.\"MDI mengambil peran dakwah pembangunan dengan bahasa agama,\" katanya.Lewat visinya untuk memajukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, lanjutnya, MDI akan membawa Islam rahmatan lil alamin melalui dakwah yang menyatukan dan tidak memecah belah umat. MDI juga akan berdiri di belakang Koalisi Indonesia Bersatu, katanya.\"Kami ingin terus menumbuhkan semangat toleransi dan semangat kebangsaan, setinggi apa pun dinamika politik yang terjadi,\" ujarnya.Choirul Anam mengajak seluruh kader MDI untuk menghindari politik identitas, yang terbukti dapat menciptakan jurang perpecahan antaranak bangsa, bahkan umat Islam sendiri. (Ida/ANTARA)
MDI Akan Menjadi Garda Terdepan Sudahi Politik Identitas
Jakarta, FNN - Majelis Pimpinan Pusat (MPP) Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) menyatakan akan menjadi garda terdepan dalam upaya menghentikan perpecahan, pembelahan masyarakat dan praktik mengotak-ngotakkan masyarakat.\"Dinamika sekeras apapun tentu MDI akan menjauhkan praktek identitas yang menimbulkan perpecahan bangsa,\" kata Ketua Umum KH M Choirul Anam dalam keterangannya yang diterima di Jakarta Senin.Ia juga menyebutkan MDI dituntut mengikuti perkembangan zaman dan menjadi media dakwah yang mempersatukan umat dan menciptakan suasana yang sejuk.\"Kami segenap pengurus MDI berada bersama pihak yang memperjuangkan semangat persatuan dan ukhuwah Islamiyah, termasuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang baru saja melakukan silatnas,\" ucapnya.Hal itu disampaikan Choirul Anam dalam acara pelantikan pengurus dan milad ke-44 Majelis Dakwah Islamiyah di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta. (Ida/ANTARA)
Penentuan Pasangan Capres-Cawapres di KIB Tidak Melalui "Voting"
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan, penentuan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di internal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak melalui mekanisme pemungutan suara atau voting\"Tidak ada voting dalam penentuan pasangan calon presiden-calon wakil presiden di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Semua akan diputuskan secara musyawarah mufakat, kolektif kolegial, bulat lingkaran, tidak lonjong telur,\" kata dia, kepada ANTARA, di Jakarta, Minggu.Ia mengatakan, tiga partai dalam KIB yaitu PAN, Partai Golkar, dan PPP sama-sama mengusulkan kandidat calon presiden untuk Pilpres 2024.Namun menurut dia, tiga partai politik dalam KIB tetap menjaga soliditas dan kekompakan dalam setiap situasi termasuk penentuan paslon capres-cawapres.\"PAN mengusulkan Zulkifli Hasan sebagai figur untuk pilpres, Partai Golkar mengusung Airlangga dan PPP mengusung Suharso Monoarfo. Jika partai politik mencalonkan ketua umum sebagai kader terbaiknya, hal itu sangat wajar,\" ujarnya.Namun menurut dia, penentuan paslon capres-cawapres di internal KIB harus melihat perkembangan dan dinamika politik. Hal itu menurut dia karena koalisi tersebut telah membuka diri untuk figur di luar tiga nama ketua umum partai politik di KIB.\"KIB juga telah membuka diri untuk figur di luar ketua umum di KIB. Ada Mas Ganjar (Ganjar Pranowo), Mbak Puan (Puan Maharani), Mas Anies (Anies Baswedan), Kang Emil (Ridwan Kamil), Khofifah (Khofifah Indar Parawansa), Sandi Uno (Sandiaga Uno),\" katanya.Mauladi menegaskan, KIB akan menentukan siapa paslon capres-cawapres yang akan diusung di Pemilu 2024 pada waktu yang tepat. (Sof/ANTARA)
Kepemimpinan Nasional Harus Miliki Cakrawala Global
Bogor, FNN - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa kepemimpinan nasional ke depan harus memiliki cakrawala global.Hasto mengatakan hal itu di Kampus Universitas Pertahanan (Unhan) Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu, menanggapi peluang PDIP mengusung capres dari kalangan militer.\"Kepemimpinan nasional ke depan harus punya kemampuan dalam membangun kepentingan nasional kita dan dialektika dengan sistem internasional,\" kata Hasto.Menurut dia, perjuangan nasional Indonesia tidak terlepas dari dinamika politik global.\"India sekali lagi mampu memainkan peran sentral, sedangkan Turki mampu memainkan peran karena aspek geopolitik sehingga kepemimpinan nasional ke depan harus punya cakrawala global,\" katanya.Nama-nama dari kalangan militer dan keamanan yang sudah ramai di survei untuk diusung pada Pilpres 2024, antara lain, Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Kepala BIN Budi Gunawan.Menurut Hasto, dari nama-nama tersebut mempunyai pengalaman memahami tata pemerintahan yang baik.\"Mereka punya \'network\' (jaringan) dengan sistem internasional yang sangat penting sebagai visi presiden ke depan. Tapi, bagi kami capres dan cawapres kan Ibu Megawati yang akan mengambil keputusan,\" kata Hasto. (Sof/ANTARA)
Pengumuman Mekanisme Rekrutmen DKPP Pekan Ini
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan pengumuman mekanisme rekrutmen anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Periode 2022-2027 kepada publik akan dilakukan sebelum tanggal 12 Mei 2022.“Selain membuat daftar nama, beberapa waktu yang lalu kami sudah membicarakan soal mekanismenya. Mudah-mudahan pada pekan ini, sebelum tanggal 12 Mei 2022, kami bisa sampaikan kepada publik,” kata Saan Mustopa.Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika memberi sambutan dalam \"Mengawal Keterwakilan Perempuan di Keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)\" yang disiarkan di kanal YouTube Rumah Pemilu, dipantau dari Jakarta, Minggu.Adapun pengumuman kepada publik mengenai mekanisme rekrutmen anggota DKPP usulan DPR RI, katanya, merupakan tindak lanjut DPR terkait tuntutan pelaksanaan seleksi yang transparan, profesional, dan berlandaskan akuntabilitas.“Tujuannya agar publik bisa terlibat di dalam proses in, meskipun MPI (Maju Perempuan Indonesia) sudah memberikan surat masukan ke DPR RI terkait calon anggota DKPP usulan DPR,” ucapnya.Ia mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan dan mengakomodir apa yang menjadi masukan MPI, yakni mengawal keterwakilan perempuan minimal 30 persen pada keanggotaan DKPP Periode 2022-2027.Mudah-mudahan, tutur ia, usulan DPR untuk keanggotaan DKPP Periode 2022-2027 memiliki unsur keterwakilan perempuan. Ia berharap agar pemerintah dapat memenuhi unsur keterwakilan perempuan terkait dengan usulan calon anggota DKPP.“Dengan demikian unsur perempuan di DKPP bisa lebih dari satu. Kalau memang permanen dari KPU, perempuan diusulkan agar bisa menjadi lebih dari dua unsur perempuan di DKPP,” kata Mustopa.Sebelumnya, Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI) Lena Maryana Mukti mengungkapkan bahwa selama dua periode kelembagaan DKPP (2012-2017 dan 2017-2022), DPR RI selalu mengusulkan tiga nama anggota DKPP yang keseluruhannya laki-laki tanpa menyertakan adanya keterwakilan perempuan.Oleh karena itu, Lena sangat berharap agar DPR dapat mengawal keterwakilan perempuan untuk keanggotaan DKPP Periode 2022-2027. (Sof/ANTARA)
Narasi Destruktif Dalam Politik Indonesia Harus Diakhiri
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan narasi dan istilah destruktif dalam dunia politik Indonesia harus diakhiri karena seharusnya diisi dengan pertarungan ide, gagasan, dan pemikiran untuk kemajuan bangsa.\"PAN berharap dunia politik harus diisi dengan pertarungan ide, gagasan, dan pemikiran untuk kemajuan bangsa. Bukan mengeksploitasi perbedaan suku, agama, ras, dan golongan untuk memupuk politik identitas demi peningkatan elektoral,\" kata Viva Yoga kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.Dia menjelaskan pengertian politik identitas itu menggunakan perbedaan identitas manusia berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan untuk tujuan meningkatkan elektoral dan elektabilitas figur atau partai.Menurut dia, PAN menentang penggunaan politik identitas karena tidak sesuai dengan \"platform\" PAN yang bersifat inklusif, menghargai nilai kemanusiaan, kemajemukan, antisektarian, dan antidiskriminatif.\"Karena itu, narasi dan istilah destruktif harus diakhiri seperti cebong versus kampret, lalu sekarang kafir versus kadrun,\" ujarnya.Menurut dia, saat ini meskipun Prabowo Subianto sudah menjadi pembantu Presiden, para pendukungnya di media sosial masih berhadapan dengan pendukung Jokowi saat Pemilu 2019.Viva Yoga mengaku heran narasi cebong dan kampret masih saja ribut tidak ada ujungnya, padahal Prabowo dan Jokowi sudah bersatu untuk membangun bangsa.\"Termasuk fenomena kafir versus kadrun. Ini narasi yang menjadi virus dan merusak tubuh demokrasi Indonesia,\" katanya.Karena itu, menurut dia, dunia politik Indonesia harus diisi dengan pertarungan ide, gagasan, dan pemikiran untuk kemajuan bangsa.Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengharapkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri atas Partai Golkar, PAN, dan PPP dapat mengusung minimal tiga pasang calon pada Pilpres 2024 untuk menghindari polarisasi.\"Oleh karena itu (untuk menghindari munculnya polarisasi), kami berharap di KIB, kita mendorong sekurang-kurangnya ada tiga calon pada Pilpres 2024,\" kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan saat menyampaikan pidato dalam acara Silaturahim Nasional Koalisi Indonesia Bersatu di Jakarta, Sabtu (4/6).Menurut dia, berdasarkan sejarah pemilihan presiden di Indonesia sejak tahun 2004 sampai 2019, keberadaan pasangan calon yang hanya berjumlah dua pasangan pada Pilpres 2014 dan 2019 merupakan awal timbulnya polarisasi di tengah masyarakat.\"Kami melihat bahwa salah satu penyebab polarisasi di tengah masyarakat kita adalah diselenggarakannya pilpres. Dulu pada 2004, pilpres diikuti lima calon, Indonesia aman, tidak ada soal. Tahun 2009 ada tiga calon, Indonesia aman, tidak ada soal. Tahun 2014 dua pasang dan 2019 dua pasang, itu mulai ada soal,\" kata Zulhas.Karena itu, ia menilai pada Pilpres 2024, minimal ada tiga pasang calon yang diusung KIB. Dia menjelaskan mengakhiri polarisasi merupakan semangat yang mendasari bersatunya Golkar, PAN, dan PPP dalam Koalisi Indonesia Bersatu. (Ida/ANTARA)
WPO Diharap Bisa Menjadi Media Penyelesaian Konflik Antarnegara
Jakarta, FNN - Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, berharap kehadiran Organisasi Perdamaian Dunia (WPO) mampu menjadi media dalam menyelesaikan berbagai konflik antarnegara di dunia.\"Jika dua negara dengan regional berdampingan kompak dan damai, saya yakin akan menjadikan konflik-konflik terisolasi,\" kata dia, usai menerima kunjungan pengurus WPO yang dipantau dari kanal YouTube di Jakarta, Minggu.Pertemuan pimpinan WPO dengan dia dalam rangka meminta dukungan dan arahan TNI untuk menjalankan misi perdamaian dunia serta pemasangan prasasti simbol perdamaian dunia di Papua.Menurut dia, kehadiran WPO juga dapat membantu memberi arahan penyelesaian konflik antarnegara yang lebih normatif. Sehingga, diharapkan tidak ada jatuhnya korban di antara kedua belah pihak.Ia berpandangan peran civil society atau masyarakat madani juga penting dalam upaya penyelesaian konflik. \"Jadi, nantinya membantu meredam emosi dan tensi yang sedang berkonflik,\" kata dia.Penyelesaian konflik antarnegara tidak hanya harus menunggu lembaga internasional, namun organisasi skala domestik diharapkan juga memiliki peran. \"Sebab, semakin banyak yang membantu menurunkan tensi dan emosi maka masalah bisa diselesaikan dengan cara yang normatif,\" jelas dia.Sementara itu, Wakil Presiden WPO, Bambang Hari, mengatakan, saat ini sudah ada 202 negara yang tergabung dengan organisasi tersebut. Sejak 1997 WPO terus menggalakkan berbagai kegiatan moral.WPO merupakan organisasi perdamaian dunia yang di dalamnya terdapat 27 jenderal purnawirawan, yang didirikan untuk menciptakan pemikiran dan kedisiplinan dengan menerapkan standarisasi TNI. (Ida/ANTARA)
KIB Diharapkan Usung 3 Pasang Calon di Pilpres 2024 untuk Menghindari Polarisasi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengharapkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri atas Partai Golkar, PAN, dan PPP dapat mengusung minimal tiga pasang calon dalam Pilpres 2024 untuk menghindari polarisasi.\"Oleh karena itu (untuk menghindari munculnya polarisasi), kami berharap di KIB, kita mendorong sekurang-kurangnya ada tiga calon pada Pilpres mendatang,\" kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, saat menyampaikan pidato dalam acara Silaturahim Nasional Koalisi Indonesia Bersatu di Jakarta, Sabtu.Menurut dia, berdasarkan sejarah pemilihan presiden di Indonesia sejak tahun 2004 sampai 2019, keberadaan pasangan calon yang hanya berjumlah dua pasangan pada Pilpres 2014 dan 2019 merupakan awal timbulnya polarisasi di tengah masyarakat.\"Kami melihat bahwa salah satu penyebab polarisasi di tengah masyarakat kita adalah diselenggarakannya pilpres. Dulu di 2004, pilpres diikuti oleh lima calon, Indonesia aman, tidak ada soal. Tahun 2009 ada tiga calon, Indonesia aman, tidak ada soal. Tahun 2014 dua pasang dan 2019 dua pasang, itu mulai ada soal,\" kata Zulhas.Oleh karena itu, ia menilai pada Pilpres 2024, minimal ada tiga pasang calon yang diusung oleh KIB.Lebih lanjut, ia menjelaskan, mengakhiri polarisasi merupakan semangat yang mendasari bersatunya Golkar, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Koalisi Indonesia Bersatu.\"Kami melihat bahwa politik seharusnya menjadi jalan untuk mencapai kemaslahatan bersama, mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, bukan justru mengkotak-kotakkan antara kawan dan lawan, membenturkan kami melawan mereka, serta saling menyerang,\" ujar dia.Zulhas memandang masyarakat pun sudah merasa bosan dengan narasi perpecahan dan provokasi. Mereka, kata dia, justru mendambakan persatuan agar energi bangsa Indonesia ini bisa dicurahkan untuk pikiran-pikiran dan kerja nyata guna memajukan bangsa.Pada kesempatan yang sama, ia menyampaikan bahwa bagi Koalisi Indonesia Bersatu, semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk diusung sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden.Ia menyampaikan KIB harus menjadi pohon beringin yang rindang, yaitu tempat bernaung bagi siapa pun yang memiliki cinta dan keinginan untuk memajukan Indonesia, sebagaimana lambang Partai Golkar.Lalu, KIB akan menyinarkan matahari yang selalu memberikan kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan, sesuai spirit utama PAN.\'Tentunya, dilandasi oleh akhlak politik yang dipandu dengan nilai-nilai agama yang disimbolkan lambang PPP sebagai baitullah,\" tambah dia. (Ida/ANTARA)
POPULER
