Jakarta, FNN - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Tengah Abdul Rahman Thaha mengaku sangat prihatin dengan komentar politisi PDI-P Effendi Simbolon yang mempersoalkan sepak terjang Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Abdul Rahman menanggap Effendi keliru menuduh La Nyalla menggunakan fasilitas negara, dalam hal ini Kelembagaan DPD RI untuk kepentingan politiknya.

Juga terlalu dini menuduh fasilitas DPD RI dipakai untuk memperjuangkan La Nyalla menjadi calon presiden (capres) pada 2024.

"Sebagai anggota DPD saya tahu sekali bahwa La Nyalla melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah adalah karena banyaknya aspirasi dan  pengaduan masyarakat ke lembaga DPD RI. Itu sebabnya sebagai pimpinan ia turun langsung, melakukan kunjungan kerja, karena memang masyarakat yang meminta," jelas Abdul Rahman kepada FNN.

Masyarakat sangat berharap DPD bisa menyelesaikan berbagai persoalan di daerah terutama masalah pertanahan dan masalah-masalah sosial.

Dalam kunjungan kerja itu juga banyak yang mengeluhkan soal proses demokrasi khususnya soal pencalonan presiden yang hanya bisa lewat partai politik. Berbeda dengan pilkada yang membolehkan calon independen.

 "Tentunya kamikan menjelaskan ke masyarakat bahwa proses itu tidak bisa karena aturan proses pilpres itu sudah diatur dalam UU Pemilu. Sayangnya UU pemilu yang tidak punya dasar dalam konstitusi yang mengatur ambang batas 20 % dan hanya partai politik yang dapat mengusung," ungkapnya lagi.

Akibat dari ambang batas 20% kini rakyat merasakan bahwa mereka tidak bisa 'memilih' presiden karena presiden terpilih pasti pilihan oligarki yang 'menguasai' partai-partai politik.

Jadi jika banyak pihak melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi termasuk juga DPD itu adalah bagian dari proses demokrasi dan semua punya kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan menentukan arah bangsa ini.

Jadi Abdul Rahman tidak paham maksud Effendi meminta Kapolri menegur La Nyalla.

"Di mana legal standingnya? DPD RI adalah lembaga politik yang sama-sama dipilih oleh rakyat secara Demokrasi. Kami tidak punya kepentingan, kepentingan kami adalah menyuarakan suara rakyat di daerah," tegas Abdul Rahman. (Rahmi Aries Nova)