POLITIK
Perketat Pengawasan Tempat Penjualan Hewan Jelang Idul Adha
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah memperketat pengawasan tempat penjualan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah pada 10 Juli 2022.Langkah itu, menurut dia, harus dilakukan karena semakin maraknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang mayoritas menyerang sapi.\"Pengawasan harus terus dilakukan hingga saat-saat terakhir jelang Idul Adha agar hewan yang dijadikan kurban benar-benar layak dan sehat,\" kata Puan dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.Dia menilai Dinas Pertanian di tiap daerah perlu terus turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan di tempat-tempat penjualan hewan kurban di wilayahnya.Menurut dia, Pemerintah perlu mengintensifkan program vaksinasi hewan ternak sebagai antisipasi penyebaran PMK karena berdasarkan data terbaru, PMK telah menyebar di 236 kabupaten/kota di 21 provinsi dengan total hewan ternak yang terjangkit PMK mencapai 334.213 ekor dan 114.998 ekor sudah dinyatakan sembuh.\"Pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan tenaga kesehatan hewan di daerah. Harus ada upaya penambahan tenaga vaksinator hewan agar cakupan vaksinasi semakin luas,\" ujarnya lagi.Dia mendukung langkah Kementerian Pertanian yang melibatkan dokter hewan dan tenaga paramedik kesehatan hewan di lingkup TNI/Polri untuk melaksanakan vaksinasi namun diperlukan langkah tambahan agar program vaksinasi hewan lebih maksimal.Puan mencontohkan, Pemerintah bisa menggandeng mahasiswa kedokteran hewan, bekerja sama dengan perguruan tinggi, melalui program-program pelatihan terlebih dahulu.\"Saat ini vaksin PMK tahap pertama sebanyak 3 juta dosis telah tersedia di dalam negeri, namun jumlah yang telah terdistribusikan dan disuntikkan belum maksimal. Semakin banyak tenaga kesehatan hewan yang turun, semakin tinggi juga cakupan vaksinasi hewan agar PMK yang menyebar di Indonesia dapat segera diatasi,\" katanya.Dia juga mengimbau para peternak dan pemilik sapi untuk kooperatif dalam program vaksinasi hewan karena di beberapa daerah, program tersebut mengalami penolakan. Menurut dia, vaksinasi dapat memperkuat imunitas hewan ternak sehingga akan lebih aman dari PMKSelain itu, Puan meminta partisipasi masyarakat dalam penanganan PMK, yaitu melaporkan ke Dinas Pertanian setempat apabila menemukan adanya hewan yang terindikasi tidak sehat.\"Dan untuk masyarakat yang hendak berkurban, harus jeli dalam membeli hewan ternak. Kalau bisa, beli hewan kurban di tempat atau penjual yang memiliki sertifikasi dan pastikan hewan yang dibeli memiliki surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) agar daging hewan kurban aman untuk dikonsumsi,\" ujarnya.Dia juga meminta warga, khususnya yang menjadi panitia kurban, agar mengawasi proses penyembelihan dengan seksama dan teliti melihat kondisi daging kurban. (Ida/ANTARA)
Kemungkinan Kecil Kasus Shinzo Abe Terjadi pada Pemilu Indonesia
Jakarta, FNN - Pengamat politik Nicky Fahrizal dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan kemungkinan kecil kasus penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe saat berkampanye terjadi pada pemilu di Indonesia.\"Dalam konteks keamanan pemilu di Indonesia berdasarkan pengalaman sebelumnya, dalam kondisi terkendali,\" kata Nicky saat dihubungi di Jakarta, Jumat.Kepemilikan senjata api yang dibatasi dan diawasi secara ketat oleh aparat hukum, kata dia, menjadi salah satu faktor yang membuat pemilu di Tanah Air terkendali, aman, dan kondusif.\"Kemungkinan kecil sekali ada orang yang memiliki senjata api sehingga kemungkinan kasus penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe kecil sekali untuk terjadi pada pemilu di Indonesia,\" kata pengamat politik CSIS tersebut.Pada konteks Indonesia, lanjut dia, yang perlu diwaspadai ketika pemilu adalah masalah disinformasi atau ancaman hoaks, lewat kampanye hitam di media sosial.\"Masalah yang merusak muruah pemilu di Indonesia adalah ancaman hoaks di dunia maya. Kalau untuk kekerasan dengan senjata, baik senjata tajam maupun senjata api, kecil sekali kemungkinannya terjadi di Indonesia,\" ujarnya.Nicky menegaskan bahwa pemilu di Indonesia masih terkendali, jarang terjadi bentrokan fisik antarpendukung politik, apalagi masing-masing tim kampanye politik betul-betul mengupayakan kampanye pemilu yang tertib dan kondusif.Hal ini, kata dia, juga didukung oleh kesiapan aparat penegak hukum yang sigap dan serius dalam pengamanan jalannya pemilu di Indonesia.Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan bahwa pemilu di Indonesia relatif aman dan terkendali.\"Berkaca dari pemilu pada tahun 2014 dan 2019 terkait dengan perseteruan politik di Indonesia yang sangat keras, bahkan terjadi konflik di lapisan bawah, tetapi di tingkat elite tidak terjadi,\" kata Dedi melalui pesan singkat.Menurut dia, hal itu tentunya memungkinkan Indonesia pada Pemilu 2024 akan aman dan terkendali, seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Dengan catatan, selama pemerintah benar dan tepat dalam menjaga keamanan.Selain itu, lanjut Dedi, secara kultur politik masyarakat Indonesia sudah beradab dan santun dalam menjalani pemilu. Konflik sosial dan munculnya faksi-faksi lantaran adanya kelompok-kelompok elite politik yang berlebihan dalam mengambil sikap menjalani kontestasi.\"Selama elite ikut menjaga keadaban politik, publik akan tunduk dan terjaga keadabannya,\" ujar Dedi. (Ida/ANTARA)
KPU Libatkan Kota/Kabupaten Klarifikasi Keanggotaan Parpol Ganda
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan melibatkan KPU kota/kabupaten se-Indonesia dalam rangka melakukan klarifikasi berkaitan dengan verifikasi administrasi terhadap keanggotaan partai politik (parpol) yang ganda.\"Dalam verifikasi administrasi yang kami cek nanti melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) ternyata ada banyak keanggotaan partai yang ganda, KPU secara tegas meminta kepada KPU kabupaten/kota untuk melakukan klarifikasi,\" kata anggota KPU RI Idham Holik dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Jumat.Verifikasi administrasi ini, kata dia, pelaksanaannya 1 hari setelah partai politik melakukan pendaftaran sampai dengan 14 September 2022 untuk mengikuti Pemilu 2024. Partai politik memiliki waktu sekitar 1,5 bulan.Kepada anggota parpol yang diduga masalah tersebut dari sisi keanggotaan parpol, KPU meminta yang bersangkutan untuk menandatangani surat pernyataan bermeterai. Dari surat pernyataan yang ditandatangani itulah yang akan KPU masukkan ke Sipol.\"Mereka pada dasarnya masih bisa menjadi anggota parpol tertentu, asalkan mereka dapat menyampaikan pernyataan secara tertulis yang formulirnya sudah disiapkan oleh KPU,\" kata Idham Holik.Dalam kesempatan sama, pengamat politik Pahrudin dari Universitas Nurdin Hamzah mendukung langkah KPU karena verifikasi keanggotaan menunjukkan keseriusan parpol dalam mengikuti kontestasi pemilu atau menjadi partai modern.\"Di sinilah sebetulnya parpol memulai pengaderan sejak merekrut anggota. Banyak sekali terjadi kasus anggota pindah parpol,\" katanya.Ia berharap parpol bisa melakukan hal tersebut secara sistematis karena Indonesia ke depannya membutuhkan pemimpin-pemimpin di tingkat nasional dan juga daerah.Parpol betul-betul harus menyiapkan kader-kadernya melalui rekrutmen dan pengaderan untuk menjadi pemimpin-pemimpin baik, khususnya di daerah.Pengamat politik itu juga menambahkan bahwa tidak hanya faktor sukarela individu untuk menjadi anggota parpol, tetapi yang penting adalah kesadaran.Individu yang ingin mendaftar sebagai anggota parpol harus betul-betul paham atas konsekuensi ketika dirinya menjadi anggota parpol. Selanjutnya, kontribusi mereka ke depan ketika menjadi anggota parpol.(Ida/ANTARA)
Kekacauan Bernegara Terjadi Karena Mahkamah Konstitusi
Jakarta, FNN - Indonesia saat ini terkooptasi oleh partai politik. Praktik bernegara mengindikasikan jika politik hanya boleh melalui parpol yang representasinya ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga menegasi peran yang lain. Kritik tersebut dilontarkan oleh Pengamat Politik Rocky Gerung dalam acara Dialog Kebangsaan Kelompok DPD di MPR, Kamis (7/7). “Filosofi bernegara kita kacau. Di politik itu tidak boleh terbagi habis oleh parpol. Karena itu perlu LSM, ada pers, karena itu ada DPD,” tukasnya. Rocky Gerung yang lama menyandang titel sebagai pengajar filsafat politik dan hukum di Universitas Indonesia menilai, hegemoni satu elemen politik tertentu meminggirkan yang lain sehingga demokrasi menjadi tidak sehat. Dalam nada menggugat, Rocky mempertanyakan, apakah betul politik sama dengan parpol. Termasuk dalam suksesi kepemimpinan nasional yang harus disaring dan dijaring hanya melalui parpol. Sementara di saat yang sama, upaya mengoreksi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) terus digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan dalil penggugat tidak punya legal standing. “Kekacauan (berdemokrasi) ini terjadi karena Mahkamah Konstitusi tidak paham tentang fungsi dia sebagai mahkamah,” terang Rocky. Ia menguraikan, sejarah legal standing muncul untuk mencegah aksi bar-bar di luar koridor konstitusi. Legal standing dalam Revolusi Prancis diwarnai dengan darah dan pemenggalan kepala raja. Rocky melihat MK buta huruf tentang filosofi konstitusi. MK diberi diskresi moral untuk mengintip potensi penyalahgunaan kekuasaan yang disebut sebagai judicial activism, namun tidak dimanfaatkan. Sebaliknya, hak rakyat untuk mereview konstitusi, bahkan untuk berbicara, ditutup oleh MK. Menyinggung soal langkah-langkah politik Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di bawah kepemimpinan La Nyalla Mattalitti, Rocky melihat harapan karena masih ada lembaga negara yang mau berpikir dan berjuang untuk demokrasi. “DPD menghasut universitas Senayan ini seperti lokasi untuk mengumpulkan pikiran. DPD menjadi forum pemikiran tentang konstitusi dan bangsa,” imbuhnya. Menurut Rocky, legislasi paling representatif adalah legislasi yang dibuat oleh anggota DPD. Setiap angota DPD punya hak membuat RUU. Atas nama mandat sebagai senator. Seorang Anggota DPD mempertanggunjawabkan legislasi langsung kepada konstituen. Tidak perlu rapat fraksi. Tidak perlu rapat partai. “Representasi itu artinya melekat dengan rakyat. Tidak diedit oleh amplop,” tutur Rocky. “Karena itu saya mau usulkan supaya setiap anggota DPD punya hak membuat rancangan undang-undang atas nama dia, karena dia senator,” ujar Rocky di Gedung DPD, Kompleks Parlemen, Senayan.(JD/FNN).
Partai Gelora: Indonesia Bisa Jadi Model Kombinasi Agama, Demokrasi dan Kesejahteraan
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta merasa prihatin dengan kondisi umat Islam sekarang, mayoritas namun kecil dari arti mindset-nya. Akibatnya, kondisi tersebut dimanfaatkan betul oleh partai politik (parpol) sebagai pendorong bagi mobil yang mogok dalam konteks berpolitik secara nasional. Namun, setelah mesin mobilnya bergerak, lalu begitu saja ditinggalkan. \"Sebagai kelompok mayoritas dari warga negara Indonesia, peran umat Islam belum dioptimalkan secara penuh, seperti hanya dibutuhkan sebagai pendorong mobil mogok, setelah jalan, lalu ditinggalkan,\" kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talks bertajuk: Politik Dorong Mobil Mogok: Menentukan Visi Baru Politik Keumatan, yang digelar secara daring, Rabu (6/7/2022) sore. Menurut Anis Matta, sudah saatnya umat Islam mengubah aksi kerumunan selama ini menjadi sebuah kekuatan dan mampu menciptakan perubahan besar dalam peta politik nasional. Hal itu, harus dilakukan umat Islam sekarang, kalau tidak mau lagi menjadi pendorong mobil mogok di Pemilu 2024 mendatang. \"Jadi jangan hanya ibarat badai yang berada didalam secangkir kopi. Orientasinya harus perubahan besar, dan harus konsolidasi dengan arah serta perjuangan bersama,\" ujarnya. Karena itu, kata Anis Matta, umat Islam perlu mengajukan visi baru masa depan Indonesia. Dalam pandanganya, ada Lima Visi Perjuangan Keumatan Indonesia sekarang ini. \"Jadi sebenarnya, umat Islam sudah menyadari agama bukan sekadar identitas, tetapi lebih serius dari itu. Umat Islam besar, namun kesejahteraan minim, dan dalam berdemokrasi juga tidak mengalami perubahan,\" katanya. Padahal potensi umat Islam begitu besar dalam mewarnai hajatan politik, termasuk dalam Pemilu 2024 mendatang. \"Umat muslim harus ambil alih atau berperan lebih besar dalam kepemimpinan. Jangan yang terjadi malah seperti minoritas, atau tukang tepuk tangan saja,\" tegas Anis Matta. Anis Matta ini berharap Indonesia bisa menjadi model pemberlakuan kombinasi antara agama, demokrasi dan kesejahteraan di tengah upaya perubahan sistem tatanan global baru sekarang. Kombinasi tersebut, akan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunato atau yang akrab di panggil Cak Nanto ini menilai umat Islam sekarang tidak memiliki gagasan besar dan visi kebangsaan, Sehingga setiap kelompok tidak mencapai titik temu, termasuk dalam hal perjuangan visi politik. \"Inilah problem umat Islam sekarang yang harus diurai. Jadi kalau menurut saya, tidak hanya sebagai pendorong mobil mogok saja, tapi ini mobilnya juga rusak berantakan, karena setiap kelompok tidak memiliki titik temu,\" kata Sunanto. Sunanto menyadari bahwa untuk menjelaskan mengenai problematika umat Islam sekarang seperti mencari \"ayam dan telur \", duluan mana yang ada terlebih dahulu. \"Tapi yang paling penting sekarang adalah target utama membangun kerukunan, persatuan dan kesatuan. Kita tidak bisa lagi sekedar teriak-teriak, tapi tidak bisa mempengaruhi kebijakan,\" katanya. Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ini mengatakan, umat Islam terus membangun kesadaran berpolitik dengan gagasan-gagasan yang berbeda dengan satu nilai kebangsaan, sehingga dapat mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah. Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Raihan Ariatama menilai identitas politik dalam konteks ke-Indonesia-an juga harus dilihat dari keberagaman dan budaya lokal. Karena keberagaman itu, akhirnya melahirkan berbagai organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persis dan lain-lain yang menghormati tradisi keagamaan di masing-masing daerah. \"Tentunya ini merupakan satu fakta yang harus kita ketahui, bahwasanya kekuatan politik di Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai wilayah dan berbagai macam konsep lain, selain dari Islam. Ada juga nasionalis demokratis dan segala macamnya. Inilah, inilah titik persoalan yang harus kita pahami hari ini,\" ujar Raihan Ariatama. Raihan sependepat dengan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, bahwa Umat Islam harus memiliki visi besar, tidak hanya untuk kepentingan Pemilu 2014 saja, tapi juga Indonesia Emas 2045. \"Kita tidak bisa lagi tonjolkan politik identitas, karena hanya menyebabkan polarisasi. Hari ini, Umat Islam harus memiliki visi besar hingga tahun 2045,\" katanya. Dai dan Muballigh Nasional Haikal Hassan Baras meminta umaI Islam harus cerdas sekarang. Tidak lagi menjadi korban politik parpol tertentu, yang dimanfaatkan untuk mendorong mobil mogok. \"Mobil yang didorong tidak hanya mogok, tapi sudah mobil rongsokan. Tidak pantas sebenarnya mereka didorong umat Islam. Umat Islam ini korban, dan itu jangan terjadi lagi di Pemilu 2024,\" katanya. Sebagai Dai dan Muballigh Nasional, Haikal Hasan menyadari bahwa dirinya dicap sebagai provokator tatkala menyampaikan berbagai komentar terkait berbagai permasalahan publik. Hal itu dia lakukan sebagai bentuk kecintaannya terhadap Pancasila dan NKRI. Sebab, Indonesia saat ini berada dalam cengkeraman para kapitalis nya dan oligarki kekuasaan. \"Saya ingin menyadarkann umat Islam, bahwa Pemilu 2024 diperlukan sebuah persatuan, dan persatuan itu akan mendatangkan kekuatan. Jadi gaya provokatif saya semata-mata untuk membangkitkan kesadaran karena yang datar-datar saja kadang-kadang tidak didengar oleh telinga,\" tandasnya. (sws)
Umat Islam Saatnya Ubah Kerumunan Jadi Kekuatan, Kalau Tidak Mau Dorong Mobil Mogok di Pemilu 2024
Jakarta, FNN – Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora Masyarakat (Gelora) Indonesia, prihatin dengan kondisi Islam saat ini, mayoritas namun kecil dari arti minsed-nya. Padahal dalam perkembangan saat ini, Anis mengakui bahwa berbagai survei menunjukkan umat Islam memiliki kesadaran agama yang jauh lebih baik. Dalam survei tersebut, menurutnya, tingkat kesadaran beragama di kalangan umat Islam lebih dari 70%. Partai politik (parpol) dinilai masih cenderung memanfaatkan masyarakat muslim seperti layaknya pendorong bagi mobil yang mogok dalam konteks berpolitik secara nasional. Setelah mesin mobilnya bergerak, lalu begitu saja ditinggalkan. Dalam diskusi Gelora Talks bertajuk: Politik Dorong Mobil Mogok: Menentukan Visi Baru Politik Keumatan, yang digelar secara daring, Rabu (6/7//22) sore, Anis Matta mengatakan sebagai kelompok mayoritas dari warga negara Indonesia, peran umat Islam belum dioptimalkan secara penuh, lantas hanya dibutuhkan sebagai pendorong mobil mogok, setelah jalan, lalu ditinggalkan, Hadir dalam diskusi tersebut Haikal Hassan Baras, Dai dan Muballigh Nasional, Sunanto, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, serta Raihan Ariatama, Ketua Umum PB HMI. “Umat Islam yang mayoritas ini harus mampu membuat perubahan besar dalam peta politik nasional. Jangan seperti badai dalam secangkir kopi. Jadi orientasinya harus perubahan besar, dan perlu konsolidasi dengan arah dan perjuangan bersama,” urainya. Hal itu, harus dilakukan umat Islam sekarang, kalau tidak mau lagi menjadi pendorong mobil mogok di Pemilu 2024 mendatang. Anis menegaskan diperlukan visi baru untuk melakukan upaya-upaya mencegah terjadinya medan tempur kekuatan global yang terjadi di Indonesia. Dalam pandanganya, ada Lima Visi Perjuangan Keumatan Indonesia sekarang ini. “Jadi sebenarnya, umat Islam sudah menyadari agama bukan sekadar identitas, tetapi lebih serius dari itu. Umat Islam besar, namun kesejahteraan minim, dan dalam berdemokrasi juga tidak mengalami perubahan,” kata Anis Padahal potensi umat Islam sangat besar untuk mewarnai hajatan politik, termasuk pada pemilu 2024 mendatang. “Umat Islam perlu mengemban atau berperan lebih besar dalam kepemimpinan. Jangan sampai terjadi sebagai minoritas, atau hanya tepuk tangan saja,” tegas Anis Matta. (Lia)
Gugatan Presidential Threshold DPD-RI Ditolak MK
Jakarta, FNN ---Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan DPD-RI terkait Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tentang ambang batas pencalonan atau Presidential Threshold (PT) dalam perkara Nomor 52/PUU-XX/2022. MK menilai DPD tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara tersebut. Dalam perkara yang sama, MK menerima kedudukan hukum Partai Bulan Bintang (PBB), namun dalam amar putusannya, MK menolak permohonan PBB untuk seluruhnya. Karena MK tetap pada pendapatnya, bahwa Pasal 222 UU Pemilu Konstitusional dan mengenai angka ambang batas yang ditetapkan, merupakan open legal policy policy (kewenangan pembuat Undang-Undang). Atas putusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman pada Kamis (7/7/2022) pukul 11.09 WIB tersebut, Ketua DPD-RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan bahwa hal itu adalah kemenangan sementara Oligarki Politik dan Oligarki Ekonomi yang menyandera dan mengatur negara ini. “Mengapa saya katakan kemenangan sementara? Karena saya akan memimpin gerakan mengembalikan kedaulatan negara ini ke tangan rakyat, sebagai pemilik sah negara ini. Tidak boleh kita biarkan negara ini dikuasai oleh Oligarki,” tegas LaNyalla di Makkah, Saudi Arabia, Kamis (7/7/2022). Ditambahkan LaNyalla, kedaulatan rakyat sudah final dalam sistem yang dibentuk oleh para pendiri bangsa. Tinggal kita sempurnakan. Tetapi kita bongkar total dan porak-porandakan dengan Amandemen yang ugal-ugalan pada tahun 1999-2002 silam. “Dan kita menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Akibatnya tujuan negara ini bukan lagi memajukan kesejahteraan umum, tetapi memajukan kesejahteraan segelintir orang yang menjadi Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik,” tukasnya. Hukum ada untuk manusia Terkait pertimbangan hukum majelis hakim MK, LaNyalla mengaku heran ketika mejelis hakim MK yang menyatakan bahwa Pasal 222 UU Pemilu disebut konstitusional. Padahal nyata-nyata tidak ada ambang batas pencalonan di Pasal 6A Konstitusi. “Dan yang paling inti adalah majelis Hakim MK tidak melihat dan menyerap perkembangan kebutuhan masyarakat. Padahal hukum ada untuk manusia. Bukan manusia untuk hukum. Hukum bukan skema final. Perkembangan kebutuhan masyarakat harus jadi faktor pengubah hukum. Itu inti dari keadilan,” tandas LaNyalla. Seperti diberitakan sebelumnya, saat menghadiri acara 25 tahun Mega-Bintang di Solo, Jawa Tengah, 5 Juni 2022 yang lalu, LaNyalla menyatakan MK layak dibubarkan jika membiarkan Oligarki Ekonomi menguasai negara melalui celah Presidential Threshold. “Karena Pasal 222 adalah pasal penyumbang terbesar ketidakadilan dan kemiskinan struktural di Indonesia. Melalui pasal ini Oligarki Ekonomi mengatur permainan untuk menentukan pimpinan nasional bangsa ini, sekaligus menyandera melalui kebijakan yang harus berpihak kepada mereka,” ujar Senator asal Jawa Timur itu. LaNyalla menjelaskan, Pasal 222 yang menyumbang besarnya biaya koalisi partai politik dan biaya pilpres, menjadi pintu bagi Oligarki Ekonomi untuk membiayai semua proses itu. Karena itulah, DPD RI menyalurkan aspirasi masyarakat melalui gugatan ke MK. (TG)
Pj Gubernur Aceh Diminta Fokus pada Pendidikan dan Kesehatan
Banda Aceh, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepada Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki untuk lebih fokus pada program pendidikan dan kesehatan hingga penanganan COVID-19.\"Fokus betul pada program pendidikan dan kesehatan agar rakyat Aceh memiliki sumber daya manusia yang terdidik, terlatih, memiliki keterampilan serta sehat,\" kata Tito Karnavian pada pelantikan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki di ruang paripurna DPR Aceh, Banda Aceh, Rabu.Tito menyampaikan, selaku wakil Pemerintah Pusat di Aceh, ia berharap Achmad Marzuki mampu mengoordinasikan kegiatan yang sejalan dengan program pembangunan nasional, provinsi, hingga pemerintah daerah tingkat II se-Aceh.Tito mengatakan Pj Gubernur Aceh harus membangun hubungan positif dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk Wali Nanggroe Aceh, Mahkamah Syar’iah, DPRA, Forkopimda dan seluruh tokoh masyarakat utamanya para alim ulama, tokoh adat, pemuda, wanita.Tito juga berpesan agar Pj Gubernur Aceh memprioritaskan program penanganan pandemi COVID-19 yang meski sudah melandai namun belum berhenti.\"Pemulihan ekonomi pascapandemi, percepatan realisasi belanja yang efektif, efisien dan tepat sasaran, menghidupkan UMKM di antaranya dengan penggunaan produksi dalam negeri, dan mengurangi angka kemiskinan dan lainnya,\" ujarnya.Tito menuturkan, Aceh memang provinsi kaya sumber daya alam, namun yang lebih utama membangun SDM masyarakat Aceh yang unggul, kreatif dan inovatif sehingga modal kekayaan SDA memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Aceh.Menurut Tito, status Achmad Marzuki sebagai birokrat memberikan keuntungan tersendiri, yakni dapat mengambil posisi netral karena tidak berasal dari partai tertentu.Posisi itu dapat membuat Marzuki membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak, baik partai politik maupun kepala daerah kabupaten/kota se-Aceh yang berasal dari kalangan partai.Pengalaman tugas sebagai mantan Pangdam Iskandar Muda telah memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang situasi dan karakteristik khas Aceh, sehingga dapat membuat kebijakan dan langkah tepat sesuai tantangan serta permasalahan percepatan pembangunan di Aceh.\"Mari kita jaga situasi keamanan yang sudah kondusif dan kita semua terus berdoa agar terus kondusif, karena stabilitas keamanan merupakan salah satu modal penting untuk berlangsungnya percepatan pembangunan di Aceh,\" kata Tito Karnavian. (Ida/ANTARA)
DPR Dukung Kemensos untuk Cabut Izin PUB ACT
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung penuh langkah Kementerian Sosial yang mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).\"DPR mendukung sepenuhnya keputusan Kemensos tersebut (mencabut izin PUB ACT) agar tidak terjadi kejadian seperti itu lagi,\" kata Dasco di kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.Ia menilai Kemensos telah memiliki alasan yang kuat untuk mencabut izin PUB ACT karena tidak tepat sasaran dan merugikan masyarakat.Menurut dia, pimpinan DPR akan meminta alat kelengkapan dewan (AKD) terkait untuk mengawasi jalannya penyelesaian kasus ACT tersebut.\"Takutnya ada beberapa poin seperti izinnya sama namun terjadi penyalahgunaan, itu patut disesalkan,\" ujarnya.Sebelumnya, Kemensos mencabut izin PUB yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada tahun 2022 terkait dengan dugaan pelanggaran peraturan oleh pihak yayasan.Dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu (5/7), pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi.\"Jadi, alasan mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,\" kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi di kantor Kemensos, Selasa (5/7).Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi: \"Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.\"Muhadjir mengatakan bahwa Pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat dan selanjutnya akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang. (Ida/ANTARA)
Wapres Tiba di Madinah Disambut Pasukan Jajar Kehormatan Militer
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin beserta istri Wury Ma’ruf Amin tiba di Royal Terminal Madinah, Arab Saudi, Selasa (5/7), untuk menunaikan ibadah haji, setelah menempuh penerbangan selama 9 jam menumpang pesawat Garuda Indonesia Boeing 777-300 ER.Berdasarkan informasi yang diterima di Jakarta, Rabu, kedatangan Wapres disambut pasukan jajar kehormatan militer dari pihak pemerintah Arab Saudi.Usai beramah-tamah singkat di Royal Terminal Madinah, Wapres beserta istri melanjutkan perjalanan ke Hotel Hilton Madinah.Kemudian, Wapres dan rombongan terbatas melakukan persiapan untuk menunaikan salat Magrib, ziarah ke Makam Rasulullah dan Raudah serta salat Isya.Selama kurang lebih 7 hari ke depan, Wapres beserta istri akan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di Madinah dan Mekah.Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden menyebutkan di tengah cuaca panas di negara tersebut, Wapres dan rombongan terus menjaga stamina dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan aturan dari pemerintah Arab Saudi. (Ida/ANTARA)
