POLITIK
Lembaga Survei Itu Salah Satu Pelaku Kemaksiatan Demokrasi
Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung turut mengomentari lembaga survei sebagai salah satu pelaku kemaksiatan demokrasi saat ini. “Lembaga survei ini adalah salah satu pelaku kemaksiatan demokrasi karena menyembunyikan penyandang dana, lalu bermain di dalam margin of error. Sekarang istilah moral tiba-tiba diajukan sebagai penentu bermutu tidaknya percakapan di media sosial,” kata Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (1/7/22). Semua lembaga survei berupaya untuk membatalkan moral demokrasi. Ada hal yang memang tidak boleh disurvei dan ada hal yang harus justru diperlihatkan supaya dibaca oleh publik dengan kritisisme. Rocky menyayangkan dua hal kemaksiatan dalam demokrasi kita. Pertama, lembaga survei mengumpulkan opini publik seolah-olah itu netral, seolah-olah itu tidak ada problem moral. Kedua, kedunguan lembaga survei diberitakan oleh media, lebih dungu lagi jurnalis. Jadi tidak ada filter sebetulnya. “Saya beri contoh, bermoral nggak menanyakan kepada publik ‘tiga periode bagus apa tidak’? Ya nggak boleh ditanya itu. Ngapain ditanya,” ujarnya. Rocky mengatakan mereka ini datang dari komunitas yang sama, dari awal hanya ada satu lembaga, yaitu lembaga yang dibiayai oleh PBB untuk memungkinkan Indonesia masuk di dalam era demokrasi. Namanya Lembaga Survei Indonesia (LSI). “Sebetulnya dia nonbisnis, kemudian beranak pinak pecah dan sangat memungkinkan juga respondennya itu-itu juga atau pengumpul data di daerah itu-itu juga jadinya saling nitip pertanyaan segala macam,” ujar filsuf jebolan Universitas Indonesia itu. Rocky mengingatkan sudah sewajarnya lembaga survei musti kasih moral clarity supaya publik sama-sama paham bahwa lembaga ini sebetulnya adalah binaan lembaga itu, surveyor ini sebetulnya adalah asisten dari surveyor yang sana, penelitian ini sebetulnya digaji oleh peneliti “Publik jangan terlalu percaya pada hasil survei yang dipublikasikan untuk menggiring opini,” ungkap wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam wawancara di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (1/7/22). (Ida, Lia)
Kelompok DPD RI di MPR Dorong Capres Jalur Non-Parpol Lewat Amandemen Ke-5
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberi apresiasi upaya Kelompok DPD RI di MPR untuk mendorong Amandemen ke-5 sebagai pintu untuk perkuat DPD RI dan buka peluang calon presiden jalur non-partai politik. Apresiasi itu disampaikan Ketua DPD saat memberi pandangan Rapat Pleno Kelompok DPD RI di MPR RI, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022). LaNyalla juga mendukung upaya penguatan peran kelembagaan DPD RI yang dilakukan kelompok yang diketuai Senator Tamsil Linrung itu. “Sebagai sebuah upaya konstitusional, tentu saya harus mendukung,” tukasnya. LaNyalla juga meminta Kelompok DPD RI di MPR RI menjabarkan pelanggaran konstitusional aturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Konstitusi kita sudah jelas dan tegas hanya mengatur tentang syarat keterpilihan melalui persentase dan sebaran wilayah. UUD NRI Tahun 1945 sama sekali tidak mengatur tentang syarat persentase tentang pencalonan bagi calon Presiden maupun Wakil Presiden,” tegasnya. Menurut LaNyalla, calon perseorangan bagi Presiden dan Wakil Presiden merupakan keniscayaan dalam praktik ketatanegaraan. Tujuannya, agar dapat menghasilkan pemimpin bangsa yang berkarakter kuat dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat daripada kepentingan golongan tertentu. LaNyalla juga menyampaikan agar dorongan lahirnya calon perseorangan juga untuk menyadarkan seluruh elemen bangsa, bahwa bangsa ini bukan hanya milik partai politik. “Untuk itu, dalam pandangan Kelompok DPD di MPR ini perlu dipertegas posisi DPD RI secara kelembagaan adalah menuntut agar amandemen UUD 1945 harus dilakukan dengan menegaskan bahwa calon Presiden dan wakil Presiden dapat diusulkan secara perseorangan,” tegas LaNyalla. LaNyalla meminta Kelompok DPD RI di MPR RI menyuarakan hal ini secara lantang. Sebab, rakyat bersama DPD RI. Rakyat, kata LaNyalla, memiliki pandangan dan kegelisahan yang sama dengan DPD RI. “Di sinilah masyarakat dapat merasakan kehadiran DPD RI memang untuk menyuarakan aspirasi daerah dan masyarakat,” papar LaNyalla. (Ida/LC)
Resmikan Gedung Yayasan DHMS Lamongan, LaNyalla Sebut Negara Krisis Akhlak dan Adab
Lamongan, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan negara kekurangan orang beretika dan bermoral. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya Lembaga Pendidikan mencetak generasi yang berakhlak dan beradab. Bukan sekedar mencetak siswa atau santri yang cerdas saja. “Negara ini krisis orang-orang yang memiliki etika, moral dan adab,” kata LaNyalla saat meresmikan Gedung Yayasan DHMS Lamongan, Jawa Timur, Jumat (1/7/2022). Ditegaskannya, esensi dari tujuan Pendidikan Nasional adalah menghasilkan kaum terdidik atau intelektual yang beretika, yang bermoral dan berbudi pekerti luhur seperti para pendiri bangsa. “Makanya saat memberi kata pengantar buku 1 Abad Tamansiswa, saya sampaikan pentingnya membumikan kembali semboyan yang digagas Ki Hajar Dewantoro. Yaitu Ing ngarso sung tulodo; Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani. Karena menurut saya itulah etika. Itulah moral. Itulah budi pekerti atau akhlak. Yang seharusnya menjadi esensi dari tujuan Pendidikan Nasional bangsa ini,” paparnya. Menurut LaNyalla, mereka yang bermoral, beretika dan memiliki akhlak inilah, yang harus menjadi para pemimpin bangsa. Mereka inilah para hikmat yang memiliki kebijaksanaan. Mereka inilah yang harus ditimbang pendapatnya dalam musyawarah untuk menentukan arah perjalanan bangsa. “Bukan mereka yang lahir dari pencitraan dan survei-survei yang dibuat untuk mempengaruhi persepsi publik. Karena popularitas sama sekali tidak ada hubungannya dengan etika, moral dan akhlak,” kata dia lagi. Menurut LaNyalla, akhlak dan adab adalah fondasi dari generasi bangsa. Tanpa akhlak dan adab, generasi bangsa ini tidak akan memiliki karakter dan ketahanan di tengah kondisi negara Indonesia yang semakin sekuler, liberal dan kapitalistik. Karena terus terang saja, negara ini telah meninggalkan Pancasila sebagai grondslag bangsa ini. Dimana kedaulatan rakyat di dalam sistem demokrasi perwakilan yang didesain oleh para pendiri bangsa sudah terkikis dan hilang. Puncaknya dari semua itu adalah saat dilakukannya Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam dengan cara yang ugal-ugalan dan tidak menganut pola addendum. Sehingga kita menjadi ‘bangsa’ yang lain dan tercerabut dari akar sejarahnya. “Karena itulah dengan menghasilkan generasi bangsa yang berakhlak dan beradab, Insya Allah kita akan dapat mengembalikan Indonesia kepada Pancasila sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kembali kepada demokrasi asli bangsa ini yang pendekatannya konsensus. Bukan dengan pendekatan mayoritas,” tukasnya. “Semoga para siswa dan santri yang dididik di Yayasan DHMS ini menjadi salah satu dari generasi yang berakhlak dan beradab tersebut. Sehingga perjuangan untuk mengembalikan Indonesia kepada nilai-nilai luhur yang digagas oleh para pendiri bangsa semakin cepat terwujud. Sehingga Indonesia ke depan akan menjadi bangsa yang berdaulat, berdikari dan mandiri,” tutupnya. Hadir dalam acara tersebut Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar, Ketua Dewan Pembina Yayasan DHMS, H Makruf Syah, Ketua Pengurus Yayasan DHMS, Ahmad Anas Faqih, Para Tokoh Masyarakat, Para Ustadz, Wali Santri dan para Santri. (Sof/LC)
Presiden Jokowi Bertemu Presiden MBZ di Istana Al Shatie
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) bin Sultan Al Nahyan di Istana Al Shatie, Abu Dhabi, Jumat.Presiden tiba di Istana Al Shatie sekitar pukul 13.30 waktu setempat dan langsung melaksanakan sesi foto bersama dan pertemuan bilateral antara dua delegasi.Dalam sambutan pengantarnya, Presiden mengapresiasi Presiden MBZ atas hubungan persahabatan antara Indonesia dan PEA yang terus meningkat di tengah situasi penuh tantangan sekarang ini.\"Terima kasih telah menerima kami di tengah situasi menantang seperti sekarang ini kita terus bekerja sama meningkatkan hubungan antara kedua negara,\" ucap Presiden Jokowi.Dalam kesempatan tersebut, kedua pemimpin negara juga melakukan pertukaran dokumen nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang perdagangan, perubahan iklim, kesehatan, maritim dan perikanan, pertahanan, pendidikan, dan pelabuhan.Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, antara lain, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono, Ketua INA Ridha Wirakusumah, dan Duta Besar RI Abu Dhabi Husin Bagis.(Sof/ANTARA)
DPRD Jayawijaya Mengajak Warga Menerima Daerah Otonomi Baru
Wamena, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, mengajak warga menerima daerah otonomi baru (DOB) provinsi.Ketua DPRD Jayawijaya, Matias Tabuni, saat di Wamena, Senin, mengatakan, DOB sudah diputuskan sehingga warga harus menerima. Ada tiga provinsi baru yang disahkan sebagai DOB, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan Provinsi Papua Tengah, \"Untuk masalah DOB ini bukan kewenangan kita di daerah, ini khan keputusan pemerintah pusat jadi apapun keputusan pemerintah pusat, ya mau tidak mau, suka tidak suka kita jalani saja,\" katanya.Ia juga mengajak warga terbuka menerima Jayawijaya sebagai ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. \"Termasuk dijadikan Jayawijaya sebagai ibu kota. Kita harapkan kepada masyarakat, apapun keputusan pemerintah kita ikuti saja,\" katanya.Ketua Himpunan Lahir Besar Wamena, Samuel Pigai, mengajak elemen masyarakat tidak menjual tanah setelah kabupaten itu ditetapkan menjadi DOB.\"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak menjual tanah, kecuali kepada pemerintah demi perkembangan pembangunan. Itu pun harus ada regulasi yang diatur atau kesepakatan. Bila perlu tanah tersebut tidak dijual tetapi dikontrakkan kepada pemerintah supaya kami tidak tersisihkan dari atas tanah kami sendiri,\" katanya.DOB juga kata dia, akan memberikan dampak masuknya warga dari kabupaten lain dan tidak menutup kemungkinan membawa pengaruh baik maupun buruk sehingga warga Jayawijaya harus tetap menjaga diri sehingga tidak terpancing pengaruh buruk.\"Kepada adik mahasiswa yang sedang menimba ilmu, memanfaatkan waktu yang ada sehingga begitu selesai sekolah, bisa kembali bangun negerinya karena SDM sangat minim sekali, contoh di beberapa bidang penting seperti kesehatan,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Tjahjo Kumolo Telah Mengabdikan Diri Dengan Sangat Baik kepada Negara
Jakarta, FNN - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menilai sosok MenPAN RB Tjahjo Kumolo telah mengabdikan diri sangat baik hingga akhir hayatnya kepada negara dan bangsa Indonesia \"Bapak Tjahjo Kumolo selama ini telah mengabdikan dirinya kepada negara dengan sangat baik. Innalillahi wainnailaihi raji\'un, dengan hati berduka, saya menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya ke rahmatullah Bapak Tjahjo Kumolo,\" kata JK di Jakarta, Jumat.JK, yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu, mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan Tjahjo Kumolo agar amal dan ibadahnya selama hidup di dunia dapat diterima di sisi Allah Swt.\"Mari kita semua turut mendoakan Almarhum, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Swt,\" tambahnya.Sebelumnya, JK juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan Tjahjo Kumolo, yang beberapa waktu lalu dirawat di rumah sakit, agar segera pulih.JK menganggap Tjahjo Kumolo adalah orang yang baik secara pribadi dan tekun dalam menjalankan tugas pemerintahan. Saat JK menjabat sebagai Wakil Presiden RI periode 2014-2019, Tjahjo Kumolo berperan sebagai Menteri Dalam Negeri.\"Beliau adalah orang yang sangat baik dalam pribadi dan pemerintahan. Kita semua mendoakan semoga beliau dapat segera dapat pulih. Insya Allah kita semua mengharapkan seperti itu (sembuh),\" ujarnya.Tjahjo Kumolo menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit karena mengalami infeksi pada paru-paru. Tjahjo Kumolo meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta, Jumat siang, pukul 11.10 WIB, usai menjalani perawatan intensif sejak pertengahan Juni 2022.Sebelum berkarir politik di Ibu Kota Jakarta, semasa muda Tjahjo Kumolo aktif di KNPI Jateng dan pernah menjadi politikus Golkar sebelum akhirnya bergabung dengan PDIP.Di DPP PDIP, ia pernah menjabat sekjen, kemudian menjadi menteri dan terakhir sebagai MenPAN RB. (Sof/ANTARA)
Anggota DPD-RI: Kepentingan Kami Adalah Menyuarakan Suara Rakyat
Jakarta, FNN - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Tengah Abdul Rahman Thaha mengaku sangat prihatin dengan komentar politisi PDI-P Effendi Simbolon yang mempersoalkan sepak terjang Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. Abdul Rahman menanggap Effendi keliru menuduh La Nyalla menggunakan fasilitas negara, dalam hal ini Kelembagaan DPD RI untuk kepentingan politiknya. Juga terlalu dini menuduh fasilitas DPD RI dipakai untuk memperjuangkan La Nyalla menjadi calon presiden (capres) pada 2024. \"Sebagai anggota DPD saya tahu sekali bahwa La Nyalla melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah adalah karena banyaknya aspirasi dan pengaduan masyarakat ke lembaga DPD RI. Itu sebabnya sebagai pimpinan ia turun langsung, melakukan kunjungan kerja, karena memang masyarakat yang meminta,\" jelas Abdul Rahman kepada FNN. Masyarakat sangat berharap DPD bisa menyelesaikan berbagai persoalan di daerah terutama masalah pertanahan dan masalah-masalah sosial. Dalam kunjungan kerja itu juga banyak yang mengeluhkan soal proses demokrasi khususnya soal pencalonan presiden yang hanya bisa lewat partai politik. Berbeda dengan pilkada yang membolehkan calon independen. \"Tentunya kamikan menjelaskan ke masyarakat bahwa proses itu tidak bisa karena aturan proses pilpres itu sudah diatur dalam UU Pemilu. Sayangnya UU pemilu yang tidak punya dasar dalam konstitusi yang mengatur ambang batas 20 % dan hanya partai politik yang dapat mengusung,\" ungkapnya lagi. Akibat dari ambang batas 20% kini rakyat merasakan bahwa mereka tidak bisa \'memilih\' presiden karena presiden terpilih pasti pilihan oligarki yang \'menguasai\' partai-partai politik. Jadi jika banyak pihak melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi termasuk juga DPD itu adalah bagian dari proses demokrasi dan semua punya kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan menentukan arah bangsa ini. Jadi Abdul Rahman tidak paham maksud Effendi meminta Kapolri menegur La Nyalla. \"Di mana legal standingnya? DPD RI adalah lembaga politik yang sama-sama dipilih oleh rakyat secara Demokrasi. Kami tidak punya kepentingan, kepentingan kami adalah menyuarakan suara rakyat di daerah,\" tegas Abdul Rahman. (Rahmi Aries Nova)
PSI Mulai Ditinggalkan Petingginya Dukung Anies
Jakarta, FNN – Sunny Tanuwijaya melepas jabatan Dewan Pembina (PSI). Salah satu Dewan pembina PSI itu memilih untuk membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang belakangan ini gencar mendapat kritikan dari partainya. Kepastian Sunny melepas jabatan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Grace Natalie. Menurut Grace, orang kepercayaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu memutuskan untuk membantu Anies Baswedan. “Dia mengakui lebih memilih untuk membantu Pak Anies,” ujar Grace Natalie, Rabu 26 Juni 2022. Grace sebelumnya menyampaikan ke Sunny bahwa PSI tidak akan pernah mendukung Anies pada Pilpres 2024. Selain itu PSI menganggap Anies itu sebagai seseorang yang intoleran dalam memainkan politik identitas untuk meraih kekuasaan. “Grace mengatakan bahwa selama setahun belakangan ini Sunny sudah mulai tidak terlihat aktif di dalam operasional PSI,” ungkap wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Hersubeno Point, Kamis (30/6/2022). PSI memang belum mengusulkan siapa calon presiden yang didukung pada pilpres 2024 nanti, dan dia menegaskan bahwa PSI hanya mendukung calon presiden dengan rekam jejak yang baik, tidak intoleransi hingga korupsi. “Tergantung rembuk rakyat. Rembuk rakyat ini merupakan jejak pendapat rakyat terbuka. Siapa calon yang layak mereka dukung menurut list mereka. Memang ada 9 nama yaitu ada Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Mahmud MD, Tito karnavian, Ridwan Kamil, Erick Thohir dan lain-lain,” ujarnya. Hersubeno, menyebutkan, bagi PSI mundurnya Sunny dengan menyerberang jalan ke Anies merupakan pukulan yang sangat telak kali kedua di PSI setelah sebelumnya Tsamara Amany Alatas sebagai salah satu Ketua DPW PSI juga mengundurkan diri. Menurutnya, lepas benar kemunduran Tsamara dari PSI dikarenakan status suaminya Ismail Fajri Alatas sebagai pendukung Anies dan sekarang giliran Samara yang juga akan menjadi pendukung Anies ini. “Tetap saja kemunduran Tsamara ini menjadi pukulan berat bagi PSI karena bagaimanapun Tsamara selama ini telah menjadi ikon dari PSI yang muda, cantik, dan smart,” lanjut Hersubeno. Tapi jangan lupa juga latar belakang Tsamara sebagai keturunan Arab dan muslim sebagai nilai tambah bagi PSI, ditambah lagi bahwa mereka ini anti terhadap komunitas Arab, muslim yang kultur, budaya, dan juga agama dari Anies baswedan. Sebagaimana yang dituturkan Grace Natalie bahwa Sunny sudah satu tahun belakangan ini tidak aktif lagi dalam kepengurusan PSI dan kalau kita lihat berbagai pemberitaan media itu pada bulan September 2021 secara resmi menggantikan Grace Natalie sebagai ketua umum PSI. Sementara Raja Juli naik kelas menggantikan posisi Dewan Pembina Sunny Tanuwijaya. Bukan hanya menjadi Dewan Pembina, Raja Juli, sebagai mantan direktur eksekutif Ma’arif Institute ditunjuk oleh Jokowi menjadi wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Mengapa pengunduran diri Sunny baru diumumkan sekarang? Apalagi ketika pengumuman itu disampaikan bersamaan dengan menguatnya posisi Anies Baswedan sebagai calon Presiden 2024. Setelah namanya diumumkan oleh Ketum Partai Nasdem Surya Paloh pada 17 Juni lalu, menyebutkan tiga nama sebagai calon presiden 2024, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Prakasa. Akan tetapi banyak orang yang menduga dua nama selain Anies Baswedan adalah sebagai pemanis. Nama utama yang diusung Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan sebagai Capres dan Cawapresnya Puan Maharani. Posisi Anies-Puan ini berubah setelah Surya Paloh menyodorkan Ganjar-Anies ke Jokowi, peruahan itu tampaknya ada kaitan dengan dinamika internal PDIP serta membaiknya hubungan Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri, Ketum PDIP. Pasangan Anies-Puan ini sebenarnya sudah disodorkan oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Megawati. “Ini perlu dicatat, hubungan antara Surya Paloh dan Jusuf kalla ini kan sama-sama mereka dari kader Partai Golkar, jadi mereka punya hubungan yang sangat dekat,” ujar Hersubeno. (mth/sws)
Rakyat Lelah dengan Pembelahan, Anis Matta: Kita Perlu Pemimpin Pemersatu
Jakarta, FNN – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menyebutkan polarisasi dapat berdampak langsung dengan disintegrasi, terlebih pada kondisi krisis saat ini. “Polarisasi ini adalah jualan politik yang paling menguntungkan dalam jangka pendek. Tetapi di dalam jangka panjang tidak memberikan literasi, pendidikan politik, dan demokrasi yang baik kepada masyarakat,” kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk yang bertema ‘Polariasi Politik Pemilu 2024:Akankah Terulang Kembali?, Rabu (29/6/2022) sore hari. Anis menyampaikan isu polarisasi di masyarakat memang sengaja dikapitalisasi oleh partai politik yang memiliki ideologi yang kuat. Namun, dia tidak menyebutkan lebih lanjut partai politik mana yang sengaja memanfaatkan isu polarisasi tersebut. Dalam situasi yang krisis saat ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah politik pemersatu, bukan politik identitas. Sebab, polarisasi justru akan memperparah krisis dan membuat pemerintahan semakin tidak efektif, serta tidak dapat menangani krisis. Anis menilai rakyat ini sudah lelah dengan kondisi pembelahan yang terjadi, sehingga sangat perlu diselesaikan. Kita lihat beban hidup masyarakat sehari-hari sudah semakin berat disebabkan ancaman inflasi global. “Kalau dibakar lagi dengan pembelahan, bisa terjadi revolusi sosial di masyarakat. Karena itu, kita perlu melahirkan pemimpin pemersatu. Rakyat sudah lelah dengan pembelahan,” ungkap Anis Hasil penelitian Litbang Kompas pada bulan lalu, Gianie menilai kekhawatiran terjadinya polarisasi dan politik identitas akan berlanjut pada 2024 sangat mungkin terjadi. “Diperlukan gerakan bersama, baik masyarakat, pemerintah, partai politik, dari media juga sebagai pilar keempat demokrasi untun bersama-sama meningkatkan literasi, mengakhiri pembelahan saaat ini,” kata Gianie Partai Gelora menyerukan untuk publik melawan upaya dari kelompok atau bahkan partai yang masih menjadikan isu polarisasi dan politik identitas sebagai jualan politiknya di Pemilu 2024. “Mari sama-sama kita melakukan gerakan melawan polarisasi. Tujuan pendirian Partai Gelora antara lain untuk mengakhiri kegaduhan akibat isu polarisasi dan politik identitas,” tegas Wakil Ketua DPR RI 2009-2014 itu. (Lia)
Resah dengan SE Menpan-RB, Nakes Honorer Curhat ke Ketua DPD RI
Jakarta, FNN – Sejumlah Pengurus Pusat Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Indonesia menumpahkan keresahan kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat audiensi di Ruang Delegasi DPD RI, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Rabu (29/6/2022). Hadir dalam kesempatan itu Ketua FKHN Sepri Latifan, Wakil Ketua FKHN drg Anisah S Alatas dan dr Bara P, Bendahara Umum FKHN Han Han VH, beberapa Ketua FKHN wilayah dan para anggota FKHN. Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. FKHN resahan dengan surat edaran Menpan-RB Tjahjo Kumolo terkait penghapusan tenaga honorer per 28 November 2023. Oleh karena itu mereka meminta dukungan penguatan regulasi dan anggaran sehingga ada kejelasan nasib para tenaga honorer nakes. Ketua FKHN Sepri Latifan mengatakan organisasi ini sudah hadir di 22 provinsi sebagai wadah aspirasi nakes dan non nakes terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh Menpan-RB. Pada dasarnya FHKN menyambut baik kebijakan tersebut sebagai upaya untuk melindungi non ASN. “Tetapi faktanya sejauh ini belum ada regulasi yang baik. Kami khawatir para nakes maupun non nakes yang sudah lama mengabdi tergantikan oleh pelamar umum. Ini yang tidak boleh terjadi,” katanya. Simpelnya, lanjut Sepri, bagaimana dengan adanya Surat Edaran penghapusan tenaga honorer di 2023, para nakes mendapatkan kejelasan status dan keberlangsungan profesinya. “Kami ingin seperti guru honorer. Mereka ini prosesinya rapi, mulai dari regulasi sampai persiapannya. Nakes ini belum ada kejelasan meskipun sudah ada statemen dari Dirjen Nakes tentang prioritas dan afirmasi. Jadi kami masih khawatir. Kemenkes belum menggulirkan regulasi seperti Kemendikbud,” paparnya. Makanya FKHN meminta DPD RI mendorong pemerintah segera membuat regulasi yang bijak dan tambahan anggaran dari pusat untuk daerah. “Kita ingin kuota para nakes yang diangkat ASN maupun PPPK lebih banyak lagi. Artinya teman-teman yang mengabdi di daerah semua terakomodasi meskipun dengan bertahap,” lanjutnya. Sementara itu Ketua FKHN Jawa Barat, Ade Yonendra, menyoroti pendataan nakes honorer yang masih kurang. Dia mencontohkan di Jabar sendiri, masih banyak yang belum terdata. “Bagaimana dengan daerah lain, daerah yang lebih terpelosok daripada Jabar. Misalnya di luar Jawa,” tanyanya Ketua FKHN DKI Jakarta dr Bara P meminta pemerintah menghargai jasa dan pengabdian para nakes honorer. Selama pandemi Covid-19, banyak juga nakes honorer yang meninggal dalam berjibaku melawan wabah. “Artinya jangan diragukan perjuangan para nakes. Makanya jangan di-cut bahkan seharusnya disejahterakan. Jangan habis manis sepah dibuang, waktu lawan Covid garda terdepan sudah landai jadi dilupakan,” tegas dia. Menanggapi hal itu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan DPD RI akan meminta alat kelengkapan terkait untuk merespon serius permasalahan ini. Sehingga tenaga honorer kesehatan baik nakes maupun non nakes mempunyai kejelasan masa depan. “Saya akan minta alkel terkait untuk merespon. Terutama Komite III. Kalau perlu dijajaki untuk Panja atau Pansus. Nanti aspirasi tertulis saya teruskan untuk dibahas di Panmus sebelum sidang paripurna,” tukasnya. Di sisi lain LaNyalla juga menyampaikan bahwa saat ini rakyat Indonesia termasuk para nakes terdzholimi. Tetapi kenapa rakyat tidak bergerak untuk menyuarakan keresahannya. “Yang punya negara ini adalah rakyat. Seharusnya pemimpin negara ini mendengarkan suara rakyat. Kalau tidak didengar, sudah saatnya kedaulatan rakyat direbut,” ujarnya. (Ida/LC)
