POLITIK
Reformasi Sistem Pemilu Mencegah Politik Uang
Jakarta, FNN - Peneliti Antropologi Politik Komparatif dari University of Amsterdam Ward Berenschot mengatakan Indonesia perlu melakukan reformasi terhadap sistem pemilihan umum (pemilu) untuk mencegah praktik politik uang dalam pesta demokrasi.\"Smart reform, dengan menganalisis sistem elektoral yang ada di Indonesia untuk menemukan titik bagaimana mengubah sistem supaya tingkat money politics turun,\" kata Ward dalam diskusi daring Pemilu 2024: Pertaruhan Demokrasi Indonesia seperti dipantau dari Jakarta, Kamis.Dia mencontohkan reformasi sistem pemilu tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk menghentikan praktik politik di masyarakat saat pemilihan umum.Peneliti Lembaga Ilmu Bahasa, Negara, dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV) itu mengatakan salah satu acuan pengawas pemilu adalah lembaga pengawas pemilu flying squads di India.\"Menurut saya, sekarang Bawaslu tidak diberi kemampuan yang cukup untuk menghentikan money politics. Saya kira, Bawaslu bisa di masa depan, tapi perlu kewenangan yang lebih luas dan anggaran juga yang cukup, contoh negara lain,\" katanya.Terkait reformasi sistem pemilu, Ward mengusulkan sejumlah reformasi sistem pemilu yang menurutnya dapat membuat kampanye pemilu menjadi lebih murah.Usulan pertama adalah integrasi pemilihan untuk parlemen dan pemilihan kepala daerah. Dia menilai integrasi tersebut dapat dilakukan dengan menempatkan calon di urutan pertama dalam daftar partai terbesar di parlemen untuk secara otomatis menjadi bupati atau kepala daerah.Selanjutnya, tambahnya, ialah dengan memberlakukan e-voting untuk mengurangi kebutuhan saksi pemungutan suara serta melarang atau mencegah calon membayar mahar politik kepada partai.\"Tapi, yang menurut saya penting adalah perkumpulan ilmuwan politik orang Indonesia untuk membuat sebuah proposal reformasi pemilu dan membawa itu ke DPR,\" katanya.Dia menilai para politikus di parlemen akan sepakat dengan usulan reformasi pemilu.\"Mereka seperti orang berjudi sekarang, harus keluar banyak uang tetapi tidak tahu hasilnya. Setelah pemilihan umum banyak orang masuk rumah sakit. Jadi, ini tidak sehat untuk mereka juga. Saya kira ada titik masuk di sana yang mana mereka juga mau mengubah sistem,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Megawati: Pemimpin yang Dicari Tidak Hanya Mengandalkan Elektoral
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa dirinya tidak mencari pemimpin atau calon presiden yang hanya mengandalkan elektoral semata. \"Pemimpin yang saya cari tidak hanya yang mengandalkan elektoral semata,\" kata Megawati dalam sambutannya pada Penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan Tahun 2021, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis. Namun, lanjut dia, sosok pemimpin yang dicari harus menjadi dambaan rakyat dan memiliki kepribadian yang mampu memimpin pemerintahan. \"Pemimpin yang didambakan rakyat adalah sosok yang kuat secara ideologis, mumpuni, dan memiliki kemampuan memimpin tata kelola pemerintahan untuk sebuah negara Indonesia yang begitu besar,\" kata Megawati. Menurut dia, dalam mencari sosok seorang pemimpin adalah yang bisa melihat tantangan ke depan. Kemudian memikirkan jalan keluar berbagai tantangan tersebut. \"Seperti yang telah dikatakan Bapak Presiden Jokowi saat Pembukaan Rakernas bahwa beliau merasa prihatin. Karena apa, tantangan ke depan yang tidak ringan, seperti ketidakpastian global, ancaman resesi dunia, krisis pangan, dan masih banyak lainnya,\" ucap Megawati. Presiden Kelima RI ini mengaku banyak ditanya soal kapan akan mengumumkan capres dan cawapres dari PDIP untuk Pilpres 2024. \"Tentu semuanya berpikir kenapa ya ibu? \'Sudah banyak itu pertanyaan kapan mau mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden?\' ya sabar lah sedikit,\" kata Megawati disambut tepuk tangan kader. Menurut dia, penyelenggaraan Pilpres 2024 masih terbilang lama, oleh karena itu, dia tak mau terburu-buru dalam mengumumkan nama capres-cawapres yang akan diusung. \"Waktunya masih dua tahun lah, ya boleh dong, saya \'umpetin\' aja terus,\" tuturnya. (Sof/ANTARA)
Megawati: Perhitungan Terkait Capres Belum Selesai
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku belum selesai melakukan perhitungan terkait calon presiden (capres) yang akan diusung partai berlambang banteng moncong putih tersebut. \"Saya sebagai ketua umum harus menghitung gitu loh, jadi perhitungan saya belum selesai,\" kata Megawati sambil makan krupuk pangsit bakso malang usai Penutupan Rakernas II PDIP 2021 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang ikut makan bakso malang menimpali, \"masih pakai kalkulator ya\". Dalam Pidato Penutupan Rakernas II PDIP 2021, Megawati mengaku tak mau terburu-buru dalam mengumumkan nama capres dan cawapres yang akan diusung. \"Waktunya masih dua tahun lah, dua tahun lah ya boleh dong, saya \'umpetin\' aja terus,\" tuturnya. Presiden Kelima RI ini mengaku banyak ditanya soal kapan akan mengumumkan capres dan cawapres dari PDIP untuk Pilpres 2024. \"Tentu semuanya berpikir kenapa ya ibu? Sudah banyak itu pertanyaan kapan mau mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden?\' ya sabar lah sedikit,\" kata Megawati disambut tepuk tangan kader. Saat makan bakso malang, Puan Maharani sempat mengatakan sudah ada nama kandidat capres yang akan diusung. Puan lalu menanyakan kepada Megawati yang juga ibu kandungnya, apakah ada pengurus PDIP yang mengetahui itu atau tidak. \"Ibu, apakah ada yang tahu pengurus DPP PDIP yang mengetahui capres PDIP?\" tanya Puan ke Megawati. \"Tanya aja langsung ke DPP-nya,\" jawab Megawati. (Sof/ANTARA)
Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Menegaskan bahwa Pandemi Belum Selesai
Jakarta, FNN - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo mengatakan penerbitan Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar dalam Masa Pandemi menegaskan bahwa pandemi belum selesai.Menurut Abraham, penerapan protokol kesehatan ketat pada kegiatan yang dihadiri secara fisik dalam skala besar semata-mata untuk mengendalikan penyebaran COVID-19.\"Untuk mendukung pemulihan ekonomi, kita harus mengendalikan penyebaran COVID. Ini menjadi semangat penerbitan SE itu,\" kata Abraham dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.Abraham menuturkan bahwa Kantor Staf Presiden sudah mendengar rekomendasi dari para ahli dan tenaga kesehatan terkait dengan upaya meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan dan capaian vaksin booster atau penguat dalam menghadapi subvarian baru.Pemerintah, para dokter, nakes, WHO, dan berbagai pakar, kata dia, sudah sering mengingatkan terkait dengan pentingnya vaksin penguat.\"Bahkan, Presiden juga tidak lelah-lelah mengingatkan. Kami berharap masyarakat jangan cuek,\" kata Abraham.Abraham juga mengungkapkan bahwa Kantor Staf Presiden menerima berbagai usulan untuk mendorong percepatan vaksin penguat, salah satunya kemungkinan tidak lagi menggratiskan biaya perawatan rumah sakit bagi mereka yang terpapar COVID-19 jika belum mengikuti vaksin dosis kedua dan penguat.\"Kami sedang mempelajari usulan itu,\" katanya.Sebagai informasi, Penerbitan SE Nomor 20 Tahun 2022 menindaklanjuti dinamika situasi persebaran virus COVID-19, serta pemulihan ekonomi nasional, yakni dengan membuka kembali kegiatan masyarakat berskala besar yang produktif dan aman COVID-19.Adapun yang dimaksud kegiatan berskala besar adalah rangkaian aktivitas dalam acara berskala internasional ataupun nasional yang dapat mengundang secara fisik lebih dari 1.000 orang dalam satu waktu tertentu, serta pada satu lokasi yang sama dan/atau melibatkan perwakilan negara.Salah satu dasar hukum diterbitkannya SE tersebut, hasil keputusan rapat terbatas yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2022. (Ida/ANTARA)
PDIP Sulit Kerja Sama Dengan PKS dan Demokrat, Sebut Hasto
Jakarta, FNN - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa partainya sulit bekerja sama dengan PKS dan Partai Demokrat di Pemilu 2024. \"Kalau dengan PKS tidak,\" kata Hasto ketika ditanya tentang kemungkinan PDIP bergabung dalam rencana koalisi NasDem dan PKS, di sela-sela Rakernas II PDIP Tahun 2021, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis. Hasto lantas menyampaikan selamat atas kesepakatan antara PKS-NasDem untuk Pemilu 2024. \"Ya itu bagus sekali, ada partai yang secara dini sudah membangun koalisi antara NasDem-PKS. PDIP mengucapkan selamat atas koalisi NasDem dan PKS tersebut,\" katanya. Hasto pun mengatakan bahwa PDIP tidak masuk ke dalam pusaran koalisi yang kini coba dibangun oleh parpol. Namun, kata Hasto, PDIP memiliki keyakinan bahwa jalan yang harus ditempuh saat ini adalah turun ke bawah dan menyerap aspirasi masyarakat. Setelah pertemuan PKS-NasDem, rencananya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan menemui Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh untuk penjajakan komunikasi Pemilu 2024. Hasto juga mengatakan PDIP juga sulit untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat. \"Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu,\" katanya. Dia menjelaskan kultur pendukung PDIP sangat berbeda dengan Demokrat, dimana pendukung PDIP adalah wong cilik. \"Koalisi harus melihat emosional \'bonding\' pendukung PDI, pendukung PDIP adalah rakyat wong cilik yang tidak suka berbagi bentuk kamuflase politik. Rakyat itu apa adanya, rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat, sehingga aspek-aspek historis itu tetap dilakukan,\" kata Hasto.Di tanya soal peluang kerja sama dengan Partai NasDem, Hasto enggan menjawab dengan jelas. \"Kami kan dengan NasDem bekerja sama sejak 2014 mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Kalau untuk 2024 kan masing-masing punya strategi. Nanti tiga sampai empat bulan sebelum pencapresan baru dikerucutkan (mitra koalisi),\" tuturnya. Menurut Hasto, partainya mengedepankan etika politik dan melihat faktor historis dalam upaya pembangunan koalisi. Dia menambahkan, PDIP memiliki kedekatan historis dengan PAN, PKB, PPP Golkar, dan Gerindra. \"Ya kita ini kan dengan PAN, karena kan basisnya kan Muhammadiyah, dengan PKB dengan PPP, kemudian dengan Golkar, dengan Gerindra. Kita ingin membangun semangat gotong royong, tetapi kerja sama ini kan muncul dari satu niat terdalam bagi kemajuan Indonesia,\" tutur Hasto. (Ida/ANTARA)
Penutupan Rakernas II PDIP Paparkan Hasil Rekomendasi
Jakarta, FNN - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan yang digelar sejak Selasa (21/6) hingga Kamis ini akan ditutup dengan penyampaian hasil rekomendasi dan pidato Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di sela-sela Rakernas PDIP, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, mengatakan bahwa para peserta rakernas sudah menyelesaikan hasil rekomendasi sehingga penutupan akan diawali dengan penyampaikan hasil setiap komisi. \"Rangkaiannya nanti akan dimulai pada pukul 13.00 WIB dengan menyampaikan hasil-hasil sidang komisi, diperkirakan selama 1 jam,\" kata Hasto. Acara dilanjutkan dengan pembacaan rekomendasi, lalu akan ada pidato penutupan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pada pukul 14.00 WIB akan dilakukan penutupan Rapat Kerja Nasional yang kedua dengan didahului pembacaan rekomendasi eksternal. \"Cukup banyak yang direkomendasikan. Kemudian pidato penutupan Rakernas II oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri,\" tuturnya. Soal nama calon presiden atau calon wakil presiden, Hasto menegaskan bahwa hal itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Megawati. Hal ini akan melalui kontemplasi yang mendalam dan melihat momentum yang ada. Hasto pun menceritakan bagaimana saat pelaksanaan Rakernas II di Bali pada tahun 2018 yang secara tiba-tiba Megawati mengumumkan Jokowi untuk maju lagi sebagai capres. \"Itu menunjukkan bagaimana selain melakukan kalkulasi yang matang, Ibu Mega itu juga sering menampilkan suatu hal yang sifatnya surprise, ada element of surprise yang ditampilkan oleh beliau. Karena hak prerogatif ada pada Ibu Ketum, tentu saja seluruh kalkulasi pertimbangan yang matang itu berada di tangan beliau,\" ujar Hasto. (Ida/ANTARA)
Megawati: Saya Punya Hak Prerogatif, Kader Mbalelo Saya Pecat
Jakarta, FNN – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menekankan kepada semua kader PDIP untuk tidak ada yang bermanuver dalam pencalonan Presiden dari PDIP yang hanya berada di tangan ketua umum. Ucapan itu dilontarkan Megawati di hadapan para Kader PDIP dimana juga ada Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Rakernas II PDIP, Selasa (21/6/2022). Beberapa hari menjelang Rakernas PDIP, publik dihebohkan dengan cuplikan video dari akun resmi instgaram Puan Maharani. Terlihat dalam video tersebut Pak Jokowi sedang dengan posisi duduk berhadapan dengan Ketum PDIP Megawati. Puan Maharani memberi keterangan bahwa percakapan Pak Jokowi dengan Ibu Mega terkait pentingnya ketahanan pangan, penanganan pasca Covid, dan penanganan Covid varian baru. Tetapi tetap saja kalau melihat dari posisi duduk Jokowi, gestur tubuh, memang ini posisi Jokowi subordinat dari Ibu Mega. Tidak salah media mengaitkan tegangnya hubungan Jokowi-Megawati beberapa waktu belakangan ini. Pada saat berlangsungnya Rakernas PDIP II, Ketum PDIP berpidato dengan suara keras seolah menyindir Jokowi dan Ganjar terkait kader yang bermanuver. Sikap Megawati yang tidak berkenan dengan langkah Jokowi dan Ganjar ini sangat jelas pada saat rakernas ia menyampaikan pidato bahwa Jokowi ini hadir sebagai kader partai, artinya dengan menegaskan posisi jabatan sebagai kader partai dengan itu soal capres 2024 Jokowi dan Ganjar harus tunduk kepada keputusan partai tidak boleh memanuver apapun. Telihat jelas yang bikin tegang lagi, Pak Jokowi ikut skenario Capres Ganjar sebagai cadangan bila Jokowi gagal memeperpanjang masa jabatan, wajar Ibu Megawati tersinggung. Sikap Megawati yang menganggap Jokowi petugas partai dan yang berkuasa di negara ini adalah Ketua Umum PDIP ini sangat jelas karena Megawati menyinggung sistem pemerintah kita yang presidensial bukan parlemneter. “Ada tigas alasan yang membuat Ibu Mega tersinggung, Pertama, Jokowi ingin perpanjang masa jabatannya dan ini dalam penilaian Ibu Mega sudah melanggar kontitusi, bertantangan dengan prinsip yg dipegang Ibu Mega. Kedua, Ibu Mega tersinggung karena kewenangan menentukan capres itu diambil ahli oleh Jokowi. Ketiga, karena Jokowi mendukung Ganjar menjadi capres dan hal ini berarti bertentangan dengan putrinya Puan Maharani untuk maju pada capres 2024,\" ungkap Hersubeno Arief wartawan senior Forum News Network (FNN) dalam kanal Youtube Hersubeno Point, Rabu (22/6/2022) Ganjar juga sudah menunjukkan sikapnya untuk berserah diri seperti anak nakal ke Megawati, karena ketika namanya disebut oleh partai NasDem, ia langsung menengaskan saya PDIP, saya tegak lurus pada ibu Ketum PDIP artinya dia akan menuruti semua perintah Ketum, kalau disuruh maju presiden ya ayok kalo engga ya sudah. “Ini politik bro politik Indonesia yang dikuasai oligarki, saya setuju dengan Rocky bahwa untuk capres 2024 jangan melihat hasil rakernas parpol yang menyebutkan nama capres, yang dilihat itu hasil rapat kordinasi terbatas oligarki yang menjadi presiden itu, kalau sistem politiknya masih seperti sekarang. Begitulah nasib bangsa kita yang demokrasinya sudah dibajak oleh oligarki,\" kata Hersubeno Arief (Lia)
Pengamanan PT Freeport Diperketat untuk Menghindari Gangguan KKB
Jayapura, FNN - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui aparat keamanan terus memperketat pengamanan di sekitar wilayah operasional PT Freeport, di Kabupaten Mimika, untuk menghindari gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Pengetatan pengamanan di kawasan operasional PT Freeport itu untuk menghindari terjadinya gangguan keamanan yang dilakukan KKB, katanya, di Wamewa, Rabu. \"Satgas Damai Cartenz terus mengawasi, mengecek, dan mengevaluasi guna dilakukan penyekatan,\" papar dia.Ia mengatakan penyekatan dilakukan untuk menghindari terjadinya gangguan aktivitas pertambangan dan masyarakat. \"Saya berharap ke depan gangguan keamanan dan terjadinya kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang terus berkurang,\" ujar dia. Kapolda Papua mengakui saat ini situasi kamtibmas di sekitar kawasan pertambangan PT. Freeport relatif aman dan terkendali. Meski demikian aparat keamanan tetap melakukan pengamanan penambangan yang masuk dalam objek vital nasional. \"Mudah-mudahan kondisi keamanan di wilayah itu terus kondusif sehingga aktivitas berlangsung normal,\" ungkapnya. (Sof/ANTARA)
Tidak Ada Pembahasan Capres-Cawapres di Rakernas PDIP
Jakarta, FNN - Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau biasa disapa Bambang Pacul menegaskan tak ada pembahasan capres dan cawapres pada Rapat Kerja Nasional II PDIP Tahun 2021, yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Jakarta.\"Rakernas kali ini hanya mendapatkan perintah dari Ketua Umum Megawati untuk membahas pileg dan pilpres tetapi tidak capres dan cawapres,\" kata Bambang Pacul di sela-sela Rakernas PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.Dia juga memastikan seluruh kader partai tidak punya wewenang dalam menentukan kandidat pada Pilpres 2024.Dia menjelaskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memiliki hak prerogatif menentukan capres-cawapres.Sebagai partai yang taat hukum, katanya, seluruh kader PDIP tidak akan melangkahi kewenangan Ketum Megawati yang merupakan amanah Kongres V.\"Kewenangan itu ada di Ibu Ketua Umum, kan, gitu, Bos. Jadi sudah clear. Capres dan cawapres tidak ada dalam pembahasan Komisi Pemenangan Pemilu dalam rakernas ini,\" kata legislator asal Jawa Tengah tersebut.Ketua Komisi III DPR RI itu menerangkan seluruh ketua DPP partai juga ditunjuk Megawati untuk melaksanakan tugas kepartaian, termasuk dirinya sebagai Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu.Dia menambahkan pembahasan pilpres hanya sebatas strategi pemenangan dan konsolidasi kekuatan di akar rumput. Mengenai materi strateginya, dia merahasiakan.\"Strategi pemenangan pemilu dengan basis pemenangan gotong royong. Bagaimana pelaksanaannya? Itu sudah dibahas dan clear. Mungkin itu jadi rekomendasi putusan, keluarkan SK, maka akan bergerak dengan cara itu,\" ujar Sekretaris Fraksi PDIP di DPR itu. Perekrutan SaksiSementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan dalam Rakernas II PDIP 2021, partainya akan memantapkan mekanisme terkait pemenangan Pemilu 2024.Dia menuturkan salah satu elemen yang sudah disiapkan untuk menghadapi Pemilu 2024 adalah perekrutan sejumlah saksi.\"Kalau regu pemilih saksi sudah mulai perekrutannya, kurang lebih perintah partai 3 bulan yang lalu. Karena kita harus mencukupi satu kebutuhan personel untuk menjadi ujung tombak kita di setiap TPS yang total jumlahnya kurang lebih 3,5 juta saksi dan guraklih (regu penggerak pemilih) dan itu semua anggota dan kader partai,\" kata Arif.Tahapan ini dimulai sejak awal untuk melatih para pelatihnya sampai akhir tahun, targetnya paling lambat sampai akhir tahun harus selesai pada 12 gelombang.\"Pelatihan itu ini sudah mau lima gelombang, tujuh gelombang lagi secara berturutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,\" katanya.Rakernas II PDIP juga membahas perbaikan perekrutan dan seleksi sebagaimana perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.\"Satu tentang calon anggota DPR, DPRD, dan DPD RI. Yang kedua calon kepala daerah sehingga jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan satu mekanisme yang lebih baik ketimbang di masa lalu untuk perekrutan dan seleksi calon anggota DPR, DPRD, DPD, dan kepala daerah kita supaya nanti hasilnya melahirkan bibit-bibit, wakil-wakil rakyat yang mumpuni, yang dipercaya rakyat, yang bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya kepada rakyat,\" jelas Arif. (Ida/ANTARA)
Ganjar Merasa Diingatkan Oleh Pidato Megawati Soal Manuver Politik
Jakarta, FNN - Kader PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku merasa diingatkan dengan pernyataan tegas Ketua Umum Megawati Soekarnoputri soal manuver politik para kader. Ganjar mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui usai ngopi bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Gubernur Bali I Wayan Koster, di sela-sela Rakernas II PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu. Ganjar juga menilai, bahwa peringatan Megawati itu ditujukan kepada seluruh kader PDIP dan semua merasa diingatkan akan pernyataan Megawati itu. \"Ya semua merasa diingatkan kalau mereka memang zig-zag, semua pasti merasa diingatkan,\" kata Ganjar. Peringatan dari Megawati itu juga diarahkan kepada seluruh kader. Oleh karena itu, seluruh kader partai berlambang banteng bermoncong putih itu harus menjaga soliditas di internal partai. \"Bu Mega tidak personal. Mbak Puan (Puan Maharani,red) kemarin sudah statement kok itu peringatan untuk semua untuk siapa pun yang ada di PDI Perjuangan,\" ucap Ganjar. Megawati, kata Ganjar, sejati-nya ingin semua kader partai merapatkan barisan dalam menyikapi setiap situasi politik. Dia juga memahami, bahwa setiap keputusan politik harus melalui Ketua Umum sesuai dengan amanat Kongres. \"Bu Mega mengingatkan kepada anak-anaknya untuk semuanya dalam satu rapat barisan, saya kira dalam konteks itu. Semua sepakat kok, kalau kita bicara perintah partai, ketua umum yang sudah mendapatkan mandat pemegang hak prerogatif, ya briefing ini terjadi,\" jelas Ganjar. Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara tegas menegur kader partai yang mulai melakukan manuver-manuver politik. Bahkan, Megawati dengan tegas siap memecat kader yang melakukan manuver politik. \"Kalian siapa yang berbuat manuver manuver, keluar! Karena apa, tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver!,\" tegas Megawati dengan nada tinggi dalam Pembukaan Rakernas PDIP pada Selasa (21/6). Megawati juga mengingatkan, bahwa dalam keputusan Kongres V PDIP, ketua umum partai memiliki hak yang namanya hak prerogatif. Dimana, hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. \"Ingat lho! Lebih baik keluar deh. Lebih baik keluar deh, daripada saya pecat-pecati lho kamu, saya pecat lho,\" tegas Megawati lagi.(Ida/ANTARA)
POPULER
