POLITIK
Anies Disebut Dalam Pertemuan NasDem dan PKS
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi salah satu nama yang disebut dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.\"Sekitar-sekitar situlah,\" ujar Ahmad Syaikhu di kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu.Nama Anies mencuat setelah survei internal PKS menempatkan sebagai bakal calon presiden yang diharapkan kader partai.Namun, Syaikhu menegaskan bahwa jika nama capres dan cawapres di PKS dikumpulkan dan diserap berdasarkan aspirasi pimpinan wilayah se Indonesia.\"Kami ada mekanisme, bahwa yang memutuskan bukan DPP, dan kami tidak ingin mendahului Majelis Syuro sebagai lembaga yang memang berwenang untuk memutuskan dan mengumumkannya,\" kata Syaikhu di hadapan Surya Paloh.Dia menegaskan PKS dan NasDem memiliki banyak persamaan, sehingga posisi mereka merupakan satu kemitraan yang setara.Diketahui, Anies Baswedan merupakan salah satu kandidat bakal calon presiden yang telah diumumkan ke publik oleh Partai NasDem. Selain Anies, terdapat pula dua nama lainnya yakni Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan sejumlah kesamaan PKS dan NasDem, yakni menghargai arti keberadaan institusi politik yang merupakan posisi yang super strategis di dalam melanjutkan pembangunan bangsa Indonesia.Kemudian, NasDem dan PKS sama-sama menyadari jika pergumulan seluruh permasalahan bangsa yang begitu kompleks, tidak bisa diselesaikan hanya satu institusi partai politik atau satu kelompok saja. \"Harus diwujudkan dengan merajut kerja sama dengan para pihak,\" ujarnya.Kesamaan terakhir yakni menempatkan dan menumbuhkan nilai-nilai komitmen ideologi Pancasila di atas kepentingan kedua partai. (Ida/ANTARA)
Program KTP-el Disabilitas Tidak Ada Kaitannya Dengan Pemilu
Sumatera Selatan, FNN - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullloh menegaskan program pencanangan perekaman dan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) bagi penyandang disabilitas tidak ada kaitan dengan Pemilu 2024.“Saya sering mendapat tanggapan seperti itu, di sini saya sampaikan program penerbitan dokumen kependudukan seperti biodata, KTP-el, dan KIA bagi penyandang disabilitas sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024” katanya dalam acara Pencanangan Perekaman dan Penerbitan KTP-el bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas di Palembang, Rabu.Ia menjelaskan program pencanangan itu sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir dengan perencanaan yang matang karena tujuan pemerintah melaksanakan program ini untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan secara lengkap tanpa diskriminasi dan pemutakhiran data penyandang disabilitas.Ia mengatakan kebutuhan pendataan penyandang disabilitas hingga kini belum terhimpun lengkap secara nasional.“Kami menyadari pelayanan administrasi kependudukan belum paripurna karena baru sekitar 600 ribu penduduk (penyandang disabilitas) yang terlayani adminduk, terbanyak berada di Pulau Jawa dari 34 provinsi. Dengan demikian Ditjen Dukcapil Kemendagri terus berupaya menyosialisasikan program pencanangan secara masif ke setiap daerah, termasuk Sumatera Selatan,\" katanya.Zudan mengharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat mempercepat pendataan administrasi kependudukan (adminduk) masyarakatnya, terutama penyandang disabilitas untuk mencapai target nasional tahun ini sebesar 40 persen.Salah satu manfaat kepemilikan kartu identitas anak (KIA), tambah dia, untuk mempermudah penyandang disabilitas mendapatkan bantuan sosial ataupun kesehatan dari pemerintah pusat.“Ya, anak disabilitas perlu mendapatkan bantuan sosial ataupun kesehatan, maka kami Dukcapil mendorong untuk dilakukan percepatan, termasuk bagi ODGJ (orang dengan gangguan jiwa),” kata dia.Dalam melaksanakan percepatan pendataan, katanya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diminta membentuk tim terpadu untuk menerapkan skema jemput bola, seperti yang sudah dilakukan provinsi besar di Pulau Jawa.Ia mengatakan tim terpadu melibatkan petugas Disdukcapil, Dinsos, dan Disdik yang tugasnya terjun langsung ke lapangan untuk mendata dan perekaman diri penyandang disabilitas.“Sebanyak 600 ribu penyandang disabilitas itu terdiri atas tunawicara, tunarungu, tunanetra, dan tunagranita sudah memiliki identitas KIA dan KTP-el. Sebagian besar mereka berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dengan menerapkan skema jemput bola sehingga dari situ Sumsel bisa mengefektifkan,” kata dia.Ia mengharapkan adanya dukungan penuh dari kepala daerah beserta instansi terkait lain untuk menyediakan anggaran cukup sehingga pelaksanaan program administrasi kependudukan bisa terselesaikan.“Kalau bisa target kami tahun ini semua administrasi kependudukan masyarakat disabilitas termasuk ODGJ 100 persen sudah terlayani,” tandasnya. (Ida/ANTARA)
Ketum Dharma Pertiwi Bangga Anggotanya Menghasilkan Beragam Kerajinan Tangan
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati mengaku bangga dengan beragam hasil karya kerajinan tangan anggota Dharma Pertiwi Koordinator Cabang (Koorcab) Nusa Tenggara Barat (NTB).\"Setiap kunjungan ke berbagai daerah, saya selalu berdecak kagum dan bangga dengan hasil buah tangan terampil pengurus Dharma Pertiwi,\" kata Ketum Dharma Pertiwi Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati dipantau dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta, Rabu.Dalam kunjungan kerja Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ke Korem 162/Wira Bakti Nusa Tenggara Barat, Hetty panggilan akrabnya, menyambangi pengurus Dharma Pertiwi Koorcab NTB yang sedang membuat dan memajang beragam hasil kerajinan tangan.Pada kesempatan itu, Hetty yang merupakan istri Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa itu berdialog langsung dengan sejumlah perajin yang tergabung dalam organisasi atau perkumpulan istri prajurit TNI tersebut.Kepada salah seorang penenun, Hetty mengaku bangga dan mengapresiasi keteladanan serta keuletan anggota Dharma Pertiwi Koorcab NTB.Setelah mendengar penjelasan dari salah seorang penenun, Hetty mengatakan untuk menekuni profesi tersebut membutuhkan waktu yang lama. Bahkan, pada umumnya para perajin mulai menggeluti tenun sejak kecil dan sudah menjadi tradisi turun temurun keluarga.Di lokasi tersebut, ia melihat aneka tas tenun, pernak-pernik berbahan dasar mutiara hingga makanan dan minuman tradisional hasil olahan anggota Dharma Pertiwi setempat.Anak dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono tersebut membeli kopi jahe dan kopi robusta hasil olahan masyarakat setempat.Terakhir, dari kunjungan kerja ke Korem 162/Wira Bakti Nusa Tenggara Barat tersebut, ia bersama Panglima TNI disuguhkan karya seni lukis oleh salah seorang pelukis yang juga anggota Dharma Pertiwi Koorcab NTB. (Ida/ANTARA)
PDIP Menerima Bantuan Dana Parpol dari Pemerintah Sebesar Rp27 Miliar
Jakarta, FNN - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menerima bantuan dana partai politik (parpol) dari pemerintah sebesar Rp27 miliar. Bantuan dana itu secara simbolis diserahkan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP Tahun 2021, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mempersilakan Bahtiar memasuki Aula Sekolah Partai. Selanjutnya Bahtiar bersama Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey meneken dokumen serah terima bantuan tersebut.Selanjutnya Olly Dondokambey mengantar dokumen itu untuk diteken Ketua Umum Megawati. Sempat terjadi percakapan ringan antara Megawati, Olly, dan Bahtiar. Peserta rakernas bertepuk tangan atas momen tersebut. Apalagi saat Olly mengatakan bantuan ini lebih besar dari yang diterima sebelumnya. Saat ini agenda rakernas adalah menerima laporan Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN), antara lain Perwakilan Asia, Afrika, Eropa, dan Australia.\"Ada hal yang baru dalam Rakernas II PDIP, yaitu mendengarkan laporan Dewan Pimpinan Partai Luar Negeri (DPLN) dari Benua Eropa, Australia, Eropa, Afrika, dan Amerika Serikat,\" kata Hasto sebelum mempersilakan perwakilan berbicara. \"Seluruh pengurus DPLN PDI Perjuangan menyampaikan program pemenangan di luar negeri dan komitmen untuk membangun kerja sama politik global,\" tambah Hasto. (Ida/ANTARA)
Tanggapan Puan soal Peluang Kerja Sama Politik dengan PKB dan Gerindra
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespons peluang partai-nya untuk bekerja sama politik dengan partai politik lain, seperti dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra yang tengah menjajaki komunikasi. Hal itu disampaikan Puan menjawab wartawan di sela-sela acara Rakernas II PDIP, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa. Menurut Puan, PDIP tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan dua partai tersebut dalam Pemilu 2024. \"Ya, mungkin saja,\" ucap Puan. Ketua DPR RI ini pun mengaitkan soal pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu tidak bisa sendirian dalam membangun Indonesia. Menurut Megawati, kata Puan, dibutuhkan kerja sama antarpartai politik untuk pembangunan Indonesia ke depan. \"Ibu Ketum tadi mengatakan membangun Indonesia tidak bisa sendirian, harus gotong royong,\" tuturnya. Puan pun mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal membangun Indonesia. Dimana, Presiden Jokowi pun senada bahwa membangun Indonesia harus saling bahu membahu di antara semua pihak, termasuk antarpartai politik. \"Presiden juga menyatakan seperti itu, harus bisa bantu membantu membangun Indonesia,\" ujarnya.(Ida/ANTARA)
Dubes Inggris Apresiasi Kepemimpinan Sultan HB X dalam Menangani COVID-19
Yogyakarta, FNN - Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam menangani COVID-19.\"Saya sangat mengapresiasi kepemimpinan beliau dalam penanganan pandemi COVID-19 dan kepeduliannya terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat Yogyakarta,\" kata Owen Jenkins seusai bertemu Sultan HB X di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa.Menurut Owen, selain membahas kesehatan dan penanganan COVID-19, pertemuannya dengan Sultan HB X membicarakan potensi kerja sama antara DIY dan Inggris di sektor ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan pendidikan.\"Ini adalah kunjungan resmi saya ke Yogyakarta sebagai Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste dan saya mendapatkan kehormatan untuk bisa diterima oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X,\" ujar dia.Bersama Sultan, Owen mendiskusikan mengenai proses digitalisasi manuskrip miliki Keraton Yogyakarta yang ada di Inggris.Menurut dia, Perpustakaan Inggris sudah berkomunikasi soal manuskrip milik Keraton Yogyakarta dengan Pemda DIY serta Perpustakaan Nasional.\"Kami sangat senang bahwa digitalisasi manuskrip yang dilakukan tahun 2019 berjalan sangat baik dan ada prioritas untuk digitalisasi di masa depan. Gubernur (DIY) berbicara banyak tentang kerja yang dilakukan Keraton untuk mendukung proyek ini, seperti seminar dan pameran. Kami sangat menantikan kerja sama selanjutnya di bidang ini,\" ujar dia.Owen menyatakan kebanggaannya karena DIY menjadi salah satu tuan rumah rangkaian Presidensi G20.\"Saya di sini menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Kesehatan G20 yang berlangsung dari kemarin hingga hari ini. Saya senang Digital Working Group diadakan di Yogyakarta dan merupakan \'tribute\' khusus bagi Yogyakarta sebagai tuan rumah yang tepat bagi kegiatan ini,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
RUU KIA Tunjukkan Komitmen Politik DPR RI
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menilai Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menunjukkan komitmen politik DPR terhadap perempuan, anak, dan keluarga.“Kalau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) komitmen politik DPR terhadap anak, perempuan, dan kaum disabilitas, maka RUU KIA agak lebar sedikit, yaitu perempuan, anak, dan keluarga,” kata Willy saat diskusi Forum Legislasi dengan tema “RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak: Komitmen DPR Wujudkan SDM Unggul”, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.Dia menjelaskan dalam kehidupan masyarakat urban di kota-kota besar banyak kasus terjadi karena tidak ada ruang bagaimana seorang anak dibesarkan dalam sebuah keluarga.Willy mencontohkan seorang ibu yang bekerja berangkat pukul 06.00 WIB saat anak belum bangun, lalu pulang pukul 20.00 WIB ketika anaknya sudah tidur.“Ini fenomena urban yang sangat banal (biasa sekali), bahkan kita tidak punya tempat penitipan anak, kalaupun ada sangat mahal sekali,” ujarnya.Willy mengatakan RUU KIA mengatur secara holistik, khususnya terkait perlindungan perempuan hamil dengan aturan cuti enam bulan dan cuti suaminya selama 40 hari.Aturan tersebut, menurut dia, agar para orang tua mendampingi anak-anaknya pada masa-masa emas atau \"golden age\" dalam perkembangan anak usia 0-6 tahun.\"Bagaimana kesadaran itu tumbuh, \'golden age\' itu hal yang fundamental dalam tumbuh kembang seorang anak. Karena memori awalnya di sana,sehingga perlu UU untuk mengatur menciptakan sebuah lingkungan yang fundamental untuk tumbuh kembang anak dan keluarga,\" katanya.Menurut dia, terkait kemungkinan pihak industri yang memprotes aturan cuti tersebut, maka pihaknya siap untuk berdialog dan menjelaskan secara rinci karena terkait dengan perkembangan generasi penerus bangsa ke depan. (Ida/ANTARA)
Perlu Konsistensi Tingkatkan Kontribusi Perempuan di Ruang Publik
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, menilai perlu dorong yang konsisten untuk meningkatkan kontribusi peran perempuan di ruang-ruang publik.Langkah itu menurut dia sangat penting karena perempuan harus mampu keluar dari stereotip yang ada saat ini, sehingga mampu lebih banyak berperan dalam mewujudkan kebijakan publik.\"Selama ini perempuan selalu dicitrakan harus menjadi manusia yang sempurna. Untuk meningkatkan perannya dalam setiap kebijakan publik, perempuan harus berani untuk menjadi tidak sempurna dengan memecahkan tembok kaca stereotip yang mengungkungnya,\" kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Hal itu dia katakan saat menjadi pembicara kunci dalam webinar bertema “Diaspora Global Aceh Revisiting Pahlawan Perempuan Aceh Dalam Kepemimpinan Perempuan”, Sabtu (18/6).Ia menilai, berkorban untuk menjadi manusia yang tidak sempurna dan keluar dari steriotip yang selama ini mengukung kaum perempuan, menjadi tantangan besar agar keterlibatan perempuan di ruang publik bisa ditingkatkan.Menurut dia, perjuangan perempuan Aceh untuk berkiprah di ruang publik seharusnya bisa lebih baik mengingat peran perempuan Aceh yang mengemuka di masa lalu.“Adapun sejarah nusantara mencatat, perempuan telah menjadi bagian dari perjuangan bangsa Indonesia. Apalagi secara khusus perempuan Aceh memiliki kedaulatan dalam kerajaan Islam antara 1641-1699,” ujarnya.Ia mencontohkan, Aceh memiliki banyak pahlawan perempuan, antara lain Laksamana Keumalahayati (1550-1615), Tjut Nyak Dien (1848-1908), dan Cut Nyak Meutia (1870-1910).Namun menurut dia, saat ini perempuan di Indonesia masih berjuang untuk mewujudkan peningkatan keterwakilannya di parlemen menjadi 30 persen.Ia mengutip data World Bank (2019), Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen.“Data tersebut memperlihatkan partisipasi perempuan Indonesia dalam parlemen masih terbilang rendah. Karena itu, berbagai upaya untuk mendorong agar perempuan mampu keluar dari stereotip yang mengukungnya selama ini harus terus diupayakan,” katanya.Ia menilai, pemberdayaan dari sisi pendidikan dan pengetahuan agar mampu membuka cakrawala berpikir para perempuan. Selain itu menurut dia, masyarakat harus konsisten dan masif dilakukan agar tercipta kemandirian yang sangat berguna untuk meningkatkan peran perempuan di ruang-ruang publik. (Ida/ANTARA)
Penghapusan Tenaga Honorer Perlu Ditangani Secara Bijak
Tanjungpinang, Kepulauan Riau, FNN - Pengamat politik dan pemerintahan, Endri Sanopaka, berpendapat rencana pemerintah menghapus tenaga honorer sebaiknya ditangani secara bijak sehingga dapat meminimalisir dampak negatif.\"Ada potensi negatif akibat kebijakan itu baik secara politik, sosial, hukum maupun ekonomi sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan nasib tenaga honorer jauh sebelum kebijakan itu diberlakukan,\" kata ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji, itu di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin.Menurut dia, penghapusan tenaga honorer yang saat ini hangat dibicarakan publik, berpotensi memberi dampak negatif terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ingin mencalonkan diri kembali pada Pilkada 2024, meski ribuan tenaga honorer harus memahami bahwa kebijakan penghapusan tenaga honorer di pemerintahan berdasarkan amanah UU Nomor 5/2014 tentang ASN.Berdasarkan undang-undang itu, ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PNS dan PPPK). Namun sumber keuangan honor atau gaji kepada tenaga honorer tidak membebani anggaran pusat, melainkan daerah.Begitu pula dengan PPPK, menurut dia anggaran untuk pembayaran gaji mereka bersumber dari anggaran daerah, berbeda dengan PNS yang bersumber dari anggaran pusat. Karena itu, sejak awal pemda menunda membuka penerimaan PPPK, kecuali untuk guru lantaran jumlah tenaga honorer yang cukup banyak.Selama ini, kata dia tenaga honorer yang bekerja di pemerintahan daerah tidak semata-mata berorientasi terhadap gaji. Sebab, gaji yang diperoleh mereka relatif jauh lebih rendah dibanding PNS atau PPPK.Pertimbangan mereka justru merasa bangga dapat bekerja di pemerintahan karena mendapatkan status sosial yang baik di tengah masyarakat. \"Pendapatan daerah turun sejak pandemi Covid-19. Tahun 2022 ini baru terlihat perlahan-lahan kondisi kembali normal, aktivitas masyarakat meningkat dan perekonomian berjalan,\" ucapnya.Keinginan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, agar pemerintah pusat menangguhkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di pemerintahan tersebut tidak akan berarti apa-apa bila para honorer tidak mendukungnya. \"Semestinya berjuang bersama-sama minta kebijakan khusus dari pusat,\" tegasnya.Selain aspek politik, Endri berpendapat bahwa penghapusan tenaga honorer pada 2023 potensial menimbulkan permasalahan sosial yang cukup besar akibat peningkatan angka pengangguran.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tahun 2021, jumlah penduduk usia kerja di Kepri yang terdampak Covid-19 sehingga tidak bekerja sebanyak 209.506 orang (9,91 persen). Jumlah tersebut turun 27,40 persen dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 288.549 orang.Penghapusan tenaga honorer di Kepri akan berkontribusi terhadap peningkatan jumlah pengangguran sehingga perlu ditangani secara bijak.\"Di Pemprov Kepri terdapat sekitar 7.000 orang honorer, belum lagi di pemerintahan kabupaten dan kota. Tentu permasalahan sosial yang timbul akibat peningkatan angka pengangguran semakin tinggi sehingga perlu ditangani secara serius,\" ujarnya.Sebelumnya, Sekda Kepulauan Riau, Adi Prihantara, menyatakan, mereka berupaya memperjuangkan nasib sekitar 7.000 tenaga honorer di pemda setempat menyusul rencana pemerintah pusat menghapus status mereka mulai 2023. \"Kami tetap memikirkan nasib status honorer agar jangan sampai dihapus tanpa ada solusi,\" katanya.Menurut dia, tidak mudah memberhentikan tenaga honorer begitu saja, karena harus diakui keberadaan mereka selama ini membantu pemerintah daerah dalam melayani publik.Ia juga mengklaim ribuan pegawai honorer itu tidak membebani APBD Pemprov Kepri, sebab setiap tahun memang sudah dianggarkan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. \"Kami tentu tidak ingin kebijakan penghapusan honorer, justru memicu meningkatnya angka pengangguran terbuka,\" ujar dia.Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak dapat menyangkal atas turunnya surat edaran Kementerian PAN-RB perihal penghapusan tenaga honorer pada tahun depan. Apalagi undang-undang yang mengatur tentang larangan pengangkatan tenaga honorer pemerintahan sudah berlaku sejak lama.Namun, kata dia, di sisi lain pemerintah juga harus mencari solusi terbaik untuk para honorer, terutama mereka yang sudah mengabdi lima hingga 10 tahun. Misalnya, diterima menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) atau CPNS melalui serangkaian seleksi.\"Kami terus mengusulkan formasi P3K dan CPNS ke pemerintah pusat, namun kuotanya memang terbatas. Sebab, itu menjadi kewenangan mereka,\" ucap dia. (Ida/ANTARA)
Rakernas II PDIP Akan Dibuka Megawati di Jakarta
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diagendakan membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Selasa (21/6) hingga Kamis (23/6). \"Acara Rakernas ini akan dibuka oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri. Presiden Joko Widodo dijadwalkan memberi sambutan di Rakernas,\" kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin. Dia mengatakan, Rakernas PDIP kali ini mengusung tema \"Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat\", dengan sub tema \"Desa Taman Sari Kemajuan Nusantara\". Hasto menjelaskan, seperti yang pernah diungkap Megawati Soekarnoputri, bahwa Indonesia memiliki kepentingan yang besar untuk memastikan pembangunan desa, sebab pembangunan Indonesia ke depan dimulai dari desa. Bagi PDIP, kata Hasto, desa adalah ujung tombak pemerintahan, yang berada di garda terdepan pelayanan publik, sekaligus tempat hidup tradisi dan adat istiadat. \"Desa adalah taman sari kearifan lokal nusantara. Itulah sumber kebudayaan dan kepribadian bangsa. Membangun Indonesia harus dimulai dari desa dengan program pembangunan di segala bidang kehidupan, berbasis pada hasil riset nasional. Sehingga ke depan harus ada optimalisasi peran peneliti dan perekayasa di kampus-kampus yang mengolah sumber daya di desa,\" papar Hasto. Dengan tema ini, lanjut Hasto, PDIP ingin memperjuangkan perbaikan kehidupan rakyat melalui keputusan-keputusan politik yang jelas. Sehingga benar terwujudlah membangun Indonesia dari desa. \"Desa kuat, Indonesia maju dan berdaulat,\" tegas Hasto. Secara kepartaian, lanjut Hasto, rakernas dilaksanakan berdasarkan amanat Kongres V Partai yang dilaksanakan pada tanggal 8-11 Agustus 2019, dan instruksi Ketua Umum Partai. Konsolidasi partai dilaksanakan melalui Program 5 Mantap. Yakni Mantap Ideologi; Mantap Organisasi; Mantap Kader; Mantap Program dan Mantap Sumber Daya. \"Rakernas partai dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan konsolidasi partai, mendengarkan laporan dari badan-badan partai dan alat kelengkapan partai, serta untuk menyusun program pemenangan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2024,\" tuturnya. (Ida/ANTARA)
POPULER
