POLITIK
DPR Mendorong Ganja untuk Medis Dibahas Dalam Revisi UU Narkotika
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendorong penggunaan ganja untuk medis dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sedang dibahas Komisi III DPR RI.\"Kami akan mengambil langkah-langkah untuk mendorong Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR yang kebetulan sedang membahas revisi UU Narkotika,\" kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.Hal itu dikatakan Dasco usai menerima audiensi seorang ibu bernama Santi Warastuti yang berjuang untuk melegalkan ganja bagi medis untuk pengobatan anaknya Pika yang menderita celebral palsy.Dasco menjelaskan RDP tersebut akan dilaksanakan secepatnya yaitu pada pekan ini atau paling lambat sebelum masa reses DPR yang dimulai pada pekan depan.\"Kalau sempat RDP pada pekan ini, namun kalau tidak maka sebelum reses dilaksanakannya,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Haji Giring Berulah Lagi: Serang Anies Dengan Isu Agama
Jakarta, FNN - Sesudah agak lama tak terdengar aksi kontroversialnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Haji Giring Ganesha Djumaryo kembali berulah. Apalagi kalau bukan aksinya menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jadi, wajarlah kalau PSI belakangan ini dapat julukan sebagai Partai Seputar Ibukota. Sebab, “Jika melihat aktivitas para petingginya mulai mantan Ketum yang kini jadi Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie sampai Giring Ganesha selalu saja mencari celah untuk mendiskreditkan Anies Baswedan,” ungkap wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Senin (27/6/2022). “Khusus soal Haji Giring Ganesha Djumaryo ini tidak ada kapok-kapoknya walaupun sudah dapat dipastikan buliannya terhadap Anies itu akan jadi bumerang, dia bakal balik dibuli oleh netizen,” lanjutnya. Hersu, panggilan akrab Hersubeno Arief, menyebut, kali ini menjadi bahan serangan Haji Giring adalah isu lama Pilkada DKI 2017 yang menurut dia ini adalah bukti nyata bahwa Anies Baswedan itu adalah figur yang intoleran dan figur politisi yang menggunakan strategi politik identitas dan politisasi agama melalui akun twitter-nya, Sabtu sore, 25 Juni 2022. Giring mencuit, “Nama jalan almarhum nenek Hindun ini lebih tepat untuk diperjuangkan menjadi nama jalan baru di Jakarta untuk mengingatkan kita ada seorang warga yang menjadi korban jahatnya politik identitas politik agama.” Cuitan itu disertai dengan sebuah foto dengan tulisan Jalan Nenek Hindun. Dalam cuitan lainnya Giring menulis begini: “Masih ingat pidato saya akhir tahun 2021? PSI ingin menarik garis tegas, tidak ada tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperalat agama main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan”. Cuitan itu disertai dengan link berita “Pernah memanfaatkan politik identitas Anies Baswedan diprediksi susah nyapres”. Jadi, “Clear bahwa kedua cuitan dari Haji Giring Ganesha Djumaryo ini untuk menyerang Anies Baswedan dengan isu tunggal, yakni sebagai seorang politisi ia memanfaatkan dan sekaligus memanfaatkan politisasi agama.” Ada apa sebenarnya di tengah kemeriahan Ulang Tahun Kota Jakarta yang ke-495 ini Haji Giring tiba-tiba mengungkit-ungkit kasus lama, sebuah peristiwa yang menunjukkan bahwa sebagai partai pendukung PSI itu sampai sekarang belum move on karena figur yang didukungnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kalah pada Pilkada DKI 2017 lalu. “Rupanya ini dia dapat momentum menyerang ini dengan ada kaitanya dengan keputusan Anies mengubah nama beberapa ruas jalan di Jakarta dan diberi nama baru, yakni dengan nama sejumlah tokoh Betawi,” kata Hersu. Ada 22 ruas jalan yang diubah namanya oleh Gubernur Anies yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta, seperti Jakarta pusat, Jakarta Selatan, Timur, Utara termasuk juga di Kepulauan Seribu. Nama-nama yang dicantumkan itu terdiri dari nama budayawan, tokoh agama, wartawan senior, pahlawan Betawi, dan bahkan, ada juga nama komedian terkenal di Betawi yang disematkan di nama jalan baru itu. Sebut semisal, nama komedian Mpok Nori dan Haji Bokir anak-anak sekarang mungkin banyak gak kenal. Ada juga nama Ustadzah terkenal Tuti Awaliah, wartawan dan politisi Mahfud Junaedi dan banyak nama-nama besar lainnya. “Kalau melihat lokasinya memang cukup menyebar tapi saya cermati tidak ada yang berlokasi di kawasan Karet Setiabudi, Jakarta Selatan, tempat di mana almarhumah nenek Hindun dulu tinggal. Jadi, siapa sih sebenarnya nenek Hindun ini dan apa maksudnya Haji Giring kembali mengungkit kasus ini?” tanya Hersu. Nenek Hindun ini adalah seorang janda yang tinggal di tempat tak jauh dari mushola Al Mukminun di kawasan Karet Setiabudi, Jakarta Selatan. Di tengah-tengah memanasnya Pilkada DKI 2017 saat itu yang diwarnai isu penistaan agama oleh Ahok itu di mushola Al Mukminun tidak jauh lokasinya dari rumah nebek Hindun dipasang sebuah spanduk dengan tulisan “mushola ini tidak menshalatkan pendukung dan pembela penista Agama”. “Ini jelas yang dimaksud itu adalah Ahok karena kita tahu gara-gara Ahok itu dianggap menistakan Agama di Pulau Seribu dan kemudian muncullah aksi yang saya kira dari sisi pengerahan massa belum pernah terjadi di sepanjang era politik pasca Orde Lama bahwa ada jutaan orang berkumpul di Jakarta di Monas karena memprotes sikap dari Ahok atau pernyataan Ahok ini,” ungkap Hersu. Hersu mengakatan, di tengah ketegangan politik di Jakarta menjelang putaran kedua ketika pasangan Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat harus berhadapan dengan pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno inilah nenek Hindun meninggal dunia. “Isunya sangat-sangat sensitif dan menjadi santapan media, apalagi buzzer. Jangan tanya lagi ya, karena muncul sebuah info kabar burung bahwa nenek Hindun itu ditolak disalatkan di musala karena dia adalah pendukung Ahok dan Jarot,” katanya. Bagaimana fakta sesungguhnya, ada dua versi soal ditelantarkannya jenazah nenek Hindun ini. Semuanya ternyata bertolak belakang. Tapi nanti Anda bisa menyimpulkan sendiri ya. Versi keluarga seperti yang disampaikan oleh putrinya nenek Hindun, Neneng, itu pada waktu putaran pertama pencoblosan ini karena nenek Hindun sakit dan tidak bisa datang ke TPS maka ada 4 orang petugas KPPS yang datang ke rumahnya. Kemudian mereka itu menyodorkan kertas suara dan meminta nenek Hindun mencoblos. Nah, ini kelihatannya terjadi penyimpangan atau penyalahan atau kesalahan prosedur karena nenek Hindun diminta mencoblos bukan di tempat yang tertutup seperti kalau kita datang ke TPS tapi nenek Hindun mencoblos kertas yang disodorkan oleh petugas KPPS. “Nenek Hindun yang saat itu sedang sakit rupanya dia mencoblos pasangan Ahok-Djarot dan itu dilakukan di depan para petugas KPPS,” ungkap Hersu. Sejak itu tersebar berita dari mulut ke mulut bahwa nenek Hindun adalah pendukung penista agama. Ini stempel yang sangat berat karena kawasan tempat tinggal nenek Hindun itu dikenal sebagai penentang Ahok. “Saya tidak bisa mendefinisikan apalagi apakah ini dia basis nya Anies-Sandi atau bukan karena sebelumnya ada tiga pasang Agus Harimurti dan Sylviana Murni yang kemudian tersingkir tapi kalau nanti kita lihat-lihat baca-baca ke belakang ternyata memang ini adalah basis dari pendukung Anies-Sandi,” ujar Hersu. Tapi, yang menjadi pertanyaan apakah benar nenek Hindun ini pendukung Ahok-Djarot? Menurut putri nenek Hindun yakni Neneng ini gak juga. Sebagai orang yang sudah tua dan sakit-sakitan nenek Hindun itu kelihatannya asal coblos saja, dia gak begitu tahu siapa calon-calon yang harus didukungnya. Bagaimana soal penolakan menyolatkan ini? Ini versi Neneng, mereka memang menginginkan jenazah nenek Hindun ini disalatkan di mushola Al Mukminun, namun pada waktu itu ditolak oleh pengurus dengan alasan tidak ada warga yang menyolatkan dan tidak ada yang menggotong jenazah ke mushola dari rumahnya. Itu karena banyak warga yang belum pulang dari kerja, di kawasan ini ada yang kerja kantoran tapi banyak juga yang pedagang. Karena nenek Hindun meninggalnya sekitar pukul 13.00-an itu ya banyak yang belum pulang kerja. Menurut Neneng, alasan tidak ada menyolatkan ini tidak masuk akal, karena ada keluarga yang kebetulan semuanya perempuan. Apalagi, nenek ini juga seorang janda dan dia katanya punya tiga atau empat orang anak perempuan juga dan semuanya juga janda, jadi tidak ada laki-lakinya. Namun pada waktu itu katanya ada empat orang laki-laki warga lainnya yang akan ikut menyolatkan. Pengurus mushola Ustadz Ahmad Safi\'i itu kemudian mendatangi rumah nenek Hindun. Ia memandikan, mengkafani dan kemudian menyolatkan. Selain karena pertimbangan tidak ada yang menyolatkan dan menggotong jenazah, pertimbangan lain mengapa kemudian disholatkan di rumah itu karena menurut Ustadz Ahmad Safei, petugas pemakaman sudah meminta agar jenazah segera diberangkatkan untuk dimakamkan. Karena waktu itu sudah sore, bahkan menjelang malam, sekitar pukul 18.30. Jadi kelihatannya para petugas juga ingin segera mengakhiri siftnya pada hari itu dan ingin segera pulang. “Soal inilah kemudian digoreng habis sebagai bukti bahwa para pendukung Anies dan tentu saja karena pendukungnya begitu, Anies sendiri juga adalah kelompok intoleran. Itulah kesimpulannya. Ahok sempat datang ke rumah nenek Hindun dan juga menyampaikan bela sungkawa,” ucap Hersu. Pertanyaannya apakah benar bahwa jenazah nenek Hindun ini ditelantarkan, tidak disalatkan di mushola karena dia pendukung Ahok? Ternyata kalau kita baca-baca nggak sepenuhnya benar. Sebab yang memandikan dan mengkafani serta menyolatkan nenek Hindun ternyata kader PKS. Sementara ambulans yang digunakan untuk membawa jenazah nenek Hindun itu milik Gerindra yang di-branding jadi Anies-Sandi. Jadi clear ini dua-duanya yang menyolatkan dan mengurusi jenazahnya sampai ke pemakaman adalah pendukung dari Anies dan Sandi. Bahkan, sebelum menggunakan ambulans dari tim Anies-Sandi ini, keluarga nenek Hindun katanya mencoba menghubungi ambulans milik Partai Golkar dan PDIP tapi tidak tersedia. Fakta bahwa yang mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan mengantarkan ke pemakaman ini lengkap. Tampaknya ini tetap diabaikan oleh para buzer oleh media yang menggorengnya. “Dan oleh PSI sekarang ini ternyata tetap saja itu dipelihara dan kemudian dilekatkan sebagai stempel bahwa Anies itu intoleran karena pendukungnya pernah menolak untuk menyolatkan jenazah seorang pendukung Ahok,” ujar Hersu. Dus, dengan kembali mengungkit kasus nenek Hindun ini Haji Giring lantas mengusulkan nama nenek Hindun ini menjadi nama jalan. Dan tampaknya dia berusaha menjadikan momentum nenek Hindun ini sebagai Monumen adanya sikap intoleran pada Anies dan para pendukungnya. “Namun seperti sudah diduga cuitan Giring ini kembali menuai bulian. Kalau Anda ikuti di medsos Twitter itu banyak sekali yang membuli Giring Ganesha,” lanjutnya. Haji Giring ini kelihatannya gak kapok-kapok dia menjual dagangannya yang sesungguhnya tidak laku. Yakni soal intoleransi, alih-alih men-downgrade Anies Baswedan dan atau kemudian dampaknya menaikkan elektabilitasnya sendiri. Menurut Hersu, ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Popularitas Anies malah kian moncer. Sebaliknya citra Haji Giring dan tentu saja PSI itu makin jeblok. Ini dia dianggap politisi yang tidak punya narasi. Politisi ecek-ecek itu yang mengeksploitasi kebencian terhadap satu kelompok lain atau kebencian terhadap tokoh lain. “Ini bukan karena yang membela atau yang membuli Giring ini kalau saya amati tidak semuanya itu adalah pendukung Anies. Tapi itu karena memang banyak juga yang tidak sepakat dengan cara-cara Haji Giring berpolitik yang mempolitisasi isu-isu agama dan politisasi kebencian semacam ini,” lanjutnya. Berbagai aksi Haji Giring ini sesungguhnya memang lebih banyak merugikan PSI sendiri. Kalau soal pribadi dia sih ya sudahlah itu jadi tanggungjawab dan risikonya. Ketua PSI DKI Michael Sianipar sudah sering menyampaikan keberatannya dengan aksi Haji Giring, bahkan dia juga pernah menyatakan secara terbuka berkali-kali bahwa dia sempat mengkritik Giring dan itu terkesan tendensius kepribadi Anies Baswedan. Sebagai Ketua DPW DKI Michael pasti sangat sadar dampak aksi-aksi Giring menyerang personal Anies yang ini akan merugikan PSI secara keseluruhan. Bagaimanapun Jakarta ini adalah barometer nasional dan pemilih PSI terbesar juga di Jakarta. Jadi secara nasional maupun secara khususnya untuk PSI DKI aksi-aksi ini akan merugikan partai secara keseluruhan apalagi yang melakukan adalah seorang ketua umum partai lagi. (mth/sws)
Di Depan Keluarga Pinrang, LaNyalla Sebut Pasal 222 MK Koyak Persatuan Bangsa
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, kembali menegaskan Mahkamah Konstitusi harus menghapus Presidential Threshold yang diatur dalam pasal 222 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Selain tidak derifatif dengan Konstitusi, pasal tersebut menjadi salah satu faktor pemicu polarisasi di masyarakat yang mengoyak semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu DPD RI sebagai Lembaga Negara yang secara resmi telah mengajukan gugatan Judicial Review ke MK terkait pasal tersebut masih menunggu sikap MK sebagai lembaga penjaga konstitusi. “Apakah MK akan membiarkan Pasal 222 tersebut terus menerus menjadi pemicu polarisasi di masyarakat dan merugikan bangsa? Ataukah akan berdiri bersama rakyat Indonesia,” kata LaNyalla secara virtual dalam Pelantikan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Pinrang (BPP KKP) 2022-2027, di Jakarta, Minggu (26/6/2022). Dijelaskannya aturan presidential threshold memaksa partai politik dipaksa bergabung untuk dapat mengusung calon. Sehingga dalam dua kali pilpres, rakyat hanya diberi dua pasang calon. “Saya selalu sampaikan bahwa polarisasi bangsa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir harus kita akhiri. Polarisasi di masyarakat sangat tidak produktif dan menurunkan kualitas kita sebagai bangsa yang beradab dan beretika. Polarisasi juga mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa,” papar dia. Selain itu, ambang batas juga menjadi pintu masuk bagi Oligarki ekonomi untuk ikut membiayai proses Pilpres yang mahal. Hal inilah yang kemudian menyandera Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam mengambil kebijakan dan mewujudkan janji kampanye. “Siapapun capres dan cawapres tahun 2024, selama Oligarki ekonomi terlibat membiayai, maka akan sulit untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya. Sudah menjadi watak Oligarki ekonomi, apalagi yang sudah menyatu dengan Oligarki politik, untuk menyandera kekuasaan dan memaksa kebijakan negara berpihak kepada kepentingan mereka,” ucapnya lagi. Itulah inti dari permasalahan kebangsaan hari ini. Permasalahan yang bersifat fundamental dan berada di wilayah Hulu, bukan di Hilir. Sehingga penyelesaiannya juga harus dengan pendekatan yang fundamental. “Pendekatan fundamental yang saya maksud adalah dengan memurnikan kembali demokrasinya. Yaitu mengembalikan demokrasi dari kalangan oligarkis yang rakus, kepada kaum intelektual yang beretika, bermoral dan berbudi pekerti luhur,” tegasnya. “Dan untuk dapat melakukan itu, kita harus kembali kepada Pancasila sebagai falsafah dari Konstitusi kita. Sebagai sumber inspirasi dari semua Pasal-Pasal yang ada di dalam Konstitusi kita. Karena Pancasila yang disepakati para pendiri bangsa adalah grondslag yang paling sesuai dengan karakter dan D.N.A. asli bangsa ini,” imbuhnya. Makanya LaNyalla menegaskan, organisasi-organisasi atau perkumpulan-perkumpulan masyarakat seperti Kerukunan Keluarga Pinrang mutlak diperlukan sebagai bagian dari yang menggugah kesadaran kita sebagai bangsa, bahwa Oligarki Ekonomi yang menyatu dengan Oligarki Politik adalah musuh utama Kedaulatan Rakyat. Sebab, Kedaulatan Rakyat semakin terkikis sejak Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002 silam. “Kita telah meninggalkan ciri utama dari Demokrasi Pancasila, dimana semua elemen bangsa yang berbeda-beda harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan utama di dalam sebuah Lembaga Tertinggi di negara. Kita telah meninggalkan mazhab ekonomi Pemerataan, meninggalkan perekomian berdasar azas kekeluargaan, dan membiarkan ekonomi tersusun oleh mekanisme pasar,” tukas LaNyalla. Makanya untuk menghentikan kerusakan di negara ini, LaNyalla mengajak kembali kepada sistem Demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila. Hadir dalam acara itu Ketua Umum BPP KKP, Abdillah Natsir beserta jajaran pengurus, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, perwakilan Gubernur Sulawesi Selatan, Rektor Universitas Hasanuddin selaku Ketua Dewan Pakar BPP KKP, Bupati Pinrang, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Pengurus KKP Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia, tokoh masyarakat Pinrang dan warga KKP se-Jabodetabek. (Sof/Lanyalla Center)
Gangguan di Internal PPP Merugikan Posisi di KIB
Jakarta, FNN - Pengamat politik dari Research Oriented Development Analysis (RODA) Institute Ahmad Rijal Ilyas menyatakan gangguan di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat merugikan posisi di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).Pernyataan itu disampaikan terkait dugaan adanya manuver dari kelompok internal partai berlambang kabah yang belakangan ini terlihat wara-wiri menemui sejumlah tokoh politik di luar PPP maupun di luar KIB.\"Manuver yang dilakukan oleh oknum kader yang diduga \'barisan sakit hati\' terhadap Suharso Monoarfa (Ketua Umum PPP), tidak terlepas dari dugaan dukungan oleh kekuatan personal ataupun partai politik di luar KIB dengan tujuan besar melemahkan posisi KIB dalam kancah kontestasi Pemilu 2024,\" jelas Rijal di Jakarta, Senin.Padahal, kata dia, figur Suharso Manoarfa merupakan politisi dinilai cukup ideal. Kiprahnya sebagai Ketua Umum PPP menjadi salah satu tokoh yang kemampuannya dipercaya Presiden Jokowi.Dia menegaskan adanya manuver politik yang ada di internal PPP untuk mendeligitimasi posisi Suharso Monoarfa.\"Di lain pihak KIB berkomitmen untuk menjaring tokoh internal sebagai kandidat bakal Capres 2024 mendatang,\" ujarnya.Rijal menyarankan agar semua pihak internal partai ataupun mitra koalisi KIB untuk solid dan bersama-sama memenangkan perolehan suara pada Pemilu 2024. Jangan sampai, perolehan suara tidak tercapai yang membuat penyesalan sehingga tersingkir.\"Jangan sampai apa yang dilakukan para kader di luar instruksi partai akan merusak, bahkan merugikan PPP sebagai partai Islam terbesar, serta merusak soliditas KIB yang notabene salah satu poros memainkan peranan penting pada pilpres,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Anggota DPR Mendesak Dirjen Pajak untuk Memeriksa Setoran Pajak Holywings
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI Kamrussamad mendesak Dirjen Pajak untuk memeriksa setoran pajak Holywings setelah ramai dengan strategi promosi yang kontroversial.\"Sebagai mitra kerja Dirjen Pajak di DPR RI, saya ingin menyoroti terkait setoran pajak Holywings,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.Anggota Komisi XI DPR RI itu mempertanyakan apakah setoran pajak Holywings sudah sesuai aturan dengan status Holywings itu restoran atau tempat hiburan. Kalau nomor objek pajaknya adalah restoran, kenyataannya di Holywings menyediakan hiburan.\"Jangan sampai muncul kesan perlakuan istimewa terhadap Holywings dibanding dengan usaha hiburan lainnya,\" katanya.Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta itu mendesak Dirjen Pajak untuk memeriksa secara cermat kesesuaian antara aktivitas dan nomor objek pajaknya. Izin usaha dan praktik kegiatan di lapangan harus sesuai.\"Kalau benar ada ketidaksesuaian, ini jelas merugikan pendapatan negara,\" katanya.Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) secara resmi mencabut izin usaha seluruh outlet \"Holywings\" yang berjumlah 12 lokasi di Jakarta.Pencabutan izin oleh DPMPTSP tersebut berdasarkan rekomendasi dan temuan pelanggaran dari dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) DKI Jakarta.Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta Benny Agus Chandra dikutip dari \"ppid.jakarta.god.id\" di Jakarta, Senin, menyebutkan sebanyak 12 outlet Holywings Group yang dicabut izin usahanya sesuai ketentuan agar membuat jera setiap pelanggaran.\"Sesuai arahan Gubernur untuk bertindak tegas sesuai ketentuan, menjerakan, dan mendasarkan pada rekomendasi dan temuan dua OPD Pemprov DKI Jakarta, maka kami selaku Dinas PMPTSP mencabut izin usaha 12 outlet Holywings di Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku,\" kata Benny.Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Andhika Permata mengaku telah melakukan peninjauan lapangan gabungan bersama unsur DPPKUKM, DPMPTSP, dan Satpol PP dengan temuan beberapa pelanggaran yang menjadi dasar rekomendasi pencabutan izin.\"Pertama, hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen perizinan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) serta pemantauan lapangan, beberapa outlet Holywings Group yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta terbukti ditemukan beberapa outlet Holywings belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi,\" ujar Andhika.Sertifikat standar KBLI 56301 merupakan Klasifikasi Baku Lingkungan Indonesia yang harus dimiliki operasional usaha bar, yakni sebuah usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol, nonalkohol, dan makanan kecil untuk umum di tempat usahanya.Sedangkan, kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo, dari hasil pengawasan di lapangan, usaha tersebut (Holywings Group) melakukan penjualan minuman beralkohol untuk minum di tempat yang secara legalitas seharusnya memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung (SKPL) Golongan B dan C dengan PB- UMKU KBLI 56301.\"Dari tujuh outlet memiliki Surat Keterangan Pengecer (SKP) KBLI 47221, bahkan ada 5 outlet lainnya tidak memiliki surat tersebut,\" tuturnya. (Sof/ANTARA)
Lebih Baik Tidak Ada Pemilu Kalau Timbulkan Perpecahan, Kata Surya Paloh
Banda Aceh, FNN - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengatakan lebih baik tidak ada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) apabila pesta demokrasi itu mengakibatkan perpecahan bangsa Indonesia.\"Lebih baik tidak ada pemilu jika itu memberikan konsekuensi pada perpecahan bangsa ini,\" kata Surya Paloh di Banda Aceh, Senin.Surya Paloh mengatakan hal itu dalam sambutannya saat meresmikan Kantor DPW Partai NasDem Provinsi Aceh, di Banda Aceh. Dia menambahkan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 telah dijadwalkan untuk dilaksanakan, sehingga proses itu harus diikuti karena merupakan amanah dari konstitusi.\"Tapi, saya katakan sebagai Ketua Umum NasDem, untuk apa buat pemilu kalau bangsa ini harus terpecah?\" tegasnya.Menurut dia, pemilu harus dilaksanakan dengan syarat semua pihak yang terlibat menghormati perhelatan pesta demokrasi tersebut, menjaga keutuhan, serta merawat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.\"Maka, kita perlu mengambil pelajaran dari pemilu sebelumnya agar kualitas pemilu ke depan ini jauh lebih baik dari apa yang sudah kita lalui,\" katanya.Harus diakui, katanya, Pemilu 2019 sudah meninggal kesedihan, kepedihan, dan luka di hati sebagian masyarakat Indonesia, bahkan menimbulkan trauma. Menurutnya, perpecahan terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat, melainkan hingga di lingkungan keluarga.Oleh karena itu, tambahnya, semua pihak harus memetik pelajaran dari apa yang sudah terjadi sebelumnya.\"Praktik polarisasi, pendiskreditan telah membawa ujaran yang tidak membesarkan hati, bahkan mengadu domba. Ini tidak boleh terulang,\" katanya.Dia meminta semua pihak dapat memiliki misi dan tanggung jawab serupa, baik partai maupun peserta pemilu legislatif harus mendorong pemilu lebih baik dan berkualitas, bukan merasa hebat atau paling benar sendiri.\"Posisi saat ini yang dibutuhkan bangsa, kelompok manapun itu, buang. Mari bersama membangun Indonesia,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Arsitektural Pembangunan Indonesia : Menata Ulang Indonesia
Jakarta, FNN – Sekolah Legislatif Tamsil Linrung mengadakan edisi Dialog Pakar dengan tema “Arsitektural Pembangunan Indonesia : Menata Ulang Indonesia” oleh Prof. Dr. Eko. Prasojo, Mag. rer. publ (Akademisi Universitas Indonesia / Wakil Menteri PANRB 2011-2014), Ahad (26/6/2022) di Sekolah Insan Cendekia Madani, Serpong. Prof. Eko menyambut dengan baik dan gembira bahwa sekolah legislatif melakukan pendidikan politik kepada kader anak bangsa sebagai calon anggota legislatif dan calon pimpinan eksekutif dalam tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. Pendidikan politik yang dilaksanakan sekolah legislatif ini sangat diperlukan dalam konteks pengembangan demokrasi dan birokrasi Indonesia. Ada tiga hal yang dibahas untuk menata ulang arsitektur Indonesia, pertama demokrasi itu sendiri, kedua ketatanegaraannya, ketiga birokrasinya. Sebab ada ketimpangan antara percepatan kita di dalam kehidupan demokrasi dengan kemampuan kita untuk melembagakan demokrasi di dalam layanan publik di masyarakat. Dalam hal ini, Prof. Eko menekankan ada dua ilmu yang paling penting untuk dipelajari yakni ilmu kebijakan publik dan ilmu manajemen publik. Kedua ilmu ini sangat penting untuk para anggota dewan, kalau ilmu politik tentu sudah banyak dipelajari. Indeks Demokrasi Indonesia menurut indikator 2020-2021 menurun di bawah enam puluh. Global Governance Index meliputi aktivitas pemerintahan dan bagaimana pemerintahan itu bisa memberi pelayanan kepada masyarakat. Dalam proses demokrasi Indonesia memiliki tiga problem, pertama penggunaan kekuasaan, kedua lemahnya kelembagaan pemerintahan, ketiga lemahnya persoalan kapabilitas kepemimpinan. Sebagai contoh, di Indonesia ini tidak ada lembaga yang betul-betul mengawasi uang dan kinerja, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu lebih ke financial audit bukan performance audit. Prof. Eko juga menyampaikan bahwa penyakit negara kita yang paling besar adalah korupsi. Penyakit sentralnya korupsi dan turun dengan berbagai macam penyakit turunan, seperti penyakit di ranah hukum dan di birokrasi. Biasanya korupsi itu melibatkan politik, birokrasi, dan penegak hukum, di belakangnya ada pengusaha yang tidak kelihatan (shadow government) yang biasa kita sebut oligarki. Kalau persoalan mengenai Pilpres, saat ini orang-orang hanya fokus pada popularitas, padahal seharusnya bukan hanya soal popularitas saja namun dengan capability untuk memimpin Indonesia seperti apa. Syarat menjadi presiden itu ada tiga, pertama memiliki popularitas yang tinggi, kedua memiliki partai politik yang mendukung, ketiga memiliki modal. Lebih lanjut, Prof. Eko mengusulkan untuk pilpres itu harus seimbang antara popularitas dan kapasitas, memang problem pilpres itu lebih ke modal. “Karateristik birokrasi kita itu patronis atau patronase atasan dan bawahan, kalau atasan bagus, cepat sekali bawahan mengikuti,” tegas Prof. Eko yang merupakan profesor termuda di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) ketika masih berumur 33 tahun. Ia juga ahli di bidang Kebijakan Publik dan merupakan guru besar Fakultas Ilmu Administrasi UI. (Lia)
Anggota DPD RI Mendorong Dilakukannya Revolusi Perilaku Berlalu Lintas
Purwokerto, FNN - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Abdul Kholik mendorong semua pihak untuk melakukan revolusi berlalu lintas agar kecelakaan yang berakibat fatal tidak terus terjadi.\"Dalam dua hari terakhir ini banyak terjadi kecelakaan yang berakibat fatal dan jatuh banyak korban jiwa,\" katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.Ia mencontohkan kecelakaan lalu lintas yang dialami anak-anak sekolah dasar yang tengah berwisata dan terakhir kecelakaan beruntun di jalan tol akibat rem bus blong.Menurut dia, hal itu semakin mengarah bahwa kondisi lalu lintas di jalan raya sudah darurat akibat munculnya berbagai aksi kecelakaan dan kekerasan.\"Jika tidak diatasi maka jalan raya berpotensi menjadi salah satu penyumbang peristiwa angka korban kematian,\" kata senator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah itu.Terkait dengan hal tersebut, Kholik mengingatkan munculnya berbagai kecelakaan maut yang melibatkan bus tidak hanya jadi tanggung jawab sopir semata.Menurut dia, hal itu karena terkait dengan faktor penyebab yang sesungguhnya berasal dari berbagai pihak, misalnya para pemangku kepentingan pengelolaan lalu lintas jalan.\'\'Sopir bus terlihat hanya sebagai korban semata. Pihak lain, yakni perusahaan otobus, lembaga pemberian operasional perizinan, lembaga pengawasan lalu lintas jalan, dan instansi penegak hukum harus ikut bertanggung jawab,\'\' katanya.Sebab, kata dia, sejatinya berlalu lintas itu cermin budaya masyarakat sekaligus manajemen pemerintahan.Oleh karena itu, lanjut dia, semua pihak harus melakukan revolusi perilaku berlalu lintas agar kasus kecelakaan maut tidak terus terjadiMenurut dia, pemerintah sebagai regulator dan pemberi izin harus bertanggung jawab mengurai dan mengatasi masalah tersebut sehingga beban kesalahan jangan hanya dilimpahkan kepada sopir bus semata.\"Ingat, selama ini bila terjadi kecelakaan dan sopir sudah ditindak, seolah-olah masalah sudah selesai. Pihak lain seolah bebas dari tanggung jawabnya, padahal pihak tersebut seperti perusahaan otobus, pemerintah, dan aparat penegak hukum juga memiliki andil,\'\' katanya.Kholik mengatakan perusahaan angkutan seharusnya memiliki sistem dan prosedur yang menjamin keselamatan mulai dari standar kelayakan kendaraan, kualitas sopir, beban kerja, dan jaminan hidup layak bagi pengemudi.Menurut dia, pemerintah harus bertanggung jawab dari perizinan hingga pemenuhan standar keselamatan, sedangkan kepolisian harus tegas di dalam menegakkan hukum berlalu lintas,.\'\'Keterbatasan pemerintah pusat dalam mengawasi karena adanya keterbatasan SDM (sumber daya manusia) dan cakupan wilayah yang terlalu besar sehingga seharusnya kini mulai didesentralisasi kepada pemerintah daerah,\" katanya.Menurut dia, hal itu perlu dilakukan dengan tujuan agar lebih dekat dan mudah melakukan pengawasan perizinan untuk angkutan.\"Ke depan, sebaiknya urusan ini diserahkan kepada pemerintah daerah saja, biar daerah bisa menjalankan secara optimal status otonominya. Jadi, kini terbukti pemerintah pusat tidak efektif dalam mengelola pengawasan dan perizinan angkutan,\'\' kata Kholik. (Ida/ANTARA)
KPU RI Menerima Permohonan Pembukaan Akses Sipol dari 22 Parpol
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum RI sampai 27 Juni 2022 telah menerima pembukaan akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dari 22 parpol yang telah mengajukan.\"Jadi total jumlah parpol yang sudah memiliki akun Sipol adalah sebanyak 22 parpol,\" kata Anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta Senin.Dia menjelaskan permohonan pembukaan akses Sipol per 27 Juni 2022 tersebut yakni dari Partai Golongan Karya, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang, Partai Swara Rakyat Indonesia, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Persatuan Indonesia, Partai Demokrat.Kemudian, Partai Nasdem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Ummat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Pandu Bangsa.Selanjutnya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Republikku, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Pergerakan Kebangkitan Desa, Partai Garda Perubahan Indonesia, dan Partai Gerakan Indonesia Raya.\"Jadi kini sudah ada 7 parpol (peserta Pemilu 2019 melampaui PT), 5 parpol (peserta Pemilu Legislatif 2019 tidak melampaui PT), dan 10 parpol (belum pernah jadi Peserta Pemilu Legislatif 2019),\" kata dia.Komisi Pemilihan Umum RI telah meluncurkan Sistem informasi partai politik yang akan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum 2024 pada Jumat 24 Juni 2022.\"Kami menyampaikan bahwa hari ini 24 Juni sampai berakhirnya masa pendaftaran partai politik, mulai membuka akses Sipol. Kami menetapkan Sipol sebagai alat bantu proses pendaftaran dan verifikasi partai politik, pada hari ini kita akan luncurkan,\" kata Idham.Sipol tersebut kata dia merupakan kewenangan atributif KPU RI yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa KPU diberikan kewenangan untuk mengatur pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik.Data-data yang harus diunggah ke dalam aplikasi Sipol lanjut Idham yakni profil partai politik, keanggotaan partai politik, kepengurusan dan kantor tetap partai politik.Lebih lanjut, dia menyampaikan dalam rangka memperlancar proses pendaftaran partai politik KPU dengan semangat melayani juga membuat help desk atau meja bantuan layanan yang bisa diakses parpol. (Ida/ANTARA)
Anis Matta : Jangan Jadikan Indonesia Medan Tempur Bangsa Lain Seperti yang Terjadi di Ukraina
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa pemimpin Indonesia ke depan di tengah krisis berlarut yang belum berakhir harus memahami situasi geopolitik global dan nasional. Sehingga tidak Ikut-ikutan menjadikan Indonesia sebagai tempat medan tempur bangsa lain seperti yang terjadi Ukraina sekarang. \"Presiden Ukraina (Volodymyr Zelenskyy, red) adalah contoh dari pemimpin yang bodoh, yang membuat negaranya mau dijadikan sebagai medan tempur negara lain,\" kata Anis Matta saat menyampaikan Pidato Lima Visi Perjuangan Keumatan di Tengah Krisis, di Pomelotel Jakarta, Ahad (26/6/2022). Hal itu disampaikan Anis Matta dalam acara \"Silaturahmi dan Doa Bersama untuk Jakarta\" bareng 495 tokoh umat se-Jakarta. Antara lain dihadiri Ketua DPW Partai Gelora DKI Jakarta Triwisaksana, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat. KH Misbahul Munir. Kemudian Ketua DMI DKI Jakarta KH Ma\' mun Al Ayubi, Sekretaris MUI DKI Jakarta KH Yusuf Aman, Imam Jakarta Islamic Center Ustad Ade Kurniawan, serta Ustazah Umanah Hulwani, Pimpinan Yayasan Izzah Amanah Jakarta Selatan. Menurut Anis Matta, sejak awal perang di Ukraina itu sengaja didesain bukan menjadi perang antara Ukraina-Rusia, melainkan perang antara Rusia dengan Amerika Serikat dan sekutunya (Barat). \"Cuma tempatnya di Ukraina dan pakai orang Ukraina. Ada seorang Amerika yang mengatakan, bahwa Amerika akan membiarkan seluruh orang Ukraina mati sampai nyawa terakhir. Amerika nggak peduli, dan membiarkan ini, begitu aja terus,\" ungkap Anis Matta. Karena itu, tidak perlu heran apabila AS dan sekutunya terus mensuplai bantuan kemanusiaan dan persenjentaan untuk Ukraina agar bisa melawan Rusia terus. Hingga kini sudah jutaan warga Ukraina mengungsi ke negara lain, serta ribuan korban telah terluka tewas dan luka-luka. \"Ukraina ini negara seupil, jumlah penduduknya hanya 40 juta orang, berada di depan hidung dan matanya Rusia. Aneh saja disuplai senjata, disuruh melawan Rusia. Mendingan ane cekik sekarang ente, kata Rusia. Inilah contoh pemimpin bodoh (Volodymyr Zelenskyy, red),\" ujarnya. Anis Matta mengingatkan, Indonesia juga pernah menjadi medan tempur negara lain akibat dampak dari Perang Dunia I dan II dengan terjadinya peristiwa G30 S PKI. \"Jadi kepandaian Amerika itu, menjadikan negara lain sebagai medan tempur, perangnya bukan di negara mereka. Sentimen anti China dan polarisasi di Indonesia juga kerjaannya Amerika. Umat Islam harus paham itu,\" jelasnya. Bahkan kasus protes para aktivis demokrasi di Hongkong terhadap pemerintah China beberapa waktu lalu, juga bagian dari operasi atau kerja Amerika. Tetapi begitu para aktivis demokrasi itu, ditangkap satu persatu-satu oleh militer China, beritanya langsung hilang begitu saja dan nasib para aktivis tersebut sampai sekarang tidak diketahui, serta tidak diributkan oleh Amerika lagi. \"Poin yang pertama, jangan sampai kita terlibat dalam perang orang lain. Orang yang bikin perang, kita ikut jadi korban. Jadi konteks nasionalnya, pemimpin Indonesia itu jangan pernah menjadikan Indonesia sebagai medan tempur orang lain seperti pemimpinn Ukraina yang menjadikan negaranya sebagai medan tempur antara Rusia dan Barat,\" tegasnya. Bagi Indonesia sekarang, kata Anis Matta, adalah situasi yang tepat bagi Umat Islam untuk melahirkan pemimpin baru di Pemilu 2024. Sehingga pemimpin yang terpilih bisa berperan aktif dalam menentukan tatanan global baru dan ikut serta mengatasi krisis berlarut saat ini. Namun, kata Anis Matta, pemimpin tersebut harus bisa memenuhi kriteria dan syarat dari \"Lima Visi Perjuangan Keuamatan di Tengah Krisis\". Pertama, jaga kedaulatan jangan sampai bangsa Indonesia menjaga medan tempur bangsa lain. Kedua, Pancasila dan NKRI sebagai platform kesepakatan bersama. Ketiga, mengisi indonesia dengan mempertemukan agama, demokrasi dan kesejahteraan. Keempat, mengubah kerumunan umat menjadi kekuatan riil (nyata). Dan kelima menjadikan indonesia sebagai pemimpin dunia islam dan kekuatan 5 besar dunia. \"Jadi dengan makna umat ini, Al-Qur\'an telah mengatakan peristiwa kehidupan yang kita ciptakan itu, yang akan menjadi catatan sejarah, begitulah kita dipandang oleh orang-oranh di kemudian hari. Nah visi perjuangan keumatan ini, kita semua mau dikenang sebagai apa nanti,\" ujarnya. Dalam kesempatan ini, Anis Matta mendoakan Jakarta yang tengah berulang tahun ke-495 bisa menjadi Ibu Kota Dunia yang menjadi pusat peradapan baru, tidak hanya sekedar menjadi Ibu Kota Indonesia saja. \"Kita doakan untuk Jakarta, semoga Allah SWT mentakdirkan Jakarta, bukan hanya menjadi Ibu kota Indonesia saja , tapi juga menjadi Ibu Kota Dunia, menjadi pusat peradaban dunia yang baru,\" pungkas Anis Matta. (sws)
