POLITIK
Adab Terima Kasih dalam Politik Indonesia Mulai Hilang
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai adab berterima kasih dalam politik di Indonesia sudah mulai hilang karena jarang sekali para pemimpin menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang telah membesarkannya.\"Dalam adab politik di Indonesia jarang sekali para pemimpin kita menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang telah membesarkannya, apalagi berterima kasih kepada partai yang telah mengangkat namanya,\" kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Hal itu dikatakannya saat menghadiri acara wisuda Pondok Pesantren Riyadhussalam pimpinan KH Abdul Wahid, Mandalawangi, Pandeglang, Banten, Sabtu.Muzani menekankan pentingnya pendidikan akhlak dan adab dalam dunia pendidikan karena merupakan bekal penting untuk setiap murid jika nanti menjadi pemimpin di tengah masyarakat.Menurut dia, sering sekali masyarakat mengesampingkan adab dan akhlak berterima kasih kepada siapa yang telah membesarkan, apalagi dalam dunia politik anomali tersebut sering terjadi.Muzani menilai, tradisi politik yang tidak berterima kasih tersebut bukan menunjukkan suatu adab dan akhlak yang baik. Dia mengatakan, dalam tradisi politik Indonesia, terimakasih adalah suatu yang langka dan jarang dijumpai sehingga menjadi suatu hal yang mahal.\"Orang yang dibersarkan partai, justru bersaing dengan partai yang membesarkannya, bersaing demi jabatan-jabatan. Adab politik kita telah dijauhi oleh pelaku politik kita,\" ujarnya.Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra itu menilai adab dan akhlak berterima kasih merupakan cara untuk mencari keberkahan demi kebaikan membangun bangsa dan negara.Karena itu menurut dia, penting untuk masyarakat berterima kasih kepada orang-orang yang telah membesarkan diri agar meraih kebaikan bersama.Muzani berpesan kepada siswa yang telah diwisuda untuk tidak melupakan jasa kyai, guru, dan orang tua yang membesarkan, termasuk jasa pondok pesantren yang merupakan almamaternya.\"Hormatilah para gurumu, kiaimu, para ustaz yang telah mengajarmu memberikan ilmu-ilmu kehidupan yang berguna bagimu dan agama. Jangan sekali kali kalian lupa, apalagi mengkhianati orang-orang yang telah membesarkanmu,\" katanya.Dia berharap Ponpes Riyadhussalam bisa menciptakan calon pemimpin yang bisa menjaga tradisi dan adab berterima kasih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Sof/ANTARA)
DPC PPP Jakarta Dorong Duet Anies-Suharso di Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Musyawarah Ranting (Musran) DPC PPP Jakarta Pusat mendorong duet Anies Baswedan-Suharso Monoarfa sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.“Sebagai aspirasi atau usulan boleh-boleh saja, tetapi pada waktunya nanti seluruh kader harus tertib dan tegak lurus terhadap keputusan yang dibuat DPP PPP. Nanti aspirasi teman-teman DPC akan kami teruskan ke DPP,” kata Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta Riano P Ahmad dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Musran DPC PPP Jakpus dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Riano P Ahmad didampingi Ketua DPC PPP Jakpus, Ustadz Abdul Hai.Dalam kesempatan ini, muncul aspirasi yang disampaikan ketua ranting di tingkat kelurahan se-Jakarta Pusat, yang menginginkan agar Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa maju sebagai cawapres, diduetkan dengan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024.Riano mengaku memahami apa yang menjadi keinginan kader PPP, namun seluruh kader harus sabar dan menunggu keputusan DPP PPP karena saat ini partainya tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar dan PAN.\"Saya menitipkan pesan kepada seluruh pengurus DPC hingga Ranting PPP di wilayah Jakarta Pusat untuk mulai melakukan kerja-kerja politik di masa waktu 19 bulan menuju Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2024,\" ujarnya.Dia mengajak para kader PPP untuk berkomitmen mengembalikan kejayaan partai di Jakarta. Karena itu menurut dia, konsolidasi partai harus mulai digerakkan ke tiap kelurahan dan dilanjutkan dengan kelompok kerja ke tingkat RW.\"PPP merupakan partai warisan ulama dan tokoh-tokoh agama terdahulu, dan pernah menjadi partai besar di eranya, khususnya di Jakarta,\" ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, para ketua ranting PPP di tingkat kelurahan se-Jakarta Pusat meyakini duet Anies-Suharso akan memudahkan kader PPP di akar rumput dalam melakukan pendekatan ke masyarakat. Hal itu karena pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2024 akan digelar secara serentak. (Sof/ANTARA)
PDI Perjuangan Tegur Masinton Soal Peluang Koalisi dengan PKS-Demokrat
Jakarta, FNN - DPP PDI Perjuangan akan mengeluarkan surat teguran terhadap anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Masinton Pasaribu karena berbicara ke publik soal peluang kerja sama antara partai tersebut dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di sela-sela acara Festival Ikan Bakar Nusantara di Jakarta, Sabtu, mengatakan Masinton telah dilaporkan ke Badan Kehormatan PDI Perjuangan dan akan mendapatkan teguran lantaran berbicara terkait konten yang bukan lingkup tanggung jawabnya.\"Saya sudah koordinasi dengan Badan Kehormatan, dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan, dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART Partai,\" kata Hasto di Jakarta, Sabtu.Sebelumnya, Masinton mengatakan pernyataan Hasto Kristiyanto, yang menyebut kecil kemungkinan PDI Perjuangan bekerja sama dengan PKS dan Partai Demokrat untuk kepentingan Pilpres 2024, sebagai pernyataan pribadi Hasto.Menanggapi pernyataan Masinton itu, Hasto menegaskan setiap anggota PDI Perjuangan harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup masing-masing.\"Setiap anggota partai harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup,\" tegasnya.Hasto kembali menegaskan bahwa sulit bagi PDI Perjuangan untuk membangun kerja sama politik dengan PKS dan Partai Demokrat dengan melihat seluruh kebijakan.\"Sehingga, itu merupakan hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded (terikat), membangun kerja sama, ada yang berbeda,\" katanya.Guna memahami sikap politik PDI Perjuangan terkait koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat, dia mengaku menghormati posisi kedua partai itu yang berada di luar pemerintahan.Dalam Rapimnas PKS, lanjut Hasto, banyak kritik yang dilontarkan dari partai berbasis Islam itu terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo. PDI Perjuangan bisa memahami itu sebagai sesuatu yang sejalan dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan serta sebagai bagian dari check and balance.\"Kurang elok bila dengan berbagai perbedaan ideologi (antara PKS dan PDI Perjuangan), kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS. Dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi, sehingga tidak mungkin juga kami bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada kerja sama dengan pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan,\" jelasnya.Namun demikian, politikus asal Yogyakarta itu mengatakan pihaknya menghormati ideologi PKS sebagai pihak yang berada di luar pemerintahan.\"Jadi, selain perbedaan ideologi, kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan; tetapi untuk bekerja sama dengan PKS, ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis, ada hal yang memang berbeda,\" tambahnya.Begitu juga terkait dengan Partai Demokrat, dia mengatakan aspek historis antara PDI Perjuangan dan partai berlambang mercy itu masih bisa dilakukan proses rasionalisasi. Namun, dia menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan kepada rakyat dan tak sejalan dengan fundamental PDI Perjuangan.\"Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Bu Mega, dengan zaman Pak SBY,\" katanya.Dalam politik, lanjutnya, kerja sama itu menjadi hal penting, namun harus melihat ideologi, platform, dan kesejarahan.\"Jadi, sikap PDI Perjuangan ketika bersentuhan dengan persoalan bangsa dan negara, persatuan itu dikedepankan untuk membela bangsa dan negara; tetapi terkait dengan kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas,\" ujar Hasto. (Sof/ANTARA)
Ketua DPD RI Minta RUU Koperasi Lindungi Pelaku UMKM
Bandung, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah dan DPR RI segera merampungkan Rancangan Undang-undang Perkoperasian. LaNyalla pun meminta RUU tersebut menjadi instrumen pelindung bagi koperasi dan pelaku UMKM dari segala kendala maupun ancaman yang datang. Sebab, hingga saat ini koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih menjadi tempat termudah bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM, mengakses pembiayaan dan permodalan. “Pemodalan merupakan faktor yang paling mendesak bagi pelaku UMKM karena pada umumnya modal usaha mereka di bawah 50 juta dan aset yang diagunkan pun bernilai kecil. Permasalahan yang mereka hadapi adalah tingkat kepercayaan perbankan yang minim, juga kurangnya literasi financial. Salah satu yang menjadi alternatif pinjaman adalah KSP,” ujar LaNyalla di sela-sela kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/6/2022). Namun terkadang keberadaan KSP yang dianggap sebagai ujung tombak perekonomian, faktanya malah mematikan usaha. Dimana ada KSP yang menetapkan bunga maupun biaya administrasi yang besar dan tidak rasional. Misalnya dengan pinjaman 40 juta dengan tenor 4 tahun, nasabah hanya menerima 30 juta dan pengembalian menjadi 70 juta. “Hal ini membuat usaha tidak dapat berkembang. Yang ada malah tercekik karena beban utang yang besar dari pokok pinjaman,” ucap dia. Kondisi lapangan seperti itulah, kata LaNyalla, yang harus dicermati dan dituangkan dengan tepat dalam RUU Perkoperasian nantinya. “Saya setuju terkait dengan fungsi pengawasan, keberadaan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) khusus koperasi di dalam RUU Perkoperasian. Lalu adanya aturan sanksi pidana atas praktik-praktik yang merugikan nasabah. Karena fakta itu tadi, banyak KSP bermasalah, namun tetap beroperasi. Dalam kondisi ini aparat kepolisian harus bisa melakukan tindakan,” katanya. Draf RUU Perkoperasian yang tengah disusun Kemenkop UKM, merupakan pengganti dari UU Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. (Sof/Lanyalla Center)
Jeda Pelantikan-Pemilu 2024 Menciptakan Keunikan Pemerintahan
Jakarta, FNN - Cendekiawan Muslim Prof Azyumardi Azra menyatakan jeda waktu yang lama dari Pemilihan Presiden 14 Februari 2024, hingga pelantikan presiden terpilih 20 Oktober 2024 akan menciptakan keunikan dalam sistem pemerintahan.Menurut Azyurmardi, dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu, keanehan itu adalah Indonesia seakan memiliki \'dua\' Presiden, yakni Presiden yang masih menjabat, dan Presiden terpilih, hasil Pilpres.Dalam situasi itu, kata Azyumardi saat berbicara dalam Webbinar Moya Institute yang bertajuk \"Pemisahan Pilpres dengan Pileg\", presiden yang sedang menjabat tak ubahnya seperti Lame Duck atau \'bebek lumpuh\'. \"Yang dimaksud di sini sebagai \'bebek lumpuh\', adalah presiden yang sedang menjabat tak bisa lagi mengeluarkan kebijakan yang efektif dan strategis, karena sudah ada presiden dan wakil presiden baru, meskipun belum dilantik,\" kata Azyumardi.Apalagi, lanjut Azyumardi, apabila pascapemilu terjadi gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK), kemudian MK mengesahkan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden hasil Pilpres 2024, maka legitimasi presiden terpilih menjadi lebih kuat lagi.Sebaliknya, untuk presiden yang sedang menjabat, akan semakin menjadi \"bebek lumpuh\". Situasi semacam itu, lanjut Azyumardi akan mengakibatkan kevakuman pemerintahan selama delapan bulan, atau bisa juga berpotensi terjadi disorientasi pemerintahan. Namun, Azyumardi menyadari keputusan itu susah diubah, sehingga hal tersebut menjadi pelajaran penting bagi para anggota parlemen hasil Pemilu Legislatif 2024. \"Semoga para anggota Parlemen hasil Pileg 2024 nantinya akan memperbaiki hal ini, agar praktik demokrasi kita semakin membaik,\" ucap Azyumardi. Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin Abbas membenarkan bahwa segera setelah pilpres, baik putaran satu atau dua, pengaruh atau posisi tawar presiden yang sedang menjabat kemungkinan besar akan menurun di kalangan sekutu politiknya. Periode \"lame duck\" pun akan terjadi selama 8 atau 4 bulan. \"Pada saat itulah sekutu politik akan pergi ke pemenang atau presiden terpilih. DPR juga mulai tidak responsif terhadap keinginan presiden petahana,\" kata Sirojudin. Pengaruh lainnya, lanjut Sirojudin adalah penurunan pengaruh presiden yang menjabat di organisasi pemerintahan, terutama di kementerian yang dipimpin dari kalangan berlatar-belakang parpol. Kerja birokrasi pun menjadi terhambat. \"Birokrasi kita cenderung mendekat kepada kabinet bayangan atau tim pemenang,\" ujarnya. Sementara itu, Pemerhati isu-isu strategis Prof Imron Cotan mengatakan \"lame duck\" akan berimplikasi pada penggunaan APBN, \"state procurement\". Pemerintah yang terkena situasi bebek lumpuh, menurut Imron tidak akan optimal menggunakan anggaran negara. Dan bila itu terjadi, lanjut dia perekonomian negara akan terganggu. \"Belanja negara itu penting untuk memutar perekonomian nasional, karena Indonesia dan negara-negara di dunia lain juga sedang menghadapi disrupsi market, akibat dari beberapa hal, seperti pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina,\" ujar Imron. Maka, menurut Imron yang harus menjadi perhatian bersama adalah agar implementasi APBN pada 2024 tidak terganggu, dan diperlukan kebijakan kolektif dari para elit, untuk menyatukan sikap mengatasi periode tersebut. Sebab, menurutnya bila hal itu tidak diantisipasi, maka Indonesia berpotensi terjerumus pada krisis ekonomi dan sosial, yang tidak diinginkan semua pihak. \"Kita mendengar Presiden Jokowi menyatakan sudah ada 60 negara menuju krisis ekonomi saat ini, dan bahkan beberapa di antaranya sudah bangkrut. Seperti Sri Lanka, di sana sudah tak ada pemerintahan, sudah tak ada lagi pelayanan publik. Jangan sampai Indonesia mengarah ke sana,\" ujar Imron. (Ida/ANTARA)
Masyarakat Wondama Mendeklarasikan Bomberay Raya Menjadi Calon Provinsi Baru
Wasior, FNN - Pemerintah bersama elemen masyarakat adat Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, mendeklarasikan calon provinsi baru Bomberay Raya, dan calon kabupaten baru Kuri Wamesa.Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Wondama Adrian Worengga di Wasior, Sabtu, menyatakan pembentukan dua DOB itu mendesak dilakukan untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan, juga pembangunan sehingga bisa mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua di wilayah adat Bomberay.\"Untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dan budaya maka perlu ada percepatan pembangunan di wilayah adat Bomberay dengan jalan mendekatkan pusat pemerintahan provinsi melalui pemekaran provinsi Bomberay Raya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka peluang kerja dan meningkatkan minat investasi,\" kata Worengga.Dalam acara deklarasi yang berlangsung di Taman Masasoya Topai Wasior itu, hadir para pejabat di lingkungan Pemkab Wondama, diantaranya Bupati Hendrik Mambor, Wakil Bupati Andarias Kayukatuy serta Ketua DPRD Herman Sawasemariai.Juga ikut hadir Wakapolres Teluk Wondama Kompol Wem Tiwo, Ketua Klasis GKI Wondama Pendeta Rosalie Wamafma, Danramil Wasior Mayor Arm Soewondo, Kasdim BKO Kodim Persiapan serta sejumlah ketua paguyuban daerah.Calon provinsi Bomberay Raya meliputi empat kabupaten di Provinsi Papua Barat yaitu Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Fakfak dan Kaimana.Kesamaan latar belakang budaya serta ikatan emosional sebagai satu rumpun suku besar menjadi alasan dasar sekaligus faktor pendorong lahirnya keinginan membentuk provinsi tersendiri.\"Kitorang (kita orang) ini satu suku besar Kuri Wamesa. Jadi kitorang tidak bisa ke mana-mana. Kita kembali kepada mama, kembali kepada ibu. Dari zaman pemerintahan Belanda sampai hari, satu latar belakang suku,\" ucap Bupati Mambor.Mambor pun menyerukan semua pihak di Wondama agar mendukung pembentukan calon provinsi Bomberay Raya dan calon kabupaten Kuri Wamesa.\"Ini bukan rahasia lagi karena petinggi di Provinsi mulai dari Bapak Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi sudah tanda tangan dukungan semua. Saya tidak ragu,\" kata Mambor.Hal senada juga disuarakan Ketua DPRD Wondama Herman Sawasemariai.Dia menegaskan masyarakat Wondama tidak perlu takut menyuarakan dukungan terhadap pembentukan Provinsi Bomberay Raya maupun Kabupaten Kuri Wamesa karena pemekaran bukan hal yang tabu.\"Saya sudah berdiri di sini (untuk nyatakan dukungan) jadi saya tidak akan mundur demi masyarakat,\" kata Sawasemariai.DPRD setempat mendorong Pemkab Teluk Wondama agar dari sekarang mempersiapkan sumber daya manusia terutama dari kalangan orang asli Papua untuk bisa mengisi posisi-posisi strategis di lingkup birokrasi, juga bidang lainnya ketika Bomberay Raya maupun Kuri Wamesa terbentuk jadi provinsi dan kabupaten baru.\"Supaya kalau pemekaran ini jadi dan pasti jadi jangan sampai diisi oleh orang lain jadi harus disiapkan SDM anak-anak Wondama ini dengan baik,\" kata Sawasemariai. (Ida/ANTARA)
Baru Tiga Parpol yang Minta Migrasi Data ke Sipol
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan baru tiga partai politik yang mengajukan permintaan migrasi data ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). \"Kami sudah menerima beberapa surat dari partai politik, kurang lebih ada tiga partai politik yang mengajukan, dan saat ini akan kami proses, dan proses migrasi ini memang disesuaikan dengan kebutuhan yang diminta oleh partai politik,\" kata Anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta Jumat.Tiga partai politik tersebut yakni PKP, Partai Demokrat dan PBB. Data yang dimigrasi ke dalam Sipol yaitu data kepengurusan, kantor partai politik dan keanggotaan. \"Jadi KPU akan melakukan proses itu sesuai dengan permintaan surat dari partai politik terhadap tiga hal tadi dan saat ini masih sedang berproses,\" kata dia. Kebijakan pelayanan migrasi itu menurut Idham sifatnya opsional, karena prinsipnya KPU melayani sesuai dengan slogan \"KPU Melayani\". Komisi Pemilihan Umum RI pada 24 Juni 2022 telah meluncurkan Sipol yang akan dimanfaatkan untuk pendaftaran dan verifikasi data partai politik pada penyelenggaraan Pemilihan umum 2024. KPU menetapkan Sipol sebagai alat bantu proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Sipol tersebut merupakan kewenangan atributif KPU RI sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. KPU diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Data-data yang harus diunggah ke dalam aplikasi Sipol lanjut Idham yakni profil partai politik, keanggotaan partai politik, kepengurusan dan kantor tetap partai politik. KPU RI kata dia telah menerima surat dari Kemenkumham yang menginformasikan ada 75 parpol yang terdaftar di Kemenkumham, sampai dengan 17 Februari 2022. (Sof/ANTARA)
Usai Mengubah Nama Jalan, DKI Mendapat Dukungan Kemendagri untuk Ganti Dokumen Penduduk
Jakarta, FNN - Kementerian Dalam Negeri mendukung Pemerintah DKI Jakarta untuk mengganti dokumen kependudukan warga usai mengubah nama sejumlah jalan di Jakarta.Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan masyarakat DKI Jakarta cukup datang ke Dinas Dukcapil untuk mencetak dokumen kependudukan yang baru, sesuai dengan perubahan data jalan.\"Misalnya, dulu Jalan Raya Bekasi-Jakarta diubah menjadi Jalan Si Pitung, tinggal diubah dalam aplikasinya. Nanti, kepada masyarakat akan di-entry data yang baru,\" kata Zudan Arif Fakhrulloh di Jakarta Jumat.Untuk mengubah data kependudukan sesuai dengan nama jalan yang baru, tambah Zudan, masyarakat tidak perlu lagi membawa surat pengantar dari ketua RT atau ketua RW.Dia mengatakan Kemendagri akan mendukung proses penggantian dokumen kependudukan dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan DKI Jakarta, antara lain menambah jumlah ketersediaan blanko KTP elektronik.\"Beritahu, \'Pak, dulu saya alamatnya di sini\', nanti dicetakkan KTP-el dengan alamat yang baru. Begitu juga KK-nya, untuk anak-anak KIA-nya,\" tambahnya.Terkait perubahan wilayah, baik pemekaran desa maupun pemekaran kabupaten, kota, dan provinsi, termasuk perubahan nama jalan, Zudan mengatakan hal itu biasa terjadi dalam tata kelola pemerintahan.\"Perubahan wilayah itu hal yang biasa, seperti pemekaran kabupaten, pemekaran provinsi. Perubahan administrasi wilayah dalam skala besar yang belum lama kami lakukan adalah pemekaran provinsi Kaltim dengan Provinsi Kaltara. Skop yang lebih kecil itu perubahan nama jalan, pemekaran kelurahan, kecamatan, banyak sekali,\" jelasnya.Dia juga menjelaskan perubahan data kependudukan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan dokumen terkait lainnya. Pengurusan perubahan data kependudukan bisa diwakilkan oleh orang lain, katanya.\"Karena itu tinggal cetak kok. Penduduk enggak perlu rekam foto lagi, enggak perlu mengisi formulir lagi, enggak perlu,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Sebanyak 174 Perwira Lulusan Setukpa Angkatan ke-26 TNI AU Dilantik Kasau
Karanganyar, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo melantik 174 perwira lulusan Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Angkatan ke-26 TNI AU di Lapangan Dirgantara Lanud Adi Soemarmo, Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat.Dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut, Fadjar Prasetyo bertindak selaku inspektur upacara, dengan diikuti 174 perwira berpangkat Letnan Dua (Letda) serta dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan TNI AU.Sebanyak 174 perwira lulusan Setukpa Angkatan ke-26 tersebut terdiri atas 161 siswa pria dan 13 siswa wanita Angkatan Udara (wara).Mereka menjalani pendidikan dari Bintara menjadi perwira dengan pangkat Letda, yakni 31 orang korp teknik, 34 orang korp elektronik, 41 orang korp khusus, 17 orang korp kesehatan, 9 orang korp administrasi, 18 orang korp pembekalan, 16 orang korp polisi militer, dan 8 orang korp pasukan.Fadjar Prasetyo mengucapkan selamat kepada 174 perwira yang baru dilantik dengan pangkat Letda itu. Secara khusus, dia juga mengucapkan selamat kepada Letda Kesehatan Yohanes Kristanto dari Rumah Sakit TNI AU Dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo sebagai lulusan terbaik Setukpa Angkatan ke-26.Para perwira yang dilantik tersebut telah berhasil tahap puncak setelah melalui perjuangan selama lima bulan dengan menempuh pendidikan di Lembaga Setukpa Lanud Adi Soemarmo, katanya. Dengan jerih payah pengorbanan dan perjuangan, para perwira mendapat hasil sepadan dan menjadi kehormatan dalam menempuh pengabdian di masa depan.Dia menambahkan sesuai rencana strategis dalam beberapa tahun mendatang, TNI AU akan dilengkapi alat utama sistem persenjataan (alutsista) generasi terbaru, mulai dari pesawat angkut, pesawat tempur, pesawat intai, hingga radar pertahanan udara.\"Untuk mengakomodasi kebutuhan dalam menyiapkan operasi dan pemeliharaan berbagai plafon itu, tentu dibutuhkan perawakan personel yang memadahi dari segi kualitas dan kuantitas,\" katanya.Terlebih lagi, TNI AU juga memerlukan perwira pertama yang berpengalaman serta dibekali keahlian manajerial dan keahlian di level teknis yang mumpuni.\"Saya yakin perwira yang baru dilantik menjadi panutan tidak hanya di lingkungan TNI AU, tetapi juga dalam keluarga dan masyarakat. Dengan usia pengabdian yang matang, buktikan bahwa memiliki mind set kerja perwira yang berkualitas didukung berbekal segudang pengalaman yang telah lalui,\" ujar Fadjar.Upacara pelantikan tersebut juga dimeriahkan oleh penampilan tari tradisional, demonstrasi pedang dan senjata serta demonstrasi pertarungan jarak dekat oleh para perwira yang baru dilantik. (Ida/ANTARA)
Anggota DPR Dukung Komitmen Hadi Tjahjanto Berantas Mafia Tanah
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung komitmen Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dalam memberantas mafia tanah karena membawa harapan di tengah persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat.Guspardi menilai saat ini dibutuhkan sosok yang tegas dan lebih berani untuk menumpas mafia tanah dan mengatasi persoalan pertanahan.\"Kehadiran sosok mantan Panglima TNI yang di amanahkan sebagai Menteri ATR/BPN diharapkan akan bisa melakukan terobosan dan langkah lebih tegas, sistematis, dan terukur dalam menyelesaikan sengkarut persoalan tanah di Indonesia,\" kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Menurut dia, masih banyak kasus mafia tanah yang belum terungkap, sehingga hal itu harus menjadi prioritas untuk diselesaikan karena masalah tersebut membebani masyarakat dan menimbulkan berbagai persoalan. Dia juga menilai persoalan mafia tanah tidak luput dari adanya oknum birokrasi yang terlibat sehingga membentuk sindikat atau mafia tanah.\"Tanah yang sudah dibebaskan dan sudah dibayar tinggal eksekusi, tahu-tahu diklaim pihak lain yang mengaku sebagai pemilik lahan. Nah, ini siapa aktornya, tangkap, tindak tegas, dan ungkap jaringan serta kompolotannya,\" tegasnya.Oleh karena itu, dia mengatakan perlu langkah lebih berani dan tegas dengan kepastian hukum kuat agar para pelaku mafia tanah mempunyai efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya.Guspardi menyarankan Hadi Tjahjanto mengevaluasi dan lebih berani membersihkan internal Kementerian ATR/BPN yang dipimpinnya, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah.\"Termasuk pihak swasta dan pihak lain yang melakukan persekongkolan jahat yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
POPULER
