POLITIK
Kadernya Eksodus Dukung Anies, PSI Dicap sebagai Partai yang Diatur oleh Cuan sehingga Mudah Pindah Tuan
Jakarta, FNN - Sampai saat ini tercatat sudah 2 kader potensial Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyatakan dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden (capres) pada 2024 mendatang. Keduanya adalah Sunny Tanuwidjaja dan Surya Tjandra. Sunny adalah mantan staf pribadi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tahun 2016. Sedangkan Surya adalah Mantan Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ia menilai Anies cocok menjadi Presiden berdasarkan pengalamannya selama ini. Jauh sebelumnya Ketua DPP PSI Tsamara Amany telah mengundurkan diri dari pengurus dan kader PSI. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Tsamara Amany mengumumkan secara terbuka keputusannya mundur sebagai pengurus dan kader PSI per Senin (18/4/2022). PSI gagal untuk menetapkan dari awal posisi politiknya sehingga terombang-ambing sehingga oportunisme dan pragmatisme bekerja. Jebakan material membuat partai itu akhirnya keropos jadi partai yang koruptis juga secara moral. Dia partai yang diatur oleh cuan, begitu cuan habis pindah tuan. Simak perbincangan pengamat politik Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Officials, Jumat, 29 Juli 2022, di Jakarta. Petikannya: Halo Bung Rocky, apa kabar? Iya, selalu menggembirakan. Bertemu dengan isu-isu yang menyengsarakan. Saya lagi baca lalu mikir-mikir soal masa depan PSI, karena para petingginya satu persatu mulai menyatakan mendukung Anies Baswedan. Kalau partai lain yang ngomong sih tidak terlalu kaget. Tapi kalau PSI menurut saya mengagetkan. Karena secara DNA-nya, kelihatannya PSI memang dibentuk untuk mencari-cari kesalahan dari Anies Baswedan, tapi sekarang ternyata ada seorang petinggi lagi yang baru saja pensiun jadi wakil menteri, Wakil Menteri ATR, tiba-tiba menyatakan bahwa dia akan memilih Anies Bsawedan. Ini kan mengikuti jejak sebelumnya dari Sekretaris Dewan Pembina PSI, Sunny Tanuwidjaya. Jadi, PSI memang dibentuk untuk cari-cari kesalahan Anies, tapi masalahnya bukan dibentuk untuk apa, tapi siapa yang membentuk. Itu arti masalahnya. Jadi, kemarin dia dibentuk untuk disuruh membenci, sekarang dia dibentuk untuk disuruh mendekat. Jadi, begitulah partai kalau di belakangnya ada pemodal. Ia merasa bahwa Anies potensial. Oleh karena itu, investasilah ke Anies. Dan hal yang mendebarkan adalah PSI kehilangan pemodal sehingga pada akhirnya sangat mungkin ada pemodal baru untuk memanfaatkan PSI. Jadi, partai yang sebetulnya dulu saya banggakan betul, saya ikut mensponsori pendiriannya karena anak bagus sebetulnya, ternyata ya sampai di situ saja. Jadi fungsinya memang cuma untuk garuk-garuk jidat sendirilah. Siapa yang berminat oke masuk di situ. Jadi bahayanya kalau sebuah partai yang disebut partai kader, gagal untuk menetapkan dari awal posisi politiknya sehingga terombang-ambing. Dan dalam ombang-ambing begitu ya pragmatisme dan opotunisme yang bekerja. Tentu Anies juga merasa kaget kenapa pindah ke situ. Tapi nggak ada soal kalau betul-betul memang fungsi dari partai itu cuma buat mengambang, nggak pernah punya jangkar. Ya sudah, terima saja kan? Sewaktu-waktu mungkin dalam kepemimpinan Anies terus mereka ramai-ramai mendaftar jadi relawan, terus ramai-ramai keluar lagi itu, karena perintah dari bos besar atau senior mereka. Ini akibatnya kalau partai itu sekadar didirikan untuk meramaikan Pemilu, bukan karena ingin memperbaiki demokrasi. Kan itu maksudnya. Ini soal yang penting sekali. Sebuah partai anak muda yang bahkan untuk catwalking saja sudah nggak mampu sehingga mau nempel saja pada seseorang yang punya potensi untuk menuntun mereka. Jadi, itu kira-kira semacam kelucuan politik. Tapi oke, dalam politik emang ada yang lucu ada yang dungu. Oke. Jadi Anda melihat ini bukan persoalan akal sehat tapi tadi ya. Tapi kok sederhana sekali Anda melihat persoalan ini? Iya, bahkan lebih sederhana. Itu partai cuan doang kan. Dia partai yang diatur oleh cuan. Begitu cuan habis pindah tuan. Jadi begitu cuan habis, cari tuan. Kan itu soalnya tuh. Dan itu yang diperlihatkan sebetulnya oleh kapasitas teman-teman ini. Beberapa orang yang sebetulnya merasa lebih baik, keluar daripada malu nantinya. Kan itu yang diperlihatkan oleh partai itu sendiri. Ya sudahlah, kita mau ngapain? Satu periode di mana anak muda akhirnya jadi oportunis. Itu pasalnya. Kita lihat saja berapa orang lagi akan pindah, lalu partai itu akhirnya memilih untuk ganti nama saja jadi PSSI saja. Karena bisa dipakai buat taruhan. Jadi, Anda menduga soal Surya Chandra mundur dari PSI ini soal waktu saja ya. Sama seperti Sunny. Sunny lama nonaktif, baru tahun kemudian terus muncul kabar bahwa dia sebenarnya sudah sudah keluar dari PSI dan dia kemudian akan mendukung Anies Baswedan. Sementara, kalau Surya Chandra juga belum ngomong mundur dari PSI, tapi dia bilang dia akan mendukung Anies karena dia sudah melihat kinerjanya. Dari interaksi dia sebagai Wamen ATR, dari agraria dan tata ruang dia melihat kerja Anies sebagai Kepala Daerah itu oke? Iya, boleh begitu. Tapi, analisis politik selalu kita tempatkan dalam dua arah. Ada pullfactor ada pushfactor. Tentu saja lebih kuat pusfactornya. Jadi, sebetulnya keluar dari itu yang harus kita tanya, kenapa keluar dari? Kalau masuk ke Anies itu masuk akal, semua orang ingin masuk ke, di-pull oleh integritas Anies. Tapi kita mesti tahu kenapa dia keluar ya? Di-push oleh siapa? Apa faktor yang membuat dia keluar dari situ. Atau mungkin memang disuruh keluar. Lalu pindah untuk ngintip dan macem-macemlah. Tapi, fakta-fakta ini memperlihatkan bagaimana yang disebut kader itu sebenarnya nggak punya jangkar pada rakyat. Kan perintah politik bisa berubah-ubah sesuai dengan naik turunnya harga sawit, misalnya. Jadi soal-soal semacam ini yang membuat sejarah politik Indonesia justru di ujung reformasi seperti sekarang itu, diombang-ambingkan oleh kapital. Kan itu buruknya politik yang sekadar numpang pada kapital. Kalau harga sawit jatuh, ya itu artinya dana-dana politik habis. Kalau harga sawit lagi naik memungkinkan orang berpolitik lagi. Jadi itulah nasib PSI, sejajar dengan harga sawit. Tapi saya lihat kalau dilihat background-nya, Surya Chandra ini beda dengan kader-kader PSI yang lain. Katakan dengan Sunny yang sebelumnya dia kita kenal sebagai broker antara penguasa dan pengusaha karena dia kan jembatannya antara Ahok dengan para pengusaha. Sedangkan Surya Chandra ini aktivis. Menurut Anda? Iya, dia aktivis Lembaga Bantuan Hukum. Dulu saya selalu mengajarkan mereka. Jadi kalau Surya Chandra itu yang saya tanya pushfactor-nya apa? Yang membuat dia keluar dari itu apa? Tentu ideologis pasti kan? Ya, Chandra orang aktivis yang paham bagaimana permainan politik uang, bagaimana sulap-menyulap angka di dalam menjual proposal politik, sangat mungkin Chandra justru yang terpaling otentik motifnya untuk masuk ke Anies atau keluar dari PSI. Jadi, orang semacam Chandra atau sebelumnya Tsamara, sama juga saya berteman, dan tahu lebih awal sebetulnya, bahwa ada yang tidak beres itu. Dan ketidakberesan itu ya buat sopan santun, ya mundur. Itu kan intinya. Yang lain terjebak saja di situ ini. Jadi nggak usah ragu untuk mengatakan bahwa partai sudah bobrok itu. Kalau percakapan politik di luar kan lebih dari yang kita bahas hari ini soal PSI. Disogok inilah, minta inilah, proposal beredar ke mana-mana, tiba-tiba nggak ada yang masuk lalu saling berebut fasilitas itu. Kan itu sudah buruk citra partai itu. Jadi sebaiknya partai itu, yaa nyatakan saja sebagai partai yang bermasalah. Tapi saya kira ini serius karena yang mundur dari partai ini bukan kader kaleng-kaleng. Sunny, bagaimanapun juga dia adalah Wakil Sekretaris Dewan Pembina. Kemudian Tsamara bagaimanapun dia telah menjadi icon dari PSI. Dan Surya Chandra adalah salah satu kader yang dengan latar belakangnya tadi dia adalah seorang yang cukup punya integritas. Dan selama di PSI kita juga tidak dengar suara dia yang aneh-aneh. Menurut Anda? Ya, ini partai yang mungkin kalau ubah nama lebih enak tuh, bukan lagi partai tapi FSI itu. Fashion Solidaritas Indonesia. Jangan pakai partai. Supaya aktivitas fashion week lebih berguna daripada membuat partai kan. Tapi, sekali lagi, ada Grace yang mungkin dari awal ingin membenahi partai itu dengan kepemimpinannya. Tapi itu juga sudah berat karena opini publik sudah keburu anggap bahwa ini partai hidup dari dana-dana buzzer. Kan itu bahayanya. Jadi bahayanya, anak-anak muda ini akhirnya jadi contoh buruk dari generasi sekarang bahwa berpolitik itu ternyata adalah memanfaatkan fasilitas kapital. Kan buruk bagi netizen. Anak-anak di SCBD Fashion Week, catwalking dalam upaya untuk memperlihatkan identitas murni mereka. Mereka berupaya untuk menunjukkan bahwa mereka eksis kendati dari kalangan pinggiran. Sebaliknya, anak-anak PSI ini kan anak-anak dari kalangan elit, berpihak berlebihan, berlimpah kapitalnya, pengetahuannya juga sekolah di sekolah-sekolah yang baik. Tapi moral politiknya buruk, karakter politiknya buruk. Dan itu yang sering saya sebut bahwa sebelum elektabilitas diuji, uji dulu etikabilitas. Kan itu intinya. Jadi begitulah jebakan-jebakan. Jadi jebakan material membuat partai itu akhirnya keropos, jadi partai yang koruptis juga secara moral. (ida, sws)
Ketua DPD RI Apresiasi Golf Car Ramah Lingkungan Ciptaan Santri Ponpes Nurul Islam Jember
Jember, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengapresiasi santri Pondok Pesantren Nurul Islam Jember yang berhasil menciptakan golf car sebagai kendaraan yang ramah lingkungan. Dua unit golf car yang diciptakan tersebut berbahan bakar listrik dan tenaga surya. “Tentu kita apresiasi karya anak-anak santri dari Pondok Pesantren Nurul Islam Jember ini. Ini bukan sebatas karya, tetapi merupakan tekno-preneur yang perlu untuk terus didukung dan dikembangkan,” kata LaNyalla yang tengah melakukan kegiatan reses di Jawa Timur, Kamis (28/7/2022). Pada kegiatan itu, Ketua DPD RI yang didampingi Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) KH Achmad Siddiq Jember, Prof Dr Abd Muis Thabrani, M.M, disambut Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Jember, KH Muhyiddin Abduh Somad. Dikatakan LaNyalla, saat ini teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Maka pendidikan pun harus berorientasi pada membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. “Penting bagi kita untuk membangun SDM yang andal yang siap bekerja, didukung dengan pelatihan dan kerja sama Dunia Pendidikan dan Dunia Industri (DUDI),” papar LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu meminta kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk terus mendukung potensi anak-anak bangsa agar terus dapat dikembangkan. “Tentu kita harus dukung kreativitas generasi bangsa ini agar dapat terus bersaing dengan kebutuhan zaman. Mereka perlu fasilitas dan dukungan agar dapat mengembangkan potensinya,” papar LaNyalla. Staf Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Jember, Agus Febriyanto menerangkan, golf car sebanyak dua unit itu dibuat pada tahun 2014 lalu. “Yang pertama menggunakan teknologi panel surya dan yang kedua menggunakan energi listrik. Namun untuk golf car dengan panel surya juga dilengkapi dengan energi listrik,” terang dia. Untuk panel surya dibutuhkan waktu 1 hari untuk mengisi daya. Jarak yang dapat ditempuh sejauh 20 kilometer dengan kecepatan rata-rata 60 kilometer per jam. Sedangkan untuk tenaga listrik butuh waktu 3 jam untuk mengisi daya dan dapat digunakan sejauh 10 kilometer dengan kecepatan 30 kilometer per jam. “Rencananya tahun ajaran baru ini kita juga akan buat lagi. Mohon doa dan dukungan,” kata dia. (Ida/LC)
Warga Bali Diajak untuk Aktif Tentukan Pemimpin di Pemilu 2024
Denpasar, FNN - Senator atau anggota DPD RI Made Mangku Pastika mengajak warga Bali dalam hajatan Pemilu dan Pilkada 2024 agar turut aktif dalam menentukan calon pemimpin yang akan dipilih.\"Yang menjadi calon pemimpin itu haruslah orang-orang yang berkualitas dan sebagai pemilih jangan mau diadu domba,\" kata Pastika saat menggelar dialog dengan Sameton Pasek di Wantilan Pura Ratu Bagus Penataran Alit, Denpasar, Jumat.Pastika di hadapan warga yang berasal dari klan (sameton) Pasek dalam kegiatan resesnya tersebut mengingatkan jangan sampai dengan mudahnya suara pemilih dibeli, yang akibatnya menjadi salah memilih figur pemimpin untuk lima tahun ke depan.\"Memilih calon legislatif ataupun kepala daerah \'nggak boleh ikut-ikutan. Jangan hanya karena dapat uang Rp50 ribu ataupun Rp100 ribu, lantas memilih calon yang jelas-jelas bodoh,\" ucap anggota Komite 2 DPD RI itu.Apalagi, kata Pastika, jika dalam hajatan politik ada yang mengedepankan isu-isu feodalisme. \"Feodalisme itu membuat yang miskin tambah miskin, yang bodoh makin bodoh,\" ujar mantan Gubernur Bali dua periode itu.Karena kondisi warga Bali sebelumnya masih banyak yang miskin, hal itu pula yang membuat dirinya beberapa tahun silam terpanggil untuk maju menjadi Gubernur Bali.\"Oleh karenanya, program-program yang saya buat (periode 2008-2018) juga ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, seperti bedah rumah, SMA Bali Mandara, Simantri dan sebagainya,\" katanya.Termasuk pula perluasan RS Mata Bali Mandara dan layanan operasi katarak dengan turun ke desa-desa, sehingga para lansia bisa terbantu penglihatannya.Pastika mengajak warga untuk lebih cerdas dan bijaksana dalam menyikapi sejumlah isu yang berkembang di masyarakat.\"Ketika isu yang terlihat itu isu agama, bisa jadi tujuan sesungguhnya untuk kepentingan politik, jadi tidak murni persoalan agama,\" ucapnya.Dalam kesempatan itu, Pastika pun berpesan kepada para orang tua agar anak diberikan bekal pendidikan yang sebagus-bagusnya dan tidak dimanja, karena mereka itulah yang di masa depan menjadi pemimpin.Sementara itu, Wayan Mirta selaku Ketua Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) Desa Ubung Kaja dan Kelurahan Ubung menyampaikan betapa dirinya masih ingat dengan program-program pro-rakyat yang telah dicetuskan Pastika saat menjabat Gubernur Bali.\"Salah satunya SMA Bali Mandara yang telah mendidik anak-anak dari keluarga kurang mampu atau miskin menjadi anak-anak yang hebat,\" ucapnya.Sebelumnya juga ada program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) yang dapat membantu warga Bali untuk mendapatkan layanan kesehatan.Made Mustika dan Wayan Jaya, perwakilan dari Sameton Pasek juga menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi Bali saat ini, mulai dari isu sampradaya hingga fenomena semakin \"langka\" anak-anak Bali yang bernama Nyoman (panggilan anak ketiga) dan Ketut (anak keempat) karena masyarakat Bali rata-ratanya kini hanya memiliki anak dua orang .Usai berdialog, Pastika memberikan sejumlah paket bahan pokok kepada para lansia dan warga klan Pasek di desa adat setempat. (Ida/ANTARA)
Pentingnya Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah Ditegaskan oleh BSKDN
Jakarta, FNN - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto menegaskan pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) demi meningkatkan optimalisasi pelayanan publik.\"Bahkan sinergisitas itu perlu didukung oleh pengusaha, akademisi, masyarakat, dan media massa,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Dia menjelaskan dalam meningkatkan optimalisasi pelayanan publik, para aparatur perlu berpegang teguh pada core values BerAKHLAK sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.Kata dia, AKHLAK merupakan kepanjangan dari berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.\"Kalau Bapak Mendagri selalu menekankan bagaimana kita berprestasi, tetapi minim permasalahan. Dua variabel ini sangat penting menjadi pegangan kita semua dalam bekerja,\" katanya.BSKDN Kemendagri bekerja sama dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pembinaan hubungan pusat dan daerah dalam strategi kebijakan dalam negeri.Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri menyambut baik pembinaan yang dilakukan oleh Kemendagri. Dia mengatakan momentum itu amat tepat untuk berdiskusi terkait peningkatan kinerja pemerintah. Ia pun mengajak setiap perangkat daerah yang hadir untuk serius menyimak setiap paparan yang disampaikan narasumber.\"Saya harap setiap perangkat daerah yang hadir dapat menyimak dengan baik setiap materi dari narasumber, semoga memiliki kesimpulan yang direkam dan dibawa ke daerah masing-masing,\" pesannya. (Ida/ANTARA)
Latihan Bersama, Menurut Panglima TNI, Merupakan Kesempatan Prajurit Memperluas Koneksi
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan bahwa kesempatan untuk melakukan latihan bersama dengan US Special Operation Command Pacific merupakan kesempatan yang baik bagi prajurit TNI untuk memperluas koneksi, berbagi ilmu, dan berani berkomunikasi.“Dengan interaksi itu, justru membuat masing-masing prajurit kita lebih berani berkomunikasi. Yang menurut saya paling penting adalah tadi, membuat prajurit kita juga punya teman,” kata Andika yang dikutip dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, dipantau dari Jakarta, Jumat.Dengan demikian, Andika berharap agar para prajurit dapat memanfaatkan kesempatan berupa latihan bersama untuk berinteraksi dan menambah pertemanan, bukan hanya bertukar pengetahuan.“Kesempatan ini akan menjadi pengalaman berharga bagi para prajurit TNI,” ucapnya.Pernyataan tersebut Andika sampaikan di hadapan delegasi dari US Special Operation Command Pacific ketika melakukan pertemuan dengan pihak TNI terkait latihan bersama yang melibatkan Korps Pasukan Khusus dari tiga matra TNI.Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, terdapat sejumlah latihan bersama yang diselenggarakan oleh tentara Indonesia dengan tentara Amerika Serikat, seperti latihan bersama antara Korps Pasukan Khusus dari tiga matra TNI dengan US Special Operation Command Pacific.Lebih lanjut, juga terdapat latihan bersama untuk pemeliharaan perdamaian Garuda Canti Dharma 2022 dan latihan bersama yang akan datang, yakni latihan bersama Garuda Shield 2022 pada 1-14 Agustus 2022.Adapun sejumlah lokasi latihan bersama Garuda Shield 2022 adalah Baturaja, Amborawang, dan Pulau Batam.Garuda Shield adalah latihan bersama tahunan antara TNI dengan Komando Indo-Pasifik AS (INDOPACOM) yang dirancang untuk memperkuat interoperabilitas, kemampuan, rasa saling percaya, dan kerja sama.Anggota militer Indonesia dan Amerika Serikat akan bergabung dengan personel militer dari Australia, Jepang, dan Singapura dalam latihan bersama Garuda Shield 2022. (Ida/ANTARA)
Perludem Minta Penyelenggara Pemilu Pastikan Pemilih Beri Suara Sah
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati meminta penyelenggara pemilihan umum (pemilu) agar memastikan para pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dapat memberikan suara yang sah.“Ini tantangan untuk penyelenggara pemilu agar tidak sekadar mengajak orang ke TPS, tetapi memastikan mereka datang dan memberikan suara. Jangan sampai suara tidak sah,” ujar Ninis, sapaan akrab Khoirunnisa Nur Agustyati, saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Pemilu Asik, Menyatukan Indonesia”, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube RRI NET OFFICIAL, di Jakarta, Kamis.Sejauh ini, Ninis menyampaikan bahwa meskipun ada tren peningkatan jumlah pemilih yang datang ke TPS, surat suara yang tidak sah ternyata semakin meningkat dari waktu ke waktu, bahkan sebagaimana data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) suara tidak sah dalam pemilihan legislatif (pileg) pada tahun 2019 mencapai 17 juta suara.“Untuk pemilihan DPR RI saja, suara tidak sah 17 juta suara, kalau dikonversi jadi 60-70 kursi,” ujar Ninis.Sebagaimana data yang dimuat dalam laman Rumah Pemilu diketahui bahwa tren peningkatan suara tidak sah terjadi sejak Pemilu 1999 sampai Pemilu 2019. Pada Pemilu 1999, suara tidak sah senilai 3,4 persen dari total suara, yakni 3.708.386 suara. Lalu pada Pemilu 2004, jumlah suara tidak sah meningkat menjadi 8,8 persen atau 10.957.925 suara.Pada Pemilu 2009, jumlah suara tidak sah meningkat menjadi 14,4 persen atau sekitar 17.540.248 suara dan Pemilu 2014 sempat mengalami penurunan menjadi 10,6 persen suara tidak sah atau sekitar 14 juta suara. Terakhir, pada Pemilu 2019, suara tidak sah mencapai 11,1 persen atau 17.503.953 suara.Dengan demikian, menurut Ninis, persoalan tersebut sepatutnya diatasi penyelenggara dengan memastikan para pemilih yang hadir di TPS memberikan suara sah.“Ini harus dilihat lagi apakah mereka datang ke TPS itu berdaya karena ada data juga yang menunjukkan semakin ke sini, tren suara tidak sah semakin tinggi. Jadi, orang datang ke TPS banyak, suara tidak sah semakin banyak,” ujar Ninis.Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti memandang salah satu penyebab suara tidak sah pada Pemilu 2019 terkait pemilihan anggota DPR itu mencapai angka 17 juta itu adalah fenomena ketika banyak pemilih muda yang merasa tidak relevan dengan calon anggota DPR.“Saya melihat ada fenomena teman-teman muda yang merasa anggota DPR atau DPD tidak relevan, mungkin itu penyebabnya,” ucap dia. (Ida/ANTARA)
Pemilih Pemula Berpotensi Hadirkan Iklim Politik Lebih Baik
Jakarta, FNN - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai para pemilih pemula dan muda berpotensi menghadirkan iklim politik yang lebih baik usai pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang di tengah adanya tren peningkatan jumlah suara tidak sah.\"Menurut saya, justru generasi pemilih baru ini yang akan membawa iklim politik baru di Indonesia,\" ujar Bivitri saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Pemilu Asik, Menyatukan Indonesia”, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube RRI NET OFFICIAL, di Jakarta, Kamis.Potensi tersebut, lanjut dia, muncul karena pemilih pemula yang berasal dari kalangan generasi Z kelahiran tahun 1997-2012 memiliki pola pikir kritis sehingga mereka dapat menjadi sosok pemilih yang cerdas dan berkualitas dalam memilih pemimpin ataupun wakil rakyat Indonesia.Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, menurut Bivitri, pemilih pemula perlu didorong untuk memiliki beragam informasi kepemiluan yang tepat, detail informasi mengenai latar belakang dan rekam jejak para peserta pemilu, terutama yang akan mereka pilih, serta memanfaatkan fungsi kontrol terhadap para wakil rakyat usai Pemilu 2024 dilaksanakan.\"Nanti setelah 2024, kalau dia (wakil rakyat terpilih) bandel diingatkan, lewat media sosial juga tidak apa-apa karena politisi juga melirik ke media sosial,\" ucap dia.Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati atau yang akrab disapa Ninis. Menurut dia, pemilih pemula dan generasi muda merupakan kalangan yang melek politik.Anak-anak muda, lanjut Ninis, peduli terhadap isu-isu perkembangan politik terkini. Namun pada praktiknya, mereka cenderung dianggap sebagai \"penonton\", yakni tidak dilibatkan secara langsung dalam ranah politik ataupun pemilu.\"Tantangannya adalah anak muda selama ini dalam politik atau pemilu hanya dianggap sebagai penonton. Dari luar saja, mereka tidak diberikan akses untuk terlibat di dalamnya,\" ucap Ninis.Oleh karena itu, dia menilai sudah sepatutnya pihak penyelenggara pemilu ataupun pemerintah melibatkan secara langsung generasi muda di panggung politik dan pemilu agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berkualitas dan menghadirkan iklim politik yang lebih baik. (Ida/ANTARA)
Gandeng ANRI, Kementerian ATR/BPN Arsipkan Dokumen Pertanahan
Jakarta, FNN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk merapikan arsip dokumen pertanahan di Indonesia.\"Saya yakin permasalahan akan terurai terkait dengan masalah besar, yaitu masalah mafia tanah, karena kami bisa mengarsipkan warkah termasuk dokumen lainnya sehingga tersimpan rapi. Kemudian apabila kita membutuhkan warkah tersebut bisa melihat aslinya,\" kata Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.Dia menjelaskan lokasi penyimpanan warkah atau arsip pertanahan itu berada di Kantor-kantor Pertanahan yang tersebar di seluruh Indonesia.Kerja sama itu ditandai penandatanganan nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan bantuan pengarsipan dokumen pertanahan dari ANRI di masing-masing kabupaten/kota.\"Satu kantah (kantor pertanahan) bisa banyak sekali warkahnya. Teknisnya nanti ANRI memiliki perwakilan di kabupaten/kota yang akan bisa membantu pelaksana pengarsipan tersebut,\" ungkap Hadi.Sementara itu, Kepala ANRI Imam Gunarto mengatakan bahwa arsip harus dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena, arsip sebagai bukti dari aktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Kementerian ATR/BPN, juga merupakan bukti hukum yang akan digunakan untuk pelaksanaan di kemudian hari.Oleh sebab itu, kerja sama ini tentu sangat membawa manfaat untuk menyinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan dua lembaga dalam bidang pertanahan tata ruang dan kearsipan.Dia menjelaskan arsip pertanahan merupakan salah satu arsip yang bernilai sangat strategis secara nasional, yang berkaitan langsung dengan hak keperdataan rakyat. Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dinyatakan bahwa arsip yang memiliki nilai sekelas arsip pertanahan ini adalah dalam kelompok arsip yang terjaga, arsip yang digunakan atau yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan negara.\"Bisa dibayangkan kalau kita tidak memiliki arsip pertanahan yang baik, maka keberadaan ;performance\' negara menjadi tidak tampil dengan sangat baik. Oleh karena itu, kami memandang urgensi yang sangat tinggi untuk mengelola arsip pertanahan ini secara baik dan andal,\" katanya menegaskan.ANRI turut mendorong langkah digitalisasi kearsipan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dengan demikian, ANRI menyatakan komitmennya untuk membantu digitalisasi arsip pertanahan dan pengembangan sistem digitalnya.\"Saya harap digitalisasi arsip pertanahan bisa dilakukan bersama. ANRI akan siap membantu proses transformasi ini. Kami sangat terhormat untuk bisa bekerja sama dengan jajaran ATR/BPN yang fungsi arsipnya sangat penting bagi negara. Kami siap membantu, kami siap bekerja sama dan insya Allah akan menghasilkan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara,\" harapnya. (Ida/ANTARA)
Publik Makin Frustasi Akibat Tekanan Kesulitan Ekonomi, Partai Gelora Tawarkan Solusi Jangka Pendek, Menengah dan Panjang
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengingatkan pemerintah terhadap dampak inflasi dan tren kenaikan mata uang dollar Amerika Serikat (AS) saat ini, terutama pada sektor pangan. Hal ini bisa menjadi persoalan besar bagi Indonesia, karena kebutuhan pangan kita sebagian besar masih di impor, sehingga menimbulkan kerawanan tersendiri. Menurutnya, gejolak kenaikan harga pangan masih bisa ditutupi oleh pemerintah saat ini dengan subsidi yang berasal dari windfall profit komoditas sawit dan batubara. Sementara windfall profit tersebut, ditentukan oleh situasi geopolitik global dan keberadaanya di luar kendali Indonesia. \"Jadi kapasitas fiskal pemerintah sebenarnya relatif sangat terbatas. Kemampuan kita mensubsidi ini, kan juga ada limitnya, . sementara pemerintah diminta menyediakan barang untuk masyarakat dengan harga terjangkau,\" kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk \'Kenaikan Harga-harga Menggelisahkan Warga: Apa Kabar Indonesia?, Rabu (27/7/2022) sore. Anis Matta memprediksi kemampuan pemerintah dalam mensubsidi akan semakin terbatas, jika pada September 2022 mendatang, harga BBM dan energi global naik lagi. \"Kita sekarang berhadapan, bukan hanya dengan faktor inflasi saja, tapi juga faktor currency (mata uang, red), tren penguatan dollar. Ini harus segera dicarikan solusi jangka pendek, menengah dan panjang,\" katanya. Ia mengatakan, inflasi di Indonesia kelihatannya lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Tetapi hal itu dipandang hanya sekedar angka-angka makro ekonomi, jika melihat fakta-fakta di lapangan. \"Kalau sudah bicara ekonomi, ini berkaitan dengan dapurnya masyarakat. Publik makin frustasi akibat tekanan kesulitan ekonomi saat ini. Harga-harga naik, daya beli menurun dan kehidupan semakin sulit,\" katanya. Solusi jangka pendeknya, pemerintah tetap dituntut menyediakan harga pangan yang terjangkau dan memperbaiki rantai distribusi. Sementara solusi jangka menengahnya, pemerintah harus membangun pasar domestik yang terintegrasi. Sedangkan solusi jangka panjangnya tetap membangun ketahanan pangan. \"Membangun pasar domestik yang terintegrasi ini tidak ada hubungannya dengan isu proteksionisme, tetapi lebih kepada sisi ketahanan nasional kita, khususnya di sektor pangan dan energi. Jadi orientasi pasar kita pasar domestik yang terintegrasi, tapi harus ada political will dari pemerintah,\" tegasnya. Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi mengatakan, BPN telah ditugasi Presiden Joko Widodo untuk melakukan koordinasi dengan tiga kementerian, Kementerian Pertanian, Perdagangan dan BUMN, serta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menentukan harga wajar kebutuhan pangan sampai ditangan konsumen, termasuk distribusinya. \"Kedepan BPN akan seperti Bank Indonesia, memiliki cadangan yang cukup melakukan intervensi guna menstabilitasi harga pangan. Intinya menghadirkan harga pangan yang wajar dan terbaik untuk konsumen,\" kata Arief. Arief mengatakan, pemeritah sudah menyiapkan early warning system untuk memantau ketersediaan pasokan komoditas pangan. Hal ini terutama untuk memantau empat komoditas utama yang menggantungkan impor seperti, kedelai, bawang putih, daging sapi, serta gula konsumsi. \"Misalnya untuk menjaga stabilitas harga beras, sudah dipetakan dengan kebutuhan setahun sekitar 29,5 juta ton, dan diharapkan surplus 7,5 juta ton dicapai tahun 2023 mendatang,\" ujarnya. Untuk menjaga ketersediaan pangan, lanjut Arief, BPN telah mengusulkan Kementerian Pertanian melakukan terobosan-terobosan dalam kapasitas produksinya, dengan tidak hanya mengikuti sistem pola tanam selama ini, seperti penggunaan sistem green house. \"Sedangkan distribusinya, Badan Pangan Nasional memberikan semacam insentif. Daerah yang surplus, kita kirim ke daerah ektrem atau yang memerlukan, hambatan hanya soal konektivitas saja. Tapi kita sudah minta Menteri Perhubungan untuk mengubah rute Tol Laut guna memudahkan distribusi kita,\" katanya. Arief menambahkan, BPN akan membangun ekosistem pangan nasional terintegrasi, selain untuk ketahanan pangan, juga dalam rangka meningkatkan kebutuhan ekspor. \"Kemarin saya ketemu dengan tamu dari Uni Emirat Arab, mereka minat investasi di Indonesia. Mereka mau investasi peternakan sapi dan produk turunannya seperti susu dan keju. Produksi ini bisa untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, sisanya baru diekspor. Ini salah satu cara membangun ekosistem pangan melalui kerjasama G to G atau B to B,\" jelasnya. Indonesia Rapuh Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)I, Tulus Abadi menilai terjadinya gejolak harga pangan karena kondisi Indonesia begitu rapuh dalam tatanan pangan. Fluktuasi harga pangan, menurut Tulus sebenarnya sudah terjadi sejak akhir 2021, dengan mulai terlihat lonjakan harga minyak goreng.. Menurut Tulus, fluktuasi harga pangan tidak semata karena faktor eksternal pelambatan ekonomi dan kecamuk perang Rusia-Ukraina, tetapi juga disumbang adanya keterbatasan pasokan didalam negeri sendiri. \"Mirisnya mengapa menggantungkan gandum yang tidak diproduksi secara lokal. Kita pengonsumsi mie nomor dua dunia, dan juga roti yang mengandalkan bahan impor,\" kata Tulus. Untuk itu, Tulus sangat menantikan peran Badan Pangan Nasional (BPN) untuk menuntaskan persoalan gejolak pangan. BPN harus mampu membenahi sendi-sendi pasokan, distribusi dan konsumsi pangan. \"Sekarang, juga kondisi iklim global tak bersahabat, selain pasokan tak merata. Misalnya, Australia sedang mengalami kebakaran maka harga daging melonjak. Sedangkan, mengalihkan impor dari India, malah diduga kuat membawa virus PMK,\" jelasnya. Tidak hanya pangan, menurut Tulus kerentanan juga terjadi bidang energi seperti ketersediaan gas. Pertamina belum lama ini menyesuaian harga Elpiji komersial yang mana kendati masih dibawah biaya produksinya. \"Kebutuhan gas juga belum mandiri, karena mengandalkan impor, sehingga harus disesuaikan. Sedangkan LPG 3 Kg terus disubsidi dengan barang yang sama, sehingga memicu konsumen bermigrasi ke LPG 3 Kg,\" katanya. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median Rico Marbun mengatakan, seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya ibu rumah tangga saat ini merasakan dampak dari krisis ekonomi dan melambungnya harga-harga pangan. \"Hampir seluruh usia mengakui adanya perasaan krisis Ini bisa terjadi mungkin dirasakan orang tua atau saudaranya. Masalah ekonomi menjadi titik terberat dan stabilitas harga dan hampir 90% menjawab demikian,\" kata Rico. Perasaan adanya krisis ekonomi dan harga, kata Rico Marbun, lebih mencolok, atau jadi top of main public. Diharapkan hal ini menjadi perhatian publik dan pemerintah. Sebab, publik telah merasakan performa ekonomi dan situasi memburuk. Kondisi ini, menurutnya, akan berimplimasi dan membawa perubahan konstelasi politik khususnya legitimasi politik. \"Sri Lanka contoh nyata, dalam waktu singkat pemerintahnya tumbang. Begitu juga yang menimpa negara maju, seperti Inggris dan Itali, perdana menteri mengajukan resign,\" ujarnya. Rico memperkirakan, kalau saja kondisi perekonomian yang dirasakan masyarakat terus merosot, Indonesia akan mengalami dampak yang tidak jauh berbeda. Pengaruh kekuatan partai lama juga akan menjadi sulit untuk dipertahankan. Sebaliknya, partai baru yang menawarkan ide yang cemerlang berpeluang mendapat dukungan rakyat banyak. Menurut dia, tugas lembaga survei hanya memotret perasaan masyarakat untuk disampaikan. Perasaan negatif seperti kekhawatiran, waspada, takut, marah dan lainnya lebih dominan dirasakan masyarakat saat ini. \"Saya kira ini harus jadi perhatian pemerintah, karena ternyata perasaan ini juga terinfeksi dari dampak pandemik, bukan hanya infeksi Covid-19,\" pungkas Rico Marbunn. (sws)
Berharap Industri Pameran Didukung, Asperapi Jatim Temui Ketua DPD RI
Surabaya, FNN – Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi), atau Indonesia Exhibition n Event Companies Association (IEECA) Jawa Timur, berharap pemerintah memberikan dukungan terhadap industri pameran di daerah. Keinginan itu diungkapkan Ketua Asperapi Jatim, Yusuf Karim Ungsi, saat menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang sedang reses di Surabaya, Rabu (27/7/2022). Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, Penasehat Asperapi Jatim Dadan Kushendarman yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Debindo Mitratama, Direktur Debindo Mitratama Budiono, Branch Manager PT Samudra Surabaya Naskah dan Direktur Key Production Kukuh Seni Susanto. Yusuf mengungkapkan, selama ini industri MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) telah menjadi penggerak perekonomian Jatim. Namun, banyak event nasional yang justru hanya menjadikan Surabaya sebagai satelit. Padahal, Jawa Timur sebenarnya memiliki event yang cukup potensial untuk diangkat dalam skala nasional ataupun internasional, seperti Majapahit Travel Fair, Inapro, ataupun lainnya. “Yang selama ini terjadi adalah event nasional ataupun internasional selalu dari Jakarta, Jatim hanya dibuat satelit. Oleh karena itu, Asperapi berharap Jatim punya event lokal yang bisa ditarik ke nasional ataupun internasional, dari daerah ke nasional,” ujarnya. “Ini selaras dengan semangat Pak Ketua DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Olah karena itu, kami berharap support dari DPD RI. Misal mendorong kementerian, BUMN dan asosiasi untuk memberi dukungan, sehingga Jatim ini tidak hanya sekedar menjadi pasar, tetapi juga bisa meng-created,” kata Yusuf. Di sisi lain, Asperapi juga berharap dukungan pemerintah dan stakeholder bisa diwujudkan dengan memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menggelar pameran. “Saat ini pameran sudah mulai banyak, tetapi tempat pameran yang representatif di Surabaya sangat terbatas, sehingga harga sewa menjadi sangat mahal. Kami berharap ada pengecualian untuk UMKM, karena UMKM tidak bisa disamakan dengan industri. Mereka butuh dukungan dari banyak pihak agar bisa tumbuh besar,” tambahnya. Pada kesempatan yang sama, Penasehat Asperapi, Dadan Kushendarman, mengatakan dukungan dari banyak pihak memang sangat dibutuhkan oleh pelaku pameran di daerah, utamanya dari kementerian dan BUMN. “Harapan kami, jika kementerian akan menggelar pameran di Jatim misalnya, maka pelaku industri pameran daerah ini diberi kesempatan untuk mengikuti tender,” tambah Dadan. Agar pameran yang akan digelar di Jatim menjadi tertib dan tidak tumpang tindih, maka Asperapi berharap pelaku industri pameran dari luar daerah yang masuk Jatim harus seizin Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim sebagai induk organisasi Asperapi. “Biar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga industri pameran di Jatim menjadi semakin sehat. Kami juga berharap, pelaku pameran dari luar yang masuk Jatim mengajak pelaku industri daerah dalam gelaran yang bakal mereka adakan. Hal ini untuk menciptakan iklim pameran yang sehat dan tetap terjaga dengan baik, sesuai dengan saran Pak Ketua DPD RI agar kita tetap kompak,” katanya. Mendengar keluhan tersebut, LaNyalla sangat setuju dan mengatakan sudah seharusnya industri MICE dibangkitkan lagi. Yang terpenting menurutnya adalah, bagaimana perusahaan lokal mendapatkan manfaat dari setiap pameran atau event yang diselenggarakan di Jawa Timur. Jika ada event yang diselenggarkan oleh pusat, sudah seharusnya melibatkan perusahaan lokal di Jawa Timur ini. “Mengapa begitu, semangat kita adalah membangkitkan perekonomian, terutama di daerah. Jawa Timur ini punya potensi yang begitu besar. Sebaiknya, event-event berskala nasional dan internasional kembali dihelat di Jawa Timur. Namun, tetap harus memerhatikan industri MICE dan EO lokal, agar mereka juga diberdayakan,” ujar Mantan Ketua Kadin Jatim tersebut. Hal ini perlu ditekankan, karena sejauh ini industri MICE itu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian, baik di daerah maupun nasional. “Pada sisi yang lain, lokasi digelarnya tempat pameran, apapun itu, jangan pula mematok dengan harga yang tinggi. Harus simbiosis-mutualisme, agar semuanya bisa bergerak beriringan” pungkasnya. (Sof/LC)
POPULER
